Category: Berita Acara

Webinar Momentum Pembacaan Nota Keuangan APBN 2022 : Membangkitkan Perekonomian yang Berkelanjutan di Gelombang Kedua COVID dan Perspektif Perubahan Iklim

[❗INFORMASI WEBINAR❗]

International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia dan Koalisi Hijau mempersembahkan webinar yang berjudul “MOMENTUM PEMBACAAN NOTA KEUANGAN APBN 2022: MEMBANGKITKAN PEREKONOMIAN YANG BERKELANJUTAN DI GELOMBANG KEDUA COVID DAN PERSPEKTIF PERUBAHAN IKLIM”. 

Webinar ini merupakan wujud kerja sama strategis antara IAP2 Indonesia dengan Koalisi Hijau dalam rangka meningkatkan peran serta multipihak mengenai pencegahan krisis iklim dalam RAPBN 2022. Webinar tersebut akan dilaksanakan pada:

?️ Kamis, 18 Agustus 2021

? 13.30-15.00 WIB

Webinar ini bersifat gratis dan terbatas untuk 100 orang peserta. #SahabatPartisipasi bisa melakukan registrasi dengan klik tautan bit.ly/webinarIAP2xKH

IAP2 Indonesia Dukung Strategi Menjawab Tantangan PRK dan EBTKE Melalui Green Engagement

Jumat, 11 Juni 2021, IAP2 Indonesia bersama dengan PT Mitra Rekayasa Keberlanjutan dan Anwar Muhammad Foundation telah menyelenggarakan webinar bertajuk “Potential and Challenges of New, Renewable Energy and Energy Conservation Development in Indonesia”. Webinar tersebut dihadiri oleh sekitar seratus peserta yang berasal dari berbagai instansi dan dibuka oleh Dr. Ir. Yahya Rachmana Hidayat, MSc selaku Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/BAPPENAS. Dalam pidato pembukaannya, Dr. Ir. Yahya Rachmana Hidayat mengungkapkan bahwa kolaborasi dan pelibatan multi-stakeholder dari berbagai lini merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan potensi pengelolaan energi terbarukan dan konservasi energi di Indonesia.

Diskusi webinar dimoderatori oleh Olly Norojono selaku Senior Associate PT. Mitra Rekayasa Keberlanjutan. Diskusi terbagi menjadi dua sesi dan menghadirkan tiga pembicara dalam setiap sesinya. Sesi pertama dihadiri oleh Florian Kitt selaku Energy Specialist Coordinator Indonesia Energy Program, Asian Development Bank; Prof. Deendarlianto selaku Kepala Pusat Studi Energi, Universitas Gadjah Mada; dan Chair IAP2 Indonesia, Aldi Muhammad Alizar. Florian Kitt menyampaikan bahwa dalam mendukung potensi pengembangan energi terbarukan di Indonesia perlu dilakukan perencanaan ekonomi yang lebih hijau. Selain itu, meningkatkan kualitas kerja pemerintahan juga esensial. Peningkatan kualitas kerja pada pemerintahan dapat dilakukan dengan membangun kemampuan teknis yang baik, memastikan adanya transparasi dalam peraturan, dan memberikan ruang partisipasi publik. Selanjutnya, Prof. Deendarlianto dalam presentasinya menyampaikan perspektif akademik dari Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Dalam presentasinya, Deendarlianto mengungkapkan bahwa untuk mendukung pembangunan energi terbarukan di Indonesia perlu adanya kemauan yang kuat dari peraturan pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan energi terbarukan yang masih rendah. Setelah itu perlu dilakukan penyetaraan rencana dengan baik dan generalisasi harga yang dapat dipertanggungjawabkan dasar hukumnya. Pembicara terakhir dalam sesi pertama, Aldi Muhammad Alizar, menekankan pentingnya aspek green engagement dalam pembangunan EBTKE di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintahan dan DPR sangat diperlukan dalam perumusan anggaran berbasis iklim yang mendukung pemulihan ekonomi hijau. Sinergi antarpihak menjadi hal yang penting dan dapat terlaksana melalui green engagement.

Sesi kedua disksusi dihadiri oleh tiga pembicara lainnya, yaitu (1) Nick Nurrachman selaku Business Unit Head, Adyawinsa Solar; (2) Soesilo L. Nugroho selaku Operational Director of JGC Corporation Indonesia; dan (2) Surya Darma selaku Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI). Nick Nurrohman memberikan rekomendasi untuk merumuskan kerangka peraturan yang jelas untuk mendukung produksi dalam negeri dan mendorog publik serta swasta untuk mengadopsi energi terbarukan untuk mencapai ekonomi rendah karbon di Indonesia. Mewakili JGC, Soesilo L. Nugroho mengungkapkan bahwa JGC akan berupaya untuk berkontribusi pada proyek CCS/CCUS di Indonesia dengan teknologi penghilangan karbondioksida yang dimiliki JGC sehingga tujuan Indonesia yang lebih hijau dapat dicapai. Menutup diskusi, Ketua METI, Dr. Surya Darma menyarankan untuk melakukan (1) penyempurnaan regulasi terkait energi terbarukan yang sedang dalam proses, khususnya RUU EBT dan an Peraturan Presiden tentang Harga EBT; (2) Perencanaan ketenagalistrikan (RUPTL), pelibatan dan pengoperasian yang mengutamakan EBT; (3) Penyediaan dana untuk pengembangan energi terbarukan dengan suku bunga rendah; (4) Pemberian insentif fiskal bagi pengembang dan kompensasi pengadaan energi terbarukan; (5) Pengadaan skala besar untuk Energi Terbarukan dan Pengembangan teknologi energi terbarukan. Acara webinar ditutup oleh Hananto Basuki selaku Komisaris Utama PT Mitra Rekayasa Keberlanjutan. Webinar ini merupakan salah satu forum audiensi yang diinisasi oleh IAP2 Indonesia dalam mendukung PRK dan EBTKE melalui green engagement atau green approaches. Seperti yang telah disampaikan oleh Dr. Ir. Yahya Rachmana Hidayat, MSc selaku Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/BAPPENAS, partisipasi dan kolaborasi semua pihak menjadi hal esensial dan penting bagi kesuksesan PRK dan pembangunan EBTKE di Indonesia.

Kolaborasi Sebagai Kunci Keberhasilan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Pelatihan Kerja Sama Multipihak

Senin, 31 Mei 2021, Aldi Muhammad Alizar selaku Chair IAP2 Indonesia kembali diundang oleh UCLG-ASPAC dan APEKSI untuk menjadi fasilitator dalam program pelatihan LOCALISE SDGs. Pelatihan kali ini dihadiri oleh tiga puluh tiga perwakilan pemerintah daerah dari Sumatera Selatan, Lampung, Kota Jambi, Kota Bengkulu, Kota Pangkal Pinang, dan Kota Tanjung Pinang.

Dalam pelatihan tersebut, diungkapkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sangat berkaitan erat dengan kemitraan multipihak. Hal tersebut tercermin dalam tujuan nomor 16 dan 17. Tujuan 16 bermaksud untuk mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua, dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Pada tujuan ini perlu dipastikan bahwa pengambilan keputusan responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di semua tingkatan dapat terwujud. Sedangkan pada tujuan 17 dimaksudkan untuk memperkuat cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Nantinya, kemitraan multipihak yang kuat akan mampu mengatasi masalah publik yang kompleks, multidimensional, sistemik, dan antarsektor. Selain itu, tambahan pemangku kepentingan yang aktif akan sangat berarti dan berdampak bagi meningkatnya jangkauan pelayanan dan sumber daya, efisiensi dan efektivitas kerja, dan berkembangnya solusi inovatif.

Dalam pelatihan tersebut, muncul pertayaan dari Ismail selaku perwakilan Bappeda Sumatera Selatan. Pertanyaan tersebut berbunyi “Bagaimana strategi yang bisa dilakukan apabila dalam berpartisipasi ada pihak yang kurang antusias?”.  Chair IAP2 Indonesia menjawab pertanyaan tersebut dengan menyampaikan bahwa perlu dilakukan beberapa tahap dalam mewujudkan partisipasi yang sukses. Pertama-pertama, pemerintah daerah perlu memahami aktor-aktor siapa saja yang mempunyai pengaruh dan kekuatan di suatu wilayah. Setelah mampu untuk memahami aktor-aktor tersebut beserta perannya, pemerintah daerah perlu duduk bersama dengan para aktor tadi untuk memetakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Biasanya, dalam pemetaan tersebut perselisihan atau perbedaan kerap terjadi. Namun, hal ini tentu bisa diselesaikan jika antarpihak saling mengetahui keinginan masing-masing dan dapat memutuskan langkah terbaik yang bisa dilakukan agar semua suara aktor-aktor yang terlibat dapat terakomodasi. Dengan demikian, kemitraan yang sukses akan dapat tercapai. Aldi Muhammad Alizar juga mengungkapkan bahwa ada tiga skillset untuk kolaborasi yaitu keterampilan taktis, operasional, dan strategis. Selain itu, kunci keberhasilan KMP adalah kepemimpinan yang baik, sumber daya yang kompeten, dan forum multipihak untuk mendukung rencana dan pelaksanaan.

Membangun Kemitraan Multi Pihak di Daerah dalam Mewujudkan Pelaksanaan TPB yang Inklusif dan Mendorong Akselerasi Pencapaian TPB: Kolaborasi IAP2 Indonesia, UCLG ASPAC, dan APEKSI

Pada hari Kamis, 27 Mei 2021, Aldi Muhammad Alizar selaku Chair IAP2 Indonesia menjadi fasilitator dalam Pelatihan Nasional ke-3 “Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian TPB di daerah”. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari program LOCALISE SDGs yang diinisasi oleh UCLG ASPAC bekerja sama dengan APEKSI. Pelatihan tersebut akan dilaksanakan selama tiga tahap. Tahap pertama yang telah terlaksana dihadiri oleh beberapa Pemerintah Daerah di regional barat.  Adapun tujuan dari pelatihan tersebut adalah:

  1. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan TPB di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
  2. Meningkatkan kesadartahuan pemerintah daerah dan asosiasinya mengenai pentingnya melaksanakan monev TPB di daerah.
  3. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendorong kemitraan multipihak dan kampanye publik terkait TPB.

Dalam kegiatan tersebut, Aldi Muhammad Alizar menyampaikan pentingnya membangun kemitraan multipihak di daerah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan TPB yang inklusif dan mendorong akselerasi pencapaian TPB. Aldi menyampaikan bahwa tantangan utama untuk membangun kemitraan saat ini adalah pandemi COVID-19. Pandemi membuat kompleksitas penerapan kemitraan multipihak dan perwujudan TPB semakin tinggi. Namun demikian, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memecahkan kompleksitas tersebut, salah satunya adalah menggunakan kerangka cynefin yang pernah digunakan oleh Pemerinta Singapura untuk program Risk Assessment and Horizon Scanning. Dalam konteks yang lebih luas, kerangka ini digunakan oleh banyak pemimpin di seluruh dunia untuk membantu perumusan kebijakan publik yang lebih berkualitas dan partisipatif.

Aldi juga mengungkapkan bahwa penerapan lima spektrum partisipasi publik yang dimiliki oleh IAP2 Indonesia menjadi aspek yang penting dalam peningkatan kemitraan multipihak untuk mencapai TPB. Selain itu, melakukan identifikasi dan pemetaan stakeholder juga merupakan hal yang sangat penting. Dengan mengetahui stakeholder yang ada, akselerasi kemitraan multipihak dapat terlaksana sesuai dengan target dan kemampuan dukungan setiap stakeholder yang ada.

Surat Terbuka dari Generasi Hijau Kepada Presiden Jokowi

Memasuki tahun kedua pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak melakukan manuver dan kerja keras untuk mempertahankan perekonomian negara ini. Namun demikian, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah masih bersifat jangka pendek, baik di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, maupun pemulihan ekonomi. Memasuki tahun kedua pandemi, seharusnya pemerintah mulai berpikir untuk melakukan pemulihan ekonomi jangka panjang dengan memperhatikan faktor-faktor dampak perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon untuk pencapaian net zero emission.

Gerakan Ekonomi Hijau Masyarakat Indonesia (GENERASI HIJAU) yang memiliki kepedulian dalam mendukung Ekonomi Hijau dan dampak perubahan iklim telah melakukan kajian mendalam terkait dengan green economic recovery untuk tiga sektor, yaitu: pertanian, energi, dan persampahan. Berdasarkan temuan yang didapatkan, GENERASI HIJAU ingin sekaligus memberikan usulan kepada pemerintah sebagai berikut:

  1. Sektor Pertanian

Pada sektor pertanian, BPS menyebutkan bahwa selama pandemi ini sektor pertanian justru tumbuh sebesar 1,75 persen. Program Peremajaan Perkebunan Rakyat dengan Padat Karya Tunai dan Pengembangan Korporasi Petani diproyeksikan akan menghasilkan 15- 17 persen peningkatan hasil panen serta penciptaan lebih dari 150 ribu tenaga kerja. Sejalan dengan pembangunan rendah karbon, program ini juga diperkirakan dapat mengurangi emisi karbon sebesar 100 juta tCO2 dalam jangka waktu 20 tahun. Anggaran yang diusulkan oleh GENERASI HIJAU adalah sebesar Rp2,94 triliun pada 2022;

  1. Sektor Energi

Pada sektor energi, terdapat potensi melalui pemasangan PLTS atap pada gedung-gedung yang dikelola oleh tujuh puluh Kementerian/Lembaga untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Perpress 22/2017 tentang Rencana Umum Energi nasional, akan menjadi contoh bagi masyarakat bahwa Pemerintah memulai pemanfaatan energi terbarukan dari diri sendiri, dan hal ini akan dapat mendorong pertumbuhan produksi energi ramah lingkungan. Pada pelaksanaannya, program ini dapat berkontribusi mengurangi emisi sebesar 339 ribu tCO2 selama 25 tahun, juga diperkirakan akan menyerap hingga 700 tenaga kerja. Anggaran yang diusulkan oleh GENERASI HIJAU adalah sebesar Rp210 milyar pada 2022;

  1. Sektor Persampahan

Pada sektor persampahan, UMKM persampahan memili kontribusi signifikan terhadap upaya pengurangan dan penanganan sampah, serta menjadi salah satu faktor usaha yang masih dapat bertahan meski membutuhkan perjuangan berat selama masa pandemi ini. GENERASI HIJAU mengusulkan adanya program stimulus pemulihan ekonomi UMKM persampahan berupa program pinjaman lunak serta Pendampingan peningkatan kapasitas UMKM. Program ini diperkirakan dapat menyasar lebh dari 5.000 UMKM persampahan dan meningkatkan daur ulang sampah sampai dengan 40 ribu ton per hari. Nilai tersebut setara dengan manfaat ekonomi senilai 23 triliun per tahun dengan potensi penyerapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 15 – 75 ribu orang di tahun 2022, serta berkontribusi terhadap penurunan gas emisi rumah kaca sekitar 105,38 juta tCO2 selama 20 tahun. Anggaran yang diusulkan oleh GENERASI HIJAU adalah sebesar Rp3,57 triliun pada 2022.

Berdasarkan ketiga hal yang telah disampaikan di atas, GENERASI HIJAU mendesak kebijakan pemulihan ekonomi yang lebih hijau masuk secara eksplisit dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta diakomodasi dalam Nota Keuangan dan APBN 2022. Dengan Pemulihan Ekonomi Hijau dan partisipasi yang kuat antara pemerintah dan publik, Indonesia akan mampu bangkit dari krisis saat ini bersamaan dengan menghindari dampak dari bencana akibat perubahan iklim di masa yang akan datang.

Press Release: Generasi Hijau Desak Pemerintah Susun RAPBN 2022 Lebih Pro-Lingkungan

Koordinator koalisi masyarakat sipil Generasi Hijau Misbah Hasan menyebut perlunya pemerintah mendorong kebijakan terkait ekonomi hijau, terutama dalam tataran aksi yang menurutnya masih belum optimal.

Misbah Hasan mengatakan, meski peta kebijakan pemerintah di soal ekonomi hijau sudah cukup baik di tingkat perencanaan, hal itu belum terpotret secara detail pada sisi sektoral sekaligus belum didorong oleh anggaran yang memadai.

“Kami ingin mendorong RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan KEM PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal) yang sedang disusun pemerintah dapat memotret komitmen tentang pembangunan rendah karbon.” Kata Misbah Hasan dalam webinar yang diselenggarakan Koalisi Generasi Hijau bekerja sama dengan Seknas Fitra, Rabu (28/4/2021).

Selain dua dokumen itu, Misbah Hasan juga menyebut penting bagi pemerintah memasukan kerangka green economy recovery ke dalam APBN tahun 2022. Menurutnya, hal itu dapat menjadi langkah strategis dalam penanganan pemulihan ekonomi pasca-pandemi sekaligus mengurai potensi krisis iklim di masa depan.

“Untuk itu kami juga ingin mendorong agar RAPBN 2022 berpihak pada ekonomi hijau. Sekaranglah momentum yang sangat krusial untuk menyusun APBN yang biasanya ditetapkan November nanti agar lebih pro terhadap pemulihan ekonomi hijau.” Kata Misbah Hasan.

Menurut Misbah Hasan, ada tiga sektor penting yang perlu diberi stimulus untuk memulihkan ekonomi hijau, ialah sektor pertanian, energi, dan persampahan.

Ia mengatakan Koalisi Generasi Hijau sudah mengantongi studi komprehensif terkait pengelolaan tiga sektor tersebut.

“Koalisi kami sudah punya 3 studi yang terus dimatangkan. Di sektor pertanian, misalnya, kami rasa krusial untuk melakukan peremajaan di lima jenis perkebunan rakyat yaitu sawit, kakao, karet, kelapa, dan kopi. Begitupun dengan dua sektor lainnya yaitu energi dan persampahan.”

Jika dapat didorong, kata Misbah Hasan, tiga sektor tersebut akan menyumbang penurunan emisi yang signifikan. Selain itu, bahkan terdapat potensi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat banyak.

Untuk di sektor pertanian saja, jika stimulus anggaran ekonomi hijau dapat diberikan, koalisi Generasi Hijau memprediksi akan ada 151.933 lapangan kerja baru pada tahun 2022 dan mendukung 19 juta lapangan kerja yang telah ada. Mayoritas lapangan kerja baru tersebut berada di daerah perdesaan.

Hal yang sama juga berlaku pada sektor energi dan persampahan. Dalam kertas kerja koalisi Generasi Hijau, disebut bahwa dua sektor ini akan melibatkan 700 pekerja untuk sektor energi dan menciptakan 75.000 lapangan kerja baru untuk sektor persampahan.

Artikel ini sebelumnya sudah tayang pada tautan berikut:

https://rumahberkelanjutan.id/press-release-generasi-hijau-desak-pemerintah-susun-rapbn-2022-lebih-pro-lingkungan/

Diskusi IAP2 Indonesia dan Open Parliement Indonesia tentang Komitmen 4 Rencana Aksi Nasional: Forum Multipihak untuk Dialog Kebijakan Berkala

Senin, 12 April 2021 lalu, IAP2 Indonesia bertemu dengan Open Parliament Indonesia (OPI) guna membahas Komitmen 4 Rencana Aksi Nasional (RAN) OPI Tahun 2020—2022 tentang Forum Multipihak untuk Dialog Kebijakan Berkala. Adapun komitmen 4 tersebut diinisiasi dari kurangnya partisipasi aktif masyarakat yang belum maksimal. Meskipun DPR-RI sudah memiliki berbagai saluran partisipasi publik, baik secara daring maupun luring, partisipasi masyarakat masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan tambahan ruang partisipasi yang dapat memantik lebih banyak dialog dan menjangkau berbagai kelompok kepentingan di masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, DPR-RI sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat memutuskan untuk menginisiasi forum multipihak yang diadakan secara berkelanjutan dan periodik dan memiliki fokus pada substansi kebijakan dan legislasi. Dalam hal ini, IAP2 Indonesia akan menjadi stakeholder luar yang terlibat dan mendukung penyempurnaan inisiasi forum multipihak tersebut.

Dalam diskusi tersebut, diputuskan beberapa hal yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti komitmen 4. IAP2 Indonesia telah menyiapkan tiga kegiatan yang mendukung pembentukan forum multipihak di parlemen. Kegiatan pertama adalah pelatihan strategic public engagement kepada lima orang staf DPR-RI. Selain mengikuti pelatihan, kelima perwakilan staf DPR-RI tersebut akan mengikuti high level dialog yang akan dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan dengan Kementerian PPN/Bappenas selama 3—5 hari. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas partisipasi publik staf DPR-RI.

Kegiatan kedua adalah penilaian/assestment manajemen partisipasi publik yang ditargetkan selama kurun waktu satu tahun selama tahun 2021. Penilaian tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan proses partisipasi publik di dalam DPR-RI, sekaligus melakukan benchmarking dan pembentukan guideline untuk forum multipihak. Tahapan awal pelaksanaan penilaian tersebut berupa pemetaan saluran-saluran partisipasi publik. Pemetaan tersebut sekaligus menjadi media ukur proses partisipasi publik yang telah dilakukan DPR-RI selama ini. Berdasarkan diskusi, penilaian ini nantinya juga akan bekerja sama dengan peneliti yang ditugaskan dalam Sekretariat OPI agar hasil yang didapat semakin maksimal.

Kegiatan ketiga yang akan dilakukan adalah mempersiapkan stadar forum multipihak. Persiapan ini akan dilakukan setelah seluruh penilaian telah dilaksanakan dan disosialisasikan kepada seluruh anggota OPI dan unit kerja dalam Sekretariat OPI. IAP2 Indonesia berharap kerja sama dan kolaborasi ini bisa meningkatkan praktik partisipasi publik di kalangan DPR-RI dan juga mewujudkan komitmen OPI dalam pembentukan forum multipihak. Dengan demikian, ruang dialog dengan masyarakat akan semakin terbuka lebar dan aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan baik.

IAP2 Indonesia Menghadiri Forum Multipihak Parlemen Indonesia

Pada bulan Oktober 2020 lalu, Sekretariat Open Parliament Indonesia (OPI) telah berhasil menyusun dan mempublikasikan Rencana Aksi Nasional (RAN) OPI untuk periode 2020—2022. RAN tersebut disusun berdasarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk IAP2 Indonesia. Terdapat enam komitmen dalam RAN yang telah disusun, yaitu:

  1. Komitmen 1 – Peningkatan akses dan partisipasi publik dalam proses legislasi melalui SILEG.

Komitmen ini akan memberikan platform informasi legislasi kepada masyarakat yang lebih lengkap, cepat, dan akurat. Komitmen ini juga akan memperluas akses partisipasi publik dalam proses legislasi.

  1. Komitmen 2 – Akses publik terhadap informasi digital parlemen dalam format open data.

Komitmen ini bertujuan untuk memberikan akses informasi dan data parlemen yang lebih mudah, terbuka, dan interoperable untuk masyarakat. Sebagai salah satu pusat pengetahuan bangsa, melalui komitmen ini, DPR-RI diharapkan menjadi sumber data dan informasi utama untuk segala yang berkaitan dengan legislasi dan parlemen.

  1. Komitmen 3 – Penguatan sistem informasi anggota parlemen “SIAP.

Komitmen ini akan memberikan informasi yang lebih lengkap, informatif, akurat, dan aktual mengenai setiap anggota DPR RI. Hal tersebut sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas parlemen kepada publik secara luas.

  1. Komitmen 4 – Forum multipihak untuk kebijakan berkala.

Komitmen ini bertujuan untuk membangun ruang dialog yang lebih luas antara parlemen dan masyarakat yang selama ini masih terbatas dan kompleks. Dengan adanya forum substanstif yang konsisten dan berkelanjutan, platform awal yang baik untuk membangun dialog dua arah antara parlemen dan masyarakat diharapkan dapat terjadi.

  1. Komitmen 5 – Promosi inovasi keterbukaan parlemen.

Komitmen ini akan mendorong keterlibatan dan kerja sama antara parlemen dengan jurnalis dan media untuk mempromosikan berbagai inovasi keterbukaan kepada masyarakat. Melalui komitmen ini, parlemen berharap bisa menjangkau masyarakat yang belum mengetahui fungsi dan cara kerja aplikasi dan platform keterbukaan secara lebih luas.

  1. Komitmen 6 – melembagakan Open Parliament Indonesia (OPI).

Komitmen ini adalah jawaban atas permintaan masyarakat untuk parlemen yang semakin transparan dan parsipatif di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat.

Pada 18 Maret 2020 lalu, IAP2 Indonesia pun menghadiri diskusi yang diinisiasi oleh OPI dalam rangka mengenalkan RAN yang telah ada dan diskusi lebih mendalam dengan multistakeholder. Adapun tujuan diskusi yang diadakan dan dihadiri oleh IAP2 Indonesia adalah untuk menyelaraskan beberapa program dan komitmen yang ada dengan person in charge dari DPR dan stakeholder yang ada. IAP2 Indonesia yang diwakili oleh Sheila Teta Carina (Co-Chair IAP2 Indonesia), menyatakan kesiapan dalam mendukung pengembangan multi-stakeholder forum (MSF). Selain itu, ada tiga aktivitas yang akan menjadi kontribusi dari IAP2 Indonesia, yaitu (1) pelatihan mengenai quality engagement untuk staff parlemen yang nantinya pelatihan tersebut akan diadakan dengan UNESCAP; (2)  assestmenrt terhadap kondisi manajemen partisipasi publik di Indonesia; dan (3) pembentukan MSF dan standardisasi quality of engagement di Indonesia.

Forum tersebut menjadi awal yang baik di tahun 2021 ini. IAP2 Indonesia akan terus berupaya untuk mendukung praktik-praktik peningkatan partisipasi publik di Indonesia, seperti yang telah diinisiasi oleh OPI tersebut.

IAP2 Indonesia Dorong Inisiatif Kemitraan Multi-Pihak (KMP) untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Jakarta, 4 Februari, 2021 – International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia mengadakan webinar sebagai bentuk dari upaya pengarusutamaan dan penguatan inisiatif Kemitraan Multi-Pihak (KMP) untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau. Webinar tersebut bertajuk “Peran Serta Multipihak dalam Penyerapan Tenaga Kerja dalam Kerangka Green Recovery”.

Menurut laporan yang dikeluarkan Kementerian PPN/Bappenas, Green Growth atau Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang kuat, namun juga ramah lingkungan, serta inklusif secara sosial. Berbeda dengan model pembangunan konvensional yang mengandalkan praktik yang tidak berkelanjutan, seperti eksploitasi sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi hijau merupakan suatu gerakan terkoordinasi yang terdiri atas pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, penurunan tingkat kemiskinan dan keterlibatan sosial yang didorong oleh pengembangan dan pemanfaatan sumber daya global secara berkelanjutan.

“Pandemi ini dapat menjadi momentum untuk memulai kembali menghijaukan bumi kita dengan beralih ke ekonomi yang ramah lingkungan. Saya mendorong adanya upaya pengarusutamaan penguatan kemitraan multi-pihak untuk mewujudkan pembangunan ekonomi hijau dalam serapan tenaga kerja. Karena hal ini merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan dan mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia,” ujar Fadli Zon, Ketua BKSAP DPR-RI, dalam pidato pembukaan webinar.

Sejalan dengan implementasinya, perwujudan ekonomi hijau dicapai untuk berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan, yang khususnya disertai dengan peningkatan dan perluasan sumber pembiayaan hijau untuk sumber energi yang rendah karbon.

Sementara itu, Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Dr. Peter Schoof, menyatakan :

“UE akan tetap berpegang pada tujuannya, yakni mengeliminasi secara total emisi Gas Rumah Kaca (net zero emission) di tahun 2050 dan mendorong Indonesia untuk merencanakan hal yang sama. Solidaritas global, perdagangan terbuka dan adil, dan kerja sama multi-pihak sangat penting dilakukan untuk menghindari kembali ke bahan bakar fosil yang akan membuat bumi ini berada dalam bahaya.”

Hal serupa juga di disampaikan oleh Menteri PPN/Bappenas, Suharso Manoarfa, yakni “Investasi hijau harus terus didorong untuk menjadi katalis dalam mewujudkan ekonomi Indonesia yang hijau. Kolaborasi dan sinergi antar pihak menjadi kunci penting untuk mencapai cita-cita menjadi Indonesia hijau.”

Dalam webinar ini juga hadir pembicara dari Deputi Bidang Ekonomi, Amalia A. Widyasanti, Ph.D yang mengatakan bahwa Covid-19 berpengaruh negatif pada perekonomian, dimana pada kuartal II – 2020 Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh negatif 5,32% secara tahunan. Selain itu Covid-19 juga berdampak pada 2,67juta masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaan.

Namun demikian, dari sisi mitigasi perubahan iklim, Covid-19 mengurangi emisi GRK pada tahun 2020 sebesar 29,48%. Walaupun demikian pemulihan ekonomi diperkirakan akan kembali meningkatkan emisi GRK sehingga penurunan emisi ini tidak cukup untuk menghentikan perubahan iklim.

“Untuk itu, dibutuhkan pemulihan dan redesain transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon. Green recovery dapat mencegah pemanasan global sebesar 0,3 derajat celcius pada tahun 2050 dan menciptakan lima kali lebih banyak pekerjaan per juta dolar yang diinvestasikan,” tambah Amalia.

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia telah menjelaskan skenario pencapaian optimalisasi ekonomi hijau yang melibatkan stakeholder pada berbagai tingkat baik nasional maupun sub-nasional dan menggandeng sektor swasta atau dunia usaha. Hal tersebut disertai dengan kebutuhan penciptaan lapangan pekerjaan berbasis green jobs dan investasi berbasis green investment sebagai strategi pembangunan. Salah satu tools yang dapat digunakan dalam memetakan kerangka kerja sama dalam mewujudkan ekonomi hijau adalah Kemitraan Multi-Pihak (KMP).

Menurut Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Dr. Ir. Medrilzam, MPE, ekonomi hijau ini bisa menjadi salah satu solusi dalam merespon Covid-19. Dalam paparannya, ia mengatakan bahwa pada kuartal yang sama, yakni Q3 2019 – Q3 2020 laju pertumbuhan PDB mengalami penurunan yang lebih signifikan sebesar -3,49 dibandingkan dengan penurunan pertumbuhan tenaga kerja yakni sebesar -0,24.

“Secara prinsip, ekonomi hijau adalah model pembangunan yang menyinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Manfaat dari ekonomi hijau ini dapat menciptakan peluang kerja baru (green jobs) dan investasi baru (green investment), mendorong pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon, dan meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup,” kata Medrilzam.

Hal tersebut diperkuat oleh data dari ILO, yakni penerapan kebijakan yang tepat untuk mempromosikan ekonomi hijau mampu menciptakan 24 juta lapangan kerja pada tahun 2030. Dari 163 sektor yang dianalisis, hanya 14 sektor yang akan mengalami kehilangan pekerjaan (10.000++) dengan beralihnya investasi kepada sektor-sektor hijau.

Di bagian akhir, Medrilzam mengatakan, “melalui implementasi yang tepat, ekonomi hijau dapat menciptakan model bisnis yang rendah karbon dan berkelanjutan.”

Dalam webinar hari ini, hadir pula pembicara dari Ir. Saat Suharto Amjad, CEO PT. Permodalan BMT Ventura. Saat Suharto menyampaikan bahwa BMT telah menjadi solusi keuangan dan pembentukan keluarga produktif. Ke depan, BMT akan berupaya untuk mendukung usaha-usaha mengentaskan kemiskinan dan memberikan pendanaan produktif untuk sektor pertanian dan industri kecil.

Darwin Trisna Djajawinata, Direktur Keuangan dan Operasional PT SMI, juga turut hadir menjadi pembicara dalam acara webinar. Darwin mengungkapkan bahwa PT SMI telah menjadi pioneer penerbitan green bond di Indonesia dan menjadi lembaga privat pertama di Asia Tenggara yang terakreditasi oleh Green Climate Fund (GCF). PT SMI akan terus dan berupaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan ekonomi hijau melalui program-program unggulan mereka.

Webinar ini ditutup oleh Aldi Muhammad Alizar, Chair IAP2 Indonesia. Aldi menyampaikan bahwa dalam isu partisipasi pembangunan rendah karbon, IAP2 Indonesia merumuskan sebuah konsep yaitu ‘green engagement’ sebagai sebuah kerangka (framework) partisipasi publik untuk memperkuat kebijakan pembangunan rendah karbon. Kerangka tersebut tetap mengacu pada konsep partisipasi publik yang dikembangkan oleh IAP2 yaitu inform, consult, involve, collaborate, dan empower.

*)Materi webinar dapat diperoleh dengan klik tautan berikut

Webinar “Peran Serta Multipihak Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Kerangka Green Recovery”

[INFORMASI WEBINAR]

International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia mempersembahkan webinar yang berjudul “PERAN SERTA MULTIPIHAK DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DALAM KERANGKA GREEN RECOVERY”. Webinar ini merupakan wujud kerja sama strategis antara IAP2 Indonesia dengan mitranya dalam rangka meningkatkan peran serta multipihak mengenai isu green jobs dengan kerangka green recovery. Webinar tersebut akan dilaksanakan pada:
?️ Kamis, 4 Februari 2021
? 13.30-15.30 WIB

Webinar ini akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Webinar ini bersifat gratis dan silakan klik tautan berikut untuk registrasi webinar http://bit.ly/webinar-IAP2Indonesia

————————————————————————–
[WEBINAR INFORMATION]

International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia presents a webinar entitled “MULTI-STAKEHOLDER PARTICIPATION IN GREEN INVESTMENT THAT HAS AN IMPACT ON LABOR ABSORPTION GREEN JOBS CREATION IN THE FRAMEWORK OF GREEN RECOVERY” . This webinar is a form of strategic cooperation between IAP2 Indonesia and its partners in order to increase multi-stakeholder participation on the issue of green jobs with a green recovery framework. The webinar will be held on:
?️ Thursday, 4th February 2021
? 13.30-15.30 PM Western Indonesian Time

This webinar will be in Bahasa and English. This webinar is free and please click the following link to register for the webinar http://bit.ly/webinar-IAP2Indonesia