Author: Pundarika Vidya Andika

“Mengenal Arnstein’s Ladder dalam Menata Partisipasi Publik”

IAP2 Indonesia – Pada Arnstein’s Ladder of Citizen Participation menggambarkan level partisipasi publik yang terdiri dari 8 tingkat. Simak artikel berikut untuk mengetahui lebih lanjut.

Mengenal Lebih Jauh Arnstein’s Ladder

Berdasarkan jurnal A Ladder of Citizen Participation by Sherry R. Arnstein  tahun 1969, Arnstein menjelaskan bahwa, “partisipasi masyarakat berdasarkan kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, dan sejauh mana kekuasaan warga negara dalam menentukan rencana dan program.” Oleh karena itu Arnstein membuat model tangga partisipasi publik dan secara umum terdapat tiga derajat partisipasi masyarakat yaitu :

  1. Tidak Partisipatif (Non-Participation) terdiri dari manipulation dan terapi therapy.
  2. Derajat Semu (Degrees of Tokenism) terdiri dari information, consultation, dan placation.
  3. Kekuatan masyarakat (Degrees of Citizen Powers) terdiri dari partnership, delegated power, dan citizen control.

Sumber foto : citizenshandbook

Makna Level Partisipasi Publik pada Tangga Partisipasi

Pada sub bagian ini kita akan menaiki tangga partisipasi milik Arnsteins untuk mengetahui lebih lanjut maknanya. Berikut penjelasan makna dari setiap level partisipasi (Arnstein’s Ladder, 1969) :

  1. Manipulation

Di level ini publik tidak dilibatkan dikarenakan sudah terpilihnya sejumlah orang sebagai wakil dari publik. Sehingga publik tidak akan mengetahui sama sekali tentang informasi keputusan tersebut. Hal tersebut pernah terjadi di Indonesia saat masa orde baru, dimana keputusan sepenuhnya diambil oleh pemerintah.

2. Therapy

Pada level ini publik mulai dilibatkan tetapi hanya dapat mendengarkan informasi keputusan tersebut. Contoh kasus di negara Korea Utara yaitu masyarakat tidak memiliki kebebasan dan hanya mendengarkan informasi.

3. Informing

Saat mulai masuk level informing otoritas berkuasa tidak menghalangi partisipasi tetapi tidak mengeksekusi aspirasi publik. Pada level ini otoritas berkuasa hanya berkomunikasi searah atau hanya memberi tahu informasi yang akan dan sudah dilaksanakkan.

Baca Juga : ‘Don’t Look Up’ Menyadarkan Kita Pentingnya Partisipasi Publik

4. Consultation

Untuk level ini sudah adanya diskusi dengan banyak elemen tetapi yang berkuasa menentukan apakah saran dan kritik publik akan digunakan. Contoh kasusnya yaitu forum diskusi perumusan kebijakan yang diadakan pemerintah dengan mengundang berbagai stakeholder.

5. Placation

Selanjutnya pada level placation, pihak yang berkuasa hanya berjanji untuk melaksanakkan aspirasi publik tetapi diam – diam menjalankan rencana semula.

6. Partnership

Lalu pada level partnership telah mencapai citizen power, sehingga pada level ini terbentuknya kerjasama multipihak dalam merumuskan atau melaksanakkan kebijakan dan program. Contoh kasusnya yaitu IAP2 Indonesia bekerjasama dengan pentahelix stakeholder dalam membangun forum diskusi, research, dan lainnya.

7. Delegation

Naik ke level delegation dimana masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat keputusan. Sehingga peran publik untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka.

8. Citizen Control

Dan untuk level tertinggi yaitu Citizen Control, dimana publik yang lebih mendominasi dan peran publik hingga mengevaluasi kinerja mereka. Menurut Arnstein jika partisipasi berada pada level ini maka terbentuknya partisipasi publik ideal. Tetapi kenyataannya masyarakat yang terlalu berpartisipasi malah menghambat kinerja pembangunan loh! hal tersebut terjadi di Australia dan sudah dijelaskan pada artikel “Kylie Cochrane : Public Participation, Community Outrage, and Water Security.”

Sumber foto : Instagram IAP2 

Dari konsep Arnstein’s Ladder memudahkan kita untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi di Indonesia saat ini. Meskipun saat ini Indonesia terbuka dalam menyampaikan aspirasi dan pemerintah menerapkan transparansi. Tetapi nyatanya masih ada pihak yang dirugikan dan tidak dapat menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu IAP2 Indonesia hadir sebagai organisasi yang memajukan dan memperluas partisipasi publik. Mari kita tingkatkan level partisipasi publik dengan bergabung menjadi member IAP2 Indonesia dengan daftar pada link berikut, link.

‘Don’t Look Up’ Menyadarkan Kita Pentingnya Partisipasi Publik

IAP2 Indonesia – Pada film ‘Don’t Look Up’ menyadarkan kita betapa pentingnya partisipasi publik dalam mengambil sebuah keputusan. Simak artikel berikut untuk mengetahui lebih lanjut.

Ringkasan Film Don’t Look Up

Pada top 10 Netflix Movies di Indonesia, film Don’t Look Up berhasil merebut peringkat satu. Hal tersebut menarik perhatian karena dibintangi para pemain Academy Awards seperti Leonardo Dicaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Timothee Chalamet, Tyler Perry, dan Mark Rylance. Film dengan genre Sci – Fi ini menceritakan tentang sebuah komet yang dapat menghancurkan Bumi dan makhluk hidup akan musnah. Alur cerita berawal dari Kate seorang mahasiswa pascasarjana astronomi dan profesornya Dr. Randall Mindy yang menemukan sebuah komet akan menghancurkan Bumi dalam waktu 6 bulan 14 hari. Mereka bersama Dr. Oglethorpe berusaha untuk mengingatkan pemerintah dan media untuk segera mengambil keputusan untuk menghadapi komet tersebut, tetapi hal tersebut tidak dianggap serius. Hal tersebut semakin memburuk ketika pemilik perusahaan teknologi BASH mengambil keputusan sepenuhnya untuk kepentingan beberapa pihak dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Ternyata keputusan tersebut mengakibatkan kehancuran dan merugikan seluruh makhluk hidup.

Sumber foto : Netflix

Makna Komet di Film Don’t Look Up

Adam McKay penulis cerita Don’t Look Up menyampaikan bahwa komet merupakan perumpamaan sebuah global issues seperti climate change, new viruses, global war, dan isu lainnya. Pada film ditunjukkan bagaimana pemerintah dan pihak lainnya mengambil keputusan secara sepihak untuk kepentingan pribadi, walaupun Kate dan Dr. Mindy sudah berusaha menyampaikan sebuah solusi untuk segera dilakukan, tetapi tanpa dukungan pemerintah dan masyarakat hal tersebut tidak dapat dilakukan. Film tersebut menyadarkan kita terhadap situasi saat ini yaitu masih adanya pihak yang merusak lingkungan dan merugikan pihak lain demi kepentingan pribadi. Film tersebut memberikan gambaran ketika masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang tidak peduli terhadap global issues yang akhirnya menghancurkan kehidupan alam semesta.

Sumber foto : youtube

Kekuatan Media dan Kebiasaan Masyarakat

Di film tersebut juga menyindir kebiasaan masyarakat yang hanya tertarik dengan infotainment. Menjadi hal menarik ketika adegan salah satu pegawai NASA menunjukkan grafik jumlah penonton sangat tinggi pada berita skandal selebriti dibandingkan berita komet tersebut. Pada film juga memberitahu bagaimana kekuatan media dapat menggiring opini publik, dan ditunjukkan melalui adegan ketika pesan yang disampaikan Kate tidak tersampaikan dengan baik. Sangat menarik bukan bagaimana isu yang sebenarnya sangat penting dikalahkan dengan isu kehidupan selebriti. Menurut kalian apakah hal tersebut juga terjadi di Indonesia?

Sumber foto : youtube

Baca Juga : Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi

Join IAP2 Indonesia untuk Mendukung Partisipasi Publik

Dengan berpartisipasi kamu dapat mendukung pembangunan inklusif dan berkeadilan loh. IAP2 Indonesia hadir sebagai organisasi yang bertujuan untuk memperluas dan memajukan praktik partisipasi publik.

Kamu bisa menjadi member dengan mendaftar pada link berikut, klik link. Mari kita belajar dari film Don’t Look Up untuk mulai aktif berpartisipasi dan peduli terhadap isu pembangunan. Kami tunggu partisipasi kamu ya menjadi member IAP2 Indonesia!

Pentingnya Partisipasi untuk Cegah Stunting

Pentingnya Partisipasi untuk Cegah Stunting

Khusnul Khotimah – relawan cegah stunting sebagai pembicara pada webinar refleksi akhir tahun IAP2 Indonesia. Beliau memaparkan materi tentang cegah stunting dengan pendekatan PUG.

Apa itu Stunting (Anak Kerdil)?

Stunting adalah kondisi balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umurnya (Kemenkes RI, 2018). Penyebab langsung stunting menurut Bappenas (2018) terdiri dari asupan gizi dan status kesehatan. Sedangkan penyebab tidak langsung adalah aspek ketahanan pangan, lingkungan sosial, lingkungan kesehatan, dan lingkungan permukiman. Dijelaskan oleh Mbak Khusnul bahwa terdapat proses penyebab stunting yaitu dimulai dari masalah seperti kemiskinan, urbanisasi, globalisasi, dan lainnya. Hal tersebut disebabkan kurangnya komitmen politis dan kebijakan pelaksanaan aksi hingga kapasitas untuk implementasinya.

Pentingnya Partisipasi untuk Cegah Stunting1

Sumber : https://www.kominfo.go.id/profil

Apa saja Dampak Stunting?

Stunting memberikan dampak pada kecerdasan, memicu penyakit, dan menurunkan produktivitas. Tentunya hal tersebut berdampak jangka panjang hingga dewasa seperti meningkatkan risiko penyakit diabetes, obesitas, stroke, dan penyakit jantung. Ternyata dampak stunting tidak hanya pada kesehatan saja loh! Mba Khusnul menyampaikan bahwa stunting juga mempengaruhi ekonomi negara seperti: potensi kerugian ekonomi 2-3% GDP (Worldbank, 2016), berkurangnya pendapatan pekerja hingga 20%, semakin meningkatnya generasi kemiskinan, dan penurunan PDB (TNP2K, 2017).

Baca Juga : Keterlibatan Masyarakat Pada Pelayanan Publik SP4N-LAPOR!

Relawan Cegah Stunting Kota Bandung

Ranting (Relawan Cegah Stunting Kota Bandung) adalah sebuah komunitas yang mencegah dan menurunkan angka stunting di Kota Bandung. Ranting merupakan salah satu upaya FBS (Forum Bandung Sehat) untuk membantu mengakselerasi pembangunan kota. Tujuannya akselerator upaya penurunan stunting di Kota Bandung, pendamping forum kecamatan dan kelurahan, dan pelaksana program. Selanjutnya Mbak Khusnul menyampaikan value proposition dari Ranting pada gambar di bawah.

Pentingnya Partisipasi untuk Cegah Stunting2

sumber : https://www.instagram.com/forumbandungsehat/?hl=en

Strategi PUG untuk Menurunkan Angka Stunting

Sehingga untuk mencegah peningkatan angka stunting diperlukan strategi yang tepat dan salah satunya dengan pendekatan PUG. Secara singkat PUG (Pengarusutamaan Gender) merupakan strategi pembangunan untuk menurunkan kesenjangan gender, salah satunya adalah meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan. Mba Khusnul menyampaikan bahwa terdapat 7 prasyarat PUG yang terdiri dari komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilih, alat analisis, dan partisipasi. Selanjutnya dijelaskan bahwa prasyarat disebut sudah diterapkan dalam strategi daerah untuk penurunan stunting. 

Pentingnya Partisipasi untuk Cegah Stunting3

Sumber : https://stunting.go.id/stranas-p2k/

Selanjutnya Mba Khusnul menyampaikan bahwa tahap partisipasi pada prasyarat PUG merupakan kunci utama untuk menurunkan angka stunting, sehingga diharapkan masyarakat memiliki kesadaran dan kesiapan untuk terlibat dalam cegah stunting.

Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi

Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi

Muhammad Farhan – Anggota DPR RI hadir sebagai pembicara pada acara webinar IAP2 Indonesia bertajuk “Refleksi Akhir Tahun Terhadap Partisipasi Publik”, beliau memaparkan materi terkait partisipasi publik dalam proses legislasi.

Pentingnya Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi

Pak Muhammad Farhan menyampaikan bahwa partisipasi publik merupakan kunci terciptanya good governance, karena proses pembentukan kebijakan publik dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat, organisasi, dan stakeholder lainnya. Sehingga hal tersebut dapat membentuk UU yang mengakomodir aspirasi dan partisipasi masyarakat yang belum terpenuhi. Menjadi hal terpenting dalam substansi UU harus tertuju untuk kepentingan masyarakat luas sehingga harus demokratis, aspiratif, dan partisipatif.

Selanjutnya dijelaskan oleh beliau dasar hukum dalam proses partisipasi publik di legislasi yaitu UU No. 12/2012 tentang Pembentukan Perundangan – undangan dan Peraturan DPR No.1/2020 tentang Tata Tertib pada BAB XIII – Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat. Secara singkat aturan tersebut menjelaskan bahwa setiap penyusunan undang – undang didasarkan atas aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Open Parliament Indonesia (OPI) dan Partisipasi Publik

Sehingga untuk mewujudkan lembaga legislatif yang representative, terbuka, transparan, partisipatif, inklusif, dan akuntabel, DPR RI menginisiasi OPI (Open Parliament Indonesia). Hal tersebut menjadi hulu bagi parlemen dan masyarakat untuk berkolaborasi dan berpartisipasi dalam proses legislasi serta meningkatkan akses dan keterbukaan informasi publik. Selain itu OPI mengutamakan proses ko – kreasi antara parlemen dengan berbagai stakeholder untuk menuju parlemen yang modern.

OpenParliament.ID
Sumber : https://openparliament.id

Selama keberjalanan OPI terdapat kesulitan dan tantangan yang harus dihadapi oleh DPR RI, hal tersebut dilampirkan dari hasil survei Peta Jalan OPI 2020 – 2024 yang dilakukan pada Juli – Agustus 2020, bahwa masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses informasi legislasi secara online dan lengkap dikarenakan lemahnya literasi digital informasi di masyarakat, masih adanya informasi asimetris antar masyarakat dan parlemen, dan terbatasnya partisipasi masyarakat dalam forum seperti RDPU.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukannya ruang partisipasi dialog di luar mekanisme yang sudah ada untuk menjangkau berbagai stakeholder, agar forum – forum tersebut dapat dimanfaatkan parlemen untuk mengetahui isu – isu krusial di masyarakat serta membangun gain public trust. Menurut Pak Farhan membangun gain public trust bukanlah hal yang mudah, tetapi hal tersebut menjadi kunci utama dalam menjangkau partisipasi publik.

Baca Juga : Webinar Refleksi Akhir Tahun Terhadap Partisipasi Publik

Parlemen Modern dan Transparan

Poin terakhir yang disampaikan oleh Pak Farhan adalah parlemen yang modern dengan menerapkan transparansi, karena sudah menjadi tugas DPR untuk menyajikan seluruh informasi publik, melakukan sosialisasi dan promosi platform aplikasi/situs DPR RI, dan kerjasama dengan stakeholder lain untuk menjangkau masyarakat luas untuk mempromosikan platform – platform tersebut. Di sisi lain, bahwa political will DPR tetap menjadi kunci partisipasi masyarakat dalam proses legislasi agar terwujudnya good governance.

Materi yang dipaparkan oleh Pak Farhan menyadarkan kita bahwa peran kita sangat penting dalam proses legislasi untuk mewujudkan good governance, jangan sampai kita hanya sekedar berpartisipasi saat Pemilu saja. Oleh karena itu mari kita mulai berpartisipasi untuk membangun Indonesia yang inklusif dan berkeadilan dengan bergabung menjadi member IAP2 Indonesia, kamu bisa daftar pada link berikut, Kami tunggu partisipasi kamu untuk membangun Indonesia yang lebih baik!

Webinar Refleksi Akhir Tahun Terhadap Partisipasi Publik

Webinar Refleksi Akhir Tahun Terhadap Partisipasi Publik

IAP2 Indonesia mengadakan webinar bertajuk “Refleksi Akhir Tahun Terhadap Partisipasi Publik” sebagai bentuk pencapaian IAP2 Indonesia selama tahun 2021 dalam mewujudkan praktik partisipasi publik.

Pembicara dari Berbagai Sektor dalam Mendukung Partisipasi Publik

Webinar Refleksi Akhir Tahun Terhadap Partisipasi Publik1

Sumber : WEBINAR REFLEKSI AKHIR TAHUN TERHADAP PARTISIPASI PUBLIK IAP2

Oleh karena itu IAP2 Indonesia mengundang pembicara dari sektor pemerintah, NGO, dan CSO dalam mewujudkan partisipasi publik di ranah kontribusinya. Pembicara pertama yaitu Pak Muhammad Farhan – Anggota Komisi I dan Badan Legislasi DPR RI, beliau memaparkan materi tentang partisipasi publik dalam proses legislasi. Selanjutnya pembicara kedua yaitu Pak Idham Ibty – Ketua PKPEK (Perkumpulan untuk Kajian dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan) Yogyakarta, beliau membawakan materi tentang partisipasi publik dalam pembangunan Yogyakarta. Sedangkan untuk pembicara terakhir yaitu Bu Khusnul Khotimah – Relawan Cegah Stunting Kota Bandung memaparkan materi tentang partisipasi publik terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG). Materi yang dipaparkan oleh pembicara memberikan banyak ilmu baru dalam mendukung partisipasi publik.

 

Pencapaian IAP2 Indonesia selama Tahun 2021

Webinar Refleksi Akhir Tahun Terhadap Partisipasi Publik2

Sumber : WEBINAR REFLEKSI AKHIR TAHUN TERHADAP PARTISIPASI PUBLIK IAP2

Saat ini IAP2 Indonesia sedang mewujudkan pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif untuk menuju Indonesia Emas 2045. Sehingga Partisipasi dan kolaborasi multipihak menjadi  pilar yang kuat dan niscaya untuk menghadapi  isu tantangan pembangunan. Di tahun ini, IAP2 Indonesia  berupaya untuk menguatkan elemen-elemen  kemitraan multipihak guna menghadapi tantangan pembangunan Indonesia Emas 2045 melalui kegiatan pada gambar berikut.

Baca Juga : Tingkatkan Kewaspadaan Sosial Terhadap Pandemi COVID-19 Pada Liburan Nataru

Rencana Strategis IAP2 Indonesia 2022 – 2024

Tujuan IAP2 Indonesia sebagai organisasi terdepan dalam mempromosikan dan meningkatkan praktik partisipasi publik dalam perwujudan dan pembangunan yang berkelanjutan. Dari tujuan tersebut turun menjadi focus area dan kegiatan yaitu:

  1. Organizational excellencediwujudkan dengan kegiatan pelayanan, membangun model dan proses bisnis terkini, serta komunikasi;
  2. Advocacy practice diwujudkan dengan kegiatan advokasi, pelatihan, dan webinar;
  3. Membership management diwujudkan dengan kegiatan pelayanan anggota dan membertalk.

Pencapaian IAP2 Indonesia selama 2021 telah berhasil mendukung praktik partisipasi publik dengan melakukan kolaborasi bersama pemerintah, NGO, sektor swasta, masyarakat, media, dan akademisi. Sehingga diharapkan rencana strategis untuk tahun 2022 dapat tercapai sehingga terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan inklusif.

Tingkatkan Kewaspadaan Sosial Terhadap Pandemi COVID-19 Pada Liburan Nataru

IAP2 Indonesia – Momentum libur Natal dan Tahun Baru 2022 akan menyebabkan kerumunan dan lonjakan mobilisasi sehingga masyarakat harus waspada terhadap potensi gelombang III COVID-19.

Peran Pemerintah dalam Pencegahan COVID-19 pada Nataru 2022

Pemerintah membatalkan PPKM level 3 saat Nataru dan menggantinya dengan aturan baru yang diterbitkan oleh Mendagri, yaitu Inmendagri 66/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 pada Natal dan Tahun Baru yang berlaku sejak tanggal 24 Desember 2021 – 2 Januari 2022. Instruksi yang diberikan kepada gubernur dan bupati/walikota secara ringkas yaitu :

  1. Mengaktifkan optimalisasi fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
  2. Menerapkan dan memperketat protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment);
  3. Melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi;
  4. Memperketat arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri;
  5. Membatasi kegiatan masyarakat dan kerumunan yang berpotensi menimbulkan COVID-19.

Diperlukan Peran Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19

Selain peran pemerintah dalam mencegah klaster COVID-19, diperlukan peran masyarakat untuk mentaati prokes dan aturan pemerintah saat menyambut Nataru 2022. Perlu menghidupkan pola pikir terhadap bahayanya COVID-19 sehingga masyarakat selalu berhati – hati dan peka terhadap lingkungan sekitar. Ketua pengurus besar IDI (Ikatan Dokter Indonesia), M. Adib Khumaidi menjelaskan bahwa peran masyarakat sangat besar dalam upaya mencegah gelombang ketiga saat Nataru. Dikarenakan salah satu penyebab lonjakan kasus paling dipengaruhi oleh mobilisasi manusia dalam skala besar (CNN Indonesia, 2021).

Gambar 1. Potensi Gelombang III COVID-19 Saat Nataru

Sumber foto : suara.com

Gambar 2. Aturan Baru Pencegahan COVID-19 saat Nataru

Sumber foto : IAP2 Indonesia

Kesetiakawanan Sosial Menghadapi COVID-19

Indonesia baru saja merayakan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 2021 (20 Desember 2021), hari nasional tersebut bertujuan untuk membangun semangat persatuan, kesatuan, dan kegotongroyongan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan saat ini Virus OMICRON sudah masuk ke Indonesia, sehingga diperlukan kesetiakawanan sosial untuk mencegah cluster baru dengan menaati aturan pemerintah.

Baca Juga : Pentingnya Partisipasi Publik untuk Mewujudkan Good Governance

Meskipun PPKM level 3 tidak diadakan bukan berarti kita sudah bebas dari pandemi COVID-19, tetaplah menghidupkan pola pikir untuk waspada dan peduli terhadap lingkungan sekitar untuk mendukung pemulihan Indonesia.

 

Pentingnya Partisipasi Publik untuk Mewujudkan Good Governance

IAP2 Indonesia – Partisipasi publik dalam perencanaan kebijakan pembangunan merupakan faktor utama dalam good governance untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Partisipasi Masyarakat Dalam Regulasi

Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan didukung oleh beberapa regulasi yaitu :

  1. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan pada pasal 96, bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam pembentukan peraturan UU.
  2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 139 (1), bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.

Berdasarkan 2 regulasi tersebut masukan masyarakat dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan forum diskusi.

Mengapa Partisipasi Masyarakat Penting Dalam Mewujudkan Good Governance?

 Menurut World Bank dan UNDP salah satu karakteristik Good Governance adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyampaikan aspirasinya. Sedangkan menurut Sad Dian Utomo (2003) terdapat 4 manfaat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Good Governance yaitu:

  1. Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik.
  2. Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat.
  3. Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif.
  4. Efisiensi sumber daya.

IAP2 Indonesia Mendukung Partisipasi Publik dalam Mewujudkan Good Governance

IAP2 Indonesia hadir sebagai organisasi non-profit yang mempromosikan dan meningkatkan praktik partisipasi publik. Berikut beberapa kegiatan IAP2 Indonesia dalam mewujudkan Good Governance.

  1. IAP2 Indonesia berkolaborasi dengan GWP SEA untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengoptimalan tata kelola air

Sumber foto : webinar IAP2 x GWP SEA

2. IAP2 Indonesia menyelenggarakan webinar tentang peran serta multipihak dalam penyerapan tenaga kerja dalam kerangka Green Recovery.

Sumber foto : Webinar peran serta multipihak dalam penyerapan tenaga kerja dalam kerangka Green Recovery.

3. IAP2 Indonesia berkolaborasi bersama Koalisi Generasi Hijau menindaklanjuti dari pembacaan nota keuangan APBN 2022 dalam upaya untuk mengenali kebijakan atau strategi dalam pemulihan ekonomi dan mengatasi dampak perubahan iklim.

Sumber foto : Webinar Koalisi Generasi Hijau 

Masih banyak Kegiatan yang sudah diadakan oleh IAP2 Indonesia dalam mewujudkan good governance dan untuk mengetahui lebih lengkapnya kamu bisa follow sosial media IAP2 Indonesia. Klik link.

Baca Juga : E-Participation untuk Meningkatkan Partisipasi Publik di Masa Pandemi COVID-19

Mewujudkan good governance diperlukan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan. oleh karena itu IAP2 Indonesia memberikan kesempatan kamu untuk memajukan praktik partisipasi publik dengan cara join member pada link berikut.

 

Artikel ini ditulis oleh Pundarika Vidya Andika

E-Participation untuk Meningkatkan Partisipasi Publik di Masa Pandemi COVID-19

E-participation menjadi solusi untuk tetap aktif berpartisipasi di masa Pandemi COVID-19, oleh karena itu artikel ini akan membahas manfaat dan bentuk kegiatan E-Participation.

Apa itu E-Participation?

E-Participation atau Electronic Participation adalah bentuk partisipasi yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan organisasi yang didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi.

4 Manfaat E-Participation dalam Meningkatkan Partisipasi Publik

E-Participation menjadi solusi terbaik dalam meningkatkan partisipasi publik di masa pandemi dikarenakan lebih mudah dan efisien. Terdapat 4 manfaat E-Participation sebagai berikut.

  1. Memudahkan kolaborasi antar stakeholder pada skala nasional hingga internasional;
  2. Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat untuk mengumpulkan input;
  3. Proses manajemen pada organisasi dan pemerintah dalam partisipasi publik lebih efisien dan efektif;
  4. Mempermudah dalam menganalisis insight dari input masyarakat (what, where, who, dan how much) pada platform partisipasi publik digital.

Bentuk – Bentuk Kegiatan E-Participation di Indonesia

Berikut bentuk – bentuk kegiatan E-Participation dalam mendukung partisipasi masyarakat.

1. Platform Digital untuk Menampung Aspirasi Masyarakat

Pemerintah Indonesia sedang menuju e-government sehingga E-Participation mulai diimplementasikan dalam menampung aspirasi masyarakat. Salah satunya adalah Program PESDUK (Pesan Singkat Penduduk) Kota Cimahi.

Sumber foto : PESDUK Kota Cimahi

2. Forum Diskusi Online

Forum diskusi online dapat diakses tanpa dibatasi ruang dan waktu untuk membahas topik yang dimoderasi oleh moderator. IAP2 Indonesia hadir sebagai organisasi non-profit yang mempromosikan dan meningkatkan praktik partisipasi publik. Selama pandemi COVID-19, IAP2 Indonesia sudah menyelenggarakan berbagai kegiatan forum diskusi online untuk mendukung partisipasi publik.

Selengkapnya bisa klik link berikut ini. Link

Sumber foto : Webinar GWP SEA x IAP2 Membahas Partisipasi pada Water Security

Baca Juga : Pentingnya Partisipasi Publik dalam Mewujudkan Target Indonesia Emas 2045

Sumber foto : Membertalk 4 Berpartisipasi dalam Pengelolaan Keuangan di Era Digital

Partisipasi publik menjadi hal penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, sehingga pandemi COVID-19 bukan halangan untuk aktif berpartisipasi. Yuk daftar member IAP2 Indonesia untuk terlibat dalam praktik partisipasi publik dengan cara mendaftar pada link berikut. Kami tunggu partisipasi kamu dalam mendukung partisipasi publik!

 

Artikel ini ditulis oleh Pundarika Vidya Andika

Partisipasi Publik yang Efektif di Tingkat Masyarakat untuk Pengelolaan Air yang Lebih Baik

Dr. Kalithasan Kailasam merupakan Manager River Care Programme, Global Environment Centre Partner of GWP Malaysia hadir sebagai pembicara di webinar GWP SEA x IAP2 Indonesia bertajuk “Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pengoptimalan Tata Kelola Air” (11/11/2021). Materi yang dipaparkan Dr. Kalithasan secara umum adalah pengelolaan dan manajemen sungai.

Krisis global yang disampaikan oleh Dr. Kalithasan bahwa hanya 3% dari air dunia adalah air tawar sehingga sekitar 1,1 miliar jiwa yang terkendala akses air bersih, dan 2,7 miliar menemukan water scarcity atau tidak dapat diaksesnya pasokan air yang aman setidaknya 1 bulan dalam setahun. Dr. Kalithasan menyampaikan bahwa kelangkaan air disebabkan oleh ulah manusia, seperti pembangunan yang tidak berkelanjutan, eksploitasi sumber daya, polusi, pembuangan illegal, gas emisi, dan limbah yang tidak diolah. 

Tata kelola dalam pengelolaan sumber daya air terdiri dari tiga aspek yaitu pertama adalah kualitas air sungai, kedua adalah kuantitas air, dan terakhir adalah kondisi fisik. Key scopes untuk memastikan partisipasi publik dalam pengoptimalan tata kelola air dalam mencapai Water Security Goals yaitu: 1) Ownership, artinya semua pemangku kepentingan harus terlibat dan merasa harus memiliki; 2) Conservation, seperti perlindungan, biodiversity, konservasi air dan alternatif untuk ketersediaan air; 3) Waste/Pollution Management, mengatasi sumber polusi, menerapkan 4R2C, dan pencegahan polusi dan limbah; 4) River Health: Monitoring/Sharing/Enforcement, seperti pengawasan dan audit kesehatan sungai, manajemen polusi; 5) Rehabilitation, meningkatkan kualitas air, menciptakan habitat, river flow/hydrology, Nature Based Solution; 6) Recognition/Rewards, yaitu Community Engagement, River Care Awards, National River Care Fund; dan 7) Education, pemetaan sungai, river address, sukarelawan dan adaptasi, paket dan tools pendidikan.

Tingkat spektrum dari Public Engagement yaitu awareness, participation, action, dan ownership. Dr. kalithasan menjelaskan bahwa menuju ke tingkat berikutnya akan semakin efektif dalam pengelolaan sumber daya air tetapi tingkat kesulitannya semakin rumit. Hal yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap water security, melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan, dan juga kontribusi untuk meningkatkan ketertarikan dalam mekanisme partisipasi. GEC mengembangkan konsep Civic Science untuk memasukkan kembali Civic kedalam Civil Engineering sehingga dapat melaksanakkan aksi lokal dan menghubungkan kembali dengan alam.

Selanjutnya materi terkait stakeholder bahwa setiap sungai memiliki perbedaan pendekatan dalam pengelolaannya sehingga pemangku kepentingan yang terlibat terdiri dari federal agencies, local government agencies, private sector, education institutions, local community, civil society, general public, dan media. Selain itu perlunya keseimbangan antara manusia, hewan, dan tumbuhan, keseimbangan lainnya yaitu antara lingkungan, ekonomi, sosial, dan agama. SMART partnership yaitu melibatkan seluruh pemangku kepentingan menjadi aspek utama dalam menyukseskan manajemen sumber daya air. 

Baca Juga : Ternak Nyamuk Aedes Aegypti ber-Wolbachia dalam Menghadapi Demam Berdarah Dengue di Indonesia

Water footprint biasanya diartikan dalam istilah volume air jumlah penggunaan air tawar langsung (digunakan di rumah) dan tidak langsung (digunakan untuk kegiatan produksi barang dan jasa) oleh konsumen setiap tahunnya. Praktek manajemen terbaik dalam water consumption adalah jangan membuang makanan, menanam makanan sendiri, membeli makanan musiman, beli sedikit makanan yang diproses, dan mencoba untuk diet.

Selanjutnya Dr. Kalithasan menjelaskan Community base Financial Support System dalam pengelolaan sumber daya air salah satunya Wakaf Air (Water Endowment), merupakan sebuah inisiatif oleh kementerian lingkungan & air yang diluncurkan pada 17 Desember 2020. Pendanaan ini untuk mendanai project skala kecil dibawah RM 50.000.00, dan pendanaannya sudah termasuk water source pumping system, membeli peralatan pengganti, pendampingan operasi pencegahan, dan penyediaan sumber air alternatif yang melibatkan biaya pemeliharaan yang rendah dan aman digunakan. Pendanaan lainnya yaitu National River Care Fund, merupakan sebuah inisiatif oleh Global Environment Centre sebagai Program Nasional berjangka panjang dengan pendanaan sebesar RM 470.000 dalam 3 tahun dan 9 program besar.

Closing remarks yang diberikan oleh Dr. Kalithasan bahwa lingkungan merupakan bagian dari hidup kita, terutama air merupakan kebutuhan dasar dan menghubungkan dengan apapun sehingga perlunya tanggung jawab dan berpartisipasi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air. Hal yang ditegaskan oleh Dr. Kalithasan yaitu “The most important attitude is Just Do It Walk The Talk (No Talk Action Only)”, hal tersebut memotivasi masyarakat untuk mulai bergerak membuat perubahan dan mulai ikut berpartisipasi pada pembangunan berkelanjutan khususnya water security development.

 

Artikel ini ditulis oleh Pundarika Vidya Andika

Ternak Nyamuk Aedes Aegypti ber-Wolbachia dalam Menghadapi Demam Berdarah Dengue di Indonesia

IAP2 Indonesia mengadakan membertalk ke -6 bertajuk “Ternak Nyamuk Aedes Aegypti ber-Wolbachia dalam Menghadapi Demam Berdarah Dengue di Indonesia” dengan mengundang pembicara dari (WMP) World Mosquito Program yaitu Bu Claudia Surjadjaja – Asia Regional Director WMP dan Bu Bekti Andari – Asia Regional Project Manager – Communication and Engagement WMP. Membertalk ini dilatar belakangi oleh peningkatan kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) selama masa pandemi COVID-19 sehingga IAP2 Indonesia ingin memberikan informasi kepada masyarakat tentang inovasi WMP yaitu ternak nyamuk ber-Wolbachia  dalam menghadapi kasus DBD di Indonesia.

Bu Claudia melakukan presentasi tentang WMP dan ternak nyamuk ber – Wolbachia. Berdasarkan hasil presentasi beliau bahwa World Mosquito Program (WMP) adalah sebuah inisiatif non-profit yang bekerja di 12 negara yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk seperti dengue, Zika dan Chikungunya dengan menggunakan metode Wolbachia. Wolbachia adalah bakteri alami yang terdapat di sekitar 60% serangga di dunia, namun ia tidak ada di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah. Bakteri ini dapat ditransfer melalui telur dan bakteri ini aman untuk manusia dan lingkungan. WMP berhasil memasukkan bakteri Wolbachia ke dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti dan terbukti mampu menekan perkembangan virus dengue. 

Terdapat tiga skenario dalam melakukan transfer Wolbachia ke generasi selanjutnya yaitu: 1) Jika nyamuk jantan yang ber-Wolbachia dan dilepaskan keluar ke alam terbuka sehingga nantinya nyamuk jantan kawin dengan nyamuk betina liar, maka nyamuk betina tersebut tetap bertelur tetapi tidak dapat menetas; 2) Skenario kedua yaitu jika nyamuk jantan ber-Wolbachia akan kawin dengan nyamuk betina ber-Wolbachia maka akan memproduksi telur dan anak – anak nyamuk tersebut tidak dapat menularkan dengue lagi; dan 3) Skenario ketiga yaitu jika nyamuk betina yang ber-Wolbachia dilepaskan dan kawin dengan nyamuk jantan liar maka telur yang dihasilkan adalah anak – anak nyamuk yang tidak memiliki virus dengue. Dari tiga skenario tersebut dari pertimbangan dampak pada manusia, lingkungan, dan hewan, WMP memilih skenario untuk melepaskan nyamuk betina ber-wolbachia dikarenakan jika melepaskan nyamuk jantan ber-Wolbachia maka populasi nyamuk akan berkurang. Release period yang dilakukan oleh WMP adalah 6 bulan dan populasi nyamuk ber-Wolbachia sudah hampir menyebar cukup besar dan diharapkan nyamuk liar nantinya akan memiliki Wolbachia.

Current Project Sites pelaksanaan program  WMP sudah tersebar di 3 wilayah regional yaitu: 1) Latin America Hub yang menjangkau Mexico, Colombia, dan Brazil; 2) Oceania Hub yang menjangkau Australia, Kiribati, Vanuatu, Fiji, dan New Caledonia; dan 3) Asia Hub yang menjangkau Sri Lanka, Indonesia, dan Vietnam. Kedepannya saat tahun baru Vietnam, WMP akan mulai menjangkau 2 tempat di South Vietnam. Sedangkan untuk Sri Lanka sudah selesai pada fase 1 dan adanya inisiatif pemerintah untuk membantu program WMP pada fase 2. Di Indonesia, WMP bekerjasama dengan UGM (Universitas Gajah Mada) selama 10 tahun lebih dalam menjalan ternak nyamuk ber-Wolbachia ini. Ternak nyamuk ber-Wolbachia menggunakan pendekatan berkelanjutan yang artinya non-GMO, No Insecticides, Self – sustaining (hanya satu kali aplikasi), dan Affordable long – term solution.

WMP di Yogyakarta melakukan quasi kontrol yang didanai oleh BMGF (Bill Melinda Gates Foundation).  Pada tahun 2016 yang lalu WMP melakukan RCT dengan partner – partner UGM yang didanai oleh Yayasan Tahija, mengingat sesuai standar WHO penelitian tertinggi adalah dengan pendekatan RCT (Randomized Controlled Trial). RCT sudah selesai di Yogyakarta dan sudah released. WMP juga bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sleman dan tahun depan yaitu April 2022 akan bekerjasama dengan Kabupaten Bantul.

Selanjutnya materi tentang partisipasi masyarakat, communication dan engagement dalam program tersebut oleh Bu Bekti. WMP memiliki divisi khusus yaitu Community Engagement dan hal tersebut menjadi hal penting dikarenakan ternak nyamuk ber-Wolbachia akan berjalan efektif apabila pemerintah dan masyarakat mendukung. Sehingga untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat maka WMP menggunakan pendekatan partisipasi publik yaitu Public Acceptance Model (PAM), pada model ini terdapat 5 yaitu pertama kita harus mengetahui karakteristik masyarakat, menyusun strategi, setelah itu 3 bulan campaign melalui channel dan media sosial, menerima masukan dari masyarakat, dan kerja sama dengan community reference group yang dapat membantu WMP dalam memberikan solusi. WMP memiliki nilai yang terus dilakukan selama keberjalanan program yaitu Respect, Responsive, Transparency, dan Inclusivity. Dikarenakan WMP bekerja secara global maka campaign yang dibuat harus secara global yaitu “We Welcome Wolbachia” dengan gambar tangan yang berbentuk “W”, seperti pada gambar 1. 

Gambar 1. Campaign Global WMP

Sumber : WMP, 2021

Selain itu campaign juga harus beradaptasi dengan karakteristik wilayah seperti di Yogyakarta, Indonesia dibuat menggunakan bahasa jawa, slogan di Sleman yaitu “Si Wolly Nyaman : Wolbachia, Nyamuk Aman Cegah DBD di Sleman”, dan di Bantul yaitu “WoW MANTUL : Wolbachia Wis Masuk Bantul”. Campaign yang dilakukan oleh WMP lainnya yaitu di Sleman pernah didatangi oleh Bill Gates, WMP membuat mini lab di luar ruangan agar masyarakat lebih mengetahui, dan tentunya kerjasama dengan dinas kesehatan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Selesai pemaparan materi dilanjutkan diskusi dengan moderator, pertanyaan – pertanyaan yang sudah terkumpul dari para peserta menunjukkan antusiasme terhadap membertalk bertajuk ternak nyamuk ber-Wolbachia ini. Dari diskusi ini banyak pengetahuan baru tentang nyamuk seperti ciri – ciri tempat berkembang biak nyamuk, kemampuan nyamuk yang hanya bisa terbang sekitar 1 – 2 meter saja, bagaimana tahap transfer ternak nyamuk ber-Wolbachia, mengetahui lebih detail bakteri Wolbachia, tantangan dalam menjalankan program dan lainnya.

Baca Juga : Partisipasi Publik Yang Efektif Untuk Pengoptimalan Tata Kelola Air Melalui Platform Kemitraan

Acara diskusi ditutup dengan closing statement dari para pembicara. Bu Claudia menyampaikan bahwa menurut beliau Sains tidak ada batasan dan inovasi sains yang sudah dipublikasikan adalah milik semua sehingga bagaimana kita dapat menerima, Sains sejati tidak akan mengakui sendiri untuk digunakan kepentingan sendiri seperti inovasi public health yang harus diterima dan merasa dimiliki oleh semua masyarakat. Selanjutnya key message dari Bu Bekti adalah dalam menerapkan metode ternak nyamuk ber-Wolbachia tidak bisa berjalan dengan efektif jika hanya dilakukan oleh WMP sendiri dikarenakan untuk dapat memperbaiki masalah yang ada diperlukan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap program maupun inisiatif WMP, setiap dukungan apapun dapat ikut serta memberikan dampak besar pada perubahan.