Category: Berita Acara

Surat Terbuka dari Generasi Hijau Kepada Presiden Jokowi

Memasuki tahun kedua pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak melakukan manuver dan kerja keras untuk mempertahankan perekonomian negara ini. Namun demikian, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah masih bersifat jangka pendek, baik di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, maupun pemulihan ekonomi. Memasuki tahun kedua pandemi, seharusnya pemerintah mulai berpikir untuk melakukan pemulihan ekonomi jangka panjang dengan memperhatikan faktor-faktor dampak perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon untuk pencapaian net zero emission.

Gerakan Ekonomi Hijau Masyarakat Indonesia (GENERASI HIJAU) yang memiliki kepedulian dalam mendukung Ekonomi Hijau dan dampak perubahan iklim telah melakukan kajian mendalam terkait dengan green economic recovery untuk tiga sektor, yaitu: pertanian, energi, dan persampahan. Berdasarkan temuan yang didapatkan, GENERASI HIJAU ingin sekaligus memberikan usulan kepada pemerintah sebagai berikut:

  1. Sektor Pertanian

Pada sektor pertanian, BPS menyebutkan bahwa selama pandemi ini sektor pertanian justru tumbuh sebesar 1,75 persen. Program Peremajaan Perkebunan Rakyat dengan Padat Karya Tunai dan Pengembangan Korporasi Petani diproyeksikan akan menghasilkan 15- 17 persen peningkatan hasil panen serta penciptaan lebih dari 150 ribu tenaga kerja. Sejalan dengan pembangunan rendah karbon, program ini juga diperkirakan dapat mengurangi emisi karbon sebesar 100 juta tCO2 dalam jangka waktu 20 tahun. Anggaran yang diusulkan oleh GENERASI HIJAU adalah sebesar Rp2,94 triliun pada 2022;

  1. Sektor Energi

Pada sektor energi, terdapat potensi melalui pemasangan PLTS atap pada gedung-gedung yang dikelola oleh tujuh puluh Kementerian/Lembaga untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Perpress 22/2017 tentang Rencana Umum Energi nasional, akan menjadi contoh bagi masyarakat bahwa Pemerintah memulai pemanfaatan energi terbarukan dari diri sendiri, dan hal ini akan dapat mendorong pertumbuhan produksi energi ramah lingkungan. Pada pelaksanaannya, program ini dapat berkontribusi mengurangi emisi sebesar 339 ribu tCO2 selama 25 tahun, juga diperkirakan akan menyerap hingga 700 tenaga kerja. Anggaran yang diusulkan oleh GENERASI HIJAU adalah sebesar Rp210 milyar pada 2022;

  1. Sektor Persampahan

Pada sektor persampahan, UMKM persampahan memili kontribusi signifikan terhadap upaya pengurangan dan penanganan sampah, serta menjadi salah satu faktor usaha yang masih dapat bertahan meski membutuhkan perjuangan berat selama masa pandemi ini. GENERASI HIJAU mengusulkan adanya program stimulus pemulihan ekonomi UMKM persampahan berupa program pinjaman lunak serta Pendampingan peningkatan kapasitas UMKM. Program ini diperkirakan dapat menyasar lebh dari 5.000 UMKM persampahan dan meningkatkan daur ulang sampah sampai dengan 40 ribu ton per hari. Nilai tersebut setara dengan manfaat ekonomi senilai 23 triliun per tahun dengan potensi penyerapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 15 – 75 ribu orang di tahun 2022, serta berkontribusi terhadap penurunan gas emisi rumah kaca sekitar 105,38 juta tCO2 selama 20 tahun. Anggaran yang diusulkan oleh GENERASI HIJAU adalah sebesar Rp3,57 triliun pada 2022.

Berdasarkan ketiga hal yang telah disampaikan di atas, GENERASI HIJAU mendesak kebijakan pemulihan ekonomi yang lebih hijau masuk secara eksplisit dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta diakomodasi dalam Nota Keuangan dan APBN 2022. Dengan Pemulihan Ekonomi Hijau dan partisipasi yang kuat antara pemerintah dan publik, Indonesia akan mampu bangkit dari krisis saat ini bersamaan dengan menghindari dampak dari bencana akibat perubahan iklim di masa yang akan datang.

Press Release: Generasi Hijau Desak Pemerintah Susun RAPBN 2022 Lebih Pro-Lingkungan

Koordinator koalisi masyarakat sipil Generasi Hijau Misbah Hasan menyebut perlunya pemerintah mendorong kebijakan terkait ekonomi hijau, terutama dalam tataran aksi yang menurutnya masih belum optimal.

Misbah Hasan mengatakan, meski peta kebijakan pemerintah di soal ekonomi hijau sudah cukup baik di tingkat perencanaan, hal itu belum terpotret secara detail pada sisi sektoral sekaligus belum didorong oleh anggaran yang memadai.

“Kami ingin mendorong RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan KEM PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal) yang sedang disusun pemerintah dapat memotret komitmen tentang pembangunan rendah karbon.” Kata Misbah Hasan dalam webinar yang diselenggarakan Koalisi Generasi Hijau bekerja sama dengan Seknas Fitra, Rabu (28/4/2021).

Selain dua dokumen itu, Misbah Hasan juga menyebut penting bagi pemerintah memasukan kerangka green economy recovery ke dalam APBN tahun 2022. Menurutnya, hal itu dapat menjadi langkah strategis dalam penanganan pemulihan ekonomi pasca-pandemi sekaligus mengurai potensi krisis iklim di masa depan.

“Untuk itu kami juga ingin mendorong agar RAPBN 2022 berpihak pada ekonomi hijau. Sekaranglah momentum yang sangat krusial untuk menyusun APBN yang biasanya ditetapkan November nanti agar lebih pro terhadap pemulihan ekonomi hijau.” Kata Misbah Hasan.

Menurut Misbah Hasan, ada tiga sektor penting yang perlu diberi stimulus untuk memulihkan ekonomi hijau, ialah sektor pertanian, energi, dan persampahan.

Ia mengatakan Koalisi Generasi Hijau sudah mengantongi studi komprehensif terkait pengelolaan tiga sektor tersebut.

“Koalisi kami sudah punya 3 studi yang terus dimatangkan. Di sektor pertanian, misalnya, kami rasa krusial untuk melakukan peremajaan di lima jenis perkebunan rakyat yaitu sawit, kakao, karet, kelapa, dan kopi. Begitupun dengan dua sektor lainnya yaitu energi dan persampahan.”

Jika dapat didorong, kata Misbah Hasan, tiga sektor tersebut akan menyumbang penurunan emisi yang signifikan. Selain itu, bahkan terdapat potensi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat banyak.

Untuk di sektor pertanian saja, jika stimulus anggaran ekonomi hijau dapat diberikan, koalisi Generasi Hijau memprediksi akan ada 151.933 lapangan kerja baru pada tahun 2022 dan mendukung 19 juta lapangan kerja yang telah ada. Mayoritas lapangan kerja baru tersebut berada di daerah perdesaan.

Hal yang sama juga berlaku pada sektor energi dan persampahan. Dalam kertas kerja koalisi Generasi Hijau, disebut bahwa dua sektor ini akan melibatkan 700 pekerja untuk sektor energi dan menciptakan 75.000 lapangan kerja baru untuk sektor persampahan.

Artikel ini sebelumnya sudah tayang pada tautan berikut:

https://rumahberkelanjutan.id/press-release-generasi-hijau-desak-pemerintah-susun-rapbn-2022-lebih-pro-lingkungan/

Diskusi IAP2 Indonesia dan Open Parliement Indonesia tentang Komitmen 4 Rencana Aksi Nasional: Forum Multipihak untuk Dialog Kebijakan Berkala

Senin, 12 April 2021 lalu, IAP2 Indonesia bertemu dengan Open Parliament Indonesia (OPI) guna membahas Komitmen 4 Rencana Aksi Nasional (RAN) OPI Tahun 2020—2022 tentang Forum Multipihak untuk Dialog Kebijakan Berkala. Adapun komitmen 4 tersebut diinisiasi dari kurangnya partisipasi aktif masyarakat yang belum maksimal. Meskipun DPR-RI sudah memiliki berbagai saluran partisipasi publik, baik secara daring maupun luring, partisipasi masyarakat masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan tambahan ruang partisipasi yang dapat memantik lebih banyak dialog dan menjangkau berbagai kelompok kepentingan di masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, DPR-RI sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat memutuskan untuk menginisiasi forum multipihak yang diadakan secara berkelanjutan dan periodik dan memiliki fokus pada substansi kebijakan dan legislasi. Dalam hal ini, IAP2 Indonesia akan menjadi stakeholder luar yang terlibat dan mendukung penyempurnaan inisiasi forum multipihak tersebut.

Dalam diskusi tersebut, diputuskan beberapa hal yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti komitmen 4. IAP2 Indonesia telah menyiapkan tiga kegiatan yang mendukung pembentukan forum multipihak di parlemen. Kegiatan pertama adalah pelatihan strategic public engagement kepada lima orang staf DPR-RI. Selain mengikuti pelatihan, kelima perwakilan staf DPR-RI tersebut akan mengikuti high level dialog yang akan dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan dengan Kementerian PPN/Bappenas selama 3—5 hari. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas partisipasi publik staf DPR-RI.

Kegiatan kedua adalah penilaian/assestment manajemen partisipasi publik yang ditargetkan selama kurun waktu satu tahun selama tahun 2021. Penilaian tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan proses partisipasi publik di dalam DPR-RI, sekaligus melakukan benchmarking dan pembentukan guideline untuk forum multipihak. Tahapan awal pelaksanaan penilaian tersebut berupa pemetaan saluran-saluran partisipasi publik. Pemetaan tersebut sekaligus menjadi media ukur proses partisipasi publik yang telah dilakukan DPR-RI selama ini. Berdasarkan diskusi, penilaian ini nantinya juga akan bekerja sama dengan peneliti yang ditugaskan dalam Sekretariat OPI agar hasil yang didapat semakin maksimal.

Kegiatan ketiga yang akan dilakukan adalah mempersiapkan stadar forum multipihak. Persiapan ini akan dilakukan setelah seluruh penilaian telah dilaksanakan dan disosialisasikan kepada seluruh anggota OPI dan unit kerja dalam Sekretariat OPI. IAP2 Indonesia berharap kerja sama dan kolaborasi ini bisa meningkatkan praktik partisipasi publik di kalangan DPR-RI dan juga mewujudkan komitmen OPI dalam pembentukan forum multipihak. Dengan demikian, ruang dialog dengan masyarakat akan semakin terbuka lebar dan aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan baik.

IAP2 Indonesia Menghadiri Forum Multipihak Parlemen Indonesia

Pada bulan Oktober 2020 lalu, Sekretariat Open Parliament Indonesia (OPI) telah berhasil menyusun dan mempublikasikan Rencana Aksi Nasional (RAN) OPI untuk periode 2020—2022. RAN tersebut disusun berdasarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk IAP2 Indonesia. Terdapat enam komitmen dalam RAN yang telah disusun, yaitu:

  1. Komitmen 1 – Peningkatan akses dan partisipasi publik dalam proses legislasi melalui SILEG.

Komitmen ini akan memberikan platform informasi legislasi kepada masyarakat yang lebih lengkap, cepat, dan akurat. Komitmen ini juga akan memperluas akses partisipasi publik dalam proses legislasi.

  1. Komitmen 2 – Akses publik terhadap informasi digital parlemen dalam format open data.

Komitmen ini bertujuan untuk memberikan akses informasi dan data parlemen yang lebih mudah, terbuka, dan interoperable untuk masyarakat. Sebagai salah satu pusat pengetahuan bangsa, melalui komitmen ini, DPR-RI diharapkan menjadi sumber data dan informasi utama untuk segala yang berkaitan dengan legislasi dan parlemen.

  1. Komitmen 3 – Penguatan sistem informasi anggota parlemen “SIAP.

Komitmen ini akan memberikan informasi yang lebih lengkap, informatif, akurat, dan aktual mengenai setiap anggota DPR RI. Hal tersebut sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas parlemen kepada publik secara luas.

  1. Komitmen 4 – Forum multipihak untuk kebijakan berkala.

Komitmen ini bertujuan untuk membangun ruang dialog yang lebih luas antara parlemen dan masyarakat yang selama ini masih terbatas dan kompleks. Dengan adanya forum substanstif yang konsisten dan berkelanjutan, platform awal yang baik untuk membangun dialog dua arah antara parlemen dan masyarakat diharapkan dapat terjadi.

  1. Komitmen 5 – Promosi inovasi keterbukaan parlemen.

Komitmen ini akan mendorong keterlibatan dan kerja sama antara parlemen dengan jurnalis dan media untuk mempromosikan berbagai inovasi keterbukaan kepada masyarakat. Melalui komitmen ini, parlemen berharap bisa menjangkau masyarakat yang belum mengetahui fungsi dan cara kerja aplikasi dan platform keterbukaan secara lebih luas.

  1. Komitmen 6 – melembagakan Open Parliament Indonesia (OPI).

Komitmen ini adalah jawaban atas permintaan masyarakat untuk parlemen yang semakin transparan dan parsipatif di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat.

Pada 18 Maret 2020 lalu, IAP2 Indonesia pun menghadiri diskusi yang diinisiasi oleh OPI dalam rangka mengenalkan RAN yang telah ada dan diskusi lebih mendalam dengan multistakeholder. Adapun tujuan diskusi yang diadakan dan dihadiri oleh IAP2 Indonesia adalah untuk menyelaraskan beberapa program dan komitmen yang ada dengan person in charge dari DPR dan stakeholder yang ada. IAP2 Indonesia yang diwakili oleh Sheila Teta Carina (Co-Chair IAP2 Indonesia), menyatakan kesiapan dalam mendukung pengembangan multi-stakeholder forum (MSF). Selain itu, ada tiga aktivitas yang akan menjadi kontribusi dari IAP2 Indonesia, yaitu (1) pelatihan mengenai quality engagement untuk staff parlemen yang nantinya pelatihan tersebut akan diadakan dengan UNESCAP; (2)  assestmenrt terhadap kondisi manajemen partisipasi publik di Indonesia; dan (3) pembentukan MSF dan standardisasi quality of engagement di Indonesia.

Forum tersebut menjadi awal yang baik di tahun 2021 ini. IAP2 Indonesia akan terus berupaya untuk mendukung praktik-praktik peningkatan partisipasi publik di Indonesia, seperti yang telah diinisiasi oleh OPI tersebut.

IAP2 Indonesia Dorong Inisiatif Kemitraan Multi-Pihak (KMP) untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Jakarta, 4 Februari, 2021 – International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia mengadakan webinar sebagai bentuk dari upaya pengarusutamaan dan penguatan inisiatif Kemitraan Multi-Pihak (KMP) untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau. Webinar tersebut bertajuk “Peran Serta Multipihak dalam Penyerapan Tenaga Kerja dalam Kerangka Green Recovery”.

Menurut laporan yang dikeluarkan Kementerian PPN/Bappenas, Green Growth atau Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang kuat, namun juga ramah lingkungan, serta inklusif secara sosial. Berbeda dengan model pembangunan konvensional yang mengandalkan praktik yang tidak berkelanjutan, seperti eksploitasi sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi hijau merupakan suatu gerakan terkoordinasi yang terdiri atas pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, penurunan tingkat kemiskinan dan keterlibatan sosial yang didorong oleh pengembangan dan pemanfaatan sumber daya global secara berkelanjutan.

“Pandemi ini dapat menjadi momentum untuk memulai kembali menghijaukan bumi kita dengan beralih ke ekonomi yang ramah lingkungan. Saya mendorong adanya upaya pengarusutamaan penguatan kemitraan multi-pihak untuk mewujudkan pembangunan ekonomi hijau dalam serapan tenaga kerja. Karena hal ini merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan dan mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia,” ujar Fadli Zon, Ketua BKSAP DPR-RI, dalam pidato pembukaan webinar.

Sejalan dengan implementasinya, perwujudan ekonomi hijau dicapai untuk berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan, yang khususnya disertai dengan peningkatan dan perluasan sumber pembiayaan hijau untuk sumber energi yang rendah karbon.

Sementara itu, Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Dr. Peter Schoof, menyatakan :

“UE akan tetap berpegang pada tujuannya, yakni mengeliminasi secara total emisi Gas Rumah Kaca (net zero emission) di tahun 2050 dan mendorong Indonesia untuk merencanakan hal yang sama. Solidaritas global, perdagangan terbuka dan adil, dan kerja sama multi-pihak sangat penting dilakukan untuk menghindari kembali ke bahan bakar fosil yang akan membuat bumi ini berada dalam bahaya.”

Hal serupa juga di disampaikan oleh Menteri PPN/Bappenas, Suharso Manoarfa, yakni “Investasi hijau harus terus didorong untuk menjadi katalis dalam mewujudkan ekonomi Indonesia yang hijau. Kolaborasi dan sinergi antar pihak menjadi kunci penting untuk mencapai cita-cita menjadi Indonesia hijau.”

Dalam webinar ini juga hadir pembicara dari Deputi Bidang Ekonomi, Amalia A. Widyasanti, Ph.D yang mengatakan bahwa Covid-19 berpengaruh negatif pada perekonomian, dimana pada kuartal II – 2020 Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh negatif 5,32% secara tahunan. Selain itu Covid-19 juga berdampak pada 2,67juta masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaan.

Namun demikian, dari sisi mitigasi perubahan iklim, Covid-19 mengurangi emisi GRK pada tahun 2020 sebesar 29,48%. Walaupun demikian pemulihan ekonomi diperkirakan akan kembali meningkatkan emisi GRK sehingga penurunan emisi ini tidak cukup untuk menghentikan perubahan iklim.

“Untuk itu, dibutuhkan pemulihan dan redesain transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon. Green recovery dapat mencegah pemanasan global sebesar 0,3 derajat celcius pada tahun 2050 dan menciptakan lima kali lebih banyak pekerjaan per juta dolar yang diinvestasikan,” tambah Amalia.

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia telah menjelaskan skenario pencapaian optimalisasi ekonomi hijau yang melibatkan stakeholder pada berbagai tingkat baik nasional maupun sub-nasional dan menggandeng sektor swasta atau dunia usaha. Hal tersebut disertai dengan kebutuhan penciptaan lapangan pekerjaan berbasis green jobs dan investasi berbasis green investment sebagai strategi pembangunan. Salah satu tools yang dapat digunakan dalam memetakan kerangka kerja sama dalam mewujudkan ekonomi hijau adalah Kemitraan Multi-Pihak (KMP).

Menurut Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Dr. Ir. Medrilzam, MPE, ekonomi hijau ini bisa menjadi salah satu solusi dalam merespon Covid-19. Dalam paparannya, ia mengatakan bahwa pada kuartal yang sama, yakni Q3 2019 – Q3 2020 laju pertumbuhan PDB mengalami penurunan yang lebih signifikan sebesar -3,49 dibandingkan dengan penurunan pertumbuhan tenaga kerja yakni sebesar -0,24.

“Secara prinsip, ekonomi hijau adalah model pembangunan yang menyinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Manfaat dari ekonomi hijau ini dapat menciptakan peluang kerja baru (green jobs) dan investasi baru (green investment), mendorong pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon, dan meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup,” kata Medrilzam.

Hal tersebut diperkuat oleh data dari ILO, yakni penerapan kebijakan yang tepat untuk mempromosikan ekonomi hijau mampu menciptakan 24 juta lapangan kerja pada tahun 2030. Dari 163 sektor yang dianalisis, hanya 14 sektor yang akan mengalami kehilangan pekerjaan (10.000++) dengan beralihnya investasi kepada sektor-sektor hijau.

Di bagian akhir, Medrilzam mengatakan, “melalui implementasi yang tepat, ekonomi hijau dapat menciptakan model bisnis yang rendah karbon dan berkelanjutan.”

Dalam webinar hari ini, hadir pula pembicara dari Ir. Saat Suharto Amjad, CEO PT. Permodalan BMT Ventura. Saat Suharto menyampaikan bahwa BMT telah menjadi solusi keuangan dan pembentukan keluarga produktif. Ke depan, BMT akan berupaya untuk mendukung usaha-usaha mengentaskan kemiskinan dan memberikan pendanaan produktif untuk sektor pertanian dan industri kecil.

Darwin Trisna Djajawinata, Direktur Keuangan dan Operasional PT SMI, juga turut hadir menjadi pembicara dalam acara webinar. Darwin mengungkapkan bahwa PT SMI telah menjadi pioneer penerbitan green bond di Indonesia dan menjadi lembaga privat pertama di Asia Tenggara yang terakreditasi oleh Green Climate Fund (GCF). PT SMI akan terus dan berupaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan ekonomi hijau melalui program-program unggulan mereka.

Webinar ini ditutup oleh Aldi Muhammad Alizar, Chair IAP2 Indonesia. Aldi menyampaikan bahwa dalam isu partisipasi pembangunan rendah karbon, IAP2 Indonesia merumuskan sebuah konsep yaitu ‘green engagement’ sebagai sebuah kerangka (framework) partisipasi publik untuk memperkuat kebijakan pembangunan rendah karbon. Kerangka tersebut tetap mengacu pada konsep partisipasi publik yang dikembangkan oleh IAP2 yaitu inform, consult, involve, collaborate, dan empower.

*)Materi webinar dapat diperoleh dengan klik tautan berikut

Webinar “Peran Serta Multipihak Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Kerangka Green Recovery”

[INFORMASI WEBINAR]

International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia mempersembahkan webinar yang berjudul “PERAN SERTA MULTIPIHAK DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DALAM KERANGKA GREEN RECOVERY”. Webinar ini merupakan wujud kerja sama strategis antara IAP2 Indonesia dengan mitranya dalam rangka meningkatkan peran serta multipihak mengenai isu green jobs dengan kerangka green recovery. Webinar tersebut akan dilaksanakan pada:
🗓️ Kamis, 4 Februari 2021
🕐 13.30-15.30 WIB

Webinar ini akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Webinar ini bersifat gratis dan silakan klik tautan berikut untuk registrasi webinar http://bit.ly/webinar-IAP2Indonesia

————————————————————————–
[WEBINAR INFORMATION]

International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia presents a webinar entitled “MULTI-STAKEHOLDER PARTICIPATION IN GREEN INVESTMENT THAT HAS AN IMPACT ON LABOR ABSORPTION GREEN JOBS CREATION IN THE FRAMEWORK OF GREEN RECOVERY” . This webinar is a form of strategic cooperation between IAP2 Indonesia and its partners in order to increase multi-stakeholder participation on the issue of green jobs with a green recovery framework. The webinar will be held on:
🗓️ Thursday, 4th February 2021
🕐 13.30-15.30 PM Western Indonesian Time

This webinar will be in Bahasa and English. This webinar is free and please click the following link to register for the webinar http://bit.ly/webinar-IAP2Indonesia

Menyambut Tahun 2021 dengan Memperkuat Partisipasi dan Kolaborasi

Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 yang kehadiran dan dampaknya tak terduga mulai menggagalkan satu per satu rencana pembangunan dan memporak-porandakan stabilitas pembangunan dan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Namun demikian, IAP2 Indonesia berupaya untuk menjadi organisasi yang berperan aktif dalam memulihkan sektor-sektor terdampak pandemi dengan menerapkan prinsip partisipasi.

Di tengah pandemi 2020, IAP2 Indonesia mampu memberikan catatan mengesankan dengan menjadi mitra nonpemerintah Kementerian PPN/Bappenas. IAP2 Indonesia mendapat dukungan dari UNESCAP untuk penyelenggaraan acara Multi-Stakeholder Partnership. Selain itu, IAP2 Indonesia juga menyelenggarakan diskusi terbatas yang bertopik “Partisipasi dan Ekonomi Hijau untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Pascapandemi” dengan stakeholder dari kalangan pemerintah, akademisi, dan sektor swasta.

IAP2 Indonesia juga aktif dalam menyelenggarakan kegiatan daring, yakni berupa penyelenggaraan webinar dengan Global Water Partnership (GWP); webinar dengan PLAN International Indonesia, dan webinar dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). IAP2 Indonesia juga terlibat dalam inisiasi platform Collaboration on Fostering Recovery through Economic Empowerment (CoFREE) Initiative. IAP2 Indonesia telah menginisiasi kegiatan International Year of Participation (IYP) 2023. Kami juga melaksanakan kegiatan pendampingan kepada pemerintahan daerah dalam rangka pembuatan RAD di Kota Pagar Alam, menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga non pemerintah, swasta, akademik, dan parlemen. IAP2 Indonesia aktif menyebarluaskan informasi dan kampanye partisipasi publik melalui media sosial yang kami miliki.

Pandemi mengabsahkan prinsip partisipasi sebagai salah satu pilar kuat untuk bangkit dan berkolaborasi bersama dalam membangun negeri. Dengan krisis dan kompleksitas permasalahan yang terjadi selama tahun 2020, IAP2 Indonesia percaya ada dua hal yang dapat dilakukan di tahun 2021:

  1. Perkuat prinsip partisipasi dan kolaborasi dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya pascapandemi.
  2. Perkuat penerapan kolaborasi multipihak dalam proses perumusan dan pengelolaan kebijakan publik serta pengambilan keputusan strategis yang berdampak luas di masyarakat.

Semoga di tahun 2021 kita bisa bertemu dalam situasi dan suasana yang lebih baik. Perkuat partisipasi publik untuk kebaikan bersama, gaungkan kolaborasi multipihak, kita bisa melawan COVID-19 bersama.

 

Salam Partisipasi,

Aldi Muhammad Alizar
Chair IAP2 Indonesia

Press Release Kemitraan Multi Pihak dalam Pengembangan Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan: Terobosan Baru Pasca-COVID

Pandemi COVID-19 telah membuat hampir semua aspek kehidupan berubah dan menyesuaikan diri. Sementara itu sektor ekonomi dan bisnis berusaha sejauh mungkin merebut kesempatan yang ada ketika peran telekomunikasi jarak jauh lewat internet semakin besar di saat mobilitas fisik manusia ditekan saat pandemi.

Collaboration on Fostering Recovery through Economic Empowerment (CoFREE) adalah inisiatif multipihak yang diharapkan menjadi kekuatan pendorong dalam kebangkitan ekonomi lokal yang terdampak pandemi. Inisiatif ini berasal dari perusahaan yang dimiliki oleh diaspora Indonesia di Australia, Next Frontier dan mitranya di Indonesia, Anwar Muhammad Foundation and International Association for Public Participation (IAP2 Indonesia).

Inisiatif ini lahir dari keyakinan dari potensi alami Indonesia untuk menambah nilai signifikan bagi rantai nilai global untuk produk hijau dan ramah lingkungan. Ini dicapai melalui kolaborasi multi pihak skala mikro dan makro dalam melaksanakan prinsip-prinsip Ekonomi Hijau, Rendah Karbon, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dalam cara yang berkelanjutan dan produktif.

Peluncuran seri webinar yang berkolaborasi dengan Konsulat Jenderal Indonesia untuk Victoria dan Tasmania pada 1-4 Desember akan menandai inagurasi inisitatif ini. Pada webinar ini sejumlah pihak yang akan menyampaikan pemaparannya dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Global Reporting Initiative (GRI), Fair Trade Asia-Pacific, dan United Nations Development Programme (UNDP).

CoFREE mungkin bukan inisiatif pertama dalam pemberdayaan komunitas di tingkat akar rumput, tapi ini menandai upaya terorganisir pertama antara banyak pihak baik lokal maupun manca negara dalam pembangunan ekonomi Indonesia melalui prinsip-prinsip hijau dan berkelanjutan yang menekan jejak karbon serendah mungkin.
Konsul Jenderal untuk Victoria dan Tasmania, Spica A.Tutuhatunewa mengatakan bahwa dengan diberlakukannya kesepakatan kemitraan komperehensif antara Indonesia dan Australia (IA-CEPA) serta adanya inisiatif ini maka akan memberikan kesempatan kepada petani dan nelayan Indonesia serta UMKM lainnya di Indonesia untuk memproduksi produk-produk hijau yang berkelanjutan dan ethical yang banyak diminati oleh masyarakat Australia.

“Kerjasama dengan CoFREE akan membantu BAKTI dalam membangun ekosistem digital serta memberdayakan petani melalui penyediaan pengetahuan, informasi, sertifikasi dan akses pasar. Karena kesamaan visi tersebut, CoFREE dan BAKTI dapat bersinergi dalam pengembangan ekonomi hijau dan berkelanjutan,” kata Danny Januar Ismawan, direktur Layanan Teknologi dan Informasi untuk Pemerintah dan Masyarakat (LTIPM) BAKTI Kominfo.

BAKTI yang sebelumnya bernama Balai Penyediaan Pengelolaan Pembiayaan Teknologi dan Informatika (BP3TI) adalah lembaga yang didirikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan aksesibilitas bagi masyarakat di wilayah terluar, terpencil dan tertinggal di Indonesia.

“Pembentukan CoFREE sebagai inisiatif multi pihak yang melibatkan banyak pemangku kepentingan baik publik maupun swasta akan membantu berkontribusi pada upaya Indonesia untuk mencapai SDGs pada 2030,” kata Amalia Adininggar Widyasanti, deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas yang juga staf ahli Menteri PPN bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan.

Melalui pemberdayaan petani lokal dengan informasi tentang pasar, pelatihan, literasi digital dan finansial, dan konektivitas internet, CoFREE akan memungkinan produsen lokal untuk mengakses pasar yang lebih besar dan mengekspor barang mereka ke dunia yang lebih luas, dalam saat yang bersamaan mendatangkan manfaat bagi rantai nilai global. Saat ini, fokus utama dari inisiatif ini adalah mengembangkan komunitas penghasil kopi di Indonesia agar mereka dapat mengekspor biji kopi fair-trade berkualitas tinggi ke Australia, yang berdekatan dengan Indonesia dan merupakan pengimpor bersih kopi. Upaya ini sejalan dengan perjanjian kemitraan ekonomi yang baru ditandatangani yaitu Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang akan mendatangkan manfaat siginifikan dalam meningkatkan ekspor Indonesia ke Australia.

Seri webinar CoFREE Initiative akan digelar pada 1-4 December 2020. Media Enquiries: media@cofree.ventures

UNDUH PRESS RELEASE

Webinar IAP2 Indonesia dan APEKSI: “Kolaborasi Semua Pihak Dalam Proses Perencanaan Pembangunan yang Berketahanan Pandemi” Kamis, 5 November 2020

Kamis, 5 November 2020 IAP2 Indonesia bekerja sama dengan APEKSI telah menyelenggarakan webinar berjudul “Kolaborasi Semua Pihak Dalam Proses Perencanaan Pembangunan yang Berketahanan Pandemi”. Webinar ini merupakan langkah awal untuk memulai kerja sama antara IAP2 Indonesia dan APEKSI yang ke depan akan terus dikembangkan. Webinar ini juga sekaligus menjadi wadah audiensi antartokoh pembangunan untuk bertukar ilmu pengalaman setiap lembaga dalam merencanakan pembangunan yang berketahanan pandemi.

Webinar dibuka oleh Airin Rachmi Diany, S.H, M.H. selaku Ketua Dewan Pengurus APEKSI. Dalam pembukaannya, beliau menyampaikan bahwa dalam melakukan penanganan pandemi COVID-19, pemerintah tidak mungkin bekerja secara sendiri. Dalam pelaksanaan pembangunan, sudah menjadi keniscayaan bahwa pemerintah harus melaukan kolaborasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak, apalagi dalam kondisi pandemi ini. Oleh karena itu, penanganan pandemi COVID-19 ini tentunya membutuhkan kolaborasi kerja sama yang tepat.

Setelah pembukaan selesai, acara diskusi dimulai dan dimoderasi oleh Aldi Muhammad Alizar selaku Chair IAP2 Indonesia. Diskusi pertama dibuka oleh pembicara pertama yaitu Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP DPR-RI), Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc. Fadli Zon menyampaikan bahwa pada prinsipnya, penanggulangan pandemi COVID-19 memerlukan partisipasi publik yang lebih besar terutama dalam menentukan arah kebijakan dan penetapan prioritas anggaran. Prinsip-prinsip tata kelola yang transparan mensyaratkan adanya partisipasi yang inklusif dalam menetapkan. Peran parlemen dalam penanggulangan COVID-19 adalah keniscayaan karena masalah yang dihadapi bukan hanya kondisi darurat kesehatan dan ekonomi, tetapi juga sisi yang lain yaitu krisis demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelolak.

Pembicara kedua, Dr. Ir. Wisnu Utomo selaku Direktur KPI dan Polugri Kementerian PPN/BAPPENAS menyampaikan bahwa selama ini BAPPENAS selalu berupaya untuk mengadakan kolaborasi perencanaan pembangunan dengan melibatkan aktor pemerintah dan aktor nonpemerintah. Di tengah pandemi ini, partisipasi aktor nonpemerintah di daerah sangat diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi lokal. Praktik-praktik pembangunan dengan instrumen KMP yang ada di daerah perlu disorot dan disebarkan sehingga dapat direplikasi daerah lain.

Pembicara ketiga, Drs. Heroe Poerwadi, M.A. selaku Wakil Walikota Yogyakarta memaparkan kiat-kiat yang dilakukan Kota Yogyakarta untuk dapat beradaptasi dengan pandemi dan menjadi kota yang terus tumbuh semasa pandemi. Program-program seperti menyusun new protocol, Jogja untuk Jogja, Gandeng Gendong telah dilaksanakan guna membangun Jogja sebagai kota yang berketahanan pandemi. Kolaborasi semua pihak menjadi aspek penting dalam pelaksanaan rencana-rencana tersebut.

Pembicara keeempat, Juliaty Ansye Sopacua, PhD selaku UNDP SDGs Advisor / Direktur SDG Academy Indonesia menyampaikan bahwa membangun kota yang berkelanjutan dan tahan pandemic selaras dengan Goal 11: Suistanable Cities and Communities. Strategi UNDP dalam mewujudkan hal tersebut adalah menguatkan kapasitas pemerintah kota/kabupaten untuk mengembangkan cakupan layanan publik, meningkatkan kualitas dari layanan publik, dan kerja sama kolaborasi yang kuat.

Pembicara kelima, Ah Maftuchan selaku Direktur Eksekutif The PRAKARSA menjelaskan kiat lembaga sipil/nonpemerintah dalam mendampingi dan mendorong masyarakat untuk memiliki kekuatan berpartisipasi dalam perencanaan pembanguanan yang berketahanan pandemic. Ah MAftuchan juga mengungkapkan bahwa dengan memperkuat kolaborasi antar-CSO ruang-ruang partisipasi warga pada seluruh tahapan pembangunan dapat digiatkan.

Pembicara keenam, Ony Jamhari selaku CEO School of Government and Public Policy mengungkapkan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama dalam program pemerintahan saat ini. Dengan kolaborasi SDM yang bertalenta dan dapat diandalkan, proses kolaborasi akan lebih berkualitas. Sebagai bagian dari kanal akademik, SGPP telah menerapkan pengajaran daring sebagai upaya peningkatan kualitas Pendidikan selama pandemi. Webinar gratis juga diadakan secara rutin.

Webinar ditutup oleh Sri Indah Wibi Nastiti selaku Direktur Eksekutif APEKSI. Indah Wibi Nastiti menyampaikan bahwa kolaborasi ini adalah hal yang harus senantiasa digalakkan dan diterapkan guna terciptanya kebijakan atau perencanaan yang matang dan wahana tukar ilmu antarlembaga.

Webinar ini dihadiri oleh kurang lebih seratus partisipan. Ke depan, APEKSI dan IAP2 Indonesia akan kembali berkolaborasi untuk menghadirkan webinar seperti ini atau acara dengan asas kemitraan multipihak lainnya. Rekaman webinar dapat disimak di akun YouTube APEKSI. Materi webinar dapat diunduh pada tautan berikut.

Ngobrol Santai – Live Instagram APEKSI dan IAP2 Indonesia: “Kemitraan Multipihak dalam Proses Perencanaan Pembangunan yang Berketahanan Pandemi”

Selasa, 27 Oktober 2020 yang lalu, IAP2 Indonesia dan APEKSI mengadakan acara ngobrol santai melalui media live Instagram. Aldi Muhammad Alizar (Chair IAP2 Indonesia) dan Sri Indah Wibi Nastiti (Direktur Eksekutif APEKSI) berdialog santai tentang “Kemitraan Multipihak dalam Proses Perencanaan Pembangunan yang Berketahanan Pandemi”.

Dalam dialog, Sri Indah Wibi Nastiti menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 merupakan hal yang sangat tidak terduga dan merupakan tantangan yang besar juga bagi pemerintah kota atau aparatur negara. Pandemi ini berimplikasi pada proses pembangunan yang sudah direncanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Beban pemerintah ini bisa terbantu bila kolaborasi dan partisipasi dari semua pihak dapat dilakukan.

Aldi Muhammad Alizar menambahkan partisipasi adalah kunci penting terlebih dalam urusan-urusan yang sifatnya substansial. Perlahan tapi pasti pelibatan semua pihak dalam menghadapi pandemi ini harus dapat diwujudkan. IAP2 Indonesia hadir untuk mewadahi dan mendorong semua pihak untuk pelaksanaan kemitraan multipihak. Belajar dari negara tetangga, partisipasi harus dialakukan dengan lebih meaningful dan berkualitas apalagi jika ada proses kelembagaannya.

Obrolan Aldi Muhammad Alizar dan Sri Indah Wibi Nastiti selengkapnya dapat dilihat pada tautan berikut.

Live Instagram ini merupakan rangkaian acara untuk menyambut Webinar 5 November 2020 dengan tema “Kolaborasi Semua Pihak Dalam Proses Perencanaan Pembangunan yang Berketahanan Pandemi”. Dengan topik yang menarik dan pembicara yang berasal dari berbagai pihak, webinar ini adalah media diseminasi keilmuan dan diskusi yang wajib diikuti. Klik tautan berikut untuk mendaftarkan diri Anda dalam webinar tersebut!