Category: Artikel

Memperingati Hari Anak Sedunia: Berkolaborasi Untuk Menata Kembali Masa Depan Anak

Hari Anak Sedunia diperingati setiap tanggal 20 November. Tahun ini, United Nations Children’s Fund (UNICEF) mengambil tema “A day to reimagine a better future for every child” untuk merayakan Hari Anak Sedunia. Tema tersebut menjadi momentum untuk membentuk kembali masa depan anak yang lebih baik. Sebagaimana diketahui bahwa pandemi ini juga memberikan dampak yang dahsyat kepada anak-anak. Jika dampak tersebut dibiarkan berlarut-larut, masa depan anak bisa terancam.

Pandemi berdampak signifikan terhadap pendidikan anak. Pembelajaran daring yang saat ini masih menjadi solusi andalan juga nyatanya masih menyulitkan anak. Anak-anak yang tidak memiliki gawai pendukung dan tinggal jauh dari jangkauan internet tentu sukar mengikuti pembelajaran daring. Untuk itu, kolaborasi dan kemitraan multipihak sangat diperlukan untuk menciptakan masa depan anak yang lebih baik. Memberikan harapan kepada anak sebagai penerus bangsa

Bertepatan dengan perayaan Hari Anak, UNICEF mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan untuk berkolaborasi dalam menerapkan enam poin utama untuk melindungi anak-anak:

  1. Pastikan semua anak belajar dengan layak, termasuk dengan mengatasi kesenjangan digital.
  2. Menjamin akses layanan kesehatan dan gizi, serta membuat vaksin terjangkau yang tersedia untuk setiap anak.
  3. Dukung dan lindungi kesehatan mental anak dan remaja. Akhiri pelecehan, kekerasan berbasis gender, dan penelantaran di masa kanak-kanak.
  4. Meningkatkan akses sanitasi yang baik, serta mengatasi degradasi lingkungan dan perubahan iklim.
  5. Mengatasi peningkatan kemiskinan yang berdampak pada anak.
  6. Menggandakan upaya dalam melindungi dan mendukung anak-anak yang terdampak konflik keluarga dan bencana.

Sumber Foto: Akun twitter UNICEF

Kunjungan Aldi Muhammad Alizar dan E.Kurniawan Padma ke kediaman Prof. Emil Salim

Memaknai Kesejahteraan Hijau Melalui Partisipasi yang Berkualitas

Kamis (12/10/2020), Aldi Muhammad Alizar selaku Chair IAP2 Indonesia bertandang ke kediaman Prof. Emil Salim bersama dengan E. Kurniawan Padma selaku President Director/CEO Indonesia Environment Consultant. Ditemani secangkir kopi, diskusi sore tersebut membahas beberapa persoalan yang saat ini sedang melanda Indonesia. Salah satunya adalah bagaimana memaknai kesejahteraan hijau melalui partisipasi yang berkualitas.

Secara umum, pandemi yang sedang melanda ini memang memberikan dampak negatif dalam banyak hal. Namun, persoalan kehidupan selalu yin dan yang. Selalu ada sisi positif dalam seburuk-buruknya hal atau semuram apa pun persoalan. Pada kasus pandemi ini, dampak positifnya adalah alam berkesempatan untuk memulihkan diri dan beristirahat dari pembangunan yang sebelumnya tiada henti dilakukan manusia dan acap kali merusak alam. Melansir Futurism, Jumat (22/5/2020), studi dilakukan para akademisi di University of East Anglia, menunjukkan emisi harian berkurang hingga 17 persen selama lockdown di masa pandemi virus corona. “Pengurungan populasi telah menyebabkan perubahan drastis dalam penggunaan energi dan emisi CO2,” Corinne Le Quéré, profesor di University of East Anglia, dan penulis utama makalah yang diterbitkan dalam jurnal Nature Climate Change. Di sisi lain, sektor pertanian juga merupakan sektor yang tahan akan guncangan pandemi. Dilansir dari Antara, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa sektor pertanian yang terus didorong oleh pemerintah untuk maju, mampu tumbuh di tengah pandemi COVID-19. Syahrul mengatakan bahwa ketika sektor lain terdampak habis-habisan, sektor pertanian mampu tumbuh sebesar 16,4 persen. Hal tersebut karena kebutuhan masyarakat terhadap sektor pertanian tidak berhenti meskipun pandemic menghantam. Dengan demikian, pandemi mengajarkan pemaknaan kembali terhadap sektor hijau untuk kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Dalam sektor pertanian, kopi menjadi salah satu produk unggulan Indonesia. Mongabay menyatakan bahwa kopi merupakan tanaman yang mendorong proses intelektualitas masyarakat di Indonesia, seperti halnya pada sejumlah masyarakat di Eropa. Petani kopi pun pantas disebut sebagai penggerak intelektualitas. Kopi juga menjadi sektor yang diandalkan untuk membantu memulihkan perekonomian yang terdampak pandemic. “When words failed coffee talks” ungkap Aldi Muhammad Alizar. Artinya, kopi telah menjadi teman baik dalam mendampingi negeri ini untuk memajukan perekonomian.

Namun demikian, walaupun sektor pertanian bertahan kuat dari goncangan pandemi, petani kopi juga dilanda masalah karena permintaan kopi dari negara lain menurun. Dalam artikel “Pandemi, Adaptasi, dan Kopi” yang terbitkan oleh CNN Indonesia, diungkapkan bahwa terdapat penurunan permintaan kopi arabika premium hingga hampir 50 persen. Hal tersebut karena beberapa kafe, hotel, dan sektor pengguna lain yang ada di luar negeri telah tutup. Kontrak perjanjian pun tidak lagi bisa digantungkan mengingat keadaan luar biasa COVID-19 ini.  Oleh karena itu, di sinilah letak partisipasi yang berkualitas dibutuhkan. Partisipasi untuk mendukung petani kopi agar bisa mengembangkan hasil kopi mereka dan memasarkannya dengan baik. Gerakan pendukung petani kopi adalah hal yang perlu digiatkan dan menjadi aspek penting dalam hal ini. Dengan demikian, kesejahteraan hijau dalam usaha pemulihan ekonomi Indonesia dapat terlaksana.

Sumber Literatur Daring :

  1. https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201001114728-267-553136/pandemi-adaptasi-dan-kopi
  2. https://www.mongabay.co.id/2020/10/05/petani-kopi-itu-penjaga-lingkungan-dan-intelektualitas/
  3. https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/22/200200723/pandemi-corona–emisi-karbon-global-turun-ekstrem-krisis-iklim-masih?page=all&utm_source=Google&utm_medium=Newstand&utm_campaign=partner
75th PBB

Peringatan 75 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa Jatuh di Tengah Pandemi Global

Tujuh puluh lima tahun yang lalu, tepatnya tanggal 24 Oktober 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  berdiri dengan tujuan untuk mendorong kerja sama internasional. Tujuan utama PBB adalah:

  1. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia
  2. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia
  3. Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan
  4. Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia
  5. Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata.

Setiap tahunnya, bertepatan dengan hari jadi PBB, selalu saja ada tema atau tujuan besar yang diusung untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. PBB menjadi organisasi yang menginisiasi kerja sama antarnegara. Namun, tahun ini dunia dihadapkan dengan pandemi global yang melumpuhkan banyak sektor dan menghambat rencana-rencana kerja sama internasional. Di tahun yang berat ini, PBB berpesan untuk mari bergandeng tangan dan berkolaborasi untuk mengalahkan satu musuh dunia saat ini: COVID-19.

Saat ini, kolaborasi global yang luar biasa dengan tujuan menghadapi COVID-19 sedang berlangsung. Kolaborasi tersebut berupa upaya untuk menemukan vaksin COVID-19 yang aman, terjangkau, dan dapat diakses oleh seluruh negara terdampak COVID-19. Tujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi fundamen PBB dalam menginisiasi kerja sama untuk mengatasi COVID-19. Sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh PBB, IAP2 Indonesia juga turut berperan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tepatnya pada tujuan 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions) dan tujuan 17 (Partnerships for The Goals). IAP2 Indonesia aktif menginisiasi kolaborasi multipihak untuk melawan pandemi globa. Tahun 2020 juga dinobatkan sebagai International Year of Participation, hal ini semakin mengabsahkan bahwa kolaborasi multipihak adalah hal yang penting dan niscaya dalam menghadapi pandemi global ini.

“We face collosal challenges. With global solidarity and cooperation, we can overcome them. On this anniversary I ask people everywhere to join together. Together, let us uphold the enduring values of the United Nations Charter”–António Gutteres, Secretary General of United Nations 

Artikel ini disusun oleh Bening Wismawarin berdasarkan pidato António Gutteres, Secretary General of United Nations pada link berikut

Sumber foto: https://www.un.org/en/un75/presskit

Perencanaan dan Pembangunan yang Berketahanan Pandemi (Bagian 1)

Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat tidak terprediksi setelah pandemi COVID-19 menyerang seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Dilansir dari laman covid19.go.id, per tanggal 15 Oktober 2020, jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia adalah sebanyak 349.160 jiwa. Peningkatan fasilitas kesehatan dan modifikasi kebijakan terus diupayakan pemerintah. Mulai dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga konsep new normal dengan disiplin protokol kesehatan telah dilakukan. Namun demikian, selama delapan bulan bergelut dengan pandemi, Indonesia masih tertatih-tatih untuk menstabilkan sektor-sektor terdampak COVID-19. Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemi ini memaksa semua level pemerintahan, baik pusat maupun daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Terutama yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran mengingat pada saat menyusun sama sekali tidak memperhitungkan pandemi. Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam menangani wabah corona akan menjadi titik awal untuk pemulihan (Muhyiddin, 2020: 248). Diskusi atas perencanaan dan pembangunan yang berketahanan pandemi sudah selayaknya digaungkan dan dipikirkan oleh semua pihak agar Indonesia bisa bangkit lebih kuat untuk melawan pandemi saat ini atau yang akan datang.

Definisi Perencanaan Pembangunan yang Berketahanan Pandemi

Mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional harus berbasis pada fakta atau evidence based development. Fakta yang dimaksud dapat berupa kualitatif, kuantitatif, dan visual. Bukti atau fakta tersebut dapat diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan secara kolaboratif dengan akademisi, peneliti, dan lembaga swadaya masyarakat. Fakta tersebut bisa juga diperoleh dengan mekanisme lain seperti dialog publik dengan masyarakat di akar rumput, musrenbang, dan wahana audiensi lainnya.
Di sisi lain, pembangunan berketahanan pandemi adalah pembangunan yang diarahkan untuk mampu mengantisipasi, memitigasi, merespon, menangani, dan melewati tantangan pandemi. Dengan demikian, ketika negara diterpa pandemi lain, negara tersebut akan siaga dan proses pembangunan tidak akan terhenti, serta masalah lain seperti krisis ekonomi, konflik sosial, konflik politik tidak akan terlahir dan memperparah situasi pandemi.

Dengan demikian, perencanaan dan pembangunan berketahanan pandemi dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan dan implementasi pembangunan yang mengarusutamakan pandemi secara holistik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Proses perencanaan ini nantinya akan menciptakan masyarakat atau ekosistem yang memiliki ketahanan terhadap pandemi.

Proses Ideal Perencanaan Pembangunan yang Berketahanan Pandemi

Secara harfiah, ideal didefinisikan sebagai “sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehendaki”. Sebuah definisi yang sungguh mudah untuk diucap, tapi sulit untuk dimanifestasikan. Namun demikian, proses ideal dalam perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi tentu tetap harus dipikirkan.

Proses ideal perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi dapat diawali dengan studi terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya (poleksosbud) masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Apabila pemerintah sudah memiliki data akurat dan aktual tentang kondisi poleksosbud masyarakatnya, pengambilan kebijakan berketahanan akademi akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.

Kedua, pemerintah baiknya melakukan studi tingkat kerentanan setiap masyarakat dan sektor yang kemungkinan terdampak pandemi. Sudah dapat dipastikan jika tingkat kerentanan tiap masyarakat/sektor dalam menghadapi pandemi itu berbeda-beda. Kerentanan yang dirasakan sektor bisnis besar berbeda dengan UMKM, berbeda dengan petani, dan akan berbeda pula dengan pedagang kaki lima. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis kerentanan yang memadai sehingga intervensi dan solusi yang ditawarkan kepada setiap masyarakat akan berbeda sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kerentanan masing-masing.

Ketiga, perlu dilakukan asesmen langsung dalam proses perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi. Asesmen yang dimaksud adalah survei langsung di masyarakat atau sektor terkait. Hal-hal yang perlu disurvei adalah kebutuhan dari masyarakat dan sektor tersebut dalam menghadapi pandemi yang mungkin saja datang di lain waktu. Dengan asesmen yang menyeluruh dan langsung dilapangan, proses perencanaan dan mitigasi ke depan diharapkan akan lebih baik dan siaga.

Terakhir, yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi harus melibatkan semua pihak, mulai dari proses perencanaan, pengimplementasian, hingga evaluasi. Pemerintah sebagai aktor penggerak publik seharusnya membuat diskusi pengambilan kebijakan dengan terbuka dan inklusif–semua pihak terkait dan duduk berpikir bersama. Keterlibatan dan partisipasi dari berbagai pihak akan membuat kebijakan dan perencanaan yang diambil dapat mengakomodasi semua kepentingan. Friksi dan kontra juga dapat diminimalisasi karena kepentingan berbagai pihak dapat diupayakan untuk terakomodasi. Pemerintah dan semua pihak–tentunya masyarakat harus mulai memperkuat kolaborasi secara komprehensif. Dengan demikian, semua pihak akan saling membangun keterhubungan untuk saling memperkuat dalam kondisi pandemi.

Tantangan dan Aspek Penting dalam Proses Perencanaan Pembangunan yang Berketahanan Pandemi

Tantangan utama adalah kita semua (termasuk pemerintah) belum berpengalaman dalam menghadapi pandemi seperti COVID-19 sehingga melahirkan sikap dan kebijakan yang tidak konsisten dan berubah-ubah. Hal ini menyebabkan upaya penanganan pandemi ini berlarut-larut. Tantangan lain adalah menyamakan persepsi dalam pemerintah yang tidak mudah dilakukan, mengingat ego sektoral yang sangat tinggi. Dalam hal ini, intervensi presiden sangat penting untuk memastikan mainstreaming pandemic dilakukan dalam perencanaan dan pembangunan sehingga akan mempunyai daya tahan dan daya lenting dalam kondisi pandemi.

Komitmen dari pemerintah sebagai aktor penggerak utama juga dibutuhkan dalam proses perencanaan yang berketahanan pandemi. Banyak pemimpin daerah yang masih punya motivasi jangka pendek dalam kepemimpinannya. Akuntabilitas kepemimpinan dalam menghadapi COVID-19 akan menjadi tantangan tersendiri dalam proses perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi. Jika komitmen yang kuat dan akuntabilitasi yang baik dapat dipenuhi, niscaya proses pembuatan kebijakan dapat berjalan dengan lebih baik.

Aspek penting terakhir adalah pelibatan semua pihak dalam proses perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi. Keterlibatan semua pihak akan membuahkan kebijakan yang holistik dan tepat sasaran. Sebab banyak kepala yang memikirkan kebijakan itu dan banyak ilmu yang bisa saling ditukar sehingga pembangunan yang direncanakan atau kebijakan yang akan ditetapkan adalah hasil diskusi mufakat seluruh pihak. Untuk itu, IAP2 Indonesia dan APEKSI sebagai lembaga yang mendorong keterlibatan multipihak dalam proses perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi akan membuat webinar sebagai wadah audiensi berbagai aktor pemerintah dan nonpemerintah untuk berdialog perihal ini.

Artikel disusun oleh Bening Wismawarin berdasarkan interview dengan narasumber berikut:
Yusdi Usman (Pengamat Kebijakan Publik, kandidat Doktor Sosiologi UI, dan Co-Chair IAP2 Indonesia).
Indah Wibinastiti (Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia–APEKSI)

Sumber Literatur dan Daring
Muhyidin. 2020. Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. The Indonesian Journal of Development Planning 240 Volume IV No. 2 – Juni 2020
covid19.go.id
Health vector created by freepik – www.freepik.com

Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi, Solusi Atau Masalah?

Pandemi COVID-19 menghantam berbagai sektor di Indonesia. Tak hanya sektor ekonomi yang mulai kewalahan, sektor pariwisata, sektor transportasi, dan sektor manufaktur pun kebakaran jenggot menghadapi pandemi ini. Sektor pendidikan juga mengalami perubahan besar. Kini, sektor pendidikan di Indonesia memiliki wajah dan sistem baru yang sekaligus menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Mengacu pada Surat Edaran Kemendikbud Nomor 40 Tahun 2020 Tentang “Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)”, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, mengambil sejumlah kebijakan untuk menghadapi pandemi. Kebijakan tersebut di antaranya adalah penghapusan Ujian Nasional; perubahan sistem Ujian Sekolah; perubahan regulasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); dan penetapan belajar dari rumah (pembelajaran daring).  Dari beberapa kebijakan tersebut, penetapan pembelajaran daring adalah kebijakan yang paling menuai pro dan kontra di masyarakat.

Berdasarkan survei penulis, pada mulanya kebijakan ini dirasa tepat di masa awal pandemi. Wali murid dan pegiat pendidikan menilai bahwa ini adalah cara terbaik untuk melindungi para siswa dari paparan COVID-19. Namun, kegelisahan mulai timbul selaras dengan diperpanjangnya waktu pembelajaran daring. Kegelisahan pertama digadangi oleh wali murid yang merasa kerepotan dengan tugas-tugas dari pengajar. Khususnya, untuk siswa TK dan SD, yang mana peran wali murid sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas daring. Pembelajaran dirasa tidak efektif karena siswa menganggap “rumah” adalah tempat untuk bermain dan bersantai. Wali murid yang tidak mawas teknologi juga agaknya turut pening dengan pembelajaran daring yang serba digital.

Kegelisahan kedua datang dari pengajar yang merasa pembelajaran daring tidak cukup efektif. Beberapa materi ajar (seperti materi matematika, kesenian, dan olahraga) tidak dapat tersampaikan dengan baik. Pengajar juga belum memiliki pengalaman dan bekal cukup dengan sistem pembelajaran daring sehingga cara dan media mengajar masih cenderung repetitif dan kurang inovatif. Biaya internet yang membengkak juga digelisahkan, terlebih subsidi internet dari pihak sekolah nihil. Tak lupa para siswa, khususnya mahasiswa, juga mengeluhkan sistem pembelajaran daring. Banyak mahasiswa yang harus menunda penelitian mereka karena tidak bisa mengambil data di lapangan. Konsultasi tugas akhir pun terhambat. Akibatnya, target lulus terancam tertunda.

Lantas, apa jawaban pemerintah atas berbagai kegelisahan tersebut? Sampai saat ini, Nadiem Makarim tetap memberlakukan sistem pembelajaran daring. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) juga menganjurkan pemerintah untuk tetap menerapkan sistem ini, setidaknya sampai Desember 2020. IDAI menyebut kasus infeksi COVID-19 pada anak Indonesia cukup tinggi, yakni sebanyak 2.712 kasus dan setidaknya 51 kematian (data Juli 2020). Gayung bersambut, Kemendikbud juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp 8.9 T untuk subsidi kuota internet dan tunjangan profesi pendidik. “Ini yang sedang kami akselarasi secepat mungkin agar bisa cair,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem  Makarim, pada Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, yang berlangsung semi daring di Jakarta, Kamis (27/8/2020). Agaknya, Pemerintah tidak punya banyak pilihan selain meneruskan sistem pembelajaran daring sampai keadaan membaik. Namun, partisipasi dan suara publik adalah khazanah yang harus didengar oleh Pemerintah untuk meningkatkan sistem pembelajaran ini. Dengan demikian, berbagai kegelisahan  masyarakat dapat terjawab dan Pemerintah juga mawas diri akan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sumber Daring :

https://covid19.go.id/peta-sebaran
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/mendikbud-terbitkan-se-tentang-pelaksanaan-pendidikan-dalam-masa-darurat-covid19
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/08/kemendikbud-alokasikan-rp89-triliun-untuk-subsidi-kuota-internet-dan-tunjangan-profesi-pendidik
https://tekno.tempo.co/read/1368672/data-idai-2-712-anak-di-indonesia-positif-corona-51-meninggal/full&view=ok
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52661836
Kids vector created by freepik – www.freepik.com

Generasi Muda dan Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 ternyata memberikan masalah yang kompleks bagi generasi muda. Demikian pernyataan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam laporan berjudul “ILO Monitor: COVID-19 and The World of Work, Fourth Edition”, atau Monitor ILO: COVID-19 dan Dunia Kerja, Edisi Keempat. Masalah tersebut terdiri dari kehilangan kesempatan kerja, mengganggu proses mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan keterampilan tertentu dan menghambat para generasi muda yang sedang berusaha untuk masuk dunia kerja atau berpindah pekerjaan.

Hal ini tentu menjadi catatan penting bagi Indonesia yang pada tahun 2020 ini sedang mengawali dominasi Bonus Demografi dalam pembangunan. Bonus Demografi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan lonjakan usia produktif (15-64) yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020-2045 oleh SUPAS (Sensus Penduduk Antar Sensus) 2015. Lonjakan ini dikatakan sebagai modal sosial dalam percepatan pembangunan di Indonesia.

Wabah Corona memang di luar perhitungan perencanaan pembangunan negara manapun di dunia. Bencana non-alam ini menyerang dengan tiba-tiba saat Indonesia sedang berangsur bergerak setelah gonjang-ganjing Pemilu 2019 yang membuat pertumbuhan ekonomi cenderung melambat. Dalam postur anggaran belanja negara, selalu tersedia anggaran belanja tak terduga, seperti bencana, namun prosentasenya tidak banyak. Khusus untuk pandemi ini, kemudian pemerintah merespon dengan penerbitan peraturan realokasi dan reprogramming anggaran agar pemerintah daerah memiliki anggaran untuk penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan solusi dari situasi kompleks yang dihadapi oleh anak muda tadi? Dari laporan Monitor ILO edisi keempat,  rekomendasi yang dapat mendukung anak muda agar keluar dari situasi tersebut adalah kebijakan pemerintah yang mendukung adanya program padat karya bagi anak muda, sambil memastikan anak muda agar dapat masuk ke lapangan kerja serta memperoleh pelatihan ketrampilan khusus. ILO sendiri sebagai organisasi dunia yang memusatkan perhatiannya pada isu ketenagakerjaan, pada akhir laporan mengingatkan ILO akan terus menegakkan empat pilar dasarnya dalam melakukan monitoring ini, yaitu mendorong perekonomian dan ketenagakerjaan,  mendukung perusahaan, pekerjaan dan pendapatan,  melindungi pekerja di tempat kerja,  dan mengandalkan dialog sosial untuk solusi.

Dari perspektif Partisipasi Publik, pilar terakhir ILO: mengandalkan dialog sosial untuk solusi, sejalan dengan Core Value (Nilai Dasar)  Partisipasi Publik IAP2, yaitu nilai dasar pertama: Partisipasi Publik memiliki keyakinan bahwa mereka yang terdampak oleh sebuah keputusan memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Nilai dasar ini meyakini bahwa partisipasi anak muda dalam pengambilan keputusan akan secara signifikan memberikan kontribusi yang efektif untuk mencari solusi pada situasi yang muncul akibat pandemi COVID-19.

Dasar pemikiran inilah yang menjadi landasan IAP2 Indonesia berkolaborasi  dengan Plan Indonesia dalam penyelenggaraan webinar dengan tema “Pentingnya Partisipasi Anak dan Kaum Muda yang Bermakna dalam Pengambilan Keputusan dan Pembuatan Kebijakan” pada tanggal 23 Juli 2020  kemarin, dan bertepatan dengan Hari Anak Nasional (HAN) 2020.  Melalui webinar ini, baik IAP2 Indonesia dan Plan Indonesia mengemuka beberapa pandangan efektif dan aplikatif yang dapat mendukung partisipasi anak muda dalam ranah kebijakan. Nantikan artikel edisi selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut isi pandangan tersebut***IS

Referensi

  1. https://kabar24.bisnis.com/read/20200528/19/1245722/satu-dari-enam-pemuda-di-dunia-jadi-pengangguran-akibat-pandemi-covid-19
  2. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_745963.pdf
  3. https://ekonomi.bisnis.com/read/20191010/9/1157640/bank-dunia-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2019-terjaga-pada-level-5-persen
  4. https://iap2.or.id/partisipasi-publik-ala-anak-muda-di-masa-pandemi-covid-19/
  5. Foto: People vector created by pikisuperstar – www.freepik.com

Refleksi Lomba Kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) Via Online

Heboh dan cetar membahana adalah nuansa hati yang saya rasakan sebagai juri lomba kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dengan menggunakan platform virtual meeting Zoom. Lomba ini diikuti oleh 76 kelompok dan Sub-Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK) BKKBN Jawa Barat berupaya sekuat tenaga melakukan seleksi hingga muncul 28 nominator. Melihat tingginya minat peserta membuat kita yakin bahwa Pandemi COVID-19 tidak melumpuhkan semangat dan kreatifitas. Juri lomba kelompok UPPKS ada tiga orang yang  mewakili akademisi (Bapak Dr. Asep Dedy Sutrisno – Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Univ. Pasundan), praktisi media (Asep Novian – YK Mark)  dan saya sendiri mewakili NGO dengan fokus pada substansi Bangga Kencana.  Dr. Asep menilai aspek kinerja kelompok dengan menilai lima indikator (mutu produk, food safety, ekonomi, sumber daya manusia dan pasar).  Praktisi media, Eka Novian menggunakan tiga indikator (konsep, visual dan engagement) untuk menilai aspek media sosial. Sementara saya sendiri menilai aspek pemberdayaan dengan lima indikator meliputi dampak ekonomi, dampak non-ekonomi, manajemen konflik, pemanfaatan bahan lokal dan inisiatif green production dan penerapan tata kelola atau SOP sederhana).

Penjurian lomba UPPKS melalui virtual meeting (VM) dengan platform Zoom baru pertama pertama kali diselenggarakan oleh BKKBN.  Media sosial menjadi media untuk menjaring peserta lomba sekaligus memantau traffic penggunaan media sosial untuk kebutuhan branding dan marketing yang dilakukan oleh peserta dalam memasarkan produk usaha yang dilombakan.  Ini sebuah terobosan dan pintu masuk untuk pembelajaran yang luar biasa. Peserta dapat mendaftar langsung, tanpa dinominasikan oleh dinas KB tingkat kabupaten/kota ataupun Petugas Keluarga Berencana (PKB) atau Tenaga Penggerak Desa (TPD). Saat wawancara, PKB dan TPD hadir mendampingi selama proses berlangsung sejak jam 08.00 sampai 18.00 WIB. Saya yakin banyak peserta yang merasa terpaksa karena ketidakpahaman akan teknologi atau kurang percaya diri. Bahkan saya mendengar ada satu dua dinas kabupaten yang merajuk pada jajaran pimpinan di BKKBN Jawa Barat. Pada akhirnya, peserta memahami proses dan dinamika penilaian. Mereka mempersiapkan diri untuk merespon pertanyaan juri. Sebagai juri, saya misalnya, menggunakan teknik bercerita karena saya diamanati menilai inti atau spirit UPPKS. Peserta, tanpa saya tanya, mereka sudah siap bercerita mengenai aktivitas kelompok  mereka terkait usaha kuliner dan non-kuliner yang menjadi kebanggannya. Saya sangat concern tentang bagaimana UPPKS ini mampu menggagas pemberdayaan melalui cerita keseharian. Dari situ saya dapat melihat aspek non-ekonomi yang muncul dan sungguh memberdayakan. Saya meminta peserta mendongeng tentang kelompok mereka dan seberapa hebat dan bermanfaatnya kelompok yang mereka bentuk. Di benak saya sudah ada semacam check list lima indikator yang ingin saya lihat.

Jika meminjam perspektif Partisipasi Publik milik kawan-kawan IAP2 (International Association of Public Participation) Indonesia, proses Lomba Kelompok UPPKS ini sudah mencoba untuk menerapkan salah satu spektrum Partisipasi Publik, yaitu to involve (pelibatan). Spektrum ini menerangkan bahwa masukan publik yang diperoleh dari pelibatan/to involve dapat menjadi masukan berharga untuk dapat dipertimbangkan dan dapat mempengaruhi keputusan (dalam hal ini BKKBN Lomba UPPKS dipandang sebagai cara BKKBN melibatkan sekaligus menampung masukan publik, dalam hal ini kader PKK dan kader posyandu,  agar BKKBN dapat mempertimbangkan cara memaksimalkan peran dan kontribusi  mereka melalui keputusann yang akan diambil. Melalui Lomba UPPKS ini, para kader PKK dan kader posyandu telah memperlihatkan kontribusi pada perekonomian keluarga dan lingkungan sekitarnya melalui pembentukan usaha-usaha kecil. Kontribusi ini tentunya menjadi nilai tambah, bahwa selain berperan menjadi kader pada umumnya, mereka juga berperan dalam perekonomian dan kesejahteraan keluarga. Spektum to involve ini adalah spektrum ketiga dari lima Spektrum Partisipasi Publik IAP2.

Salut pada BKKBN Jawa Barat. Selamat memasuki era baru UPPKS Generasi 4.0 yang kental dengan pemanfaatan media sosial oleh generasi milenial. Selamat Hari Keluarga Nasional 2020!

Wiwin Winarni Pamungkas
PLKB Internasional-Penggiat Pemberdayaan Masyarakat
Anggota IPKB dan KKI Jawa Barat
Direktur Perkumpulan Indonesia Kompeten

Partisipasi Publik Ala Anak Muda di Masa Pandemi COVID-19

Data hasil Sensus Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2015) menyatakan bahwa  jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 269,6 juta jiwa pada 2020. Komposisi jumlah penduduk ini didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun) sebesar 185,34 juta jiwa. Sisanya adalah usia belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 66,07 juta jiwa dan usia sudah tidak produktif (65+ tahun) 18,2 juta jiwa.  SUPAS 2015 juga menjelaskan bahwa jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan terus bertambah menjadi 318,96 juta pada 2045. Berdasarkan proyeksi data tersebut, lebih lanjut dijelaskan bahwa pada tahun 2020 sampai 2045 Indonesia akan mendapatkan apa yang disebut dengan ‘Bonus Demografi’. Bonus Demografi mengacu pada situasi usia produktif Indonesia diproyeksikan berada pada grafik tertinggi dalam sejarah Indonesia, yaitu 68, 75 % dari total penduduk Indonesia pada tahun 2020.

Usia produktif, terutama mereka yang ada dalam kisaran usia 16-30 tahun identik dengan kedekatan dengan media digital dan semangat untuk mencoba hal yang baru. Kisaran usia yang dalam Undang Undang No.40 tahun 2009 masuk dalam kategori Pemuda atau disebut juga dengan istilah Anak Muda ini menjadi pengguna aktif media digital, bahkan mereka menjadi technopreneur. Gojek, Ruang Guru dan Kitabisa adalah sebagian dari hasil kedekatan Bonus Demografi dengan media berbasis teknologi yang kemudian dikembangkan menjadi usaha yang membawa profit.

Selama masa Pandemi COVID-19, bermunculan inisiatif kemanusiaan untuk membantu penekanan angka COVID-19. Dengan semangat untuk mencoba hal yang baru, anak muda menjadi bagian dari inisiatif ini baik menggunakan media digital seperti “Bantu1Ajak2 “yang digerakkan oleh pelajar SMA asal Sleman, Yogyakarta, maupun langsung turun ke lapangan seperti “Relawan 87” yang digerakkan oleh sekelompok mahasiswa di Kota Padang.

Compact for Young People in Humanitarian Action (Kesepakatan untuk Anak Muda dalam Aksi Kemanusiaan) melengkapi inisiatif-inisiatif anak muda ini dengan menerbitkan buku panduan bagi para anak muda dalam melaksanakan kerja-kerja mereka dan merespon COVID-19.  Buku berjudul “COVID-19: Bekerja Dengan dan Untuk Anak Muda” ini terbagi mejadi dua bagian. Bagian pertama adalah identifikasi dampak COVID-19 pada anak muda yang terdiri dari dampak kesehatan, keselamatan dan perlindungan, pendidikan, ekonomi, dampak pada ruang dan partisipasi sipil serta mobilisasi anak muda. Sementara bagian kedua memaparkan lima aksi yang dapat dilakukan berdasarkan identifikasi dampak, yaitu aksi layanan, kapasitas, partisipasi, sumber daya, dan data.

Partisipasi yang tercantum dalam buku yang berisi 35 halaman ini, jika dilihat berdasarkan Spektrum Partisipasi Publik IAP2, lebih menekankan pada spektrum pertama, yaitu to inform atau menginformasikan. Buku ini mengarahkan anak muda untuk aktif berpartisipasi dalam memberikan dan berbagi informasi terkait dengan COVID-19 secara positif dan bertanggung jawab menggunakan media dan platform yang sehari-hari biasa mereka gunakan. ***IS

*Lebih lanjut tentang buku panduan ini, silahkan klik https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/covid-19-bekerja-dengan-dan-untuk-anak-muda

Referensi

  1. https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/covid-19-bekerja-dengan-dan-untuk-anak-muda)
  2. https://www.bps.go.id/publication/2019/12/20/8250138f59ccebff3fed326a/statistik-pemuda-indonesia-2019.html
  3. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/berapa-jumlah-penduduk-usia-produktif-indonesia
  4. http://news.unair.ac.id/2020/05/27/berbagai-peran-anak-muda-dalam-berkontribusi-saat-pandemi/
  5. https://www.kompasiana.com/rinto_simorangkir/5e822ee8097f363c4d3b40f2/bantu-1-ajak-2-gerakan-bersama-melawan-covid-19-mau-terlibat
  6. https://klikpositif.com/baca/68563/anak-muda-melawan-corona-relawan-87-sebar-ribuan-masker-dan-vitamin
  7. https://iap2.or.id/
  8. Foto: https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/covid-19-bekerja-dengan-dan-untuk-anak-muda

Hidup Berdampingan dengan COVID-19 dan Partisipasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa bencana terbagi menjadi tiga jenis, yakni bencana alam, non-alam dan sosial. Wabah Corona Virus atau disebut juga dengan istilah COVID-19 termasuk dalam bencana non-alam. Bencana non-alam terjadi karena rangkaian peristiwa non-alam yang diantaranya berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Berdasarkan worldmeter.info, negara di dunia yang terserang COVID-19 adalah sebanyak 215 negara. Data ini dapat dimaknai bahwa bencana COVID-19 menyerang dunia tanpa ampun.

Upaya penanganan COVID-19 sudah menjadi pembicaraan global, termasuk pertemuan tingkat dunia yang melibatkan seluruh pengambil keputusan. Kelompok G-20, sebagai kelompok negara maju langsung mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa pada awal Maret 2020 setelah WHO menyatakan COVID-19 sebagai wabah dunia. Laporan termutakhir dari John Hopkins University dan Bill & Melinda Gate Foundation menyatakan pengembangan vaksin COVID-19 akan membutuhkan waktu yang cukup lama, antara satu hingga lima tahun. Hal ini secara tidak langsung mengarahkan bahwa dunia harus memulai beradaptasi agar dapat hidup berdampingan dengan COVID-19.

Hidup berdampingan dengan COVID-19, jika dilihat dari perspektif kebencanaan, dapat diawali dengan aktivitas pra bencana yang antara lain pemaduan dalam perencanaan pembangunan, analisis risiko bencana (dalam hal ini COVID-19), pengurangan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, pendidikan dan pelatihan. Jika dilihat dari perspektif kebijakan, serangkaian kebijakan penopang hidup berdampingan pasti diperlukan agar misalnya perencanaan pembangunan menjadikan aspek risiko bencana menjadi bahan pertimbangan.

Partisipasi publik juga memiliki perspektif tersendiri yang bersifat melengkapi dan menguatkan. Kasus pengelolaan bencana tahunan kebakaran hutan di Australia menjadi contoh bagaimana partisipasi publik menjadi bagian dari upaya hidup berdampingan dengan bencana. Dalam presentasi yang dibawakan Chair – International Association for Public Participation Indonesia Aldi Muhammad Alizar pada Webinar “Belajar dari Krisis untuk Pengelolaan Air Terpadu yang Lebih Baik” pada 30 Juni 2020, disebutkan bahwa sebagai bagian dari upaya hidup berdampingan dengan bencana dimulai berproses menyusun rencana untuk situasi darurat.   Perencanaan ini disusun berlandaskan nilai dan hal yang menjadi pendorong dari masyarakat untuk bergerak. Perencanaan untuk situasi darurat juga harus disertai dengan perencanaan pelibatan masyarakat yang memperkuat peran masyarakat dalam masa sebelum bencana, saat bencana terjadi dan setelah bencana.

Spektrum Partisipasi Publik dari IAP2 dapat juga digunakan sebagai tools untuk memulai pelibatan publik (jika belum ada) dan melihat sejauh mana pelibatan masyarakat yang sudah dilakukan (jika sudah ada). Spektrum ini terdiri dari lima tingkat, yaitu Menginformasikan/To Inform, Mengkonsultasikan/To Consult, Melibatkan/To Involve, Mengkolaborasikan/To Collaborate, dan Memberdayakan/To Empower.

Tren pertambahan kasus COVID-19 menunjukkan ke arah atas, bukan ke bawah. Hidup berdampingan dengan COVID-19 sepertinya menjadi wacana yang harus diwujudkan dengan segera. Masyarakat/publik pun sudah saatnya mendapatkan posisi sebagai subjek/pelaku agar mereka berdaya dan dapat melaksanakan partisipasi yang otentik.**IS

*Tulisan ini merupakan dari kedua dari tulisan yang disusun berdasakan Webinar “Belajar dari Krisis untuk Pengelolaan Air Terpadu yang Lebih Baik” pada 30 Juni 2020, yang merupakan kolaborasi antara Global Water Partnership South East Asia (GWP-SEA) dan International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia

Referensi

  1. https://www.bnpb.go.id/produk-hukum/undang-undang
  2. https://puspensos.kemsos.go.id/covid-19-dan-bencana-nasional
  3. https://www.worldometers.info/coronavirus/
  4. https://iap2.or.id/
  5. Bahan presentasi webinar I “Belajar dari Krisis untuk Pengelolaan Air Terpadu yang Lebih Baik”
  6. Foto:Health vector created by freepik – www.freepik.com
Belajar Dari Krisis Untuk Pengelolaan Air Terpadu Yang Lebih Baik

Belajar Dari Krisis Untuk Pengelolaan Air Terpadu Yang Lebih Baik (Bagian 1)

Seluruh negara serentak menjadikan penanganan pandemi sebagai fokus utama sejak wabah global COVID-19 melanda dunia di awal tahun 2020. Berbagai pihak memprediksikan bahwa pandemi ini akan berakhir pada bulan Maret 2020. Kemudian muncul laporan termutakhir oleh John Hopkins University dan Bill & Melinda Gate Foundation yang memperkirakan pengembangan vaksin COVID-19 akan membutuhkan waktu yang cukup lama, antara satu hingga lima tahun. Selama vaksin belum berhasil dikembangkan, dunia harus mempersiapkan diri untuk hidup berdampingan dengan COVID-19.

Sementar itu, isu-isu lain terus mengemuka selama masa pandemi COVID-19 ini. Banjir dan kekeringan tidak menunggu pandemi berakhir untuk terjadi.  Masyarakat tetap membutuhkan air minum dan sanitasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti pengelolaan air yang terpadu tetap harus dilaksanakan dengan lebih baik. Pada satu titik, semua kalangan harus menggerakkan kembali roda kehidupan. Berdasarkan hal ini, maka mau tidak mau seluruh lapisan masyarakat harus mulai merubah perilaku terhadap aspek-aspek budaya hidup, ekonomi, sosial, keagamaan dan lain sebagainya sebagai bagian hidup berdampingan dengan COVID-19.

Pada webinar “Belajar dari Krisis untuk Pengelolaan Air Terpadu yang Lebih Baik” yang merupakan bagian dari ‘Serial Diskusi Hidup Berdampingan dengan COVID-19’, dengan penyelenggara Global Water Partnership South East Asia (GWP-SEA) dan International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia pada tanggal 30 Juni 2020, bermunculan bahasan terkait kesiapan untuk menghadapi krisis air terutama pada masa pandemi ini. Kesiapan tersebut dilihat dari sisi peraturan, kapasitas SDM/organisasi, infrastruktur dan pendanaan. Hal lain juga terkait kebutuhan untuk pelibatan komunitas dalam emergency plan yang mendorong terjadinya partisipasi publik dari masa pra bencana–bencana–pasca bencana.

Terkait kesiapan, Pemerintah Indonesia memberi arahan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk melakukan realokasi dan refocussing Anggaran Belanja Daerah agar menitikberatkan perhatiannya pada penanganan COVID-19. Terkait pengelolaan sumber daya air disebutkan bahwa strategi yang akan dijalankan antara lain fokus pada penguatan kebijakan wilayah dan peningkatan ketangguhan bencana, percepatan pemulihan infrastruktur pasca COVID-19, investasi dan pembiayaan.

Pelibatan berbagai pihak termasuk di dalamnya masyarakat rentan dalam perencanaan darurat /emergency plan untuk krisis air menjadi penting. Mereka berperan sebagai penopang utama atau bahkan pelaksana rencana darurat serta kebijakan yang terkait dengan pengelolaan air sebagai bagian dari kesiapan tadi. Hal ini tercantum pada paparan Chair International Association for Public Participation Indonesia, Aldi Muhammad Alizar. Nilai Dasar (Core Value) IAP2 untuk Partisipasi Publik juga memiliki poin yang selaras dengan situasi ini, yaitu Nilai Dasar (Core Value) #7: Partisipasi publik mengkomunikasikan kepada publik bagaimana masukan mereka berpengaruh terhadap sebuah keputusan. Melalui partisipasi publik, para pihak yang terlibat dalam COVID-19 dan pengelolaan sumber daya air mengkomunikasikan kepada publik atau masyarakat bahwa mereka dapat memberikan input pada keputusan atau kebijakan terkait dengan isu tersebut.

Kebijakan pengelolaan krisis air yang melibatkan berbagai pihak dari penyusunan hingga implementasi dan monitoring evaluasi adalah gambaran ideal yang pasti ingin dimiliki oleh semua pihak, baik pemerintah, akademisi, sektor swasta dan masyarakat. IAP2 Indonesia menyebutnya dengan istilah partisipasi yang otentik. Dan masa pandemi seperti sekarang ini bukan berarti tidak bisa memulai pengelolaan air terpadu sebagai bagian dari hidup berdampingan dengan COVID-19. Hal ini dapat diawali dengan mulai mengkomunikasikan input dari masing-masing pihak menggunakan berbagai forum daring yang tersedia. Ingat, langkah besar dimulai dengan langkah kecil. Dan meminjam kutipan  paparan dari Regional Coordinator for Global Water Partnership Southeast Asia (GWP-SEA), Fanny Wedahuditama, bahwa kita menjadi lebih baik karena perubahan bukan karena kesempatan. Hidup berdampingan dengan COVID-19 dimulai dari perubahan yang kita lakukan, bukan dari kesempatan yang tersedia.***IS

*Tulisan disusun berdasarkan webinar 1 “Belajar dari Krisis untuk Pengelolaan Air Terpadu yang Lebih Baik”

Referensi

  1. Paparan narasumber Webinar Belajar Dari Krisis Untuk Pengelolaan Air Terpadu Yang Lebih Baik, 30 Juni 2020.
  2. https://iap2.or.id/nilai-dasar/
  3. Water photo created by freepik – www.freepik.com