Jakarta, 4 Februari, 2021 – International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia mengadakan webinar sebagai bentuk dari upaya pengarusutamaan dan penguatan inisiatif Kemitraan Multi-Pihak (KMP) untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau. Webinar tersebut bertajuk “Peran Serta Multipihak dalam Penyerapan Tenaga Kerja dalam Kerangka Green Recovery”.

Menurut laporan yang dikeluarkan Kementerian PPN/Bappenas, Green Growth atau Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang kuat, namun juga ramah lingkungan, serta inklusif secara sosial. Berbeda dengan model pembangunan konvensional yang mengandalkan praktik yang tidak berkelanjutan, seperti eksploitasi sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi hijau merupakan suatu gerakan terkoordinasi yang terdiri atas pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, penurunan tingkat kemiskinan dan keterlibatan sosial yang didorong oleh pengembangan dan pemanfaatan sumber daya global secara berkelanjutan.

“Pandemi ini dapat menjadi momentum untuk memulai kembali menghijaukan bumi kita dengan beralih ke ekonomi yang ramah lingkungan. Saya mendorong adanya upaya pengarusutamaan penguatan kemitraan multi-pihak untuk mewujudkan pembangunan ekonomi hijau dalam serapan tenaga kerja. Karena hal ini merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan dan mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia,” ujar Fadli Zon, Ketua BKSAP DPR-RI, dalam pidato pembukaan webinar.

Sejalan dengan implementasinya, perwujudan ekonomi hijau dicapai untuk berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan, yang khususnya disertai dengan peningkatan dan perluasan sumber pembiayaan hijau untuk sumber energi yang rendah karbon.

Sementara itu, Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Dr. Peter Schoof, menyatakan :

“UE akan tetap berpegang pada tujuannya, yakni mengeliminasi secara total emisi Gas Rumah Kaca (net zero emission) di tahun 2050 dan mendorong Indonesia untuk merencanakan hal yang sama. Solidaritas global, perdagangan terbuka dan adil, dan kerja sama multi-pihak sangat penting dilakukan untuk menghindari kembali ke bahan bakar fosil yang akan membuat bumi ini berada dalam bahaya.”

Hal serupa juga di disampaikan oleh Menteri PPN/Bappenas, Suharso Manoarfa, yakni “Investasi hijau harus terus didorong untuk menjadi katalis dalam mewujudkan ekonomi Indonesia yang hijau. Kolaborasi dan sinergi antar pihak menjadi kunci penting untuk mencapai cita-cita menjadi Indonesia hijau.”

Dalam webinar ini juga hadir pembicara dari Deputi Bidang Ekonomi, Amalia A. Widyasanti, Ph.D yang mengatakan bahwa Covid-19 berpengaruh negatif pada perekonomian, dimana pada kuartal II – 2020 Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh negatif 5,32% secara tahunan. Selain itu Covid-19 juga berdampak pada 2,67juta masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaan.

Namun demikian, dari sisi mitigasi perubahan iklim, Covid-19 mengurangi emisi GRK pada tahun 2020 sebesar 29,48%. Walaupun demikian pemulihan ekonomi diperkirakan akan kembali meningkatkan emisi GRK sehingga penurunan emisi ini tidak cukup untuk menghentikan perubahan iklim.

“Untuk itu, dibutuhkan pemulihan dan redesain transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon. Green recovery dapat mencegah pemanasan global sebesar 0,3 derajat celcius pada tahun 2050 dan menciptakan lima kali lebih banyak pekerjaan per juta dolar yang diinvestasikan,” tambah Amalia.

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia telah menjelaskan skenario pencapaian optimalisasi ekonomi hijau yang melibatkan stakeholder pada berbagai tingkat baik nasional maupun sub-nasional dan menggandeng sektor swasta atau dunia usaha. Hal tersebut disertai dengan kebutuhan penciptaan lapangan pekerjaan berbasis green jobs dan investasi berbasis green investment sebagai strategi pembangunan. Salah satu tools yang dapat digunakan dalam memetakan kerangka kerja sama dalam mewujudkan ekonomi hijau adalah Kemitraan Multi-Pihak (KMP).

Menurut Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Dr. Ir. Medrilzam, MPE, ekonomi hijau ini bisa menjadi salah satu solusi dalam merespon Covid-19. Dalam paparannya, ia mengatakan bahwa pada kuartal yang sama, yakni Q3 2019 – Q3 2020 laju pertumbuhan PDB mengalami penurunan yang lebih signifikan sebesar -3,49 dibandingkan dengan penurunan pertumbuhan tenaga kerja yakni sebesar -0,24.

“Secara prinsip, ekonomi hijau adalah model pembangunan yang menyinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Manfaat dari ekonomi hijau ini dapat menciptakan peluang kerja baru (green jobs) dan investasi baru (green investment), mendorong pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon, dan meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup,” kata Medrilzam.

Hal tersebut diperkuat oleh data dari ILO, yakni penerapan kebijakan yang tepat untuk mempromosikan ekonomi hijau mampu menciptakan 24 juta lapangan kerja pada tahun 2030. Dari 163 sektor yang dianalisis, hanya 14 sektor yang akan mengalami kehilangan pekerjaan (10.000++) dengan beralihnya investasi kepada sektor-sektor hijau.

Di bagian akhir, Medrilzam mengatakan, “melalui implementasi yang tepat, ekonomi hijau dapat menciptakan model bisnis yang rendah karbon dan berkelanjutan.”

Dalam webinar hari ini, hadir pula pembicara dari Ir. Saat Suharto Amjad, CEO PT. Permodalan BMT Ventura. Saat Suharto menyampaikan bahwa BMT telah menjadi solusi keuangan dan pembentukan keluarga produktif. Ke depan, BMT akan berupaya untuk mendukung usaha-usaha mengentaskan kemiskinan dan memberikan pendanaan produktif untuk sektor pertanian dan industri kecil.

Darwin Trisna Djajawinata, Direktur Keuangan dan Operasional PT SMI, juga turut hadir menjadi pembicara dalam acara webinar. Darwin mengungkapkan bahwa PT SMI telah menjadi pioneer penerbitan green bond di Indonesia dan menjadi lembaga privat pertama di Asia Tenggara yang terakreditasi oleh Green Climate Fund (GCF). PT SMI akan terus dan berupaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan ekonomi hijau melalui program-program unggulan mereka.

Webinar ini ditutup oleh Aldi Muhammad Alizar, Chair IAP2 Indonesia. Aldi menyampaikan bahwa dalam isu partisipasi pembangunan rendah karbon, IAP2 Indonesia merumuskan sebuah konsep yaitu ‘green engagement’ sebagai sebuah kerangka (framework) partisipasi publik untuk memperkuat kebijakan pembangunan rendah karbon. Kerangka tersebut tetap mengacu pada konsep partisipasi publik yang dikembangkan oleh IAP2 yaitu inform, consult, involve, collaborate, dan empower.

*)Materi webinar dapat diperoleh dengan klik tautan berikut