Category: Artikel

Sepak Bola Indonesia, Sepak Bola Kita!

IAP2 Indonesia – Sepak bola merupakan olahraga yang populer di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Setiap pertandingan atau event sepak bola selalu disambut oleh animo tinggi masyarakat. Antusiasme itu terlihat dari tingginya animo masyarakat dalam menyaksikan pertandingan-pertandingan, baik menonton langsung di stadion maupun dengan mengadakan nonton bareng.

Dinamika Sepak Bola Indonesia

Sayangnya, kepopuleran itu tak sebanding dengan prestasi yang didapat Timnas Indonesia. Korupsi, kekerasan, dan pengelolaan yang buruk selama ini meredam ambisi sepak bola Indonesia. Sea Games 1991 adalah turnamen terakhir dimana Timnas Indonesia berhasil menjadi yang terbaik.

Baca Juga : Pentingnya Pelibatan Masyarakat Dalam Penanganan Sampah 

Banyak masalah di luar lapangan yang meredam ambisi Indonesia. Hasrat untuk menjadi juara selalu terhalang segelintir orang yang berusaha mengutamakan kepentingan pribadi. Akibat ambisi segelintir orang tersebut, sepakbola Indonesia pernah  mengalami kekalutan dengan munculnya dua federasi, liga , dan timnas yang saling bersaing, sehingga FIFA pernah mengucilkan Indonesia dari 2014-2016 karena kekacauan dan intervensi pemerintah dalam pengelolaan sepakbola Indonesia.

Masalah yang juga sudah berlangsung lama adalah penyogokan dan pengaturan pertandingan. 6 pemain diskors pada November 2021 karena mencoba memanipulasi hasil. Sebelumnya pada 2019, beberapa pejabat PSSI, ditangkap terkait tuduhan pengaturan skor.

Foto: Kompas.com

Selain itu, masalah kekerasan dan vandalism juga perlu perhatian lebih. Indonesia memiliki insiden hooliganisme tertinggi di Asia, menurut Save Our Soccer, sebuah organisasi pengamatan sepakbola, sejak 1994, 74 penggemar sepak bola telah tewas akibat kekerasan. Yang terbaru adalah Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 suporter sepak bola. Bencana tersebut merupakan bencana paling mematikan kedua dalam sejarah sepak bola dunia setelah tragedi Estadio Nacional di Peru pada tahun 1964 yang menewaskan 328 orang. Kejadian tersebut mendapat kecaman dari pecinta sepak bola di Indonesia bahkan dunia.

Baca Juga : Naik Turun Implementasi ESG dalam Bisnis Perusahaan 

Langkah yang telah diambil

Akibat desakan dari masyarakat Indonesia untuk mengusut tuntas kasus tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dipimpin Menko Polhukam dan Menpora. Salah satu rekomendasi TGIPF adalah harus ada restrukturisasi di tubuh pengurus PSSI. Langkah tersebut diambil sesuai rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan yang lantas diperkuat dengan tuntutan sejumlah klub. PSSI mengumumkan akan segera menggelar Kongres Luar Biasa. KLB diadakan untuk merekonstruksi komposisi kepengurusan PSSI. Tujuannya untuk melakukan transformasi demi PSSI yang lebih baik dan profesional pasca-Tragedi Kanjuruhan.

Foto: pssi.org

Sepak Bola Kita!

Kongres Luar Biasa PSSI akan diadakan pada 16 Februari 2023 yang akan memilih Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Anggota Komite Eksekutif periode 2023-2027. Ada 87 anggota PSSI yang menjadi voter, atau pemilik suara pada KLB. Beberapa diantaranya ialah artis dan publik figur yang memiliki klub di Liga Indonesia, seperti Raffi Ahmad (RANS Nusantara FC), Kaesang Pangarep (Persis Solo), Gading Marten (Persikota Tangerang), dan Atta Halilintar (FC Bekasi City). Ditangan pemilik suara inilah nasib PSSI dan wajah sepak bola Indonesia kedepannya akan ditentukan.

Baca Juga : Masalah dan Sumber Daya: Kunci Pemberdayaan Masyarakat

Tentu semua insan sepak bola Indonesia berharap pada KLB ini akan terpilih anak bangsa yang benar-benar memiliki niat tulus untuk memperbaiki sepak bola Indonesia dan semoga momen KLB ini bisa menjadi titik balik prestasi sepak bola Indonesia kedepannya

Pentingnya Pelibatan Masyarakat Dalam Penanganan Sampah

IAP2 Indonesia – Sampah merupakan salah satu masalah aktual hingga saat ini. Sampah menjadi salah satu permasalahan yang belum terselesaikan sampai saat ini. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi hingga tingkat konsumsi.

Setiap tahun, terdapat 2,12 miliar ton sampah yang terdiri dari 50 jenis sampah dan sebagian besar berasal dari 99% barang yang kita beli yang dibuang ke tempat sampah setelah 6 bulan pemakaian (The World Counts, 2023). Melengkapi pernyataan sebelumnya, data dari The World Bank menunjukkan bahwa per hari, setiap orang menghasilkan sampah hingga rata – rata 0,74 kilogram (The World Bank, 2023). Dengan tren tersebut, diperkirakan bahwa 1,3 miliar ton plastik akan memenuhi bumi pada tahun 2040 baik di daratan maupun lautan (Widyaningrum, 2020).

Baca Juga: Partisipasi Publik Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi 2023

Pentingnya Pelibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah

Terdapat berbagai terobosan telah dilakukan oleh banyak negara di dunia. Salah satu upaya yang dilakukan dengan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pelibatan masyarakat ini menjadi sangat penting mengingat permasalahan sampah memiliki kompleksitas yang tinggi. Dalam beberapa riset, pelibatan masyarakat secara aktif menjadi salah satu domain kunci suksesnya pengelolaan sampah.

Salah satu riset yang dilakukan oleh Hamid, Skinder & Bhat (2020) melalui konsep zero waste management menjelaskan bahwa pemerintah daerah dan perusahaan swasta perlu menggandeng masyarakat (Hamid, Skinder, & Bhat, 2020)

Dengan pelibatan masyarakat ini dapat menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan sehingga pengelolaan sampah menjadi lebih efektif (Cox, et al., 2010)

Baca Juga: Kolaborasi AMF dan SERD dalam Peningkatan Mata Pencaharian Petani Kopi di Sumatra Selatan

Pelibatan yang dimaksud disini tidak hanya sebatas proses diskusi dan konsultasi, namun jauh lebih luas yakni menginformasikan, konsultasi, kolaborasi hingga memberdayakan (Izdebska & Knieling, 2020). Terdapat lima elemen kunci untuk keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah yakni strategi, inklusivitas, transparansi, keberlanjutan dan sumber daya.

Bagaimana dengan Indonesia?

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

Berdasarkan pada laporan The Economist Intelligence Unit 2017, Indonesia menyandang gelar penyumbang sampah terbesar di dunia (Muliawati, 2021).

Seperti yang terlihat dari grafik tersebut, sumber sampah terbesar Indonesia berasal dari sampah rumah tangga. Ini menjadi cermin bahwa pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu keharusan.

Sebenarnya Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pelibatan masyarakat. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terdapat berbagai upaya pelibatan masyarakat yang telah dilakukan dalam pengelolaan sampah yakni melalui Regulasi, Anggaran, Program dan Pemberdayaan/Pendampingan, selengkapnya sebagai berikut.

Baca Juga: Harga BBM Naik, Saatnya Beralih ke Mobil Listrik

Regulasi

Salah satu riset oleh Zaman & Lehmann (2013) menekankan bahwa seperangkat aturan menjadi salah satu hal yang penting dalam pengelolaan sampah. Di Indonesia, terdapat Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Aturan tersebut mengatur secara lengkap mengatur tentang pengelolaan sampah dengan metode dan teknik pengelolaan yang komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Selain itu, aturan tersebut mendorong adanya pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan manfaat secara ekonomi dan berwawasan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Aturan turunan dari aturan sebelumnya yakni melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga atau dikenal dengan istilah Jakstranas. Aturan tersebut secara khusus memberikan penekanan pada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah yakni melalui komunikasi, informasi dan edukasi.

Program dan Pendampingan

  • Pelibatan masyarakat secara langsung mulai dari tingkat RT, RW, Lingkungan dalam pengelolaan sampah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).
  • Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diperingati setiap tahun pada tanggal 21 Februari (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022)
  • Bank Sampah yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Dapat diketahui sebagai fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle). Kehadiran Bank Sampah ini juga menjadi sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. Saat ini, bank sampah didorong sebagai ujung tombak edukasi dan optimalisasi keterlibatan masyarakat (Montesori, 2021)
  • SIMBA atau Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah yakni aplikasi online resmi milik KLHK yang bertujuan untuk mengintegrasikan database Bank Sampah di seluruh Indonesia. Aplikasi SIMBA dapat diakses melalui https://simba.menlhk.go.id/portal/ . SIMBA ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah

Anggaran

Pemerintah Indonesia memiliki anggaran khusus dalam pengelolaan sampah yakni Dana Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah salah satunya diatur melalui Permenkeu RI Nomor 108/PMK.07/2021 Tanggal 09 Agustus 2021 (BN Tahun 2021 Nomor 920). Aturan tersebut menyebutkan terdapat sebesar Rp. 53.095.000.000

Terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK), dana insentif daerah dan alokasi anggaran lainnya yang dilakukan oleh KLHK (Violetta, 2021)

Pesan untuk 2023

IAP2 Indonesia – Awal tahun merupakan momen untuk melakukan refleksi dan  memulai awal yang baru, sehingga tahun yang baru menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. 

Dalam acara refleksi yang terjadi di tahun 2022, Sekjen PBB Antonio Guterres mengeluhkan banyaknya konflik dan masalah yang terjadi.“Kita sekarang butuh kedamaian antara satu sama lain dengan sebuah dialog untuk menghentikan konflik. Damai dengan alam dan iklim, untuk membangun dunia yang berkelanjutan. Dia juga melanjutkan dengan berkata bahwa kita harus damai,” jelasnya.

Baca Juga : Agar Alam Selamanya Indah

Tahun 2023 menjadi tahun dimana perdamaian dipulihkan untuk semua orang, semua keluarga dan dunia. – Sekjen PBB, Antonio Guterres. Sedangkan Presiden Indonesia, Jokowi berpesan “Mari menyongsong harapan, tantangan dan peluang yang baru. Tetap bersama melangkahi ambang 2023 menuju Indonesia maju”. Di tahun 2023 Indonesia menerima estafet kekuatan ASEAN dari Kamboja dan menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023. Presiden Jokowi mengatakan ASEAN harus menjadi kawasan yang bermartabat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.

Baca Juga : Kolaborasi AMF dan SERD dalam Peningkatan Mata Pencaharian Petani Kopi di Sumatra Selatan

Saat ini IAP2 sedang mewujudkan pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif untuk menuju Indonesia emas 2045. Sehingga partisipasi dan kolaborasi multipihak menjadi pilar yang kuat untuk menghadapi berbagai macam tantangan khususnya yang berkaitan dengan partisipasi publik.

Baca Juga : Harga BBM Naik, Saatnya Beralih ke Mobil Listrik

“Sebuah kebanggaan bagi Indonesia karena telah diberi tanggung jawab menjadi ketua ASEAN 2023. Tahun lalu, IAP2 telah memelihara komitmen (Koalisi generasi hijau, kemenpanRB, Badan regulasi mangrove) untuk membersamai mitra dan mendukung visi indonesia emas 2045,”  ujar Aldi Muhammad Alizar (Chair IAP2). “Bahwa kita ditahun ini  tetap memelihara kerja bersama dan bersama sama bekerja dalam urusan partisipasi untuk menemukan solusi bersama dalam urusan lingkungan-sosial,” ia melanjutkan.

Agar Alam Selamanya Indah

IAP2 Indonesia – Partisipasi publik dapat memainkan peran penting dalam upaya mencapai target dan komitmen iklim. Namun, untuk mencapai efek yang diinginkan, keterlibatan publik – baik warga negara maupun lembaga yang terlibat – perlu dilakukan dengan cara yang lebih bermakna.

Artikel ini akan menguraikan beberapa pertimbangan utama untuk membawa partisipasi publik ke tingkat berikutnya dalam aksi iklim.

Baca Juga : Partisipasi Publik Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi 2023

Meskipun, dalam beberapa tahun terakhir ini, baru mendapatkan perhatian baru, namun seruan untuk partisipasi publik dalam aksi iklim bukanlah hal baru. Dari deklarasi Rio 1992 hingga Paris Agreement 2015 memberi publik suara dalam pengambilan keputusan terkait perubahan iklim telah lama diakui dan diperjuangkan oleh organisasi dan badan antar pemerintah. Senada dengan itu, terdapat kesepakatan umum dalam literatur akademik tentang manfaat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lingkungan (lihat jurnal “The design of public participation: who participates, when and how? Insights in climate adaptation planning from the Netherlands” karya Caroline J. Uittenbroek dkk, tahun 2019).

Namun demikian, hal ini nyatanya memerlukan peningkatan penerimaan dan dukungan masyarakat untuk tindakan iklim, memunculkan wawasan baru berdasarkan pengetahuan dan keahlian lokal, atau mendorong pembelajaran sosial. Selain itu, telah ditentukan bahwa partisipasi yang efektif dan bermakna sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dirancang dengan cara yang adil secara sosial yang menghormati hak-hak masyarakat dan membangun ketahanan.

Baca Juga : Siap Mengawal Integrasi Isu Iklim dalam Parlemen 

Terlepas dari kebutuhan akan partisipasi publik dalam aksi iklim, yang masih kurang jelas adalah bagaimana hal ini dapat terjadi. Ada kekurangan studi empiris yang sistematis tentang bagaimana partisipasi publik sebenarnya dirancang dan dipraktikkan dan dengan tujuan apa yang dipikirkan. Dengan latar belakang ini, tulisan ini mengidentifikasi beberapa cara di mana kekurangan di atas dapat diatasi.

Pertama-tama, Forum deliberatif. Deliberasi adalah proses mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada dengan teliti, saksama, dan melibatkan semua pihak, biasanya sebelum memberikan suara. Deliberasi menekankan pentingnya penggunaan logika dan nalar alih-alih kekuasaan, kreativitas, dan dialog.

Sebagai contohnya, Majelis Iklim Inggris menunjukkan peran aktif yang dapat dimainkan warga negara dalam pengambilan keputusan dan mengembangkan pendekatan berbasis konsensus untuk mengatasi masalah sulit, seperti perubahan iklim.

Deliberatif tidak perlu terbatas pada majelis warga. Penganggaran partisipasi, di mana anggota masyarakat mempertimbangkan alokasi dan distribusi sumber daya publik sebagai sarana untuk melibatkan warga dalam pemerintahan lokal dan pengambilan keputusan.

Baca Juga : Harga BBM Naik, Saatnya Beralih ke Mobil Listrik 

Tahun 2019, Lisbon menjadi kota pertama yang memperkenalkan anggaran partisipatif hijau untuk mendukung proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Kemudian, dialog konstruktif dan proses partisipasi memiliki peran yang sama dalam memberdayakan warga negara dapat memberi mereka hak untuk melakukan perubahan.

Platform Citizen Science, adalah sarana lain yang dapat digunakan warga negara untuk menyadari bahwa suara mereka dapat membuat perbedaan. Misalnya membuat sebuah platform terbuka yang dibuat bersama guna mendorong partisipasi publik dalam mengukur dan memahami kualitas udara suatu kota.

Baru-baru ini, perhatian juga difokuskan pada pemanfaatan inovasi sosial dan aksi lokal dalam mengatasi perubahan iklim. Misalnya publik membuat acara penayangan film dokumenter, konser musik, rencana aksi atau keterlibatan masyarakat berbasis solidaritas dengan tujuan aksi iklim.

Kesimpulannya, keterlibatan dan partisipasi publik tetap menjadi alat vital dalam perangkat mitigasi dan adaptasi iklim.

 

Partisipasi Publik Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi 2023

IAP2 Indonesia – Saat ini dunia sedang dihadapi dengan kondisi ekonomi yang sangat dinamis. Hal tersebut dikarenakan Pandemi Covid-19 yang terjadi 2 tahun terakhir memberi dampak yang sangat signifikan ke berbagai sektor kehidupan manusia. Akumulasi dampak tersebut diperkirakan akan menciptakan sebuah resesi ekonomi yang melanda seluruh dunia pada tahun 2023.

Baca Juga : Partisipasi Publik dalam Piala Dunia Qatar 2022 

Ancaman resesi ekonomi 2023

Resesi ekonomi merupakan suatu kondisi dimana perekonomian suatu negara memburuk yang dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang negatif, meningkatnya pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi riil yang bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan ekonomi global akan melambat pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi global akan menurun dari 6% pada tahun 2021 menjadi 3,2 pada tahun 2022, dan diperkirakan menurun lagi menjadi 2,7% pada tahun 2023. Penyebab dari menurunnya pertumbuhan ekonomi tersebut karena adanya pembatasan aktivitas perekonomian akibat adanya Pandemi Covid-19 sekaligus krisis geopolitik  yang melanda dunia sehingga berdampak pada kenaikan inflasi dari risiko stagflasi di berbagai negara.

Baca Juga : Kemitraan Parlemen Kuat, Penanganan Perubahan Iklim Giat 

Apa yang dapat kita lakukan?

Menteri keuangan Sri Mulyani menyatakan Indonesia akan waspada dalam menghadapi gejolak ekonomi dunia. Kementerian Keuangan telah membuat Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan kondisi global tersebut. Sri Mulyani menegaskan kebijakan tersebut perlu terkalibrasi, terencana, dan dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh stakeholder termasuk masyarakat sebagai pelaku ekonomi sehingga perlu adanya partisipasi publik yang masif dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi 2023 ini.

Menurut Nabatchi & Leighninger (2015), terdapat tiga bentuk partisipasi publik yang secara langsung dapat dilakukan dalam menghadapi resesi ekonomi 2023, yaitu:

Sumber : Dokumentasi Pribadi

  • Thick Participation

Merupakan bentuk partisipasi publik yang intensif, informatif, dan deliberatif dengan cara mengumpulkan sekelompok orang guna melakukan diskusi membahas suatu masalah. Aktor yang terlibat dalam diskusi seperti praktisi dan akademis yang memahami secara mendalam masalah tersebut. Terkait masalah resesi ekonomi bentuk partisipasi publik dapat dilakukan melalui diskusi para pakar ekonomi, pebisnis, dan masyarakat melalui seminar-seminar maupun diskusi publik.

Sumber : Dokumentasi Pribadi

  • Thin Participation

Merupakan bentuk partisipasi publik yang memungkinkan masyarakat secara luas mengekspresikan pendapat mereka mengenai suatu masalah. Setiap orang berhak menyampaikan ide, pendapat, dan gagasannya terhadap suatu kebijakan melalui media tertentu seperti survei, petisi, pendapat di sosial media, dan sebagainya. Terkait masalah resesi ekonomi bentuk partisipasi publik dapat dilakukan masyarakat dengan mempelajari maupun berpendapat mengenai ancaman resesi ekonomi 2023 di media-media mainstream.

Sumber : Dokumentasi Pribadi

  • Conventional Participation

Merupakan bentuk partisipasi publik yang diselenggarakan secara langsung oleh pembuat kebijakan dengan menyediakan ruang kepada publik untuk mendapatkan informasi dan memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat. Terkait masalah resesi ekonomi bentuk partisipasi publik dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat dalam proses perumusan kebijakan dengan mendengarkan rekomendasi masyarakat terkait masalah yang kemungkinan akan terjadi di lapangan.

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Baca Juga : Menyambut Indonesia Menjadi Ladang Investasi Berkelanjutan 

Apa manfaat Partisipasi Publik?

Peran partisipasi publik dalam suatu kebijakan dapat menjadi sarana pengawasan terhadap proses pembuatan kebijakan dari tahap agenda setting, formulasi masalah, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Seiring berjalannya waktu, publik dapat mengawasi proses pengambilan keputusan terkait kondisi ekonomi 2023 mendatang. Partisipasi publik juga penting untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai masalah, membangun kepercayaan publik, menjaga kualitas informasi, dan menstabilkan hubungan antar stakeholder sehingga menghasilkan dukungan untuk keputusan terkait resesi ekonomi 2023 mendatang.

 

Partisipasi Publik dalam Piala Dunia Qatar 2022

IAP2 Indonesia  – Now is All, dari Qatar untuk Persatuan Dunia, Piala Dunia tahun ini dimeriahkan dengan dijadikannya Qatar sebagai tuan rumah pertama dari Jazirah Arab.

Tantangan

Setelah mengalahkan Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan dan Australia dalam proses bidding yang dilakukan oleh FIFA, Qatar telah banyak menghadapi tantangan. Di antaranya  pandemi, stabilitas geopolitik, iklim, ketersediaan infrastruktur dan berbagai isu negatif dari masyarakat internasional. Di tengah banyaknya rintangan yang dihadapi tersebut, Qatar mampu menjalankan seluruh rangkaian hingga mengakhiri kontestasi Piala Dunia 2022 dengan penuh kemeriahan.

Baca Juga : Masalah dan Sumber Daya: Kunci Pemberdayaan Masyarakat 

Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Qatar dalam menyukseskan Piala Dunia 2022 ini.

  1. Politik

Sumber Gambar: https://www.arabnews.com/node/1984061/saudi-arabia

Saat prosesi pembukaan, Qatar berhasil mendatangkan 22 Pemimpin Dunia, termasuk Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad Bin Salman, Sekjend PBB Antonio Guterres dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Inilah bukti keberhasilan Qatar dalam panggung politik dunia yang  sebelumnya menghadapi embargo dari beberapa Negara Teluk serta isu HAM yang dituduhkan kepada Qatar. Akan tetapi ketika penyelenggaraan ini dimulai seluruh elemen menyambut perhelatan akbar ini.

2. Ekonomi

Sumber Gambar: https://pinterpoin.com/qatar-airways-perpanjang-program-free-hotel-stopover-sampai-tahun-2019/

Dilansir dari fortuneidn, US$220 miliar atau setara Rp3.334 triliun telah digelontorkan oleh Qatar untuk membangun tujuh stadion baru, renovasi satu venue lama, memperbaiki transportasi, akomodasi, infrastruktur keamanan, serta telekomunikasi, termasuk di dalamnya membangun bandara baru, kereta bawah tanah, jalan, hingga ratusan hotel. Bahkan jumlah ini 20 kali lebih banyak dibandingkan piala dunia sebelumnya. Sedangkan menurut  FIFA, Qatar  hanya mendatangkan keuntungan US$ 7,5 miliar atau setara Rp 117,75 triliun.

Baca Juga : 7 Manfaat Sebagai Presidensi G20 Bagi Indonesia dan Dunia 

3. Sosial Budaya

Sumber Gambar: https://bola.kompas.com/image/2022/11/20/22402038/morgan-freeman-hadir-di-opening-ceremony-piala-dunia-2022-bawa-pesan-persatuan

Selama pelaksanaannya, beberapa negara menjadikan Qatar sebagai ajang memperkenalkan budaya. Sebagai contohnya, lewat Morgan Freeman dan Ghanim Al-Muftah (Youtuber difabel Qatar) menampilkan aksi teatrikal dengan tema Persatuan lalu disusul aksi bernyanyi bersama antara Jungkook BTS dan Fahad Al kubaisi di pembukaan Piala Dunia.

Selain itu dalam perjalanan penyelenggaraannya, masyarakat dunia disuguhkan dengan keramahan warga Qatar, seperti undangan nonton bersama, makan dan minum gratis. Dalam hal ini warga Qatar ingin menyampaikan pesan-pesan persatuan, solidaritas dan perdamaian.

4. Teknologi

Sumber Gambar: https://bola.kompas.com/read/2019/03/12/22330098/piala-dunia-2022-fifa-diingatkan-soal-ham-di-beberapa-negara-timteng

Dengan penggunaan anggaran yang besar, Qatar berusaha memberikan yang terbaik bagi para tamu yang datang. Seluruh sistem transportasi hijau berupa 741 unit Bus listrik, 1,8 Juta Panel Surya untuk energi bersih, jarak Stadion yang sama (55 KM), teknologi AC di setiap stadion dengan stabilitas suhu 27 derajat Celcius, bola berteknologi data, teknologi offside semi-otomatis pertama, dan aplikasi yang berisi data setiap pemain negara participant telah tersuguhkan.

Baca Juga : Harga BBM Naik, Saatnya Beralih ke Mobil Listrik

Kesimpulan

Dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2022, Qatar dinilai  terbuka dengan kolaborasi dari berbagai macam pihak termasuk masyarakat sipil dunia. Hal ini berjalan sesuai dengan spektrum partisipasi publik sendiri yaitu Inform, Consult, Involve, Collaborate, dan Empower, di mana seluruh masyarakat dunia dapat mendukung kegiatan ini.

Misalnya  warga negara Jepang yang berinisiatif untuk membersihkan stadion setelah pertandingan selesai, warga lokal yang sangat hangat menyambut tamu,  media yang berfungsi menyebarluaskan informasi, perusahaan seperti Hyundai yang menyediakan 616 dengan 226 unit diantaranya adalah mobil listrik. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa peran partisipasi publik sangat penting dalam mensukseskan sebuah event/program tertentu.

Platform Kolaborasi dalam Mendukung Pengelolaan SDA Terpadu

IAP2 Indonesia – Hingga saat ini banyak para pemangku yang mengelola air secara parsial, sehingga diperlukan open platform yang dapat membangun kolaborasi antar pihak.

Chair of IAP2 Indonesia Sebagai Keynote Speaker

Sumber : dokumentasi pribadi, 2022

Pada 18 Oktober 2022, Pak Aldi Muhammad Alizar – Chair of IAP2 Indonesia diundang sebagai keynote speaker pada acara “Indonesia Collaboration Summit 2022 : Integrated Water Security Program Roadshow”. Materi yang dibawakan Pak Aldi adalah pentingnya kolaborasi antar pihak dalam mendukung pengelolaan air terpadu. Keynote speech Pak Aldi tentang kolaborasi menjadi kunci utama dalam peluncuran open platform tersebut. Presentasi dan demonstrasi untuk promosi Open Program dipaparkan oleh Pak Fanny Wedahuditama – GWP SEA Regional Coordinator. Selain itu acara tersebut dihadiri para panelis yang bergerak atau terlibat dalam pengelolaan sumber daya air yaitu, Water Stewardship Indonesia, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, PT Pran Indo Permata Abadi, Yayasan Bambu Lestari, dan Multi Bintang Indonesia.

Baca Juga : Masalah dan Sumber Daya: Kunci Pemberdayaan Masyarakat (amf.or.id)

Poin – Poin Penting Keynote Speech dari IAP2 Indonesia

Sumber : Cut The Tosh Collaboration Summit

Poin – poin penting yang disampaikan oleh Pak Aldi dalam keynote speech-nya yaitu:

1) Masalah air sangat kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dengan adanya kolaborasi maka setiap pihak akan terlibat dalam menyelesaikan masalah air. Hal tersebut akan lebih efektif dan efisien karena mengurangi usaha yang sifatnya sama;

2) Pentingnya menerapkan nilai – nilai partisipasi publik IAP2 (Core Values IAP2) sebagai integritas. ;

3) Studi kasus kolaborasi dari pengelolaan Sungai Citarum yang melibatkan pemerintah dan non pemerintah yang dikelompokkan menjadi regulator, operator, dan pemanfaat. Sungai Citarum menjadi suplai air baku 80% penduduk DKI Jakarta dan memiliki panjang sekitar 350 km. Tentunya terdapat permasalahan pada Sungai Citarum seperti menurunnya kualitas dan kuantitas, pencemaran, dan sedimentasi. Hal tersebut memerlukan kolaborasi antar pihak dari pusat maupun daerah untuk bersama – sama menjaga kualitas dan kuantitas Sungai Citarum;

Baca Juga : Pentingnya ESG dan Stakeholder Capitalism bagi Perusahaan – (iap2.or.id)

4) CSR (Corporate Sosial Responsibility), merupakan platform kemitraan multi – pihak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas, dan masyarakat secara lebih luas. Hal – hal yang disampaikan oleh Pak Aldi menunjukkan bahwa dengan adanya kolaborasi antar pihak dapat mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan dan membangun dunia yang lebih inklusif dan berkeadilan;

5) Sejak abad ke – 9 masehi budaya kolaborasi sudah ada di Indonesia yaitu Subak. Istilah ‘Subak’ berasal dari Bahasa Bali yaitu sistem dan kelembagaan sosial yang memiliki aturan – aturan tersendiri dalam menentukan penggunaan air irigasi untuk menanam padi yang dilakukan secara demokratis dan hierarkis. Subak tidak hanya sebagai sistem irigasi, tetapi dihayati oleh masyarakat Bali sebagai konsep kehidupan dengan filosofi yang disebut sebagai Tri Hita Karana, yang diartikan sebagai tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Hal tersebut diaplikasikan dalam sistem subak sebagai Parahyangan (hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan), Pawongan (hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesame), dan Palemahan (hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam). Subak telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia (World Heritage). Dengan dukungan kelembagaan dan partisipasi publik yang kuat dapat mempertahankan budaya Subak hingga saat ini.

Baca Juga : Menyambut Indonesia Menjadi Ladang Investasi Berkelanjutan (mirekel.id)

Tentang Open Platform GWP SEA

Sumber : https://gwp-sea.org/openprogram/

Latar belakang dari program ini adalah banyak pemangku kepentingan yang mengelola air secara parsial, hal tersebut mempersulit untuk membangun gambaran hal investasi dan perencanaan masa depan di tingkat lokal, provinsi, nasional, maupun regional. Jika terus dilakukan secara parsial maka ada kemungkinan terjadinya duplikasi dan konflik antaraksi di lapangan. Oleh karena itu GWP SEA meluncurkan Open Program dengan tujuan untuk mensinergikan aksi dalam mendukung pencapaian tujuan ketahanan air. Teman partisipasi dapat terlibat juga pada Open Program ini dengan cara melakukan pendaftaran pada : gwp-sea.org/openprogram/

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terpadat ke-4 di dunia, sehingga kebutuhan air bersih dan akses sanitasi menjadi masalah yang cukup kompleks dan harus diselesaikan bersama. Kolaborasi menjadi kunci utama untuk mempercepat pencapaian target pembangunan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Belajar Apa Aja Sih Selama Training Stakeholder Mapping?

Tentang Training IAP2 Indonesia untuk BRGM

Sumber :  dokumentasi pribadi, 2022

IAP2 Indonesia menjadi provider trainer Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dalam mendukung kegiatan stakeholder mapping restorasi gambut dan mangrove. Kegiatan tersebut diadakan selama 2 hari (20 – 21 september 2022) dan diadakan secara offline di Hotel D’Anaya, Bogor Selatan. Trainer dalam kegiatan tersebut terdiri dari Pak Aldi Muhammad Alizar – Chair of IAP2 Indonesia dan Pak Yusdi Usman – CEO of Rumah Berkelanjutan Indonesia, kedua trainer memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam perlibatan pemangku kepentingan dan merupakan lulusan training P2/Engagement IAP2 Internasional. 

Sumber :  dokumentasi pribadi, 2022

Training tersebut dihadiri sebanyak 16 peserta dengan berbagai macam jabatan.  Peserta – peserta training BRGM berasal dari berbagai macam daerah yaitu Kalimantan Selatan, Riau, Kalimantan Tengah, Bekasi, Makassar, Pontianak, Bogor, Jakarta, Lumajang, Jambi, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

Baca Juga : Menyambut Indonesia Menjadi Ladang Investasi Berkelanjutan

Tujuan BRGM Mengikuti Training Stakeholder Mapping

Sumber : dokumentasi pribadi, 2022

Latar belakang BRGM mengikuti training adalah adanya program restorasi gambut dan mangrove pada 6 provinsi yang perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sehingga diperlukan kemampuan dari pegawai BRGM untuk dapat menentukan strategi dari pemetaan stakeholder yang terlibat dalam project tersebut. Tujuan dari training tersebut adalah peserta BRGM dapat mengidentifikasi para pemangku kepentingan restorasi gambut di tingkat provinsi, dan memetakannya berdasarkan pengaruh dan kepentingan.

Baca Juga : 7 Manfaat Sebagai Presidensi G20 Bagi Indonesia dan Dunia

Apa saja Materi Stakeholder Mapping?

Sumber : dokumentasi pribadi, 2022

Sebelum masuk ke materi, trainer IAP2 Indonesia sudah menyiapkan pra-test dan post-test sebagai indikator kerberhasilan penyampaian materi kepada peserta. Setelah itu masuk ke sesi pemaparan materi dan materi yang diberikan oleh trainer IAP2 Indonesia terdiri dari 6 sesi, pembagian materi sebagai berikut.

  1. Sesi 1  (Understanding Context), memahami latar belakang, budaya, dan siapa yang terlibat dalam proyek.
  2. Sesi 2 (Scope of Project), untuk menetapkan kejelasan ruang lingkup kebijakan atau intervensi.
  3. Sesi 3 (Understanding People), mengeksplorasi pemangku kepentingan yang tepat dan relevan dalam proses keterlibatan.
  4. Sesi 4 (Metode Stakeholder Mapping), memahami metode yang tepat dalam pemetaan stakeholder.
  5. Sesi 5, simulasi dan praktek dari studi kasus restorasi gambut.
  6. Sesi 6 (Stakeholder Engagement), memahami hal mendasar dari perlibatan stakeholder.

Serunya dari training IAP2 Indonesia tidak hanya memaparkan materi saja tetapi setiap sesi terdiri dari simulasi dan praktek agar peserta mudah memahami. Training IAP2 Indonesia dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta, sehingga kami menggunakan studi kasus BRGM dalam memetakan stakeholder.

Baca Juga : Masalah dan Sumber Daya: Kunci Pemberdayaan Masyarakat

Bagaimana sahabat partisipasi, apakah kamu tertarik mengikuti training IAP2 Indonesia juga? Kami dapat menyesuaikan materi dengan kebutuhan peserta dan menggunakan studi kasus project peserta. Training IAP2 Indonesia memastikan para peserta dapat memahami dan menikmati setiap sesi pelatihan.

7 Manfaat Sebagai Presidensi G20 Bagi Indonesia dan Dunia

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sejak Menjadi Tuan Rumah Presidensi G20

Berlangsung nya Presidensi G20 di Indonesia saat ini ternyata memiliki dampak yang positif bagi Indonesia. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang tinggi pada bulan April – Juni 2022 meskipun ekonomi global yang saat ini mengalami risiko pelemahan ekonomi dan tekanan inflasi yang semakin meninggi.

Akselerasi ekonomi tersebut dicerminkan dengan ada nya peningkatan ekonomi pada bulan April – Juni 2022 yang mencapai 5,44% (yoy) yang dimana sebelumnya hanya mencapai 5,07% (yoy). Pertumbuhan ini juga didukung dengan konsumsi rumah tangga yang meningkat menjadi 5,51% (yoy) yang sebelum nya hanya menyentuh angka 4,34% (yoy).

Baca Juga : Pentingnya ESG dan Stakeholder Capitalism bagi Perusahaan

Nuansa Partisipasi Indonesia Membersamai Dunia dalam G20

Presiden Joko Widodo memberikan ajakan kepada dunia untuk bangkit dan pulih bersama-sama dari pandemi Covid 19. Ajakan ini merupakan misi Indonesia pada Presidensi G20 yang bertema “ Recover Together, Recover Stronger.

Jokowi mengatakan bahwa beberapa negara telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, akan tetapi  hal itu akan bermanfaat jika terjadi secara bersamaan. Menurut Jokowi roda perekonomian dunia harus bergerak bersamaan tanpa harus ada pengorbanan pada aspek lain.

Baca Juga : Kemitraan Parlemen Kuat, Penanganan Perubahan Iklim Giat 

Bahwa salah satu kegiatan partisipasi untuk mendukung pemulihan bersama yaitu dengan membahas 6 isu global, dimana pembahasan isu tersebut akan menjadi rencana kolaborasi dalam mendukung pemulihan bersama. 6 isu tersebut terdiri dari:

  1. Prospek ekonomi dan risiko yang dihadapi, normalisasi kebijakan dan dampak jangka panjang pandemi
  2. Keuangan iinternasional isu-isu utang negara miskin Central Bank Digital Currency (CCBDC)
  3. Memperkuat stabilitas sektor keuangan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
  4. Keuangan berkelanjutan yang berkaitan dengan agenda-agenda terkait lingkungan
  5. Pembicaraan terkait isu infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan
  6. Perpajakan internasional untuk mengimplementasikan Pilar 1 dan Pilar 2 dalam mewujudkan perpajakan yang adil dan stabil

Baca Juga :Naik Turun Implementasi ESG dalam Bisnis Perusahaan

Sumber Gambar : moneycontrol.com

7 Manfaat sebagai Presidensi G20

Peningkatan ekonomi Indonesia yang dikarenakan oleh berlangsung nya presidensi G20 di Indonesia bukanlah satu-satunya manfaat bagi Indonesia, melainkan ada 7 manfaat lagi yang dapat dirasakan Indonesia selama menjalani Presidensi G20;

  1. Berlangsung nya presidensi G20 di tengah pandemi memberikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis.
  2. Dengan menyelenggarakan Presidensi G20, Indonesia secara tidak langsung merepresentasikan negara berkembang lainnya.
  3. Indonesia menjadi fokus utama perhatian di dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan.
  4. Indonesia dapat menyusun agenda pembahasan pada G20 yang dapat mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian di Indonesia.
  5. Momentum presidensi ini hanya terjadi satu kali setiap generasi (+ 20 tahun sekali dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan perekonomian Indonesia.
  6. G20 di Indonesia dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat membantu dalam menggerakkan perekonomian Indonesia.
  7. Presidensi G20 menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia pada ranah Internasional.

    Sumber Gambar : Kumparan.com

Dengan peran Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan G20 selama setahun penuh, Indonesia tidak hanya mendapatkan banyak manfaat dalam sektor perekonomian dan keuangan. Namun juga mendapatkan manfaat dari sisi informasi dan pengetahuan lebih awal mengenai perkembangan ekonomi global, potensi risiko yang akan dihadapi, dan juga kebijakan ekonomi yang telah diterapkan di negara – negara maju. Bagaimana menurut sahabat partisipasi? Apakah menurut kalian ada manfaat lain bagi Indonesia sebagai tuan rumah presidensi G20 2022? Tuliskan tanggapanmu di bawah kolom komentar ya!

Pentingnya ESG dan Stakeholder Capitalism bagi Perusahaan

IAP2 Indonesia – Saat ini di dalam dunia korporat telah terjadi pergeseran dari shareholder primacy ke stakeholder capitalism. Stakeholder capitalism bukanlah konsep baru, melainkan sebuah konsep yang dibangkitkan kembali.

Baca Juga : Kemitraan Multi-Pihak Pada Proyek Peta Peluang Investasi

Mengapa Stakeholder Capitalism diperlukan?

Stakeholder Capitalism merupakan pendekatan manajemen di mana perusahaan berfokus pada melayani kepentingan semua pemangku kepentingannya, termasuk pelanggan, pemasok, pekerja, pemegang saham, komunitas lokal, dan masyarakat secara keseluruhan. Sampai batas tertentu, pendekatan ini, yang awalnya diperkenalkan pada tahun 1932, telah dihidupkan kembali karena meningkatnya pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan besar karena pengabaian mereka terhadap pemangku kepentingan, pekerja, dan lingkungan demi memperkaya pemegang saham dan eksekutif.

Sumber : Stakeholder capitalism, shareholder capitalism and state capitalism | World Economic Forum (weforum.org)

Mengapa Stakeholder Capitalism dapat memberikan manfaat bagi perushaana? Jadi menurut Peter Vanham, World Economic Forum bahwa perusahaan yang menerapkan Stakeholder Capitalism akan membangun kesetaraan yang sama pada seluruh pemangku kepentingan, lalu meningkatkan kesejahteraan manusia, dan juga memfokuskan pada penciptaan nilai yang berjangka panjang.

Baca Juga : Diskon Batu Bara Rusia: Bagaimana dengan Indonesia? 

Mengapa ESG diperlukan pada Stakeholder Capitalism?

Kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG/Environmental, social, and governance) adalah seperangkat standar untuk perilaku perusahaan yang digunakan investor yang bertanggung jawab secara sosial untuk mengevaluasi kemungkinan investasi. Kriteria lingkungan mengevaluasi bagaimana perusahaan melindungi lingkungan, khususnya praktik perusahaan terkait perubahan iklim.

Baca Juga : Kemitraan Parlemen Kuat, Penanganan Perubahan Iklim Giat 

Situasi yang sering dihadapi perusahaan yaitu ada sejumlah besar tekanan dari investor institusional top dunia untuk membawa kembali ideologi kapitalisme pemangku kepentingan. Mereka sekarang memahami bahwa investasi pasif mereka adalah modal jangka panjang, dan bahwa kendaraan indeks konvensional tidak lagi memungkinkan mereka untuk menjauhkan diri dari masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola tertentu. Sejak epidemi Covid 19, ESG telah mewakili manajemen risiko yang baik dan perspektif jangka panjang, dua dari masalah utama yang dihadapi para pemimpin bisnis saat ini. Sehingga perusahaan mulai menyadari bahwa mengevaluasi ancaman dan peluang terkait ESG adalah hal yang baik untuk bisnis mereka.

Sumber: Stakeholder capitalism gains traction as companies commit to new ESG metrics | S&P Global Market Intelligence (spglobal.com)

IAP2 memiliki spektrum partisipasi publik yang dapat meningkatkan keterlibatan maupun partisipasi para pemangku kepentingan berdasarkan karakteristiknya. Bahwa stakeholder capitalism akan memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan, tetap konsep tersebuti belum memperhatikan dampak yang berkelanjutan. Sehingga diperlukan penerapan ESG untuk menambah nilai bagi 5P (Planet, People, Property, Peace, Partnership) dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Bagaimana menurut sahabat partisipasi? Menurut kalian seberapa besar keterkaitan ESG terhadap Stakeholder Capitalism? Tuliskan tanggapanmu di bawah kolom komentar ya!