Category: Artikel

Kebijakan Fiskal 2022 Belum Mendukung Pemulihan Ekonomi Hijau

Jakarta, 3 Mei 2021. – Arah kebijakan fiskal 2022 dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN) belum mendukung ekonomi hijau dan penanganan krisis iklim. Hal ini terlihat dari paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangnas) Tahun 2021 tanggal 30 April 2021 lalu. Rakorbangnas 2021 merupakan forum yang digelar oleh Bappenas dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022.

Arah kebijakan fiskal tahun 2022 yang akan dimuat dalam dokumen KEM PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal) fokus pada pemulihan ekonomi dan melaksanakan reformasi struktural untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa reformasi struktural diarahkan pada penguatan sumberdaya manusia dan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi dilakukan melalui pembangunan infrastruktur untuk mendukung mobilitas, konektivitas, dan produktivitas ekonomi. Transformasi ekonomi juga dilakukan melalui reformasi institusional untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas.

Merespon paparan tersebut, Sekjen FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), yang juga Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil GENERASI HIJAU (Gerakan Ekonomi Hijau Masyarakat Indonesia), Misbah Hasan, mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa mengabaikan kebutuhan untuk pertumbuhan hijau dan berkelanjutan (green and sustainable growth). Jika pemerintah memaksakan mengejar pertumbuhan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan transformasi ke arah ekonomi hijau (green economy), maka dikhawatirkan kita tidak bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena daya dukung lingkungan dan sumberdaya alam yang terbatas.

Arah kebijakan fiskal tahun 2022 yang dipaparkan Sri Mulyani, lanjut Misbah, belum mencerminkan transformasi kepada green economy ini. Reformasi struktural dalam pemulihan ekonomi sudah cukup bagus yang mencakup penguatan sumberdaya manusia dan transformasi ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, reformasi institusional dan reformasi fiskal. Namun demikian, lanjut Misbah, pemulihan ekonomi nasional melalui transformasi ekonomi seharusnya bisa memperkuat transformasi ekonomi hijau dan ketahanan iklim.

Kebijakan Fiskal 2022 Belum Sinkron dengan RKP 2022

Sementara itu, Ketua IAP2 Indonesia (International Association for Public Participation), Aldi Muhammad Alizar, mengatakan bahwa arah kebijakan fiskal yang sedang disusun oleh Kementerian Keuangan yang tertuang dalam KEM PPKF tahun 2022 belum sinkron dengan arah kebijakan rencana pembangunan tahunan nasional yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, yang sedang disusun oleh Bappenas. Ada kecenderungan bahwa terjadi ketidaksinkronan antara kebijakan fiskal Kementerian Keuangan dengan perencanaan pembangunan tahunan dalam RKP oleh Bappenas. “Kelihatannya Bappenas dan Kementerian Keuangan jalan sendiri-sendiri dan belum sinergis”, tegas Aldi.

Karena itu, Aldi menyarankan bahwa Bappenas dan Kementerian Keuangan perlu saling sinergis dalam perencanaan (RKP 2022) dan penganggaran/fiskal (KEM PPKF 2022). Dengan kata lain, tambah Aldi, perencanaan ekonomi hijau yang termuat dalam RKP 2022, meskipun masih sangat kecil, jangan sampai hilang dan tidak ada dalam KEM PPKF 2022 di Kementerian Keuangan.

Aldi yang juga anggota Koalisi GENERASI HIJAU mencontohkan kerangka pikir RKP 2022 oleh Bappenas, dimana pemulihan ekonomi nasional menurut kerangka RKP 2022 sudah memasukkan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sebagai salah satu fokus utama. Pembangunan rendah karbon (PRK) ini, lanjut Aldi, penting dipertegas untuk mendapatkan dukungan fiskal yang memadai dari APBN 2022, dalam rangka mencegah krisis iklim ke depan. Apalagi, pemerintah sendiri sudah menetapkan target penurunan emisi karbon tahun 2022 sebesar 26,8% – 27,1%, sebuah target yang rendah tentunya.

Sejalan dengan Aldi, Direktur Eksekutif Rumah Indonesia Berkelanjutan (RIB) Dr. Cand. Yusdi Usman, mengatakan bahwa Indonesia sudah menetapkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang tercantum dalam NDC (Nationally Determined Contributions) sebesar 29% dengan kekuatan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Yusdi khawatir bahwa jika kebijakan fiskal pemerintah cenderung lemah dalam mendukung transformasi ekonomi hijau (green economy), maka target NDC tahun 2030 akan sulit dicapai.

Apalagi, kebutuhan dana untuk mencapai NDC ini tidak kecil. Menurut Yusdi, mengacu pada kebutuhan dana untuk mencapai target NDC yang terdapat dalam Second Biennial Update Report (BUR-2) yang dikeluarkan pemerintah, kebutuhan dana untuk mencapai target NDC adalah sebesar Rp. 3.461 Triliun sampai tahun 2030 atau Rp. 266,2 Triliun per tahun (2018-2030).

Yusdi juga mengingatkan adanya kebutuhan Indonesia untuk transformasi menuju netral karbon (net zero emission) tahun 2050. Jika pemerintah tidak mempersiapkan berbagai strategi, termasuk kebijakan fiskal untuk mendukung ekonomi hijau ini, maka upaya penanganan dan pencegahan krisis iklim tahun 2030 dan 2050 tidak akan terwujud.

Skema Fiskal Harus Mendukung Ekonomi Hijau

Sementara itu, Misbah Hasan menyarankan kepada pemerintah untuk mengarahkan semua skema fiskal dalam rangka memperkuat ekonomi hijau. Misbah menambahkan bahwa sejumlah skema fiskal yang bisa digunakan untuk transformasi ekonomi hijau termasuk melalui (1) skema perpajakan berupa tax allowance, tax holiday, pembebasan bea masuk impor, dan sebagainya, (2) kebijakan belanja negara dimana Kementerian Keuangan sudah menggunakan pendekatan climate budget tagging di pusat dan daerah, dan (3) kebijakan pembiayaan anggaran dalam APBN.

Misbah melanjutkan bahwa transformasi ekonomi hijau perlu didukung oleh semua skema kebijakan fiskal tersebut. Skema yang lebih rumit prosesnya adalah pembiayaan anggaran dalam APBN karena membutuhkan proses teknokrasi dan politik anggaran di DPR RI. Karena itu, tegas Misbah, kalau proses perencanaan di Bappenas yang tercantum dalam RKP 2022 tidak didukung oleh kebijakan fiskal yang dirumuskan oleh Kementerian Keuangan, maka ada kemungkinan semua yang direncanakan oleh Bappenas untuk transformasi ekonomi hijau akan menguap dalam proses di Kementerian Keuangan dan proses politik di DPR RI.

Di sisi lain, Yusdi Usman setuju dengan pernyataan Aldi bahwa Bappenas harus memastikan kebijakan fiskal Kementerian Keuangan sinkron dan mendukung perencanaan yang ada dalam RKP 2022. Sejumlah stimulus yang sudah direncanakan dalam RKP 2022 yang menjadi major proyek dalam prioritas nasional termasuk pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, yang akan dibiayai oleh APBN. Dua major project ekonomi hijau dalam RKP 2022 ini adalah (1) pembangunan PLTS Atap di gedung Kementerian/Lembaga dan (2) penerapan konservasi energi pada gedung/bangunan dan sarana konservasi. Sedangkan untuk sektor lainnya, termasuk sektor pertanian, persampahan, dan lahan, belum terakomodasikan dalam RKP 2022.

Namun demikian, Yusdi menyayangkan bahwa alokasi anggaran prioritas nasional yang diusulkan oleh Bappenas untuk mendukung pencegahan bencana iklim sangat kecil, yakni hanya Rp. 9,6 Triliun. “Ini memperlihatkan bahwa keseriusan pemerintah untuk mendukung transformasi ekonomi hijau dan pencegahan krisis iklim masih sangat lemah”, tegas Yusdi. Ia menyarankan pemerintah untuk memperbesar stimulus green recovery dalam anggaran pemulihan ekonomi nasional, baik untuk sektor lahan, energi, pertanian dan persampahan.

Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

Strategi Pembangunan Rendah Karbon

Perubahan iklim menjadi permasalahan dunia yang sangat serius saat ini. Bahaya yang ditimbulkan perubahan iklim telah membuat isu ini menjadi permasalahan utama baik di kancah nasional maupun internasional, tidak terkecuali  Indonesia.

Untuk mengantisipasi krisis iklim, sebagaimana dituangkan dalam laporan Pembangunan Rendah Karbon alias PRK (2017), Kementerian PPN/Bappenas menyebut pemerintah Indonesia telah mencanangkan target untuk mengintegrasikan aksi iklim ke dalam rencana pembangunan nasional. Inisiatif PRK yang diluncurkan Bappenas bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia seraya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melestarikan dan memulihkan sumber daya alam.

Melihat masifnya dampak perubahan iklim seperti bencana dan kerusakan alam yang disebabkan oleh faktor-faktor hidrometeorologis (angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi) di berbagai tempat, PRK jadi mendesak untuk diterapkan. PRK menjadi langkah nyata Indonesia merespon isu perubahan iklim dengan mempertimbangkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Ditetapkannya strategi PRK, serta target dan indikator pada masing-masing strategi dalam RPJMN 2020 – 2024 menjadi cerminan keseriusan dan konsistensi Pemerintah Indonesia dalam upaya penanganan perubahan iklim global. Peran Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjadi penting dalam upaya untuk menerjemahkan PRK ke dalam rencana kegiatan institusi baik di level nasional maupun daerah. Adapun terdapat lima strategi utama dalam mewujudkan visi PRK, yakni :

  1. Pembangunan Energi Berkelanjutan

Indonesia memiliki potensi sumber energi terbarukan dalam jumlah besar. Beberapa diantaranya bisa segera diterapkan di tanah air, seperti: bioethanol sebagai pengganti bensin, biodiesel untuk pengganti solar, tenaga panas bumi, mikrohidro, tenaga surya, tenaga angin, bahkan sampah/limbah pun bisa digunakan untuk membangkitkan listrik. Hampir semua sumber energi tersebut sudah dicoba di tanah air.

Energi Terbarukan harus segera dikembangkan secara nasional bila tetap tergantungan energi fosil, ini akan menimbulkan setidaknya tiga ancaman serius, yakni:

  • Menipisnya cadangan minyak bumi yang diketahui (bila tanpa temuan sumur minyak baru)
  • Kenaikan/ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang lebih besar dari produksi minyak,
  • Polusi gas rumah kaca (terutama CO2) akibat pembakaran bahan bakar fosil.

Di sisi lain, energi dan cara menggunakannya harus efisien, berkelanjutan dan sebisa mungkin terbarukan. Dalam 20 tahun terakhir, beberapa negara telah melakukan langkah besar dalam mengurangi intensitas energi. Apabila semua teknologi efisiensi energi yang tersedia saat ini diterapkan, konsumsi energi secara signifikan bisa dipangkas menjadi sekitar sepertiga.

  1. Pemulihan Lahan Berkelanjutan

Menerapkan pengelolaan lahan dan air berkelanjutan harus didukung dengan upaya pemulihan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan secara intensif dengan melibatkan masyarakat.  Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lahan dan air berkelanjutan telah menjadi keharusan.

Keterlibatan masyarakat secara aktif dilakukan melalui berbagai model pengelolaan hutan dan lahan (hutan rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa, dan hutan adat). Upaya ini tentunya dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas lingkungan, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan. Selain itu, manfaat jangka panjang yang diharapkan dari pengelolaan lahan dan air berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat adalah diperolehnya kuantitas dan kualitas air secara optimal untuk mendukung kebutuhan hidup sehari-hari.

  1. Penanganan Limbah

Sektor limbah merupakan salah satu sumber emisi gas rumah kaca yang penting. Limbah padat dan cair merupakan sumber signifikan CH4 yang penambahannya di atmosfer berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sehingga aksi nasional dalam mitigasi perubahan iklim di sektor limbah sangat penting.

Sektor limbah menyebutkan skenario potensi mitigasi dari sektor sampah dibuat berdasarkan mandat UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sesuai dengan isi UU No. 18/2008 tersebut, usaha-usaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor sampah adalah memulihkan LFG (landfill gas) baik dari lahan open dumping (dibuang begitu saja di TPA) yang telah dikonversi menjadi sanitary landfill (sistem pengelolaan sampah dengan cara membuang sampah di lokasi cekung), maupun dari pembuatan sanitary landfill yang baru. Usaha menutup open dumping dan membangun sanitary landfill dengan LFG teknologi recovery sejalan dengan isi UU No.18/2008, yaitu seluruh lahan open dumping harus ditutup pada tahun 2015.

Usaha lainnya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca adalah usaha untuk mereduksi sampah baik di sumber sampah (rumah tangga), TPS (Tempat Penampungan Sementara), maupun TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dengan teknik 3R (reducereuserecycle). Pemprosesan akhir sampah di perkotaan (urban) dan pedesaan (rural) di Indonesia berbeda. Di perkotaan menitikberatkan pada teknologi landfill (open dumpingcontrolled landfillsanitary landfill), sedangkan di pedesaan teknologi pengomposan. Sedangkan untuk 3R dapat diterapkan baik di perkotaan maupun pedesaan

  1. Pengembangan Industri Hijau

Konsep industri hijau tidak hanya terkait dengan pembangunan industri yang ramah lingkungan tetapi juga berhubungan dengan penerapan sistem industri yang terintegrasi, holistik dan efisien. Pemikiran tentang konsep industri hijau juga memunculkan berbagai kajian, termasuk dalam manufaktur sehingga dikenal istilah sistem manufaktur yang berkelanjutan atau sustainable manufacturing.

Di dalam Konsep Hijau secara luas, infrastruktur, desain, dan sistem dibuat sedekat mungkin dengan karakteristik ekosistem, di mana energi dimanfaatkan secara efisien dan materi, alat atau bahan baku dimanfaatkan dari satu entitas ke entitas yang lain dalam sistem siklus yang terbarukan (renewable inputs) serta ikut dalam menyejahterakan masyarakat.

Berikut adalah prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam penerapan Konsep Hijau secara luas: (1) Efisiensi energi dan energi terbarukan, (2) Efisiensi pemanfaatan sumber daya, (3) Keterkaitan sistem alam – manusia, (4) Green Industrial Park.

  1. Inventarisasi & Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan

Dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan Iklim bidang kelautan dan perikanan dilakukan melalui perlindungan plasma nuftah, pencegahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, penanggulangan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan, penanganan pencemaran di pesisir dan laut, penanganan sampah domestik, industri, dan plastik, dan penanggulangan sampah spesifik dan limbah B3.

Untuk proyek prioritas nasional peningkatan ketahanan iklim sektor kelautan dan pesisir, di antaranya adalah data dan/atau informasi pemetaan sumber daya kawasan pesisir, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim, dan rehabilitasi hutan mangrove/pantai.

Untuk kegiatan prioritas nasional rendah karbon pesisir dan laut, proyek prioritas nasionalnya adalah inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan, kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi dan rehabilitasi hutan mangrove/pantai.

Komitmen strategi PRK ini memerlukan koordinasi antar kementerian/lembaga yang berjalan secara sistematis, terintegrasi, dan menyeluruh yang sayangnya masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar. Di sini peran presiden sebagai nahkoda untuk memastikan kapal berjalan sesuai peta sangat dibutuhkan. Selama ini hambatan koordinasi antar kementerian/lembaga hanya diatasi dengan kehadian MoU sebagai instrumen atau solusi. Padahal pada tingkat nasional dibutuhkan peraturan dengan hukum yang lebih kuat untuk memberikan dasar yang jelas bagi penetapan, implementasi, dan pengukuran kebijakan dan/atau intrumen lain dalam isu penanganan perubahan iklim. ##

Catatan:

RIB: Rumah Indonesia Berkelanjutan

AMF: Anwar Muhammad Foundation

IAP2 Indonesia: International Association for Public Participation

Artikel ini sebelumnya sudah tayang pada laman berikut :

https://rumahberkelanjutan.id/strategi-pembangunan-rendah-karbon/

Generasi Hijau

GENERASI HIJAU: Ikhtiar Mencegah Krisis Iklim dengan Kolaborasi Multipihak

Masa depan adalah milik bersama umat manusia. Dalam sepuluh sampai tiga puluh tahun ke depan, dunia akan berubah. Perubahan itu bukan disebabkan oleh konflik politik atau perang, melainkan oleh krisis iklim. Ya, krisis iklim akan menjadi ancaman terbesar kehidupan umat manusia di muka bumi ini.

Jika suhu bumi meningkat di atas 2 derajat Celcius, maka bumi ini akan seperti neraka. Peningkatan suhu bumi akan mematikan sebagian besar keanekaragaman hayati kita, mengancam keamanan dan kedaulatan pangan, menenggelamkan pulau-pulau kita, melahirkan berbagai bencana seperti badai dan banjir yang tidak bisa ditangani dengan perbaikan tata kelola, dan lain sebagainya. Kondisi ini akan menjadi basis yang sangat kuat untuk lahirnya berbagai konflik sosial dan bahkan perang dalam memperebutkan sumber daya langka untuk mempertahankan hidup.

Tentu, kita tidak menginginkan mimpi buruk ini menjadi kenyataan. Karena itu, masa depan harus berubah, dari gaya hidup kita yang kotor dan rakus energi fosil ke arah gaya hidup yang bersih dan berkelanjutan. Perubahan gaya hidup ini bukan persoalan sederhana. Ia berkaitan dengan tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya alias Poleksosbud.

Dengan demikian, perubahan ke arah gaya hidup yang lebih bersih (clean) dan hijau (green) membutuhkan transformasi tatanan politik, tatanan sosial, tatanan ekonomi, dan tatanan budaya secara holistik. Karena itu, perlu ada transformasi struktural di level kebijakan untuk mendukung perubahan yang kita inginkan bersama ini, demi menyelamatkan masa depan bumi, masa depan anak cucu kita.

Indonesia mempunyai dua momentum transformasi menuju kehidupan berkelanjutan dan upaya mencegah krisis iklim. Pertama, komitmen untuk menurunkan emisi karbon sesuai NDC (Nationally Determined Contribution) tahun 2030 sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Kedua, Indonesia sudah harus memutuskan bahwa tahun 2050 adalah batas waktu untuk mencapai target net-zero emission.

Upaya untuk mencapai dua momentum ini tidak mudah. Seperti disebutkan sebelumnya, dibutuhkan transformasi tatanan poleksosbud secara holistik. Sayangnya, meskipun pemerintah sudah menyatakan berbagai komitmen untuk target NDC dan rencana mencapai target net zero emission, di level aksi (tindakan) masih jauh panggang dari api.

Kondisi ini tentu saja sangat mengkhawatirkan banyak pihak, termasuk kalangan masyarakat sipil dan kaum intelektual. Jika tidak dikawal dan diingatkan, pemerintah bisa lupa dengan target-target tersebut, dan terjebak dalam prilaku business as usual. Dampaknya, kita akan mewariskan “neraka” kepada anak cucu kita pada tahun 2050 dan sesudahnya.

Lahirnya Koalisi GENERASI HIJAU

Berangkat dari kegelisahan ini, sejumlah intelektual dan aktivis masyarakat sipil yang peduli dengan masa depan bangsa Indonesia dan masa depan umat manusia di muka bumi ini, mencoba membangun kesadaran bersama dan berbuat untuk memperbaiki tatanan poleksosbud yang mendukung keberlanjutan kehidupan kita di masa yang akan datang.

Awal April 2021, disepakati berdirinya sebuah koalisi untuk mengawal upaya penguatan green economy di Indonesia dalam rangka mencegah krisis iklim, yang dinamakan dengan Gerakan Ekonomi Hijau Masyarakat Indonesia (GENERASI HIJAU).

Sejumlah tokoh intelektual dan aktivis ikut menginisiasi GENERASI HIJAU ini, termasuk Sekretaris Jenderal Seknas FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Misbah Hasan, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Dr. Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Rumah Indonesia Berkelanjutan (RIB) Dr. Cand. Yusdi Usman, Ketua Umum METI (Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia) Dr. Surya Darma, Direktur Eksekutif METI Paul Butar Butar, Direktur Eksekutif International Research Institute for Decarbonization (IRID) Moekti H. Soejachman, Ketua IAP2 Indonesia Aldi Muhammad Alizar, dan sejumlah tokoh intelektual dan aktivis masyarakat sipil lainnya.

Ke depan, GENERASI HIJAU akan memperluas jaringan dengan berbagai kekuatan masyarakat sipil lainnya dalam rangka memperkuat upaya pencegahan krisis iklim. Dalam jangka pendek, gerakan ini akan melakukan advokasi green stimulus untuk diakomodasikan dalam APBN 2022. Proses ini dimulai dengan upaya advokasi dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 yang sedang disusun oleh Bappenas, dan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2022 yang sedang disusun oleh Badan Kebjakan Fiskal Kementerian Keuangan RI.

Untuk jangka panjang, GENERASI HIJAU akan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka memperkuat green economy, terutama untuk sektor-sektor yang berkontribusi besar pada emisi karbon, yakni sektor kehutanan dan penggunaan lahan, energi, pertanian, industri, dan persampahan.

GENERASI HIJAU akan bekerja dalam melakukan perubahan di tingkat struktur sosial (tatanan sosial, kebijakan publik, anggaran pemerintah, dll.), dan juga perubahan kultural di level aktor (beliefs, values dan norms), yang akan berkontribusi pada dua hal: perubahan gaya hidup hijau (green lifestyle) dan tercapainya target NDC Indonesia 2030, serta disepakatinya target net zero emission pada ulang tahun emas 100 tahun Indonesia, yakni tahun 2045, atau paling lambat 2050.

Sejalan dengan prinsip partisipasi publik yang dimiliki oleh IAP2 Indonesia, koalisi ini akan melibatakan partisipasi multipihak agar visi misi yang dimiliki dapat terwujud. Selain itu, kebijakan atau advokasi yang nantinya dihasilkan akan menjadi lebih komprehensif karena semua pihak dari berbagai sektor turut berperan serta dalam diskusi.

Gerakan Ekonomi Hijau Masyarakat Indonesia (GENERASI HIJAU)

Koordinator: Misbah Hasan
Anggota:

  1. Misbah Hasan, SEKNAS FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran)
  2. Dr. Muhammad Faisal, CORE Indonesia
  3. Dr. Cand. Yusdi Usman, RIB (Rumah Indonesia Berkelanjutan)
  4. Dr. Surya Darma, METI (Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia)
  5. Paul Butar Butar, METI (Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia)
  6. Aldi Muhammad Alizar, IAP2 Indonesia (International Association for Public Participation)
  7. Moekti H. Soejachmoen, IRID (International Research Institute for Decarbonization)
  8. M. Bijaksana Junerasano, WASTE4CHANGE
  9. Fikri Adiprana, AMF (Anwar Muhammad Foundation)
  10. Buyung Marajo, POKJA 30 – Kalimantan Timur
  11. Didik Suprapta, FAKTA – Kalimantan Barat
  12. Triyono Hardi, FITRA RIAU
  13. Wildayanti, ABSOBSI (Asosiasi Bank Sampah Indonesia)
  14. Pris Polly, IPI (Ikatan Pemulung Indonesia)
  15. Saut Marpaung, APSI (Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia)
  16. Ahmad Nuzuluddin, IPR (Indonesia Plastic Recyclers)
  17. Herry, ADUPI (Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia)

Artikel ini telah tayang di laman https://rumahberkelanjutan.id/generasi-hijau-ikhtiar-mencegah-krisis-iklim/ dengan perubahan seperlunya.

Kolaborasi dan Konstruksi: Sebuah Mimpi yang Tidak Saya Ketahui Sebelumnya

Dengan Miranda Olsen, Penasihat Stakeholder Engagement, ACCIONA

Ketika saya memulai sekolah sarjana jurusan bisnis di Queensland University of Technology (QUT), saya hanya memiliki sedikit arahan dan tidak tahu apa yang saya inginkan ketika saya besar nanti. Saya benar-benar tidak tahu bahwa saya akan mengenakan sepatu bot tinggi dan topi baja untuk terlibat dan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan utama pada beberapa proyek infrastruktur terbesar di Queensland tenggara.

Sejak lulus SMA, saya bekerja dalam keadaan bangkrut dan berasumsi bahwa saya sedang menuju karir di bidang akuntansi. Sampai saya memulai subjek pemasaran pertama saya dan diperkenalkan dengan hubungan masyarakat. Saya terpikat, berganti jurusan secepat mungkin dan belajar tentang segala hal mulai dari masalah dan komunikasi krisis hingga hubungan industrial.

Selama berada di QUT, saya cukup beruntung untuk magang di salah satu agen komunikasi, digital dan kreatif strategis di Brisbane, tempat saya bekerja dengan siswa lain yang menawarkan dukungan untuk organisasi nirlaba. Magang saya berubah menjadi posisi penuh waktu di mana saya mendapat kesempatan untuk belajar dari pakar industri terkemuka — bekerja dengan klien di sejumlah industri.

Tidak lama kemudian saya ditugaskan di perusahaan teknik dan konstruksi untuk bekerja di tim Hubungan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan untuk membantu melakukan peningkatan jalan besar. Di sinilah saya mulai mempelajari dasar-dasar keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi publik.

Cakupan kami meliputi pelebaran jalan arteri, peningkatan layanan di dalam tanah yang ada (termasuk air, listrik, saluran pembuangan, dan gas) dan fasilitas transportasi umum, serta peningkatan area publik seperti taman ikonik yang memiliki signifikansi sejarah bagi masyarakat lokal. Ketika saya mulai memahami dampak dari pekerjaan yang kami lakukan, menjadi jelas mengapa publik, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan yang terkena dampak perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tentang hal-hal yang akan berdampak langsung kepada mereka.

Saya segera belajar bahwa partisipasi publik melalui keterlibatan pemangku kepentingan bukanlah pendekatan satu ukuran untuk semua — dibutuhkan perencanaan yang cermat, komunikasi yang jujur ​​dan terbuka, dan terkadang untuk berhasil terlebih dahulu Anda harus gagal dalam satu atau lain cara. Hal ini cenderung terjadi ketika menyeimbangkan prioritas internal dan eksternal, menetapkan hal-hal yang dapat dinegosiasikan dan tidak dapat dinegosiasikan atau ketika kerangka waktu berubah.

Syukurlah, selama kurva pembelajaran yang curam ini, saya cukup beruntung untuk bekerja dalam tim yang tidak hanya terdiri dari spesialis keterlibatan yang luar biasa, tetapi juga orang-orang dengan prioritas dan nilai yang sama, yang bekerja sama pada saat stres tinggi untuk saling mengangkat ketika kita membutuhkannya. itu yang paling. Kolega dari semua bidang proyek menjadi teman dalam industri konstruksi, bekerja sama satu sama lain saat Anda menghadapi beberapa tantangan yang sangat sulit dan juga berada di sana untuk merayakan kemenangan, sekecil apa pun. Pandangan dan opini mereka sangat berharga ketika Anda menimbang berbagai pilihan dan peluang untuk partisipasi publik — saya telah menemukan bahwa beberapa ide terbaik bisa datang dari kandidat yang paling tidak mungkin.

Saya juga merasa sangat terhormat dengan mentor yang saya miliki sejauh ini sepanjang karier saya, baik profesional keterlibatan pemangku kepentingan maupun pakar teknis. Mengembangkan keterampilan baru adalah satu hal, tetapi mencoba merancang strategi keterlibatan pemangku kepentingan yang sempurna sambil mempelajari teori, teknik, dan pelaksanaan peningkatan jalan atau mengganti perusahaan air pasti memiliki tantangan tersendiri. Memiliki orang-orang untuk mendukung Anda melalui proses ini dan memunculkan ide, terkadang, membuat saya tetap waras.

Mereka mengatakan latihan membuat sempurna tetapi, menurut pengalaman saya, Anda tidak bisa melakukannya dengan benar setiap saat, tidak peduli berapa banyak Anda berlatih atau berapa tahun pengalaman yang Anda miliki. Paling banyak yang dapat Anda lakukan adalah merancang keterlibatan Anda berdasarkan praktik terbaik, pembelajaran sebelumnya, dan berkonsultasi dengan orang-orang yang Anda pengaruhi.

Keterlibatan pemangku kepentingan bukan untuk semua orang, tetapi saya telah menemukan bahwa jika Anda mengajak orang-orang yang tidak bekerja di bidang ini dalam perjalanan bersama Anda, ini membantu mereka untuk memahami apa yang ingin Anda capai dan bagaimana Anda berusaha mencapainya. Memiliki orang-orang kunci ini kemudian berdiri di belakang Anda dan mendukung peran Anda dan apa yang Anda lakukan membuat semua perbedaan. Proses ini juga bukan aliran informasi satu arah — cara terbaik untuk mencapai hasil yang sesuai untuk semua orang adalah saling memahami tentang prioritas utama. Meskipun kita mungkin tidak selalu dapat mencapai hasil yang kita dukung, perubahan apa pun yang dapat kita buat membuat perbedaan. Sekecil apapun, perubahan ini juga mendorong pertimbangan partisipasi publik dalam perencanaan masa depan dari orang-orang di luar keterlibatan pemangku kepentingan.

Menurut pendapat saya, tidak pernah ada waktu yang lebih menyenangkan untuk bekerja dalam keterlibatan pemangku kepentingan dalam industri konstruksi. Peran kami berkembang, dan pengaruh kami tumbuh seiring pentingnya partisipasi publik yang diakui di semua aspek proyek infrastruktur besar. Dari konsep, selama penyampaian hingga penyelesaian, keterlibatan pemangku kepentingan tidak lagi menyenangkan untuk dimiliki — klien sekarang mengamanatkannya dan masyarakat mengharapkannya. Ini berarti bahwa ide-ide yang kami miliki di masa lalu yang tampaknya tidak mungkin sekarang menjadi kenyataan dan kami dapat melihat secara langsung perubahan positif yang dapat kami ciptakan untuk mereka yang kami dukung atas nama.

Saya berhutang posisi saya dalam karir saya hari ini kepada banyak orang, terutama mereka yang memiliki kepercayaan kepada saya ketika saya masih lulusan baru, dan saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih.

Berkolaborasi dengan teknisi untuk mengembangkan dan menerapkan strategi keterlibatan yang menggemakan nilai inti IAP2 bukanlah hal yang saya kira akan berakhir, tetapi saya tidak akan melakukannya dengan cara lain — saya akan memilih kata-kata daripada angka setiap hari dalam seminggu.

Artikel ini merupakan translasi dari artikel yang dimuat pada tautan berikut https://iap2.org.au/news/collaboration-and-construction/

Konsolidasi Kegiatan Multipihak IAP2 Indonesia dengan Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional Bappenas

Pada tanggal 21 April 2021, IAP2 Indonesia bersama dengan Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional Bappenas mengadakan acara buka puasa bersama sekaligus melakukan konsolidasi kegiatan Kemitraaan Multi Pihak untuk bulan Mei dan Juni 2021.

Pada kesempatan ini, Direktur Polugri dan KPI, Dr. Ir. Wisnu Utomo, M.Sc menyampaikan terima kasih atas partisipasi IAP2 Indonesia dalam melakukan inisiatif kegiatan Kemitraan Multipihak dan berharap agar IAP2 Indonesia tetap mendukung Bappenas dalam kerja sama yang sedang berlangsung saat ini. Bapak Wisnu berharap kerja sama Kemitraan Multipihak dapat menjawab kebutuhan program yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di lapangan dan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pada kesempatan yang sama, Chair IAP2 Indonesia, Aldi Muhammad Alizar menyampaikan rasa syukur atas apresiasi yang disampaikan oleh Direktur Polugri dan KPI Bappenas. Pak Aldi juga menyampaikan bahwa dalam rangka akselerasi kegiatan IAP2 dan Bappenas, UNESCAP sudah mengalokasikan staf yang akan  bertugas pada tanggal 28 April 2021 untuk membantu Bappenas dalam  implementasi kegiatan Kemitraan Multipihak.

Dalam  koordinasi meeting ini, beberapa perkembangan juga disampaikan oleh IAP2 Indonesia terkait inisiasi kerja sama multipihak yang dilakukan bersama-sama dengan OPI dan Parlemen Indonesia. Dalam hal ini IAP2 Indonesia juga berupaya mengakomodasi kebutuhan partisipasi publik, bukan hanya di tingkat eksekutif saja melainkan juga diperluas dengan menjangkau pemangku kepentingan legislatif. Program kerja sama antara DPR-RI dengan IAP2 Indonesia akan dilakukan melalui inisiatif Open Parliament Indonesia (OPI) dalam rangkaian milestone yang tertera pada komitmen nomor empat (4) Rencana Aksi Nasional (RAN) Open Parliament Indonesia (OPI) Tahun 2020 – 2022. Rencana Aksi National tersebut disusun berdasarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk IAP2 Indonesia.

Berpartisipasi dalam Tiga Rekomendasi Stimulus Fiskal Hijau: Mendukung Program Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas

Dikutip dari diskusi dengan Dietra Anandani S.E., MM., CPC (Tropical Carbon Farming-HUB) dalam rangka membangun kerja sama untuk pembangunan rendah karbon.

Dewasa ini, pembangunan rendah karbon atau ekonomi hijau digadang-gadang menjadi solusi terbaik untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam mendukung pemerintah, IAP2 Indonesia juga telah mengembangkan konsep green engagement sebagai upaya memaksimalkan transformasi menuju pembangunan berkelanjutan. Perlu disadari bahwa pembangunan berkelanjutan tidak bisa dijalankan oleh satu lembaga saja, tetapi perlu ada kolaborasi sinergis dalam menyukseskan pembangunan tersebut.

Selama pandemi, sektor pertanian terbukti mengalami pertumbuhan. Hal ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa sektor pertanian tumbuh 1,75% selama pandemi. Sejalan dengan ketahanan sektor pertanian, Mohammad Faisal (Koordinator M&E “Gender Budget” di Seknas Fitra) dan Misbah Hasan (Research Director at Center of Reform on Economics Indonesia) membaca peluang yang baik pada sektor ini untuk dikembangkan. Keduanya merekomendasikan untuk meningkatkan sektor pertanian melalui program Peremajaan Perkebunan Rakyat dengan padat karya tunai dan pengembangan korp orasi petani. Program ini mencakup pendirian korporasi petani, penanaman kembali lahan perkebunan, transfer dana tunai jangka pendek kepada pemilik perkebunan kecil sebagai bentuk insentif penanaman kembali. Program ini diproyeksikan akan menghasilkan 15—17% peningkatan hasil panen. Selain itu, program ini akan mendatangkan manfaat ekonomi dari korporasi petani yang akan menggabungkan kegiatan on-farm dan off-farm petani sehingga terjadi efiseiensi dan konsolidasi kekuatan pasar petani dari peningkatan skala ekonomi akibat pendirian korporasi petani. Sejalan dengan pembangunan rendah karbon, program ini diperkirakan dapat mengurangi emisi karbon sebesar 100 juta tCO23 dalam jangka waktu 20 tahun, yang mencakup ‘penghindaran’ emisi sebesar 63 tCO2 e/ ha atas lahan yang terdegradasi pada tahun2022 dan penguranganemisi sebesar 85 tCO2e/ha (diatas level BAU) selama 20 tahun.

Tidak hanya sektor pertanian, upaya pemulihan dampak pandemi juga dapat dilakukan di sektor energy. Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Paul Butar Butar merekomendasikan pemasangan PLTS Atap pada 70 Gedung Kementerian/Lembaga (K/L) untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Perpes 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Progam ini dinilai dapat menuai berbagai manfaat yang berorientasi pada pemulihan pascapandemi.  Program ini dapat mendorong pertumbuhan produksi teknologi energi ramah lingkungan lokal dengan skala yang lebih ekonomis. Dalam pelaksaannya, program ini juga dapat berkontribusi dalam pengurangan emisi sebesar 339.624 Tco2 selama 25 tahun. Jika benar diperhatikan, program ini juga diperkirakan akan menyerap banyak tenaga kerja, yakni sekitar 700 pekerja.

Tidak hanya itu, M.B. Junerosano selaku wirausaha sosial dan praktisi di bidang persampahan juga melihat bahwa persampahan juga perlu menjadi salah satu sektor yang direkomendasikan dalam stimulus kebijakan fiskal. Stimulus untuk pelaku usaha persampahan diusulkan melalui penyediaan pinjaman lunak, hibah dan program pendampingan untuk mengembangkan infrastruktur dan kapasitas pengelola sampah secara strategis pada sektor usaha mikro, kevil dan Menengah (UMKM). Program ini diperkirakan akan meningkatkan daur ulang sampah sampai dengan 40.000 ton/hari, setara dengan manfaat ekonomi senilai Rp 23 Triliun/tahun. Program stimulus ini juga memberi manfaat tidak langsung kepada perusahaan skala besar dalam hal ini rantai pasok daur ulang sampah yang bergantung pada pasokan bahan baku sampah dari UMKM. Peluang serapan tenaga kerja juga tinggi yakni diperkirakan akan mendukung penciptaan 15.000 s.d. 75.000 lapangan kerja baru pada 2022 dan secara tidak langsung sejalan dengan perhitungan Kementerian Perindustrian bahwa industri daur ulang sampah dapat menciptakan 1.000 perusahaan baru dan 3 juta pekerja diseluruh Indonesia. Program stimulus ini secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan kesejahteraan 850 ribu pemulung di seluruh Indonesia.

IAP2 Indonesia dan Anwar Muhammad Foundation sebagai dua organisasi yang berfokus dalam peningkatan partisipasi masyarakat akan bekerja sama untuk mendukung tiga rekomendasi stimulus ini demi tercapainya pembangunan berkelanjutan.

Artikel ini juga tayang di kanal https://amf.or.id/

Kertas Kebijakan 1: Penguatan Partisipasi Publik untuk Mendukung Kebijakan Low Carbon Development di Indonesia

Memasuki dekade ketiga abad millenium, pemerintah Indonesia semakin serius dalam upaya memperkuat transformasi pembangunan ke arah yang lebih berkelanjutan. Hal ini terlihat dari lahirnya kebijakan pembangunan rendah karbon yang merupakan peralihan dari kebijakan sebelumnya tentang RAN-GRK dalam upaya mencapai target NDC Indonesia tahun 2030. Apalagi, kebijakan pembangunan rendah karbon ini sudahmenjadi bagian dari pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

Meskipun demikian, kebijakan pembangunan rendah karbon, baik dari sisi kebijakan maupun dari pelaksanaan, masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Menghadapi hal tersebut,  IAP2 Indonesia telah mengadakan diskusi terbatas dengan beberapa multistakeholder dan melakukan studi literatur terkait guna menghasilkan rekomendasi. Hasil rekomendasi tersebut tertuang dalam Kertas Kebijakan 1 yang dapat di klik pada tautan berikut.

Konstruksi Green Engagement untuk Sustainability

Oleh Aldi Muhammad Alizar dan Yusdi Usman

Perubahan sosial di tingkat global tak dapat dibendung. Perubahan ini disebabkan oleh adanya kesadaran baru tentang bagaimana planet bumi ini dikelola di masa yang akan datang. Kesadaran baru ini tidak mucul tiba-tiba. Ada proses panjang berbasis pada bukti-bukti empiris yang melahirkan kesadaran baru bahwa perlu ada perubahan pendekatan, paradigma, dan aksi dalam mengelola planet bumi ini.

Kesadaran baru tersebut adalah tentang perlunya keberlanjutan (sustainability) dalam mengelola planet bumi. Mengapa keberlanjutan ini diperlukan? Karena planet bumi menyediakan sumberdaya yang terbatas dan akan segera habis jika dieksploitasi untuk kebutuhan manusia secara berlebihan.

Bukan itu saja, pendekatan eksploitatif alias business as usual tidak saja menyebabkan sumberdaya akan segera habis dan mengancam kehidupan kita sebagai manusia, melainkan juga akan membawa dampak negatif secara sosial, ekonomi dan ekologi.

Secara sosial, pendekatan eksploitatif dan business as usual telah melahirkan kesenjangan sosial, kemiskinan akut dan eksklusi sosial kepada kelompok-kelompok masyarakat marjinal di seluruh dunia. Bukan hanya itu, kontestasi dalam perebutan sumberdaya yang terbatas telah melahirkan berbagai perang dan konflik sosial di berbagai belahan dunia, yang menyebabkan kematian. Jika pendekatan ini berlanjutan, maka kualitas kehidupan sosial (kesehatan, pendidikan, kebahagiaan, dan lain-lain) dari sebagian penduduk dunia akan menurun drastis.

Secara ekonomi, pendekatan business as usual berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi secara signifikan untuk jangka panjang karena keterbatasan sumber daya dalam menopang pertumbuhan. Pendekatan ini juga melahirkan jurang kesenjangan dalam penguasaan ekonomi antara Utara dan Selatan yang sangat lebar. Kesenjangan juga terjadi dalam penguasaan kekayaan ekonomi dunia, yang mana piramida kesenjangan semakin melebar dan membuat kekayaan ekonomi dikuasai oleh segelintir orang saja.

Secara ekologi, pendekatan business as usual telah melahirkan sebuah krisis global, yang dinamakan krisis iklim. Perubahan iklim merupakan fenomena nyata di depan mata kita sebagai dampak dari praktek ekonomi, produksi dan konsumsi kita yang boros karbon. Oleh karena itu, sejak beberapa dekade terakhir, dunia internasional sudah bersepakat untuk menjaga pertambahan suhu global di bawah 2 derajat celsius.

Indonesia merupakan negara yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Berbagai bencana seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, perubahan pola tanam dan gagal panen, dan sebagainya merupakan sebagian dari bencana sebagai dampak dari perubahan iklim ini. Karena itu, sebagai dukungan untuk keberlanjutan, Indonesia sudah membuat komitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29% dengan dukungan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Di tingkat global, negara-negara maju sudah mengambil langkah yang lebih radikal. Negara-negara Eropa misalnya, sudah berkomitmen untuk mencapai netral karbon pada tahun 2050. Jepang juga membuat kebijakan karbon netral pada tahun 2050. Sementara China menetapkan tahun 2060 untuk mencapai karbon netral ini. Upaya menuju karbon netral tentu tidak mudah. Dibutuhkan transformasi ekonomi, sosial, dan ekologi untuk mendukung kebijakan radikal ini.

Transformasi Menuju Sustainability

Karena merupakan sebuah upaya besar, maka transformasi menuju sustainability merupakan sebuah pekerjaan bersama semua pihak di tingkat global. Transformasi sustainability ini bukan saja tanggung jawab pemerintah dan korporasi, melainkan masyarakat sipil termasuk lembaga internasional, LSM, universitas, kaum intelektual, aktivis, tokoh masyarakat, dan semua pihak, baik di tingkat akar rumput maupun tingkat global.

Setidaknya, terdapat beberapa level transformasi menuju sustainability yang harus dilakukan oleh para pihak, yakni:

Pertama, transformasi kebijakan publik. Transformasi di tingkat kebijakan publik ini merupakan proses yang cukup rumit dan tidak mudah, karena melibatkan berbagai kepentingan. Kekuatan status quo pasti akan berupaya untuk mempertahankan pendekatan lama karena menguntungkan mereka. Dalam kondisi ini, semua komponen masyarakat pro-sustainability harus memberi dukungan kepada pemerintah untuk melahirkan kebijakan-kebijakan publik yang mendukung transformasi menuju keberlanjutan ini.

Kedua, transformasi pengetahuan. Pengetahuan tentang keberlanjutan dan berbagai variannya belum berkembang dengan baik dibandingkan dengan pengetahuan lama yang pro status quo. Di level ini, peran perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSM, dan sebagainya, menjadi sangat penting untuk bisa memproduksi pengetahuan yang akan menjadi bukti (evidence) tentang perlunya transformasi menuju keberlanjutan.

Ketiga, transformasi teknologi. Transformasi menuju teknologi yang ramah lingkungan dan pro sustainability sudah mulai berkembang dengan baik. Namun, teknologi baru ini memang cenderung lebih mahal dibandingkan dengan teknologi yang digunakan untuk berbagai industri yang boros energi dan boros karbon. Transformasi teknologi menuju sustainability ini tidak hanya menciptakan berbagai teknologi yang ramah lingkungan untuk berbagai sektor industri, melainkan juga efisien penggunaan energi dan adaptable dengan energi ramah lingkungan. Transformasi teknologi ini juga membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah yang kuat, baik dalam bentuk regulasi maupun insentif-insentif yang memudahkan korporasi melakukan transformasi menuju keberlanjutan.

Ketiga, transformasi kesadaran publik. Ini merupakan sebuah proses transformasi yang membutuhkan upaya besar namun murah. Meningkatkan kesadaran publik tentang perlunya transformasi menuju sustainability bisa dilakukan dengan pendekatan struktural, yakni melalui kebijakan pemerintah dan transformasi teknologi. Tersedianya teknologi ramah lingkungan yang akan memudahkan publik dalam menjalankan berbagai aktivitas yang ramah lingkungan tentu akan disambut baik oleh masyarakat. Di sisi lain, kesadaran ini juga bisa diperluat dengan memanfaatkan berbagai saluran informasi seperti media sosial yang sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat dewasa ini.

Namun demikian, karena transformasi menuju keberlanjutan ini masih bersifat elitis dan isunya hanya dikuasai oleh sebagian kecil masyarakat, maka upaya memperkuat kesadaran masyarakat harus dilakukan secara lebih terencana oleh otoritas pemerintah dan kaum intelektual. Jika hal ini tidak dilakukan, maka masyarakat akan disusupi oleh berbagai informasi salah atau hoax tentang transformasi menuju keberlanjutan ini.

Konstruksi Green Engagement

Menyadari bahwa upaya transformasi menuju sustainability tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja, maka upaya bersama menjadi sebuah kebutuhan. Di titik inilah, green engagement (pelibatan hijau) menjadi sebuah kebutuhan. Pelibatan hijau ini merupakan turunan dari konsep partisipasi publik untuk isu sustainability dan berbagai variannya, seperti pembangunan rendah karbon atau low carbon development, green economy, green production and consumption, pembangunan berkelanjutan, dan berbagai istilah lain yang mengacu pada paradigma sustainability ini.

Konstruksi pelibatan hijau ini diawali oleh basis nilai yang harus menjadi kesepakatan bersama, sehingga semua pihak merasa berkepentingan secara langsung karena mempengaruhi kehidupan mereka secara global. Beberapa basis nilai penting untuk green engagement ini adalah sebagai berikut:

  1. Pelibatan hijau merupakan hak setiap orang karena tindakan seseorang atau sekelompok orang akan berdampak pada kehidupan orang lain di seluruh dunia.
  2. Pelibatan hijau mensyaratkan kesetaraan antar pihak, tanpa memandang perbedaan apapun berbasis apapun.
  3. Pelibatan hijau bersifat inklusif, dimana tidak boleh seorangpun dieksklusikan dari proses partisipasi dalam rangka memperkuat transformasi menuju keberlanjutan.
  4. Pelibatan hijau harus transparan, dimana proses pelibatan harus dilakukan secara terbuka dan disetujui oleh semua pihak.
  5. Pelibatan hijau harus akuntabel, dimana semua pihak harus dapat mempertanggungjawabkan semua proses dan hasil dari pelibatan hijau ini.

Lima nilai dasar di atas bisa disingkat dalam satu kalimat, bahwa pelibatan hijau (green engagement) merupakan hak setiap orang secara setara dan inklusif, dimana proses pelibatan hijau ini harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Di tingkat proses, pelibatan hijau ini menggunakan spektrum IAP2 (International Association for Public Participation) untuk memastikan berbagai tingkatan pelibatan publik dalam proses transformasi menuju keberlanjutan ini. Spektrum IAP2 mempunyai lima tingkatan pelibatan/partisipasi, seperti terlihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1. Spektrum partisipasi publik

Lima tingkatan pelibatan dalam spektrum partisipasi publik IAP2 dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Inform (menginformasikan), adalah menyediakan informasi yang obyektif dan seimbang, membantu memahami dan mencari alternatif solusi terhadap masalah.
  2. Consult (mengkonsultasikan), adalah mendapatkan masukan masyarakat terkait analisis, alternatif, dan atau sebuah keputusan.
  3. Involve (melibatkan), adalah bekerja secara langsung dengan masyarakat melalui sebuah proses untuk memastikan aspirasi masyarakat secara konsisten dipertimbangkan.
  4. Collaborate (membangun kolaborasi), adalah bermitra dengan masyarakat di setiap aspek pengambilan keputusan, termasuk mengidentifikasi dan membangun solusi alternatif.
  5. Empower (memberdayakan), adalah menempatkan pembuatan keputusan final di tangan masyarakat.

Spektrum IAP2 dalam partisipasi publik menjelaskan lima tingkatan partisipasi publik, yakni yang paling rendah disebut dengan inform (menginformasikan), sampai yang paling tinggi, yakni empower (memberdayakan). Semakin tinggi spektrum yang digunakan dalam proses partisipasi publik akan semakin bagus, menghasilkan kebijakan publik yang lebih baik dan lebih legitimit dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin rendah tingkat partisipasi publik yang digunakan, maka kebijakan publik yang dihasilkan juga akan semakin kurang kualitas dan legitimasinya dalam masyarakat.

Di tingkat operasional, proses green engagement bisa dinilai dengan menggunakan spektrum IAP2 di atas, dan bisa juga dinilai pada level tertentu yang lebih ideal. Level yang ideal untuk proses pelibatan hijau adalah kolaborasi dengan tetap memegang teguh pada nilai-nilai dasar pelibatan hijau. Kolaborasi merupakan sebuah proses pelibatan atau partisipasi yang menempatkan para pihak sebagai mitra sejajar, membangun kerjasama dengan berbagi peran secara fungsional.

Karena itu, konstruksi pelibatan hijau di tingkat operasional ini juga menggunakan level kolaborasi. Ada beberapa aspek kolaborasi hijau (green collaboration) yang bisa dilakukan para pihak untuk memperkuat transformasi menuju keberlanjutan, yakni co-define, co-create, co-working, co-branding, co-financing, dan co-knowledge.

Gambar 2. Aspek-aspek dalam green engagement/collaboration

Untuk memperkuat transformasi menuju keberlanjutan, semua aspek dari kolaborasi hijau tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Green co-define

Merupakan upaya kolaborasi hijau dalam rangka membangun definisi bersama tentang keberlanjutan. Membangun definisi bersama ini bukanlah ditujukan untuk menghilangkan definisi formal yang sudah ada secara akademis, melainkan sebuah upaya untuk memudahkan pemahaman terhadap definisi yang sudah ada. Umumnya, definisi akademis cenderung rumit dan tidak mudah dipahami oleh parapihak dan masyarakat umum.

Padahal, transformasi menuju keberlanjutan diharapkan bisa menjadi sebuah pendekatan dan kesadaran baru dalam pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Karena itu, definisi-definisi akademis tentang konsep pembangunan rendah karbon perlu diterjemahkan kembali secara bersama-sama sehingga mudah dipahami oleh semua pihak, khususnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hal ini sekaligus sebagai upaya untuk membumikan isu keberlanjutan dari posisinya yang cenderung elitis dan mengawang-awang dan hanya dikuasai oleh pihak tertentu saja.

  1. Green co-create

Kolaborasi hijau dalam transformasi menuju keberlanjutan membutuhkan adanya upaya menciptakan bersama (co-create). Apa yang diciptakan? Menciptakan bersama dalam transformasi menuju keberlanjutan ini bisa melahirkan kebijakan bersama, dimana sebanyak mungkin pihak dilibatkan dalam setiap perumusan kebijakan yang berkaitan dengan keberlanjutan. Green co-create ini juga bisa dalam bentuk menciptakan strategi bersama. Misalnya bagaimana menciptakan rencana stategis dalam pelaksanaan transformasi menuju keberlanjutan oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Demikian juga berbagai upaya co-create lainnya dalam rangka memperkuat kebijakan dan pelaksanaan transformasi menuju keberlanjutan di Indonesia dengan berbagai pihak.

  1. Green co-working

Transformasi menuju keberlanjutan membutuhkan kerjasama dan bekerja bersama-sama (green co-working). Bekerja bersama-sama bisa diwujudkan dalam mendorong lahirnya berbagai kebijakan daerah tentang pembangunan rendah karbon misalnya. Bekerja bersama-sama bisa juga dilakukan melalui upaya menciptakan berbagai pilot projects tentang transformasi menuju keberlanjutan yang melibatkan berbagai pihak. Green co-working ini bisa diterjemahkan secara lebih luas dalam rangka membangun kerja bersama antar pihak untuk memperkuat transformasi menuju keberlanjutan di Indonesia.

  1. Green co-branding

Sebagai pendekatan baru, transformasi menuju keberlanjutan membutuhkan branding yang kuat di masyarakat, sehingga akan memudahkan penerimaan, pemahaman, dan pelaksanaan dari kebijakan ini di berbagai arena. Dalam konteks ini, kerja bersama untuk memperkuat branding (green co-branding) transformasi menuju keberlanjutan ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Green co-branding ini akan mudah dilakukan jika co-define sudah selesai dirumuskan oleh para pihak yang berkepentingan. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai leading dalam perumusan transformasi menuju keberlanjutan ini bisa memulai dengan cara membangun kolaborasi dalam branding ini.

  1. Green co-investment/financing

Salah satu tantangan dalam transformasi menuju keberlanjutan adalah kebutuhan dana untuk mendukung kebijakan ini di berbagai sektor. Green co-investment merupakan sebuah upaya bagus dalam rangka memperluas transformasi investasi dari investasi yang tidak ramah lingkungan menuju investasi hijau (green investment). Sektor energi dan sektor AFOLU (pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya) merupakan sektor-sektor penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia. Upaya green co-investment bisa dilakukan untuk mempercepat transisi menuju keberlanjutan. Untuk memperkuat green co-investment, keterlibatan akademisi dan peneliti, serta masyarakat sipil menjadi sebuah kebutuhan dalam rangka pengawasan dan memastikan bahwa transisi ini berjalan dengan baik.

  1. Green co-knowledge

Yang paling penting juga adalah bagaimana memperkuat pengetahuan tentang keberlanjutan ini. Produksi pengetahuan tentang keberlanjutan, green economy, sustainable development, circular economy, dan berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan isu ini, sangat diperlukan untuk memperkuat pengetahuan masyarakat dan para pihak. Kolaborasi untuk memproduksi pengetahuan hijau bisa dilakukan dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai lembaga internasional.

Semakin banyak pengetahuan hijau diproduksi melalui penelitian, analisis, studi, penulisan buku, penerbitan berbagai artikel, dan sebagainya, akan semakin baik dalam mendukung penguatan transformasi menuju keberlanjutan di Indonesia. Tantangan dalam memperkuat green knowledge ini adalah bagaimana membongkar paradigma lama dalam ilmu ekonomi, politik, dan sosial yang masih pro pada pendekatan eksploitatif dan tidak ramah pada keberlanjutan. Tantangan ini akan bisa ditangani lebih mudah jika green co-knowledge diperkuat bersama-sama para pihak.

Aspek-aspek dari kolaborasi hijau di atas bisa berdiri sendiri, namun akan lebih sempurna jika dilakukan secara integratif. Dengan kata lain, para pihak bisa fokus pada salah satu aspek yang menjadi kekuatan mereka, dan pihak lain fokus pada aspek-aspek lainnya. Namun demikian, harus ada keselarasan di tingkat kebijakan untuk memastikan bahwa kerja-kerja kolaboratif yang dilakukan semua pihak akan menuju pada satu muara, yakni memperkuat transformasi menuju keberlanjutan, sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan semua pihak.

Sebagai contoh, kebijakan pembangunan rendah karbon (PRK) sebagai salah satu kebijakan transformasi menuju keberlanjutan. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebagai NDC (Nationally Determined Contribution) sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Untuk mendukung target NDC ini, maka semua aspek green collaboration tersebut dapat digunakan secara seiring maupun terpisah. Namun, semuanya ditujukan untuk mencapai target NDC yang sudah ditetapkan. ###

Beberapa informasi dari artikel ini dimuat dalam artikel “Green Engagement untuk Memperkuat PRK di Indonesia”

Aldi Muhammad Alizar adalah Chair IAP2 Indonesia dan Direktur AMF (Anwar Muhammad Foundation)

Yusdi Usman adalah Co-Chair IAP2 Indonesia CEO RIB (Rumah Indonesia Berkelanjutan)

Partisipasi Multipihak dalam Upaya Pelaksanaan Sistem Belajar Tatap Muka

Satu tahun sudah pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Tepat pada hari ini, satu tahun yang lalu, Presiden Jokowi mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengatasi permasalahan yang timbul karena pandemi. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi adalah dengan mengadakan program vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program vaksinasi ini dilakukan secara bertahap dan telah dimulai pada 13 Januari 2021 lalu. Tenaga pendidik menjadi salah satu kalangan yang diprioritaskan pada program vaksinasi. Pada 25 Februari 2021, Presiden Jokowi bersama dengan Menteri Kesehatan dan Gubernur Jakarta telah mengawal proses vaksinasi perdana untuk tenaga pendidik di Indonesia. Ke depan, pemerintah akan memberikan vaksin kepada 5 juta tenaga pendidik sebagai persiapan belajar tatap muka. 

Satu Tahun Belajar Daring

Per tanggal 17 April 2020, diperkirakan 91,3% atau sekitar 1,5 miliar siswa di seluruh dunia tidak dapat bersekolah karena munculnya pandemi Covid-19 (UNESCO, 2020). Dalam jumlah tersebut termasuk di dalamnya kurang lebih 45 juta siswa di Indonesia atau sekitar 3% dari jumlah populasi siswa yang terkena dampak secara global (Badan Pusat Statistik, 2020). Mengacu pada Surat Edaran Kemendikbud Nomor 40 Tahun 2020 Tentang “Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)”, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, mengambil sejumlah kebijakan untuk menghadapi pandemi. Kebijakan tersebut di antaranya adalah penghapusan Ujian Nasional; perubahan sistem Ujian Sekolah; perubahan regulasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); dan penetapan belajar dari rumah (pembelajaran daring).  Dari beberapa kebijakan tersebut, penetapan pembelajaran daring adalah kebijakan yang paling menuai pro dan kontra di masyarakat.

Pada praktiknya, pembelajaran daring cukup memudahkan para siswa dan tenaga pendidik karena ketersediaan bermacam gawai, internet, dan bantuan kuota internet pendidikan dari pemerintah. Namun demikian, hal ini sulit berlaku bagi siswa yang tinggal di daerah. Perekonomian masyarakat daerah yang cenderung menengah ke bawah membuat orang tua siswa kesulitan membeli gawai. Akses internet yang tidak merata juga menjadi alasan siswa-siswa yang tinggal di daerah kesulitan untuk melakukan pembelajaran daring. Akses internet masih terpusat di Pulau Jawa dan kota-kota besar di Indonesia. Berbagai kendala tersebut membuat pemerintah Indonesia senantiasa berupaya memperbaiki sistem pendidikan semasa pandemi. Salah satunya dengan membuka peluang pembelajaran secara tatap muka.

Wacana Belajar Luring atau Tatap Muka

Polemik sistem pembelajaran daring membuat pemerintah untuk mengkaji kemungkinan belajar luring atau tatap muka dengan serius. Pada 20 November 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri yang berisi tentang “Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19”. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa pembelajaran tatap muka akan diizinkan mulai Januari 2021. Akan tetapi, pemberian izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemberia izin pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan oleh pemerintah daerah atau kantor wilayah Kementerian Agama dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

  1. Tingkat risiko penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut;
  2. Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan;
  3. Kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa;
  4. Akses terhadap sumber belajr/kemudahan Belajar Dari Rumah (BDR);
  5. Kondisi psikososial peserta didik;
  6. Kebutuhan layanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah;
  7. Ketersediaan akses transportasi yang aman;
  8. Mobilitas warga antarprovinsi dan kondisi geografis daerah 

Dalam persyaratan pembelajaran tatap muka juga disebutkan bahwa sekolah yang memulai pembelajaran tatap muka harus dilengkapi dengan peralatan protokol kesehatan seperti thermo gun, tempat cuci tangan, dan menggunakan masker selama proses pembelajaran berlangsung. Pada awal Januari yang lalu, Provinsi Sumatera Barat sudah mulai membuka sekolah tatap muka. Proses pembelajaran tatap muka dilakukan dengan sistem protokol kesehatan yang ketat. Gubernur Sumatera Barat menjelaskan bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang sulit dan perlu dilakukan banyak koordinasi khususnya dengan wali murid. Namun demikian, pada 18 Februari 2021 disampaikan bahwa ada guru dan murid yang terjangkit virus corona di SMPN 10 Padang. Peristiwa itu membuat pembelajaran tatap muka dihentikan untuk sementara waktu. 

Permasalahan yang timbul karena upaya pembelajaran tatap muka semacam ini sebenarnya tidak dirasakan oleh Indonesia saja. Korea Selatan yang terbilang sukses dalam menangani pandemi sempat menerapkan kebijakann sekolah tatap muka. Namun, itu tidak bertahan lama karena beberapa tenaga pendidik dan siswa terpapar virus corona sehingga pembelajaran tatap muka harus dihentikan. 

Saat ini, usaha pemerintah untuk melakukan pembelajaran tatap muka dibarengi dengan program vaksinasi bagi 5 juta tenaga pendidik. Program ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat karena bisa meningkatkan kemungkinan sekolah tatap muka segera terjadi. Presiden Joko Widodo mengatakan, guru, tenaga pendidik, dan dosen diberikan prioritas dalam vaksinasi Covid-19 agar pendidikan tatap muka bisa dilakukan di awal semester kedua. “Sehingga di bulan Juli saat mulai ajaran baru semuanya bisa berjalan normal kembali, saya kira targetnya itu,” ujar Jokowi usai meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk perwakilan guru, tenaga pendidik, dan dosen dari sejumlah wilayah di SMAN 70, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (24/2/2021) siang.

Partisipasi Tenaga Pendidik, Wali Murid, dan Pemerintah dalam Mewujudkan Sistem Belajar Tatap Muka

Wacana belajar tatap muka ini membutuhkan kolaborasi dan partisipasi yang apik dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya pada kalangan tenaga pendidik, wali murid, dan pemerintah. Para siswa yang selama ini sudah jenuh dengan sistem belajar daring membutuhkan angin segar berupa terwujudnya sistem belajar tatap muka dengan mengutamakan aspek keselamatan. 

IAP2 Indonesia sebagai organisasi yang mendukung penuh praktik partisipasi publik mendorong masyarakat untuk menerapkan 5 spektrum partisipasi publik dalam mendukung terwujudnya sistem belajar tatap muka. Pemerintah sebagai roda utama penggerak program ini harus memberikan informasi kepada masyarakat, tenaga pendidik, dan instansi serta organisasi pendidikan. Pemerintah juga perlu berkonsultasi dengan para ahli dan wali murid sehingga keputusan terbaik dapat dihasilkan dalam kebijakan sistem pembelajaran tatap muka. Pelibatan seluruh kalangan masyarakat dalam menjalankan program ini adalah hal yang utama sehingga masyarakat bisa berkolaborasi untuk mendukung suksesnya program pembelajaran tatap muka. Hal yang tidak kalah penting adalah pemerintah harus mampu mendayagunakan masyarakat, tenaga pendidik, organisasi dan instansi pendidikan untuk mendukung terwujudnya kebijakan belajar tatap muka. Kepercayaan publik adalah aset bagi pemerintah untuk dapat melanggengkan program-program yang berdampak baik pada publik. 

Dengan demikian, partisipasi multipihak menjadi hal yang esensial dalam perwujudan kebijakan belajar tatap muka. IAP2 Indonesia mendorong pemerintah untuk terus proaktif dalam menginformasikan kebijakan ini kepada masyarakat. IAP2 Indonesia juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mengawal program vaksinasi di Indonesia, khsusunya bagi tenaga pendidik. 

Sumber Literatur dan Daring

  1. Azzahra, Nadia Fairuza. 2020. “Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19”. Center for Indonesian Policy Studies.
  2. SKB Menteri NOMOR 04/KB/2020; NOMOR 737 TAHUN 2020; NOMOR HK.01.08/Menkes/7093/2020; NOMOR 420-3987 Tahun 2020.
  3. https://regional.kompas.com/read/2021/02/18/09231841/selain-2-guru-seorang-murid-di-smpn-10-padang-positif-corona diakses pada 2 Maret 2021.
  4. https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/25/09170451/vaksinasi-covid-19-untuk-tenaga-pendidik-persiapan-belajar-tatap-muka-dan?page=all. Diakses pada 2 Maret 2021

Green Engagement untuk Memperkuat PRK di Indonesia

Oleh Aldi M. Alizar dan Yusdi Usman

Dunia terus berubah. Perubahan yang terjadi di berbagai arena itu umumnya berjalan dinamis. Salah satunya adalah perubahan dalam pendekatan pembangunan. Sampai beberapa dekade lalu, orientasi pembangunan yang bertumpu pada business as usual masih sangat dominan. Pendekatan ini membawa konsekuensi serius pada over-exploitative terhadap sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dampak dari pendekatan pembangunan yang business as usual ini adalah ancaman terhadap keberlanjutan ekonomi, produksi, konsumsi dan keberlanjutan kehidupan manusia itu sendiri. Para ahli dan pengambil kebijakan kemudian mulai menyadari kekeliruan pendekatan yang sudah digunakan di sejak awal era modern ini. Karena itu, mereka mulai memikirkan keberlanjutan kehidupan manusia, keberlanjutan ekonomi, dan keberlanjutan bumi itu sendiri.

Kesadaran ini melahirkan perubahan pendekatan, paradigma, dan filosofi baru dalam pembangunan. Muncullah berbagai istilah dalam pembangunan, seperti pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pembangunan hijau (green development), green economy, sustainable production and consumption, dan sebagainya.

Di balik semua istilah itu, ada semangat dan upaya yang dilakukan oleh para ahli untuk menemukan pendekatan, paradigma, dan filosofi baru dalam pembangunan. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan kemajuan peradaban manusia, dan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk bumi, maka pendekatan, paradigma, dan filosofi lama perlu ditransformasikan kepada pendekatan, paradigma, dan filosofi baru dalam pembangunan.

Berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga internasional dan lembaga-lembaga keuangan internasional (IFIs—International Finance Institutions) juga mulai menyadari kekeliruannya selama ini. Mereka kemudian berlomba-lomba merumuskan pendekatan baru dalam pembangunan untuk memastikan adanya keseimbangan dan keberlanjutan.

Lahirlah sejumlah pendekatan dan dibuatlah standar-standar yang bertujuan untuk memastikan adanya keseimbangan dan keberlanjutan dalam pembangunan, khususnya dalam investasi yang mempunyai dampak pada lingkungan hidup dan masyarakat, seperti IFC Performance Standards, ISO, RSPO, ISPO, SVLK, GRI sustainability reporting, dan sebagainya.

Intinya adalah berkembang semangat baru untuk memastikan bahwa praktik business as usual perlu ditransformasikan kepada praktik keberlanjutan dalam pembangunan, baik di tingkat global maupun di semua negara di dunia. Oleh karena itu, transformasi ini perlu dilakukan di tingkat kebijakan tertinggi sebuah negera.

 

 

PRK di Indonesia

Pembangunan Rendah Karbon (PRK) merupakan sebuah pendekatan yang mempunyai paradigma sama dan beririsan dengan pendekatan-pendekatan yang sudah disebutkan di atas: pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pembangunan hijau (green development), green economy, sustainable production and consumption, dan sebagainya.

Istilah dan konsep pembangunan rendah karbon atau low carbon development dirumuskan untuk—secara khusus—memperkuat dukungan global dan lokal terhadap upaya adaptasi dan mitigasi prubahan iklim. Dengan menggunakan istilah “low carbon”, maka semua proses pembangunan diharapkan bisa menekan dan menurunkan produksi karbon (emisi CO2) yang berlebihan dari proses produksi dan konsumsi sehingga bisa mengurangi dampak pada perubahan iklim.

PRK menjadi lebih strategis karena bisa menyasar semua sektor pembangunan yang berkontribusi pada produksi karbon. Semua aktivitas kehidupan manusia menghasilkan karbon (CO2), bahkan saat kita bernapas pun, juga menghasilkan karbon. Hal yang menjadi perhatian dari PRK adalah bagaimana mengendalikan kegiatan ekonomi, produksi, dan konsumsi yang menghasilkan karbon berlebihan dalam kegiatan pembangunan.

Menurut laporan Union of Concern Scientist (www.ucsusa.org), pada tahun 2018, Indonesia berada pada urutan ke 10 sebagai negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia, yakni sebesar 0,61GT. China berada pada urutan pertama yang menghasilkan emisi karbon sebesar 10,06GT, diikuti oleh Amerika Serikat sebesar 5,41GT dan India sebesar 2,65GT pada urutan ketiga. Tulisan ini belum menganalisis data emisi karbon versi lain.

Melihat data tersebut, wajar jika pemerintah kemudian memasukkan pendekatan PRK dalam kebijakan pembangunannya karena banyak sektor pembangunan berkontribusi pada emisi karbon ini. Di antaranya adalah sektor kehutanan, pertanian, energi dan industri, transportasi, limbah, dan sebagainya.

Kebijakan PRK ini secara resmi sudah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Dengan demikian, kebijakan PRK sudah menjadi sebuah kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan semua pemangku kepentingan di Indonesia.

Di Indonesia, PRK merupakan transformasi dari kebijakan RAN/RAD-GRK atau Rencana Aksi Nasional/Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca, yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011.

Pada tahun 2016, Indonesia melakukan ratifikasi Kesepakatan Paris tentang Perubahan Iklim, yakni Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change menjadi UU No. 16 Tahun 2016. Dalam UU ini, ditegaskan kembali komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29% dengan kemampuan sendiri, dan 41% dengan dukungan internasional.

Menurut laporan Bappenas tahun 2019, transformasi kebijakan pembangunan rendah karbon ini dilakukan untuk menyelaraskan dengan pendekatan lain dalam pembangunan, yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. PRK ini akan menjadi bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.

Selain itu, kebijakan PRK ini juga diharapkan bisa dicapai pada tahun 2030 sesuai milestone dibawah ini (Bappenas, 2019):

Urgensi Green Engagement

Melihat perkembangan yang sangat menggembirakan dalam pendekatan pembangunan di Indonesia, yang mana pemerintah sudah mulai mentransformasikan pendekatan pembangunan ke arah pembangunan rendah karbon, baik dalam tahap perencanaan maupun implementasi pembangunan, maka tantangannya adalah bagaimana publik atau masyarakat atau parapihak dapat terlibat dengan baik.

Tantangan ini sebenarnya tidak sulit dijawab mengingat Indonesia—secara prosedural—merupakan negara demokratis, yang mana proses perumusan berbagai kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah di semua tingkatan, membuka ruang adanya partisipasi masyarakat. Dalam kondisi ini, partisipasi publik tidak sulit dilakukan. Berbeda misalnya saat Indonesia masih berada di era Orde Baru, dimana partisipasi publik merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan.

Logika dasar dari urgensi partisipasi publik ini adalah bahwa semakin besar partisipasi publik maka semakin bagus sebuah kebijakan publik itu dihasilkan, dan semakin kuat institusionalisasi kebijakan tersebut dalam masyarakat. Sebaliknya, kebijakan publik yang dibuat dengan partisipasi masyarakat rendah, akan semakin berpotensi melahirkan kebijakan yang parsial dan eksklusif di satu sisi dan melemahkan proses institusionalisasi kebijakan publik dalam masyarakat di sisi lain.

Dengan kata lain, jika institusionalisasi kebijakan publik rendah, maka legitimasi dan efektifitas dalam implementasi kebijakan publik akan melemah. Kondisi ini akan berpotensi menghasilkan berbagai dampak negatif dari implementasi sebuah kebijakan publik, termasuk berkembangnya berbagai konflik sosial dalam masyarakat. Untuk itu, partisipasi publik menjadi sangat urgen dalam perumusan setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan pembangunan rendah karbon ini.

Karena berkaitan dengan kebijakan spesifik, yakni rendah karbon, maka penulis menggunakan istilah “green engagement” untuk menyebutkan kerangka partisipasi publik dalam pembangunan rendah karbon ini.

Dengan demikian, green engagement ini adalah sebuah kerangka (framework) partisipasi publik untuk memperkuat kebijakan pembangunan rendah karbon. Bagi penulis, kerangka ini tetap mengacu pada konsep partisipasi publik yang dikembangkan oleh IAP2 (International Association for Public Participation).

IAP2 mempunyai spektrum partisipasi publik yang sudah digunakan secara global di banyak negara. Spektrum partisipasi publik ini mempunyai lima tingkatan, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, sebagai berikut:

  1. Inform(menginformasikan kepada masyarakat)
  2. Consult(konsultasi dengan masyarakat)
  3. Involve(melibatkan masyarakat)
  4. Collaborate(berkolaborasi bersama masyarakat), dan
  5. Empower(memberdayakan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik)

Green engagement bekerja dalam lima spektrum ini, khusus untuk isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan rendah karbon atau variannya, seperti pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pembangunan hijau (green development), green economy, sustainable production and consumption, dan sebagainya.

Selain perbedaan dalam konteks isu, green engagement mempunyai penekanan pada upaya peningkatan komitmen para pihak utuk mengarusutamakan pendekatan rendah karbon dalam semua aktivitas mereka, terutama aktivitas ekonomi, produksi, dan konsumsi skala besar.

Namun demikian, IAP2 Indonesia berkepentingan untuk mendorong pemerintah dan semua pihak untuk menggunakan spektrum green engagement yang lebih tinggi, yakni collaborate dan empower. Karena, semakin tinggi spektrum green engagement yang digunakan, maka akan semakin besar proses institusionalisasi dari kebijakan publik itu sendiri.

Berharap, kebijakan pembangunan rendah karbon yang sudah masuk menjadi bagian dari RPJMN 2020-2024 ini semakin kuat terlembaga dalam proses pembangunan di Indonesia ke depan.

Aldi M. Alizar adalah Chair IAP2 Indonesia dan Board IAP2 Internasional

Yusdi Usman, Dr. Cand. adalah Co-Chair IAP2 Indonesia