Category: Publikasi

Kegiatan Focus Group Discussion dalam Penyusunan Naskah Akademik Kerjasama Daerah Pemerintah DIY

Kegiatan Focus Group Discussion dalam Penyusunan Naskah Akademik Kerjasama Daerah Pemerintah DIY

Biro tata pemerintahan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) mengadakan FGD (Focus Group discussion) pada tanggal 12 oktober 2021 untuk penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah insiatif DPRD DIY tentang penyelenggaraan kerjasama daerah. Acara FGD dihadiri oleh pemerintah daerah DIY, anggota Alat Kelengkapan DPRD pengusul Raperda Inisiatif, narasumber akademisi, dan narasumber yang paham multipihak yaitu Bapak Aldi Muhammad Alizar, beliau merupakan Chairman IAP2 Indonesia dan memiliki pengalaman profesional dalam kerjasama multipihak.

Penyusunan naskah akademik untuk kerja sama daerah dilatarbelakangi oleh beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah DIY menuju good governance dalam pembangunan daerah seperti keterbatasan SDM, sarana prasarana, anggaran, dan lainnya sehingga mendorong pemerintah DIY mewujudkan kerja sama daerah. Kerja sama daerah sudah tercantum dalam UU No. 23 tentang 2014 tentang Pemerintah Daerah dan perubahannya, yang pada pasal 363 ayat (1) yang menyatakan bahwa kerja sama yang mempertimbangkan pelayanan publik dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah DIY sudah melakukan kerja sama dengan berbagai sektor dari nasional hingga internasional, tetapi kerjasama – kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah DIY masih memiliki banyak permasalahan seperti kurangnya komitmen OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dikarenakan masih terdapat beberapa OPD yang menyelenggarakan kerja sama belum sesuai dengan format kerja sama daerah, belum semua instansi di Pemda DIY memahami peraturan tata cara pelaksanaan kerja sama, belum optimalnya dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja untuk kerja sama, dan lainnya. Oleh karena itu, dirumuskan tujuan dari kegiatan ini yaitu pengadaan penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah. Penyusunan naskah diperlukannya data-data dan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan adalah FGD dengan mengundang pihak yang berkepentingan.

Kegiatan FGD tersebut merupakan pertama yang membahas penyusunan naskah akademik dengan tujuan mendapatkan input dari multi pihak terkait kerjasama daerah. Salah satu inputnya adalah dari narasumber yang sudah memiliki pengalaman profesional dalam kerjasama multipihak yaitu Bapak Aldi Muhammad Alizar. Beliau memaparkan materi tentang “Pengantar: Kerja Sama Multipihak dalam Kerangka Membangun Kemitraan Multi Pihak di Daerah dalam Mewujudkan Pelaksanaan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang Inklusif dan Mendorong Akselerasi Pencapaian TPB”. Materi yang dipaparkan meliputi pengenalan IAP2 sebagai salah satu lembaga yang mendorong partisipasi publik dengan kerjasama multipihak, COVID-19 dan kompleksitas, memahami kompleksitas, kompleksitas dan kolaborasi multipihak, KMP (Kerja Sama Multi Pihak) dan TPB, spektrum partisipasi IAP2, dan peta pemangku kepentingan.

Setelah sesi pemaparan,dilanjutkan diskusi yang dipimpin oleh moderator. Pembahasan diskusi berkaitan dengan bagaimana peningkatan kinerja kerja sama yang baik dan hal apa saja yang mempengaruhi kerja sama multipihak. Diharapkan input yang didapatkan pada FGD tersebut dapat menjadi masukan dalam memperbaiki dan meningkatkan naskah kerjasama daerah Pemerintah Daerah DIY.

Picture1

Review Panduan Kemitraan Multipihak sebagai Elemen Penting untuk Panduan Kemitraan Multipihak yang Ideal

Review panduan kemitraan multipihak dilakukan oleh pihak International Association for Public

Participation (IAP2) Indonesia selama bulan April – Juni 2021. Metode yang digunakan adalah in-depth interview kepada user panduan kemitraan multipihak dan mitra IAP2 Indonesia, melakukan literature review, dan expert review dari tim IAP2 yang terdiri dari:

  1. Yusdi Usman (CEO at RIB-Climate and Society);
  2. Aldi Muhammad Alizar (Chair IAP2 Indonesia); dan
  3. Edward Franklin Parulian (Project Manager IAP2 Indonesia).

Proses in-depth interview dilakukan dengan berbagai stakeholder di antaranya adalah pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan akademisi. Proses in-depth interview membahas pemahaman terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan; pemahaman terhadap kemitraan multipihak; kemudahan dalam penggunaan panduan kemitraan multipihak; kemudahan tahapan implementasi dalam panduan kemitraan multipihak, partisipasi publik dalam pelaksanaan kemitraan multipihak; interaksi para pihak dengan panduan kemitraan multipihak; dan tantangan dalam pelaksanaan kemitraan multipihak. Narasumber in-depth interview di antara lain adalah:

  1. Pemerintah Kota Semarang (Kamis, 3 Juni 2021);
  2. The United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) (Selasa, 25 Mei2021);
  3. School of Government & Public Policy-Indonesia (SGPP) (Kamis, 17 Juni 2021);
  4. Global Water Partnership Southeast Asia (Jumat, 4 Juni 2021);
  5. The Prakarsa (Senin, 14 Juni 2021);
  6. PT Mirekel (Selasa, 22 Juni 2021).

Dari hasil in-depth interview yang dilakukan, IAP2 Indonesia mendapatkan banyak pengetahuan

terkait dengan kemitraan dan kerjasama yang telah dilakukan oleh para narasumber dari bentuk

kerjasama, manfaat, tantangan, dll.

Picture1

Memahami Isu-Isu Kemitraan Multipihak Melalui Case Study

Case study kemitraan multi pihak yang ditulis oleh International Association for Public Participation  (IAP2) Indonesia berfokus pada kemitraan multipihak yang sudah dilaksanakan di Indonesia. Pada  SDGs 17, kemitraan multipihak merupakan sarana untuk memobilisasi dan media berbagi  pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, serta untuk mendukung support  pencapaian pembangunan berkelanjutan, terutama di negara-negara berkembang. Pemerintah  Indonesia mengakui bahwa pencapaian pembangunan berkelanjutan bergantung pada pada  keterlibatan aktif antara berbagai elemen dari semua sektor masyarakat. Dengan demikian,  pemerintah dapat secara aktif mempromosikan kemitraan antara sektor publik dan swasta,  masyarakat sipil dan akademisi untuk berhasil mengatasi permasalahan tentang ekonomi, sosial dan  lingkungan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan.

Case study ini ditulis berdasarkan enam principal yaitu:

  1. Locally owned partnerships and aligned with national and local priorities; a. SANITREN: Akses Air Bersih dan Sarana Sanitasi di Pesantren;
  2. Kemitraan Multi Pihak untuk Masyarakat yang Memberikan Makanan Sehat. 2. Inclusive, empowering and participative;
  3. Bermitra dengan pendekatan koheren demi pembangunan inklusif : Model Desa Inklusif SIGAB;
  4. e-Musrenbang di DKI Jakarta: Mendorong Partisipasi Masyarakat dan Demokrasi Permusyawaratan.
  5. Integrated, holistic and result-oriented;
  6. Membangun Modal Ekonomi, Sosial, dan Intelektual Melalui Kemitraan Multipihak; b. Pendekatan Berbasis Klaster untuk Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia 4. Gender-responsive;
  7. Perempuan dan Pembangunan Perdamaian di Indonesia Pasca-Konflik.
  8. Beyond “Business as Usual”;
  9. KUPASAN: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Digital untuk UMKM di Kota  Bengkulu;
  10. Accountability and transparency for all stakeholders.
  11. Memanfaatkan Akuntabilitas Sosial untuk Mengurangi Stunting;
  12. Menyampaikan Aspirasi Rakyat; Partisipasi Publik di DPR.

Pada case study yang ditulis, disajikan delapan studi kasus berdasarkan kasus kemitraan multipihak yang dikumpulkan dan telah dilaksanakan selama bertahun-tahun. Topik studi kasus ini mencakup isu isu tentang pemerintahan, lingkungan, kesehatan, sanitasi, modal intelektual, usaha kecil menengah,  dan pembangunan daerah. Studi kasus ini dikembangkan berdasarkan prinsip kemitraan multipihak sebagaimana tercantum dalam Pedoman Kemitraan Multipihak yang diterbitkan oleh BAPPENAS pada  tahun 2019.

Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan dan Profesi

Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan dan Profesi

Kurikulum dan modul pelatihan pengembangan kepemimpinan dan profesi merupakan modul dan  kurikulum yang disusun oleh tim International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia dalam upaya meningkatkan kapasitas yang mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Pengembangan kapasitas tersebut tidak dapat dilakukan sekali, tetapi harus dilakukan secara terus  menerus. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga diperlukan  pengembangan profesionalitas yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Dengan dicanangkannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030, maka kapasitas SDM yang  profesional dan memiliki kemampuan kepemimpinan sangat diperlukan untuk melaksanakan dan  menjawab tantangan-tantangan kompleks dari penerapan TPB. 

Penyusunan kurikulum dan modul pelatihan pengembangan kepemimpinan dan profesi bertujuan  untuk meningkatkan kapasitas para praktisi pembangunan dalam memfasilitasi kemitraan mutlipihak untuk mendorong praktik keterlibatan masyarakat dan publik di bidang dan di wilayahnya masing masing. 

Dalam penyusunan kurikulum dan modul pelatihan pengembangan kepemimpinan dan profesi diadakan focus group discussion (FGD) yang dilaksanakan tiga kali dengan banyak pihak diantaranya  adalah penulis dari panduan kemitraan multipihak, pemerhati SDGs, praktisi kemitraan multipihak,  dll. 

Struktur kurikulum terbagi atas tiga bagian utama yaitu modul dasar, modul inti, dan modul  pendukung. Terdapat enam modul inti didalam pelatihan ini. Total jam pembelajaran adalah 27 jam  yang mana satu jam pelajaran terdiri dari 45 menit. 

No  MATERI  Jam Pembelajaran
Teori  Praktik  Total
Modul Dasar
Kemitraan Multi Pihak dalam TPB  2
Modul Inti
Kepemimpinan dan Pengembangan Profesional Dalam  Konteks TPB  2
Pemetaan Masalah Pembangunan Berkelanjutan  6
Merancang Solusi Pembangunan Berkelanjutan  6
Rencana Komunikasi dan Advokasi KMP  3
Rencana Monitoring dan Evaluasi KMP  3
Penanganan Pengaduan Publik yang Efektif  3
Modul Pendukung
Rencana Tindak Lanjut  2
TOTAL  10  17  27

 

Baca Juga : Memperkuat Inisiatif Kemitraan Multipihak di Indonesia untuk Agenda 2030

Sumber: kurikulum dan modul pelatihan pengembangan kepemimpinan dan profesi, 2021

Kertas Kebijakan 3: Penguatan Partisipasi Publik untuk Mendukung Penciptaan Green Jobs dalam Kerangka Kebijakan Low Carbon Development di Indonesia

Green jobs atau lapangan kerja hijau merupakan konsekuensi masa depan dari upaya transformasi pembangunan rendah karbon. Lapangan kerja hijau ini juga merupakan kata kunci dalam pengembangan ekonomi hijau (green economy) karena perkembangan ekonomi hijau akan melahirkan berbagai peluang kerja yang lebih berkelanjutan. Sebaliknya, dalam satu dekade ke depan, ekonomi yang tidak ramah lingkungan akan cenderung menjadi usang dan ditinggalkan. Hal ini akan terjadi jika upaya penguatan kebijakan pembangunan rendah karbon berhasil dilaksanakan seiring dengan menguatnya komitmen para pihak di tingkat global dalam penanganan perubahan iklim.

Diperlukan keseriusan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyukseskan penciptaan lapangan kerja green jobs dengan mengembangkan pembangunan rendah karbon. Oleh karena itu, IAP2 Indonesia telah merumuskan kertas kebijakan dengan judul “Penguatan Partisipasi Publik untuk Mendukung Penciptaan Green Jobs dalam Kerangka Kebijakan Low Carbon Development di Indonesia” sebagai media advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan rendah karbon Kertas Kebijakan tersebut dapat diunduh pada tautan berikut.

Kertas Kebijakan 2: Penguatan Partisipasi Publik untuk Mendukung Transparansi dalam Kebijakan Low Carbon Development di Indonesia

Pembangunan rendah karbon sudah menjadi arus baru dalam pendekatan pembangunan dewasa ini. Pembangunan rendah karbon ini bukan saja merupakan upaya untuk menangani tantangan perubahan iklim, melainkan juga sebagai semangat untuk melakukan transformasi pembangunan ke arah yang berkelanjutan. Pembangunan dengan pendekatan business as usual terbukti telah membawa dampak negatif secara sosial dan lingkungan hidup, serta tidak mendukung keberlanjutan. Jika business as usual ini tetap dilanjutkan, maka daya dukung lingkungan akan terus menurun dan mengancam pertumbuhan ekonomi dan kelangsungan hidup kita di planet ini.

Karena itu, transformasi kebijakan pembangunan rendah karbon adalah pilihan satu-satunya untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ke depan. Transparansi merupakan aspek penting dalam pembangunan rendah karbon ini, sesuai dengan kerangka ETF (Enhanced Transparancy Framework) dalam Kesepakatan Paris tahun 2015. Mengingat pentingnya transparansi ini, kertas kebijakan edisi kedua ini akan memberikan sejumlah rekomendasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan. Kertas Kebijakan 2 dapat diunduh pada tautan berikut.

Laporan Keberlanjutan IAP2 Indonesia Tahun 2020

Laporan Keberlanjutan IAP2 Indonesia Tahun 2020

Laporan ini merupakan laporan yang dibuat dengan berpedoman pada Standar Laporan Keberlanjutan dari Global Reporting Initiative (GRI). Laporan keberlanjutan periode 1 Januari hingga 31 Desember 2020 ini menyajikan informasi profil organisasi dan isu keberlanjutan dengan topik spesifik yang dinilai sangat berdampak kepada publik.

Dalam menyusun isi laporan ini, IAP2 Indonesia mengedepankan empat prinsip  yaitu keterlibatan pemangku kepentingan; konteks keberlanjutan; materialitas; dan kelengkapan. Langkah-langkah yang diambil dalam proses penyusunan adalah dengan mengidentifikasi topik spesifik yang signifikan bagi para stakeholder dan organisasi. Topik yang dipilih juga sekaligus memberikan dampak sosial yang sangat signifikan. #SahabatPartisipasi bisa mengunduh Laporan Keberlanjutan IAP2 Indonesia Tahun 2020 dengan klik tautan berikut.