IAP2 Indonesia mengadakan membertalk ke -6 bertajuk “Ternak Nyamuk Aedes Aegypti ber-Wolbachia dalam Menghadapi Demam Berdarah Dengue di Indonesia” dengan mengundang pembicara dari (WMP) World Mosquito Program yaitu Bu Claudia Surjadjaja – Asia Regional Director WMP dan Bu Bekti Andari – Asia Regional Project Manager – Communication and Engagement WMP. Membertalk ini dilatar belakangi oleh peningkatan kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) selama masa pandemi COVID-19 sehingga IAP2 Indonesia ingin memberikan informasi kepada masyarakat tentang inovasi WMP yaitu ternak nyamuk ber-Wolbachia  dalam menghadapi kasus DBD di Indonesia.

Bu Claudia melakukan presentasi tentang WMP dan ternak nyamuk ber – Wolbachia. Berdasarkan hasil presentasi beliau bahwa World Mosquito Program (WMP) adalah sebuah inisiatif non-profit yang bekerja di 12 negara yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk seperti dengue, Zika dan Chikungunya dengan menggunakan metode Wolbachia. Wolbachia adalah bakteri alami yang terdapat di sekitar 60% serangga di dunia, namun ia tidak ada di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah. Bakteri ini dapat ditransfer melalui telur dan bakteri ini aman untuk manusia dan lingkungan. WMP berhasil memasukkan bakteri Wolbachia ke dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti dan terbukti mampu menekan perkembangan virus dengue. 

Terdapat tiga skenario dalam melakukan transfer Wolbachia ke generasi selanjutnya yaitu: 1) Jika nyamuk jantan yang ber-Wolbachia dan dilepaskan keluar ke alam terbuka sehingga nantinya nyamuk jantan kawin dengan nyamuk betina liar, maka nyamuk betina tersebut tetap bertelur tetapi tidak dapat menetas; 2) Skenario kedua yaitu jika nyamuk jantan ber-Wolbachia akan kawin dengan nyamuk betina ber-Wolbachia maka akan memproduksi telur dan anak – anak nyamuk tersebut tidak dapat menularkan dengue lagi; dan 3) Skenario ketiga yaitu jika nyamuk betina yang ber-Wolbachia dilepaskan dan kawin dengan nyamuk jantan liar maka telur yang dihasilkan adalah anak – anak nyamuk yang tidak memiliki virus dengue. Dari tiga skenario tersebut dari pertimbangan dampak pada manusia, lingkungan, dan hewan, WMP memilih skenario untuk melepaskan nyamuk betina ber-wolbachia dikarenakan jika melepaskan nyamuk jantan ber-Wolbachia maka populasi nyamuk akan berkurang. Release period yang dilakukan oleh WMP adalah 6 bulan dan populasi nyamuk ber-Wolbachia sudah hampir menyebar cukup besar dan diharapkan nyamuk liar nantinya akan memiliki Wolbachia.

Current Project Sites pelaksanaan program  WMP sudah tersebar di 3 wilayah regional yaitu: 1) Latin America Hub yang menjangkau Mexico, Colombia, dan Brazil; 2) Oceania Hub yang menjangkau Australia, Kiribati, Vanuatu, Fiji, dan New Caledonia; dan 3) Asia Hub yang menjangkau Sri Lanka, Indonesia, dan Vietnam. Kedepannya saat tahun baru Vietnam, WMP akan mulai menjangkau 2 tempat di South Vietnam. Sedangkan untuk Sri Lanka sudah selesai pada fase 1 dan adanya inisiatif pemerintah untuk membantu program WMP pada fase 2. Di Indonesia, WMP bekerjasama dengan UGM (Universitas Gajah Mada) selama 10 tahun lebih dalam menjalan ternak nyamuk ber-Wolbachia ini. Ternak nyamuk ber-Wolbachia menggunakan pendekatan berkelanjutan yang artinya non-GMO, No Insecticides, Self – sustaining (hanya satu kali aplikasi), dan Affordable long – term solution.

WMP di Yogyakarta melakukan quasi kontrol yang didanai oleh BMGF (Bill Melinda Gates Foundation).  Pada tahun 2016 yang lalu WMP melakukan RCT dengan partner – partner UGM yang didanai oleh Yayasan Tahija, mengingat sesuai standar WHO penelitian tertinggi adalah dengan pendekatan RCT (Randomized Controlled Trial). RCT sudah selesai di Yogyakarta dan sudah released. WMP juga bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sleman dan tahun depan yaitu April 2022 akan bekerjasama dengan Kabupaten Bantul.

Selanjutnya materi tentang partisipasi masyarakat, communication dan engagement dalam program tersebut oleh Bu Bekti. WMP memiliki divisi khusus yaitu Community Engagement dan hal tersebut menjadi hal penting dikarenakan ternak nyamuk ber-Wolbachia akan berjalan efektif apabila pemerintah dan masyarakat mendukung. Sehingga untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat maka WMP menggunakan pendekatan partisipasi publik yaitu Public Acceptance Model (PAM), pada model ini terdapat 5 yaitu pertama kita harus mengetahui karakteristik masyarakat, menyusun strategi, setelah itu 3 bulan campaign melalui channel dan media sosial, menerima masukan dari masyarakat, dan kerja sama dengan community reference group yang dapat membantu WMP dalam memberikan solusi. WMP memiliki nilai yang terus dilakukan selama keberjalanan program yaitu Respect, Responsive, Transparency, dan Inclusivity. Dikarenakan WMP bekerja secara global maka campaign yang dibuat harus secara global yaitu “We Welcome Wolbachia” dengan gambar tangan yang berbentuk “W”, seperti pada gambar 1. 

Gambar 1. Campaign Global WMP

Sumber : WMP, 2021

Selain itu campaign juga harus beradaptasi dengan karakteristik wilayah seperti di Yogyakarta, Indonesia dibuat menggunakan bahasa jawa, slogan di Sleman yaitu “Si Wolly Nyaman : Wolbachia, Nyamuk Aman Cegah DBD di Sleman”, dan di Bantul yaitu “WoW MANTUL : Wolbachia Wis Masuk Bantul”. Campaign yang dilakukan oleh WMP lainnya yaitu di Sleman pernah didatangi oleh Bill Gates, WMP membuat mini lab di luar ruangan agar masyarakat lebih mengetahui, dan tentunya kerjasama dengan dinas kesehatan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Selesai pemaparan materi dilanjutkan diskusi dengan moderator, pertanyaan – pertanyaan yang sudah terkumpul dari para peserta menunjukkan antusiasme terhadap membertalk bertajuk ternak nyamuk ber-Wolbachia ini. Dari diskusi ini banyak pengetahuan baru tentang nyamuk seperti ciri – ciri tempat berkembang biak nyamuk, kemampuan nyamuk yang hanya bisa terbang sekitar 1 – 2 meter saja, bagaimana tahap transfer ternak nyamuk ber-Wolbachia, mengetahui lebih detail bakteri Wolbachia, tantangan dalam menjalankan program dan lainnya.

Baca Juga : Partisipasi Publik Yang Efektif Untuk Pengoptimalan Tata Kelola Air Melalui Platform Kemitraan

Acara diskusi ditutup dengan closing statement dari para pembicara. Bu Claudia menyampaikan bahwa menurut beliau Sains tidak ada batasan dan inovasi sains yang sudah dipublikasikan adalah milik semua sehingga bagaimana kita dapat menerima, Sains sejati tidak akan mengakui sendiri untuk digunakan kepentingan sendiri seperti inovasi public health yang harus diterima dan merasa dimiliki oleh semua masyarakat. Selanjutnya key message dari Bu Bekti adalah dalam menerapkan metode ternak nyamuk ber-Wolbachia tidak bisa berjalan dengan efektif jika hanya dilakukan oleh WMP sendiri dikarenakan untuk dapat memperbaiki masalah yang ada diperlukan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap program maupun inisiatif WMP, setiap dukungan apapun dapat ikut serta memberikan dampak besar pada perubahan.

Global Water Partnership Southeast Asia berkolaborasi dengan IAP2 Indonesia dalam mengadakan webinar yang bertajuk “Ensuring Public Participation for Optimal Water Governance in Achieving Water Security” yang diadakan pada tanggal 11 November 2021. Latar belakang webinar tersebut adalah water security diakui secara luas sebagai tantangan utama pembangunan ekonomi dan sosial secara global. Sehingga diperlukan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam water security project untuk pengoptimalan tata kelola air. Tujuan dari webinar tersebut untuk mendapatkan masukan berupa praktik terbaik, kebijakan, dan diskusi dari berbagai stakeholder.

Acara tersebut dibuka dengan opening remarks dari Dr. Inthavy Akkharath, beliau merupakan Chairman GWP SEA. Dalam opening remarks beliau menyampaikan bahwa pentingnya kerjasama antar stakeholder dalam meningkatkan water management system untuk generasi depan, melalui webinar ini menjadi platform untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengoptimalan tata kelola air di berbagai multi level. Sesi selanjutnya adalah keynote speech dari Kylie Cochrane, beliau adalah International Chair IAP2. Beliau menyampaikan isu masyarakat di Australia yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah terkait water security dan terus menerus menuntut dalam ketersediaan air sedangkan jumlah ketersediaan sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, hal itu disebabkan oleh social triangle theory. Keynote speech selanjutnya dari BAPPENAS yaitu Dr. Ir. Wisnu Utomo, M.Sc – Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional. Beliau menyampaikan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, partisipasi aktor non pemerintah dalam perencanaan pembangunan, dan praktik unggulan perencanaan pembangunan bidang sumber daya air. 

Setelah sesi keynote speech dilanjutkan dengan sesi presentasi dari 4 presenter yang di moderisasi oleh Chair IAP2 Indonesia, Aldi Muhammad Alizar. Presenter pertama adalah Kasubdit Perencanaan Teknis dan Kelembagaan Kementerian PUPR – Sigid Hanandaja Djuga Pramana, ST, M.Eng, beliau menyampaikan materi tentang “Government – Civil Society Collaboration in Integrated Water Resources Management (IWRM) : TKSDA”, materi yang dipaparkan beliau memberikan pengetahuan bagaimana peran pemerintah dalam mendukung IWRM dan bentuk kolaborasi antar stakeholder. Presenter kedua adalah Dr. Ir. Mohamad Amron, M.Sc – Executive Chairperson Kemitraan Air Indonesia, beliau menyampaikan materi tentang “Background and Establishment of Indonesia Water Partnership”, dalam materi dipaparkan yaitu bentuk Water Forum Indonesia, water resources stakeholder mapping, capacity building for partner, roles and activities dari multistakeholder. Presenter ketiga dari Global Environment Centre yaitu Dr. Kalithasan Kailasam – Manager River Care Programme Global Environment Centre, beliau menyampaikan materi tentang “Effective Public Participation at Community Level for Better Water Management”, secara singkat materi yang disampaikan adalah pengembangan partisipasi publik dan kerjasama antar stakeholder dalam water management dan pendekatan – pendekatan dalam water security. Presenter terakhir adalah Regional Coordinator Global Water Partnership SEA – Fany Wedahuditama, beliau menyampaikan materi tentang “Integrated Water Security Open Program to ensure effective public participation”, program tersebut untuk menyediakan informasi tentang aksi pemerintah maupun non-pemerintah dalam IWRM, selain itu adanya pemaparan prototype IWR Open Program platform oleh Pak Fany.

Baca Juga : Peningkatan Kompetensi Literasi Media dan Informasi di Masa Pandemi

Sesi selanjutnya adalah sesi diskusi dengan para presenter dan pertanyaan tersebut berasal dari para partisipan. Dari pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan para partisipan menunjukkan antusias tinggi dalam acara webinar ini. Sesi diskusi ditutup dengan key message dari para pembicara dan closing remarks dari Chair IAP2 Indonesia, Aldi Muhammad Alizar. Pak Aldi menyampaikan bahwa kedepannya diperlukan kerjasama dengan GWP SEA dan stakeholder lainnya untuk membuat roadmap dan platform terkait pengoptimalan water governance di multilevel dengan tujuan mendukung the water-related Sustainable Development Goals and targets.

Pada tanggal 28 oktober 2021, IAP2 Indonesia mengadakan membertalk ke lima bertajuk “Peningkatan Kompetensi Literasi Media dan Informasi di Masa Pandemi”, acara ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kompetensi literasi informasi di Indonesia dan selama pandemi COVID-19 banyak terjadinya informasi asimetris seperti kesenjangan dalam pengetahuan publik, dan ini disinyalir disebabkan oleh ketidak-cukupan informasi yang bisa jadi dikarenakan proses transmisi informasi yang tidak benar dan tepat. Hal tersebutlah yang mempengaruhi pada kebijakan pemulihan COVID-19 hingga kegagalan pasar. Membertalk#5 ini bertujuan untuk mendiskusikan dampak dari informasi asimetris di masa pandemi dan upaya peningkatan kompetensi literasi media dan informasi yang mencakup praktik dan lesson learned. 

Pembicara membertalk#5 adalah Pak Priambudhi Wahyuwidagdo – Stakeholder Relation and Partnership Specialist di TNP2K, beliau menyampaikan materi terkait literasi media dan informasi di Indonesia. Posisi Indonesia dalam literasi media adalah peringkat ke 66, hal tersebut dilihat dari 4 komponen (Availability, Affordability, Readiness, dan Relevance). Berdasarkan survei nasional literasi digital di Indonesia belum sampai level “baik” karena indeks literasi digital Indonesia belum mencapai 3 dari indeks tertinggi yaitu 5. Beliau juga menyampaikan bahwa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah rendah dan pemuka agama salah satu pemberi informasi yang terpercaya. Hal tersebut dibuktikan dari penelitian Edelman Trust Barometer (2020) bahwa hanya 1 dari 4 orang Indonesia yang menerapkan Information Hygiene yang artinya mengikuti berita, menghindari informasi echo chamber, melakukan verifikasi, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terpercaya.

Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan diskusi bagaimana informasi asimetris ini memberikan dampak pada program vaksinasi dan pemulihan ekonomi di Indonesia. Bahwa program vaksinasi di Indonesia memiliki korelasi dalam pemulihan ekonomi karena program vaksinasi sebagai game changer tetapi sayangnya informasi asimetris mempengaruhi keberjalanan program vaksinasi sehingga beberapa masyarakat masih tidak percaya terhadap program tersebut dan memilih untuk tidak vaksin. Menurut Pak Budhi bahwa hal yang harus dilakukan adalah menerapkan information hygiene, pertama mencari informasi secara akurat dan mau terbuka terhadap ilmu baru untuk mengambil keputusan yang tepat, dan kedua tetap harus membuka diri terhadap perspektif dan jangan hanya percaya pada hal yang tidak kita setujui sehingga tidak melakukan verifikasi.

Persoalan informasi asimetris dengan spektrum partisipasi publik IAP2 yaitu pemerintah menyediakan informasi publik secara merata agar memastikan masyarakat memahami keputusan yang diambil oleh pemerintah, sehingga masyarakat sadar untuk berpartipasi dalam mengikuti kebijakan dan tindakan yang diambil pemerintah. Pada era digital ini pemerintah sudah menuju e-government yang artinya pelayanan publik sudah melalui digital dan masyarakat harus meningkatkan kompetensinya dalam informasi dan media di digital. Pentingnya masyarakat dalam partisipasi publik di masa pemulihan. Dalam menghadapi informasi asimetris di masa pandemi diperlukan peran pemerintah dalam meningkatkan kompetensi literasi media dan informasi di Indonesia. Menurut Pak Priambudhi bahwa masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama menjalani tidak hanya satu pihak saja, selain itu pemerintah harus mencari cara agar dapat menarik perhatian masyarakat mengakses informasi yang telah disediakan.

Sesi diskusi dilanjutkan dengan tanya jawab oleh peserta. Pertanyaan pertama yaitu perlunya verifikasi informasi dan mengelola secara tanggung jawab tetapi arus informasi sangat cepat, sehingga langkah apa yang harus dilakukan dalam menghadapi hal tersebut. Menurut Pak Priambudhi bahwa hal pertama menanyakan dahulu darimana asal informasi apakah dari saudara atau dari media resmi, setelah itu harus melakukan verifikasi agar dapat mengetahui asal sumber yang resmi. Pertanyaan selanjutnya yaitu public goods yang disediakan pemerintah sudah digital contohnya dana bantuan UMKM harus melalui pendaftaran website, program prakerja, dan program lainnya tetapi kompetensi literasi media dan informasi masyarakat di Indonesia secara digital masih cukup rendah bagaimana peran pemerintah dalam menghadapi hal tersebut. Menurut Pak Priambudhi bahwa membutuhkan waktu cukup lama agar masyarakat sadar pentingnya literasi media dan informasi agar dapat beradaptasi dalam menghadapi tantangan tersebut. Berdasarkan pengalaman beliau bahwa ada kebijakan pemerintah terkait program bansos di daerah terpencil menggunakan digital tetapi masyarakat disana banyak yang belum memahami informasi digital sehingga beberapa masyarakat tidak mendapatkan bansos, tetapi pemerintah menyadari hal tersebut dan melakukan upaya dengan mengubah teknis bansos secara mudah agar tidak adanya informasi asimetris.

Baca Juga : Kerja Sama Multipihak dalam kerangka Membangun Kemitraan Multi Pihak di Daerah

Acara membertalk#5 diakhiri dengan closing statement dari Pak Priambudhi yaitu dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin sulit diperlukan upaya kita untuk terus menambah ilmu. Selanjutnya hal tersebut diterapkan dalam pengambilan keputusan sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Closing statement dari moderator yaitu Pak Aldi yang dikaitkan dengan Core Value adalah Dalam membangun kompetensi literasi media dan informasi perlunya Partisipasi Publik dalam bentuk diskusi dengan masyarakat yang terdampak akibat informasi asimetris. Metode partisipasi publik harus dapat menyesuaikan karakter masyarakat yang dilibatkan. Informasi yang didapat masyarakat dalam kegiatan partisipasi publik dapat terdistribusi dengan baik sehingga masyarakat lebih aware terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Biro tata pemerintahan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) mengadakan FGD (Focus Group discussion) pada tanggal 12 oktober 2021 untuk penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah insiatif DPRD DIY tentang penyelenggaraan kerjasama daerah. Acara FGD dihadiri oleh pemerintah daerah DIY, anggota Alat Kelengkapan DPRD pengusul Raperda Inisiatif, narasumber akademisi, dan narasumber yang paham multipihak yaitu Bapak Aldi Muhammad Alizar, beliau merupakan Chairman IAP2 Indonesia dan memiliki pengalaman profesional dalam kerjasama multipihak.

Penyusunan naskah akademik untuk kerja sama daerah dilatarbelakangi oleh beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah DIY menuju good governance dalam pembangunan daerah seperti keterbatasan SDM, sarana prasarana, anggaran, dan lainnya sehingga mendorong pemerintah DIY mewujudkan kerja sama daerah. Kerja sama daerah sudah tercantum dalam UU No. 23 tentang 2014 tentang Pemerintah Daerah dan perubahannya, yang pada pasal 363 ayat (1) yang menyatakan bahwa kerja sama yang mempertimbangkan pelayanan publik dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah DIY sudah melakukan kerja sama dengan berbagai sektor dari nasional hingga internasional, tetapi kerjasama – kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah DIY masih memiliki banyak permasalahan seperti kurangnya komitmen OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dikarenakan masih terdapat beberapa OPD yang menyelenggarakan kerja sama belum sesuai dengan format kerja sama daerah, belum semua instansi di Pemda DIY memahami peraturan tata cara pelaksanaan kerja sama, belum optimalnya dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja untuk kerja sama, dan lainnya. Oleh karena itu, dirumuskan tujuan dari kegiatan ini yaitu pengadaan penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah. Penyusunan naskah diperlukannya data-data dan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan adalah FGD dengan mengundang pihak yang berkepentingan.

Kegiatan FGD tersebut merupakan pertama yang membahas penyusunan naskah akademik dengan tujuan mendapatkan input dari multi pihak terkait kerjasama daerah. Salah satu inputnya adalah dari narasumber yang sudah memiliki pengalaman profesional dalam kerjasama multipihak yaitu Bapak Aldi Muhammad Alizar. Beliau memaparkan materi tentang “Pengantar: Kerja Sama Multipihak dalam Kerangka Membangun Kemitraan Multi Pihak di Daerah dalam Mewujudkan Pelaksanaan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang Inklusif dan Mendorong Akselerasi Pencapaian TPB”. Materi yang dipaparkan meliputi pengenalan IAP2 sebagai salah satu lembaga yang mendorong partisipasi publik dengan kerjasama multipihak, COVID-19 dan kompleksitas, memahami kompleksitas, kompleksitas dan kolaborasi multipihak, KMP (Kerja Sama Multi Pihak) dan TPB, spektrum partisipasi IAP2, dan peta pemangku kepentingan.

Setelah sesi pemaparan,dilanjutkan diskusi yang dipimpin oleh moderator. Pembahasan diskusi berkaitan dengan bagaimana peningkatan kinerja kerja sama yang baik dan hal apa saja yang mempengaruhi kerja sama multipihak. Diharapkan input yang didapatkan pada FGD tersebut dapat menjadi masukan dalam memperbaiki dan meningkatkan naskah kerjasama daerah Pemerintah Daerah DIY.

Review panduan kemitraan multipihak dilakukan oleh pihak International Association for Public

Participation (IAP2) Indonesia selama bulan April – Juni 2021. Metode yang digunakan adalah in-depth interview kepada user panduan kemitraan multipihak dan mitra IAP2 Indonesia, melakukan literature review, dan expert review dari tim IAP2 yang terdiri dari:

1. Yusdi Usman (CEO at RIB-Climate and Society);
2. Aldi Muhammad Alizar (Chair IAP2 Indonesia); dan
3. Edward Franklin Parulian (Project Manager IAP2 Indonesia).

Proses in-depth interview dilakukan dengan berbagai stakeholder di antaranya adalah pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan akademisi. Proses in-depth interview membahas pemahaman terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan; pemahaman terhadap kemitraan multipihak; kemudahan dalam penggunaan panduan kemitraan multipihak; kemudahan tahapan implementasi dalam panduan kemitraan multipihak, partisipasi publik dalam pelaksanaan kemitraan multipihak; interaksi para pihak dengan panduan kemitraan multipihak; dan tantangan dalam pelaksanaan kemitraan multipihak. Narasumber in-depth interview di antara lain adalah:

1. Pemerintah Kota Semarang (Kamis, 3 Juni 2021);
2. The United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) (Selasa, 25 Mei2021);
3. School of Government & Public Policy-Indonesia (SGPP) (Kamis, 17 Juni 2021);
4. Global Water Partnership Southeast Asia (Jumat, 4 Juni 2021);
5. The Prakarsa (Senin, 14 Juni 2021);
6. PT Mirekel (Selasa, 22 Juni 2021).

Dari hasil in-depth interview yang dilakukan, IAP2 Indonesia mendapatkan banyak pengetahuan

terkait dengan kemitraan dan kerjasama yang telah dilakukan oleh para narasumber dari bentuk

kerjasama, manfaat, tantangan, dll.

Case study kemitraan multi pihak yang ditulis oleh International Association for Public Participation  (IAP2) Indonesia berfokus pada kemitraan multipihak yang sudah dilaksanakan di Indonesia. Pada  SDGs 17, kemitraan multipihak merupakan sarana untuk memobilisasi dan media berbagi  pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, serta untuk mendukung support  pencapaian pembangunan berkelanjutan, terutama di negara-negara berkembang. Pemerintah  Indonesia mengakui bahwa pencapaian pembangunan berkelanjutan bergantung pada pada  keterlibatan aktif antara berbagai elemen dari semua sektor masyarakat. Dengan demikian,  pemerintah dapat secara aktif mempromosikan kemitraan antara sektor publik dan swasta,  masyarakat sipil dan akademisi untuk berhasil mengatasi permasalahan tentang ekonomi, sosial dan  lingkungan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan.

Case study ini ditulis berdasarkan enam principal yaitu:

1. Locally owned partnerships and aligned with national and local priorities; a. SANITREN: Akses Air Bersih dan Sarana Sanitasi di Pesantren;
2. Kemitraan Multi Pihak untuk Masyarakat yang Memberikan Makanan Sehat. 2. Inclusive, empowering and participative;
3. Bermitra dengan pendekatan koheren demi pembangunan inklusif : Model Desa Inklusif SIGAB;
4. e-Musrenbang di DKI Jakarta: Mendorong Partisipasi Masyarakat dan Demokrasi Permusyawaratan.
5. Integrated, holistic and result-oriented;
6. Membangun Modal Ekonomi, Sosial, dan Intelektual Melalui Kemitraan Multipihak; b. Pendekatan Berbasis Klaster untuk Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia 4. Gender-responsive;
7. Perempuan dan Pembangunan Perdamaian di Indonesia Pasca-Konflik.
8. Beyond “Business as Usual”;
9. KUPASAN: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Digital untuk UMKM di Kota  Bengkulu;
10. Accountability and transparency for all stakeholders.
11. Memanfaatkan Akuntabilitas Sosial untuk Mengurangi Stunting;
12. Menyampaikan Aspirasi Rakyat; Partisipasi Publik di DPR.

Pada case study yang ditulis, disajikan delapan studi kasus berdasarkan kasus kemitraan multipihak yang dikumpulkan dan telah dilaksanakan selama bertahun-tahun. Topik studi kasus ini mencakup isu isu tentang pemerintahan, lingkungan, kesehatan, sanitasi, modal intelektual, usaha kecil menengah,  dan pembangunan daerah. Studi kasus ini dikembangkan berdasarkan prinsip kemitraan multipihak sebagaimana tercantum dalam Pedoman Kemitraan Multipihak yang diterbitkan oleh BAPPENAS pada  tahun 2019.

Kurikulum dan modul pelatihan pengembangan kepemimpinan dan profesi merupakan modul dan  kurikulum yang disusun oleh tim International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia dalam upaya meningkatkan kapasitas yang mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Pengembangan kapasitas tersebut tidak dapat dilakukan sekali, tetapi harus dilakukan secara terus  menerus. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga diperlukan  pengembangan profesionalitas yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Dengan dicanangkannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030, maka kapasitas SDM yang  profesional dan memiliki kemampuan kepemimpinan sangat diperlukan untuk melaksanakan dan  menjawab tantangan-tantangan kompleks dari penerapan TPB. 

Penyusunan kurikulum dan modul pelatihan pengembangan kepemimpinan dan profesi bertujuan  untuk meningkatkan kapasitas para praktisi pembangunan dalam memfasilitasi kemitraan mutlipihak untuk mendorong praktik keterlibatan masyarakat dan publik di bidang dan di wilayahnya masing masing. 

Dalam penyusunan kurikulum dan modul pelatihan pengembangan kepemimpinan dan profesi diadakan focus group discussion (FGD) yang dilaksanakan tiga kali dengan banyak pihak diantaranya  adalah penulis dari panduan kemitraan multipihak, pemerhati SDGs, praktisi kemitraan multipihak,  dll. 

Struktur kurikulum terbagi atas tiga bagian utama yaitu modul dasar, modul inti, dan modul  pendukung. Terdapat enam modul inti didalam pelatihan ini. Total jam pembelajaran adalah 27 jam  yang mana satu jam pelajaran terdiri dari 45 menit. 

Baca Juga : Memperkuat Inisiatif Kemitraan Multipihak di Indonesia untuk Agenda 2030

Sumber: kurikulum dan modul pelatihan pengembangan kepemimpinan dan profesi, 2021