Category: Artikel

Partisipasi Publik dalam Penanganan Perubahan Iklim di Indonesia

Fenomena Perubahan Iklim di Indonesia

IAP2 Indonesia – Perubahan iklim menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dihindari. Fenomena perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran tersebut terjadi secara alami, seperti melalui variasi siklus matahari. Konsekuensi perubahan iklim berujung pada kekeringan hebat, kelangkaan air, kebakaran hebat, naiknya permukaan laut, banjir, pencairan es kutub, badai dahsyat, dan penurunan keanekaragaman hayati. 

Dampak perubahan iklim terjadi secara menyeluruh di berbagai belahan dunia, bahkan menjadi suatu tantangan bagi suatu negara dengan dampaknya yang meluas untuk beberapa sektor. Berbagai upaya dilakukan untuk menekan perubahan iklim berkepanjangan. Mulai dari pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan perlindungan terhadap beberapa ekosistem, serta perubahan kebijakan secara terkhusus. 

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tahun 2023 menyebutkan bahwa Indonesia telah mengalami perubahan klimatologis sejak tahun 2001 hingga 2019. Perubahannya memiliki dampak dan efek yang berbeda di setiap wilayah karena perbedaan geografis, iklim lokal, dan faktor lainnya. Misalnya di wilayah Jawa dan Bali dengan hujan intensitas rendah, wilayah Sumatera dan Kalimantan dengan kemarau ekstrim, wilayah Sulawesi dan Maluku dengan curah hujan tinggi, wilayah Nusa Tenggara dan Papua dengan cuaca tidak beraturan, serta wilayah Aceh dan Sumatera Utara dengan curah hujan dan suhu yang tinggi.

Sumber foto (https://www.brin.go.id/)

Banyak orang berpikir perubahan iklim hanya terjadi akibat perubahan siklus panjang matahari atau perubahan orbit bumi. Bahkan, beragam pemikiran lainnya mengira perubahan iklim terjadi secara ilmiah saja. Padahal faktanya, perubahan iklim juga disebabkan oleh aktivitas manusia dalam penggunaan bahan bakar konvensional seperti fosil, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Kegiatan ini pada akhirnya menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca ke atmosfer bumi.

 Baca Juga : Partisipasi Publik Berbasis Digital dari Negeri Singa

Upaya Penanganan Perubahan Iklim di Indonesia  

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai cara untuk menangani perubahan iklim dengan upaya mitigasi dan adaptasi. Pada mitigasi, pemerintah telah melakukan beberapa program seperti pengurangan emisi gas rumah kaca sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) dan komitmen Nationally Determined Contributions (NDC), mengembangkan Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) seperti listrik tenaga surya, tenaga angin, dan energi hidroelektrik, serta mendorong penghijauan dan pemulihan hutan (FOLU) guna mengendalikan deforestasi dan restorasi lahan gambut.

Sedangkan pada adaptasi sendiri, melalui Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API), pemerintah telah memfokuskan pada perencanaan tata ruang, meningkatkan sistem peringatan dini bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir, serta melakukan kolaborasi dengan organisasi lintas negara maupun sektor swasta untuk menguatkan kapasitas adaptasi – juga mitigasi – dalam hal pertukaran pengetahuan, teknologi, serta sumber daya. 

 Baca Juga : Menjelajahi Penilaian ESG: Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan

Selain itu, upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam penanganan iklim juga menyertakan partisipasi publik. Terdapat tiga program dalam kaitannya partisipasi publik, seperti; 1) program Masyarakat Peduli Iklim (MPI), dalam hal ini pemerintah mempersilahkan masyarakat untuk mengembangkan proyek inovatif pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat komunitas; 2) konsultasi publik dalam RAN GRK dan RAN API, dalam pelaksanaannya pemerintah melibatkan masyarakat untuk perencanaan aksi yang akan dilakukan; serta 3) pembentukan Forum Kelompok Kerja Penanganan Perubahan Iklim (FKKPI), forum khusus yang ditujukan untuk merumuskan kebijakan dan rencana aksi terkait perubahan iklim dengan melibatkan masyarakat sipil serta pemangku kepentingan. 

 Baca Juga : Efektivitas Partisipasi Publik Warisan Budaya Subak

Partisipasi Publik sebagai Tools Penanganan Perubahan Iklim

(Foto: IAP2 Indonesia dalam Diskusi Hangat Koalisi Generasi Hijau)

Partisipasi publik memberikan dampak positif dalam menggerakkan aksi nyata atas kesadaran masyarakat terkait isu perubahan iklim.  Mengadopsi spektrum IAP2 dalam pengukuran partisipasi publik, penanganan perubahan iklim di Indonesia tergolong ke dalam fase involve atau adanya keterlibatan masyarakat di dalamnya. Berbagai program pemerintah tekankan sebagai ajang untuk menarik simpati masyarakat terhadap kondisi di sekitarnya. Hal ini membuktikan bahwa melalui partisipasi publik, Indonesia dapat memperkuat upayanya dalam menangani perubahan iklim. Perluasan partisipasi publik dengan menambah relasi kolaborasi, inovasi, serta melibatkan banyak pihak lainnya seperti akademisi dan sektor swasta dapat menjadi jalan untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya dalam penanganan perubahan iklim.

Partisipasi Publik Berbasis Digital dari Negeri Singa

Iap2 Indonesia –  Singapura merupakan salah satu negara dengan nilai e-Government yang sangat baik, yakni 0,91330 dengan ranking 12 di peringkat dunia pada tahun 2022. Berdasarkan e-Government Development Index menurut United Nations (UN), Singapura membuktikan bahwa dirinya sebagai negara memiliki kompetensi dalam kemajuan tata kelola berbasis digital.

Dalam suatu konferensi yang disampaikan oleh Prof. Ang pada tahun 2020 terkait “Smart Nation: The Singapore Experience in Community Building,” beliau menggambarkan jika suatu negara dapat mengandalkan transformasi digital dengan baik maka  akan memperoleh kemudahan dan efisiensi operasional. Konteks transformasi digital dalam hal ini didukung dengan adanya kolaborasi, pemberdayaan, serta keterlibatan masyarakat. Karenanya, menurut Prof. Ang, kemajuan suatu negara berbasis digital tidak dapat diperoleh jika masyarakat tidak ikut andil di dalamnya. 

Jika melirik sejarah, kesuksesannya sebagai negara maju tidak mudah. Pemerintah Singapura melakukan berbagai cara, diantaranya adalah menghasilkan kebijakan serta meningkatkan kualitas pelayanan. Dua hal tersebut dijadikan sasaran oleh pemerintah untuk membentuk kepercayaan publik yang kuat. Baik kebijakan maupun pelayanan publik, keduanya dibuat sesuai dengan kebutuhan, masukan, dan kritik dari masyarakat. Pada akhirnya, antara pemerintah dengan masyarakat Singapura memiliki rasa kepercayaan satu sama lain. 

Kepercayaan publik menjadi fondasi terhadap keberlangsungan partisipasi publik. Tanpa adanya kepercayaan, partisipasi nihil dilaksanakan. Melihat peluang tersebut, dengan penerapan e-Government yang mumpuni serta masyarakat dengan keinginan partisipasi yang tinggi, pemerintah “memanfaatkan” hal tersebut untuk menerapkan e-participation dengan framework sebagaimana berikut.

 

 

(sumber foto:The United Nation e-Government Knowledge)

Penerapan framework dari e-participation di atas diadopsi dari strategi e-Government pemerintah Singapura sendiri yang salah satunya adalah Connecting dengan dimaksudkan adanya keterlibatan masyarakat dalam sistem pemerintah secara digital. Adapun penekanannya terletak pada penyediaan platform dari pemerintah untuk masyarakat. Pada e-information, pemerintah menyediakan platform terkait informasi aktual sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat guna membangun kepercayaan dari masyarakat. Kemudian pada e-consultation, pemerintah mempersilahkan masyarakat untuk melakukan dialog dengan pemerintah terkait kebutuhan atau hal lainnya sebagai bentuk masukan atau kritik terhadap kinerja pemerintah. Terakhir, e-decision making, pemerintah membuat platform khusus yang mempersilahkan masyarakat untuk secara langsung memberikan masukan kepada para policy makers dalam penyusunan kebijakan. 

Baca Juga: Efektivitas Spektrum Partisipasi Publik IAP2 dalam Warisan Budaya Subak terhadap Penilaian Dampak

Pelaksanaan dari e-participation yang dilakukan oleh pemerintah Singapura menunjukkan ranking ke-3 dengan nilai 0,97730 berdasarkan e-participation index. Sebagaimana grafik berikut.

(sumber foto: The United Nation e-Government Knowledge)

Terlepas dari pencapaiannya, tidak menutup kemungkinan jika pemerintah Singapura menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanannya. Mulai dari kompleksitas atas operasi lingkungan seperti semakin banyak permintaan dari publik, ekspektasi yang terlalu tinggi, sampai keragaman isu pemerintahan. Namun pemerintah Singapura tetap yakin bahwa setiap tantangan yang dihadapi menjadi proses dan pelajaran untuk perbaikan maupun peningkatan kedepannya.

Lantas bagaimana dengan Indonesia sendiri?

Dalam ranking e-Government index sendiri, Indonesia menduduki ranking ke-77 dengan nilai 0,7160 pada tahun 2022. Sedangkan untuk e-participation index pada tahun yang sama, Indonesia menduduki ranking ke-37 dengan nilai 0,7159. Perolehan ranking tersebut merupakan kenaikan bagi Indonesia yang dua tahun sebelumnya justru menduduki ranking ke-57 dengan nilai 0,7500.

Baca Juga: Menilik Ekonomi Berkelanjutan dalam Wawasan Indonesia 2045

Melalui laman resmi Ombudsman RI pada tahun 2020, di sebutkan empat faktor yang menyebabkan partisipasi publik di Indonesia terbilang rendah. Pertama, penyusunan standar pelayanan yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, tidak adanya platform yang menjadi tempat penyampaian masukan atau kritik dari masyarakat. Ketiga, tidak adanya mekanisme lanjutan terkait pengaduan yang disampaikan. Serta yang terakhir, keraguan masyarakat dalam menyampaikan masukan atau kritik terhadap sasaran yang ditargetkan.

Berdasarkan hal tersebut, penerapan e-participation oleh Singapura dapat dijadikan contoh untuk Indonesia. Selain menguntungkan bagi sistem pemerintahan, pemerintah Indonesia juga memperoleh kepercayaan masyarakat dalam berbagai rangkaian kegiatan yang dilakukan. Mulai dari aspek pendidikan, ekonomi, lingkungan, maupun politik sekali pun. Kemudian selain mengandalkan era transformasi digital, sebagaimana yang pemerintah Singapura lakukan pula yakni mengedepankan sistem kolaborasi antar pihak. Termasuk di antaranya adalah dengan masyarakat sipil melalui beberapa lembaga swadaya yang juga bergerak di bidang partisipasi publik.

Pada akhirnya, partisipasi publik merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan suatu program. Jika disesuaikan dengan spektrum partisipasi publik IAP2, partisipasi publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Singapura meliputi inform karena adanya ketersediaan platform untuk informasi masyarakat dalam satu arah, consult untuk kesediaan pemerintah dalam menerima feedback dari masyarakat, serta involve karena melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.  

Ini alasan, kenapa kamu harus nonton konser Coldplay!

Coldplay siapa sih?

Berawal dari Band Kampus!

Coldplay dibentuk pada tahun 1998 di University College, London, dengan pasangan pianis-vokalis Chris Martin dan gitaris Jonny Buckland. Sesama mahasiswa lainnya kemudian gabung, Guy Berryman pada bass dan Will Champion, gitaris yang kemudian beralih ke drum. Setahun kemudian, Coldplay menembus Top 100 Inggris pada tahun 1999 dengan single “Brothers & Sisters“.

Lagu-lagunya yang terkenal di masyarakat “Viva la Vida”, “Yellow”, “The Scientist”, dan “Fix You”. Coldplay juga melakukan kolaborasi dengan beberapa musisi ternama diantaranya, Beyonce, Rihanna, The Chainsmokers dan Selena Gomez. Tahun 2021 Coldplay melakukan kolaborasi dengan boyband asal Korea BTS dengan lagu “My Universe”.

Baca Juga : Efektivitas Spektrum Partisipasi Publik IAP2 dalam Warisan Budaya Subak terhadap Penilaian Dampak

Akhirnya, konser di Indonesia loh

Setelah vakum konser selama 5 tahun, akhirnya Coldplay mengadakan kembali tur konsernya di tahun 2022-2023 dengan album musiknya yang berjudul “Music of the Spheres” di Inggris, Eropa, Amerika Utara, Amerika Latin, dan Asia-Australia.

Pada tahun 2017, Coldplay menyelenggarakan konser “A Head Full of Dreams Tour” di beberapa negara Asia meliputi negara Thailand, Singapura, Filipina, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, India, dan Uni Emirat Arab.

Setelah penantian panjang masyarakat Indonesia, akhirnya Coldplay mengumumkan akan konser di beberapa negara Asia termasuk Indonesia untuk pertama kalinya. Coldplay akan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno – Jakarta, pada tanggal 15 November 2023 dengan harga tiketnya dimulai dari 800 ribu hingga 11 juta rupiah. 

Penggemar band Coldplay dari Indonesia juga cukup banyak dan antusias. Tak ayal kalau mereka memilih untuk konser di Indonesia, karena menurut Spotify, negara kita merupakan negara ke-4 sebagai pendengar terbanyak untuk grup band asal Inggris itu dengan lebih dari 1 Juta pendengar per tiap bulannya. 

Baca Juga : Mendorong Kesadaran ESG Pada PKM di Indonesia

Kenapa nonton Coldplay worth it

Tour Konser Coldplay terbaru yang bertema “Music of Spheres” mengangkat konsep peduli lingkungan dan berkelanjutan dengan menggunakan tiga prinsip dasar yaitu Reduce, Reinvent, dan Restore atau yang lebih dikenal dengan istilah Sustainable Concert.

Reduce dengan mengutamakan penyelenggaraan konser dengan pengurangan konsumsi emisi sebesar 50% dibandingkan dengan penyelenggaraan konser sebelumnya. Reinvent  dengan mendukung teknologi yang ramah lingkungan dan pengembangan teknologi terbarukan. Sedangkan Restore dengan memanfaatkan tour konser sebagai pendukung pendanaan proyek berbasis lingkungan dan teknologi.

5 Aspek penting dari 12 aspek yang menjadi peran penting dalam penyelenggaraan konser tersebut:

  1. CO2 Emissions; dalam penyelenggaraan konser merupakan menjadi penyumbang emisi karbon yang cukup besar. Coldplay menerapkan konser yang ramah lingkungan dengan memperhitungkan jejak emisi, menggunakan energi bersih dengan menghindari penggunaan bahan bakar fosil dan menggunakan biomaterial yang sustainable dan dapat digunakan kembali
  2. Power; yang menarik dari konser ini, menggunakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan berupa Panel Surya, menggunakan sistem baterai yang dapat didaur ulang, dan memanfaatkan energi kinetik dengan memasang panel lantai penyerap energi gerak dan sepeda pembangkit listrik di area penonton, jadi penonton di ikut terlibat dalam mendukung kegiatan konser berlangsung.
  3. Travel; tentunya dalam tour konsernya Coldplay bekerjasama dengan aviasi yang menggunakan bahan bakar penerbangan yang berkelanjutan (SAF) dan mengupayakan menggunakan transportasi yang bertenaga listrik
  4. Stage Show; panggung konsernya akan menggunakan material yang ramah lingkungan dan dapat bisa daur ulang dan digunakan kembali. Tidak hanya itu, Ketika konser penonton akan dipinjamkan LED Wristbands yang dikenal sebagai Xylobands terbuat dari plant-based material dan dapat daur ulang, bagian elektroniknya akan digunakan untuk konser selanjutnya. 
  5. Good Cause; sebagai mendukung aksi peduli lingkungan, 10% dari pendapatan mereka  (tur, rekaman, merchandise, dll) akan disumbangkan untuk pendanaan proyek konservasi lingkungan, sosial dan kegiatan amal di seluruh dunia.

Baca Juga : Menilik Ekonomi Berkelanjutan dalam Wawasan Indonesia 2045

Eksperiens yang ditawarkan saat menonton konser Coldplay adalah dengan memberikan suasana berbeda tiap lagunya. Permainan warna-warna cahaya lampu LED berasal dari Xylobands yang otomatis menyala dan berganti warna diikuti dengan confetti dan kembang api memeriahkan suasana konsernya. Pengalaman terbaru juga memberikan kesempatan untuk penonton dapat menikmati konser sambil menari di lantai energi kinetik yang akan mengubah tekanan dari gerakan penonton menjadi energi dan menggunakan sepeda pembangkit listrik yang disediakan di area penonton untuk membantu menyalakan lampu dan sebagai bentuk aksi dari peduli lingkungan dengan memanfaatkan energi hijau.

 

Melalui Sustainable Concert, Coldplay menjadikan konsernya sebagai contoh bagaimana industri musik bisa berkontribusi dalam pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Jadi gimana, masih ragu untuk nonton?

Efektivitas Spektrum Partisipasi Publik IAP2 dalam Warisan Budaya Subak terhadap Penilaian Dampak

Subak sebagai Warisan Budaya Bali

IAP2 Indonesia – Indonesia memiliki ribuan peninggalan warisan budaya yang tersebar di berbagai wilayah, tak ketinggalan di Bali. Kita memahami warisan budaya sebagai sebuah atribut benda maupun tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat yang diwariskan generasi terdahulu dan dilestarikan untuk generasi mendatang.

Subak dapat dimaknai sebagai organisasi masyarakat adat yang secara khusus mengatur sistem irigasi yang digunakan dalam penanaman padi di Bali dan telah ada selama berabad-abad.

Sejak tahun 2012, UNESCO telah menetapkan subak sebagai situs warisan budaya dengan dua kategori. Kategori pertama adalah warisan budaya benda, yang terdiri dari Pura Subak, sawah, dan sistem irigasinya. Kategori kedua adalah warisan budaya non-benda, yang terdiri dari nilai-nilai sosial dan semangat gotong royong yang terdapat di dalam subak.

Sumber: Dokumentasi AMF

Efektivitas Spektrum Partisipasi Publik IAP2 dalam Warisan Budaya Subak

Dalam kesempatannya sebagai pembicara di forum internasional IAIA (International Association of Impact Assessment) 2023 pada Kamis (11/05) di Kuching, Malaysia, Head of Strategic Business Anwar Muhammad Foundation (AMF) Roni Wijayanto menyampaikan penelitiannya mengenai efektivitas spektrum partisipasi publik IAP2 (International Association for Public Participation) dalam warisan budaya Subak di Bali terhadap penilaian dampak proyek tol Gilimanuk-Mengwi, Bali.

Baca Juga : Diskusi Hangat Koalisi Generasi Hijau

Berbicara tentang penilaian dampak proyek tol Gilimanuk-Mengwi, Bali, pemrakarsa proyek diharuskan melakukan penilaian dampak, termasuk Penilaian Dampak Warisan Budaya (CHIA), mengembangkan rencana pengelolaan warisan budaya, serta menerapkan dan memantau rencana aksi pengelolaan warisan budaya.

Diketahui, spektrum partisipasi publik IAP2 terdiri dari lima tingkatan: inform, konsultasi, keterlibatan,  kolaborasi, dan pemberdayaan. Setiap tingkatan memberikan tingkat keterlibatan yang berbeda bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

 

1. Tingkatan Pertama: Inform

Masyarakat Bali akan dilibatkan dan diberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai pelestarian subak, ancaman yang akan dihadapinya, serta langkah-langkah yang sedang diambil untuk menjaga keberlanjutan sistem ini. Dalam hal ini, pemrakarsa perlu memberikan informasi kepada ketua subak, pemangku kepentingan, dan masyarakat yang terlibat.

 

2. Tingkatan Kedua: Konsultasi

Memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan rekomendasi bagi masyarakat Bali akan dilakukan dalam tahap ini. Pemrakarsa perlu mendengarkan keprihatinan dan aspirasi masyarakat tentang subak.

Baca Juga : Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan

3. Tingkatan Ketiga: Terlibat

Proses ini melibatkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi terkait untuk mengidentifikasi solusi yang lebih baik terhadap subak. Pemrakarsa perlu bekerja bersama dengan perwakilan subak untuk memastikan bahwa perhatian dan aspirasi diterima secara langsung.

 

4. Tingkatan Keempat: Kolaborasi

Melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Subak. Melalui kerjasama, masyarakat Bali dapat berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan, mengembangkan rencana aksi, dan melaksanakan proyek-proyek pelestarian. Dalam hal ini, penilaian dampak dilakukan dengan bekerja bersama dengan subak untuk merumuskan solusi dan menggabungkan saran dan rekomendasi.

Baca Juga : Argumentasi Penting dalam Upaya Mewujudkan Keberlanjutan

5. Tingkatan Kelima: Pemberdayaan

Sedari awal pada setiap tingkatannya, masyarakat Bali akan terus dilibatkan dalam segala hal yang mengenai subak. Karenanya, tahapan ini masyarakat Bali perlu diperbadayakan atas implementasi setiap keputusan yang diambil terhadap subak secara bersama-sama.

Sumber: Jernih.co

Pada kesimpulannya, informasi yang memadai sangat penting dan harus dipastikan bahwa semua pemangku kepentingan proyek memiliki tingkat pemahaman yang diharapkan. Kedua, proses pelibatan yang partisipatif dan bermakna dapat meningkatkan rasa memiliki pemangku kepentingan terhadap proyek, namun proses tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, dana, dan waktu yang memadai.

Diskusi Hangat Koalisi Generasi Hijau

IAP2 Indonesia – Pada hari Kamis 11 Mei 2023, IAP2 Indonesia menghadiri pertemuan awal Koalisi Gerakan Ekonomi Hijau yang dihadiri oleh sebagian kecil anggota.

Baca Juga : Bruce Gilbert: Praktik Partisipasi Publik di Kanada

Tentang Koalisi Generasi Hijau

Koalisi Generasi Hijau merupakan koalisi bukan badan hukum yang legal, visi Koalisi Generasi Hijau adalah “Terwujudnya ekonomi hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan”. Akronim dari Koalisi Generasi Hijau adalah Koalisi Gerakan Ekonomi Hijau. Terbentuknya Koalisi Generasi Hijau berawal dari perkumpulan para pihak yang bergerak di bidang sustainability dan memiliki cita-cita yang sama yaitu mewujudkan Green Economy di Indonesia.

Baca Juga : Pendidikan Lingkungan untuk Masyarakat Berkelanjutan

Pertemuan Tim Kerja Koalisi Gerakan Ekonomi Hijau

Tujuan dari pertemuan ini untuk saling memberikan kabar terkait apa saja yang sudah dilakukan oleh masing masing lembaga lalu menindaklanjutinya dengan berbagai serangkaian kegiatan kedepan  dalam memperkuat ekonomi hijau, baik di tingkat kebijakan, anggaran, maupun implementasi di tingkat tapak dalam merespon krisis iklim. 

Baca Juga : Tantangan dalam pengukuran dampak Sosial Lingkungan ESG

Sebagai koordinator koalisi Sekjen Seknas Fitra menyediakan kantor Seknas untuk menjadi tempat pertemuan kali ini, yang menghadiri kegiatan tersebut adalah Chair IAP2 Indonesia – Aldi Muhammad Alizar,   Sekjen Seknas Fitra – Pak Misbah Hasan, GIZ – Thres Sanctyeka, Junior Executive Officer IAP2 Indonesia Affiliate – Muhammad Rizki Ramadhan, perwakilan dari Anwar Muhammad Foundation – Reihannisa Pravidianti dan Sekretaris Koalisi Generasi Hijau – Bu Dietra Anandani. Koalisi Generasi Hijau akan menggencarkan kolaboratif membangun sinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah, universitas, Lembaga internasional, LSM, dan lainnya.

 

Bruce Gilbert: Praktik Partisipasi Publik di Kanada

IAP2 Indonesia – International Association for Public Participation Indonesia (IAP2 Indonesia) telah menyelenggarakan kegiatan International MemberTalk pada Kamis (6/4) bertempat di platform Zoom. Pada agenda tersebut, Bruce Gilbert, seorang public engagement expert berkewarganegaraan Kanada berkesempatan berbagi cerita dan pengalamannya yang lebih dari 20 tahun berkecimpung di dunia partisipasi publik.

Bruce, kerap disapa demikian, adalah seorang mantan presiden IAP2 Kanada. Dalam tajuk Praktik Partisipasi Publik di Kanada, Bruce mengulas mengenai berbagai eksistensi dari partisipasi publik mulai dari terminologi, problematika, dan bentuk partisipasi publik di Kanada.

Dokumentasi Kegiatan

Menurut Bruce, partisipasi publik memiliki banyak terminologi antara lain public participation, public engagement, stakeholder engagement, community engagement, citizen participation, dan community participation. Namun, Bruce menggarisbawahi bahwa setiap negara menggunakan terminologi yang berbeda-beda dan itu bukanlah suatu tantangan asalkan setiap orang memiliki pemahaman yang sama mengenai partisipasi publik. Tantangan yang kemudian muncul adalah ketika pemahaman partisipasi publik setiap orang berbeda-beda.

Partisipasi publik dapat menjadi alat yang menyatukan sekaligus memecah belah masyarakat. Partisipasi publik dapat menjadi tempat menyalurkan pendapat dan kepentingan bersama. Di sisi lain, lanjut Bruce, pendapat dan kepentingan tersebut justru dapat menjadi pemicu tantangan yang lebih besar.

Baca Juga : PNS: Kelak Pekerjaan Ini Tidak Akan Ada Lagi?

Bruce menjelaskan lebih jauh bahwa partisipasi publik dapat dimaknai secara luas. Sebagai contoh dalam hal konflik, partisipasi publik dapat diartikan sebagai bentuk mediasi dan arbitrasi sehingga dapat menjadi solusi pemecahan konflik. Namun, Bruce melanjutkan, partisipasi publik juga dapat menimbulkan tantangan ketika pengertiannya terlalu luas karena dapat memberikan pemahaman yang subjektif sehingga terlalu sering digunakan overload sebagian kelompok untuk kepentingan mereka.

Tantangan Partisipasi Publik di Kanada

Pada gilirannya, Bruce juga menyampaikan beberapa tantangan partisipasi publik yang terjadi di negaranya. Dalam pengakuannya, masyarakat pada umumnya kurang percaya dengan terminologi partisipasi publik yang digagas IAP2 Kanada. Sementara itu, jumlah anggotanya pun relatif sedikit sehingga berbagai kegiatan diskusi publik yang diadakan IAP2 Kanada hanya dihadiri kelompok tertentu sehingga bentuk “Partisipasi Publik” yang diinginkan tidak tercapai. Di sisi lain, bentuk partisipasi publik sangat dibutuhkan ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat. Menurut Bruce, IAP2 Kanada seharusnya dapat menjadi wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dan menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Baca Juga : Kontribusi Mirekel dalam Implementasi Produksi Berkelanjutan

Berbicara dari sudut pandang sejarah, partisipasi publik di Kanada sudah ada sejak 1960, dapat dilihat dengan maraknya diskusi-diskusi publik yang dilakukan di Kanada. Kemudian pada 1970-1980 an, terjadi perubahan generasi karena telah ditemukannya teknologi komunikasi yang lebih canggih sehingga diskusi publik konvensional berkurang. Seiring berjalannya waktu, saat ini telah muncul teknologi sosial media yang membuat masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan kritik terhadap sesuatu secara bebas dan terbuka. Tentunya, menurut Bruce, hal ini menjadi baik karena meningkatkan partisipasi publik masyarakat, namun di sisi lain juga dapat menjadi buruk karena membuat pihak yang dikritik menjadi takut.

Baca Juga : Metaverse atau Dunia Nyata yang Berkelanjutan: Pilih Mana?

Lantas, Apa Solusinya?

Dokumentasi Kegiatan

Bruce menegaskan bahwa IAP2 bukan salah satu dari solusi yang tersedia dalam mengatasi berbagai tantangan. Menurutnya, perlu adanya pembaharuan dari nilai dasar organisasi yang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Anggota IAP2 harus menanamkan dan menerapkan nilai-nilai partisipasi publik dalam segala bidang yang dijalani. Ia berharap untuk IAP2, khususnya di Kanada, perlu mengurangi pelatihan-pelatihan teoritis yang diganti dengan meningkatkan monitoring dan coaching terhadap nilai partisipasi publik.

 

PNS: Kelak Pekerjaan Ini Tidak Akan Ada Lagi?

IAP2 Indonesia – Belakangan ini isu generasi muda, lapangan pekerjaan yang tersedia hingga kecerdasan buatan kerap menjadi buah bibir di masyarakat. Salah satu isu yang disorot adalah pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ini bukan barang yang sulit. Barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional, nanti dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepat sekali kalau kita pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter,” ujar Presiden Joko Widodo dalam kegiatan pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024 pada Desember 2019 lalu.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kolaborasi.com pada 10 Januari hingga 9 Februari 2023 menunjukkan, selain karena potensi kecerdasan buatan yang lebih menggiurkan, tantangan bagi pekerjaan PNS adalah mayoritas anak muda Indonesia saat ini lebih menginginkan menjadi seorang pengusaha atau pebisnis dibandingkan menekuni pekerjaan tersebut.

Survei Kolaborasi ini dilakukan kepada 400 responden usia produktif 20-39 tahun di tujuh kota besar, yakni Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Makassar dan Yogyakarta. Sebanyak 58,3 persen responden memilih untuk menjadi pengusaha. Selanjutnya, sebanyak 16,3 persen responden memilih menjadi investor. Sementara itu, ada 13,5 persen responden memilih menjadi PNS dan pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebanyak 7,3 persen responden memilih menjadi guru atau dosen dan sebanyak 4,8 persen responden memilih profesi di sektor swasta.

Baca Juga : “No Challenge? No Change!,” Take Chances to Make Changes!

Masih dalam hasil survei yang sama, untuk pengembangan diri, mayoritas responden menginginkan adanya asupan informasi dan literasi dalam hal berbisnis sebanyak 36,3 persen, teknologi sebanyak 24,0 persen, investasi sekitar 20,4 persen, pemasaran digital mencapai 14,0 persen dan desain grafis berkisar 5,3 persen.

Menurut Manajer Riset Kolaborasi.com Sahli Hamzah, pekerjaan rumah bersama saat ini adalah bagaimana melakukan pemerataan akses informasi, literasi, serta kesempatan berusaha dan berkarya kepada anak muda hingga ke daerah karena mereka sudah menjadi bagian dari bonus demografi. Selain pemilihan cara memperoleh penghasilan dan penghidupan, hasil survei juga menunjukan ada kesadaran responden yang merupakan anak muda mengenai pentingnya peningkatan kemampuan baik hard skill maupun soft skill demi menunjang pilihannya sebagai pebisnis dalam berkompetisi.

Si “Gen z” dan Bonus Demografi

 

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia 70,72 persen merupakan penduduk usia produktif, yaitu kalangan Generasi Milenial 25,87% atau 69,38 juta jiwa dan Generasi Z 27,94 persen atau 75,49 juta jiwa. Ini artinya, keberadaan Gen Z memegang peranan penting dan memberikan pengaruh pada perkembangan Indonesia saat ini dan nanti.

Baca Juga : Kepemimpinan Indonesia dalam Transformasi Ekonomi Berkelanjutan

Sementara itu, dilansir dari penelitian yang dilakukan oleh Deloitte Consulting, ketika generasi sebelum Gen Z sangat mementingkan gaji dalam bekerja, jika diberikan pilihan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi namun pekerjaannya membosankan, Generasi Z cenderung akan memprioritaskan pekerjaan yang tidak membosankan.

Untuk memenangkan hati para Generasi Z, sebuah lembaga atau perusahaan untuk melakukan transformasi, lebih memperbanyak aksi nyata dibandingkan sebuah narasi, dengan komitmen isu seperti masalah sosial yang lebih luas, keberlanjutan, masalah iklim dan kelaparan.

Kecerdasan buatan, peluang atau tantangan?

Kecerdasan buatan merupakan sebuah perkembangan teknologi yang memberikan peluang dan tantangan di dunia kerja. Kecerdasan buatan dapat digunakan untuk memproses data dan melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Namun, banyak yang merasa khawatir bahwa kecerdasan buatan akan menggantikan pekerjaan manusia. Seiring dengan perkembangan kecerdasan buatan, banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, kini bisa dilakukan oleh mesin atau program komputer. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran, apakah kecerdasan buatan akan mengambil alih pekerjaan manusia secara keseluruhan atau tidak.

Dalam konteks dunia kerja, kecerdasan buatan membawa banyak peluang bagi pengembangan industri, perusahaan maupun pemerintahan. Kecerdasan buatan belakangan ini sudah marak digunakan di berbagai kalangan karena mudah dan tanpa biaya untuk mengaksesnya. Memang kebanyakan dari kecerdasan buatan yang tanpa biaya ini bentuknya adalah aplikasi dan masih terbatas kemampuan eksplorasinya, namun dengan keterbatasan itu saja, kita sebagai pengguna sudah sangat terbantu akan kehadiran mereka. Seperti contohnya “Chat GPT” yang dapat berkomunikasi melalui chat box tentang segala hal dengan para penggunanya. Kecerdasan buatan “Chat GPT” akan membalas apapun yang pengguna tanyakan kepadanya, namun pengetahuan “Chat GPT” masih terbatas sampai tahun 2021 saja.

Baca Juga : Kolaborasi AMF dan SERD dalam Peningkatan Mata Pencaharian Petani Kopi di Sumatra Selatan

Beragam platform AI

Sumber : https://blogs.microsoft.com/

 

Selanjutnya ada kecerdasan buatan milik Microsoft, diberi nama “365 Copilot” yang berbasis chat seperti Chat GPT, Microsoft 365 Copilot juga akan menjawab apa yang penggunanya minta atau perintahkan. Sistem data 365 Copilot ini adalah grounding, jadi semua data pertanyaan serta jawaban dari interaksi dengan pengguna akan dimasukkan ke Microsoft Graph. 365 Copilot terintegrasi dengan Microsoft 365 yang secara otomatis menerapkan kebijakan keamanan dan privasi data kepada para penggunanya seperti autentikasi dua faktor, perlindungan privasi, dan penyesuaian aturan sehingga layanan kecerdasan buatan milik Microsoft ini terbilang layanan yang aman.

Dalam ranah yang lebih profesional, menurut survei yang dilakukan oleh Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) di tahun 2021, 61% para pembuat kebijakan pemerintah merasakan manfaat dalam menggunakan Kecerdasan Buatan terhadap fungsi pelayanan yang dilakukan. Teknologi kecerdasan buatan sudah diterapkan dalam beberapa sistem pemerintahan dunia, seperti:

NegaraInstitusiAplikasiHasil
AustraliaKantor PajakChatbot/Asisten Virtual– Memiliki lebih dari 3 juta percakapan

– Menyelesaikan 88 persen  pertanyaan pada kontak pertama

Departemen Layanan KemanusiaanChatbot/Asisten Virtual– Dapat menjawab pertanyaan general tentang keluarga, pencari kerja, pembayaran sekolah dan informasi terkait lainnya
KanadaKota SurreyChatbot/Asisten Virtual– Membantu penduduk dalam mendapatkan jawaban terkait pertanyaan yang berkaitan dengan infrastruktur kota
Amerika SerikatAtlanta Fire Rescue Department (AFRD)Analisis Prediktif– Secara akurat memprediksi 73 persen kebakaran di gedung
Departemen EnergiPrakiraan Cuaca– Prakiraan berbasis pembelajaran mesin lebih akurat  persen dibandingkan dengan menggunakan pendekatan konvensional
Departemen Layanan Sosial, Kota New YorkMachine Vision– Digitalisasi dokumen tercapai
Kota PittsburghPengoptimalan lalu lintas otomatis– Scalable Urban Traffic Control (SURTrAC) terkoneksi dengan sembilan sinyal lalu lintas di tiga jalan utama Pittsburgh (Penn Circle, Penn Avenue, and Highland Avenue)

Sumber: https://research.aimultiple.com/ai-government/

Manusia dan Inovasi

Jika diibaratkan kecerdasan buatan itu seperti pisau yang dapat menjadi ancaman atau peluang kebermanfaatan yang lebih luas. Di Indonesia pemerataan akses informasi, literasi, serta kesempatan berusaha dan berkarya kepada anak muda hingga ke daerah memang selalu menjadi masalah utama. Akan tetapi. kita harus terus mengembangkan keterampilan dan kemampuan dalam menghadapi perubahan teknologi khususnya kecerdasan buatan, serta memanfaatkan potensi teknologi dan kecerdasan buatan untuk menciptakan solusi yang lebih baik bagi masalah sosial, lingkungan dan pemerintahan.

Dalam hal ini, manusia sebagai kreator dan pengembang teknologi tetap sangat penting untuk menghadapi tantangan masa depan. Indonesia patut berbangga karena jumlah usia produktif, seperti Generasi Z sangatlah banyak. Dengan berbagai macam peluang dan potensi tersebut sudah jadi kewajiban bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan memperoleh keterampilan baru dan mengembangkan kemampuan yang berbeda dan menghasilkan dampak yang lebih efisien dan luas.

“No Challenge? No Change!,” Take Chances to Make Changes!

IAP2 Indonesia – Kemajuan teknologi, mendukung cepatnya jalur komunikasi dan mengakses informasi baru. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi penggunaan media sosial yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapan saja. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi bagi penggunanya, tetapi juga sebagai alat pemasaran untuk menampilkan produk dengan deskripsi visual, mempromosikan sesuatu atau memberikan informasi.

Korean Wave

Korean Wave atau yang lebih dikenal dengan istilah Hallyu Wave adalah globalisasi budaya populer Korea di seluruh dunia. Sejak pertengahan 1990-an, dampak Hallyu Wave telah menjadi sensasi global. Siwon Choi adalah salah satu artis Korea yang paling menonjol di platform media sosial mulai dari Instagram, Twitter, dan juga Youtube dengan lebih dari 7-8 juta pengikut. Siwon Choi dikenal karena menjadi salah satu anggota boyband Korea Selatan, yaitu Super Junior. Ia menggunakan platform tersebut untuk mengunggah aktivitasnya seperti keseharian, aktivitas kerja, fashion style, atau mempromosikan kegiatan kemanusiaan UNICEF. Ia melakukan interaksi di platform online dengan beberapa bahasa antara lain bahasa Korea, Inggris, Jepang, bahkan Indonesia.

Gambar 1.1 Siwon Choi and UNICEF 

Baca Juga : Lewat Musik, Kita Bisa Membuat Perubahan!

Semua punya kesempatan!

Siwon Choi sebagai UNICEF Regional Ambassador for East Asia and Pacific dan pada tahun 2015, Siwon juga menjabat sebagai Duta Istimewa UNICEF Korea Selatan dan mendapatkan penghargaan spesial dari UNICEF. Siwon Choi telah berkomitmen dengan UNICEF Korea dan mendukung kampanye #StopBullying untuk meningkatkan kesadaran akan intimidasi dan melibatkan kaum muda dalam mengembangkan solusi. Siwon Choi diakui dalam Forum Lao Generation 2030 di Vientiane untuk menilai kemajuan menuju implementasi CRC dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Gambar 1.2 Siwon Choi Indonesia Fan Meeting with MieSedaap

Siwon Choi kerap kali mengikuti berbagai macam aktivitas yang memberikan dampak positif kepada para penggemarnya. Slogan yang selalu disebutkan dalam platform Youtubenya yaitu “No Challenge, No Change!”. Aktivitas lainnya yang dia lakukan di Indonesia yaitu menjadi brand ambassador Mie Sedaap dan Sasa Santan. Pada tanggal 6 Desember lalu, Siwon Choi hadir dalam acara “Mie Time with Siwon Choi” yang diselenggarakan oleh Mie Sedaap. Dalam sesi tanya-jawab, Siwon Choi mendapati pertanyaan dari penggemarnya mengenai apa makna dari slogan “No Challenge, No Change”. “Menurut saya, slogan saya tidak akan berubah. Karena slogan itu sangat menginspirasi tentang diri saya sendiri”, ungkap Siwon Choi. Lebih lanjut, Siwon juga menjelaskan bahwa makna dari slogan tersebut adalah usaha tidak akan mengkhianati hasil. “Asal kita tidak menyesali pilihan itu, kita jalani”, tambahnya.

Baca Juga : Kolaborasi AMF dan SERD dalam Peningkatan Mata Pencaharian Petani Kopi di Sumatra Selatan

Gambar 1.3 Super Show 9: The Road, Jakarta

Berbagai aktivitas lainnya yang dilakukan di tahun 2022 kemarin yaitu sebagai Aktor dalam drama seperti “Work Later, Drink Now” dan “Love is for Suckers”. Kemudian pada tahun 2018, brand mobil Audi memilih Siwon Choi sebagai brand ambassador mereka sampai saat ini. Selain kesibukannya Siwon Choi dalam aktivitas yang sudah komitmen dilakukan dan sedang ia jalani, saat ini dimulai dari tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan 19 Maret 2022, Super Junior telah dan sedang melakukan Super Show 9: The Road World Tour dengan berbagai destinasi yaitu Asia dan Amerika Latin. Salah satu yang sudah dikunjungi yaitu Super Show 9: The Road yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition, Jakarta, Indonesia.

Baca Juga : Kepemimpinan Indonesia dalam Transformasi Ekonomi Berkelanjutan

 

Setiap orang memiliki porsi kesempatan dan pengalaman dengan waktu masing-masing. Semua hal dapat dilakukan, tergantung kemauan dari diri sendiri. Jika kita mau melakukannya, maka jalani dan lewati dengan sungguh-sungguh. Kesempatan yang baik akan datang di waktu yang baik, maka manfaatkan waktu tersebut dengan baik pula.

 

 

 

Lewat Musik, Kita Bisa Membuat Perubahan!

IAP2 Indonesia – Musik memiliki kekuatan untuk mempersatukan orang-orang dari berbagai latar belakang serta dapat menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Musik juga merupakan alat yang efektif untuk mengungkapkan perasaan, ide, dan juga bagaimana seorang individu dapat melihat dunia.

Tidak hanya sebagai sarana hiburan semata, musik juga dapat digunakan sebagai alat yang efektif dalam memperjuangkan perubahan sosial. Berikut beberapa contohnya:

1.Hope for Haiti Now: A Global Benefit for Earthquake Relief

Telethon global ini diselenggarakan pada 22 Januari 2010. Bertujuan untuk mengumpulkan dana setelah gempa bumi melanda Haiti. Dengan penonton sebanyak 83 juta orang, konser tersebut berhasil mengumpulkan US$58 juta.

2. Wavin Flag – K’naan

“Wavin Flag” adalah lagu yang dinyanyikan oleh Keinan Abdi Warsame (K’naan), lahir dan besar di Mogadishu, Somalia. Setelah dimulainya perang saudara, keluarganya mengkhawatirkan keselamatannya dan bergabung sebentar dengan ayahnya di New York City, lalu pindah ke Kanada. Dia mencoba menggunakan musiknya untuk mendeskripsikan hal-hal seperti dalam lagu hitnya “Wavin ‘Flag” yang merupakan lagu kebangsaan Piala Dunia Sepak Bola 2010. Dalam lirik aslinya, ia berbicara tentang perjuangan para pengungsi yang terlantar akibat perang, dan bagaimana orang-orang menunggu impian kebebasan.

Baca Juga : Partisipasi Publik dalam Mewujudkan ASEAN Matters dan Epicentrum of Growth

3. Imagine – John Lenon

“Imagine” adalah lagu yang dinyanyikan oleh John Lennon, lewat lagu ini dia telah memberi dampak yang luas ke seluruh dunia, karena lagu ini membawa sebuah misi menciptakan kehidupan dunia yang aman dan tentram. John Lennon secara lantang menyuarakan pada warga dunia untuk hidup dalam kedamaian tanpa perang, tidak saling membunuh dan juga tidak ada kemiskinan.

4. Redemption Song – Bob Marley 

“Redemption Song” adalah lagu yang ditulis oleh Bob Marley dan dinyanyikan bersama grup bandnya, The Wailers. Lagu ini diproduksi pada tahun 1980 dan menjadi salah satu lagu terakhir yang ditulis oleh Marley sebelum kematiannya pada tahun 1981. Lagu ini memiliki pesan yang kuat tentang kebebasan dan martabat manusia serta perjuangan melawan penindasan. Liriknya juga mencatat perjuangan orang kulit hitam dan menyerukan kesadaran atas hak asasi manusia. Lagu ini dikenal sebagai salah satu lagu terbaik sepanjang masa dan telah di-cover oleh banyak artis di seluruh dunia.

Baca Juga : Kolaborasi AMF dan SERD dalam Peningkatan Mata Pencaharian Petani Kopi di Sumatra Selatan

5. Blowin’ in the wind – Bob Dylan 

“Blowin’ in the Wind” adalah lagu Bob Dylan yang dirilis pada tahun 1962 dan menjadi salah satu lagu protes terbesar dari gerakan hak asasi sipil pada tahun 1960-an. Liriknya berisi pertanyaan-pertanyaan yang menjadi dasar perjuangan gerakan hak asasi sipil dan mengajak pendengar untuk merenungkan tentang ketidakadilan dan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Seiring waktu, lagu ini menjadi simbol dari perjuangan gerakan hak asasi sipil di Amerika Serikat dan tetap menjadi salah satu lagu protes yang paling terkenal di dunia.

6. Laskar Pelangi – Nidji

“Laskar Pelangi” adalah lagu yang menjadi OST dari film dengan judul yang sama. Lagu ini dinyanyikan oleh grup band Nidji. Liriknya berisi tentang semangat dalam menggapai mimpi. Lewat lagu dan film ini juga Pulau Belitung sebagai latar filmnya mengalami peningkatan roda ekonomi hingga 600 persen.

7. Tutur Batin – Yura Yunita

“Tutur Batin” adalah lagu Yura Yunita yang dirilis pada tahun 2021. Lagu ini menyampaikan berbagai kegelisahan batin seorang wanita mengenai cinta dan self-love. Lewat lagu ini Yura mengajak para wanita menjadi sosok yang kuat dan percaya diri.

Baca Juga : Menyambut Indonesia Menjadi Ladang Investasi Berkelanjutan

“Music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and charm and gaiety to life and to everything” -Plato

 

Partisipasi Publik dalam Mewujudkan ASEAN Matters dan Epicentrum of Growth

IAP2 Indonesia – Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) menetapkan visi untuk tahun 2023, yaitu menciptakan masyarakat yang terintegrasi secara ekonomi, bersatu secara politik, bertanggung jawab secara sosial, dan berpusat pada masyarakat. Untuk mencapai visi ini, ASEAN mengidentifikasi beberapa prioritas utama, termasuk promosi perdamaian, keamanan, dan stabilitas regional, peningkatan kerja sama dan integrasi ekonomi, serta penguatan hubungan sosial dan budaya antara negara anggota.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Indonesia yakin bahwa tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth bisa mengiringi keketuaan nya dan berdampak positif pada negara-negara anggotanya. Lantas, apa sebenarnya makna dari tema ini?

Tema ini terdiri dari dua elemen besar, yaitu ASEAN Matters dan Epicentrum of Growth. Partisipasi publik sangat penting dalam mencapai tujuan ASEAN di tahun 2023 karena dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh ASEAN mewakili kepentingan semua pihak. Dalam konteks ini, ASEAN mempromosikan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, termasuk melibatkan masyarakat sipil, sektor swasta, dan kelompok masyarakat adat. ASEAN juga mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, serta membangun mekanisme untuk memfasilitasi partisipasi publik yang lebih luas dan efektif.

ASEAN Matters

ASEAN Matters mencakup berbagai isu penting yang mempengaruhi wilayah ASEAN dan masyarakatnya. Beberapa isu utama yang menjadi fokus ASEAN adalah ketahanan energi, ketahanan pangan, ketegangan di sekitar Taiwan, Laut China Selatan, hubungan AS-China, dan pemulihan ekonomi karena COVID-19. ASEAN sedang mengupayakan solusi damai atas ketegangan di sekitar Taiwan dan Laut China Selatan dengan mempromosikan dialog dan keterlibatan antara semua pihak yang terlibat.

ASEAN juga memperjuangkan perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan Asia-Pasifik dengan mengadopsi tata kelola internasional yang berbasis aturan dan solusi damai atas konflik antara AS dan China. Selain itu, ASEAN sedang memperkuat ekonominya dengan mengembangkan komunitas ekonomi regional yang ditandai dengan aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil. ASEAN juga sedang mempromosikan pengembangan sektor pertumbuhan baru, seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi kreatif.

Partisipasi publik menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan ASEAN di tahun 2023. ASEAN mempromosikan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dengan melibatkan masyarakat sipil, sektor swasta, dan kelompok masyarakat adat. ASEAN juga mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan serta membangun mekanisme untuk memfasilitasi partisipasi publik yang lebih luas dan efektif. Dengan dukungan dan kerja sama dari semua negara anggota, ASEAN dapat mencapai visinya sebagai masyarakat yang terintegrasi secara ekonomi, bersatu secara politik, bertanggung jawab secara sosial, dan berpusat pada masyarakat. ASEAN akan terus berperan penting dalam membentuk masa depan kawasan Asia-Pasifik dan dunia.

Foto: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Media Indonesia)

Ketahanan Energi

Ketahanan energi sangat penting bagi ASEAN, dan wilayah ini sedang berusaha untuk memastikan energi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan untuk semua. Saat ini, ASEAN sedang mengedepankan pengembangan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan hidro, serta mengeksplorasi potensi energi nuklir. Selain itu, ASEAN juga tengah mempromosikan efisiensi dan konservasi energi untuk mengurangi ketergantungan wilayah terhadap bahan bakar fosil.

Baca Juga : Perkembangan Pengaduan Pelayanan Publik Di Indonesia

Ketahanan Pangan

Foto: Petani memanen padi di sawah yang banjir di Desa Kasihan, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Di tahun 2019, lebih dari 200 hektar sawah di area ini banjir setelah hujan deras selama tiga hari. (Greenpeace.org)

Memastikan akses ke makanan yang aman, bergizi, dan mencukupi untuk semua merupakan hal penting bagi ASEAN. ASEAN sedang mempromosikan pengembangan pertanian berkelanjutan, pengurangan limbah makanan, dan peningkatan standar keselamatan pangan. ASEAN juga tengah berupaya meningkatkan efisiensi dan ketahanan rantai pasok makanan untuk memastikan ketersediaan makanan bagi konsumen secara tepat waktu dan terjangkau.

Ketegangan di sekitar Taiwan

Sumber foto: news.detik.com

Ketegangan di sekitar Taiwan menjadi perhatian bagi wilayah ASEAN, dan wilayah ini sedang berusaha untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan Asia-Pasifik. ASEAN sedang mempromosikan dialog dan keterlibatan antara semua pihak yang terlibat dan sedang memperjuangkan solusi damai atas konflik yang terjadi. ASEAN juga sedang meningkatkan kerja sama pertahanan dan keamanan serta mempromosikan pengembangan tindakan pencegahan konflik di antara negara anggota.

Baca Juga : Kepemimpinan Indonesia dalam Transformasi Ekonomi Berkelanjutan

Laut China Selatan

AFP PHOTO/PHILIPPINE COAST GUARD

Foto yang diambil pada 6 Februari 2023 dan dirilis oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) Filipina, Senin (13/2/2023), ini memperlihatkan kapal Bakamla China menyorotkan lampu sinar laser ukuran standar militer ke arah kapal Bakamla Filipina, sekitar 20 kilometer dari Beting Second Thomas di Kepulauan Spratly, area sengketa Laut China Selatan.

ASEAN sedang berupaya untuk mempertahankan perdamaian, stabilitas, dan keamanan di Laut China Selatan sebagai bagian dari prioritas utama dalam ASEAN Matters 2023. ASEAN sedang mendorong adopsi Kode Etik di kawasan tersebut, yang bertujuan untuk mengelola ketegangan dan mencegah eskalasi konflik serta mencari penyelesaian damai atas sengketa yang ada. Selain itu, ASEAN sedang mengadvokasi penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut agar dapat mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Hal ini sejalan dengan visi ASEAN 2023 untuk menciptakan masyarakat yang bersatu secara politik, terintegrasi secara ekonomi, bertanggung jawab secara sosial, dan berpusat pada masyarakat.

Hubungan AS-China

Sumber foto: Bisnis.com

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken berbicara dalam konferensi pers di Departemen Luar Negeri di Washington, DC, AS, pada Rabu, 11 Januari 2023. AS dan Jepang mengumumkan rencana untuk memperkuat kerja sama pertahanan di darat, di laut, dan di ruang angkasa saat mereka mengungkapkan keprihatinan yang berkembang tentang tantangan yang berkembang yang ditimbulkan oleh China dan oleh hubungannya dengan Rusia. – Bloomberg

ASEAN berusaha mengadopsi tata kelola internasional yang berbasis aturan dan solusi damai atas konflik antara AS dan China. Selain itu, ASEAN juga meningkatkan kerja sama ekonomi dan mempromosikan pengembangan wilayah Indo-Pasifik yang terbuka dan bebas. ASEAN percaya hal ini kunci untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan Asia-Pasifik dan untuk terciptanya komunitas ekonomi regional yang kuat dan berkelanjutan.

Krisis Myanmar

Warga Myanmar melakukan aksi unjuk rasa memperingati dua tahun kudeta militer yang mereka tolak di depan Kedubes Myanmar di Bangkok, Thailand, Rabu (1/2/2023). – (AP Photo/Sakchai Lalit)

ASEAN membutuhkan kepemimpinan yang mampu mendorong kerja sama dan stabilitas di kawasan tersebut, termasuk dalam menghadapi krisis Myanmar. Indonesia akan mengambil pendekatan diplomasi dan dialog dengan semua pihak yang terlibat dalam krisis Myanmar, sambil mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan, serta mempromosikan kerja sama ekonomi antara negara-negara anggota ASEAN. Indonesia juga akan fokus pada upaya untuk menjaga ketahanan energi dan ketahanan pangan di kawasan tersebut. Namun, tantangan seperti ancaman terorisme dan perubahan iklim tetap dihadapi, dan Indonesia akan bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN dan mitra lainnya untuk mencari solusi yang tepat dan efektif.

 

Pemulihan Ekonomi karena COVID-19

Suasana di sebuah pasar di Jakarta pada masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar. – (Sumber Foto: bbc.com)

Pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada perekonomian ASEAN, sehingga wilayah ini sedang berupaya untuk memperkuat kembali ekonominya dan meningkatkan ketahanannya. ASEAN sedang mendorong adopsi tindakan untuk mendukung bisnis dan pekerja, demi meningkatkan infrastruktur digital, dan mengembangkan sektor pertumbuhan baru. ASEAN juga sedang mengupayakan pengembangan sistem kesehatan regional dan meningkatkan kerja sama di bidang kesehatan masyarakat, termasuk pengembangan dan distribusi vaksin. Partisipasi publik menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan ASEAN di tahun 2023. Dalam konteks ini, ASEAN sedang mempromosikan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, termasuk melibatkan masyarakat sipil, sektor swasta, dan kelompok masyarakat adat. ASEAN juga sedang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan serta membangun mekanisme untuk memfasilitasi partisipasi publik yang lebih luas dan efektif..

Partisipasi publik dapat mempengaruhi langkah-langkah yang diambil ASEAN dalam berbagai isu penting yang mempengaruhi wilayah ASEAN dan masyarakatnya, seperti ketahanan energi, ketahanan pangan, ketegangan di sekitar Taiwan, Laut China Selatan, hubungan AS-China, dan pemulihan ekonomi karena COVID. Dalam hal ketahanan energi, partisipasi publik dapat membantu memastikan strategi dan kebijakan yang diambil ASEAN mewakili kepentingan semua pihak, termasuk dalam pengembangan sumber energi terbarukan dan efisiensi energi. Dalam hal ketahanan pangan, partisipasi publik dapat membantu memastikan akses yang aman, bergizi, dan mencukupi untuk semua, serta pengembangan pertanian berkelanjutan dan standar keselamatan pangan. Dalam hal ketegangan di sekitar Taiwan dan Laut China Selatan, partisipasi publik dapat membantu mempromosikan solusi damai melalui dialog dan keterlibatan antara semua pihak yang terlibat, serta mendukung adopsi Kode Etik dan penghormatan terhadap hukum internasional. Dalam hal hubungan AS-China, partisipasi publik dapat membantu memastikan ASEAN mengadopsi tata kelola internasional yang berbasis aturan dan solusi damai atas konflik antara AS dan China, serta meningkatkan kerja sama ekonomi dan mempromosikan pengembangan wilayah Indo-Pasifik yang terbuka dan bebas. Dalam hal pemulihan ekonomi karena COVID, partisipasi publik dapat membantu mendukung tindakan untuk mendukung bisnis dan pekerja, meningkatkan infrastruktur digital, dan mengembangkan sektor pertumbuhan baru seperti ekonomi digital dan ekonomi kreatif.

Baca Juga : Membersamai Mitra Bisnis dalam Kunjungan Kerja Bank Pembangunan Asia

Epicentrum of Growth

Epicentrum of Growth mengacu pada potensi wilayah ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Wilayah ini memiliki populasi yang muda dan dinamis, sumber daya alam yang melimpah, dan lokasi strategis yang menghubungkan kawasan Asia-Pasifik. Untuk mewujudkan potensi ini, ASEAN sedang mempromosikan pengembangan komunitas ekonomi regional yang ditandai dengan aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja yang terampil. ASEAN juga sedang mempromosikan pengembangan infrastruktur, peningkatan konektivitas digital, dan fasilitasi perdagangan dan investasi antara negara anggota. ASEAN juga sedang mengeksplorasi potensi sektor pertumbuhan baru, seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi kreatif.

Oleh karena itu partisipasi publik sangatlah penting dalam mencapai tujuan ASEAN di tahun 2023 karena dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh ASEAN mewakili kepentingan semua pihak. Dalam konteks ini, ASEAN mempromosikan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, termasuk melibatkan masyarakat sipil, sektor swasta, dan kelompok masyarakat adat. ASEAN juga mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, serta membangun mekanisme untuk memfasilitasi partisipasi publik yang lebih luas dan efektif. Dengan demikian, partisipasi publik dapat mendukung pengembangan komunitas ekonomi regional dan memperkuat ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.