Author: Pundarika Vidya Andika

Pentingnya ESG dan Stakeholder Capitalism bagi Perusahaan

IAP2 Indonesia – Saat ini di dalam dunia korporat telah terjadi pergeseran dari shareholder primacy ke stakeholder capitalism. Stakeholder capitalism bukanlah konsep baru, melainkan sebuah konsep yang dibangkitkan kembali.

Baca Juga : Kemitraan Multi-Pihak Pada Proyek Peta Peluang Investasi

Mengapa Stakeholder Capitalism diperlukan?

Stakeholder Capitalism merupakan pendekatan manajemen di mana perusahaan berfokus pada melayani kepentingan semua pemangku kepentingannya, termasuk pelanggan, pemasok, pekerja, pemegang saham, komunitas lokal, dan masyarakat secara keseluruhan. Sampai batas tertentu, pendekatan ini, yang awalnya diperkenalkan pada tahun 1932, telah dihidupkan kembali karena meningkatnya pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan besar karena pengabaian mereka terhadap pemangku kepentingan, pekerja, dan lingkungan demi memperkaya pemegang saham dan eksekutif.

Sumber : Stakeholder capitalism, shareholder capitalism and state capitalism | World Economic Forum (weforum.org)

Mengapa Stakeholder Capitalism dapat memberikan manfaat bagi perushaana? Jadi menurut Peter Vanham, World Economic Forum bahwa perusahaan yang menerapkan Stakeholder Capitalism akan membangun kesetaraan yang sama pada seluruh pemangku kepentingan, lalu meningkatkan kesejahteraan manusia, dan juga memfokuskan pada penciptaan nilai yang berjangka panjang.

Baca Juga : Diskon Batu Bara Rusia: Bagaimana dengan Indonesia? 

Mengapa ESG diperlukan pada Stakeholder Capitalism?

Kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG/Environmental, social, and governance) adalah seperangkat standar untuk perilaku perusahaan yang digunakan investor yang bertanggung jawab secara sosial untuk mengevaluasi kemungkinan investasi. Kriteria lingkungan mengevaluasi bagaimana perusahaan melindungi lingkungan, khususnya praktik perusahaan terkait perubahan iklim.

Baca Juga : Kemitraan Parlemen Kuat, Penanganan Perubahan Iklim Giat 

Situasi yang sering dihadapi perusahaan yaitu ada sejumlah besar tekanan dari investor institusional top dunia untuk membawa kembali ideologi kapitalisme pemangku kepentingan. Mereka sekarang memahami bahwa investasi pasif mereka adalah modal jangka panjang, dan bahwa kendaraan indeks konvensional tidak lagi memungkinkan mereka untuk menjauhkan diri dari masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola tertentu. Sejak epidemi Covid 19, ESG telah mewakili manajemen risiko yang baik dan perspektif jangka panjang, dua dari masalah utama yang dihadapi para pemimpin bisnis saat ini. Sehingga perusahaan mulai menyadari bahwa mengevaluasi ancaman dan peluang terkait ESG adalah hal yang baik untuk bisnis mereka.

Sumber: Stakeholder capitalism gains traction as companies commit to new ESG metrics | S&P Global Market Intelligence (spglobal.com)

IAP2 memiliki spektrum partisipasi publik yang dapat meningkatkan keterlibatan maupun partisipasi para pemangku kepentingan berdasarkan karakteristiknya. Bahwa stakeholder capitalism akan memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan, tetap konsep tersebuti belum memperhatikan dampak yang berkelanjutan. Sehingga diperlukan penerapan ESG untuk menambah nilai bagi 5P (Planet, People, Property, Peace, Partnership) dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Bagaimana menurut sahabat partisipasi? Menurut kalian seberapa besar keterkaitan ESG terhadap Stakeholder Capitalism? Tuliskan tanggapanmu di bawah kolom komentar ya!

Kemitraan Multi-Pihak Pada Proyek Peta Peluang Investasi

IAP2 Indonesia – Proses Proyek Peta Peluang Investasi yang kompleks dan komprehensif memerlukan keterlibatan antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan investasi berkelanjutan.

IAP2 Indonesia sebagai Narasumber pada Rapat Proyek PPI

Sumber : Dokumentasi pribadi, 2022

Pada tanggal 25 Juli 2022, Pak Aldi Muhammad Alizar diundang sebagai narasumber pada Rapat Pengayaan Aspek Berkelanjutan dalam Penyusunan Proyek Peta Peluang Investasi (PPI) Tahun Anggaran 2022. Materi yang disampaikan Pak Aldi adalah stakeholder capitalism dan kemitraan multipihak dalam proses penyusunan PPI. Acara tersebut dihadiri dari berbagai instansi seperti pemerintah, akademisi, swasta, dan NGO/CSO. Proyek tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga konsep KMP dapat menjadi solusi yang tepat untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi tindakan para pemangku kepentingan

Baca Juga : Partisipasi Publik Dalam Perkembangan Ekonomi Digital 

Peta Peluang Investasi dalam Mendukung Investasi Berkelanjutan

Sumber : Dokumentasi pribadi, 2022

Pada tahun 2021 Kementerian Investasi/BKPM melaksanakan penyusunan Peta Peluang Investasi (PPI) untuk mendorong pemerataan pembangunan yang berdaya saing. BKPM telah menyusun dokumen pra studi kelayakan (prefeasibility study) untuk 47 proyek dari 33 provinsi di Indonesia. Latar belakang proyek ini berawal dari sulitnya investor menemukan lahan yang strategis (clean, clear, dan ditunjang oleh infrastruktur). Sehingga dengan adanya proyek ini maka terwujudnya investasi yang berkelanjutan seperti: lokasi proyek potensial, aspek keuangan, aspek hukum dan administrative, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, aspek teknis hingga manajemen risiko.

Baca Juga : Diskon Batu Bara Rusia: Bagaimana dengan Indonesia? 

Pentingnya Kemitraan Multi-Pihak dalam Proses PPI

Sumber : Dokumentasi pribadi, 2022

Proses penyusunan PPI cukup kompleks dan komprehensif sehingga diperlukan sebuah instrumen yang tepat. Instrumen Kemitraan Multi – Pihak (KMP) menjadi solusi yang tepat dalam memecahkan masalah tersebut. KMP memiliki manfaat yang dapat menciptakan solusi berkelanjutan, hal tersebut dikarenakan sifatnya yang memaksimalkan demokrasi dari setiap pemangku kepentingan. Lalu bagaimana KMP dapat mempercepat proses penyusunan PPI? Berdasarkan panduan KMP oleh Bappenas (2018) bahwa KMP dapat: 1) Membangun dialog yang intensif antar pemangku kepentingan; 2) Menggabungkan sumber daya dari berbagai sektor; 3) Membangun inovasi melalui pendekatan yang berkelanjutan; 4) Adanya transfer pengetahuan antar – sektor. Oleh karena itu diharapkan pemaparan KMP oleh Pak Aldi Muhammad Alizar pada rapat tersebut dapat meningkatkan awareness maupun ilmu tentang KMP.

Baca Juga :  Kemitraan Parlemen Kuat, Penanganan Perubahan Iklim Giat 

Proses penyusunan PPI memerlukan jumlah sumber daya dan kapasitas kelembagaan yang cukup besar. Selain itu proyek PPI berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang artinya akan melibatkan 5P (Planet, People, Prosperity, Peace, dan Partnership). Sehingga KMP menjadi solusi yang tepat dalam keberjalanan prosesnya. Bagaimana tanggapan sahabat partisipasi terhadap proyek PPI yang dijalankan oleh BKPM ? Apa saja yang harus diperhatikan dalam proyek tersebut? Tuliskan tanggapanmu di kolom komentar ya!

Memelihara Kolaborasi IAP2 Indonesia Bersama KemenPAN RB

IAP2 Indonesia – IAP2 Indonesia memelihara kolaborasi dengan kemenPAN RB untuk mendukung pelayanan publik yang lebih partisipatif

Kolaborasi IAP2 Indonesia dengan KemenPAN RB

Sumber Gambar: https://teambuilding.co.id/insight/pentingnya-kerjasama-yang-baik-dalam-tim/

Pada hari selasa, 7 Juni 2022 – Pihak dari Keasdepan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat KemenPAN RB menghadiri diskusi bersama  IAP2 Indonesia di kantor IAP2 Indonesia. Pada diskusi tersebut IAP2 dihadiri oleh pak Aldi – Chair IAP2 Indonesia, Pak Yusdi usman – board IAP2 Indonesia, dan Pundarika Vidya – senior executive, sedangkan Keasdepan PPM dihadiri oleh Pak Insan Fahmi, S.T ., M.M, Pak Teguh Budi Santoso, S.Sos, Pak Junaidi Sinaga S.I.P., Pak Edwin Fauzi Irmandini, S.AP., dan Ibu Vilda Adhania Sari, S.AP. Kolaborasi IAP2 Indonesia dengan KemenPAN RB merupakan bagian dari pengwujudan core values IAP2 nomor 6 dan 7 yaitu mengkomunikasikan untuk menerapkan cara partisipasi publik yang lebih baik. Selain itu kolaborasi ini bertujuan untuk sharing knowledge dan membekali ilmu partisipasi publik untuk diterapkan di program – program KemenPAN RB.

Baca Juga : Kenaikan Harga Masuk Candi Borobudur Menuai Pro – Kontra

Latar belakang terbentuknya Keasdepan PPM dikarenakan Deputi Bidang Pelayanan Publik melakukan perubahan pada SOTK KemenPAN RB dengan basis focus. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong pelayanan publik yang prima melalui pelibatan dan penguatan partisipasi masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan peran IAP2 Indonesia untuk membekali ilmu partisipasi publik maupun ikut serta dalam proses pelaksanaan program KemenPAN RB.

Baca Juga : Siap Mengambil Peran dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik

Dari Keasdepan PPM KemenPAN RB menyampaikan bahwa paradigma pelayanan publik sebelumnya hanya satu arah dan peran masyarakat hanya sampai pelaporan saja. Sehingga saat ini terbentuknya paradigma baru yaitu Citizen Centric Public Service Design, artinya melibatkan masyarakat sepenuhnya dalam proses pelayanan publik agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menyukseskan paradigma baru, Keasdepan PPM KemenPAN RB meluncurkan beberapa program yaitu SKP (Survei Kepuasan Masyarakat), FKP (Forum Konsultasi Publik), GIM (Gerakan Indonesia Melayani), dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Papua dan Papua Barat. Program – program tersebut diperlukan kolaborasi dengan IAP2 Indonesia yaitu menerapkan spektrum dan core values partisipasi publik IAP2 agar masyarakat puas terhadap pelayanan publik, sesuai dengan harapan masyarakat, sesuai kebutuhan masyarakat, dan terbentuknya masyarakat yang berdaya guna.

Baca Juga : Menilik Sisi Lain Penilaian ESG: Apa Benar Menjadi Solusi?

Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Partisipatif

Sumber : https://www.instagram.com/p/CeiPBWnlZIb/

Harapan dari KemenPAN RB adalah mewujudkan pelayanan publik yang lebih partisipatif sehingga terwujudnya Indonesia yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Tentu hal tersebut menjadi tantangan bersama dan diperlukan kolaborasi yang berkelanjutan. IAP2 Indonesia sebagai lembaga pertama di Asia Tenggara yang berkomitmen dalam memajukan praktik partisipasi publik. Sehingga kedepannya IAP2 Indonesia akan berkolaborasi dengan KemenPAN RB dalam proses praktik pelayanan publik yang partisipatif.

Kegiatan KonsoIidasi Koalisi Generasi Hijau

Kegiatan konsolidasi Koalisi Generasi Hijau untuk membahas penataan kelembagaan hingga merumuskan rencana aktivitas kedepannya untuk mewujudkan ekonomi hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tentang Kegiatan Konsolidasi Koalisi Generasi Hijau

Konsolidasi Koalisi Generasi Hijau diadakan selama 2 hari pada tanggal 21 – 22 Januari 2022 yang dihadiri 15 peserta dari berbagai organisasi. Organisasi yang hadir terdiri dari Kegiatan tersebut terdiri FITRA, CORE Indonesia, Waste4Change, METI, RIB, IPI, IRID, AMF, WRI, dan GIZ. Tujuan dari diskusi ini untuk menetapkan arah koalisi generasi hijau hingga merumuskan program – program yang mendorong ekonomi hijau dengan menerapkan 5 prinsip dasar green economy.

 

sumber : dokumentasi, 2022

 

Antusias Peserta dalam Forum Group Discussion

Forum Group Discussion terdiri dari 3 sesi, pada sesi 1 yang dimoderisasi oleh Pak Yusdi – CEO Rumah Berkelanjutan membahas penataan kelembagaan. Sesi 1 ini peserta sangat antusias dalam memberikan input tentang isu dan fungsi dan hal tersebut nantinya akan diturunkan menjadi bentuk, Visi dan Misi, dan struktur Koalisi Generasi Hijau. Isu yang di highlight dari masukkan peserta adalah sirkulasi ekonomi, green economy, pembangunan berkelanjutan, PRK, dan capacity building. Dalam pembahasan tersebut disimpulkan bahwa bentuk koalisi generasi hijau sebagai perkumpulan yang legal tetapi tidak berbadan hukum, hal tersebut didukung dengan adanya perwakilan atau host dalam keberjalanan kegiatan sehingga mekanismenya lebih ke agregasi. Selanjutnya pembahasan diskusi sesi 2 secara rinci adalah pendanaan mitra pembangunan. Pada diskusi ini dipimpin oleh Pak Thres dan Bu Dinna untuk memaparkan tentang rencana pemetaan pendanaan koalisi generasi hijau kedepannya. Pada sesi ini cukup singkat tetapi substansi yang dipaparkan dan didiskusikan sangat padat dan jelas. 

sumber : dokumentasi, 2022

Sehingga langsung dilanjutkan ke sesi 3 yang dipimpin oleh Pak Aldi – Chair IAP2 Indonesia dalam memimpin diskusi pemetaan multistakeholder, pada sesi ini setiap peserta diminta untuk memetakan stakeholder yang menjadi mitra organisasi peserta. Setelah itu Pak Aldi meminta setiap peserta menjelaskan hasil pemetaan stakeholder dan mempertimbangkan yang dapat dijadikan mitra kedepannya.

sumber : https://www.instagram.com/gh_generasihijau/

Tidak hanya selesai sampai sesi 3 saja, acara diskusi dilanjutkan untuk membahas rencana aktivitas kedepannya dalam waktu dekat. Perencanaan aktivitas disusun secara sistematis dan diperinci agar dapat dinilai dengan indikator yang jelas. Setiap peserta aktif memberikan masukkan sehingga keberjalanan diskusi berjalan dengan lancar.

Baca Juga : Memelihara Rajutan Kolaborasi IAP2 Indonesia dengan BKSAP

Harapan IAP2 Indonesia untuk Koalisi Generasi Hijau

Pak Aldi Muhammad Alizar – Chair IAP2 Indonesia berharap IAP2 Indonesia dapat mendukung kualitas praktik partisipasi publik dan kolaborasi antar mitra.  Sehingga mendukung visi misi Koalisi Generasi Hijau yaitu mewujudkan ekonomi hijau yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

“Mengenal Arnstein’s Ladder dalam Menata Partisipasi Publik”

IAP2 Indonesia – Pada Arnstein’s Ladder of Citizen Participation menggambarkan level partisipasi publik yang terdiri dari 8 tingkat. Simak artikel berikut untuk mengetahui lebih lanjut.

Mengenal Lebih Jauh Arnstein’s Ladder

Berdasarkan jurnal A Ladder of Citizen Participation by Sherry R. Arnstein  tahun 1969, Arnstein menjelaskan bahwa, “partisipasi masyarakat berdasarkan kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, dan sejauh mana kekuasaan warga negara dalam menentukan rencana dan program.” Oleh karena itu Arnstein membuat model tangga partisipasi publik dan secara umum terdapat tiga derajat partisipasi masyarakat yaitu :

  1. Tidak Partisipatif (Non-Participation) terdiri dari manipulation dan terapi therapy.
  2. Derajat Semu (Degrees of Tokenism) terdiri dari information, consultation, dan placation.
  3. Kekuatan masyarakat (Degrees of Citizen Powers) terdiri dari partnership, delegated power, dan citizen control.

Sumber foto : citizenshandbook

Makna Level Partisipasi Publik pada Tangga Partisipasi

Pada sub bagian ini kita akan menaiki tangga partisipasi milik Arnsteins untuk mengetahui lebih lanjut maknanya. Berikut penjelasan makna dari setiap level partisipasi (Arnstein’s Ladder, 1969) :

  1. Manipulation

Di level ini publik tidak dilibatkan dikarenakan sudah terpilihnya sejumlah orang sebagai wakil dari publik. Sehingga publik tidak akan mengetahui sama sekali tentang informasi keputusan tersebut. Hal tersebut pernah terjadi di Indonesia saat masa orde baru, dimana keputusan sepenuhnya diambil oleh pemerintah.

2. Therapy

Pada level ini publik mulai dilibatkan tetapi hanya dapat mendengarkan informasi keputusan tersebut. Contoh kasus di negara Korea Utara yaitu masyarakat tidak memiliki kebebasan dan hanya mendengarkan informasi.

3. Informing

Saat mulai masuk level informing otoritas berkuasa tidak menghalangi partisipasi tetapi tidak mengeksekusi aspirasi publik. Pada level ini otoritas berkuasa hanya berkomunikasi searah atau hanya memberi tahu informasi yang akan dan sudah dilaksanakkan.

Baca Juga : ‘Don’t Look Up’ Menyadarkan Kita Pentingnya Partisipasi Publik

4. Consultation

Untuk level ini sudah adanya diskusi dengan banyak elemen tetapi yang berkuasa menentukan apakah saran dan kritik publik akan digunakan. Contoh kasusnya yaitu forum diskusi perumusan kebijakan yang diadakan pemerintah dengan mengundang berbagai stakeholder.

5. Placation

Selanjutnya pada level placation, pihak yang berkuasa hanya berjanji untuk melaksanakkan aspirasi publik tetapi diam – diam menjalankan rencana semula.

6. Partnership

Lalu pada level partnership telah mencapai citizen power, sehingga pada level ini terbentuknya kerjasama multipihak dalam merumuskan atau melaksanakkan kebijakan dan program. Contoh kasusnya yaitu IAP2 Indonesia bekerjasama dengan pentahelix stakeholder dalam membangun forum diskusi, research, dan lainnya.

7. Delegation

Naik ke level delegation dimana masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat keputusan. Sehingga peran publik untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka.

8. Citizen Control

Dan untuk level tertinggi yaitu Citizen Control, dimana publik yang lebih mendominasi dan peran publik hingga mengevaluasi kinerja mereka. Menurut Arnstein jika partisipasi berada pada level ini maka terbentuknya partisipasi publik ideal. Tetapi kenyataannya masyarakat yang terlalu berpartisipasi malah menghambat kinerja pembangunan loh! hal tersebut terjadi di Australia dan sudah dijelaskan pada artikel “Kylie Cochrane : Public Participation, Community Outrage, and Water Security.”

Sumber foto : Instagram IAP2 

Dari konsep Arnstein’s Ladder memudahkan kita untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi di Indonesia saat ini. Meskipun saat ini Indonesia terbuka dalam menyampaikan aspirasi dan pemerintah menerapkan transparansi. Tetapi nyatanya masih ada pihak yang dirugikan dan tidak dapat menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu IAP2 Indonesia hadir sebagai organisasi yang memajukan dan memperluas partisipasi publik. Mari kita tingkatkan level partisipasi publik dengan bergabung menjadi member IAP2 Indonesia dengan daftar pada link berikut, link.

‘Don’t Look Up’ Menyadarkan Kita Pentingnya Partisipasi Publik

IAP2 Indonesia – Pada film ‘Don’t Look Up’ menyadarkan kita betapa pentingnya partisipasi publik dalam mengambil sebuah keputusan. Simak artikel berikut untuk mengetahui lebih lanjut.

Ringkasan Film Don’t Look Up

Pada top 10 Netflix Movies di Indonesia, film Don’t Look Up berhasil merebut peringkat satu. Hal tersebut menarik perhatian karena dibintangi para pemain Academy Awards seperti Leonardo Dicaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Timothee Chalamet, Tyler Perry, dan Mark Rylance. Film dengan genre Sci – Fi ini menceritakan tentang sebuah komet yang dapat menghancurkan Bumi dan makhluk hidup akan musnah. Alur cerita berawal dari Kate seorang mahasiswa pascasarjana astronomi dan profesornya Dr. Randall Mindy yang menemukan sebuah komet akan menghancurkan Bumi dalam waktu 6 bulan 14 hari. Mereka bersama Dr. Oglethorpe berusaha untuk mengingatkan pemerintah dan media untuk segera mengambil keputusan untuk menghadapi komet tersebut, tetapi hal tersebut tidak dianggap serius. Hal tersebut semakin memburuk ketika pemilik perusahaan teknologi BASH mengambil keputusan sepenuhnya untuk kepentingan beberapa pihak dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Ternyata keputusan tersebut mengakibatkan kehancuran dan merugikan seluruh makhluk hidup.

Sumber foto : Netflix

Makna Komet di Film Don’t Look Up

Adam McKay penulis cerita Don’t Look Up menyampaikan bahwa komet merupakan perumpamaan sebuah global issues seperti climate change, new viruses, global war, dan isu lainnya. Pada film ditunjukkan bagaimana pemerintah dan pihak lainnya mengambil keputusan secara sepihak untuk kepentingan pribadi, walaupun Kate dan Dr. Mindy sudah berusaha menyampaikan sebuah solusi untuk segera dilakukan, tetapi tanpa dukungan pemerintah dan masyarakat hal tersebut tidak dapat dilakukan. Film tersebut menyadarkan kita terhadap situasi saat ini yaitu masih adanya pihak yang merusak lingkungan dan merugikan pihak lain demi kepentingan pribadi. Film tersebut memberikan gambaran ketika masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang tidak peduli terhadap global issues yang akhirnya menghancurkan kehidupan alam semesta.

Sumber foto : youtube

Kekuatan Media dan Kebiasaan Masyarakat

Di film tersebut juga menyindir kebiasaan masyarakat yang hanya tertarik dengan infotainment. Menjadi hal menarik ketika adegan salah satu pegawai NASA menunjukkan grafik jumlah penonton sangat tinggi pada berita skandal selebriti dibandingkan berita komet tersebut. Pada film juga memberitahu bagaimana kekuatan media dapat menggiring opini publik, dan ditunjukkan melalui adegan ketika pesan yang disampaikan Kate tidak tersampaikan dengan baik. Sangat menarik bukan bagaimana isu yang sebenarnya sangat penting dikalahkan dengan isu kehidupan selebriti. Menurut kalian apakah hal tersebut juga terjadi di Indonesia?

Sumber foto : youtube

Baca Juga : Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi

Join IAP2 Indonesia untuk Mendukung Partisipasi Publik

Dengan berpartisipasi kamu dapat mendukung pembangunan inklusif dan berkeadilan loh. IAP2 Indonesia hadir sebagai organisasi yang bertujuan untuk memperluas dan memajukan praktik partisipasi publik.

Kamu bisa menjadi member dengan mendaftar pada link berikut, klik link. Mari kita belajar dari film Don’t Look Up untuk mulai aktif berpartisipasi dan peduli terhadap isu pembangunan. Kami tunggu partisipasi kamu ya menjadi member IAP2 Indonesia!

Pentingnya Partisipasi untuk Cegah Stunting

Pentingnya Partisipasi untuk Cegah Stunting

Khusnul Khotimah – relawan cegah stunting sebagai pembicara pada webinar refleksi akhir tahun IAP2 Indonesia. Beliau memaparkan materi tentang cegah stunting dengan pendekatan PUG.

Apa itu Stunting (Anak Kerdil)?

Stunting adalah kondisi balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umurnya (Kemenkes RI, 2018). Penyebab langsung stunting menurut Bappenas (2018) terdiri dari asupan gizi dan status kesehatan. Sedangkan penyebab tidak langsung adalah aspek ketahanan pangan, lingkungan sosial, lingkungan kesehatan, dan lingkungan permukiman. Dijelaskan oleh Mbak Khusnul bahwa terdapat proses penyebab stunting yaitu dimulai dari masalah seperti kemiskinan, urbanisasi, globalisasi, dan lainnya. Hal tersebut disebabkan kurangnya komitmen politis dan kebijakan pelaksanaan aksi hingga kapasitas untuk implementasinya.

Pentingnya Partisipasi untuk Cegah Stunting1

Sumber : https://www.kominfo.go.id/profil

Apa saja Dampak Stunting?

Stunting memberikan dampak pada kecerdasan, memicu penyakit, dan menurunkan produktivitas. Tentunya hal tersebut berdampak jangka panjang hingga dewasa seperti meningkatkan risiko penyakit diabetes, obesitas, stroke, dan penyakit jantung. Ternyata dampak stunting tidak hanya pada kesehatan saja loh! Mba Khusnul menyampaikan bahwa stunting juga mempengaruhi ekonomi negara seperti: potensi kerugian ekonomi 2-3% GDP (Worldbank, 2016), berkurangnya pendapatan pekerja hingga 20%, semakin meningkatnya generasi kemiskinan, dan penurunan PDB (TNP2K, 2017).

Baca Juga : Keterlibatan Masyarakat Pada Pelayanan Publik SP4N-LAPOR!

Relawan Cegah Stunting Kota Bandung

Ranting (Relawan Cegah Stunting Kota Bandung) adalah sebuah komunitas yang mencegah dan menurunkan angka stunting di Kota Bandung. Ranting merupakan salah satu upaya FBS (Forum Bandung Sehat) untuk membantu mengakselerasi pembangunan kota. Tujuannya akselerator upaya penurunan stunting di Kota Bandung, pendamping forum kecamatan dan kelurahan, dan pelaksana program. Selanjutnya Mbak Khusnul menyampaikan value proposition dari Ranting pada gambar di bawah.

Pentingnya Partisipasi untuk Cegah Stunting2

sumber : https://www.instagram.com/forumbandungsehat/?hl=en

Strategi PUG untuk Menurunkan Angka Stunting

Sehingga untuk mencegah peningkatan angka stunting diperlukan strategi yang tepat dan salah satunya dengan pendekatan PUG. Secara singkat PUG (Pengarusutamaan Gender) merupakan strategi pembangunan untuk menurunkan kesenjangan gender, salah satunya adalah meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan. Mba Khusnul menyampaikan bahwa terdapat 7 prasyarat PUG yang terdiri dari komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilih, alat analisis, dan partisipasi. Selanjutnya dijelaskan bahwa prasyarat disebut sudah diterapkan dalam strategi daerah untuk penurunan stunting. 

Pentingnya Partisipasi untuk Cegah Stunting3

Sumber : https://stunting.go.id/stranas-p2k/

Selanjutnya Mba Khusnul menyampaikan bahwa tahap partisipasi pada prasyarat PUG merupakan kunci utama untuk menurunkan angka stunting, sehingga diharapkan masyarakat memiliki kesadaran dan kesiapan untuk terlibat dalam cegah stunting.

Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi

Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi

Muhammad Farhan – Anggota DPR RI hadir sebagai pembicara pada acara webinar IAP2 Indonesia bertajuk “Refleksi Akhir Tahun Terhadap Partisipasi Publik”, beliau memaparkan materi terkait partisipasi publik dalam proses legislasi.

Pentingnya Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi

Pak Muhammad Farhan menyampaikan bahwa partisipasi publik merupakan kunci terciptanya good governance, karena proses pembentukan kebijakan publik dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat, organisasi, dan stakeholder lainnya. Sehingga hal tersebut dapat membentuk UU yang mengakomodir aspirasi dan partisipasi masyarakat yang belum terpenuhi. Menjadi hal terpenting dalam substansi UU harus tertuju untuk kepentingan masyarakat luas sehingga harus demokratis, aspiratif, dan partisipatif.

Selanjutnya dijelaskan oleh beliau dasar hukum dalam proses partisipasi publik di legislasi yaitu UU No. 12/2012 tentang Pembentukan Perundangan – undangan dan Peraturan DPR No.1/2020 tentang Tata Tertib pada BAB XIII – Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat. Secara singkat aturan tersebut menjelaskan bahwa setiap penyusunan undang – undang didasarkan atas aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Open Parliament Indonesia (OPI) dan Partisipasi Publik

Sehingga untuk mewujudkan lembaga legislatif yang representative, terbuka, transparan, partisipatif, inklusif, dan akuntabel, DPR RI menginisiasi OPI (Open Parliament Indonesia). Hal tersebut menjadi hulu bagi parlemen dan masyarakat untuk berkolaborasi dan berpartisipasi dalam proses legislasi serta meningkatkan akses dan keterbukaan informasi publik. Selain itu OPI mengutamakan proses ko – kreasi antara parlemen dengan berbagai stakeholder untuk menuju parlemen yang modern.

OpenParliament.ID
Sumber : https://openparliament.id

Selama keberjalanan OPI terdapat kesulitan dan tantangan yang harus dihadapi oleh DPR RI, hal tersebut dilampirkan dari hasil survei Peta Jalan OPI 2020 – 2024 yang dilakukan pada Juli – Agustus 2020, bahwa masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses informasi legislasi secara online dan lengkap dikarenakan lemahnya literasi digital informasi di masyarakat, masih adanya informasi asimetris antar masyarakat dan parlemen, dan terbatasnya partisipasi masyarakat dalam forum seperti RDPU.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukannya ruang partisipasi dialog di luar mekanisme yang sudah ada untuk menjangkau berbagai stakeholder, agar forum – forum tersebut dapat dimanfaatkan parlemen untuk mengetahui isu – isu krusial di masyarakat serta membangun gain public trust. Menurut Pak Farhan membangun gain public trust bukanlah hal yang mudah, tetapi hal tersebut menjadi kunci utama dalam menjangkau partisipasi publik.

Baca Juga : Webinar Refleksi Akhir Tahun Terhadap Partisipasi Publik

Parlemen Modern dan Transparan

Poin terakhir yang disampaikan oleh Pak Farhan adalah parlemen yang modern dengan menerapkan transparansi, karena sudah menjadi tugas DPR untuk menyajikan seluruh informasi publik, melakukan sosialisasi dan promosi platform aplikasi/situs DPR RI, dan kerjasama dengan stakeholder lain untuk menjangkau masyarakat luas untuk mempromosikan platform – platform tersebut. Di sisi lain, bahwa political will DPR tetap menjadi kunci partisipasi masyarakat dalam proses legislasi agar terwujudnya good governance.

Materi yang dipaparkan oleh Pak Farhan menyadarkan kita bahwa peran kita sangat penting dalam proses legislasi untuk mewujudkan good governance, jangan sampai kita hanya sekedar berpartisipasi saat Pemilu saja. Oleh karena itu mari kita mulai berpartisipasi untuk membangun Indonesia yang inklusif dan berkeadilan dengan bergabung menjadi member IAP2 Indonesia, kamu bisa daftar pada link berikut, Kami tunggu partisipasi kamu untuk membangun Indonesia yang lebih baik!

Webinar Refleksi Akhir Tahun Terhadap Partisipasi Publik

Webinar Refleksi Akhir Tahun Terhadap Partisipasi Publik

IAP2 Indonesia mengadakan webinar bertajuk “Refleksi Akhir Tahun Terhadap Partisipasi Publik” sebagai bentuk pencapaian IAP2 Indonesia selama tahun 2021 dalam mewujudkan praktik partisipasi publik.

Pembicara dari Berbagai Sektor dalam Mendukung Partisipasi Publik

Webinar Refleksi Akhir Tahun Terhadap Partisipasi Publik1

Sumber : WEBINAR REFLEKSI AKHIR TAHUN TERHADAP PARTISIPASI PUBLIK IAP2

Oleh karena itu IAP2 Indonesia mengundang pembicara dari sektor pemerintah, NGO, dan CSO dalam mewujudkan partisipasi publik di ranah kontribusinya. Pembicara pertama yaitu Pak Muhammad Farhan – Anggota Komisi I dan Badan Legislasi DPR RI, beliau memaparkan materi tentang partisipasi publik dalam proses legislasi. Selanjutnya pembicara kedua yaitu Pak Idham Ibty – Ketua PKPEK (Perkumpulan untuk Kajian dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan) Yogyakarta, beliau membawakan materi tentang partisipasi publik dalam pembangunan Yogyakarta. Sedangkan untuk pembicara terakhir yaitu Bu Khusnul Khotimah – Relawan Cegah Stunting Kota Bandung memaparkan materi tentang partisipasi publik terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG). Materi yang dipaparkan oleh pembicara memberikan banyak ilmu baru dalam mendukung partisipasi publik.

 

Pencapaian IAP2 Indonesia selama Tahun 2021

Webinar Refleksi Akhir Tahun Terhadap Partisipasi Publik2

Sumber : WEBINAR REFLEKSI AKHIR TAHUN TERHADAP PARTISIPASI PUBLIK IAP2

Saat ini IAP2 Indonesia sedang mewujudkan pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif untuk menuju Indonesia Emas 2045. Sehingga Partisipasi dan kolaborasi multipihak menjadi  pilar yang kuat dan niscaya untuk menghadapi  isu tantangan pembangunan. Di tahun ini, IAP2 Indonesia  berupaya untuk menguatkan elemen-elemen  kemitraan multipihak guna menghadapi tantangan pembangunan Indonesia Emas 2045 melalui kegiatan pada gambar berikut.

Baca Juga : Tingkatkan Kewaspadaan Sosial Terhadap Pandemi COVID-19 Pada Liburan Nataru

Rencana Strategis IAP2 Indonesia 2022 – 2024

Tujuan IAP2 Indonesia sebagai organisasi terdepan dalam mempromosikan dan meningkatkan praktik partisipasi publik dalam perwujudan dan pembangunan yang berkelanjutan. Dari tujuan tersebut turun menjadi focus area dan kegiatan yaitu:

  1. Organizational excellencediwujudkan dengan kegiatan pelayanan, membangun model dan proses bisnis terkini, serta komunikasi;
  2. Advocacy practice diwujudkan dengan kegiatan advokasi, pelatihan, dan webinar;
  3. Membership management diwujudkan dengan kegiatan pelayanan anggota dan membertalk.

Pencapaian IAP2 Indonesia selama 2021 telah berhasil mendukung praktik partisipasi publik dengan melakukan kolaborasi bersama pemerintah, NGO, sektor swasta, masyarakat, media, dan akademisi. Sehingga diharapkan rencana strategis untuk tahun 2022 dapat tercapai sehingga terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan inklusif.

Tingkatkan Kewaspadaan Sosial Terhadap Pandemi COVID-19 Pada Liburan Nataru

IAP2 Indonesia – Momentum libur Natal dan Tahun Baru 2022 akan menyebabkan kerumunan dan lonjakan mobilisasi sehingga masyarakat harus waspada terhadap potensi gelombang III COVID-19.

Peran Pemerintah dalam Pencegahan COVID-19 pada Nataru 2022

Pemerintah membatalkan PPKM level 3 saat Nataru dan menggantinya dengan aturan baru yang diterbitkan oleh Mendagri, yaitu Inmendagri 66/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 pada Natal dan Tahun Baru yang berlaku sejak tanggal 24 Desember 2021 – 2 Januari 2022. Instruksi yang diberikan kepada gubernur dan bupati/walikota secara ringkas yaitu :

  1. Mengaktifkan optimalisasi fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
  2. Menerapkan dan memperketat protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment);
  3. Melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi;
  4. Memperketat arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri;
  5. Membatasi kegiatan masyarakat dan kerumunan yang berpotensi menimbulkan COVID-19.

Diperlukan Peran Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19

Selain peran pemerintah dalam mencegah klaster COVID-19, diperlukan peran masyarakat untuk mentaati prokes dan aturan pemerintah saat menyambut Nataru 2022. Perlu menghidupkan pola pikir terhadap bahayanya COVID-19 sehingga masyarakat selalu berhati – hati dan peka terhadap lingkungan sekitar. Ketua pengurus besar IDI (Ikatan Dokter Indonesia), M. Adib Khumaidi menjelaskan bahwa peran masyarakat sangat besar dalam upaya mencegah gelombang ketiga saat Nataru. Dikarenakan salah satu penyebab lonjakan kasus paling dipengaruhi oleh mobilisasi manusia dalam skala besar (CNN Indonesia, 2021).

Gambar 1. Potensi Gelombang III COVID-19 Saat Nataru

Sumber foto : suara.com

Gambar 2. Aturan Baru Pencegahan COVID-19 saat Nataru

Sumber foto : IAP2 Indonesia

Kesetiakawanan Sosial Menghadapi COVID-19

Indonesia baru saja merayakan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 2021 (20 Desember 2021), hari nasional tersebut bertujuan untuk membangun semangat persatuan, kesatuan, dan kegotongroyongan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan saat ini Virus OMICRON sudah masuk ke Indonesia, sehingga diperlukan kesetiakawanan sosial untuk mencegah cluster baru dengan menaati aturan pemerintah.

Baca Juga : Pentingnya Partisipasi Publik untuk Mewujudkan Good Governance

Meskipun PPKM level 3 tidak diadakan bukan berarti kita sudah bebas dari pandemi COVID-19, tetaplah menghidupkan pola pikir untuk waspada dan peduli terhadap lingkungan sekitar untuk mendukung pemulihan Indonesia.