“Apa yang kita lakukan pada saat masa Pandemi sekarang, akan menentukan ketahanan (resilience) kita di new normal life nanti” – (Shendi Ramli)

Adaptasi adalah sebuah proses penyesuaian pribadi terhadap lingkungan atau perubahan yang sedang terjadi terhadap kehidupan, perilaku, kebiasaan yang ada dan lainnya. Penyesuaian berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, juga dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi (Gerungan, 1991:55). Pengertian adaptasi diatas jernih sekali menjelaskan situasi kekinian dimana selama masa Pandemi COVID-19 ini kita semua sadar maupun tidak sadar telah melakukan adaptasi. Kita menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan demikian sebaliknya lingkungan menyesuaikan dengan keinginan kita.

Menggunakan masker pada saat beraktifitas dan berada di tempat umum, menjaga jarak dengan orang lain di keramaian minimal 1 meter, mencuci tangan secara berkala tertama sehbais beraktifitas adalah praktik langsung dari penyesuaian terhadap lingkungan. Akibat berkurangnya mobilitas, maka pilihan media berkegiatan secara langsung berpindah ke media berbasis daring: rapat daring, belajar daring dan ibadah daring. Lingkungan pun menyesuaikan: bisnis penyedia layanan berbasis daring berlomba-lomba memberikan layanan terbaiknya agar masyarakat terpenuhi kebutuhannya, sekali lagi ini sebagai strategi untuk bertahan.

Dalam kurun waktu kurang dari enam bulan, kita memiliki kebiasaan baru dalam menjalankan keseharian. Perubahan tatanan ini juga terjadi di seluruh dunia. Semua pasti setuju bahwa rumah sekarang menjadi jantung kehidupan dalam artian sesungguhnya dan hal ini menjadi tantangan bagi semua anggota keluarga. Solusi yang diperlukan bukanlah dalam tataran konsep lagi, namun lebih ke tataran praktis agar proses adaptasi dapat berjalan dengan lebih bermakna.

Chairman IAP2 Indonesia, Aldi M. Alizar beberapa hari yang lalu berkesempatan melakukan diskusi daring dengan Psikoterapis, Ramli yang banyak menangani kasus-kasus gangguan mental dalam kehidupan sosial. Diskusi daring ini memunculkan empat solusi praktis yang disebut 4C yaitu: Coherence, Control, Connection dan Corridor.

Pertama adalah Coherence dimana kita perlu melakukan kegiatan pribadi yang kontemplatif dan dapat membawa ketenangan diri, contohnya dengan melakukan ritual yang bersifat reliji  dan/atau spiritual.  Sebagai umat yang beragama, aktivitas guna memelihara dan meningkatkan keterhubungan dengan Yang Maha Kuasa menjadi sangat penting karena hanya dengan pertolongan Yang Maha Kuasa maka hati dan jiwa dapat menjadi tenang.

Kedua adalah Control atau kendali, dimana kita harus dapat memilah dan memilih berbagai kegiatan yang akan kita lakukan dengan kendali total berada di tangan kita sendiri. Contohnya  dari solusi praktis pertama ini adalah kegiatan berkebun, memasak dan kegiatan apapun yang menjadi hobi personal dan dapat dilakukan di rumah . Tidak lupa, kegiatan ini tentunya membawa makna bagi diri kita dan keluarga juga.  Juga, kendali keputusan buat kita untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga serta kerabat, yang dalam Pandemi ini di wujudkan melalu bekerja dan/atau studi di rumah saja.

Ketiga adalah Connection atau konektivitas.  Sebenarnya makna social/physical disctancing dalam masa pandemi mungkin tidaklah tepat.  Karena pada kenyataannya, dengan ketersediaan media berbasis daring, secara sosial kita tetap terhubung satu sama lain. Perbedaan terletak pada model keterhubungannya. Model keterhubungan sebelumnya lebih banyak ke mode tatap-muka, sementara model yang kekinian lebih banyak ke keterhubungan berbasis daring.  Idul Fitri yang baru lalu memunculkan banyak contoh bagaimana silaturahmi dengan sanak saudara, kerabat dan handai taulan dapat berjalan dengan baik tanpa mengurangi makna silatuhrahmi itu sendiri.

Solusi praktis terakhir adalah tambahan dari Chairman IAP2 Indonesia, yaitu membangun Corridor atau ruang dan/atau kanal.  Dalam konteks ini, corridor adalah ruang dan/atau kanal yang dapat memberikan akses guna menstimulasi kehadiran ketiga ‘C’ diatas. Misalnya kita menghadirkan dalam pikiran kita sebuah pengalaman dan kesan dari masa lalu yang membahagiakan (menikah, melakukan perjalanan bersama keluarga, ibadah, dan memperoleh barang yang kita impikan) dalam koridor tersebut. Koridor tersebut kemudian menstimuli enerji positif dan konstruktif sehingga keterpaduan, konektivitas dan kontrol dapat terbangun baik  baik.

Dengan menerapkan 4C secara sungguh-sungguh dan berkualitas, maka kita dapat memastikan bahwa paska pandemi diri dan keluarga kita ini menjadi lebih resilience (tangguh) dan agile (tangkas dan memiliki daya lenting tinggi).

* Tulisan ini ditulis berdasarkan diskusi daring yang berlangsung pada tanggl 31 Mei 2020.

Referensi:

1. Gerungan, W.A., Psikologi Sosial, PT. Eresco, Bandung, 1991
2. Foto: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business

Mudik atau kembali ke kampung halaman adalah salah satu aktivitas mobilitas khas Indonesia yang biasanya dilakukan sekali setahun menjelang hari raya umat Islam, Idul Fitri. Tujuannya supaya bisa berkumpul dengan keluarga besar dan bersilaturahmi terutama dengan orang tua dan sanak saudara.  Semua moda transportasi merasakan puncak kesibukan seminggu sebelum dan sesudah hari raya yang biasa disebut juga dengan istilah Lebaran. Seiring dengan perkembangan jaman, mudik kemudian bertransformasi menjadi mobilisasi yang tidak hanya bertujuan ke kampung halaman, namun juga ke daerah-daerah tujuan wisata.

Berdasarkan data tahun 2019 lalu dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub), terdapat tiga moda transportasi yang menjadi pilihan ketika mudik, yaitu transportasi udara, transportasi laut dan transportasi darat (kereta api). Di  antara ketiganya, kereta api lah yang menjadi pilihan utama para pemudik dengan jumlah mencapai 35,1 juta orang. Pilihan kedua adalah angkutan udara yang mencapai 7 juta orang, dan terakhir adalah transportasi laut dengan penumpang mencapai 2,4 juta orang. Jika ditotalkan, maka pada tahun 2019 terdapat sebanyak 44, 5 juta orang bergerak dari satu titik ke titik lain dalam masa mudik tersebut.

Bagaimana dengan tahun 2020 ini? Paruh pertama tahun 2020 telah dihabiskan dengan upaya memahami sekaligus memerangi Virus Corona yang menjadi penyebab penyakit COVID-19 dengan gejala awal dan penyebaran yang menyerupai penyakit ‘Flu’. Layaknya “Flu”, maka tindakan awal untuk menekan angka penyebaran virus ini adalah dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Bulan Maret 2020 WHO mengeluarkan pernyataan bahwa “Flu” ini menjadi wabah dunia atau pandemi karena dalam waktu singkat telah menyebar ke berbagai negara. Tercatat 188 ribu kasus positif COVID-19 tersebar pada 114 negara. Social Distancing atau menjaga jarak dan menghindari ker­umunan menjadi satu hal yang tidak bisa ditawar dan menjadi suatu keharusan yang perlu dipatuhi dan lakukan.

Kebijakan Social Distancing dan Kerja–Sekolah–Ibadah dari Rumah adalah kebijakan yang langsung diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dengan tagar #dirumahaja. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kemudian menyusul dan paling akhir adalah kebijakan larangan mudik dengan tagar #janganmudik agar tradisi mudik ini dikesampingkan dulu. Jika ingin melakukan komunikasi tatap muka, Pemerintah menghimbau agar melakukannya dengan komunikasi virtual menggunakan metode daring. Gaya komunikasi seperti ini kemudian banyak disebut sebagai bagian dari “New Normal Life”.

Namun tampaknya ‘New Normal Life’ tersebut mendapatkan tantangan saat diterapkan pada masa mudik Lebaran tahun ini, di saat kurva pandemi masih belum menurun. Seminggu menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H/2020 M, publik dihebohkan dengan berita terkait dengan antrean panjang calon penumpang di Bandar Udara Soekarno Hatta tanpa menerapkan prinsip Social Distancing dan antrean panjang mobil pribadi di jalan tol menuju dan ke luar kota (Jakarta). Media banyak memberitakan tentang berbagai kendaraan yang  diminta untuk kembali ke tujuan awal karena tidak membawa dokumen lengkap dan memiliki tujuan perjalanan yang tidak sesuai dengan kebijakan.  Rupanya masyarakat masih lebih memilih untuk melakukan mudik dan komunikasi langsung, walau ada risiko berbahaya mengintai.

Sesuai dengan tren penyebaran COVID-19 yang meningkat bila ada mobilisasi dan kerumunan orang, tidak heran jika angka kasus positif COVID-19 melonjak naik. Data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyebutkan, pada tanggal 21 Mei 2020 terjadi kenaikan sebanyak 973 kasus positif COVID-19. Sehari sebelumnya kenaikan kasus baru ada pada angka 693 kasus. Angka penambahan kemudian cenderung menurun. Tren menurun ini tentunya perlu dipertahankan agar angka penambahan kasus dapat ditekan dan sampai di titik yang memungkinkan untuk dapat melakukan aktivitas seperti semula.

Arus balik mudik juga perlu untuk diwaspadai. Bukan hanya dari sisi ‘penambahan orang’ dari arus balik, namun dari sisi ‘penambahan angka kasus positif COVID-19’ yang potensial terbawa oleh para pelaku ‘arus balik’. Mengingat mobilisasi selama masa arus balik juga melewati beberapa batas administrasi wilayah, maka logis bila langkah kewaspadaan harus menjadi kerja yang dilakukan bersama antar pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait.

Kebutuhan kerjasama untuk mewaspadai arus balik dan kenaikan angka kasus COVID-19 ini bagaikan ajang praktik ke sekian kali bagi pihak terkait untuk dapat duduk bersama menyusun kebijakan dan program demi kepentingan orang banyak tanpa dibebani oleh kepentingan-kepentingan lain. WHO dalam Forum Pembangunan Berkelanjutan Asia-Pasifik (APFSD) 2020 menyebutkan bahwa COVID-19 membuat semua pihak bersungguh-sungguh menyusun kebijakan bagi kepentingan orang banyak (people-centered policy). Hal ini sesuai dengan semangat dari Agenda Global 2030 atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadikan kerjasama sebagai tulang punggung dari pencapaian ke-17 tujuannya.

Kerjasama yang baik tentunya membutuhkan partisipasi seluruh pihak, salah satunya adalah publik atau masyarakat. Partisipasi publik dalam kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak terkait dalam menghadapi kenaikan angka positif COVID-19 yang berasal dari arus  balik mudik dapat dimulai dengan menggunakan Spektrum Partisipasi Publik dari IAP2. Spektrum tersebut terdiri dari  to inform (Menginformasikan), to consult (Mengonsultasikan), to involve (Keterlibatan), to collaborate (Berkolaborasi) dan to empower (Memberdayakan). Sejauh mana publik sudah terlibat atau hingga titik mana publik dapat terlibat, dapat terlihat dari tahapan dan fokus dari partisipasi yang tersebut dalam spektrum ini.

Kita pasti sepakat bahwa situasi pandemi ini telah membuka pintu semua pihak untuk bekerjasama menurunkan angka penyebaran dan kasus positif COVID-19. Dengan mendekatnya arus balik diiringi dengan mulai maraknya New Normal Life, sepertinya tidak berlebihan bila kita juga menambahkan ‘kerjasama’ dalam daftar New Normal Life yang perlu dipraktikkan dalam keseharian, untuk melengkapi New Normal Life yang sudah ada. Dengan kerjasama semua pihak, arus balik mudik diharapkan sebisa mungkin tidak menambah “angka” yang sudah ada. ***IS

Sumber:

1. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/18/pemerintah-siapkan-mudik-2020-ini-jumlah-pemudik-tahun-lalu
2. https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya
3. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51850113
4. Foto: https://www.freepik.com/free-vector/flat-happy-family-traveling-background_4677313.htm#page=1&query=family%20vacation&position=33

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah dilaksanakan di 22 kabupaten, kota dan provinsi. Jabodetabek adalah wilayah pertama yang berhasil mendapatkan persetujuan untuk menerapkan PSBB dari Kementrian Kesehatan, disusul oleh Kota Pekanbaru, Kota Makassar dan Kota Tegal. Terakhir penerapan PSBB ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat.

Salah satu konsekuensi dari penerapan PSBB adalah kesiapan Pemerintah Daerah menyediakan kebutuhan pokok bagi warganya. Bantuan uang tunai dan bahan pokok menjadi strategi Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan warganya selama PSBB tersebut, dimana sumber pembiayaannya berasal dari gabungan budget belanja pusat dan daerah. Kementerian Sosial menyebutkan bahwa selama masa COVID-19 Kemensos memilliki dua jenis bantuan sosial/bansos; regular dan khusus. Bansos regular berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai, sedangkan bansos khusus berbentuk pemberian sembako yang diberikan kepada masyarakat terdampak COVID-19 seperti yang sudah terlaksana di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Kriteria warga penerima bansos pun sudah ditetapkan, yaitu warga yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-DTKS. Masyarakat yang masuk dalam golongan non-DTKS adalah pekerja harian seperti pengendara ojek online, pekerja/pedagang pada usaha skala mikro-kecil, buruh hingga karyawan yang terancam akan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Untuk memastikan distribusi bansos ini berjalan lancar, Kementrian Sosial membuka jalur khusus berupa hotline pengaduan di tingkat nasional ke nomor WhatsApp 08111022210. Pemerintah Daerah yang menerapkan PSBB juga melakukan upaya pemantauan dengan cara mereka masing-masing.

Pemerintah Kota Malang memanfaatkan teknologi untuk memantau sekaligus mengelola dan mendistribusikan bansos dengan cara  membuat aplikasi khusus bernama SiBansos (Sistem Penyaluran Bantuan Sosial). Sementara itu, pengawalan secara fisik saat pendistribusian bansos tetap menjadi pilihan bagi Kecamatan Marawola Barat, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kecamatan Lembeh Utara, Kota Manado, Sulawesi Utara.

Masalah klasik selalu muncul saat bansos diberikan, seperti salah sasaran dan diberikan kepada warga yang sebenarnya tidak masuk dalam kriteria. Sebagai contoh, Ombudsman Lampung menerima aduan dari masyarakat yang merasa masuk dalam syarat penerima bantuan namun tidak terdata. Sebanyak 20 KK yang terdaftar sebagai penerima bansos di Bekasi Utara tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Bansos justru diberikan kepada warga yang mampu, contohnya diberikan kepada warga yang memiliki kendaraan roda empat dan lebih dari satu. Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil telah menerima 254 pengaduan dari mereka yang terdampak COVID-19 dari 12 Provinsi di Indonesia sejak 18 April hingga 11 Mei 2020. Salah satu keluhan yang disampaikan melalui aplikasi WhatsApp ini adalah megenai pendistribusian bansos.

Langkah-langkah penanganan COVID-19 sejak awal dilakukan terlihat mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Akses informasi yang terbuka bagi publik melalui situs yang didedikasikan khusus untuk COVID-19, serta konferensi pers setiap hari yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 patut mendapatan apresiasi yang baik.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (SDGs) juga mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pada salah satu tujuan pembangunannya, yaitu TPB No. 16: Memperjuangkan Masyarakat Yang Damai Dan Inklusi Dan Menyediakan Akses Terhadap Keadilan Bagi Semua. Transparansi dan akuntabel tercantum jelas pada target 16.6. Dinamika yang terjadi pada distribusi bansos, tidak melulu terjadi pada masa pandemi saja. Dinamika ini juga terjadi pada saat terjadi bencana alam serta saat program bansos yang dikelola secara tetap oleh Kementrian Sosial seperti: Bantuan Sosial Beras Sejahtera, Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan. Amanat TPB No.16 menjadi sebuah pekerjaan rumah yang tidak bisa dikesampingkan, karena amanat tersebut menjadi semacam fondasi menuju kesejahteraan masyarakat.

Strategi agar tercipta transparansi dan akuntabilitas salah satunya adalah melalui partisipasi masyarakat yang juga tercantum dalam TPB No.16 target ke-7 dan ke-8. Spektrum Partisipasi IAP2 memiliki lima spektrum yang dapat mendorong terjadinya transparansi dan akuntabilitas: to inform (menginformasikan kepada masyarakat), kemudian to consult (konsultasi dengan masyarakat), to involve (melibatkan masyarakat), to collaborate (berkolaborasi bersama masyarakat), dan to empower (memberdayakan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik) sebagai spektrum yang tertinggi.

Berkaca pada spektrum-spektrum ini, ditambah pekerjaan rumah dari TPB No.16 yang sedianya tercapai pada tahun 2030, maka transparansi dan akuntabilitas melalui partisipasi publik menjadi hal yang perlu diperkuat pelaksanaanya. Dua hal tersebut diharapkan tidak tersudut dan dipandang hanya menjadi jargon semata. Pandemi COVID 19 sedikit demi sedikit sudah membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya partisipasi publik dalam penekanan penyebaran virus ini. Kesadaran kolektif ini akan lebih bermakna jika ditambah dengan transparansi dan akuntabilitas yang benar-benar terlaksana di dalamnya. Sepakat?***IS

Sumber:

1. https://nasional.kompas.com/read/2020/04/18/07492811/pemerintah-setujui-psbb-di-17-daerah-ini-rangkuman-sejumlah-wilayah.
2. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200504190024-20-499976/jubir-covid-19-evaluasi-psbb-apa-mampu-kendalikan-pandemi
3. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200502120706-20-499393/psbb-seluruh-jawa-barat-mulai-rabu-6-mei
4. https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/20/06553111/3-jenis-bansos-untuk-warga-terdampak-covid-19-di-kota-bekasi?page=all#page3.
5. https://metro.tempo.co/read/1342223/aduan-di-tengah-pandemi-covid-19-dari-bansos-hingga-bayaran-kos
6. https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel–bansos-paling-banyak-di-lamporkan-ke-posko-pengaduan-covid-19-ombudsman-lampung
7. http://manadopost.id/m/berita/68106/Kaloh-Pantau-Langsung-Penyaluran-Bansos-OD-SK-di-Lembeh
8. https://jatimtimes.com/baca/214905/20200516/163300/belum-dapat-bantuan-covid-19-warga-kota-malang-bisa-daftar-sendiri-begini-caranya
9. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200512093741-32-502340/semrawut-data-bansos-corona-saling-serang-pusat-daerah
10. Foto, “Medical vector created by freepik – www.freepik.com“

Isu Gelombang Kedua COVID-19 merebak sejak awal bulan Mei 2020. Kurva melandai penyebaran COVID-19 yang dimiliki oleh Tiongkok pada bulan Maret lalu ternyata pelan-pelan kembali naik dengan adanya kasus infeksi baru. Bahkan Wuhan dikatakan dapat menjadi pusat penyebarannya dan sebagian dari kasusnya adalah imported cases. Imported cases adalah kasus COVID-19 dimana virusnya diperoleh setelah pasien melakukan perjalanan dari negeri terdampak. Hal ini terjadi karena dibukanya isolasi yang telah diterapkan selama dua bulan. Data terakhir per pertengahan April 2020 memperlihatkan kasus harian sebanyak 98 kasus yang merupakan imported cases.

Gelombang kedua COVID-19 juga menjadi perhatian negara tetangga Singapura. Kasus baru pada pertengahan April 2020 menunjukkan angka 386 tanpa imported cases. Situasi ini perkembangannya terbilang baik setelah pada akhir Maret 2020 diberlakukan larangan kunjungan dari luar negeri. Larangan ini dilakukan Pemerintah Singapura karena munculnya data yang menunjukkan 32 dari 49 kasus harian adalah imported cases.

Kasus kenaikan kembali kurva COVID-19 juga terjadi di Korea Selatan baru-baru ini. Negara penemu metode swab test dengan metode drive thru ini menemukan kasus baru minggu kemarin sebanyak 34 kasus, dan disebut-sebut menjadi kasus tertinggi sejak awal April 2020. Kasus ini muncul setelah seseorang dengan positif COVID-19 mengunjungi klab malam di Seoul, dan penyebaran infeksipun kembali terjadi

Fenomena Gelombang Kedua ini mirip dengan kasus bencana alam, misalnya gempa yang diakibatkan pergeseran kerak bumi atau gempa tektonik. Gempa susulan yang kerap kali datang kembali perlu diwaspadai setelah gempa pertama terjadi. Maka tidaklah mengherankan jika dalam protokol penyelamatan diri saat gempa, orang baru bisa bergerak ke titik kumpul yang ditentukan setelah dipastikan tidak ada gempa susulan. Selama masa menunggu tersebut semua orang wajib tetap waspada, misalnya dengan tetap berada di bawah meja untuk melindungi diri ketika berada dalam ruangan.

Logika yang sama sepertinya dapat diberlakukan pada Gelombang Kedua COVID-19 yang saat ini sedang dihadapi, jika boleh disebut demikian. Sambil berjaga jika terjadi gelombang kedua, masyarakat harus tetap waspada dengan menghindari kerumunan, bekerja-belajar-beribadah dari rumah, diam di rumah dan keluar jika memang sangat diperlukan, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga kesehatan. Klise memang, namun berkaca pada kasus gelombang kedua yang terjadi di Tiongkok, Singapura dan Korea Selatan, meminimalisir mobilisasi orang menjadi penting agar kurva penyebaran bisa kembali melandai. Hal ini menjadi terasa menantang apalagi saat ini Indonesia sedang bersiap menghadapi Hari Raya Idul Fitri dengan tradisinya berkumpul bersama keluarga. Arus mudik bahkan sudah dimulai sejak akhir Bulan April 2020 bertepatan dengan awal Bulan Ramadhan.

Perilaku-perilaku waspada tersebut dalam Kajian Kebencanaan masuk dalam Tahap Pra Bencana (dalam hal ini sebelum Gelombang Kedua) dimana semua masyarakat disiapkan untuk mencegah sekaligus juga bersiap-siaga jika terjadi Gelombang Kedua. Perlu diakui bahwa tahapan kesiapsiagaan ini terlewatkan karena Gelombang Pertama COVID-19 datang dengan sangat cepat.  Tahap ini juga bisa menjadi saat yang tepat untuk melihat kembali apakah penanganan COVID-19 yang sudah dilakukan memberikan dampak yang signifkan. Apakah modal sosial yang terbentuk benar-benar mendukung program utama yang ditetapkan Pemerintah?

Spektrum Partisipasi Publik IAP2 dan tujuan serta target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dapat digunakan sebagai alat ukur komprehensif untuk menilai situasi-situasi ini. Spektrum Partisipasi Publik IAP2 yang terdiri dari Menginformasikan/To inform, Mengkonsultasikan/To consult, Melibatkan/To Involve, Mengkolaborasikan/To Collaborate, dan Memberdayakan/To Empower dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan partisipasi para pihak dalam Penta Helix (Pemerintah, Akademisi, Swasta dan Filantropi, Organisasi Masyarakat dan Media) saat gelombang pertama COVID-19 melanda.

Penanganan wabah Corona yang mendunia ini tentunya tidak bisa lepas dari prinsip Pembangunan Berkelanjutan (TPB), terutama untuk Kerjasama Multi Pihak yang mendorong agar semua pihak dapat bergandengan dan berjalan bersama demi pembangunan yang lebih lestari. Hal ini secara jelas terlihat di hampir seluruh tujuan dan target TPB, terutama TPB 17: Kerjasama Dalam Mencapai Tujuan. Kerjasama Multi Pihak (KMP) terbukti juga menjadi strategi dalam penanganan pandemi ini baik di tingkat lokal, nasional dan regional. Contoh terbaru dari praktik KMP ini adalah kesepakatan negara anggota ASEAN dalam menghadapi COVID-19. Kedua alat ukur ini tentunya membantu kita untuk lebih bersiap dan waspada terhadap serangan gelombang kedua COVID-19, sambil memperkuat upaya yang sudah dilakukan pada saat menghadapi gelombang pertama.

WHO menyebutkan Pandemi ini adalah pandemi pertama dalam sejarah yang dapat dikontrol melalui langkah menemukan-mengisolasi-menguji-mengobati. Namun demikian bukan berarti masyarakat tidak perlu waspada dan bersiap dalam menghadapi serangan gelombang kedua. Kewaspadaan di tengah pandemi memang membutuhkan kesadaran yang kolektif dan kita sudah berada di dalamnya. Langkah berikut yang penting untuk dilakukan adalah dengan mempertahankan kewaspadaan dan modal sosial yang ada, hingga kita dapat bergerak ke “titik kumpul” yang aman. Semoga.***IS

Sumber

1. https://international.sindonews.com/read/23393/40/infeksi-meningkat-presiden-korsel-ingatkan-soal-gelombang-kedua-covid-19-1589101558
2. https://tirto.id/mengapa-cina-dan-singapura-terancam-gelombang-kedua-corona-eMZ5
3. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4933854/kasus-corona-di-ri-jadi-27-dari-imported-case-hingga-local-transmission/komentar
4. https://international.sindonews.com/read/22405/41/who-virus-corona-adalah-pandemi-pertama-yang-dapat-kita-kontrol-1589004337
5. Foto, “https://www.freepik.com/free-vector/illustration-with-flatten-curve-concept_8256870.htm“

Manusia diberi kelebihan kemampuan untuk beradaptasi dalam berbagai situasi, atau Charles Darwin menyebutnya dengan istilah Survival of the Fittest. Dunia Fashion yang selalu muncul dengan tren berdasarkan musim adalah contoh terdekat dari kemampuan beradaptasi. Misalnya,  agar dapat nyaman beraktivitas selama musim dingin, maka muncul jaket yang tebal dimana pemakainya masih bisa tampil dengan penuh gaya. Musim panas pun ditandai dengan model pakaian yang nyaman bagi penggunanya karena menggunakan material yang dapat menyerap keringat  disertai corak dan warna yang bervariasi.

Global Shock yang melanda dunia dalam kurun waktu lima bulan terakhir seakan menguji kemampuan manusia dalam melakukan adaptasi ini.  Global Shock yang bernama COVID-19 ini memiliki gejala awal yang sangat mirip dengan sakit ‘flu’ membuat orang-orang mengganggap infeksi dari Virus Corona yang bermutasi ini adalah ‘flu’ jenis baru. Layaknya perlakuan dan pengobatan terhadap flu, awalnya masyarakat beranggapan jika mereka terinfeksi akan sembuh  dengan sendirinya, bahkan juga dipercaya virus akan mati di cuaca yang panas. Perhatian dunia baru tertuju setelah korban jiwa pelan-pelan mulai berjatuhan di Wuhan, Tiongkok dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkannya sebagai Pandemi atau wabah dunia.

Kebijakan untuk Di Rumah Saja dan melakukan aktifitas seperti Belajar-Bekerja-Beribadah dari Rumah, Gerakan Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Menggunakan Masker adalah berbagai cara Pemerintah serta jajarannya untuk beradaptasi menghadapi Global Shock, dan berlaku bagi seluruh pihak. Akan tetapi dalam pelaksanaanya ternyata tidak mudah, terutama bagi mereka yang ranah kerjanya selalu bertemu banyak orang. Kesadaran mencuci tangan ternyata di beberapa tempat tidak disertai dengan tersedianya sabun, cairan anti-septik, dan akses terhadap air bersih. Belajar di rumah menjadi ujian bagi para ibu dalam mendampingi anak-anak untuk belajar dan juga dukungan terhadap ketersediaan sarana pendukung utama berupa listrik dan jaringan Internet, Penerapan Work from Home bagi pekerja membutuhkan manajemen waktu yang tangguh agar semua deadline terpenuhi dan beribadah dari rumah masih menjadi polemik bagi semua penganut ajaran agama.

Sederet dinamika sosial ini setidaknya telah berlangsung selama tiga bulan terakhir di Indonesia sejak ditetapkannya pandemi ini. Berdasarkan penelitian terkait membentuk kebiasaan baru yang diterbitkan oleh European Journal of Social Psychology, disebutkan bahwa manusia membutuhkan waktu antara 18 -254 hari untuk membentuk kebiasaan baru atau rata-rata dalam kurun waktu 66 hari.  Jika merujuk pada kebiasaan yang sudah berlangsung sekitar tiga bulan diatas, mungkin bisa dibilang kita semua sudah beradaptasi dan masuk ke tahap untuk menjadikan kebiasaan-kebiasaan tadi menjadi perilaku baru atau hidup normal yang baru (new normal life).

New Normal Life menjadikan masyarakat  terbiasa menggunakan masker saat bepergian ke luar rumah, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan selalu mencuci tangan, melakukan pertemuan/rapat dan belajar daring menjadi sesuatu hal yang biasa. New Normal Life seharusnya dapat membuat individu menjadi sangat produktif selama berada di rumah. Satu hal yang perlu diperhatikan dari hasil adaptasi ini adalah munculnya inovasi yang memberi ruang bagi peluang-peluang usaha baru, misalnya keberadaan vendor-vendor masker berbasis rumah tangga atau komunitas dengan produk masker yang lebih bergaya dan trendi. Hal ini kemudian berimbas pada berputarnya perekonomian masyarakat. Rapat dan belajar daring telah mengaktivasi aplikasi-aplikasi penunjang kedua aktivitas ini yang mungkin pada awalnya dipandang tidak terlalu perlu. Seiring berjalanya waktu, aplikasi-aplikasi tersebut menjadi alat utama komunikasi bahkan bisa dipakai dan diterapkan di lingkungan keluarga, penunjang proses kreatif bagi para seniman dan proses beribadah bagi para pemuka agama.

Pandemi COVID-19 jelas membuka ruang partisipasi publik dalam menekan penyebaran Virus Corona di masyarakat melalui gerakan kecil seperti diam di rumah dan mencuci tangan yang dilakukan oleh semua orang tanpa pandang bulu.  Gerakan kecil namun merupakan bentuk kerjasama atau kolaborasi yang memberikan kontribusi yang sangat berarti karena dapat menekan kurva penyebaran COVID-19.

Kerjasama atau Kolaborasi memang menjadi kata kunci yang tidak pernah basi untuk digaungkan. Apalagi Bangsa Indonesia menjadi besar karena saling menolong dan gotong royong. Nilai dan tatanan baik ini  telah terpelihara sejak dahulu kala dikalangan masyarakat secara turun temurun.

Spektrum ke-4 Partisipasi Publik IAP2 juga memiliki tempat khusus untuk Kerjasama atau Kolaborasi, : To Collaborate. Spektrum ini menerangkan situasi dimana Pemeritah bermitra dengan masyarakat untuk bersama-sama bergerak dalam penanganan wabah.

Hal ini juga sejalan dengan Agenda Pembangunan Global yang berakhir 2030. Agenda yang berisikan tujuan-tujuan pembangunan guna menjadikan kehidupan umat manusia lebih baik dengan memperhatikan sisi masyarakat, sisi lingkungan, dan sisi ekonomi (pilar pembangunan berkelanjutan). Dalam pelaksanaannya,kerjasama ditempatkan sebagai jiwa yang menggerakan seluruh pihak di seluruh dunia untuk bergerak sambil bergandengan tangan menuju arah pembangunan yang lebih lestari dan bertanggung jawab.

Pandemi COVID-19 sudah membuat Dunia beradaptasi dan berinovasi dengan membentuk tatanan baru yang bernama New Normal Life, namun bukan berarti kita melupakan nilai dan tatanan yang sudah ada. Bukankah malah memperkuat dan meneguhkan nilai dan tatanan tersebut, Setuju?***IS

Sumber:

1. https://jawapos.com/opini/22/04/2020/virus-bermutasi-manusia-beradaptasi/
2. https://www.healthline.com/health/how-long-does-it-take-to-form-a-habit#base-figure
3. Foto, “Designed by makyzz / Freepik“

Prinsip dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ke-17 adalah terciptanya Kerjasama Untuk Mencapai Tujuan Global, merupakan komitmen nyata dari Komunitas Internasional dalam menekankan pentingnya prinsip #nooneleftbehind. Dalam praktiknya mewujud ke dalam bentuk Kerjasama Multi Pihak (KMP) yang memberi ruang kepada berbagai pihak, atau saat ini lebih banyak disebut dengan istilah Model Penta-Helix (merangkul Pemerintah, Akademisi, Swasta dan Filantropi, Kelompok Masyarakat, dan Media di dalamnya sebagai satu kesatuan).

Kerjasama Multi Pihak menjadi latihan bersama para pihak dalam Model Penta-Helix hingga awal tahun 2020, terutama saat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa/Badan PBB mencanangkan Decade of Action bagi pencapaian TPB.  Satu dekade ke depan akan dipenuhi dengan aksi percepatan untuk mencapai target-target dalam TPB secara berkelanjutan. Pada saat yang sama, COVID-19 yang pelan-pelan menyebar di akhir tahun 2019, telah menjadi permasalahan global dan menjadi pandemi pada awal Maret 2020.

Sektor Kesehatan mendapatkan hantaman yang sangat luar biasa pada awal meledaknya pandemi ini. Science Alert, portal berita berbasis pengetahuan dan penelitian, menayangkan animasi grafis tentang kurva penyebaran COVID-19 yang melebihi garis ketersediaan fasilitas kesehatan. Kesiapan sektor kesehatan memang terlihat minim dan situasi ini berlaku untuk banyak negara di seluruh dunia tanpa pandang bulu. Kecepatan penyebaran COVID-19 seakan-akan tidak menyisakan waktu untuk dapat berpikir panjang. Berbagai upaya di sektor Kesehatan telah bersegera dilakukan dan disiapkan, mulai dari penambahan fasilitas perawatan (e.g. Singapura dan Indonesia), mekanisme Drive Thru Rapid Test untuk mendeteksi COVID-19 secara massal (e.g. Korea Selatan), dan Uji Laboratorium yang berlangsung secara masif (e.g. Amerika Serikat) tidak membuat kurva penyebaran virus ini serta merta menurun.

Upaya penurunan kurva bukan hanya di domain Sektor Kesehatan saja, Pemerintah Indonesia yang sudah berupaya mengelola pandemi ini dengan berbagai kebijakan juga membuka ruang bagi masyarakat umum, perusahaan dan media untuk berperan. Beberapa kebijakan dibuat untuk tindakan pencegahan di masyarakat seperti penerapan aturan untuk menjaga jarak dan menjauhi kerumunan (social distancing), mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker dan menjaga kesehatan, melakukan semua aktivitas dari rumah (bekerja, belajar dan beribadah). Himbauan bagi perusahaan swasta untuk menyalurkan dana CSR dan agar media menyediakan berita dan informasi terpercaya serta edukatif kepada masyarakat juga telah dilakukan.

Di atas kertas hal-hal tersebut terlihat seperti mudah untuk dilakukan, kenyataan yang terjadi di masyarakat adalah maraknya tindakan panic buying. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu di awal pandemi COVID-19, terjadi kenaikan harga masker, cairan pembersih tangan (hand sanitizer) dan vitamin yang luar biasa bahkan mengakibatkan kelangkaan. Banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja/PHK yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan angka pengangguran bertambah karena banyaknya perusahaan  mengalami penurunan pemintaan barang dan jasa bahkan harus menutup usaha. Sektor yang terdampak sangat besar salah satunya adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan (hospitality). Masalah kesehatan pun bertranformasi menjadi masalah ekonomi dan sosial yang lebih besar dampaknya.

Model Penta-Helix dalam TPB mendorong kelima pihak yang ada pada setiap sisinya bekerjasama sehingga dapat mencapai tujuannya pada tahun 2030. Penanganan bagi pandemi COVID-19 yang bertransformasi menjadi masalah ekonomi dan sosial mengharapkan kerjasama dari seluruh pihak, tidak hanya untuk menekan kurva penyebarannya, tapi juga mengelola situasi multi dimensi pasca COVID-19.

Model Penta-Helix ini juga perlu dilakukan berdasarkan kondisi dan kapasitas dari stakeholder yang berkaitan.  Mengacu pada pandemi COVID-19 ini, misalnya, karena berawal dari isu kesehatan, maka stakeholder helix di isu kesehatan yang perlu bekerja dan bergerak pertama kali. Kemudian, pada tahap kedua, segera disusul oleh isu sosial-ekonomi dimana stakeholder terkait isu tersebut mulai harus dilibatkan.  Begitu seterusnya, sehingga kelima stakeholder helix membentuk Penta-Helix yang utuh.

Spektrum Partisipasi Publik IAP2 menyebutkan bahwa sebelum tiba di level atau tangga yang disebut bekerjasama atau To collaborate, ada beberapa tangga yang harus dilalui: Menginformasikan/To inform, Mengkonsultasikan/To consult dan Melibatkan/To Involve. Kerjasama atau Kolaborasi sendiri memiliki karakteristik adanya tujuan bersama yang disepakati, kepercayaan dan hubungan yang kuat. Mungkin ini bisa menjadi check list kita semua sebagai bagian dari pihak yang termasuk dalam Penta-Helix di atas. Pertanyaan yang perlu direnungkan dan pikirkan jawabannya adalah: Sudah berada di tangga manakah kita dalam pelaksanaan TPB dan upaya penekanan kurva penyebaran COVID-19 ini? Apakah kata kerjasama sudah benar-benar kita lakukan atau hanya menjadi jargon semata untuk dapat memobilisasi sumber daya?. *** IS

Sumber:

1. https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global
2. https://www.sciencealert.com/dragging-out-the-coronavirus-epidemic-is-important-in-saving-lives
3. https://iap2.or.id/memperkuat-kolaborona-covid-19/
4. Foto: Business photo created by rawpixel.com – freepik.com

Oleh Aldi M. Alizar dan Yusdi Usman

“Pemimpin itu tidak lahir dari rahim biologis, melainkan ditempa secara ideologis”.

Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orang-orangnya. Ungkapan ini menyiratkan pesan penting bahwa dibutuhkan kepemimpinan yang berbeda untuk masa (waktu) berbeda. Tantangan, kecenderungan, perubahan-perubahan, dan kompleksitas sistem/masalah akan berbeda dari satu masa ke masa yang lain. Karena itu, dibutuhkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan yang berbeda pula.

Dalam kondisi normal dimana semua sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya berjalan dengan baik, kualitas dan kapasitas kepemimpian yang dibutuhkan pun akan berbeda saat berada dalam situasi tidak normal: complex dan chaotic (Lihat artikel kami sebelumnya berjudul Kompleksitas Penanganan COVID-19). Bahkan dalam kondisi normal, kepemimpinan yang terlalu hebat tidak begitu dibutuhkan karena semua sistem bisa berjalan secara autopilot.

Namun demikian, kita tidak pernah tahu kapan kondisi normal akan berlangsung dan kapan situasi complex dan chaotic akan terjadi. Seperti halnya kita tidak pernah bisa memprediksi kalau tiba-tiba wabah COVID-19 melanda dunia sejak akhir 2019 lalu. Karena itulah kualitas dan kapasitas kepemimpinan yang ideal perlu dimiliki oleh semua pemimpin dan calon pemimpin di berbagai sektor, baik sektor publik (pemerintahan), sektor swasta, maupun masyarakat sipil.

COVID-19 merupakan wabah gobal yang mempunyai tingkat kompleksitas tinggi bagi Indonesia dan seluruh wilayah di dalamnya. Sebagai wabah, ia merupakan isu kesehatan. Namun karena tingkat penularannya yang sangat tinggi di hampir semua negara di dunia, maka ia bersinggungan dengan aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, transportasi, dan sebagainya. Sebagai masalah dengan tingkat kompleksitas tinggi, sangat dibutuhkan cara merespon dan pendekatan yang tepat dalam penyelesaiaannya.

Disinilah dibutuhkan kepemimpinan yang berkualitas di berbagai level, baik tingkat nasional sampai daerah supaya bisa menghadapi kompleksitas sistem/masalah yang ada. Baik yang secara langsung berkaitan dengan COVID-19 maupun karena semakin beratnya tantangan perubahan yang cepat dan tiba-tiba, ke depan.

Tulisan ringkas ini lebih banyak memberikan analisis tentang kerangka kepemimpinan (leadership framework) dalam kompleksitas sistem yang kita hadapi, dan diakhiri dengan analisis singkat tentang kebutuhan kepemimpinan dalam menghadapi kompleksitas COVID-19 di Indonesia.

Kepemimpinan dan Kekuasaan

Dalam sistem demokrasi, pemimpin itu tidak dilahirkan secara biologis melainkan ditempa secara ideologis. Artinya, seorang pemimpin berkembang dan dibentuk dari basis latar belakang sosial budaya dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, kondisi lingkungannyalah yang membentuk karakter kepemimpinan dalam sebuah masyarakat. Semakin kompleks sebuah sistem kehidupan masyarakat, semakin dibutuhkan kepemimpinan yang mampu beradaptasi dan mengatasi berbagai tantangan kompleksitas tersebut.

Kepemimpinan juga berkaitan erat dengan kekuasaan. Pemikir besar sosiologi klasik, Max Weber,  mengatakan bahwa authority (otoritas) adalah kekuasaan yang legitimit yang bisa digunakan seseorang untuk memerintah orang lain. Weber membagi kekuasaan (otoritas) ini menjadi tiga yakni (1) otoritas tradisional, (2) otoritas kharismatik, dan (3) otoritas legal-rasional.

Dalam otoritas trasidional, kekuasaan dilegitimasi oleh budaya dan tradisi dalam sebuah masyarakat tertentu. Seringkali, kepemimpinan yang lahir dalam otoritas tradisional ini adalah berbentuk monarkhi, dimana kepemimpinan dipegang oleh seseorang yang mendapatkan kekuasaan secara turun-temurun dan dilegitimasi secara tradisional oleh masyarakat tertentu dan berbasis pada kepercayaan (beliefs), nilai-nilai (values) dan norma (norms) dalam masyarakat tersebut.

Untuk otoritas kharismatik, kekuasaan mendapatkan legitimasi berbasis pada kemampuan individual yang luar biasa sehingga menghasilkan kharisma di hadapan masyarakat dan pendukungnya. Kharisma tidaklah lahir secara mendadak pada seorang pemimpin, melainkan terbentuk dari capaian dan kualitas personal yang luar biasa serta hadir secara gemilang dalam menghadapi tantangan yang ada dalam masyarakatnya. Kita sering mendengar bagaimana pemimpin-pemimpin kharismatik hadir membawa perubahan.

Pada masa kemerdekaan kita mengenal nama-nama kharismatik seperti Sukarno, Hatta, Syahril, Ahmad Dahlan, Hasyim Asyari dan sebagainya. Mereka selain mempunyai kualitas pribadi yang luar biasa, kemampuan intelektual di atas rata-rata orang lain, juga mempunyai keberanian dan komitmen kuat untuk membawa Indonesia menuju negara merdeka. Pemimpin-pemimpin karismatik ini tidak hanya pemimpin formal, tetapi juga pemimpin informal seperti tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya yang mempunyai karisma di depan pendukungnya.

Sedangkan otoritas legal-rasional merupakan kekuasaan yang dilegitimasi dalam sebuah negara modern yang diatur dalam konstitusi. Kepemimpinan dalam otoritas legal-rasional ini dihasilkan dari proses pemilihan umum, baik untuk pemilihan presiden, gubernur, maupun bupati dan walikota. Para pemimpin formal ini belum tentu seorang yang mempunyai karisma, namun pemimpin yang lahir dari proses elektoral sesuai konstitusi. Karena itu seringkali kita mendapatkan bahwa pemimpin formal yang lahir dari proses elektoral tidak karismatik dan tidak mempunyai kapasitas memadai sebagai pemimpin.

Namun demikian, seorang pemimpin publik dalam sistem demokrasi modern umumnya merupakan kombinasi legitimasi yang diperoleh dari otoritas legal-rasional dan otoritas karismatik. Kondisi inilah yang perlu kita dorong ke depan, yakni dengan melahirkan sebanyak mungkin calon-calon pemimpin yang mempunyai karisma intelektual, meritokrasi dan kapasitas kepemimpinan yang memadai dalam menghadapi kompleksitas sistem/masalah yang akan dihadapi ke depan.

Karakter Kepemimpinan dan Kompleksitas Sistem

Seorang pemimpin harus mampu menterjemahkan sebuah visi ke dalam aksi dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan dalam masyarakatnya. Apalagi menghadapi kompleksitas sistem dan masalah yang selalu berubah dalam masyarakat. COVID-19 merupakan tantangan dengan kompleksitas tinggi, sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang berkualitas dan mampu menghadapi kompleksitas tersebut.

Secara personal, kepemimpinan juga harus didukung oleh karakter-karakter personal yang kuat dan berkualitas. Kemal Surji (2015) memberikan definisi kepemimpinan dengan cara menterjemahkan kata per kata yang ada dalam kata “leadership”, yang menghasilkan sejumlah karakter kepemimpinan sebagai berikut:

Huruf	Makna	Keterangan
L	Listen (mendengar)	Pemimpin harus mempunyai kemampuan mendengar secara efektif. Pemimpin yang baik adalah mereka yang selalu mendengar, lebih banyak mendengar dari pada berbicara. “Great leaders are great listeners; therefore, they speak less and listen more”.
E	Enthusiasm (antusiasme)	Pemimpin hebat adalah mereka yang selalu memperlihatkan antusiasme untuk mencapai tujuan bersama dalam masyarakat.
A	Aspiring (ambisi, cita-cita)	Seorang pemimpin harus mempunyai ambisi dan cita-cita besar untuk mewujudkan tujuan bersama membangun masyarakat.
D	Decisive (mampu memutuskan, meyakinkan)	Seorang pemimpin harus mampu membuat keputusan sulit, keputusan dalam kondisi sulit, serta bertanggung jawab.
E	Empower and Encourage (memberdayakan dan mendorong/memberi dukungan)	Pemimpin yang baik mampu memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat dan memberi dukungan kepada mereka. Pemimpin hebat selalu mendorong adanya partisipasi publik dalam setiap keputusan yang dibuatnya.
R	Responsible (bertanggung jawab)	Pemimpin hebat mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakannya.
S	Supportive (peduli)	Pemimpin yang baik selalu membangun hubungan interpersonal dengan siapa saja, peduli terhadap tim dan masyarakat, serta mampu membangun loyalitas berbasis nilai-nilai dan meritokrasi.
H	Humble (rendah hati)	Pemimpin tidak boleh sombong, selalu rendah hati, jujur, dan membuat orang lain selalu dihargai.
I	Inspire with Integrity (inspirasi dengan integritas)	Mendorong dan memotivasi orang lain dan masyarakat dengan kejujuran (honesty) dan kebenaran (truthfulness).
P	Plan (rencana)	Pemimpin hebat selalu mempunyai rencana strategis. Seorang pemimpin harus mampu membuat perencanaan, mempersiapkan rencana darurat (contingency plan), dan mampu menterjemahkan rencana ke dalam tindakan perubahan di masyarakatnya.

 

Berdasarkan karakter ideal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, maka kita berharap setiap pemimpin mempunyai karakter yang mendukung kapasitas mereka dalam menghadapi kompleksitas sistem dan masalah yang dihadapi sebuah masyarakat/negara. Snowden dan Boone (2007) memberi penjelasan sangat bagus bagaimana kerangka Cynefin dapat digunakan dalam menganalisis kompleksitas sistem ini. Kerangka Cynefin ini dibentuk dalam empat domain yakni simple, complicated, complex dan chaotic.

Domain simple dicirikan oleh sejumlah karakter antara lain adanya pola teratur dan kecenderungan yang dapat diperkirakan dan berulang, hubungan sebab akibat antar elemen sistem/masalah bisa dikategorikan secara jelas, jawaban yang tepat terhadap masalah bisa didapatkan serta dapat dikelola berbasis fakta-fakta yang ada.

Domain complicated dicirikan oleh sejumlah karakter termasuk diperlukan adanya analisis dari ahli (expert) terhadap masalah dan lebih dari satu pilihan solusi yang dihadapi. Hubungan sebab akibat antar elemen sistem/masalah dapat dikenali meskipun membutuhkan analisa, sehingga terdapat pilihan-pilihan jawaban yang tepat terhadap masalah serta dapat dikelola berbasis fakta-fakta yang ada.

Berbeda dengan dua domain di atas, domain complex dicirikan oleh adanya sejumlah karakter yang cenderung berbeda. Antara lain adanya kondisi yang tidak dapat diprediksi kecenderungannya, tidak ada jawaban yang paling tepat untuk menjawab masalah, jawaban terhadap masalah mengikuti kencenderungan yang lahir dalam situasi tersebut dan banyak ide saling berkompetisi untuk menyelesaikan masalah. Pendekatan solusi-terapan dimulai dengan memahami berbagai kemungkinan, dilanjutkan dengan melakukan pertimbangan yang bermakna dan berkualitas agar dapat menerapkannya dengan cepat.  Pendekatan ini memang eksperimental dan butuh pertimbangan para-pihak untuk memahami ruang lingkup pekerjaan yang terperinci. Dibutuhkan juga kepemimpinan kolaboratif yang berbasis pola (pattern-based leadership).

Sementara domain chaotic dicirikan oleh adanya sejumlah karakter antara lain adanya turbulensi (goncangan) yang tinggi, tidak jelas hubungan sebab akibat dari masalah yang ada, tidak ada jawaban yang tepat untuk menjawab masalah yang chaotic ini. Banyak hal tersembunyi dan tidak dapat diprediksi, banyak keputusan harus dibuat dalam waktu yang terbatas, tekanan publik terhadap masalah sangat tinggi serta kepemimpinan yang kuat sangat diperlukan dalam situasi ini (pattern-based leadership).

Berdasarkan kondisi masing-masing karakteristik dalam konteks yang berbeda (simple, complicated, complex, dan chaotic), bagaimana seorang pemimpin harus berperan dalam karakteristik dan tingkat kompleksitas sistem yang berbeda tersebut? Kerangka Cynefin dapat digunakan untuk memetakan peran kepemimpinan yang dibutuhkan dalam berbagai konteks dan situasi seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Karakteristik Sistem	Apa yang harus dilakukan seorang pemimpin?
SIMPLE
Pola teratur. Kecenderungan yang dapat diperkirakan dan berulang. Hubungan sebab akibat antar elemen sistem/masalah bisa dikategorikan secara jelas. Jawaban yang tepat terhadap masalah bisa didapatkan. Dapat dikelola berbasis fakta-fakta yang ada.	Merasakan, mengkategorisasi, dan merespon masalah yang ada. Memastikan berjalannya proses penyelesaiaan masalah yang tepat. Mendelegasikan sebagian upaya penyelesaiaan masalah kepada pihak lain. Gunakan pengalaman dan pembelajaran terbaik sebelumnya. Komunikasikan dengan jelas, dan beri arahan yang tepat. Memahami bahwa komunikasi dan interaksi yang berlebihan mungkin tidak diperlukan.
COMPLICATED
Diperlukan adanya analisis dari ahli (expert) terhadap masalah dan lebih dari satu pilihan solusi yang dihadapi. Hubungan sebab akibat antar elemen sistem/masalah dapat dikenali meskipun membutuhkan analisa. Terdapat pilihan-pilihan jawaban yang tepat terhadap masalah. Dapat dikelola berbasis fakta-fakta yang ada.	Merasakan, mengkategorisasi, dan merespon masalah yang ada Buat tim panel ahli untuk menganalisis masalah yang ada. Dengarkan masukan dari ahli terhadap pilihan-pilihan strategi dan solusi terhadap masalah yang complicated ini.
COMPLEX
Adanya kondisi yang tidak dapat diprediksi kecenderungannya. Tidak ada jawaban yang paling tepat untuk menjawab masalah. Jawaban terhadap masalah mengikuti kencenderungan yang lahir dalam situasi tersebut. Banyak ide saling berkompetisi untuk menyelesaikan masalah. Pendekatan ini memang eksperimental dan butuh pertimbangan para-pihak. Dibutuhkan kepemimpinan kolaboratif yang berbasis pola (pattern-based leadership).	Lakukan penyelidikan mendalam, rasakan berbagai kecenderungan yang muncul, dan lakukan respon yang cepat. Kondisikan lingkungan yang memungkinkan pola-pola penyelesaian masalah muncul. Tingkatkan level interaksi dan komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan. Pendekatan solusi-terapan dimulai dengan memahami berbagai kemungkinan, dilanjutkan dengan melakukan pertimbangan yang bermakna dan berkualitas, agar dapat menerapkannya dengan cepat. Gunakan berbagai metode yang dapat menghasilkan ide penyelesaian, termasuk lakukan diskusi, atur hambatan-hambatan yang ada, dan kelola serta awasi semua kondisi yang memungkinkan lahirnya solusi dari masalah dengan tingkat kompleksitas tinggi ini.
CHAOTIC
Adanya turbulensi (goncangan) yang tinggi. Tidak jelas hubungan sebab akibat dari masalah yang ada. Tidak ada jawaban yang tepat untuk menjawab masalah yang chaotic ini. Banyak hal tersembunyi dan tidak dapat diprediksi. Banyak keputusan harus dibuat dalam waktu yang terbatas. Tekanan publik terhadap masalah sangat tinggi. Kepemimpinan yang kuat sangat diperlukan dalam situasi ini (pattern-based leadership).	Bertidak cepat terhadap situasi, lalu rasakan berbagai kecenderungan, dan lakukan respon terbaik. Perhatikan pendekatan apa yang bekerja efektif daripada mencari jawaban yang tepat. Lakukan tindakan segera untuk mengontrol situasi yang chaotic ini. Beri perintah (command) yang tepat kepada semua jajaran di bawah. Lakukan komunikasi yang jelas dan langsung kepada jajaran untuk bekerja efektif.

 

Kepemimpinan Menghadapi Kompleksitas COVID-19

Seperti sudah disinggung di awal tulisan ini, COVID-19 merupakan sebuah wabah yang melahirkan kompleksitas sistemdan membutuhkan pendekatan penyelesaian yang juga kompleks. Kompleksitas COVID-19 ini diperlihatkan oleh sejumlah kondisi, antara lain (1) Adanya kondisi yang tidak dapat diprediksi kecenderungannya; (2) Tidak ada jawaban yang paling tepat untuk menjawab masalah; (3) Jawaban terhadap masalah mengikuti kencenderungan yang lahir dalam situasi tersebut; (4) Banyak ide saling berkompetisi untuk menyelesaikan masalah; (5) Pendekatan eksperimental dan butuh pertimbangan para-pihak; dan (6) Dibutuhkan kepemimpinan kolaboratif yang berbasis pola (pattern-based leadership).

Menghadapi kompleksitas COVID-19 tersebut dibutuhkan karakter dan kualitas kepemimpinan yang mampu menghadapi kompleksitas. Kebutuhan kepemimpinan yang berkualitas dalam menghadapi kompleksitas COVID-19 tidak hanya di tingkat nasional (presiden, menteri, pimpinan lembaga negara, dan sebagainya) atau daerah (para kepala daerah), tetapi juga semua sektor, baik sektor swasta maupun masyarakat sipil yang bersama-sama berkolaborasi dalam menangani wabah COVID-19 ini. Karakter kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan?

Pertama, pemimpin yang mendengar. Semua pemimpin publik di pusat (presiden, para menteri, pimpinan lembaga, dan pejabat yang berwenang) dan kepala daerah, serta pemimpin sektor swasta dan masyarakat sipil diharapkan mempunyai karakteristik untuk selalu menjadi pemimpin yang mau dan mampu mendengar dengan baik setiap masukan dari berbagai pihak. “Great leaders are great listeners; therefore, they speak less and listen more”.

Dengan kemampuan dan kemauan mendengar yang baik, seorang pemimpin akan mendapatkan informasi yang lengkap dari berbagai sumber. Dari berbagai informasi ini, maka keputusan atas sebuah kebijakan publik bisa diambil dengan cara yang lebih bijaksana, partisipatif, dan efektif dalam pelaksanaannya. Jika informasi yang diperoleh terbatas karena kemampuan mendengar yang tidak memadai, maka kebijakan publik yang dilahirkan pun akan kurang efektif pelaksanaannya di lapangan.

Kedua, pemimpin yang mempunyai rencana dan mampu membuat kebijakan tepat. Setiap pemimpin di semua level dan semua sektor harus mempunyai rencana strategis untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Rencana strategis ini kemudian diturunkan dalam kebijakan-kebijakan yang tepat untuk operasionalisasinya. Dalam konteks pemerintah, rencana strategis sudah dirumuskan dalam RPJP, RPJM dan RPJMD.

Namun demikian, dalam menghadapi COVID-19 dengan tingkat kompleksitas tinggi, dibutuhkan perencanaan yang berbeda mengikuti kecenderungan perubahan yang terjadi. Perencanaan yang berbeda ini diikuti dengan lahirnya kebijakan yang secara khusus ditujukan untuk menghadapi kondisi darurat tersebut. Yang paling penting adalah konsistensi kebijakan.

Saat pemerintah sudah membuat kebijakan PSBB sebagai solusi untuk membatasi penularan COVID-19, maka diperlukan konsistensi baik dalam penjabarannya maupun dalam pelaksanaannya. Tanpa adanya konsistensi akan membuat birokrasi pelaksana menjadi bingung, serta menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Ketiga, pemimpin yang mampu mengendalikan. Kemampuan melakukan kendali ini sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin publik. Benar bahwa birokrasi modern bekerja secara efektif dengan mekanisme kendali yang sudah tertata. Namun harus diingat bahwa dalam birokrasi sendiri juga ada kemungkinan terjadi pembangkangan-pembangkangan dalam berbagai bentuk, baik yang disebabkan oleh kelemahan birokrasi maupun ketidakpuasan aktor-aktor dalam birokrasi terhadap kebijakan publik yang dilahirkan oleh pemimpin publik.

Kemampuan kendali ini tidak serta merta menguat secara hierarkis, melainkan perlu dibangun melalui proses-proses yang melahirkan legitimasi baik legitimasi ke dalam birokrasi maupun legitimasi di tingkat masyarakat. Untuk itu, perintah seorang pemimpin yang tegas dan jelas serta tidak berubah-ubah sangat diperlukan dalam birokrasi, sehingga pelaksanaan sebuah kebijakan akan konsisten dan efektif.

Keempat, pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik. Kemampuan komunikasi menjadi salah satu cara untuk memastikan kebijakan publik mendapat legitimasi yang bagus di masyarakat. Seorang pemimpin publik di berbagai tingkatan harus mampu menyampaikan pesan-pesan yang bersifat lugas, jelas, dan bisa dipahami masyarakat dan semua pihak tanpa memerlukan interpretasi lebih lanjut. Jika pesan mengandung interpretasi, maka akan menjadi polemik yang bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Kelima, pemimpin yang mampu membangun kebersamaan. Kebersamaan merupakan upaya yang harus dibangun oleh semua pemimpin publik dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Kebersamaan ini dibangun melalui mekanisme kolaborasi multipihak, mengingat adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing pihak termasuk keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah. Kemampuan membangun kebersamaan ini akan melahirkan kepemimpinan kolaboratif, yakni kepemimpinan yang mampu membangun kerjasama multipihak untuk mencari solusi bersama, saling berbagi peran sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, Sehingga tantangan berat seperti COVID-19 ini bisa ditangani secara lebih baik.

Keenam, pemimpin yang mampu membangun integritas dan akuntabel. Integritas dan akuntabel merupakan karakteristik yang harusnya melekat pada seorang pemimpin publik. Tanpa integritas, maka kepercayaan publik akan memudar. Salah satu terjemahan integritas ini adalah kejujuran pemimpin publik kepada masyarakat. Kejujuran ini berkaitan dengan sikap politik dan keberpihakan kepada masyarakat secara nyata. Pemimpin publik harus jujur atas setiap langkah, sikap, data, dan kebijakan publik yang akan dibuatnya karena berdampak pada kehidupan masyarakat. Pemimpin yang berintegritas akan menempatkannya sebagai pemimpin yang akuntabel.

Tentu saja tidak mudah mendapatkan pemimpin-pemimpin publik yang ideal sesuai dengan kerangka yang dibahas dalam tulisan ini. Namun demikian, kita berharap bahwa semua pemimpin publik akan cepat belajar dalam menghadapi kompleksitas sistem yang dihadapi, termasuk dalam menangani COVID-19.

Bagaimanapun, situasi darurat, konflik sosial dan kompleksitas sistem akan menjadi filter untuk menyaring mana pemimpin publik yang mumpuni dan mana yang lemah. Pemimpin-pemimpin publik yang mumpuni akan cepat beradaptasi dengan kompleksitas sistem dan perubahan cepat yang terjadi di dalam masyarakat. Sementara pemimpin-pemimpin lemah akan berkeluh-kesah dengan berbagai keterbatasan yang dihadapinya, sehingga ia cenderung tidak berbuat apa-apa untuk menangani kompleksitas masalah yang sedang dihadapi masyarakatnya.

Ingat, pemimpin tidak dilahirkan secara biologis, melainkan ditempa secara ideologis. Tempaan inilah yang membuatnya menjadi pemimpin hebat dan mampu menghadapi apapun kondisi kompleksitas sistem, guncangan besar dan cepat yang ada dalam masyarakat.

___

Aldi M. Alizar adalah Chair IAP2 Indonesia dan Board IAP2 Internasional.

Yusdi Usman adalah Sosiolog, Pengamat Kebijakan Publik, kandidat Doktor Sosiologi UI, dan Co-Chair IAP2 Indonesia.

Sumber:

Foto “https://www.freepik.com/free-photo/concept-solution-domino-effect-slightly-de-focused-close-up-shot-selective-focus_1203372.htm“

Pandemi COVID-19 secara pelan namun pasti telah memperlambat laju perekonomian di seluruh dunia. The Economist Intelligence Unit (EIU) bahkan telah membuat perkiraan yang terbilang cukup berani dengan menyebutkan bahwa negara anggota G20 yang terdiri dari negara maju dan berkembang akan mengalami resesi pada tahun 2020. Italia mengalami kemunduran pertumbuhan ekonomi sebanyak minus 7% dari angka pertumbuhan 0,4%, sementara India yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi paling tinggi diantara anggota G-20 lainnya, yaitu 6%, mengalami kemunduran ke angka 2,1%. Tiongkok sendiri sebagai negara yang pertama kali mengalami wabah Covid-19 pertumbuhan ekonominya turun 5,9% menjadi 1%.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pun tidak luput dari kemunduran global tersebut, setelah berada pada angka 5,1% perekonomian Indonesia mengalami kemunduran menjadi 1%. Penurunan ini secara kasat mata terlihat pada beberapa sektor diantaranya seperti sektor hospitality (pariwisata, hotel dan restoran). Pelaku usaha di sektor ini terpaksa gulung tikar akibat menurunnya angka penjualan jasa, berkurang drastisnya angka hunian kamar, terjun bebasnya angka kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik, setelah pemerintah menerapkan pembatasan untuk beraktifitas di luar rumah untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

Di sisi lain, Pemerintah memerlukan anggaran tambahan yang akan digunakan sebagai dana stimulus menghadapi pandemi ini. Dana stimulus senilai Rp 450 triliun atau sebesar 2,5% dari PDB direncanakan akan dialokasikan untuk dana kesehatan sebesar Rp 75 triliun, jaring pengaman sosial atau safety net (SSN) sebesar Rp 110 triliun, insentif perpajakan sebesar Rp 70,1 triliun, dan pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan usaha sebanyak Rp 150 triliun.

Sumber pendanaan stimulus salah satunya diperoleh dengan melakukan terobosan melalui penerbitan Obligasi Global atau Global Bond senilai USD 4,3 miliar. Ada tiga seri surat berharga global berdenominasi dollar Amerika Serikat, dengan tenor dan yield (imbal hasil) masing-masing 10,5 tahun – 3,9%, 30 tahun – 4,25%, dan 50 tahun – 4,5%. Obligasi Global ini disebut-sebut sebagai obligasi pertama terbesar dalam sejarah penerbitan obligasi berdenominasi dollar Amerika Serikat oleh Pemerintah. Indonesia sendiri menjadi negara pertama di Asia yang menerbitkan obligasi sejak terjadi Pandemi Covid-19.

Penerbitan Obligasi Global ini juga dapat dibaca sebagai strategi pemerintah untuk melibatkan partisipasi publik dalam penanganan Covid-19 melalui kebijakan instrumen keuangan. IAP2 Indonesia melihat adanya kebutuhan transparansi yang sistematis dalam pelaksanaannya agar publik mengetahui dan paham kemana arah penggunaannya dan bagaimana hasil pemanfaatan dari Obligasi Global ini. Transparansi yang sistematis menaikkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah dan menjadi pijakan kuat bagi Pemerintah jika di kemudian hari kembali mengeluarkan obligasi.

Walaupun tidak otentik (dimana publik benar-benar terlibat dalam perencanaan dan perumusan kebijakan hingga pelaksanaan), partisipasi publik dalam model Obligasi Global dapat didorong melalui pelaksanaan Spektrum Partisipasi Publik IAP2. Pada level Inform (Menginformasikan), Pemerintah diharapkan dapat menyediakan informasi yang obyektif dan transparan kepada publik mengenai apa itu Obligasi Global, bagaimana pelaksanaan dan penggunaannya, serta hasil yang dicapai dari kebijakan stimulus pembiayaan dalam menghadapi berbagai dampak Covid-19 selama pandemi. Level Consult (Mengkonsultasikan) menghendaki Pemerintah berupaya mengumpulkan perspektif dan berbagai masukan masyarakat terhadap kebijakan penggunaan Obligasi Global sebagai pilihan sumber pembiayaan maupun ketika dalam penerapannya.

Dalam level Involvement (Keterlibatan), pelibatan secara langsung masyarakat dalam upaya penanganan dampak covid-19 melalui kebijakan pembiayaan obligasi ini diperlukan untuk memastikan aspirasi masyarakat dipertimbangkan dalam setiap prosesnya. Ada baiknya bila masyarakat juga dilibatkan dalam memantau transparansi pengelolaan dan pemanfaatan dana pembiayaan dari obligasi tersebut.

Pada level Collaborate (Kolaborasi), Pemeritah dapat bermitra dengan masyarakat untuk bersama-sama menentukan keputusan-keputusan dan solusi dalam penanganan wabah menggunakan dana obligasi. Kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat yang terkait akan sangat membantu keberhasilan penanganan wabah.

Level Empowerment (Memberdayakan) merupakan tingkatan partisipasi yang paling tinggi dan mensyaratkan pembuatan keputusan final di tangan masyarakat, dengan kata lain memberdayakan masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik terkait Obligasi Global ini. Namun dalam situasi darurat seringkali tidak mudah bagi Pemerintah untuk mendelegasikan keputusan kebijakan kepada masyarakat, dan Pemerintah cenderung mengontrol sendiri pendekatan dan penanganan dampak covid-19.

Pada situasi pandemi covid-19 ini, penerapan kelima spektrum tersebut kerapkali tidak dapat diterapkan sepenuhnya, sehingga dapat disesuaikan dengan level kondisi dan perkembangan penanganan di lapangan. Partisipasi masyarakat dalam penanganan dampak Covid-19 cenderung dijalankan secara pasif, yaitu terlibat atau berpartisipasi dalam mengimplementasi kebijakan namun belum turut serta dalam penyusunan kebijakan. Namun sejatinya pendekatan partisipasi publik aktif maupun partisipasi publik pasif, keduanya perlu digunakan oleh pemerintah untuk memastikan efektifitas sebuah kebijakan.

Tentunya tidaklah mudah mengaplikasikan Partisipasi Publik dalam penanganan dampak covid-19 melalui pembiayaan Obligasi Global ini, apalagi untuk benar-benar berada di level Empowerment. Meskipun demikian untuk berada pada level tersebut juga bukanlah sesuatu yang tidak mungkin dapat dilaksanakan. Himbauan kepada masyarakat Indonesia adalah mari kita apresiasi terobosan Obligasi Global ini, kita pandang  terobosan ini sebagai pintu awal dari terobosan-terobosan lainnya agar Indonesia dapat memenangkan dengan gemilang peperangan melawan pandemi ini.***IS, RD

Sumber:

1. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dukung-pembiayaan-covid-19-pemerintah-terbitkan-global-bond-senilai-4-3-miliar-usd/
2. bisnis.com/read/20200407/9/1223966/tangani-covid-19-indonesia-terbitkan-global-bond-terjumbo-tenor-terpanjang-sepanjang-sejarah
3. https://economy.okezone.com/read/2020/04/08/20/2195850/ri-negara-pertama-terbitkan-surat-utang-global-di-tengah-pandemi-covid-19
4. https://katadata.co.id/berita/2020/04/14/ekonomi-di-tengah-pandemi-apakah-akan-terjadi-lagi-depresi-besar
5. Presentasi “The Economic Impact of Covid-19 in Indonesia” oleh Bapak Gita Wirjawan pada COVID-19 Webinar Series yang diselenggarakan oleh School of Government and Public Policy (SGPP), 14 April 2020.
6. Foto “https://www.iexpats.com/new-government-backed-coronavirus-funding-for-small-businesses/“

Oleh Aldi M. Alizar dan Yusdi Usman

Covid-19 bukanlah masalah biasa. Ia merupakan masalah global yang dihadapi semua negara. Jika awalnya covid-19 hanya merupakan isu kesehatan, kini ia telah menjelma menjadi persoalan penting di berbagai isu, baik sosial, politik, ekonomi dan budaya. Karena saling keterkaitan yang sangat antar berbagai isu ini, maka covid-19 sudah menjadi masalah luar biasa dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi.

Selain keterkaitan antar isu, covid-19 juga memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Sampai tulisan ini dibuat, jumlah kasus positif di tingkat global adalah 3.181.642 kasus, dengan kematian sebanyak 224.301 kasus. Di Indonesia, data resmi yang dikeluarkan pemerintah sampai 2 Mei 2020 memperlihatkan bahwa jumlah kasus positif sebanyak 10.843 orang, meninggal 831 orang dan sembuh sebanyak 1.665 orang yang tersebar di 34 provinsi.

Yang menjadi tantangan adalah menghadapi situasi luar biasa seperti covid-19 ini, penanganannya tentu saja juga harus dengan pendekatan dan kepemimpinan luar biasa, baik di tingkat kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan di lapangan. Pemerintah dan semua pihak akan berhadapan dengan kompleksitas masalah yang bukan hanya bagaimana menghambat penyebaran dan penularan covid-19, namun juga bagaimana melakukan penanganan dampak yang berkualitas secara sosial ekonomi kepada masyarakat.

Menghadapi kompleksitas masalah seperti ini, dibutuhkan pendekatan dalam penyelesaian masalah yang berbeda dengan masalah yang biasa-biasa saja. Tulisan ini mencoba menganalisis secara ringkas kebutuhan ini.

Memahami Kompleksitas Masalah

Diantara banyak pendekatan terdapat sebuah pendekatan yang banyak digunakan dalam menganalisis kompleksitas masalah, yakni kerangka Cynefin atau The Cynefin Framework. Kerangka ini sudah digunakan oleh U.S. Defense Advanced Research Projects Agency untuk penangananan kontraterorisme. Juga pernah digunakan oleh Pemerintah Singapura untuk program Risk Assessment and Horizon Scanning. Dalam konteks yang lebih luas, kerangka ini digunakan oleh banyak pemimpin di seluruh dunia untuk membantu perumusan kebijakan publik yang lebih bagus dan partisipatif.

Snowden dan Boone (2007) menjelaskan bahwa kerangka Cynefin ini dibentuk dalam empat domain yakni simple, complicated, complex, dan chaotic. Seperti terlihat dalam gambar di bawah ini, masing-masing domain membutuhkan cara merespon yang berbeda karena tantangan yang dihadapi juga berbeda.

Kekacauan (disorder) adalah titik awal di mana tidak diketahui mana dari empat domain yang relevan. Empat uraian berikut harus dipelajari untuk membantu memposisikan pekerjaan yang akan dilakukan.  Perlu hati-hati dalam hal ini karena orang cenderung menilai situasi sesuai dengan cara kerja yang mereka sukai.

Domain simple dicirikan oleh sejumlah karakter antara lain adanya pola teratur dan kecenderungan yang dapat diperkirakan dan berulang, hubungan sebab akibat antar elemen sistem/masalah bisa dikategorikan secara jelas, jawaban yang tepat terhadap masalah bisa didapatkan, serta dapat dikelola berbasis fakta-fakta yang ada.

Domain complicated dicirikan oleh sejumlah karakter termasuk diperlukan adanya analisis dari ahli (expert) terhadap masalah dan lebih dari satu pilihan solusi yang dihadapi.  Hubungan sebab akibat antar elemen sistem/masalah dapat dikenali meskipun membutuhkan analisa, sehingga terdapat pilihan-pilihan jawaban yang tepat terhadap masalah serta dapat dikelola berbasis fakta-fakta yang ada.

Berbeda dengan dua domain di atas, domain complex dicirikan oleh adanya sejumlah karakter yang cenderung berbeda. Antara lain adanya kondisi yang tidak dapat diprediksi kecenderungannya, tidak ada jawaban yang paling tepat untuk menjawab masalah, jawaban terhadap masalah mengikuti kencenderungan yang lahir dalam situasi tersebut dan banyak ide saling berkompetisi untuk menyelesaikan masalah. Pendekatan solusi-terapan dimulai dengan memahami berbagai kemungkinan, dilanjutkan dengan melakukan pertimbangan yang bermakna dan berkualitas agar dapat menerapkannya dengan cepat.  Pendekatan ini memang eksperimental dan butuh pertimbangan para-pihak untuk memahami ruang lingkup pekerjaan yang terperinci. Dibutuhkan juga kepemimpinan kolabratif yang berbasis pola (pattern-based leadership).

Sementara domain chaotic dicirikan oleh adanya sejumlah karakter antara lain adanya turbulensi (goncangan) yang tinggi, tidak jelas hubungan sebab akibat dari masalah yang ada, tidak ada jawaban yang tepat untuk menjawab masalah yang chaotic ini, banyak hal tersembunyi dan tidak dapat diprediksi, banyak keputusan harus dibuat dalam waktu yang terbatas, tekanan publik terhadap masalah sangat tinggi, serta kepemimpinan yang kuat sangat diperlukan dalam situasi ini (pattern-based leadership).

Domain simple dan complicated mengasumsikan bahwa tatanan sosial berada dalam kondisi teratur (ordered). Dalam tatanan sosial yang teratur, hubungan sebab-akibat antar elemen sistem dapat dipahami dengan baik, sehingga jawaban terhadap masalah yang ada juga dapat ditemukan berdasarkan fakta. Dalam kondisi ini, pengelolaan situasi bisa dilakukan berbasis fakta (fact-based management).

Sebaliknya, dalam domain complex dan chaotic hubungan sebab akibat antar elemen sistem tidak dapat ditemukan dan hubungan-hubungan ini ditentukan berdasarkan kecenderungan dan pola yang lahir dari situasi tersebut. Karena itu, dalam tatanan sosial yang tidak teratur (unordered) ini, pengelolaan situasi harus dilakukan berbasis pola (pattern-based management) dan melibatkan para pihak berkompeten yang dipilah dan dipilih dengan sistematis dan terstruktur serta di bangun kapasitas mereka untuk berkolaborasi.

Kompleksitas Penanganan Covid-19

Menggunakan kerangka Cynefin di atas, kita dapat melakukan pemetaan terhadap kebutuhan kepemimpinan dalam menghadapi kompleksitas masalah covid-19 yang dihadapi masyarakat Indonesia. Covid-19 sebenarnya masih masuk dalam tahap complex belum chaotic, karena meskipun kecenderungan perubahan tidak dapat diprediksi, namun masih dapat dikontrol dengan pendekatan social distancing dalam spektrum yang berbeda-beda ; Baik spektrum tinggi (total lockdown), spektrum menengah (pembatasan social berskala besar: PSBB) maupun spektrum rendah (voluntary social distancing).

Yang perlu kita pahami adalah bahwa covid-19 merupakan situasi dengan kompleksitas masalah sangat tinggi. Karena itu, dibutuhkan pendekatan yang tepat untuk menangani kompleksitas covid-19 ini. Untuk itu, kita bisa membuat perbandingan kompleksitas masalah yang dihadapi covid-19 dengan kerangka konsep yang dibuat Snowden dan Boone (2007) tentang kompleksitas masalah seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

 

No.	Karakteristik Kompleksitas Masalah	Kompleksitas Covid-19
1	Melibatkan sejumlah besar elemen yang saling berinteraksi.	Covid-19 melibatkan banyak elemen multi sistem yang saling berkaitan. Wabah covid-19 berkaitan dengan sistem sosial, ekonomi, politik, transportasi, dan sebagainya.
2	Interaksi bersifat tidak linear. Perubahan-perubahan kecil dapat menghasilkan konsekuensi besar yang tidak proporsional.	Interaksi antar berbagai sistem terkait covid-19 tidak linear. Perubahan dalam sistem politik (pilihan kebijakan pemerintah) akan berdampak pada sistem sosial (pola interaksi sosial dengan social distancing), sistem ekonomi (pembatasan interaksi dalam ekonomi, PHK, dsb), sistem transportasi (pembatasan mobilitas horizontal), dan sistem lainnya.
3	Sistem bersifat dinamis, dan solusi tidak dapat ditemukan dengan mudah. Solusi lahir dari dinamika lingkungan yang kompleks tersebut.	Sistem sosial, ekonomi, politik, transportasi, dan sebagainya itu bersifat dinamis dan selalu berubah. Perubahan yang cepat ini disebabkan oleh adanya kecenderungan yang terjadi terkait dengan penyebaran dan penularan covid-19 di masyarakat. Semakin besar penularan, semakin ketat kebijakan pembatasan sosial, maka akan berdampak pada semua sistem lainnya.
4	Sistem mempunyai sejarah dan merupakan bagian dari kondisi kompleksitas saat ini. Elemen-elemen beradaptasi satu sama lain dengan lingkungan.	Meskipun semua sistem tersebut mempunyai sejarah yang menentukan kondisi kompleksitas saat ini, namun kehadiran wabah covid-19 membuat semua sistem harus beradaptasi dengan kondisi baru dan perubahan-perubahan yang terjadi, dan seringkali mengalami keterputusan dengan kondisi masa lalu.
5	Dalam sistem yang kompleks ini, situasi yang sudah lalu tidak selalu mendukung perbaikan sistem ke depan, karena kondisi eksternal yang selalu berubah.	Perubahan-perubahan eksternal lebih menentukan bagaimana sistem-sistem yang ada mendukung perbaikan ke depan. Covid-19 bukan saja mengubah semua kebiasaan dalam sistem, tetapi melahirkan kecenderungan-kecenderungan baru yang semakin kompleks. Misalnya, berubahnya pola interaksi sosial dari interaksi langsung menjadi interaksi menggunakan data dan teknologi, dan sebagainya.
6	Dalam sistem chaotic, hubungan antara aktor dan sistem saling menghambat, membatasi. Dalam kondisi ini, kita tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi.	Hubungan antara aktor dan sistem memang selalu akan saling menghambat satu dengan lainnya. Aktor ingin mengubah sistem, sementara sistem ingin mempertahankan status quo. Bagusnya, covid-19 belum masuk dalam tahap chaotic ini, sehingga hubungan antara aktor dan sistem masih dapat dikontrol, sehingga bisa diarahkan untuk mendukung perbaikan yang lebih baik.

Melihat tingkat kompleksitas covid-19 yang tinggi, seperti dijelaskan dalam tabel di atas maka pendekatan dalam penyelesaian dan penanganan wabah ini juga harus dilihat dalam kerangka tersebut. Pendekatan dalam penanganan masalah yang tingkat keteraturan rendah (complex dan chaotic) tidak bisa dilakukan dengan pendekatan untuk masalah yang tingkat keteraturan tinggi (simple dan complicated).

Untuk itu, setiap masalah harus dipetakan tingkat kerumitan/kompleksitas yang ada, sehingga dibutuhkan pendekatan yang tepat untuk masalah yang tepat pula. Beberapa kondisi yang memperlihatkan kompleksitas covid-19 adalah sebagai berikut:

Pertama, kompleksitas kebijakan. Kompleksitas kebijakan terlihat dari tingkat kerumitan pemerintah dalam membuat kebijakan yang tepat dalam menangani covid-19 ini. Pada tahap awal berkembangnya covid-19 di Indonesia khususnya setelah kasus pertama diumumkan tanggal 2 Maret 2020, pemerintah terlihat masih belum percaya diri dalam menghadapi wabah . Sikap dan kebijakan yang diperlihatkan kepada masyarakat masih parsial dan berubah-ubah.

Sejumlah pihak meminta pemerintah melakukan lockdown Jakarta untuk membatasi penyebaran pandemi ini ke wilayah yang lebih luas, namun usulan ini tidak direspon serius oleh pemerintah. Kondisi ini dapat dimaklumi mengingat sebuah kebijakan yang dilahirkan akan berkaitan dengan kompleksitas lainnya. Jika kebijakan lockdown diberlakukan, maka pemerintah harus berhitung kebutuhan anggaran untuk membiayai hidup jutaan orang yang terkena lockdown juga dampak ekonomi yang tentu saja tidak ringan.

Pemerintah baru mengeluarkan kebijakan final dalam penanganan wabah ini setelah keluarnya kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB dibuat berbasis pada PP No. 21/2020 yang ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 31 Maret 2020. PSBB merupakan pendekatan yang ada dalam UU No. 6/2018 tentang Karantina Kesehatan. Secara teknis, PSBB diatur dalam Permenkes No. 9/2020 dan Permenhub No. 18/2020.

Kedua, kompleksitas penanganan korban positif covid-19. Penanganan korban positif covid-19 menghasilkan tingkat kompleksitas yang tidak ringan. Sejak awal, pemerintah harus menyediakan rumah sakit rujukan dengan berbagai peralatan medis sebagai pendukungnya. Dalam perjalanannya, kompleksitas yang dihadapi dalam penanganan kasus positif covid-19 ini semakin berat seiring dengan kelangkaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan di berbagai rumah sakit rujukan.

Apalagi, dari waktu ke waktu jumlah kasus positif covid-19 semakin bertambah. Data resmi pemerintah memperlihatkan bahwa kasus positif covid-19 sudah hampir mencapai angka sebelas ribu orang. Kelangkaan APD membuat jumlah kematian dari tenaga medis dan dokter juga bertambah. Hingga tulisan ini dibuat, sebanyak 24 dokter dan 16 tenaga medis meninggal karena covid-19.

Ketiga, kompleksitas pencegahan penularan. Upaya pencegahan penularan dan penyebaran covid-19 juga tidak mudah dan menghadapi tingkat kompleksitas yang tinggi. Selain kebijakan PSBB sebagai state driven social distancing juga didorong adanya partisipasi masyarakat melalui voluntary social distancing, dimana interaksi sosial masyarakat dan individu diharapkan bisa memenuhi standar jarak yang disyaratkan. Untuk memperkuat sosial distancing ini, maka masyarakat dibatasi ruang gerak dan berada di rumah saja. Upaya pencegahan lainnya adalah mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker saat keluar rumah.

Tentu saja upaya pencegahan ini tidak semuanya berjalan efektif di lapangan. Tantangannya adalah kebutuhan ekonomi masyarakat yang membuat pekerja sektor informal tetap harus bekerja di ruang publik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi harian keluarganya. Tantangan lain adalah tingkat literasi masyarakat yang rendah, sehingga himbauan untuk memakai masker dan social distancing tidak sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat dalam interaksi sosial sehari-hari.

Keempat, kompleksitas penanganan dampak sosial-ekonomi masyarakat. Dampak secara ekonomi merupakan dampak yang paling dirasakan masyarakat. Secara global, IMF mencatat bahwa ekonomi global akan tumbuh minus 3% pada tahun 2020. Indonesia juga menghadapi kondisi yang sama dimana untuk skenario terburuk, ekonomi diperkirakan juga akan tumbuh minus 0,4%. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini akan memukul berbagai sektor industri manufaktur dan jasa.

Dampak ekonomi yang paling nyata tentu saja dirasakan oleh masyarakat kelas bawah berupa kehilangan pekerjaan dan pendapatan, serta berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Kebijakan PSBB membuat mobilitas sosial dan interaksi sosial menjadi terbatas dan bahkan terhenti. Sehingga akses kepada sumber-sumber pendapatan masyarakat, baik pekerja sektor formal maupun informal menjadi terputus.

Data Kemenakertrans menyebutkan bahwa jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai hampir 2 juta orang, sementara itu Kadin memperkirakan bahwa jumlah korban PHK mencapai angka 15 juta orang. Terlepas dari adanya perbedaan angka tersebut, yang jelas kompleksitas dampak sosial ekonomi kepada masyarakat bawah menjadi sangat tinggi. Pemerintah memang sudah memberikan berbagai bantuan sosial kepada mereka yang terdampak. Namun demikian, dampak sosial ekonomi masyarakat bawah ini akan berkontribusi pada kondisi lainnya dalam keluarga termasuk pendidikan anak dan kesehatan keluarga.

Bagaimanapun, covid-19 merupakan wabah global yang hadir tanpa sebuah negarapun mampu membendungnya. Bahkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Perancis, Italia, dan Inggris menjadi negara-negara dengan tingkat keterpaparan sangat parah. Yang menjadi tantangan bersama adalah bagaimana memahami tingkat kompleksitas covid-19 ini secara baik, sehingga bisa ditangani dengan cara yang lebih baik pula.

Kerangka Cynefin memberikan perspektif bagaimana menghadapi kompleksitas masalah yang ada, termasuk kompleksitas covid-19 ini. Dengan kerangka ini, pemerintah dan semua pihak bisa membangun kolaborasi multipihak yang lebih kuat dalam rangka menangani dan menjawab tantangan kompleksitas covid-19 . Kompleksitas bukan untuk dihindari, tetapi dicari solusinya.

___

Aldi M. Alizar adalah Chair IAP2 Indonesia dan Board IAP2 Internasional.

Yusdi Usman adalah Sosiolog, Pengamat Kebijakan Publik, kandidat Doktor Sosiologi UI, dan Co-Chair IAP2 Indonesia.