Category: Berita Acara

IAP2 Indonesia Dorong Inisiatif Kemitraan Multi-Pihak (KMP) untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Jakarta, 4 Februari, 2021 – International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia mengadakan webinar sebagai bentuk dari upaya pengarusutamaan dan penguatan inisiatif Kemitraan Multi-Pihak (KMP) untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau. Webinar tersebut bertajuk “Peran Serta Multipihak dalam Penyerapan Tenaga Kerja dalam Kerangka Green Recovery”.

Menurut laporan yang dikeluarkan Kementerian PPN/Bappenas, Green Growth atau Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang kuat, namun juga ramah lingkungan, serta inklusif secara sosial. Berbeda dengan model pembangunan konvensional yang mengandalkan praktik yang tidak berkelanjutan, seperti eksploitasi sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi hijau merupakan suatu gerakan terkoordinasi yang terdiri atas pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, penurunan tingkat kemiskinan dan keterlibatan sosial yang didorong oleh pengembangan dan pemanfaatan sumber daya global secara berkelanjutan.

“Pandemi ini dapat menjadi momentum untuk memulai kembali menghijaukan bumi kita dengan beralih ke ekonomi yang ramah lingkungan. Saya mendorong adanya upaya pengarusutamaan penguatan kemitraan multi-pihak untuk mewujudkan pembangunan ekonomi hijau dalam serapan tenaga kerja. Karena hal ini merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan dan mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia,” ujar Fadli Zon, Ketua BKSAP DPR-RI, dalam pidato pembukaan webinar.

Sejalan dengan implementasinya, perwujudan ekonomi hijau dicapai untuk berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan, yang khususnya disertai dengan peningkatan dan perluasan sumber pembiayaan hijau untuk sumber energi yang rendah karbon.

Sementara itu, Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Dr. Peter Schoof, menyatakan :

“UE akan tetap berpegang pada tujuannya, yakni mengeliminasi secara total emisi Gas Rumah Kaca (net zero emission) di tahun 2050 dan mendorong Indonesia untuk merencanakan hal yang sama. Solidaritas global, perdagangan terbuka dan adil, dan kerja sama multi-pihak sangat penting dilakukan untuk menghindari kembali ke bahan bakar fosil yang akan membuat bumi ini berada dalam bahaya.”

Hal serupa juga di disampaikan oleh Menteri PPN/Bappenas, Suharso Manoarfa, yakni “Investasi hijau harus terus didorong untuk menjadi katalis dalam mewujudkan ekonomi Indonesia yang hijau. Kolaborasi dan sinergi antar pihak menjadi kunci penting untuk mencapai cita-cita menjadi Indonesia hijau.”

Dalam webinar ini juga hadir pembicara dari Deputi Bidang Ekonomi, Amalia A. Widyasanti, Ph.D yang mengatakan bahwa Covid-19 berpengaruh negatif pada perekonomian, dimana pada kuartal II – 2020 Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh negatif 5,32% secara tahunan. Selain itu Covid-19 juga berdampak pada 2,67juta masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaan.

Namun demikian, dari sisi mitigasi perubahan iklim, Covid-19 mengurangi emisi GRK pada tahun 2020 sebesar 29,48%. Walaupun demikian pemulihan ekonomi diperkirakan akan kembali meningkatkan emisi GRK sehingga penurunan emisi ini tidak cukup untuk menghentikan perubahan iklim.

“Untuk itu, dibutuhkan pemulihan dan redesain transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon. Green recovery dapat mencegah pemanasan global sebesar 0,3 derajat celcius pada tahun 2050 dan menciptakan lima kali lebih banyak pekerjaan per juta dolar yang diinvestasikan,” tambah Amalia.

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia telah menjelaskan skenario pencapaian optimalisasi ekonomi hijau yang melibatkan stakeholder pada berbagai tingkat baik nasional maupun sub-nasional dan menggandeng sektor swasta atau dunia usaha. Hal tersebut disertai dengan kebutuhan penciptaan lapangan pekerjaan berbasis green jobs dan investasi berbasis green investment sebagai strategi pembangunan. Salah satu tools yang dapat digunakan dalam memetakan kerangka kerja sama dalam mewujudkan ekonomi hijau adalah Kemitraan Multi-Pihak (KMP).

Menurut Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Dr. Ir. Medrilzam, MPE, ekonomi hijau ini bisa menjadi salah satu solusi dalam merespon Covid-19. Dalam paparannya, ia mengatakan bahwa pada kuartal yang sama, yakni Q3 2019 – Q3 2020 laju pertumbuhan PDB mengalami penurunan yang lebih signifikan sebesar -3,49 dibandingkan dengan penurunan pertumbuhan tenaga kerja yakni sebesar -0,24.

“Secara prinsip, ekonomi hijau adalah model pembangunan yang menyinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Manfaat dari ekonomi hijau ini dapat menciptakan peluang kerja baru (green jobs) dan investasi baru (green investment), mendorong pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon, dan meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup,” kata Medrilzam.

Hal tersebut diperkuat oleh data dari ILO, yakni penerapan kebijakan yang tepat untuk mempromosikan ekonomi hijau mampu menciptakan 24 juta lapangan kerja pada tahun 2030. Dari 163 sektor yang dianalisis, hanya 14 sektor yang akan mengalami kehilangan pekerjaan (10.000++) dengan beralihnya investasi kepada sektor-sektor hijau.

Di bagian akhir, Medrilzam mengatakan, “melalui implementasi yang tepat, ekonomi hijau dapat menciptakan model bisnis yang rendah karbon dan berkelanjutan.”

Dalam webinar hari ini, hadir pula pembicara dari Ir. Saat Suharto Amjad, CEO PT. Permodalan BMT Ventura. Saat Suharto menyampaikan bahwa BMT telah menjadi solusi keuangan dan pembentukan keluarga produktif. Ke depan, BMT akan berupaya untuk mendukung usaha-usaha mengentaskan kemiskinan dan memberikan pendanaan produktif untuk sektor pertanian dan industri kecil.

Darwin Trisna Djajawinata, Direktur Keuangan dan Operasional PT SMI, juga turut hadir menjadi pembicara dalam acara webinar. Darwin mengungkapkan bahwa PT SMI telah menjadi pioneer penerbitan green bond di Indonesia dan menjadi lembaga privat pertama di Asia Tenggara yang terakreditasi oleh Green Climate Fund (GCF). PT SMI akan terus dan berupaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan ekonomi hijau melalui program-program unggulan mereka.

Webinar ini ditutup oleh Aldi Muhammad Alizar, Chair IAP2 Indonesia. Aldi menyampaikan bahwa dalam isu partisipasi pembangunan rendah karbon, IAP2 Indonesia merumuskan sebuah konsep yaitu ‘green engagement’ sebagai sebuah kerangka (framework) partisipasi publik untuk memperkuat kebijakan pembangunan rendah karbon. Kerangka tersebut tetap mengacu pada konsep partisipasi publik yang dikembangkan oleh IAP2 yaitu inform, consult, involve, collaborate, dan empower.

*)Materi webinar dapat diperoleh dengan klik tautan berikut

Webinar “Peran Serta Multipihak Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Kerangka Green Recovery”

[INFORMASI WEBINAR]

International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia mempersembahkan webinar yang berjudul “PERAN SERTA MULTIPIHAK DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DALAM KERANGKA GREEN RECOVERY”. Webinar ini merupakan wujud kerja sama strategis antara IAP2 Indonesia dengan mitranya dalam rangka meningkatkan peran serta multipihak mengenai isu green jobs dengan kerangka green recovery. Webinar tersebut akan dilaksanakan pada:
🗓️ Kamis, 4 Februari 2021
🕐 13.30-15.30 WIB

Webinar ini akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Webinar ini bersifat gratis dan silakan klik tautan berikut untuk registrasi webinar http://bit.ly/webinar-IAP2Indonesia

————————————————————————–
[WEBINAR INFORMATION]

International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia presents a webinar entitled “MULTI-STAKEHOLDER PARTICIPATION IN GREEN INVESTMENT THAT HAS AN IMPACT ON LABOR ABSORPTION GREEN JOBS CREATION IN THE FRAMEWORK OF GREEN RECOVERY” . This webinar is a form of strategic cooperation between IAP2 Indonesia and its partners in order to increase multi-stakeholder participation on the issue of green jobs with a green recovery framework. The webinar will be held on:
🗓️ Thursday, 4th February 2021
🕐 13.30-15.30 PM Western Indonesian Time

This webinar will be in Bahasa and English. This webinar is free and please click the following link to register for the webinar http://bit.ly/webinar-IAP2Indonesia

Menyambut Tahun 2021 dengan Memperkuat Partisipasi dan Kolaborasi

Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 yang kehadiran dan dampaknya tak terduga mulai menggagalkan satu per satu rencana pembangunan dan memporak-porandakan stabilitas pembangunan dan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Namun demikian, IAP2 Indonesia berupaya untuk menjadi organisasi yang berperan aktif dalam memulihkan sektor-sektor terdampak pandemi dengan menerapkan prinsip partisipasi.

Di tengah pandemi 2020, IAP2 Indonesia mampu memberikan catatan mengesankan dengan menjadi mitra nonpemerintah Kementerian PPN/Bappenas. IAP2 Indonesia mendapat dukungan dari UNESCAP untuk penyelenggaraan acara Multi-Stakeholder Partnership. Selain itu, IAP2 Indonesia juga menyelenggarakan diskusi terbatas yang bertopik “Partisipasi dan Ekonomi Hijau untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Pascapandemi” dengan stakeholder dari kalangan pemerintah, akademisi, dan sektor swasta.

IAP2 Indonesia juga aktif dalam menyelenggarakan kegiatan daring, yakni berupa penyelenggaraan webinar dengan Global Water Partnership (GWP); webinar dengan PLAN International Indonesia, dan webinar dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). IAP2 Indonesia juga terlibat dalam inisiasi platform Collaboration on Fostering Recovery through Economic Empowerment (CoFREE) Initiative. IAP2 Indonesia telah menginisiasi kegiatan International Year of Participation (IYP) 2023. Kami juga melaksanakan kegiatan pendampingan kepada pemerintahan daerah dalam rangka pembuatan RAD di Kota Pagar Alam, menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga non pemerintah, swasta, akademik, dan parlemen. IAP2 Indonesia aktif menyebarluaskan informasi dan kampanye partisipasi publik melalui media sosial yang kami miliki.

Pandemi mengabsahkan prinsip partisipasi sebagai salah satu pilar kuat untuk bangkit dan berkolaborasi bersama dalam membangun negeri. Dengan krisis dan kompleksitas permasalahan yang terjadi selama tahun 2020, IAP2 Indonesia percaya ada dua hal yang dapat dilakukan di tahun 2021:

  1. Perkuat prinsip partisipasi dan kolaborasi dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya pascapandemi.
  2. Perkuat penerapan kolaborasi multipihak dalam proses perumusan dan pengelolaan kebijakan publik serta pengambilan keputusan strategis yang berdampak luas di masyarakat.

Semoga di tahun 2021 kita bisa bertemu dalam situasi dan suasana yang lebih baik. Perkuat partisipasi publik untuk kebaikan bersama, gaungkan kolaborasi multipihak, kita bisa melawan COVID-19 bersama.

 

Salam Partisipasi,

Aldi Muhammad Alizar
Chair IAP2 Indonesia

Press Release Kemitraan Multi Pihak dalam Pengembangan Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan: Terobosan Baru Pasca-COVID

Pandemi COVID-19 telah membuat hampir semua aspek kehidupan berubah dan menyesuaikan diri. Sementara itu sektor ekonomi dan bisnis berusaha sejauh mungkin merebut kesempatan yang ada ketika peran telekomunikasi jarak jauh lewat internet semakin besar di saat mobilitas fisik manusia ditekan saat pandemi.

Collaboration on Fostering Recovery through Economic Empowerment (CoFREE) adalah inisiatif multipihak yang diharapkan menjadi kekuatan pendorong dalam kebangkitan ekonomi lokal yang terdampak pandemi. Inisiatif ini berasal dari perusahaan yang dimiliki oleh diaspora Indonesia di Australia, Next Frontier dan mitranya di Indonesia, Anwar Muhammad Foundation and International Association for Public Participation (IAP2 Indonesia).

Inisiatif ini lahir dari keyakinan dari potensi alami Indonesia untuk menambah nilai signifikan bagi rantai nilai global untuk produk hijau dan ramah lingkungan. Ini dicapai melalui kolaborasi multi pihak skala mikro dan makro dalam melaksanakan prinsip-prinsip Ekonomi Hijau, Rendah Karbon, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dalam cara yang berkelanjutan dan produktif.

Peluncuran seri webinar yang berkolaborasi dengan Konsulat Jenderal Indonesia untuk Victoria dan Tasmania pada 1-4 Desember akan menandai inagurasi inisitatif ini. Pada webinar ini sejumlah pihak yang akan menyampaikan pemaparannya dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Global Reporting Initiative (GRI), Fair Trade Asia-Pacific, dan United Nations Development Programme (UNDP).

CoFREE mungkin bukan inisiatif pertama dalam pemberdayaan komunitas di tingkat akar rumput, tapi ini menandai upaya terorganisir pertama antara banyak pihak baik lokal maupun manca negara dalam pembangunan ekonomi Indonesia melalui prinsip-prinsip hijau dan berkelanjutan yang menekan jejak karbon serendah mungkin.
Konsul Jenderal untuk Victoria dan Tasmania, Spica A.Tutuhatunewa mengatakan bahwa dengan diberlakukannya kesepakatan kemitraan komperehensif antara Indonesia dan Australia (IA-CEPA) serta adanya inisiatif ini maka akan memberikan kesempatan kepada petani dan nelayan Indonesia serta UMKM lainnya di Indonesia untuk memproduksi produk-produk hijau yang berkelanjutan dan ethical yang banyak diminati oleh masyarakat Australia.

“Kerjasama dengan CoFREE akan membantu BAKTI dalam membangun ekosistem digital serta memberdayakan petani melalui penyediaan pengetahuan, informasi, sertifikasi dan akses pasar. Karena kesamaan visi tersebut, CoFREE dan BAKTI dapat bersinergi dalam pengembangan ekonomi hijau dan berkelanjutan,” kata Danny Januar Ismawan, direktur Layanan Teknologi dan Informasi untuk Pemerintah dan Masyarakat (LTIPM) BAKTI Kominfo.

BAKTI yang sebelumnya bernama Balai Penyediaan Pengelolaan Pembiayaan Teknologi dan Informatika (BP3TI) adalah lembaga yang didirikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan aksesibilitas bagi masyarakat di wilayah terluar, terpencil dan tertinggal di Indonesia.

“Pembentukan CoFREE sebagai inisiatif multi pihak yang melibatkan banyak pemangku kepentingan baik publik maupun swasta akan membantu berkontribusi pada upaya Indonesia untuk mencapai SDGs pada 2030,” kata Amalia Adininggar Widyasanti, deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas yang juga staf ahli Menteri PPN bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan.

Melalui pemberdayaan petani lokal dengan informasi tentang pasar, pelatihan, literasi digital dan finansial, dan konektivitas internet, CoFREE akan memungkinan produsen lokal untuk mengakses pasar yang lebih besar dan mengekspor barang mereka ke dunia yang lebih luas, dalam saat yang bersamaan mendatangkan manfaat bagi rantai nilai global. Saat ini, fokus utama dari inisiatif ini adalah mengembangkan komunitas penghasil kopi di Indonesia agar mereka dapat mengekspor biji kopi fair-trade berkualitas tinggi ke Australia, yang berdekatan dengan Indonesia dan merupakan pengimpor bersih kopi. Upaya ini sejalan dengan perjanjian kemitraan ekonomi yang baru ditandatangani yaitu Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang akan mendatangkan manfaat siginifikan dalam meningkatkan ekspor Indonesia ke Australia.

Seri webinar CoFREE Initiative akan digelar pada 1-4 December 2020. Media Enquiries: media@cofree.ventures

UNDUH PRESS RELEASE

Webinar IAP2 Indonesia dan APEKSI: “Kolaborasi Semua Pihak Dalam Proses Perencanaan Pembangunan yang Berketahanan Pandemi” Kamis, 5 November 2020

Kamis, 5 November 2020 IAP2 Indonesia bekerja sama dengan APEKSI telah menyelenggarakan webinar berjudul “Kolaborasi Semua Pihak Dalam Proses Perencanaan Pembangunan yang Berketahanan Pandemi”. Webinar ini merupakan langkah awal untuk memulai kerja sama antara IAP2 Indonesia dan APEKSI yang ke depan akan terus dikembangkan. Webinar ini juga sekaligus menjadi wadah audiensi antartokoh pembangunan untuk bertukar ilmu pengalaman setiap lembaga dalam merencanakan pembangunan yang berketahanan pandemi.

Webinar dibuka oleh Airin Rachmi Diany, S.H, M.H. selaku Ketua Dewan Pengurus APEKSI. Dalam pembukaannya, beliau menyampaikan bahwa dalam melakukan penanganan pandemi COVID-19, pemerintah tidak mungkin bekerja secara sendiri. Dalam pelaksanaan pembangunan, sudah menjadi keniscayaan bahwa pemerintah harus melaukan kolaborasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak, apalagi dalam kondisi pandemi ini. Oleh karena itu, penanganan pandemi COVID-19 ini tentunya membutuhkan kolaborasi kerja sama yang tepat.

Setelah pembukaan selesai, acara diskusi dimulai dan dimoderasi oleh Aldi Muhammad Alizar selaku Chair IAP2 Indonesia. Diskusi pertama dibuka oleh pembicara pertama yaitu Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP DPR-RI), Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc. Fadli Zon menyampaikan bahwa pada prinsipnya, penanggulangan pandemi COVID-19 memerlukan partisipasi publik yang lebih besar terutama dalam menentukan arah kebijakan dan penetapan prioritas anggaran. Prinsip-prinsip tata kelola yang transparan mensyaratkan adanya partisipasi yang inklusif dalam menetapkan. Peran parlemen dalam penanggulangan COVID-19 adalah keniscayaan karena masalah yang dihadapi bukan hanya kondisi darurat kesehatan dan ekonomi, tetapi juga sisi yang lain yaitu krisis demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelolak.

Pembicara kedua, Dr. Ir. Wisnu Utomo selaku Direktur KPI dan Polugri Kementerian PPN/BAPPENAS menyampaikan bahwa selama ini BAPPENAS selalu berupaya untuk mengadakan kolaborasi perencanaan pembangunan dengan melibatkan aktor pemerintah dan aktor nonpemerintah. Di tengah pandemi ini, partisipasi aktor nonpemerintah di daerah sangat diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi lokal. Praktik-praktik pembangunan dengan instrumen KMP yang ada di daerah perlu disorot dan disebarkan sehingga dapat direplikasi daerah lain.

Pembicara ketiga, Drs. Heroe Poerwadi, M.A. selaku Wakil Walikota Yogyakarta memaparkan kiat-kiat yang dilakukan Kota Yogyakarta untuk dapat beradaptasi dengan pandemi dan menjadi kota yang terus tumbuh semasa pandemi. Program-program seperti menyusun new protocol, Jogja untuk Jogja, Gandeng Gendong telah dilaksanakan guna membangun Jogja sebagai kota yang berketahanan pandemi. Kolaborasi semua pihak menjadi aspek penting dalam pelaksanaan rencana-rencana tersebut.

Pembicara keeempat, Juliaty Ansye Sopacua, PhD selaku UNDP SDGs Advisor / Direktur SDG Academy Indonesia menyampaikan bahwa membangun kota yang berkelanjutan dan tahan pandemic selaras dengan Goal 11: Suistanable Cities and Communities. Strategi UNDP dalam mewujudkan hal tersebut adalah menguatkan kapasitas pemerintah kota/kabupaten untuk mengembangkan cakupan layanan publik, meningkatkan kualitas dari layanan publik, dan kerja sama kolaborasi yang kuat.

Pembicara kelima, Ah Maftuchan selaku Direktur Eksekutif The PRAKARSA menjelaskan kiat lembaga sipil/nonpemerintah dalam mendampingi dan mendorong masyarakat untuk memiliki kekuatan berpartisipasi dalam perencanaan pembanguanan yang berketahanan pandemic. Ah MAftuchan juga mengungkapkan bahwa dengan memperkuat kolaborasi antar-CSO ruang-ruang partisipasi warga pada seluruh tahapan pembangunan dapat digiatkan.

Pembicara keenam, Ony Jamhari selaku CEO School of Government and Public Policy mengungkapkan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama dalam program pemerintahan saat ini. Dengan kolaborasi SDM yang bertalenta dan dapat diandalkan, proses kolaborasi akan lebih berkualitas. Sebagai bagian dari kanal akademik, SGPP telah menerapkan pengajaran daring sebagai upaya peningkatan kualitas Pendidikan selama pandemi. Webinar gratis juga diadakan secara rutin.

Webinar ditutup oleh Sri Indah Wibi Nastiti selaku Direktur Eksekutif APEKSI. Indah Wibi Nastiti menyampaikan bahwa kolaborasi ini adalah hal yang harus senantiasa digalakkan dan diterapkan guna terciptanya kebijakan atau perencanaan yang matang dan wahana tukar ilmu antarlembaga.

Webinar ini dihadiri oleh kurang lebih seratus partisipan. Ke depan, APEKSI dan IAP2 Indonesia akan kembali berkolaborasi untuk menghadirkan webinar seperti ini atau acara dengan asas kemitraan multipihak lainnya. Rekaman webinar dapat disimak di akun YouTube APEKSI. Materi webinar dapat diunduh pada tautan berikut.

Ngobrol Santai – Live Instagram APEKSI dan IAP2 Indonesia: “Kemitraan Multipihak dalam Proses Perencanaan Pembangunan yang Berketahanan Pandemi”

Selasa, 27 Oktober 2020 yang lalu, IAP2 Indonesia dan APEKSI mengadakan acara ngobrol santai melalui media live Instagram. Aldi Muhammad Alizar (Chair IAP2 Indonesia) dan Sri Indah Wibi Nastiti (Direktur Eksekutif APEKSI) berdialog santai tentang “Kemitraan Multipihak dalam Proses Perencanaan Pembangunan yang Berketahanan Pandemi”.

Dalam dialog, Sri Indah Wibi Nastiti menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 merupakan hal yang sangat tidak terduga dan merupakan tantangan yang besar juga bagi pemerintah kota atau aparatur negara. Pandemi ini berimplikasi pada proses pembangunan yang sudah direncanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Beban pemerintah ini bisa terbantu bila kolaborasi dan partisipasi dari semua pihak dapat dilakukan.

Aldi Muhammad Alizar menambahkan partisipasi adalah kunci penting terlebih dalam urusan-urusan yang sifatnya substansial. Perlahan tapi pasti pelibatan semua pihak dalam menghadapi pandemi ini harus dapat diwujudkan. IAP2 Indonesia hadir untuk mewadahi dan mendorong semua pihak untuk pelaksanaan kemitraan multipihak. Belajar dari negara tetangga, partisipasi harus dialakukan dengan lebih meaningful dan berkualitas apalagi jika ada proses kelembagaannya.

Obrolan Aldi Muhammad Alizar dan Sri Indah Wibi Nastiti selengkapnya dapat dilihat pada tautan berikut.

Live Instagram ini merupakan rangkaian acara untuk menyambut Webinar 5 November 2020 dengan tema “Kolaborasi Semua Pihak Dalam Proses Perencanaan Pembangunan yang Berketahanan Pandemi”. Dengan topik yang menarik dan pembicara yang berasal dari berbagai pihak, webinar ini adalah media diseminasi keilmuan dan diskusi yang wajib diikuti. Klik tautan berikut untuk mendaftarkan diri Anda dalam webinar tersebut!

Kolaborasi Semua Pihak Dalam Proses Perencanaan Pembangunan yang Berketahanan Pandemi

APEKSI dan IAP2 Indonesia mempersembahkan

WEBINAR
Kolaborasi Semua Pihak Dalam Proses Perencanaan Pembangunan yang Berketahanan Pandemi

🗓️Hari : Kamis, 5 November 2020
🕐Waktu : 13.00–15.30 WIB

Pembuka :
Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. (Ketua Dewan Pengurus APEKSI)

Moderator:
Sri Indah Wibi Nastiti (Direktur Eksekutif APEKSI)

Pembicara:
🔴Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc. (Ketua BKSAP DPR-RI)
🔴Drs. Haryadi Suyuti (Walikota Yogyakarta)
🔴Dr. Ir. Wisnu Utomo* (Direktur KPI dan Polugri, Kementerian PPN/BAPPENAS
🔴Ony Jamhari (CEO of School of Government and Public Policy Indonesia)
🔴Juliaty Ansye Sopacua, PhD. (UNDP SDGs Advisor / Direktur SDG Academy Indonesia)
🔴Ah Maftuchan (Direktur Ekskutif The PRAKARSA)

Penutup:
Aldi Muhammad Alizar (Chair IAP2 Indonesia)

Tautan Registrasi:
https://zoom.apeksi.id/iap2webinar

Partisipan webinar akan mendapatkan e-sertifikat.

Workshop Kemitraan Multipihak bagi Pemulihan Ekonomi Lokal

“Masa pandemi COVID membuat kita semakin sadar bahwa kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Kerja sama dan kolaborasi adalah hal yang tidak bisa ditolak lagi” — Dr. Ir. Wisnu Utomo, M.Sc. (Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional, Kementrian PPN/Bappenas)

Simak obrolan antara Aldi Muhammad Alizar (Chair, IAP2 Indonesia) dan Wisnu Utomo (Direktur KPI dan Polugri PPN Bappenas) tentang pentingnya kemitraan multipihak (KMP).

Plan Indonesia dan IAP2 Indonesia dorong partisipasi bermakna anak dan kaum muda dalam pembuatan kebijakan di Indonesia

Press Release

Jakarta, 23 Juli 2020 – Dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional, Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) dan Association of Public Participation (IAP2) Indonesia menyerukan pentingnya partisipasi anak dan kaum muda, calon pemimpin masa depan, dalam mencapai tujuan pembangunan Indonesia pada kamis (23/7). Webinar diikuti oleh lebih dari 60 kaum muda dari seluruh Indonesia.

Sebagai generasi penerus bangsa, suara kaum muda penting untuk didengar dan dipertimbangkan. Termasuk dalam mengembangkan kebijakan dan program pembangunan yang akan berdampak pada kehidupan mereka saat ini dan di masa depan. Sudah ada inisaitif pelibatan kaum muda dalam pembangunan walau ruang partisipasi belum sepenuhnya bermakna.

Partisipasi kaum muda bermakna adalah kondisi yang memberikan kesempatan bagi kaum muda untuk berpartisipasi secara setara dengan orang dewasa atau bekerja secara mandiri tanpa pengaruh orang dewasa dalam pengambilan keputusan. Partisipasi bermakna dapat terjadi di berbagai tingkatan, dari tingkat keluarga, komunitas, organisasi, pemerintahan, dan sebagainya. Komponen dasar dari partisipasi kaum muda yang bermakna diantaranya kebebasan dalam memilih informasi, kuasa dalam pengambilan keputusan, suara yang didengarkan dan tanggung jawab.

“Plan Indonesia terus berupaya mendorong partisipasi anak dan kaum muda yang bermakna dalam proses pembuatan strategi maupun berdialog dengan para pemangku kepentingan.” tegas Dini Widiastuti, Direktur Eksekutif, Yayasan Plan International Indonesia.

Melalui webinar ini, Plan Indonesia dan IAP2 mendorong komitmen pemerintah untuk melibatkan anak dan kaum muda dalam pembuatan kebijakan. Pada acara ini, suara kaum muda diwakilkan oleh Isabella Veronica, Youth Advisory Panel UNFPA dan Anita, aktivis muda asal Rembang Jawa Tengah sebagai panelis. Sedangkan panelis pembuat kebijakan diwakilkan oleh Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

Muhamad Farhan, anggota Komisi 1 DPR-RI turut berbicara tentang pentingnya kaum muda terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik. “Saat kita tahu bahwa pembangunan infrastruktur atau sanitasi lingkungan efektif adalah dampak dari kebijakan publik, maka kita sadar bahwa pilihan kebijakan publik sangat vital bagi kehidupan. Sehingga saatnya anak muda tidak cuma “kenal” dunia, tapi juga “melek” pada kebijakan yang menjadikan dunia a better place.” tambah Farhan.

“Saat berbicara partisipasi anak dan anak muda, akan lebih bermakna saat anak dan kaum muda tersebut memahami bahwa mereka memiliki ruang untuk memberikan dampak positif pada proses penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan” ujar Aldi Muhammad Alizar, chairperson IAP2 Indonesia.

Anak dan kaum muda memiliki solusi dan inovasi untuk berkontribusi terhadap upaya intervensi  berbagai macam isu sosial dan pembangunan. Pelibatan anak dan kaum muda bermakna dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan terhadap isu yang langsung berdampak terhadap mereka akan mempertajam arah kebijakan danstrategi dalam merespons situasi, kebutuhan, kepentingan anak dan kaum muda, sehingga implementasinya tepat sasaran.

(***)

Sekilas Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia)

Plan International bekerja di Indonesia sejak 2 September 1969, berdasarkan Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Republik Indonesia. Pada 15 Juni 2017, Yayasan Plan International Indonesia telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Plan Indonesia didirikan untuk menjangkau lebih banyak anak dan anak perempuan di Indonesia, dan memberikan dampak pembangunan berkelanjutan melalui kemitraan jangka panjang dan penggalangan sumber daya yang lebih luas. Informasi lebih lanjut: https://plan-international.or.id

 

Sekilas Plan International

Plan International adalah organisasi pengembangan masyarakat dan kemanusiaan internasional yang berfokus pada pemenuhan hak anak dan kesetaraan anak perempuan. Kami memperjuangkan sebuah dunia yang adil untuk pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan, bekerja bersama anak, kaum muda, masyarakat dan mitra. Plan International bekerja bersama anak-anak, kaum muda dan masyarakat untuk mengatasi akar masalah diskriminasi terhadap perempuan, ekslusi dan kerentanan. Dengan capaian, pengalaman dan pengetahuan, Plan International mendorong perubahan dalam praktek dan kebijakan tingkat lokal, nasional dan global.

Plan International tidak berafiliasi dengan agama, organisasi politik atau pemerintahan tertentu. Lebih dari 80 tahun, Plan International membangun kemitraan yang kuat untuk hak anak. Saat ini kami bekerja di lebih dari 70 negara. Informasi lebih lanjut: https://plan-international.org

 

Sekilas IAP2 Indonesia

IAP2 (International Association for Public Participation) – Asosiasi Internasional untuk Partisipasi Publik, didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1990, adalah organisasi internasional terkemuka memajukan praktek partisipasi publik. Partisipasi publik berarti melibatkan mereka yang terkena dampak akibat sebuah atau beberapa keputusan dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini kemudian mendorong keputusan yang berkelanjutan dengan menyediakan peserta informasi yang mereka butuhkan dan wadah untuk terlibat dalam cara yang berarti, dan berkomunikasi dengan mereka untuk dapat masukan mereka mempengaruhi keputusan. Di Indonesia, IAP2 Indonesia sudah diinisiasi sejak awal tahun 2011.

Narahubung media

Intan Cinditiara

Manajer Komunikasi dan Media

Yayasan Plan International Indonesia

Intan.Cinditiara@plan-international.org

Andry Sose

Delivery and Engagement Manager

Association of Public Participation Indonesia

andry.sose@iap2.or.id

DOWNLOAD