Category: Artikel

Dari Partisipasi Publik ke Prestasi Atlet: Mendukung Refugee Team di Olimpiade 2024

IAP2 Indonesia – Prestasi Tim Pengungsi atau Refugee Team tidak terlepas dari dukungan masyarakat dibaliknya. Melalui keterlibatan yang aktif dan positif, kita tidak hanya mendukung atlet pengungsi tetapi juga mempromosikan nilai-nilai persatuan dan kemanusiaan yang menjadi inti dari Olimpiade.

 

Tim Pengungsi (Refugee Olympic Team) adalah tim khusus yang dibentuk oleh Komite Olimpiade Internasional (IOC) untuk memberikan kesempatan kepada para atlet pengungsi yang tidak memiliki negara yang diakui atau tidak dapat mewakili negara asalnya di Olimpiade. Tim ini pertama kali diperkenalkan pada Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016 sebagai bentuk solidaritas dan dukungan bagi para pengungsi di seluruh dunia.

 

refugee team

Gambar 1. Tim Pengungsi Pertama saat Olimpiade Rio 2016

Sumber foto: Olympic.com

Partisipasi publik memainkan peran penting dalam mendukung dan mempromosikan Tim Pengungsi di Olimpiade. Dengan demikian, publik tidak hanya mendukung prestasi atletik tetapi juga memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan inklusi sosial. Di bawah ini bagaimana partisipasi publik dapat mendukung Tim Pengungsi:

 

Kesadaran dan Dukungan

Partisipasi publik dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang krisis pengungsi global dan pentingnya mendukung para atlet pengungsi. Dukungan publik, baik melalui media sosial, kampanye, atau acara komunitas, dapat memberikan semangat dan motivasi bagi para atlet. Melalui media sosial, partisipasi publik dalam kampanye ini tidak hanya memperluas jangkauan tetapi juga menciptakan momentum positif di seluruh dunia. Selain itu, partisipasi publik juga dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk terlibat dan mendukung inisiatif-inisiatif serupa, sehingga tercipta jaringan solidaritas yang lebih kuat.

 

Penggalangan Dana

Banyak inisiatif penggalangan dana yang melibatkan masyarakat umum untuk mendukung Tim Pengungsi. Dana yang terkumpul digunakan untuk memberikan fasilitas pelatihan, peralatan, dan biaya perjalanan bagi para atlet pengungsi. Partisipasi publik dalam penggalangan dana ini sangat penting untuk keberlanjutan program ini. Selain itu, dukungan logistik dari relawan yang terlibat dalam acara Olimpiade juga membantu memastikan bahwa semua kebutuhan tim terpenuhi, memungkinkan atlet untuk fokus pada persiapan mereka.

Baca juga: Olimpiade Paris 2024: Membangun Keterlibatan Masyarakat Global

Melalui berbagai cara tersebut, publik tidak hanya memberikan dukungan praktis tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan mendukung bagi para pengungsi, membantu mereka merasa diterima dan dihargai di masyarakat global. Pada dasarnya, siapapun dapat berkontribusi melalui bakat, keterampilan, dan kekuatan jiwa kemanusiaan mereka. Ini merupakan sinyal baik bagi komunitas internasional bahwa mereka yang tidak memiliki rumah, tidak ada tim, tidak ada bendera, dan tidak ada lagu kebangsaan tetaplah manusia yang berhak mengikuti ajang bergengsi ini.

Olimpiade Paris 2024: Membangun Keterlibatan Masyarakat Global

IAP2 Indonesia – Partisipasi publik menjadi salah satu elemen penting dalam membangun keterlibatan global dalam menyukseskan Olimpiade ini, tidak hanya bagi tuan rumah tetapi juga bagi komunitas internasional.

Hanya tinggal menghitung hari sampai ajang olimpiade dilaksanakan. Tahun ini, Paris menjadi tuan rumah kegiatan olahraga yang diselenggarakan tiap 4 tahun ini. Acara ini dijadwalkan berlangsung dari 26 Juli hingga 11 Agustus 2024. Ini akan menjadi ketiga kalinya Paris menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas, setelah sebelumnya menjadi tuan rumah pada tahun 1900 dan 1924. Olimpiade ini akan mencakup 32 cabang olahraga, termasuk beberapa cabang olahraga baru seperti selancar, skateboard, panjat tebing, dan breakdancing.

 

olimpiade paris

Gambar 1. Jersey Resmi Kontingen Indonesia pada Olimpiade Paris 2024

Sumber foto: Pejuangkantoran.com

Olimpiade Paris 2024 bukan hanya tentang kompetisi atletik di tingkat dunia, tetapi juga tentang bagaimana ajang ini bisa melibatkan masyarakat secara luas. Dengan berbagai inisiatif yang melibatkan masyarakat, Olimpiade Paris 2024 berupaya untuk menjadikan ajang ini bukan hanya bagi pertarungan para atlet, melainkan juga mendorong partisipasi masyarakat dan memberikan dampak positif bagi semua. Berikut beberapa inisiatif partisipasi publik dalam Olimpiade:

 1. Program Relawan

Salah satu cara paling nyata dalam melibatkan publik adalah melalui program relawan. Paris 2024 membuka kesempatan bagi ribuan orang untuk menjadi bagian dari sejarah dengan berkontribusi sebagai relawan. Relawan yang bekerja tidak hanya berasal dari Perancis, tetapi juga dari berbagai negara, yang memungkinkan adanya pertukaran budaya dan memperkuat solidaritas internasional.

2. Aksesibilitas dan Inklusivitas

Paris 2024 berkomitmen untuk membuat Olimpiade yang inklusif dan dapat diakses oleh semua orang. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan akses bagi penyandang disabilitas dan menyediakan fasilitas yang ramah bagi semua kalangan. Dengan demikian, Olimpiade ini diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Olimpiade juga memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk turut berkompetisi dalam menunjukkan kemampuan luar biasanya, yakni melalui paralympic atau olimpiade bagi para penyandang disabilitas. Paralympic Games bukan hanya ajang kompetisi olahraga, tetapi juga platform yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak dan keberagaman. Paris sebagai tuan rumah juga memberikan pelayanan kepada penonton disabilitas berupa memfasilitasi kursi roda bagi yang membutuhkan dan akan ada panitia penyelenggara yang siap membantu. Tujuannya adalah agar mereka tetap dapat menikmati pertandingan tanpa perlu khawatir akan kondisinya.

3. Program Edukasi dan Komunitas

Untuk meningkatkan partisipasi publik,Olimpiade Paris 2024 meluncurkan berbagai program edukasi dan komunitas. Program ini mencakup kegiatan di sekolah-sekolah, program olahraga komunitas, dan workshop tentang pentingnya olahraga dan kesehatan. Tujuannya adalah untuk menginspirasi generasi muda dan meningkatkan kesadaran akan manfaat olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Partisipasi publik dalam hal ini berperan untuk meningkatkan.

Salah satunya adalah “Olympic Week”. Setiap tahun, selama satu minggu, berbagai kegiatan edukasi dan olahraga diadakan di sekolah-sekolah dan komunitas di seluruh Prancis. Kegiatan ini mencakup lomba lari, pertandingan persahabatan, lokakarya tentang pentingnya olahraga dan kesehatan, serta presentasi tentang sejarah dan nilai-nilai Olimpiade. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara.

Keaktifan partisipasi publik dalam ajang olimpiade membawa dampak positif terhadap citra partisipasi publik, antara lain:

1. Terciptanya Solidaritas dan Pertukaran Budaya

Partisipasi publik dapat memperkuat solidaritas dan pertukaran budaya antar negara-negara peserta. Dengan melibatkan relawan internasional dan mengadakan acara-acara yang inklusif, Paris 2024 menciptakan ruang bagi masyarakat global untuk saling mengenal dan menghargai perbedaan budaya.

Baca juga: Sepak Bola Indonesia, Sepak Bola Kita!

2. Warisan yang Berkelanjutan

Salah satu tujuan utama Olimpiade Paris 2024 adalah menciptakan warisan yang berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek penyelenggaraan Olimpiade, Paris 2024 berupaya untuk meninggalkan dampak positif jangka panjang bagi komunitas lokal dan internasional. Infrastruktur yang dibangun, pengalaman yang dibagikan, dan program-program edukasi yang diluncurkan akan terus memberikan manfaat setelah Olimpiade berakhir.

Partisipasi publik merupakan salah satu kunci dalam menyukseskan Olimpiade Paris 2024. Dengan berbagai inisiatif yang melibatkan masyarakat, Olimpiade ini tidak hanya menjadi ajang pertarungan bagi para atlet, tetapi juga sebagai platform bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran berpartisipasi dan solidaritas dalam menyukseskan acara ini.

 

Salam olahraga!

Vokasi Prodi Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian IPB Menggelar Lokakarya Pengembangan Kurikulum

IAP2 Indonesia – Dalam upaya menghadapi revolusi industri 4.0, program vokasi Program Studi Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian, IPB, menggelar lokakarya kurikulum demi mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai bagi para lulusannya.

 

Sabtu, 22 Juni 2024, bertempat di IPB International Convention Center, Botani Square, Kota Bogor, IPB menetapkan kurikulum baru (K2020) yang sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek pada tahun 2020. Lokakarya ini sekaligus untuk memvalidasi K2020 sebagai kurikulum yang selaras dengan kebijakan pendidikan nasional.

vokasi

Sumber foto: Dokumentasi SV IPB

IAP2 Indonesia turut hadir sebagai tamu undangan yang memberikan saran terkait penguatan kapasitas pemangku kepentingan, khususnya dalam hal keterampilan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Ini memastikan bahwa tidak hanya kurikulum yang berkembang, tetapi juga kemampuan individu dan kelompok dalam berpartisipasi aktif di masa mendatang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Wiwin Winarni, perwakilan IAP2 Indonesia, bahwa alumni PS PPP diharapkan mampu menjembatani antara komunitas dengan stakeholder dan menjadi pendamping atas resolusi konflik. Ketercapaian pembelajaran melalui mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa mahasiswi PS PPP telah disesuaikan agar setelah lulus mereka terampil dalam melakukan pendekatan, pendampingan, dan penyuluhan komunitas yang bermanfaat bagi masyarakat.

 

Disamping itu, dari pihak Anwar Muhammad Foundation (AMF) yang diwakili oleh Bapak Andri Affandi, menyampaikan bahwa program sertifikasi public participation juga dapat membantu mahasiswa untuk memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Kemampuan komunikasi tersebut akan berguna dalam menciptakan relasi yang erat dengan pemangku kepentingan. Selain itu, sebagai calon penyuluh atau petugas lapangan yang memerlukan keahlian membaca situasi sosial masyarakat, mereka akan membutuhkan pelatihan terkait perancangan program yang selaras dengan karakteristik penerima manfaat. Terakhir, sebagai pelengkap, alumni juga perlu menguasai bidang marketing untuk memastikan hasil program dapat mencapai tahap akhir distribusi.

 

Baca juga: Mendesaknya Partisipasi Publik dalam Kebijakan Pembiayaan Iklim, Ekonomi Sirkuler, dan Islamic Blended Finance

 

Hasil lokakarya ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kurikulum sarjana terapan yang sesuai dengan kebutuhan industri, aturan yang berlaku di IPB, kebijakan pemerintah, dan memastikan lulusan program studi vokasi mampu mengembangkan dirinya melalui pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai selama menempuh pendidikan. Sehingga, mereka dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan pertumbuhan industri dan ekonomi bagi dirinya sendiri maupun bangsa dan negara.

 

Referensi

https://www.liputanbogor.com/

Mendesaknya Partisipasi Publik dalam Kebijakan Pembiayaan Iklim, Ekonomi Sirkuler, dan Islamic Blended Finance

IAP2 Indonesia – Partisipasi publik sangat berperan penting dalam mensukseskan misi parlemen dalam ekonomi sirkuler demi terciptanya kondisi iklim yang lebih baik. “Kehadiran masyarakat sipil melalui edukasi dan advokasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas atas ekonomi hijau sebesar 35%” Ungkap Aldi Muhammad Alizar, sebagai salah satu panelis dari Anwar Muhammad Foundation (AMF).

 

Pada tanggal 8 Juli 2024 bertempat di Kompleks DPR RI, telah diselenggarakan kegiatan diskusi panel dan penandatanganan 3 modul, yakni Pendanaan Iklim untuk Parlemen Indonesia, Circular Economy Module, dan Islamic Blended Financing yang ditandatangani oleh Fadli Zon, Mercy Chriesty Barends, Norimasa Shimomura, dan Amanda McLoughlin sebagai bentuk peresmian peluncuran handbook, modul, dan buku Islamic Blended Finance (IBF). Ketiganya akan berguna sebagai panduan pendanaan iklim oleh parlemen, mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pendanaan publik, serta langkah-langkah apa saja yang dapat dipertimbangkan. Melalui modul tersebut pula parlemen dapat merangkai definisi, urgensi, upaya transisi, dan model bisnis dalam ekonomi sirkuler.

ekonomi sirkuler

Gambar 1.1 Giant book yang telah ditandatangani sebagai bentuk peresmian handbook, modul, dan buku IBF

Sekitar 350 miliar diperlukan untuk dana ekonomi sirkuler pada tahun 2030, diperkirakan lebih besar 5 kali lipat dibanding saat ini. Climate Policy Initiative mengungkapkan dana tersebut digunakan demi mencapai Nationally Determined Contributions (NDC). Kolaborasi antara parlemen dan seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci sebagai bentuk adaptasi maupun mitigasi menuju iklim yang berkelanjutan.

 

Keterlibatan masyarakat adalah elemen penting untuk memastikan kebijakan yang responsif dan inklusif. Spektrum partisipasi publik yang yang ditawarkan oleh International Association for Public Participation (IAP2) memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami tingkat keterlibatan yang diperlukan. Spektrum ini mencakup lima tingkat partisipasi: Inform, Consult, Involve, Collaborate, dan Empower.

  1. Inform (memberi informasi)

Memberi informasi yang lengkap dan akurat kepada publik mengenai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Contoh: Kampanye edukasi mengenai dampak perubahan iklim oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

  1. Consult (Konsultasi)

Meminta masukan dan pandangan dari masyarakat untuk memperkaya proses pengambilan keputusan. Contoh: Konsultasi publik tentang rencana aksi iklim daerah.

  1. Involve (Pelibatan)

Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Contoh: Workshop komunitas untuk mengembangkan solusi lokal untuk mitigasi dan adaptasi iklim.

  1. Collaborate (Kolaborasi)

Bekerja sama dengan masyarakat dalam setiap langkah pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Contoh: Program kolaboratif antara pemerintah dan LSM dalam pengelolaan limbah.

  1. Empower (Pemberdayaan)

Memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mengambil keputusan dan memimpin inisiatif. Contoh: Pendanaan mikro untuk proyek-proyek hijau yang dipimpin oleh komunitas.

 

Pembiayaan Iklim dan Partisipasi Publik

Pembiayaan iklim adalah aspek krusial dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Menurut Climate Policy Initiative, Indonesia membutuhkan sekitar USD 28.5 miliar hingga 2030 untuk mencapai target Nationally Determined Contributions (NDC). Hingga kini, sekitar 45% dari kebutuhan tersebut telah didukung oleh berbagai sumber pendanaan. Partisipasi publik dalam pembiayaan iklim dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Sebagai bentuk perwujudan, IAP2 Indonesia telah memprakarsai terbangunnya koalisi hijau untuk membersamai para pihak dalam mewujudkan ekonomi Indonesia yang lebih hijau

 

Baca Juga: https://iap2.or.id/rapat-strategis-bersatu-untuk-masa-depan-lingkungan-yang-lebih-baik/

 

Islamic Blended Finance (IBF)

Islamic blended finance menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan mekanisme pembiayaan tradisional untuk menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan. IBF tidak hanya memperluas akses ke pembiayaan, tetapi juga memastikan bahwa investasi dilakukan secara etis dan berkelanjutan. Dalam menulis buku, AMF bekerja berdasarkan pengalaman nyata melalui penguatan petani kopi atas perubahan iklim dan menjaga keberlangsungan rantai pasok. Sehingga, AMF bukan hanya memberdayakan masyarakat, namun juga menginisiasi pembiayaan IBF berskala mikro bagi para petani. Dalam konteks ini, partisipasi publik dapat memastikan bahwa produk keuangan yang dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat.

 

Baca Juga: https://amf.or.id/inisiatif-baru-dalam-menghadapi-perubahan-iklim-bagi-petani-kopi/

 

Ekonomi Sirkular dan Peran Masyarakat

Aksi nyata yang dilakukan masyarakat antara lain seperti yang dilakukan oleh Bank Sampah Malang yang telah berhasil mengurangi limbah plastik sebesar 70% melalui program daur ulang yang melibatkan ribuan rumah tangga. Selain itu, program Recycle Jakarta meningkatkan pendapatan keluarga miskin hingga 25% melalui pengumpulan dan daur ulang sampah. Selanjutnya di sektor pertanian, petani kopi Gunung Puntang, Bandung, Jawa Barat, telah mengimplementasikan penggunaan pupuk organik dari limbah pertanian. Pendekatan ini mengurangi penggunaan pupuk kimia dan sebagai bentuk menjaga lingkungan Dari contoh-contoh peran masyarakat yang juga perlu disokong peran parlemen, ekspektasinya, pada tahun 2060 Indonesia berhasil mencapai zero net emission.

 

Baca Juga: https://amf.or.id/menggandeng-giz-amf-melatih-good-agricultural-practices-gap-pada-petani-kopi-di-wanoja-dan-bukit-amanah/

 

Dengan kolaborasi antara masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta, serta dukungan regulasi yang kuat, Indonesia dapat mencapai target iklim nasional dan mewujudkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Dari pihak parlemen, harapannya dapat mengeluarkan UU terkait ekonomi hijau, energi baru dan terbarukan. Pentingnya partisipasi publik hadir dalam pembuatan RUU yang dilakukan melalui diskusi kebijakan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti akademisi, NGO, praktisi, dan pihak-pihak terkait lainnya agar RUU yang dihasilkan bersifat scientific based.

 

REFERENSI

Climate Policy Initiative

Bank Sampah Malang

Recycle Jakarta

 

Mengembangkan Indeks Partisipasi Publik: Strategi IAP2 Indonesia untuk Pengelolaan Anggaran yang Lebih Inklusif

IAP2 Indonesia – Sekretariat Nasional (Seknas) FITRA menyoroti rendahnya partisipasi publik dalam tata kelola anggaran di Indonesia, dengan rata-rata hanya mencapai indeks partisipasi 0,37 dari skala 1 di 70 kabupaten/kota. Menanggapi hal tersebut, IAP2 Indonesia memberikan beberapa rekomendasi rinci untuk meningkatkan partisipasi publik, yang mencakup pengembangan indeks partisipasi publik, penerapan spektrum partisipasi publik IAP2, dan pemenuhan nilai-nilai inti IAP2.

  1. Pengembangan Indeks Partisipasi Publik

    1. Pentingnya Pengembangan Indeks

      • Mengukur Kemajuan: Indeks partisipasi publik memungkinkan evaluasi yang lebih akurat terhadap kemajuan dan partisipatif yang diterapkan oleh pemerintah dan CSO.
      • Identifikasi Kesenjangan: Memungkinkan identifikasi kesenjangan dalam partisipasi publik di berbagai daerah, sehingga intervensi yang lebih spesifik dapat diterapkan.
      • Penguatan Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah melalui penilaian yang objektif dan transparan.
    2. Langkah Pengembangan Indeks

      • Kriteria Penilaian: Menetapkan kriteria yang mencakup aspek keterlibatan masyarakat, transparansi informasi, dan efektivitas partisipasi.
      • Survei dan Data: Melakukan survei di berbagai daerah untuk mengumpulkan data yang relevan dan valid.
      • Pelaporan dan Evaluasi: Menerbitkan laporan secara berkala untuk mengevaluasi dan mempublikasikan hasil indeks partisipasi publik.
  2. Spektrum Partisipasi Publik dan Nilai-Nilai Inti IAP2

    1. Spektrum Partisipasi Publik IAP2:

      • Inform : Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan dan keputusan.
      • Consult : Berkonsultasi dengan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik.
      • Involve : Masyarakat menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan.
      • Collaborate : Bekerja sama dengan masyarakat dalam setiap aspek pengambilan keputusan.
      • Empower : Pengambilan keputusan akhir dapat memberdayakan masyarakat.indeks partisipasi publikSumber foto: IAP2 Spectrum of Participation
  3. Implementasi Rekomendasi

    1. Edukasi dan Pelatihan
      • Tujuan: Meningkatkan pemahaman terkait anggaran dan kapasitas partisipasi masyarakat.
      • Strategi: Mengadakan lokakarya, seminar, dan program pelatihan di berbagai daerah.
      • Kerjasama: Melibatkan lembaga pendidikan dan CSO dalam program edukasi.
    2. Mekanisme Partisipatif
      • Musrenbang: Meningkatkan kualitas Musrenbang dengan memperluas partisipasi.
      • Forum Dialog: Mengembangkan forum dialog rutin antara pemerintah dan masyarakat.
    3. Akses Informasi
      • Transparansi: Mengimplementasikan kebijakan yang terbuka atas informasi publik.
      • Teknologi : Memanfaatkan media sosial dan platform online untuk penyebaran informasi.
    4. Kolaborasi dengan CSO
      • Kemitraan: Menjalin kemitraan strategis dengan CSO untuk pengawasan anggaran.
      • Advokasi: Mendukung kegiatan advokasi dan kampanye partisipatif oleh CSO.
    5. Penggunaan Teknologi
      • Aplikasi Partisipatif: Mengembangkan aplikasi atau portal online untuk memfasilitasi partisipasi publik.
      • GIS: Menggunakan teknologi Geographic Infornation System (GIS) untuk transparansi proyek pemerintah.
  4. Kesimpulan

    Dengan menerapkan rekomendasi di atas, IAP2 Indonesia yakin partisipasi publik dalam tata kelola anggaran akan meningkat, menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan partisipasi publik bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat luas dan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk mencapai tujuan bersama.

Baca juga: Membangun Keterlibatan Publik dalam Menghadapi Darurat Perubahan Iklim

 

REFERENSI

“Seknas FITRA: Skor Partisipasi Publik dalam Tata Kelola Anggaran di Indonesia Masih Rendah.” Tempo.co. Diakses dari [Tempo.co](https://bisnis.tempo.co/read/1884586/seknas-fitra-skor-partisipasi-publik-dalam-tata-kelola-anggaran-di-indonesia-masih-rendah).

“Open Budget Survey 2019: Raih Skor 70, Indonesia Ranking 18 Dunia dan Ranking 2 ASEAN.” Seknas FITRA. Diakses dari [Seknas FITRA](https://beritabaru.co/open-budget-survey-2019-raih-skor-70-indonesia-ranking-18-dunia-dan-ranking-2-asean/).

“International Association for Public Participation (IAP2) Core Values.” IAP2. Diakses dari [IAP2 Core Values] (https://www.iap2.org/page/corevalues).

Membangun Keterlibatan Publik dalam Menghadapi Darurat Perubahan Iklim

IAP2 Indonesia – Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menghadapi perubahan iklim ekstrem. Tantangan ini membutuhkan respons kolektif, yaitu dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Namun, seberapa besar masyarakat terlibat dalam upaya mengatasi masalah ini? Mari kita telaah lebih lanjut.

Data Statistik Terkini

Menurut data terbaru, Indonesia telah mengalami peningkatan suhu rata-rata dan intensitas curah hujan yang ekstrem. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami banjir, tanah longsor, dan gelombang panas yang lebih sering dan lebih parah. Misalnya, tahun lalu, lebih dari 2 juta orang di Indonesia terkena dampak langsung dari banjir yang melanda wilayah-wilayah penting.

Tingkat partisipasi publik dalam menyikapi perubahan iklim juga perlu diperhatikan. Data menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari masyarakat yang terlibat dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Ini menandakan perlunya peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menangani perubahan iklim.

Baca juga: Mengelola Sampah Menjadi Energi: Strategi Partisipasi Publik untuk TPS yang Berkelanjutan

Spektrum Partisipasi Publik

Partisipasi publik dalam menghadapi perubahan iklim dapat berkisar dari tindakan individu hingga gerakan sosial dan partisipasi dalam proses kebijakan. Di ujung spektrum yang lebih rendah, tindakan sehari-hari seperti mengurangi konsumsi energi dan limbah, serta mengubah pola transportasi, dapat membuat perbedaan signifikan. Di ujung yang lebih tinggi, gerakan sosial dan advokasi untuk kebijakan yang lebih berkelanjutan dapat menghasilkan dampak yang lebih besar.

Sumber foto: detiknews

Contoh Aplikasi

Sebuah contoh nyata dari partisipasi publik dalam mengatasi perubahan iklim adalah gerakan pengurangan plastik di Indonesia. Dengan adanya kesadaran masyarakat yang meningkat tentang dampak limbah plastik terhadap lingkungan, banyak individu dan kelompok masyarakat telah aktif dalam kampanye untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ini adalah contoh bagaimana partisipasi publik dapat memicu perubahan perilaku yang positif untuk lingkungan.

Komitmen Negara

Pemerintah Indonesia telah mengakui urgensi perubahan iklim dan telah berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah adaptasi dan mitigasi yang diperlukan. Dalam beberapa tahun terakhir, langkah-langkah seperti reboisasi, investasi dalam energi terbarukan, dan pengembangan kebijakan lingkungan telah diambil. Namun, upaya ini masih memerlukan dukungan dan partisipasi lebih lanjut dari masyarakat untuk berhasil.

Sumber foto: Go Climate

Kesimpulan

Menghadapi darurat perubahan iklim ini, dibutuhkan upaya bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi publik, kita dapat mengatasi tantangan ini dengan lebih efektif. Saat ini adalah saat yang tepat untuk bertindak, karena setiap tindakan, baik besar maupun kecil, dapat membuat perbedaan dalam melindungi bumi kita.

 

Referensi:

  1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Indonesia.
  2. Pusat Penelitian Iklim Nasional (PPIN) Indonesia.
  3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia.
  4. World Bank, “Climate Change in Indonesia: Impacts and Adaptation Policies”.

Mengelola Sampah Menjadi Energi: Strategi Partisipasi Publik untuk TPS yang Berkelanjutan

IAP2 Indonesia – Provinsi DKI Jakarta menghadapi masalah besar dalam hal pengelolaan sampah. Setiap harinya, Jakarta menghasilkan sekitar 7.800 ton sampah. Dengan banyaknya sampah ini, solusi seperti Tempat Pengelolaan Sampah Sementara (TPS) yang juga berfungsi sebagai pembangkit energi bisa menjadi alternatif yang efektif. Namun, agar solusi ini berhasil, partisipasi masyarakat sangat penting.

Mengapa Partisipasi Publik Penting?

Partisipasi publik bukan hanya soal memberi informasi kepada masyarakat, tetapi juga melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat meningkatkan efektivitas program dan menjamin keberlanjutannya. International Association for Public Participation (IAP2) memiliki spektrum partisipasi publik yang bisa kita gunakan, mulai dari memberikan informasi (inform), berkonsultasi (consult), melibatkan (involve), berkolaborasi (collaborate), hingga memberdayakan (empower). Semua tingkatan ini dapat diterapkan dalam strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Baca juga: Rapat Strategis: Bersatu untuk Masa Depan Lingkungan yang Lebih Baik

Tantangan Pengelolaan Sampah di Jakarta dan Indonesia

Saat ini, banyak TPS di Jakarta tidak memenuhi standar kebersihan dan operasional yang baik. Dari 7.800 ton sampah yang dihasilkan setiap hari, hanya sekitar 60% yang berhasil diangkut ke tempat pengelolaan akhir (TPA). Di seluruh Indonesia, sekitar 175.000 ton sampah dihasilkan setiap hari, namun pengelolaannya belum maksimal.

Sumber foto: forestdigest

Strategi Partisipasi Publik

  1. Edukasi dan Kesadaran Publik

Edukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan manfaat TPS sebagai pembangkit energi sangat penting. Kampanye melalui media sosial, seminar, dan workshop dapat efektif. Selain itu, materi pengelolaan sampah bisa dimasukkan dalam kurikulum sekolah agar anak-anak lebih sadar lingkungan.

  1. Keterlibatan Masyarakat

Membentuk komunitas relawan yang membantu mengelola TPS di lingkungan mereka bisa sangat membantu. Relawan dapat membantu memilah sampah, merawat TPS, dan mendidik masyarakat. Selain itu, kerjasama dengan pengurus RT/RW dapat membantu mengoordinasikan pengelolaan sampah di tingkat lokal, menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

  1. Peningkatan Infrastruktur TPS

Pembangunan TPS dengan standar baik, termasuk fasilitas pemilahan, kompos, dan teknologi pengubah sampah menjadi energi (waste-to-energy), sangat penting. Teknologi seperti RDF (Refuse Derived Fuel) dan insinerator ramah lingkungan bisa mengubah sampah menjadi energi.

  1. Monitoring dan Evaluasi

Sistem monitoring digital untuk memantau volume sampah, efisiensi TPS, dan produksi energi secara real-time sangat diperlukan. Evaluasi berkala terhadap kinerja TPS dengan melibatkan umpan balik dari masyarakat dan pengguna layanan juga penting untuk memastikan program ini berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

  1. Pendanaan dan Kerjasama

Pendanaan adalah kunci keberhasilan. Pemerintah bisa mengalokasikan dana khusus dari APBD untuk pembangunan dan operasional TPS berbasis energi. Selain itu, membuka peluang investasi bagi sektor swasta dengan insentif pajak dan kemudahan perizinan akan menarik lebih banyak investor. Kerjasama internasional juga bisa membantu, baik dengan belajar dari negara-negara sukses seperti Jepang dan Jerman, maupun dengan bantuan teknis dari tenaga ahli.

  1. Kebijakan dan Regulasi

Penguatan kebijakan pengelolaan sampah, seperti mewajibkan pemilahan sampah di sumbernya (rumah tangga dan industri), sangat diperlukan. Regulasi yang memberikan insentif bagi masyarakat dan perusahaan yang aktif dalam pemilahan dan pengelolaan sampah juga bisa mempercepat penerapan program ini.

Sumber foto: pexels

Dengan strategi yang komprehensif dan partisipatif ini, tantangan pengelolaan sampah bisa diubah menjadi peluang untuk menghasilkan energi, sambil menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk masa depan.

 

Penulis: Aldi Muhammad Alizar (IAP2 Indonesia), Andri Muhammad Affandi (Anwar Muhammad Foundation), dan Pradikta Falasifa (Anwar Muhammad Foundation)

 

Referensi:

  1. Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, 2023.
  2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2023.
  3. International Association for Public Participation (IAP2)

Rapat Strategis: Bersatu untuk Masa Depan Lingkungan yang Lebih Baik

IAP2 Indonesia – Jakarta, 16 Januari 2024 – Pada hari Selasa, pukul 14.00 WIB, Gedung TS2A Lantai 4 menjadi ruang membangun energi semangat penggiat Ekonomi Hijau. pertemuan strategis yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan utama di bidang lingkungan.

Peserta yang Hadir di antaranya adalah Priyanto Rohmatullah (Direktur Lingkungan Hidup, Bappenas), Aretha (Tenaga Ahli DLH Bappenas), Aldi Muhammad Alizar (Ketua IAP2 Indonesia), Misbah Hasan (Koordinator Koalisi Generasi Hijau/Sekretaris Jenderal FITRA), Andri M. Affandi (Kepala Quality, Yayasan Anwar Muhammad), Dietra Anandani (Sekretaris/Direktur IAP2 Indonesia), Bening Kalimasada A. K. (Tenaga Ahli MIREKEL).

Pertemuan ini membahas berbagai aspek penting yang dikelola oleh Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, termasuk kualitas lingkungan, perubahan iklim, limbah, keanekaragaman hayati, ekonomi sirkular, pertanian hijau dan konservasi sumber daya alam.

Kolaborasi antara Direktorat LH Bappenas, mitra pembangunan, organisasi non-profit, dan pemerintah daerah menjadi sorotan, menegaskan pentingnya kerja sama untuk mengatasi beragam isu lingkungan.

Baca Juga : Tingkatan Partisipasi Publik dalam Memilih Presiden

IAP2, KGH, AMF, dan Mirekel

Sumber :Dokumen Pribadi

memainkan peran utama dengan fokus pada sektor pertanian, persampahan, dan energi terbarukan. Proyek-proyek seperti peremajaan perkebunan, Sekretariat LCDI, dan proyek Carbon Farming menjadi Proyek yang didukung penuh Untuk dapat diatasi bersama.

IAP2, sendiri berfokus pada penyusunan Indeks Partisipasi Publik dan Kertas Kebijakan terkait Undang-Undang Partisipasi Publik, juga aktif dalam upaya ini dengan menerbitkan artikel yang membangun kesadaran masyarakat dan strategis audiensi.

Keberhasilan dan Dampak Positif

memainkan peran utama dengan fokus pada sektor pertanian, persampahan, dan energi terbarukan. Proyek-proyek seperti peremajaan perkebunan, Sekretariat LCDI, dan proyek Carbon Farming menjadi Proyek yang didukung penuh Untuk dapat diatasi bersama.

Visi Bersama

Pertemuan ini menyoroti kesinambungan upaya kolaboratif dalam pengelolaan lingkungan. Mengakui perlunya aksi bersama untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, proyek-proyek ini mencerminkan pendekatan holistik dengan melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi tantangan kompleks dalam konservasi dan pengelolaan lingkungan di Indonesia.

Baca Juga : Gen Z dan Milenial Tak Lagi Minati Investasi ESG

Harapan Masa Depan

Dengan semangat sinergi, para pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memperkuat jaringan kerjasama ini, memberikan harapan bagi kemajuan yang signifikan dalam melindungi keberlanjutan lingkungan di tanah air.

Professionalization of Public Participation in Indonesia’s Public Policy

Public participation is a foundational element of planning in established Western democracies, grounded in a rich theoretical tradition. However, in Indonesia, the concept and operational practice of participation only emerged in the 1970s, driven by the advocacy of civil society and donor agencies that promoted it in development planning and implementation. In the post-Suharto era, Indonesia experienced fundamental social, economic, and political shifts. Top-down policymaking has given way to initiatives driven from the ground up, reflecting a growing movement for democratic participation. This shift demands more active community involvement in development policymaking, often called public participation in the policy process, ranging from preparation, creation, and implementation to evaluation. As a relatively new concept and practice in Indonesia, civil society plays a strategic role in promoting and institutionalizing public participation. This article explores the strategic role of the International Association for Public Participation (IAP2) in promoting the professionalization of public participation in Indonesia’s public policy.

 

In Indonesia, several regulations support public participation in policy formulation. These include Law No. 12 of 2011 on Legislation Making, which guarantees the public’s right to provide verbal and written input in the legislative process. Additionally, Law No. 32 of 2004 on Regional Government grants the public the right to offer verbal and written feedback during the preparation or discussion of draft regional regulations. These legal frameworks enable public participation through various channels, including public hearings, work visits, outreach efforts, seminars, workshops, and discussion forums. However, Indonesia’s public participation policy remains fragmented and sector-specific, with relevant policies spread across different ministries and institutions. Developing comprehensive and standardized regulations is required to provide an overarching framework and guide for all relevant parties involved in implementing sustainable development efforts. Strengthening institutional and stakeholder capacity is crucial to effectively implementing these new regulations and standards.

 

Concerning institutional capacity, there is still a need for improvement in raising awareness and understanding of the importance of public participation among government agencies. The Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (PANRB) currently has a special unit dedicated to increasing government officials’ capacity to incorporate public participation in carrying out their roles and responsibilities. Together with the government, the capacities of other stakeholders such as academics, society, business/private sector, media, and practitioners/professionals still need to be aligned to have the same awareness and understanding in the decision-making process. These capacities include theoretical and practical knowledge and public participation skills. Unfortunately, public participation is often misconstrued as an impediment in the public policy-making process rather than a strength-enhancing element. Various initiatives have been undertaken by civil society to promote public participation. Civil society organizations like IAP2 have contributed to establishing standards, methods, and approaches to public participation, aiming to professionalize this aspect of governance.

 

IAP2, founded in the United States in 1990, is a member-based international organization that encourages and advances the practice of public participation by involving public in the policy-making process. This public participation process brings together individuals, governments, institutions, and other entities to influence the public interest. IAP2 Indonesia joined as an IAP2 affiliate in 2012 by forming a non-profit organization. Apart from Indonesia, currently IAP2 has affiliates (branches) in several countries, including Australasia (Australia and New Zealand), Canada, Latin America (Central America, South America and the Caribbean), South Africa (Angola, Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, South Africa, Swaziland, Zambia, and Zimbabwe), and the United States.

 

In developing the professionalization of public participation, IAP2 formulates a spectrum of public participation in development, which is now a reference in many countries. This spectrum ranges from informing and consulting to involving, collaborating, and empowering. It serves as a guide for practitioners to select the appropriate level of participation, defining the role of society in any public participation process. By applying the IAP2 spectrum, we can assess the existing level of public participation in development processes implemented by governments, businesses, and civil society organizations and identify opportunities for deeper engagement. A well-designed public participation process is believed to be positively correlated with economic progress and increased public well-being.

 

Beyond the spectrum, IAP2 also adheres to its 7 Core Values and 10 Codes of Ethics in developing and implementing public participation processes. These three pillars – the Public Participation Spectrum, Core Values, and Code of Ethics – guide IAP2’s practice of enhancing the integrity of public participation, leading to better decision-making and promoting best practices. The Seven Core Values define the aspirations of the public participation process that emphasize the fundamental belief that forms of participation should be identifiable across the spectrum. Additionally, they highlight the importance of involving communities in ways they deem appropriate, empowering them with information and assurance that their involvement will influence policymaking. The Code of Ethics takes these Core Values and translates them into a set of principles that public participation practitioners are responsible for upholding.

 

IAP2 Indonesia regularly engages in internal and external activities to achieve its goals. Internal activities foster knowledge sharing and collaboration, including strategic planning sessions, board meetings, and annual member gatherings. As an affiliate of IAP2 International, IAP2 Indonesia actively participates in international board meetings, chair meetings, and conferences, staying connected to global best practices. IAP2 Indonesia also organizes workshops, seminars, and talk shows on diverse public participation topics featuring resource persons, practitioners, and other stakeholders. These events engage members and external participants, fostering dialogue and knowledge exchange.

 

Since its founding, IAP2 Indonesia has been steadfast in promoting and enhancing public participation in public policymaking. It aims to facilitate the further development and broader impact of public participation practices. This involves initiatives ranging from disseminating the importance of public participation to expanding networks, building internal and external capacities, and fostering synergy, collaboration, and partnerships with local, national, and international institutions/organizations. These efforts collectively contribute to improving the quality of public participation in Indonesia. IAP2 Indonesia employs three key strategies to advance public participation: expanding networks and membership, fostering synergistic cooperation and collaboration, and providing capacity-building initiatives. These strategies are geared towards creating a more robust and effective framework for public participation in the policymaking process.

 

An expanding network of individuals and institutions who recognize its value fosters a wider understanding of public participation in society. IAP2 Indonesia actively cultivates this network by engaging stakeholders from diverse sectors, including academics, businesses, communities, government agencies, professionals, media, and public participation practitioners. As a member-based organization, IAP2 Indonesia welcomes individual and institutional memberships, offering open invitations to anyone who shares its commitment to public participation. Additionally, IAP2 recognizes and values its ‘friends’ and partners who contribute to its activities without being formal members.

 

To advance the practice of multi-party partnerships and public participation, IAP2 Indonesia actively engages in synergistic cooperation and collaboration with external partners at local, national, and international levels. One notable initiative was the International Forum on Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs (IFP2SE) in 2019. This event was a collaborative effort involving IAP2, the Indonesian School of Government and Public Policy (SGPP), and the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). The primary objectives of this activity were to promote and advance the practice of public participation, enhance institutional capacity to implement the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs), and expand research on public policy. Additionally, the forum served as a platform for stakeholders in the field of public participation and multi-stakeholder engagement to exchange opinions and experiences, particularly in relation to the global agenda, SDGs. This collaborative approach underscores the commitment to fostering a robust and inclusive dialogue on crucial issues related to sustainable development and public engagement.

 

IAP2 Indonesia actively contributes to the public participation issue by serving as a resource person and co-host in major events, such as the National Training II for Localise SDGs held by United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) and the Association of Indonesia Municipalities, the 7th Asia Pacific Urban Forum in Malaysia, and the Multi-Stakeholder Partnership Forum with the Ministry of National Development Planning of the Republic of Indonesia, the Ministry of Villages, and UCLG ASPAC. Additionally, IAP2 Indonesia disseminates information related to public participation through its website and social media platforms to reach a broader audience, particularly young people who are active social media users.

 

To promote good governance through public participation, IAP2 Indonesia collaborates with various stakeholders on different issues. For instance, IAP2 collaborated with the Global Water Partnership Southeast Asia (GWP SEA) to enhance public participation in optimizing water management. Additionally, they hosted a webinar on multi-stakeholder participation in employment absorption within the Green Recovery framework. IAP2 also partnered with the Green Generation Coalition to analyze the financial notes of the 2022 State Budget, identifying policies and strategies for economic recovery and climate change mitigation. They further conducted Focus Group Discussions (FGDs) to introduce and gather feedback on the Public Participation Index (IPP) as a tool for measuring public participation in policymaking. To support sustainable development through low-carbon and green economy policies, IAP2 successfully developed three policy papers in 2021.

 

IAP2 has established standards for public participation with practical tools and methodologies that transcend national and cultural boundaries. Working with experienced public participation practitioners and professionals, the organization continually updates and expands its invaluable and innovative training programs to meet the demands of an increasingly challenging and evolving new climate. Beginning in 1992, IAP2 offered a variety of high-quality training for public participation professionals. In response to the growing demand from the public participation community, IAP2 developed the IAP2 Global Learning Pathway to accommodate the differentiated learning needs of beginners to advanced professionals and to offer a broader range of learning progressions and course programs.

 

Through the Global Learning Pathways, IAP2 aims to address the need for continuous professional development. IAP2 collaborates with senior professionals and trainers to identify courses that meet IAP2 quality standards and provide professionals with the depth and breadth of knowledge necessary to develop effective public participation programs. Additionally, IAP2 offers the opportunity to become a certified public participation trainer. These high-quality trainings from the IAP2 Federation or IAP2 International can be conducted in all IAP2 regions or affiliates. From 2017 to 2019, IAP2 Indonesia conducted training with themes such as Foundations in Public Participation, Effective Stakeholder Engagement for Agenda 2030, and Public Participation for Decision-makers. IAP2 International licensed trainers were invited to facilitate those sessions. Furthermore, IAP2 Indonesia delegated four of its members to participate in the trainer certification program in 2022 and 2023.

Capacity building through training and certification programs has helped establish professional public participation or community engagement practitioners. In many countries, ‘public participation specialists’ are evolving into a distinct profession through the training and certification efforts organized by their professional network bodies based on emerging industry standards. The professionalization of public participation practitioners has the potential to set new standards and codes of practice that will influence the work of community engagement specialists and professional planners. The presence of professional public participation practitioners, employing various participatory methods and approaches in planning, both through forms of direct participation and indirect participation involving digital tools (e.g., social media and computer-based devices), promises to broaden participation to include previously excluded voices and make even the most complex and technical decisions accessible to a wider range of stakeholders.

 

As an organization focusing on public participation and stakeholder involvement, IAP2 Indonesia is strongly responsible for contributing its expertise to public policy concerning these critical issues. Through collaborations with government agencies, IAP2 Indonesia strives to enhance the capacity of government institutions as stakeholders in public participation, ultimately leading to improved policy planning and implementation. IAP2 Indonesia recognizes that inclusive and equitable development hinges on robust public participation in development policy planning. The achievements of the IAP2, along with the progress it has inspired among partners and members, serve as powerful motivations for continued efforts to advance public participation both within Indonesia and on a global scale. IAP2 Indonesia firmly believes that by prioritizing public participation, we can empower communities, ensure fairness, and enhance the quality of life for all.

 

Reference:

Alizar, Aldi M. Oktober 2023. “Darurat Partisipasi Publik yang Berkualitas di Indonesia”: Available at IAP2 Indonesia website at https://iap2.or.id/darurat-partisipasi-publik-yang-berkualitas-di-indonesia/

Barry, Janice and Legacy, Chystal. 2023. Between virtue and profession – Theorising the rise of professionalised public participation practitioners: Planning Theory, Vol. 22(1) 85–105 

Dwiyanto, Agus. 2021. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: UGM Press.

IAP2 Indonesia. 2019-2022. IAP2 Indonesia Sustainability Report. Available at IAP2 Indonesia website at https://iap2.or.id/laporan-keberlanjutan-iap2/

IAP2. 2021. Core Values, Ethics, Spectrum – The 3 Pillars of Public Participation. International Association for Public Participation. Available at: https://www.iap2.org/page/pillars. 

IAP2. 2021. Foundations in Public Participation. International Association for Public Participation. Available at: https://www.iap2.org/page/foundations. 

IAP2. 2023. The IAP2 Way in Challenging Context. International Association for Public Participation. 

Lubis, Syakwan. 2007. Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik: DEMOKRASI Vol. VI No. 1.

Partisipasi Publik dalam Pemilu

IAP2 Indonesia – Bagi Indonesia, partisipasi publik dalam pemilu pastilah akan melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari pemilih aktif yang terlibat langsung dalam pemilihan hingga kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemantauan dan advokasi. Spektrum tersebut mencakup:

1. Pemilih Aktif: Warga yang secara langsung terlibat dalam proses pemilihan, memberikan suara, dan berpartisipasi dalam pemilu.

2. Organisasi Pemantau Pemilu: Grup atau lembaga yang memantau dan melaporkan pelaksanaan pemilu untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan proses demokratis.

3. Media dan Jurnalis: Melalui peliputan pemilu, media memberikan informasi kepada masyarakat, memfasilitasi dialog, dan membantu pemahaman mengenai kandidat dan isu- isu terkait.

Baca Juga: Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum

4. Kelompok Advokasi: Organisasi atau komunitas yang berupaya mempengaruhi kebijakan pemilu, memperjuangkan hak-hak pemilih, dan mengawal agar proses pemilu berlangsung secara adil.

5. Partai Politik: Melalui kampanye dan partisipasi dalam proses pemilihan, partai politik menjadi elemen kunci dalam pemilu, merangkul dukungan publik untuk mencapai tujuan politik mereka.

6. Pendidikan Pemilih: Upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pemilu, hak dan tanggung jawab sebagai pemilih, agar partisipasi publik lebih bermakna.

Baca Juga: Indonesia Menjadi Negara Paling Dermawan, apa selanjutnya?

7. Forum Diskusi dan Debat: Masyarakat dapat berpartisipasi melalui forum diskusi dan debat untuk mendiskusikan isu-isu politik, mempertanyakan kandidat, dan memperoleh informasi yang lebih mendalam.

8. Pendidikan Politik di Sekolah: Integrasi pendidikan politik dalam kurikulum sekolah untuk membentuk pemahaman dan kesadaran politik generasi muda.

Pentingnya melibatkan berbagai elemen ini adalah untuk menciptakan pemilu yang demokratis, transparan, dan mencerminkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.