Beranda » News

Category: News

sambutan IAP2 Indonesia di tahun 2020

Sambutan IAP2 Indonesia di 2020

Meninggalkan tahun 2019, IAP2 Indonesia memberikan catatan mengesankan dalam mempromosikan partisipasi publik, baik di Indonesia dan  Asia Pasifik. Bahkan, menutup tahun 2019, sebuah kegiatan Forum Multi Pihak (MSP Day) bertajuk “Berbagi Praktik Inovasi Kemitraan Multi Pihak dalam Pembangunan untuk Pencapaian Agenda 2030” sukses diselenggarakan bersama Bappenas, UNESCAP dan beberapa mitra kerja lainnya. Kegiatan ini adalah wujud nyata dari pelibatan multi pihak yang strategis.

Di tahun 2019, serangkaian kerja-kerja bersama dalam berbagai kegiatan telah dilakukan untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB, khususnya Tujuan 16 dan 17.  

Memasuki tahun 2020, partisipasi publik masih menjadi isu semakin menantang. Eskalasi persoalan ekonomi, sosial dan lingkungan terjadi di level global maupun nasioal.

Perang dagang Amerika Serikat dan Cina menimbulkan ancaman akan perlambatan ekonomi global dan pastinya akan mempengaruhi situasi ekonomi di Indonesia.

Gesekan dan ketimpangan antar kelas masih mewarnai relasi antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Konflik sosial di Indonesia pun diprediksikan terjadi dalam menghadapi Pilkada 2020.

Dampak perubahan iklim kian menyata melalui bencana banjir, longsor, kebakaran hutan dan ketidakpastian cuaca yang berlangsung di berbagai belahan dunia.

Dengan semua krisis and kompleksitas ini, IAP2 Indonesia percaya bahwa ada dua hal yang bisa dilakukan.

Pertama, partisipasi publik dalam proses mencari solusi dan merumuskan kebijakan serta pengambilan keputusan strategis yang berdampak luas.

Kedua, alih-alih berjalan sendiri-sendiri, kolaborasi dan kemitraan dapat menjadi sarana untuk mencapai kemaslahatan bersama dan memastikan tidak ada yang tertinggal.

Akhir kata, pesan kami sangat jelas, mari perkuat partisipasi publik untuk kebaikan bersama (greater good). Dan ini akan menjadi nafas dalam setiap langkah IAP2 Indonesia di tahun 2020.

Salam Partisipasi,

Aldi M. Alizar

Chair IAP2 Indonesia

#

Statement of IAP2 Indonesia for 2020

Leaving 2019, IAP2 Indonesia provides a quite impressive record in promoting public participation in Indonesia and the Asia Pacific. In fact, closing 2019, an Multi Stakeholder Forum (MSP Day) on “Sharing the Innovative Practices of Multi Stakeholder Development Partnership for Achieving the 2030 Agenda” was successfully held by Ministry of National Development Planning, UNESCAP, IAP2 Indonesia and other development partners. This event is a concrete form of strategic multi stakeholder engagement.

In 2019, a series of collaborative activities has been done to accelerate the achievement of Sustainable Development Goals, specifically Goals 16 and 17. 

Entering 2020, public participation remains a challenging issue. The escalation of economic, social and environmental problems occurs at global and national levels.

The trade war of United States and China pose a threat to the global economic slowdown and will certainly affect the economic situation in Indonesia.

Friction and inequality still overshadow the relation between the policy makers and citizens. Social conflict in Indonesia is also predicted to occur in the 2020 Local Election. 

The impacts of climate change are becoming more apparent through floods, landslides, forest fires and weather uncertainties that are taking place in various parts of the world.

With all the crisis and their complexities, IAP2 Indonesia believes that there are two things can be done.

First, public participation shall be carried out in the process of finding solutions, formulating policies, and making strategic decision that has larger impacts.

Secondly, instead of working on it alone, collaboration and partnership shall be a means to achieve mutual benefit and ensure that no one is left behind.

Finally, our message is very clear, let’s strengthen public participation for the greater good. And this will be the spirit in every step taken by IAP2 Indonesia in 2020.

Let’s participate!

Aldi M. Alizar

Chair IAP2 Indonesia

profesi partisipasi masyarakat

Profesi Pelibatan Masyarakat / Publik dan Stakeholder Mulai Dicari

Seiringnya perkembangan industri dan teknologi yang pesat, memunculkan profesi-profesi baru di tengah masyarakat. Profesi ini membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang teruji dan bersertifikasi. Salah satunya adalah profesi  yang berfokus pada stakeholder engagement dan partisipasi publik/masyarakat.

Fakta menunjukan bahwa terdapat peraturan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu PP No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat.

Lahir sebagai turunan dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 354, Peraturan Pemerintah ini terbit tanggal 1 November 2017 dan mulai berlaku sejak 2 November 2017 hingga saat ini.

Sebagaimana diatur di dalamnya, pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam berpartisipasi, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.  

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang dimaksud adalah mencakup dalam hal penyusunan peraturan dan kebijakan daerah; Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevalusian pembangunan daerah; Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah; Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; Akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintah daerah; Penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Sebagaimana ditegaskan dalam PP No. 45 Tahun 2017 pada Bab II, masyarakat berhak untuk terlibat dalam penyusunan peraturan dan kebijakan pemerintah daerah & peraturan kepala daerah yang mengatur dan membebani masyarakat.

Berdasarkan yang tercantum dalam peraturan tersebut, masyarakat sudah memiliki payung hukum dalam melibatkan diri. Bagi pemerintah daerah, peraturannya menjadi salah satu pakem dalam menjalankan roda pemerintahaannya.

Isu partisipasi publik juga ada di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017. Dalam Permenhut ini tertuang mengenai pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA).

Pemberdayaan masyarakat ini adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaraan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Masyarakat yang dimaksud dalam Permenhut ini adalah perseorangan atau kelompok masyarakat dan masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar KSA/KPA atau yang kehidupannya memiliki keterkaitan dan ketergantungan pada potensi dan sumber daya alam di KSA/KPA.

Pemberdayaan Masyarakat di sekitar KSA dan KPA bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraannya di sekitar kawasan KSA dan KPA untuk mendukung kelestarian KSA dan KPA. Bentuk pemberdayaannya juga sudah diatur dalam Permenhut ini.

Bentuk pemberdayaan masyarakat yang dimaksud meliputi pengembangan Desa Konservasi, pemberian akses, fasilitasi kemitraan, pemberian izin pengusahaan jasa wisata alam dan pembangunan pondok wisata.

Supaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dapat berjalan efektif, pemerintah perlu untuk melakukan pembinaan dan pengendalian. Sebagaimana yang disebutkan dalam Permenehut ini, yang bertanggung jawab adalah Direktur Jenderal dan Kepala Unit Pengelola KSA/KPA.

Pembinaan yang dimaksud mencakup pemberian bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi. Sedangkan untuk pengendalian meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi. Peraturan menteri ini sudah ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2017 dan diundangkan pada tanggal 20 Juli 2017.

Peran serta masyarakat juga diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB No. 16 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik. Untuk dapat mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel maka diperlukan peran serta dari dua belah pihak, penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat.

Kolaborasi antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP). Untuk itu melalui Kemen PANRB dikeluarkanlah pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik ini. 

Bentuk dari FKP ini berupa kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat. Seperti tertuang di Permen PAN RB ini dimana setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan FKP berdasarkan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, harus melibatkan diantaranya adalah penyelenggara layanan, pengguna layanan, stakeholder pelayanan publik, ahli/praktisi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Peraturan ini telah ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2017, dan diundangkan pada tanggal 30 Mei 2017.

Sebagaimana tertera pada lampiran peraturan ini dimana keberhasilan pelaksanaan FKP di lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik ditentukan oleh komitmen Pembina pelayanan publik dan konsistensi seluruh pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Peraturan kementerian, hingga peraturan pemerintahan yang disebutkan di atas sejalan dengan tujuan/goals ke 16 dan 17 di TPB/SDGs. Tujuan ke 16 adalah Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang tangguh, sedangkan Tujuan ke 17 adalah Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Jika kita bicara kelembagaan maka disini dapat meliputi Kementerian dan atau Badan di sebuah Negara. Mulai dari Kementerian LHK, Kementerian PAN RB hingga Bangda, telah menerbitkan peraturan dan kebijakan dalam berkolaborasi/bermitra dengan masyarakat/publik. Dibutuhkan skill dalam melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan tujuan-tujuan tersebut sebagai indikator keberhasilannya.

Maka dari pada itu, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap level jabatan sangat perlu meningkatkan kapasitasnya terutama dalam hal pelibatan masyarakatan dan pemangku kepentingan. Cara untuk meningkatkan kapsitas tersebut adalah dengan mengikuti pelatihan yang tersertifikasi dan berkualitas internasional.  

Namun apakah sudah ada di Indonesia profesi dengan spesialis Stakeholder Engagement atau Public Participation? Atau apakah ada suatu lembaga yang membidangi ilmu SE dan P2 ini dan mengeluarkan sertifikasinya?

International Association for Public Participation (IAP2) hadir di tengah-tengah kekosongan itu. Sebagai pioneer organisasi partisipasi publik di seluruh dunia, dan satu-satunya lembaga yang ada di Indonesia, IAP2 Indonesia hadir membawa angin segar untuk siapa pun dan dari kalangan mana pun yang ingin meningkatkan kapasitasnya dalam bidang stakeholder engagement dan partisipasi masyarakat / publik. 

Baca juga seri Kabar lainnya: IAP2 Menyambut Amerika Latin sebagai Afiliasi Baru

Melihat trend yang ada, kapasitas pemahaman dan pengalaman terkait stakeholder engagement dan partisipasi publik sepertinya sudah menjadi kebutuhan di Indonesia. Bahkan di negara maju, ilmu ini sudah jauh berkembang dan kian dibutuhkan. Terlebih lagi, saat ini hadir Agenda 2030 dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang memberikan ruang besar untuk partisipasi dan kolaborasi serta telah dijalankan oleh negara anggota PBB, termasuk Indonesia sejak tahun 2015.

call for poster

Call for Poster – International Forum 2019

International Forum on Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs: Poster Submissions Now Open!

Have you gotten an idea for a poster? We invite you to be part of the International Forum on Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs in Bangkok, Thailand by submitting a poster.

It is an opportunity to publish your current results, research contributions, works-in-progress, interesting projects and case studies, sponsorships or other relevant initiatives that are related to the forum themes. Accepted posters will be exhibited in the event venue, including a designated poster session.

Poster Submissions are now open and will close on April 05, 2019.

Poster submissions are open for people concerned in the issues of Public Participation (P2), Stakeholder Engagement (SE) and Sustainable Development Goals (SDGs) to reach a global audience. Submissions are
also welcome for community groups and community organizations.

Learn more: https://intl-forum.iap2.or.id/call-for-poster/
Contact person: blake.hrubes@un.org (Blake Hrubes)

global webinar

Global Webinar: P2 Skala Besar untuk Proyek Skala Besar

global webinar

Got a big project? You’ll need some BIG P2!

Apakah Anda memiliki atau berharap memiliki penugasan Partisipasi Publik (P2) yang mencakup wilayah yang luas, atau bahkan seluruh Negara? Inilah kesempatan Anda untuk mempelajari beberapa tips dan teknik dari sejumlah proyek yang memenangkan penghargaan! Pada hari Selasa, 12 Februari (11:00 PST / 14:00 EST), “P2 Skala Besar untuk Proyek Skala Besar” akan menampilkan dua proses yang harus mencakup bidang yang luas — dan memenangkan Project of the Year tahun 2018 dari IAP2 Kanada dan IAP2 USA.

Departemen Kehakiman Federal mengusulkan untuk mereformasi sistem Peradilan Pidana Kanada, setelah melihat tiga statistik yang mengejutkan: tingkat penahanan untuk orang Aborigin di penjara Federal adalah sembilan kali lipat dari populasi umum; 60% orang di dalam penjara masih menunggu untuk diadili; hanya 5% dari kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, dan kurang dari setengahnya menghasilkan vonis “bersalah”.

Baca juga seri Kabar Luar Negeri lainnya: Project of the Year – IAP2 International

 

Dialog Nasional tentang Transformasi Sistem Peradilan Pidana Kanada menjangkau sebanyak mungkin orang, dengan pertanyaan sederhana, “Bagaimana Anda mengubah sistem peradilan pidana kita untuk melayani Kanada dengan lebih baik?” Departemen Kehakiman juga memenangkan penghargaan untuk Kreativitas, Kontribusi dan Inovasi di Lapangan. (Saksikan video Core Values Awards mereka di sini).

Di Amerika Serikat, Williams Energy merencanakan proyek pipa saluran Atlantik Sunrise yang besar untuk dijalankan melalui sepuluh daerah di Pennsylvania bagian Timur, tetapi rute tersebut melewati daerah pertanian keluarga yang telah lama dibangun dan beberapa ekosistem yang rentan. Williams dan Outreach Experts menjangkau kelompok-kelompok tertentu, termasuk aktivis lingkungan, perkumpulan petani, kelompok-kelompok konservasi dan ahli alam (naturalist). Konsultasi ini menghasilkan diantaranya hampir pengalihan rute sepanjang 30 mil dan pembangunan jalur alami yang ramah lingkungan. Williams, Outreach Experts dan the Williams Foundation juga memenangkan Core Values Award dalam kategori Proyek Umum. (Saksikan video Core Values Awards mereka di sini).

Senin, 11 Februari 2019 // Sumber: Global Webinar: Large-Scale P2 for Large-Scale Projects

Dinamika Perdagangan

Dinamika Investasi, Industri dan Perdagangan di Indonesia (2)

Dinamika Perdagangan – Melanjutkan pembahasan pada artikel sebelumnya dimana pada tanggal 15 Januari 2019, bertempat di SGPP Indonesia, kami berkesempatan mengikuti kegiatan kuliah umum yang disampaikan oleh Gita Wirjawan. Membawa tema mengenai Dinamika Investasi, Industri dan Perdagangan: Perdagangan Indonesia dan Bilateral/Regional.

Pada bagian kedua ini kami mengajak anda untuk membahas lebih lanjut lagi mengenai dinamika perdagangan di Indonesia. Perjanjian dagang yang lain ada Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Trans-Pacific Partnership (TPP), dan Transatlantic Free Trade Area (TAFTA).

Dipandang sebagai alternatif untuk TPP, RCEP diusulkan untuk perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan Australia, Cina, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. USA telah menarik diri dari TPP. Sedangkan TAFTA adalah perjanjian perdagangan bebas yang diusulkan, mencakup Amerika Utara dan Eropa, berdasarkan informasi dari www.wikipedia.com, www.postweternworld.com.

Indonesia sendiri masuk kedalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Selain itu  juga Indonesia tergabung dalam Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Sedikit kilasan dari APEC yang didapatkan sumber informasinya dari website www.apec.org.

Forum ekonomi regional APEC ini didirikan pada tahun1989. Tujuannya adalah untuk menciptakan kemakmuran yang lebih besar. Caranya adalah mempromosikan keseimbangan, inklusif, berkelanjutan, inovatif dan aman pertumbuhan. Hal yang kedua adalah dengan mempercepat integrasi ekonomi regional.

Terdapat tiga pilar agenda dari APEC, berdasarkan sumber informasi dari website www.apec.org. Diantaranya adalah liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitas bisnis, kerjasama ekonomi dan teknis. Negara mana saja yang tergabung didalam APEC?

Menurut data terbaru ada dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Papua New Guinea, Vietnam, Jepang, Korea, Taipe, Hong Kong, China, Australia, Selandia Baru, Canada, US, Mexico, Peru, Chile, dan Rusia.

Memang dari informasi di atas terlihat bahwa tidak semua negara Asia Tenggara menjadi anggota dari APEC. Seperti Laos, Timor Leste, dan lainnya.

Dari sisi daya saing infrastruktur negara-negara di Asia Tenggara pada tahun 2018, Indonesia menempati urutan ke 5. Indonesia memperoleh skor 66.83 berdasarkan sumber informasi dari website www.katadata.co.id. Menempati urutan teratas adalah negara Singapura dengan skor 95.7, disusul oleh Malaysia dengan skor 77.89.

Menempati urutan ke 3 adalah Brunei Darussalam dengan skor 71.31, selanjutnya ada negara Thailand dengan skor 69.66.

Dari data tersebut kita sebagai masyarakat Indonesia tentu melihat ini sebagai sebuah tantangan yang harus di jawab oleh Pemerintah kedepannya. Untuk dapat bersaing lebih kuat lagi memajukan Indonesia agar dapat berada diposisi yang lebih tinggi dari tahun 2018.

Pekerjaan ini tentu tidak dapat dipikul sendiri oleh Pemerintah. Untuk itu kolaborasi antara pemangku kepentingan sesuai porsinya dapat mulai digiatkan. Menyadari juga bahwa kekuatan publik/masyarakat dengan jumlah lebih dari 250 juta penduduk Indonesia menjadi sebuah potensi yang luar biasa.

Indonesia berada diurutan ke 4 sebagai jumlah penduduk terbesar di dunia. Diurutan pertama ditempati negara China, disusul oleh India, kemudian Amerika, keempat Indonesia dan kelima Brazil.

Perspektif Indonesia dalam persiapan untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Indonesia membutuhkan stimulus yang ditargetkan dan reformasi struktural yang tepat waktu untuk mendorong pertumbuhan dalam lingkungan global. Seperti memfasilitasi pertumbuhan yang dipimpin investasi dengan menyederhanakan lisensi dan mengatasi tumpang tindihnya regulasi.

Hal lainnya adalah potongan pajak atas revaluasi aset untuk meningkatkan rasio keuangan perusahaan dan mengembangkan kapasitas untuk meningkatkan pendanaan. Kemudian menghadirkan tax amnesty untuk meningkatkan pendapatan fiskal pemerintah. Selanjutnya adalah mempromosikan pinjaman mikro untuk usaha kecil.

Dari sisi reformasi struktural, seperti meningkatkan daya saing segmen non-komoditas. Improve investasi produktif, termasuk infrastruktur dan FDI. Mempertahankan upah kompetitif dan meminimalkan volatilitas mata uang.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnyaDinamika Investasi, Industri dan Perdagangan di Indonesia (1)

Menjadi cita-cita kita semua bahwa Indonesia dapat menjadi pengekspor dan mengurangi impor. Terlebih impor bahan pangan yang sebenarnya dapat kita tumbuhkan ditanah air sendiri, sehingga dapat memberikan pemasukan bagi Negara lebih baik. Dari sinilah kami melihat dinamika investasi dan perdagangan di Indonesia menjadi sebuah isu yang penting untuk ditelaah.

dinamika investasi

Dinamika Investasi, Industri dan Perdagangan di Indonesia (1)

Dinamika Investasi – Pada tanggal 15 Januari 2019, bertempat di SGPP Indonesia, kami berkesempatan mengikuti kegiatan kuliah umum yang disampaikan oleh Gita Wirjawan, mantan menteri perdagangan RI dan saat ini merupakan Chairman Anchora Group. Gita membawakan tema mengenai Dinamika Investasi, Industri dan Perdagangan: Perdagangan Indonesia dan Bilateral / Regional.

 

Bagi kami tema mengenai dinamika investasi, industri dan perdagangan di Indonesia tersebut sangat menarik untuk dibahas, mengingat situasi di Indonesia saat ini yang sedang menghangat di tengah-tengah kontestasi politik. Terlebih lagi, kerjasama perdagangan bilateral ataupun regional sejalan dengan spektrum kolaborasi IAP2, yaitu kolaborasi antar pihak yang memiliki kapasitas seimbang untuk melakukan pengambilan keputusan, yang dalam hal ini adalah perdagangan.

 

Sudah barang tentu isu-isu mengenai ekonomi menjadi perbincangan yang selalu menggugah untuk ditelaah, demi meningkatkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia ke depannya, siapa pun pemimpinnya yang terpilih nanti.

 

Perdagangan bilateral atau regional merupakan kerja sama antar dua negara atau lebih untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi, dengan mengurangi atau menghilangkan tarif, kuota impor, pembatasan ekspor, dan hambatan lainnya. Perjanjian perdagangan bilateral negara bertujuan memperluas akses pasar di antara dua negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, perjanjian perdagangan ini menstandarisasi peraturan ketenagakerjaan serta perlindungan lingkungan.

 

Indonesia sendiri sudah menjalin kerja sama bilateral dan regional dengan berbagai negara seperti negara-negara di Asia Tenggara. Beberapa perjanjian perdagangan bilateral dan regional yang sudah dilakukan antara lain penandatanganan FTA komprehensif utama dengan Jepang pada tahun 2007.

 

Indonesia adalah anggota ASEAN Free Trade Area yang merupakan bagian dari FTA grup bersama Australia dan Selandia Baru, Tiongkok, India, Jepang dan Korea, serta ASEAN Economic Community.

 

Saat ini, Indonesia sedang menegosiasikan kesepakatan perdagangan dengan Australia, Chili, European Free Trade Area (EFTA), Trans-Pacific Partnership (TPP), Uni Eropa, Korea, India dan Ukraina. Tentu diharapkan ke depan tindak lanjut dari negosiasi ini dapat menghasilkan ‘angin segar’ bagi perekonomian Indonesia.

 

Salah satu contoh perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia adalah Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Pada Juli 2005, Jepang dan Indonesia secara resmi memulai negosiasi untuk perdagangan bebas bilateral dan perjanjian ekonomi.

 

Fakta menarik yang perlu kita ketahui bahwa Jepang memiliki lebih banyak investasi yang terikat di Indonesia dibanding di negara Asia Tenggara lainnya. Pakta tersebut ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2008.

 

Bentuk kerja sama lainnya adalah antara ASEAN dengan Tiongkok. Perjanjian Kerangka Kerja ditandatangani pada November 2002, yang memberikan dasar hukum bagi ASEAN dan Tiongkok untuk menegosiasikan perjanjian lebih lanjut yang mengarah pada pembentukan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) pada 1 Januari 2010.

 

ACFTA adalah FTA pertama dengan pihak eksternal yang akan ditandatangani oleh ASEAN. Pada Agustus 2014, ASEAN dan Tiongkok memutuskan untuk meningkatkan ACFTA. Bagaimana Indonesia mengambil peran dalam perjanjian ini? Indonesia sebagai pemasok utama batubara dan gas alam cair untuk Tiongkok di wilayah pesisir, yang mengalami kesulitan mengakses input bahan bakar dari daerah barat laut Tiongkok.

 

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Kolaborasi IAP2 Indonesia bersama UCLG ASPAC dan APEKSI

 

Menjadi cita-cita kita semua bahwa Indonesia dapat menjadi pengekspor dan mengurangi impor.

Terlebih impor bahan pangan yang sebenarnya dapat ditumbuhkan sendiri di tanah air, sehingga dapat memberikan pemasukan yang lebih baik bagi negara. Dari sinilah kami melihat dinamika investasi dan perdagangan di Indonesia menjadi sebuah isu yang penting untuk ditelaah.

 

Pembahasan tidak berhenti hanya sampai disini, tunggu lanjutannya di artikel kami selanjutnya (Bersambung)…

 

Acara Terdekat IAP2 Indonesia – Save the Date!: International Gathering in Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs’ Optimum Impact (April 29 – May 1, 2019)

kuliah umum di SGPP - Prioritas Nasional dan Kebijakan Perdagangan Indonesia

Indonesia bisa menjadi Negara Maju?

Bogor – Dalam kesempatan kali ini kami mengikuti kuliah umum dari SGPP, bertempat dikampus SGPP, tanggal 04 Desember 2018, dibawakan oleh Gita Wirjawan. Mengusung tema Indeks Pembangunan Manusia dan Daya Saing Global: Prioritas Nasional dan Kebijakan Perdagangan Indonesia / HDI and Global Competitiveness: National Priorities and Indonesia Trade Policies.

 

Bahasan yang cukup berbobot namun tidak mengurangi keseruan suasana di dalam kelas. Interaksi yang dilakukan oleh beliau dengan para audience yang hadir menjadi unsur yang dapat menjadi point lebih sehingga membuat kuliah umum kali ini dapat menjadi ajang pembelajaran yang menyenangkan.

 

Mengawali materi yang dibawakan, Gita Wirjawan mengulas sejarah dunia dari masa ke masa untuk menjadi pembuka materi kuliah umum. Setiap umat atau kaum punya titik kejayaan dan titik keruntuhannya. Berkaca dari perjalanan sejarah, bahwa setiap masa ada kaumnya, dan setiap kaum ada masanya. Bagaimana perjalanan timbul dan tenggelamnya tentu memiliki kisahnya tersendiri.

 

Kami melihat ini merupakan kuliah umum yang baik untuk mengedukasi masyarakat. Terlebih dapat disimpulkan bahwa sejarah mengajarkan kita pengalaman yang berharga. Sesuatu yang dapat kita hindari tanpa harus mengalaminya terlebih dahulu, dan sesuatu yang dapat kita lakukan penambahan perbaikannya.

 

Mengapa suatu Negara atau kawasan dapat menjadi digdaya dalam suatu masa, dan mengapa suatu masa kawasan atau Negara tersebut “tenggelam” tidak dapat mempertahankan kejayaannya?

Salah satu hal yang dapat menjadi kunci utama untuk dapat bertahan dalam segala situasi dan kondisi adalah memiliki fleksibilitas dan pikiran yang terbuka. Untuk dapat menjawab segala tantangan zaman yang terus berubah-ubah. Negara yang memiliki jiwa open minded akan terlihat banyak diversity di dalamnya akan menghasilkan great nation.

 

Selain itu pula pengetahuan menjadi modal paling utama untuk membangun kejayaan. Pengetahuan yang terbaik dan berkualitas diperlukan untuk membangun manusia-manusia cerdas sehingga dapat membuat kebijakan. Bukan hanya dari sisi kecerdasan saja tetapi juga punya wisdom/kebaikan hati. Sehingga kebijakan yang dilahirkan dapat membangun bangsa menjadi lebih maju dan juga dapat menyentuh hati masyarakat.

 

Masyarakat yang terdidik dan memiliki kepekaan sosial/hati menjadi kebutuhan saat ini bagi suatu Negara dalam mencapai kejayaan. Dengan begitu mereka dapat melakukan inovasi dalam segala bidang. Jika kita lihat pemanfaatan teknologi saat ini sedikit banyaknya dapat mempengaruhi pola strategi dalam berpoltik, perdagangan, dan lainnya. Hal tersebut melatarbelakangi munculnya profesi baru seperti data scientist, data analyst, dan lain sebagainya.

 

Seperti contoh yang disampaikan, dimana dari segala aktivitas atau perilaku manusia dalam menggunakan handphone, jejak elektronik yang mereka lakukan dapat membentuk sebuah pattern/pola yang dapat dijadikan bahan untuk membuat strategi bagi yang berkepentingan terhadap data rekam tersebut.

 

Baca juga seri Kuliah Umum lainnya: Kuliah Umum SGPP oleh Muthoni Wambu Kraal: The Potential Seachange in American Democracy Post-Trump

 

Untuk itu beliau menghimbau untuk mewaspadai tingkat interaksi kita terhadap dunia digital dalam kata lain kurangi berinteraksi dengan gadget jika memang tidak ingin terekam jejaknya dan terbaca pola pikirnya oleh pihak diluar sana yang dapat memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Tentu hal ini merupakan langkah yang kurang disukai oleh sebagian orang, karena teknologi membantu kita dalam aktivitas keseharian kita, dengan sifatnya yang praktis dan cepat.

 

Kami pun melihat langkah ini bukan tidak mungkin untuk dapat dilakukan. Dengan lebih bijak dalam menggunakan dan berinteraksi didunia digital seperlunya saja dapat sedikitnya menghindari diri Anda menjadi bahan objek penelitian oleh orang luar. Lebih dari pada itu semestinya kita bukan lagi menjadi “korban” teknologi tetapi kita yang menjadi “pemain” teknologi. Kalau mereka bisa melakukannya kenapa kita tidak bisa?

 

Tumbuhnya inovasi disegala bidang, dapat membawa dampak postif bagi kemajuan Negara itu sendiri. Dibalik tumbuhnya inovasi perlu dukungan kuat dari sisi dana investasi. Beliau menyampaikan bahwa ada sisi yang dapat dimanfaatkan oleh Negara untuk dapat digunakan diantaranya adalah dana pensiun. Dana pensiun jika dikoletif dapat menjadi sumber pendanaan yang amat memadai.

 

Hanya saja penggunaan dana pensiun ini masih terhalang oleh satu hal, yaitu policy. Belum adanya regulasi dan sistem yang dapat mengatur dan mengelolanya. Butuh waktu untuk dapat merumuskannya namun bukan hal yang mustahil untuk dapat dilakukan. Selain itu juga perekonomian harus berpihak pada kesejahteraan rakyat dan sektor rill dapat menjaga kestabilan ekonomi. Jika perekonomian stabil maka kesejaheraan akan meningkat.

 

Inovasi akan dapat terjadi jika seluruh pemangku kepentingan bisa saling mengkomunikasikan pengetahuan dan pengalamannya. Dapat berkolaborasi merumuskan bagaimana solusi yang inovatif dapat dihasilkan. Saat sudah menguasai dan dapat melakukan inovasi dibidang apapun, kita bukan hanya dapat bersaing dengan Negara berkembang di kawasan Asia Tenggara, namun ditahun akan datang Indonesia bukan tidak mungkin dapat berubah menjadi Negara maju.

 

 

image source: www.instagram.com/sgppindonesia

mendorong dan mendukung para profesional muda

Anda para kaum milenial atau komunitas baru dan pemangku kepentingan yang muda?

Salah satu tujuan utama dalam Rencana Strategis 2018-2019 IAP2 Australasia adalah untuk mendorong dan mendukung para profesional muda.

Dari sini kami mengundang praktisi muda atau yang baru muncul untuk memfasilitasi ekspresi ketertarikan kalian untuk bergabung dengan kelompok kerja dalam membantu merancang secara bersama dengan IAP2 Australasia dan mengembangkan jaringan terutama untuk praktisi baru kami.

Kami mendorong praktisi keterlibatan di bawah usia 35 tahun, atau mereka yang kurang dari 5 tahun dalam keterlibatan atau praktik yang terkait, yang dapat bersedia hingga 20 jam untuk mendukung pengembangan jaringan IAP2 Australasia baru untuk mengajukan permohonan bergabung dengan kelompok kerja.

Email Cathy Moses, Manajer Hubungan Keanggotaan di cathy@iap2.org.au, untuk menyatakan minat Anda terlibat dalam IAP2 Australasia Young atau Emerging Professionals Network sebelum 30 Juni 2018.

(sumber: https://www.iap2.org.au/ccms.r?Pageid=6000&tenid=IAP2&DispMode=goto|10456&Return=pageTop|46|10461)

core value awards 2018 - IAP2

IAP2 Core Values Awards

On 24 October 2018 IAP2 Australasia presented 19 Awards at the Core Values Awards Gala Dinner on the Gold Coast at our 2018 Conference: Shake It Up!

Special congratulations to Strategic Engagement Unit, Department of the Premier & Cabinet, South Australian Government winning Australasia Organisation of the Year for their Better Together Program. Better Together builds awareness and capacity across the SA public sector in best practice engagement, through a holistic approach, and is bookended by YourSAy.sa.gov.au, the government’s central engagement website that brings citizens into decision-making on policy development and service delivery.

Special congratulations also goes to the NZ Transport Agency and Aurecon NZ who won IAP2 Australasia and IAP2 International Project of the Year for their Northern Corridor Improvements (NCI) Project (Design Consenting Phase) a nationally significant transport project which put public interests “at the heart of all decision-making”.

To all our entrants a special thank you and a full listing of entrants and winners is available in the 2018 Showcase of Core Values Awards.

2018 Winners

IAP2 Australasia Organisation of the Year
Winner: Strategic Engagement Unit, Department of the Premier & Cabinet, South Australian Government
Project: Better Together Program

Highly Commended: City of Casey
Project: How the City of Casey got the whole organisation excited about engagement

Highly Commended: Queensland Urban Utilities
Project: Let’s Talk Water – Our journey to strategic customer engagement

IAP2 International Organisation of the Year

Wnner: City of Edmonton, Alberta Canada
Project: What Happens when a City, its Residents and its Council Decide it is Time for a Change

IAP2 Australasia and International Project of the Year

Winner: NZ Transport Agency and Aurecon NZ
Project: Northern Corridor Improvements (NCI) Project (Design Consenting Phase)

Community Development

Winner: City of Vincent
Project: Imagine Vincent

Disaster and Emergency Services

Winner: Cairns Disaster Management Unit, Cairns Regional Council
Project: Does Saying We’re Resilient Make it So? The Cairns Resilience Scorecard Programme

Judges’ Encouragement Award

Winner: Wheatbelt Natural Resource Management Incorporated
Project: Wheatbelt Natural Resource Management

 Planning

Winner: NZ Transport Agency and Aurecon NZ
Project: Northern Corridor Improvements (NCI) Project (Design Consenting Phase)

Winner: Greater Sydney Commission
Project: Shaping the Future with the People of Greater Sydney. Preparing a Metropolis of Three Cities – the Greater Sydney Region Plan and five District Plans

Highly Commended: Barwon Water and MosaicLab
Project: Your Say on What You Pay – setting prices and services for Barwon Water customers

 Infrastructure

Winner: Aurecon and NSW Roads and Maritime Services
Project: Batemans Bay Bridge Replacement

Highly Commended: Transport for Victoria
Project: High Capacity Metro Trains – Train Design Engagement

Highly Commended: Aurecon (Client NSW Roads and Maritime Services and Sydney Motorway Corporation)
Project: WestConnex M4 – M5 Link Design Phase

Highly Commended: Jacobs and Sydney Water
Project: Servicing Growth in Sydney’s South West

Highly Commended: Level Crossing Removal Authority
Project: Caulfield to Dandenong Open Space Consultation Program

 Research

Winner: MosaicLab and Deliberative Designs
Project: Critical Thinking: Enhancing Participation Capacity

Highly Commended: Australian National University Crawford School of Public Policy and The Engagement People
Project: The Next Generation Engagement Project

For more information, or to receive updates on the 2019 Core Values Awards please contact Josie Gruber on josie@iap2.org.au.

(Sumber: https://www.iap2.org.au/Awards/2018-Core-Values-Awards)

iap2

IAP2 change journey update and call for volunteers

As you may be aware, IAP2 has been going through an important and ambitious change-journey over the last twelve months.

This time last year the IAP2 Federation Board launched a process of re-design to help us articulate and create the organisation that we want to be – a sustainable and dynamic international association for engagement professionals. This process was led by a diverse working group of members and trainers. This work started in Denver, at the time of the 2017 North American Conference. Out of these two days came the ‘change committee’ – a group of volunteers tasked with scoping the change and shaping the future of IAP2.

With the input of your regional boards and the international board, the change committee came up with seven strategic priority areas and a series of recommendations that will enable us to reshape our international collaborative network that lives and abides by the IAP2 Core Values. You were invited to give feedback on the strategic priority areas and recommendations via an online engagement platform. Your input was fed into high-level discussions with representatives from each regional board earlier this month in Victoria, Canada. We now have seven endorsed strategic priority areas and 36 endorsed recommendations (see the attached IAP2 Organisational Model – I’ve deliberately kept the track changes so you can see what was discussed/ changed).

I’m really excited about these strategic priority areas and recommendations. They will ensure that the future IAP2 will place significant focus on advocating for and growing engagement practice around the world – both in terms of expanding engagement in new regions, as well as ensuring that IAP2 remains at the cutting edge of new engagement developments including innovations in tools, techniques and technologies. The recommendations propose that training can be developed and delivered anywhere around the world – and a global committee be tasked with ensuring high quality and consistency for all IAP2 products. Better international connections will be achieved through communities of practice and sharing of lessons learned across the IAP2 global community. In summary, these strategic priority areas will enable us to become the future-focused international professional organisation that we want to be.

However, there is a lot of work to be done over the next 6-12 months. This is where you come in. We need your expertise and experience to help us consider and explore the detail required to reshape IAP2.

We have divided the work into four key committees and we are looking for committee volunteers from IAP2’s global body of members, trainers and staff. Team leaders have been identified for each committee. Their first task will be to develop a work plan and, along with their respective committees, to nominate a chair and co-chair between now and the end of October 2018. Work will continue until at least March 2019 as each committee develops a detailed implementation plan for the agreed recommendations.

Please consider volunteering for only one committee as we anticipate the workload will be a few hours per week for several months. Thank you also to those of you who have already volunteered to be involved in committees. But we need loads more volunteers – so if you are interested please get in touch. The team leaders and committee members so far are:

  1. Advocacy and emerging practice
    – Team leads: Tim Hart THart@SRK.co.zaand John Poynton poynton100@gmail.com
    – Committee members so far: Aldi Alizar, Bruce Gilbert, Lerato Ratsoenyane, Lucy Cole-Edelstein, Margie Harvie, Martin de los Rios, Steven Mamphekgo, Thato Shale
  2. Brand and member value
    – Team leads: Cathy Smith Smith@cityworks.bizand Catherine Rockandel cat@growpartnerships.com
    – Committee members so far: Anton Febian Taufik, Ellen Ernst, Kate Vallence, Lisa Carlson, Marion Short, Myles Alexander, Rachel Edginton, Rob Gravestocks, Tanya Burdett
  3. Training and professional development
    – Team leads: Richard Delaney delaney@rmdelaney.com, Amanda Newbery newbery@articulous.com.auand Ken Smith KSEServices@goalnet.co.za
    – Committee members so far: Alice Sherring, Cassie Hemphill, Deanna Desedas, Fran Morris, Gay Robinson, Grace Leotta, Joel Levin, John Godec, Kylie Cochrane, Mary Moreland, Ratih Damayanti, Susan George, Tannis Topolnisky, Wendy Lowe
  4. Governance
    – Team leads – Mandi Davidson mldavidson3020@gmail.com, Sarah Rivest sarahjrivest@gmail.comand Doug Sarno doug@forumfg.com
    – Committee members so far: Amelia Shaw, Ann Carrol, Jan Bloomfield, Jay Vincent, Lara Tierney, Michelle Feenan, Marty Rozelle

A few of you have asked who are the decision makers. For this stage of the change process there will be decision makers on several levels – at the committee level and at the regional board level. Specifically, the scope of each committee will be decided by members of that committee. The scope will be endorsed by the steering committee which will be made up of chairs and co-chairs of each committee, key IAP2 staff and myself. The international board will continue to oversee the overall change journey and regional boards will continue to be the overall decision makers. You will note we are using new language to describe our organisational model. Instead of using the words federation and affiliates, we are now using the words international and regional.

Baca juga seri Kabar Luar Negeri lainnya: 2019 Profesional Bersertifikat dari Amerika Utara Diumumkan

I would like to thank the members of the change committee who have driven the first 12 months of our change journey. The change committee will now be disbanded but their work (and all of these individuals) will continue through the four committees and/or the steering committee. Please join me in thanking Aldi Alizar, Amelia Shaw, Bruce Gilbert, Doug Sarno, Ellen Ernst, Jay Vincent, John Poynton, Kate Vallance, Mandi Davidson, Martin de los Rios, Marty Rozelle, Richard Delaney, Sarah Rivest and Tim Hart.

For those of you who are yet to get involved and/ or who have views on this change process, I strongly encourage you to get involved ASAP. This change process is deliberately designed to be inclusive and flexible however it does have a distinct timeframe and end date. So if you have a view and/ or want to get involved, now is the time. Please email the committee team leads as soon as possible to express your interest in volunteering.

Thank you for your ongoing passion and dedication to expanding and professionalising P2/ engagement.

Kylie Cochrane
IAP2 International Chair

 

(Sumber: https://www.iap2.org.au/ccms.r?Pageid=6000&tenid=IAP2&DispMode=goto|10523&Return=pageTop|6|10534)