Category: Artikel

Green Engagement untuk Memperkuat PRK di Indonesia

Oleh Aldi M. Alizar dan Yusdi Usman

Dunia terus berubah. Perubahan yang terjadi di berbagai arena itu umumnya berjalan dinamis. Salah satunya adalah perubahan dalam pendekatan pembangunan. Sampai beberapa dekade lalu, orientasi pembangunan yang bertumpu pada business as usual masih sangat dominan. Pendekatan ini membawa konsekuensi serius pada over-exploitative terhadap sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dampak dari pendekatan pembangunan yang business as usual ini adalah ancaman terhadap keberlanjutan ekonomi, produksi, konsumsi dan keberlanjutan kehidupan manusia itu sendiri. Para ahli dan pengambil kebijakan kemudian mulai menyadari kekeliruan pendekatan yang sudah digunakan di sejak awal era modern ini. Karena itu, mereka mulai memikirkan keberlanjutan kehidupan manusia, keberlanjutan ekonomi, dan keberlanjutan bumi itu sendiri.

Kesadaran ini melahirkan perubahan pendekatan, paradigma, dan filosofi baru dalam pembangunan. Muncullah berbagai istilah dalam pembangunan, seperti pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pembangunan hijau (green development), green economy, sustainable production and consumption, dan sebagainya.

Di balik semua istilah itu, ada semangat dan upaya yang dilakukan oleh para ahli untuk menemukan pendekatan, paradigma, dan filosofi baru dalam pembangunan. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan kemajuan peradaban manusia, dan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk bumi, maka pendekatan, paradigma, dan filosofi lama perlu ditransformasikan kepada pendekatan, paradigma, dan filosofi baru dalam pembangunan.

Berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga internasional dan lembaga-lembaga keuangan internasional (IFIs—International Finance Institutions) juga mulai menyadari kekeliruannya selama ini. Mereka kemudian berlomba-lomba merumuskan pendekatan baru dalam pembangunan untuk memastikan adanya keseimbangan dan keberlanjutan.

Lahirlah sejumlah pendekatan dan dibuatlah standar-standar yang bertujuan untuk memastikan adanya keseimbangan dan keberlanjutan dalam pembangunan, khususnya dalam investasi yang mempunyai dampak pada lingkungan hidup dan masyarakat, seperti IFC Performance Standards, ISO, RSPO, ISPO, SVLK, GRI sustainability reporting, dan sebagainya.

Intinya adalah berkembang semangat baru untuk memastikan bahwa praktik business as usual perlu ditransformasikan kepada praktik keberlanjutan dalam pembangunan, baik di tingkat global maupun di semua negara di dunia. Oleh karena itu, transformasi ini perlu dilakukan di tingkat kebijakan tertinggi sebuah negera.

 

 

PRK di Indonesia

Pembangunan Rendah Karbon (PRK) merupakan sebuah pendekatan yang mempunyai paradigma sama dan beririsan dengan pendekatan-pendekatan yang sudah disebutkan di atas: pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pembangunan hijau (green development), green economy, sustainable production and consumption, dan sebagainya.

Istilah dan konsep pembangunan rendah karbon atau low carbon development dirumuskan untuk—secara khusus—memperkuat dukungan global dan lokal terhadap upaya adaptasi dan mitigasi prubahan iklim. Dengan menggunakan istilah “low carbon”, maka semua proses pembangunan diharapkan bisa menekan dan menurunkan produksi karbon (emisi CO2) yang berlebihan dari proses produksi dan konsumsi sehingga bisa mengurangi dampak pada perubahan iklim.

PRK menjadi lebih strategis karena bisa menyasar semua sektor pembangunan yang berkontribusi pada produksi karbon. Semua aktivitas kehidupan manusia menghasilkan karbon (CO2), bahkan saat kita bernapas pun, juga menghasilkan karbon. Hal yang menjadi perhatian dari PRK adalah bagaimana mengendalikan kegiatan ekonomi, produksi, dan konsumsi yang menghasilkan karbon berlebihan dalam kegiatan pembangunan.

Menurut laporan Union of Concern Scientist (www.ucsusa.org), pada tahun 2018, Indonesia berada pada urutan ke 10 sebagai negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia, yakni sebesar 0,61GT. China berada pada urutan pertama yang menghasilkan emisi karbon sebesar 10,06GT, diikuti oleh Amerika Serikat sebesar 5,41GT dan India sebesar 2,65GT pada urutan ketiga. Tulisan ini belum menganalisis data emisi karbon versi lain.

Melihat data tersebut, wajar jika pemerintah kemudian memasukkan pendekatan PRK dalam kebijakan pembangunannya karena banyak sektor pembangunan berkontribusi pada emisi karbon ini. Di antaranya adalah sektor kehutanan, pertanian, energi dan industri, transportasi, limbah, dan sebagainya.

Kebijakan PRK ini secara resmi sudah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Dengan demikian, kebijakan PRK sudah menjadi sebuah kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan semua pemangku kepentingan di Indonesia.

Di Indonesia, PRK merupakan transformasi dari kebijakan RAN/RAD-GRK atau Rencana Aksi Nasional/Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca, yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011.

Pada tahun 2016, Indonesia melakukan ratifikasi Kesepakatan Paris tentang Perubahan Iklim, yakni Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change menjadi UU No. 16 Tahun 2016. Dalam UU ini, ditegaskan kembali komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29% dengan kemampuan sendiri, dan 41% dengan dukungan internasional.

Menurut laporan Bappenas tahun 2019, transformasi kebijakan pembangunan rendah karbon ini dilakukan untuk menyelaraskan dengan pendekatan lain dalam pembangunan, yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. PRK ini akan menjadi bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.

Selain itu, kebijakan PRK ini juga diharapkan bisa dicapai pada tahun 2030 sesuai milestone dibawah ini (Bappenas, 2019):

Urgensi Green Engagement

Melihat perkembangan yang sangat menggembirakan dalam pendekatan pembangunan di Indonesia, yang mana pemerintah sudah mulai mentransformasikan pendekatan pembangunan ke arah pembangunan rendah karbon, baik dalam tahap perencanaan maupun implementasi pembangunan, maka tantangannya adalah bagaimana publik atau masyarakat atau parapihak dapat terlibat dengan baik.

Tantangan ini sebenarnya tidak sulit dijawab mengingat Indonesia—secara prosedural—merupakan negara demokratis, yang mana proses perumusan berbagai kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah di semua tingkatan, membuka ruang adanya partisipasi masyarakat. Dalam kondisi ini, partisipasi publik tidak sulit dilakukan. Berbeda misalnya saat Indonesia masih berada di era Orde Baru, dimana partisipasi publik merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan.

Logika dasar dari urgensi partisipasi publik ini adalah bahwa semakin besar partisipasi publik maka semakin bagus sebuah kebijakan publik itu dihasilkan, dan semakin kuat institusionalisasi kebijakan tersebut dalam masyarakat. Sebaliknya, kebijakan publik yang dibuat dengan partisipasi masyarakat rendah, akan semakin berpotensi melahirkan kebijakan yang parsial dan eksklusif di satu sisi dan melemahkan proses institusionalisasi kebijakan publik dalam masyarakat di sisi lain.

Dengan kata lain, jika institusionalisasi kebijakan publik rendah, maka legitimasi dan efektifitas dalam implementasi kebijakan publik akan melemah. Kondisi ini akan berpotensi menghasilkan berbagai dampak negatif dari implementasi sebuah kebijakan publik, termasuk berkembangnya berbagai konflik sosial dalam masyarakat. Untuk itu, partisipasi publik menjadi sangat urgen dalam perumusan setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan pembangunan rendah karbon ini.

Karena berkaitan dengan kebijakan spesifik, yakni rendah karbon, maka penulis menggunakan istilah “green engagement” untuk menyebutkan kerangka partisipasi publik dalam pembangunan rendah karbon ini.

Dengan demikian, green engagement ini adalah sebuah kerangka (framework) partisipasi publik untuk memperkuat kebijakan pembangunan rendah karbon. Bagi penulis, kerangka ini tetap mengacu pada konsep partisipasi publik yang dikembangkan oleh IAP2 (International Association for Public Participation).

IAP2 mempunyai spektrum partisipasi publik yang sudah digunakan secara global di banyak negara. Spektrum partisipasi publik ini mempunyai lima tingkatan, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, sebagai berikut:

  1. Inform(menginformasikan kepada masyarakat)
  2. Consult(konsultasi dengan masyarakat)
  3. Involve(melibatkan masyarakat)
  4. Collaborate(berkolaborasi bersama masyarakat), dan
  5. Empower(memberdayakan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik)

Green engagement bekerja dalam lima spektrum ini, khusus untuk isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan rendah karbon atau variannya, seperti pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pembangunan hijau (green development), green economy, sustainable production and consumption, dan sebagainya.

Selain perbedaan dalam konteks isu, green engagement mempunyai penekanan pada upaya peningkatan komitmen para pihak utuk mengarusutamakan pendekatan rendah karbon dalam semua aktivitas mereka, terutama aktivitas ekonomi, produksi, dan konsumsi skala besar.

Namun demikian, IAP2 Indonesia berkepentingan untuk mendorong pemerintah dan semua pihak untuk menggunakan spektrum green engagement yang lebih tinggi, yakni collaborate dan empower. Karena, semakin tinggi spektrum green engagement yang digunakan, maka akan semakin besar proses institusionalisasi dari kebijakan publik itu sendiri.

Berharap, kebijakan pembangunan rendah karbon yang sudah masuk menjadi bagian dari RPJMN 2020-2024 ini semakin kuat terlembaga dalam proses pembangunan di Indonesia ke depan.

Aldi M. Alizar adalah Chair IAP2 Indonesia dan Board IAP2 Internasional

Yusdi Usman, Dr. Cand. adalah Co-Chair IAP2 Indonesia

Semangat Kolaborasi Multipihak dalam Peluncuran CoFREE Initiative

Untuk keluar dari krisis multidimensional seperti COVID yang melanda seluruh segmen kehidupan, diperlukan kerjasama multi pihak yang memiliki kesamaan visi baik swasta, organisasi kemasyarakatan, petani, nelayan dan UMKM hijau serta masyarakat baik di dalam maupun diluar negeri.

CoFREE iniative adalah salah satu wujud Gerakan Kemitraan Multi Pihak yang mempersiapkan, membimbing dan membuka akses pasar serta mendorong petani, nelayan dan umkm hijau Indonesia untuk masuk ke dalam Rantai Nilai Global dengan prinsip Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon.

Difasilitasi oleh KJRI Melbourne dan dilaksanakan di Melbourne, Jakarta secara online.pada hari ini, tanggal 7 Desember 2020 dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Next Frontier Pty Ltd, NXF Media Pty Ltd dan Anwar Muhammad Foundation yang menginisiasi CoFREE Initiative. MoU tersebut memuat komitmen semua pihak untuk bekerjasama dengan saling melengkapi serta bersinergi.

Selain itu, telah diluncurkan sebuah Joint Communique antara CoFREE Initiative dengan mitra strategisnya antara lain , International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur, Angkasa Pura Kargo, Fair Trade Asia Pacific, Global Reporting Initiative Indonesia, Departemen Inovasi dan Korporasi Universitas Padjajaran, School of Business La Trobe University, Sulawesi Community Foundation, Lembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman (LEPMIL), Asosiasi Panas Bumi Indonesia (INAGA), PT Supreme Energy, WWF Indonesia dan UNDP Indonesia.

Joint Communique tersebut memuat  visi pembentukan Coffree Initiative yaitu kemitraan multipihak dalam memajukan produk produk  Indonesia yang mengedepankan ekonomi hijau dan rendah karbon untuk masuk  ke Australia dan rantai pasok global.  Joint Communique tersebut juga memuat  misi Coffree untuk menjadi hub dalam bidang diseminasi informasi dan wadah bagi peningkatan kemapuan para petani, nelayan dan UMKM hijau untuk meningkatkan kapasitasnya  melalui berbagai kegiatan diantaranya yaitu seminar, networking dan berbagi keahlian sehingga mereka dapat bersaing di tingkat global.

Penandatanganan Cofree disaksikan oleh Ibu Spica A. Tutuhatunewa, Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Victoria dan Tasmania, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, Plt Deputi Bidang Ekonomi/Staff Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Kementrerian PPN/Bappenas, Bapak Danny Januar Ismawan, Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan Bapak M Riza Adha Damanik, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM.

Penandatanganan MoU dan Joint Communique ini diadakan sebagai tindak lanjut acara peluncuran CoFREE Initiative serta rangkaian webinar yang dilaksanakan pada tanggal 1-3 Desember  2020. Bapak DR (H.C) Ir. H. Suharso Monoarfa, Menteri PPN/ Kepala BAPPENAS, Bapak DR (H.C telah menjadi keynote Speaker pada acara tersebut. Bapak Kristiarto Legowo, Duta Besar RI untuk Australia  telah membuka resmi  yang dilanjutkan dengan welcoming remarks dari Ibu Spica A.Tutuhatunewa, Konsul Jenderal RI untuk Victoria dan Tasmania.  Hadir dalam acara pembukaantokoh Lingkungan Hidup Indonesia Prof.DR. Emil Salim selaku Pembina CoFREE Initiative.

Acara peluncuran dan webinar yang dihadiri oleh total 1577 viewers dalam 5 kali acara webinar pelaksanaanya  tersebut diisi oleh beberapa pembicara yang kompeten dibidangnya antara lain dari KJRI Melbourne, BAPPENAS, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (BAKTI) Kemkominfo,  PT Sarana Multi Infrastruktur, Angkasa Pura Kargo, Global Reporting Inititiave, Fair Trade Asia Pacific, ITPC Sydney, Universitas Padjajaran, La Trobe University, WWF, UNDP Indonesia serta berbagai pihak lainnya.

Peserta datang dari 3 kota di Australia (Melbourne, Sydney dan Canberra) serta 159 kota kabupaten di 34 propinsi di Indonesia dengan latar belakang yang beragam mulai dari petani, nelayan, UMKM Hijau hingga PNS, mahasiswa dan masyarakat umum.

Media Enquiries: media@cofree.ventures

Semangat Kolaborasi Multipihak dalam Peluncuran CoFREE Initiative

CoFREE Initiative diluncurkan pada Selasa, 1 Desember 2020. Acara peluncuran ini dilakukan secara daring dan menghadirkan tokoh-tokoh penting di Indonesia. Acara peluncuran CoFREE Initiative yang bertema “Kemitraan Multipihak dalam Pengembangan dan Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan untuk Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca COVID-19” dibuka oleh Duta Besar Republik Indonesia, Y. Kristiarto S. Legowo. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa hubungan Indonesia Australia sangat baik, solid, dan kokoh. Hal ini dibuktikan pada 2018 terdapat pendeklarasian peningkatan hubungan bilateral yang  sebelumnya bersifat komprehensif partnership menjadi komprehensif strategic partnership. Sebelumnya, Spica A. Tutuhatunewa, Konsul Jenderal Indonesia untuk Victoria dan Tasmania juga menegaskan pada bahwa IA CEPA 5 Juli 2020 juga membuka lebar kerja sama dalam bidang Perdagangan, ekspor dan investasi, produk ekonomi hijau. Dalam IA CEPA, Australia mengeliminasi Pos Tarif untuk lebih dari 6000 produk Indonesia untuk memasuki Pasar Australia. Dalam kaitan tersebut, CoFREE Initiative diharapkan dapat menjadi mitra penting untuk petani, dan pelaku UMKM Indonesia dalam mengembangkan produk ekspor yang bernilai tambah tinggi berkelanjutan menerapkan prinsip ekonomi hijau dan rendah karbon untuk memasuki pasar Australia, KOPI akan menjadi salah satu produk unggukan dari inisiative ini. Indonesia adalah produsen kopi nomor 4 di Dunia, setelah Brazil, Vietnam, dan Colombia.

Pada acara peluncuran tersebut, Suharso Monoarfa, Menteri PPN/Bappenas juga hadir untuk memberi sambutan kunci. Dalam sambutannya, beliau mengungkapkan bahwa Indonesia telah mengalami kontraksi ekonomi pada dua kuartal secara berturut-turut, yaitu Q2 sebesar -0,32% dan Q3 sebesar -3,49%. Oleh karena itu, pemerintah saat ini  sedang menggalakkan Build Back Better, yaitu pembangunan kembali dengan lebih baik. Salah satu yang diprioritaskan adalah pembangunan rendah karbon dengan mendorong perekonomian hijau di Indonesia. Menteri PPN/Bappenas juga menyampaikan bahwa berbagai pengalaman dan praktik global telah membuktikan bahwa investasi hijau di masa pemulihan dapat menciptakan perekonmian yang lebih besar dan tentunya memiliki dampak yang berkelanjutan.

Menambahkan pernyataan Menteri PPN/Bappenas, Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian PPN/Bappenas, Arifin Rudiyanto, menjelaskan bahwa pada tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan 677 triliun untuk penanganan pandemi di berbagai sektor, secara khusus pemerintah telah mengalokasikan stimulus sebesar 123 Triliun rupiah untuk membangkitkan kembali UMKM di Masa Pandemi, masih dalam konteks terhadap respons pada 2031 pembangunan ekonomi pada 4 hal; pemulihan industri pariwisata dan investasi termasuk pada penguatan sistem ketahanan pangan, reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan germas, reformasi sistem perlindungan sosial dan sistem ketahanan bencana, dan reformasi sistem ketahanan bencana.

CoFREE Initiative dibina langsung oleh Bapak Lingkungan Hidup Indonesia, Prof. Dr. Emil Salim. Dalam sambutannya, Prof Emil menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Australia mengingat pemanasan global yang terjadi berpotensi mengancam tenggelamnya pulau-pulau di Indonesia dan Australia. Selain itu, berkaitan dengan pandemi yang tengah terjadi yang telah berdampak secara global, khususnya di Indonesia. Maka dari itu, penting sekali untuk berkolaborsi antarintelektual, antaruniversitas, antarcendekiawan, antarprofesi untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi saat ini dengan tetap menjaga ekosistem.

Tokoh-tokoh yang tidak kalah penting juga turut memberikan sambutan, yakni Co-founder CoFREE Initiative, Emil Hardy Ridwan (CEO Next Frontier) dan Aldi Muhammad Alizar (Chairman Anwar Muhammad Foundation dan International Association for Public Participation Indonesia). Emil menyebutkan bahwa CoFREE Initiative hadir sebagai gerakan kolaborasi multipihak lintas batas negara yang memprsiapkan, membimbing, dan membuka akses pasar serta mendorong petani, nelayan dan UMKM Hijau untuk masuk ke dalam rantai nilai global. Dalam sambutannya, Aldi menyatakan bahwa fokus utama CoFREE adalah untuk Kesejahteraan petani, nelayan, UMKM Indonesia dengan tujuan agar kalangan petani, nelayan, atau UMKM Indonesia bisa lebih baik, lebih cerdas, lebih pintar dengan teknologi, lebih adil dalam hal perdagangan. Sehingga cita2 ke depan ditahun 2045 Indonesia menjadi negara besar bisa tercapai.

Acara peluncuran CoFREE Initiative dilengkapi dengan rangkaian webinar. Rangkaian webinar pertama diselenggarakan pada Rabu, 2 Desember 2020 yang dibagi ke dalam 2 sesi. Tema pada sesi pertama adalah “Pembanguna Ekonomi Hijau dalam Mendukung Pengembangan Produk Ekspor Bernilai Tambah Tinggi”. Pada webinar pertama sesi pertama, CoFREE Initiative menghadirkan narasumber, yaitu Amalia A. Widyasanti, ST, Msi, M.Eng, PhD, Deputi Bidang Ekonomi (PLT) / Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan yang membahas “Ekonomi Hijau dan IA CEPA dalam Perspektif pembangunan Indonesia jangka Menengah”, Spica A. Tutuhatunewa, Konsul Jenderal Indonesia untuk Victoria dan Tasmania, dengan paparan yang berjudul “Prospek IA-CEPA untuk mendorong Ekspor Produk Hijau Indonesia ke Australia”, Danny Januar Ismawan, Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang membawa bahasan mengenai “Peran BAKTI Kominfo dalam membangun Ekosistem Digital dalam Upaya Mendukung Pengembangan Petani Pintar dan Sejahtera”, Erwin Novianto, Regional General Manager, Asia Pacific, Fair Trade yang membahas “Pembelajaran dalam Memperkenalkan dan Melembagakan Kerangka Fair Trade bagi para Petani Pintar dan Sejahtera” dan Arham Ansyhar, Executive Director, Sulawesi Community Foundation dengan paparan yang berjudul “Mendukung Inisiatif Pengembangan Usaha Ekonomi Hijau dan Akses Pasar bagi Produk Hijau Unggulan Komunitas di Sulawesi”.

Pada sesi kedua, narasumber juga datang dari berbagai kalangan. Sesi kedua bertema “Sustainable Financing dan Pembangunan Ekonomi Hijau di Indonesia”. Untuk kedua kalinya, Amalia A. Widyasanti, ST, Msi, M.Eng, PhD menjadi narasumber pada rangkaian webinar sesi kedua ini. Beliau memaparkan ”Peran Pembiayaan berkelanjutan di dalam pengembangan ekonomi hijau di Indonesia”. Narasumber berikutnya adalah Darwin Trisna Djajawinata, ST, M.Sc, Operation & Finance Director, PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang membahas “Peran PT SMI di dalam pengembangan sustainable Financing di Indonesia”. Berikutnya adalah pemaparan dari Muhammad Didi Hardiana, Head of Innovative Financing, Lab UNDP Indonesia yang memaparkan “Peran lembaga donor di dalam mendukung pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan di Indonesia”. Webinar sesi kedua ini ditutup oleh pemaparan oleh Lany Harijanti, Country Program Manager, Global Reporting Initiative (GRI) Indonesia yang menjelaskan “SMART (Specific, Measurable, Achievable, Resource Based with Time Based Deliverables)”.

Rangkaian Webinar berikutnya diselenggarakan pada Kamis, 2 Desember 2020. Tema yang diusung dalam webinar kali ini adalah “Produk Unggulan dan Potensi UMKM Hijau Indonesia untuk Masuk ke dalam Rantai Nilai Global” dan “Pembangunan Rendah Karbon sebagai Salah Satu Kontribusi Percepatan Pemulihan ekonomi pAsca Covid-19”. Pada sesi pertama, materi dibawakan oleh M. Riza Adha Damanik, ST, MSI., PhD, Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian dilanjutkan oleh Ayu Siti Maryam, Kepala ITPC Sydney yang menjabarkan tentang “IA-CEPA dan Prospek Produk Hijau Unggulan Indonesia di Australia”, Gautsil Madani, Direktur Utama, Angkasa Pura Cargo yang memaparkan “Logistik Ekspor Produk Hijau khususnya Kopi Indonesia ke Australia; Tantangan dan Peluang”, Diana Sari, S.E, M.Mgt, PhD, Direktur Inovasi dan Korporasi, Universitas Padjadjaran yang menjelaskan “Peran Lembaga Pendidikan Tinggi dalam mengembangkan UMKM Hijau Indonesia untuk dapat masuk ke dalam rantai nilai global” dan Aldi Muhammad Alizar, Chairman, Anwar Muhammad Foundation, Co-Founder CoFREE yang memaparkan “Kopi Indonesia dan Produk Hijau; Menampilkan Pemberdayaan Hijau bagi Petani Kopi di Pulau Sumatera”

Pada sesi kedua, CoFREE Initiative menghadirkan Ir. Medrilzam, M.Prof. Econ, Ph.D, Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan “Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia dalam 5 Tahun Mendatang dan Faedahnya Dalam Upaya Pemulihanekonomi Pasca Covid19, Dr. Marthin Nanere, Senior Lecturer, La Trobe University, memaparkan “Benchmarking, Pengembangan Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon di Australia”, kemudian Prijandaru Effendi, Presiden Indonesia Geothermal Association (INAGA), EVP of Relation and Support Service, Supreme Energy, menjelaskan “Peran Industri Rendah Karbon (Geothermal) dalam Mendukung Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat” dan Zulfira Warta, Climate Project Leader, WWF Indonesia, menjabarkan “Pembangunan Rendah Karbon terkait Pembangunan Ekonomi Perdesaan Pasca Covid19”.

Berakhirnya rangkaian webinar dalam acara Peluncuran CoFREE Initiative merupakan langkah awal CoFREE Initiative dalam membangun strategi pembangunan UMKM Hijau Indonesia secara berkelanjutan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Serangkaian acara Peluncuran CoFREE Initiative ini tidak akan berjalan dengan sukses tanpa adanya dukungan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, Kementerian PPN/Bappenas, BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) Kominfo, Angkasa Pura Kargo, Lloyd’s Register serta para nara sumber dari berbagai institusi yang turut mensukseskan acara ini.

Memperingati Hari Anak Sedunia: Berkolaborasi Untuk Menata Kembali Masa Depan Anak

Hari Anak Sedunia diperingati setiap tanggal 20 November. Tahun ini, United Nations Children’s Fund (UNICEF) mengambil tema “A day to reimagine a better future for every child” untuk merayakan Hari Anak Sedunia. Tema tersebut menjadi momentum untuk membentuk kembali masa depan anak yang lebih baik. Sebagaimana diketahui bahwa pandemi ini juga memberikan dampak yang dahsyat kepada anak-anak. Jika dampak tersebut dibiarkan berlarut-larut, masa depan anak bisa terancam.

Pandemi berdampak signifikan terhadap pendidikan anak. Pembelajaran daring yang saat ini masih menjadi solusi andalan juga nyatanya masih menyulitkan anak. Anak-anak yang tidak memiliki gawai pendukung dan tinggal jauh dari jangkauan internet tentu sukar mengikuti pembelajaran daring. Untuk itu, kolaborasi dan kemitraan multipihak sangat diperlukan untuk menciptakan masa depan anak yang lebih baik. Memberikan harapan kepada anak sebagai penerus bangsa

Bertepatan dengan perayaan Hari Anak, UNICEF mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan untuk berkolaborasi dalam menerapkan enam poin utama untuk melindungi anak-anak:

  1. Pastikan semua anak belajar dengan layak, termasuk dengan mengatasi kesenjangan digital.
  2. Menjamin akses layanan kesehatan dan gizi, serta membuat vaksin terjangkau yang tersedia untuk setiap anak.
  3. Dukung dan lindungi kesehatan mental anak dan remaja. Akhiri pelecehan, kekerasan berbasis gender, dan penelantaran di masa kanak-kanak.
  4. Meningkatkan akses sanitasi yang baik, serta mengatasi degradasi lingkungan dan perubahan iklim.
  5. Mengatasi peningkatan kemiskinan yang berdampak pada anak.
  6. Menggandakan upaya dalam melindungi dan mendukung anak-anak yang terdampak konflik keluarga dan bencana.

Sumber Foto: Akun twitter UNICEF

Kunjungan Aldi Muhammad Alizar dan E.Kurniawan Padma ke kediaman Prof. Emil Salim

Memaknai Kesejahteraan Hijau Melalui Partisipasi yang Berkualitas

Kamis (12/10/2020), Aldi Muhammad Alizar selaku Chair IAP2 Indonesia bertandang ke kediaman Prof. Emil Salim bersama dengan E. Kurniawan Padma selaku President Director/CEO Indonesia Environment Consultant. Ditemani secangkir kopi, diskusi sore tersebut membahas beberapa persoalan yang saat ini sedang melanda Indonesia. Salah satunya adalah bagaimana memaknai kesejahteraan hijau melalui partisipasi yang berkualitas.

Secara umum, pandemi yang sedang melanda ini memang memberikan dampak negatif dalam banyak hal. Namun, persoalan kehidupan selalu yin dan yang. Selalu ada sisi positif dalam seburuk-buruknya hal atau semuram apa pun persoalan. Pada kasus pandemi ini, dampak positifnya adalah alam berkesempatan untuk memulihkan diri dan beristirahat dari pembangunan yang sebelumnya tiada henti dilakukan manusia dan acap kali merusak alam. Melansir Futurism, Jumat (22/5/2020), studi dilakukan para akademisi di University of East Anglia, menunjukkan emisi harian berkurang hingga 17 persen selama lockdown di masa pandemi virus corona. “Pengurungan populasi telah menyebabkan perubahan drastis dalam penggunaan energi dan emisi CO2,” Corinne Le Quéré, profesor di University of East Anglia, dan penulis utama makalah yang diterbitkan dalam jurnal Nature Climate Change. Di sisi lain, sektor pertanian juga merupakan sektor yang tahan akan guncangan pandemi. Dilansir dari Antara, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa sektor pertanian yang terus didorong oleh pemerintah untuk maju, mampu tumbuh di tengah pandemi COVID-19. Syahrul mengatakan bahwa ketika sektor lain terdampak habis-habisan, sektor pertanian mampu tumbuh sebesar 16,4 persen. Hal tersebut karena kebutuhan masyarakat terhadap sektor pertanian tidak berhenti meskipun pandemic menghantam. Dengan demikian, pandemi mengajarkan pemaknaan kembali terhadap sektor hijau untuk kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Dalam sektor pertanian, kopi menjadi salah satu produk unggulan Indonesia. Mongabay menyatakan bahwa kopi merupakan tanaman yang mendorong proses intelektualitas masyarakat di Indonesia, seperti halnya pada sejumlah masyarakat di Eropa. Petani kopi pun pantas disebut sebagai penggerak intelektualitas. Kopi juga menjadi sektor yang diandalkan untuk membantu memulihkan perekonomian yang terdampak pandemic. “When words failed coffee talks” ungkap Aldi Muhammad Alizar. Artinya, kopi telah menjadi teman baik dalam mendampingi negeri ini untuk memajukan perekonomian.

Namun demikian, walaupun sektor pertanian bertahan kuat dari goncangan pandemi, petani kopi juga dilanda masalah karena permintaan kopi dari negara lain menurun. Dalam artikel “Pandemi, Adaptasi, dan Kopi” yang terbitkan oleh CNN Indonesia, diungkapkan bahwa terdapat penurunan permintaan kopi arabika premium hingga hampir 50 persen. Hal tersebut karena beberapa kafe, hotel, dan sektor pengguna lain yang ada di luar negeri telah tutup. Kontrak perjanjian pun tidak lagi bisa digantungkan mengingat keadaan luar biasa COVID-19 ini.  Oleh karena itu, di sinilah letak partisipasi yang berkualitas dibutuhkan. Partisipasi untuk mendukung petani kopi agar bisa mengembangkan hasil kopi mereka dan memasarkannya dengan baik. Gerakan pendukung petani kopi adalah hal yang perlu digiatkan dan menjadi aspek penting dalam hal ini. Dengan demikian, kesejahteraan hijau dalam usaha pemulihan ekonomi Indonesia dapat terlaksana.

Sumber Literatur Daring :

  1. https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201001114728-267-553136/pandemi-adaptasi-dan-kopi
  2. https://www.mongabay.co.id/2020/10/05/petani-kopi-itu-penjaga-lingkungan-dan-intelektualitas/
  3. https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/22/200200723/pandemi-corona–emisi-karbon-global-turun-ekstrem-krisis-iklim-masih?page=all&utm_source=Google&utm_medium=Newstand&utm_campaign=partner
75th PBB

Peringatan 75 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa Jatuh di Tengah Pandemi Global

Tujuh puluh lima tahun yang lalu, tepatnya tanggal 24 Oktober 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  berdiri dengan tujuan untuk mendorong kerja sama internasional. Tujuan utama PBB adalah:

  1. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia
  2. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia
  3. Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan
  4. Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia
  5. Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata.

Setiap tahunnya, bertepatan dengan hari jadi PBB, selalu saja ada tema atau tujuan besar yang diusung untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. PBB menjadi organisasi yang menginisiasi kerja sama antarnegara. Namun, tahun ini dunia dihadapkan dengan pandemi global yang melumpuhkan banyak sektor dan menghambat rencana-rencana kerja sama internasional. Di tahun yang berat ini, PBB berpesan untuk mari bergandeng tangan dan berkolaborasi untuk mengalahkan satu musuh dunia saat ini: COVID-19.

Saat ini, kolaborasi global yang luar biasa dengan tujuan menghadapi COVID-19 sedang berlangsung. Kolaborasi tersebut berupa upaya untuk menemukan vaksin COVID-19 yang aman, terjangkau, dan dapat diakses oleh seluruh negara terdampak COVID-19. Tujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi fundamen PBB dalam menginisiasi kerja sama untuk mengatasi COVID-19. Sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh PBB, IAP2 Indonesia juga turut berperan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tepatnya pada tujuan 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions) dan tujuan 17 (Partnerships for The Goals). IAP2 Indonesia aktif menginisiasi kolaborasi multipihak untuk melawan pandemi globa. Tahun 2020 juga dinobatkan sebagai International Year of Participation, hal ini semakin mengabsahkan bahwa kolaborasi multipihak adalah hal yang penting dan niscaya dalam menghadapi pandemi global ini.

“We face collosal challenges. With global solidarity and cooperation, we can overcome them. On this anniversary I ask people everywhere to join together. Together, let us uphold the enduring values of the United Nations Charter”–António Gutteres, Secretary General of United Nations 

Artikel ini disusun oleh Bening Wismawarin berdasarkan pidato António Gutteres, Secretary General of United Nations pada link berikut

Sumber foto: https://www.un.org/en/un75/presskit

Perencanaan dan Pembangunan yang Berketahanan Pandemi (Bagian 1)

Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat tidak terprediksi setelah pandemi COVID-19 menyerang seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Dilansir dari laman covid19.go.id, per tanggal 15 Oktober 2020, jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia adalah sebanyak 349.160 jiwa. Peningkatan fasilitas kesehatan dan modifikasi kebijakan terus diupayakan pemerintah. Mulai dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga konsep new normal dengan disiplin protokol kesehatan telah dilakukan. Namun demikian, selama delapan bulan bergelut dengan pandemi, Indonesia masih tertatih-tatih untuk menstabilkan sektor-sektor terdampak COVID-19. Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemi ini memaksa semua level pemerintahan, baik pusat maupun daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Terutama yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran mengingat pada saat menyusun sama sekali tidak memperhitungkan pandemi. Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam menangani wabah corona akan menjadi titik awal untuk pemulihan (Muhyiddin, 2020: 248). Diskusi atas perencanaan dan pembangunan yang berketahanan pandemi sudah selayaknya digaungkan dan dipikirkan oleh semua pihak agar Indonesia bisa bangkit lebih kuat untuk melawan pandemi saat ini atau yang akan datang.

Definisi Perencanaan Pembangunan yang Berketahanan Pandemi

Mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional harus berbasis pada fakta atau evidence based development. Fakta yang dimaksud dapat berupa kualitatif, kuantitatif, dan visual. Bukti atau fakta tersebut dapat diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan secara kolaboratif dengan akademisi, peneliti, dan lembaga swadaya masyarakat. Fakta tersebut bisa juga diperoleh dengan mekanisme lain seperti dialog publik dengan masyarakat di akar rumput, musrenbang, dan wahana audiensi lainnya.
Di sisi lain, pembangunan berketahanan pandemi adalah pembangunan yang diarahkan untuk mampu mengantisipasi, memitigasi, merespon, menangani, dan melewati tantangan pandemi. Dengan demikian, ketika negara diterpa pandemi lain, negara tersebut akan siaga dan proses pembangunan tidak akan terhenti, serta masalah lain seperti krisis ekonomi, konflik sosial, konflik politik tidak akan terlahir dan memperparah situasi pandemi.

Dengan demikian, perencanaan dan pembangunan berketahanan pandemi dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan dan implementasi pembangunan yang mengarusutamakan pandemi secara holistik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Proses perencanaan ini nantinya akan menciptakan masyarakat atau ekosistem yang memiliki ketahanan terhadap pandemi.

Proses Ideal Perencanaan Pembangunan yang Berketahanan Pandemi

Secara harfiah, ideal didefinisikan sebagai “sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehendaki”. Sebuah definisi yang sungguh mudah untuk diucap, tapi sulit untuk dimanifestasikan. Namun demikian, proses ideal dalam perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi tentu tetap harus dipikirkan.

Proses ideal perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi dapat diawali dengan studi terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya (poleksosbud) masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Apabila pemerintah sudah memiliki data akurat dan aktual tentang kondisi poleksosbud masyarakatnya, pengambilan kebijakan berketahanan akademi akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.

Kedua, pemerintah baiknya melakukan studi tingkat kerentanan setiap masyarakat dan sektor yang kemungkinan terdampak pandemi. Sudah dapat dipastikan jika tingkat kerentanan tiap masyarakat/sektor dalam menghadapi pandemi itu berbeda-beda. Kerentanan yang dirasakan sektor bisnis besar berbeda dengan UMKM, berbeda dengan petani, dan akan berbeda pula dengan pedagang kaki lima. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis kerentanan yang memadai sehingga intervensi dan solusi yang ditawarkan kepada setiap masyarakat akan berbeda sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kerentanan masing-masing.

Ketiga, perlu dilakukan asesmen langsung dalam proses perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi. Asesmen yang dimaksud adalah survei langsung di masyarakat atau sektor terkait. Hal-hal yang perlu disurvei adalah kebutuhan dari masyarakat dan sektor tersebut dalam menghadapi pandemi yang mungkin saja datang di lain waktu. Dengan asesmen yang menyeluruh dan langsung dilapangan, proses perencanaan dan mitigasi ke depan diharapkan akan lebih baik dan siaga.

Terakhir, yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi harus melibatkan semua pihak, mulai dari proses perencanaan, pengimplementasian, hingga evaluasi. Pemerintah sebagai aktor penggerak publik seharusnya membuat diskusi pengambilan kebijakan dengan terbuka dan inklusif–semua pihak terkait dan duduk berpikir bersama. Keterlibatan dan partisipasi dari berbagai pihak akan membuat kebijakan dan perencanaan yang diambil dapat mengakomodasi semua kepentingan. Friksi dan kontra juga dapat diminimalisasi karena kepentingan berbagai pihak dapat diupayakan untuk terakomodasi. Pemerintah dan semua pihak–tentunya masyarakat harus mulai memperkuat kolaborasi secara komprehensif. Dengan demikian, semua pihak akan saling membangun keterhubungan untuk saling memperkuat dalam kondisi pandemi.

Tantangan dan Aspek Penting dalam Proses Perencanaan Pembangunan yang Berketahanan Pandemi

Tantangan utama adalah kita semua (termasuk pemerintah) belum berpengalaman dalam menghadapi pandemi seperti COVID-19 sehingga melahirkan sikap dan kebijakan yang tidak konsisten dan berubah-ubah. Hal ini menyebabkan upaya penanganan pandemi ini berlarut-larut. Tantangan lain adalah menyamakan persepsi dalam pemerintah yang tidak mudah dilakukan, mengingat ego sektoral yang sangat tinggi. Dalam hal ini, intervensi presiden sangat penting untuk memastikan mainstreaming pandemic dilakukan dalam perencanaan dan pembangunan sehingga akan mempunyai daya tahan dan daya lenting dalam kondisi pandemi.

Komitmen dari pemerintah sebagai aktor penggerak utama juga dibutuhkan dalam proses perencanaan yang berketahanan pandemi. Banyak pemimpin daerah yang masih punya motivasi jangka pendek dalam kepemimpinannya. Akuntabilitas kepemimpinan dalam menghadapi COVID-19 akan menjadi tantangan tersendiri dalam proses perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi. Jika komitmen yang kuat dan akuntabilitasi yang baik dapat dipenuhi, niscaya proses pembuatan kebijakan dapat berjalan dengan lebih baik.

Aspek penting terakhir adalah pelibatan semua pihak dalam proses perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi. Keterlibatan semua pihak akan membuahkan kebijakan yang holistik dan tepat sasaran. Sebab banyak kepala yang memikirkan kebijakan itu dan banyak ilmu yang bisa saling ditukar sehingga pembangunan yang direncanakan atau kebijakan yang akan ditetapkan adalah hasil diskusi mufakat seluruh pihak. Untuk itu, IAP2 Indonesia dan APEKSI sebagai lembaga yang mendorong keterlibatan multipihak dalam proses perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi akan membuat webinar sebagai wadah audiensi berbagai aktor pemerintah dan nonpemerintah untuk berdialog perihal ini.

Artikel disusun oleh Bening Wismawarin berdasarkan interview dengan narasumber berikut:
Yusdi Usman (Pengamat Kebijakan Publik, kandidat Doktor Sosiologi UI, dan Co-Chair IAP2 Indonesia).
Indah Wibinastiti (Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia–APEKSI)

Sumber Literatur dan Daring
Muhyidin. 2020. Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. The Indonesian Journal of Development Planning 240 Volume IV No. 2 – Juni 2020
covid19.go.id
Health vector created by freepik – www.freepik.com

Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi, Solusi Atau Masalah?

Pandemi COVID-19 menghantam berbagai sektor di Indonesia. Tak hanya sektor ekonomi yang mulai kewalahan, sektor pariwisata, sektor transportasi, dan sektor manufaktur pun kebakaran jenggot menghadapi pandemi ini. Sektor pendidikan juga mengalami perubahan besar. Kini, sektor pendidikan di Indonesia memiliki wajah dan sistem baru yang sekaligus menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Mengacu pada Surat Edaran Kemendikbud Nomor 40 Tahun 2020 Tentang “Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)”, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, mengambil sejumlah kebijakan untuk menghadapi pandemi. Kebijakan tersebut di antaranya adalah penghapusan Ujian Nasional; perubahan sistem Ujian Sekolah; perubahan regulasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); dan penetapan belajar dari rumah (pembelajaran daring).  Dari beberapa kebijakan tersebut, penetapan pembelajaran daring adalah kebijakan yang paling menuai pro dan kontra di masyarakat.

Berdasarkan survei penulis, pada mulanya kebijakan ini dirasa tepat di masa awal pandemi. Wali murid dan pegiat pendidikan menilai bahwa ini adalah cara terbaik untuk melindungi para siswa dari paparan COVID-19. Namun, kegelisahan mulai timbul selaras dengan diperpanjangnya waktu pembelajaran daring. Kegelisahan pertama digadangi oleh wali murid yang merasa kerepotan dengan tugas-tugas dari pengajar. Khususnya, untuk siswa TK dan SD, yang mana peran wali murid sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas daring. Pembelajaran dirasa tidak efektif karena siswa menganggap “rumah” adalah tempat untuk bermain dan bersantai. Wali murid yang tidak mawas teknologi juga agaknya turut pening dengan pembelajaran daring yang serba digital.

Kegelisahan kedua datang dari pengajar yang merasa pembelajaran daring tidak cukup efektif. Beberapa materi ajar (seperti materi matematika, kesenian, dan olahraga) tidak dapat tersampaikan dengan baik. Pengajar juga belum memiliki pengalaman dan bekal cukup dengan sistem pembelajaran daring sehingga cara dan media mengajar masih cenderung repetitif dan kurang inovatif. Biaya internet yang membengkak juga digelisahkan, terlebih subsidi internet dari pihak sekolah nihil. Tak lupa para siswa, khususnya mahasiswa, juga mengeluhkan sistem pembelajaran daring. Banyak mahasiswa yang harus menunda penelitian mereka karena tidak bisa mengambil data di lapangan. Konsultasi tugas akhir pun terhambat. Akibatnya, target lulus terancam tertunda.

Lantas, apa jawaban pemerintah atas berbagai kegelisahan tersebut? Sampai saat ini, Nadiem Makarim tetap memberlakukan sistem pembelajaran daring. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) juga menganjurkan pemerintah untuk tetap menerapkan sistem ini, setidaknya sampai Desember 2020. IDAI menyebut kasus infeksi COVID-19 pada anak Indonesia cukup tinggi, yakni sebanyak 2.712 kasus dan setidaknya 51 kematian (data Juli 2020). Gayung bersambut, Kemendikbud juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp 8.9 T untuk subsidi kuota internet dan tunjangan profesi pendidik. “Ini yang sedang kami akselarasi secepat mungkin agar bisa cair,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem  Makarim, pada Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, yang berlangsung semi daring di Jakarta, Kamis (27/8/2020). Agaknya, Pemerintah tidak punya banyak pilihan selain meneruskan sistem pembelajaran daring sampai keadaan membaik. Namun, partisipasi dan suara publik adalah khazanah yang harus didengar oleh Pemerintah untuk meningkatkan sistem pembelajaran ini. Dengan demikian, berbagai kegelisahan  masyarakat dapat terjawab dan Pemerintah juga mawas diri akan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sumber Daring :

https://covid19.go.id/peta-sebaran
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/mendikbud-terbitkan-se-tentang-pelaksanaan-pendidikan-dalam-masa-darurat-covid19
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/08/kemendikbud-alokasikan-rp89-triliun-untuk-subsidi-kuota-internet-dan-tunjangan-profesi-pendidik
https://tekno.tempo.co/read/1368672/data-idai-2-712-anak-di-indonesia-positif-corona-51-meninggal/full&view=ok
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52661836
Kids vector created by freepik – www.freepik.com

Generasi Muda dan Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 ternyata memberikan masalah yang kompleks bagi generasi muda. Demikian pernyataan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam laporan berjudul “ILO Monitor: COVID-19 and The World of Work, Fourth Edition”, atau Monitor ILO: COVID-19 dan Dunia Kerja, Edisi Keempat. Masalah tersebut terdiri dari kehilangan kesempatan kerja, mengganggu proses mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan keterampilan tertentu dan menghambat para generasi muda yang sedang berusaha untuk masuk dunia kerja atau berpindah pekerjaan.

Hal ini tentu menjadi catatan penting bagi Indonesia yang pada tahun 2020 ini sedang mengawali dominasi Bonus Demografi dalam pembangunan. Bonus Demografi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan lonjakan usia produktif (15-64) yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020-2045 oleh SUPAS (Sensus Penduduk Antar Sensus) 2015. Lonjakan ini dikatakan sebagai modal sosial dalam percepatan pembangunan di Indonesia.

Wabah Corona memang di luar perhitungan perencanaan pembangunan negara manapun di dunia. Bencana non-alam ini menyerang dengan tiba-tiba saat Indonesia sedang berangsur bergerak setelah gonjang-ganjing Pemilu 2019 yang membuat pertumbuhan ekonomi cenderung melambat. Dalam postur anggaran belanja negara, selalu tersedia anggaran belanja tak terduga, seperti bencana, namun prosentasenya tidak banyak. Khusus untuk pandemi ini, kemudian pemerintah merespon dengan penerbitan peraturan realokasi dan reprogramming anggaran agar pemerintah daerah memiliki anggaran untuk penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan solusi dari situasi kompleks yang dihadapi oleh anak muda tadi? Dari laporan Monitor ILO edisi keempat,  rekomendasi yang dapat mendukung anak muda agar keluar dari situasi tersebut adalah kebijakan pemerintah yang mendukung adanya program padat karya bagi anak muda, sambil memastikan anak muda agar dapat masuk ke lapangan kerja serta memperoleh pelatihan ketrampilan khusus. ILO sendiri sebagai organisasi dunia yang memusatkan perhatiannya pada isu ketenagakerjaan, pada akhir laporan mengingatkan ILO akan terus menegakkan empat pilar dasarnya dalam melakukan monitoring ini, yaitu mendorong perekonomian dan ketenagakerjaan,  mendukung perusahaan, pekerjaan dan pendapatan,  melindungi pekerja di tempat kerja,  dan mengandalkan dialog sosial untuk solusi.

Dari perspektif Partisipasi Publik, pilar terakhir ILO: mengandalkan dialog sosial untuk solusi, sejalan dengan Core Value (Nilai Dasar)  Partisipasi Publik IAP2, yaitu nilai dasar pertama: Partisipasi Publik memiliki keyakinan bahwa mereka yang terdampak oleh sebuah keputusan memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Nilai dasar ini meyakini bahwa partisipasi anak muda dalam pengambilan keputusan akan secara signifikan memberikan kontribusi yang efektif untuk mencari solusi pada situasi yang muncul akibat pandemi COVID-19.

Dasar pemikiran inilah yang menjadi landasan IAP2 Indonesia berkolaborasi  dengan Plan Indonesia dalam penyelenggaraan webinar dengan tema “Pentingnya Partisipasi Anak dan Kaum Muda yang Bermakna dalam Pengambilan Keputusan dan Pembuatan Kebijakan” pada tanggal 23 Juli 2020  kemarin, dan bertepatan dengan Hari Anak Nasional (HAN) 2020.  Melalui webinar ini, baik IAP2 Indonesia dan Plan Indonesia mengemuka beberapa pandangan efektif dan aplikatif yang dapat mendukung partisipasi anak muda dalam ranah kebijakan. Nantikan artikel edisi selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut isi pandangan tersebut***IS

Referensi

  1. https://kabar24.bisnis.com/read/20200528/19/1245722/satu-dari-enam-pemuda-di-dunia-jadi-pengangguran-akibat-pandemi-covid-19
  2. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_745963.pdf
  3. https://ekonomi.bisnis.com/read/20191010/9/1157640/bank-dunia-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2019-terjaga-pada-level-5-persen
  4. https://iap2.or.id/partisipasi-publik-ala-anak-muda-di-masa-pandemi-covid-19/
  5. Foto: People vector created by pikisuperstar – www.freepik.com

Refleksi Lomba Kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) Via Online

Heboh dan cetar membahana adalah nuansa hati yang saya rasakan sebagai juri lomba kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dengan menggunakan platform virtual meeting Zoom. Lomba ini diikuti oleh 76 kelompok dan Sub-Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) BKKBN Jawa Barat berupaya sekuat tenaga melakukan seleksi hingga muncul 28 nominator. Melihat tingginya minat peserta membuat kita yakin bahwa Pandemi COVID-19 tidak melumpuhkan semangat dan kreatifitas. Juri lomba kelompok UPPKS ada tiga orang yang  mewakili akademisi (Bapak Dr. Asep Dedy Sutrisno – Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Univ. Pasundan), praktisi media (Asep Novian – YK Mark)  dan saya sendiri mewakili NGO dengan fokus pada substansi Bangga Kencana.  Dr. Asep menilai aspek kinerja kelompok dengan menilai lima indikator (mutu produk, food safety, ekonomi, sumber daya manusia dan pasar).  Praktisi media, Eka Novian menggunakan tiga indikator (konsep, visual dan engagement) untuk menilai aspek media sosial. Sementara saya sendiri menilai aspek pemberdayaan dengan lima indikator meliputi dampak ekonomi, dampak non-ekonomi, manajemen konflik, pemanfaatan bahan lokal dan inisiatif green production dan penerapan tata kelola atau SOP sederhana).

Penjurian lomba UPPKS melalui virtual meeting (VM) dengan platform Zoom baru pertama pertama kali diselenggarakan oleh BKKBN.  Media sosial menjadi media untuk menjaring peserta lomba sekaligus memantau traffic penggunaan media sosial untuk kebutuhan branding dan marketing yang dilakukan oleh peserta dalam memasarkan produk usaha yang dilombakan.  Ini sebuah terobosan dan pintu masuk untuk pembelajaran yang luar biasa. Peserta dapat mendaftar langsung, tanpa dinominasikan oleh dinas KB tingkat kabupaten/kota ataupun Petugas Keluarga Berencana (PKB) atau Tenaga Penggerak Desa (TPD). Saat wawancara, PKB dan TPD hadir mendampingi selama proses berlangsung sejak jam 08.00 sampai 18.00 WIB. Saya yakin banyak peserta yang merasa terpaksa karena ketidakpahaman akan teknologi atau kurang percaya diri. Bahkan saya mendengar ada satu dua dinas kabupaten yang merajuk pada jajaran pimpinan di BKKBN Jawa Barat. Pada akhirnya, peserta memahami proses dan dinamika penilaian. Mereka mempersiapkan diri untuk merespon pertanyaan juri. Sebagai juri, saya misalnya, menggunakan teknik bercerita karena saya diamanati menilai inti atau spirit UPPKS. Peserta, tanpa saya tanya, mereka sudah siap bercerita mengenai aktivitas kelompok  mereka terkait usaha kuliner dan non-kuliner yang menjadi kebanggannya. Saya sangat concern tentang bagaimana UPPKS ini mampu menggagas pemberdayaan melalui cerita keseharian. Dari situ saya dapat melihat aspek non-ekonomi yang muncul dan sungguh memberdayakan. Saya meminta peserta mendongeng tentang kelompok mereka dan seberapa hebat dan bermanfaatnya kelompok yang mereka bentuk. Di benak saya sudah ada semacam check list lima indikator yang ingin saya lihat.

Jika meminjam perspektif Partisipasi Publik milik kawan-kawan IAP2 (International Association of Public Participation) Indonesia, proses Lomba Kelompok UPPKS ini sudah mencoba untuk menerapkan salah satu spektrum Partisipasi Publik, yaitu to involve (pelibatan). Spektrum ini menerangkan bahwa masukan publik yang diperoleh dari pelibatan/to involve dapat menjadi masukan berharga untuk dapat dipertimbangkan dan dapat mempengaruhi keputusan (dalam hal ini BKKBN Lomba UPPKS dipandang sebagai cara BKKBN melibatkan sekaligus menampung masukan publik, dalam hal ini kader PKK dan kader posyandu,  agar BKKBN dapat mempertimbangkan cara memaksimalkan peran dan kontribusi  mereka melalui keputusann yang akan diambil. Melalui Lomba UPPKS ini, para kader PKK dan kader posyandu telah memperlihatkan kontribusi pada perekonomian keluarga dan lingkungan sekitarnya melalui pembentukan usaha-usaha kecil. Kontribusi ini tentunya menjadi nilai tambah, bahwa selain berperan menjadi kader pada umumnya, mereka juga berperan dalam perekonomian dan kesejahteraan keluarga. Spektum to involve ini adalah spektrum ketiga dari lima Spektrum Partisipasi Publik IAP2.

Salut pada BKKBN Jawa Barat. Selamat memasuki era baru UPPKS Generasi 4.0 yang kental dengan pemanfaatan media sosial oleh generasi milenial. Selamat Hari Keluarga Nasional 2020!

Wiwin Winarni Pamungkas
PLKB Internasional-Penggiat Pemberdayaan Masyarakat
Anggota IPKB dan KKI Jawa Barat
Direktur Perkumpulan Indonesia Kompeten