Category: Artikel

Integrated Water Security Open Program untuk Meningkatkan Ketahanan Air

Fany Wedahuditama – Regional Coordinator, GWP SEA sebagai pembicara pada webinar GWP SEA x IAP2 Indonesia (11/11/2021). Beliau membawakan topik tentang Integrated Water Security Open Program multi-stakeholder untuk meningkatkan ketahanan air pada tingkat Asia. Program tersebut terdiri dari dua komponen yaitu Integrated Water Security Open Platform dan Water Security Support Facility. Komponen pertama sudah berada pada tahap lanjutan sedangkan komponen kedua masih pada tahap pengembangan.

Integrated Water Security Open Platform, merupakan platform yang dapat diakses oleh seluruh organisasi untuk menginformasikan aksi yang berhubungan dengan water security. Platform memberikan keuntungan pada masyarakat, pemerintah, dan pendonor untuk saling berkoordinasi dan mendukung program water security. Strategi aktivitas Open Program yaitu laporan kontribusi multi pemangku kepentingan tahunan, acara pertukaran pembelajaran, dan mekanisme penyelarasan antar stakeholder.

Gambar 1. Prototype Water Security Open Platform

Sumber : Materi Fany Wedahuditama GWP SEA, 2021

 

Baca Juga : Partisipasi Publik yang Efektif di Tingkat Masyarakat untuk Pengelolaan Air yang Lebih Baik

 

Integrated Water Security Support Facility, merupakan fasilitas yang membantu negara untuk mempercepat kemajuannya dalam mencapai tujuan ketahanan air. Platform tersebut mendukung untuk menilai kapasitas kesiapan dan meningkatkan kesiapan mereka dengan menyediakan tailor-made support menu. Kerangka Water Security Support Facility dimulai dari penilaian kapasitas kesiapan negara yang mendaftar dan fasilitas akan melakukan support request melalui support menu. Setelah itu GWP SEA akan meminta bantuan partner untuk dapat memberikan dukungan dalam meningkatkan kapasitas negara. Framework lebih detail dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Framework Water Security Support Facility

Sumber : Materi Fany Wedahuditama GWP SEA, 2021

Presentasi Pak Fany memberikan insight bahwa Peran platform yang akan dikembangkan GWP SEA akan memberikan pengaruh besar dalam mendukung partisipasi yang efektif untuk meningkatkan water security. Pak Fany berharap dengan platform tersebut semua pihak dapat berkontribusi dan bekerja sama dalam mencapai water security goals.

Partisipasi Publik yang Efektif di Tingkat Masyarakat untuk Pengelolaan Air yang Lebih Baik

Dr. Kalithasan Kailasam merupakan Manager River Care Programme, Global Environment Centre Partner of GWP Malaysia hadir sebagai pembicara di webinar GWP SEA x IAP2 Indonesia bertajuk “Peningkatan Partisipasi Publik dalam Pengoptimalan Tata Kelola Air” (11/11/2021). Materi yang dipaparkan Dr. Kalithasan secara umum adalah pengelolaan dan manajemen sungai.

Krisis global yang disampaikan oleh Dr. Kalithasan bahwa hanya 3% dari air dunia adalah air tawar sehingga sekitar 1,1 miliar jiwa yang terkendala akses air bersih, dan 2,7 miliar menemukan water scarcity atau tidak dapat diaksesnya pasokan air yang aman setidaknya 1 bulan dalam setahun. Dr. Kalithasan menyampaikan bahwa kelangkaan air disebabkan oleh ulah manusia, seperti pembangunan yang tidak berkelanjutan, eksploitasi sumber daya, polusi, pembuangan illegal, gas emisi, dan limbah yang tidak diolah. 

Tata kelola dalam pengelolaan sumber daya air terdiri dari tiga aspek yaitu pertama adalah kualitas air sungai, kedua adalah kuantitas air, dan terakhir adalah kondisi fisik. Key scopes untuk memastikan partisipasi publik dalam pengoptimalan tata kelola air dalam mencapai Water Security Goals yaitu: 1) Ownership, artinya semua pemangku kepentingan harus terlibat dan merasa harus memiliki; 2) Conservation, seperti perlindungan, biodiversity, konservasi air dan alternatif untuk ketersediaan air; 3) Waste/Pollution Management, mengatasi sumber polusi, menerapkan 4R2C, dan pencegahan polusi dan limbah; 4) River Health: Monitoring/Sharing/Enforcement, seperti pengawasan dan audit kesehatan sungai, manajemen polusi; 5) Rehabilitation, meningkatkan kualitas air, menciptakan habitat, river flow/hydrology, Nature Based Solution; 6) Recognition/Rewards, yaitu Community Engagement, River Care Awards, National River Care Fund; dan 7) Education, pemetaan sungai, river address, sukarelawan dan adaptasi, paket dan tools pendidikan.

Tingkat spektrum dari Public Engagement yaitu awareness, participation, action, dan ownership. Dr. kalithasan menjelaskan bahwa menuju ke tingkat berikutnya akan semakin efektif dalam pengelolaan sumber daya air tetapi tingkat kesulitannya semakin rumit. Hal yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap water security, melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan, dan juga kontribusi untuk meningkatkan ketertarikan dalam mekanisme partisipasi. GEC mengembangkan konsep Civic Science untuk memasukkan kembali Civic kedalam Civil Engineering sehingga dapat melaksanakkan aksi lokal dan menghubungkan kembali dengan alam.

Selanjutnya materi terkait stakeholder bahwa setiap sungai memiliki perbedaan pendekatan dalam pengelolaannya sehingga pemangku kepentingan yang terlibat terdiri dari federal agencies, local government agencies, private sector, education institutions, local community, civil society, general public, dan media. Selain itu perlunya keseimbangan antara manusia, hewan, dan tumbuhan, keseimbangan lainnya yaitu antara lingkungan, ekonomi, sosial, dan agama. SMART partnership yaitu melibatkan seluruh pemangku kepentingan menjadi aspek utama dalam menyukseskan manajemen sumber daya air. 

Baca Juga : Ternak Nyamuk Aedes Aegypti ber-Wolbachia dalam Menghadapi Demam Berdarah Dengue di Indonesia

Water footprint biasanya diartikan dalam istilah volume air jumlah penggunaan air tawar langsung (digunakan di rumah) dan tidak langsung (digunakan untuk kegiatan produksi barang dan jasa) oleh konsumen setiap tahunnya. Praktek manajemen terbaik dalam water consumption adalah jangan membuang makanan, menanam makanan sendiri, membeli makanan musiman, beli sedikit makanan yang diproses, dan mencoba untuk diet.

Selanjutnya Dr. Kalithasan menjelaskan Community base Financial Support System dalam pengelolaan sumber daya air salah satunya Wakaf Air (Water Endowment), merupakan sebuah inisiatif oleh kementerian lingkungan & air yang diluncurkan pada 17 Desember 2020. Pendanaan ini untuk mendanai project skala kecil dibawah RM 50.000.00, dan pendanaannya sudah termasuk water source pumping system, membeli peralatan pengganti, pendampingan operasi pencegahan, dan penyediaan sumber air alternatif yang melibatkan biaya pemeliharaan yang rendah dan aman digunakan. Pendanaan lainnya yaitu National River Care Fund, merupakan sebuah inisiatif oleh Global Environment Centre sebagai Program Nasional berjangka panjang dengan pendanaan sebesar RM 470.000 dalam 3 tahun dan 9 program besar.

Closing remarks yang diberikan oleh Dr. Kalithasan bahwa lingkungan merupakan bagian dari hidup kita, terutama air merupakan kebutuhan dasar dan menghubungkan dengan apapun sehingga perlunya tanggung jawab dan berpartisipasi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air. Hal yang ditegaskan oleh Dr. Kalithasan yaitu “The most important attitude is Just Do It Walk The Talk (No Talk Action Only)”, hal tersebut memotivasi masyarakat untuk mulai bergerak membuat perubahan dan mulai ikut berpartisipasi pada pembangunan berkelanjutan khususnya water security development.

 

Artikel ini ditulis oleh Pundarika Vidya Andika

Ternak Nyamuk Aedes Aegypti ber-Wolbachia dalam Menghadapi Demam Berdarah Dengue di Indonesia

IAP2 Indonesia mengadakan membertalk ke -6 bertajuk “Ternak Nyamuk Aedes Aegypti ber-Wolbachia dalam Menghadapi Demam Berdarah Dengue di Indonesia” dengan mengundang pembicara dari (WMP) World Mosquito Program yaitu Bu Claudia Surjadjaja – Asia Regional Director WMP dan Bu Bekti Andari – Asia Regional Project Manager – Communication and Engagement WMP. Membertalk ini dilatar belakangi oleh peningkatan kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) selama masa pandemi COVID-19 sehingga IAP2 Indonesia ingin memberikan informasi kepada masyarakat tentang inovasi WMP yaitu ternak nyamuk ber-Wolbachia  dalam menghadapi kasus DBD di Indonesia.

Bu Claudia melakukan presentasi tentang WMP dan ternak nyamuk ber – Wolbachia. Berdasarkan hasil presentasi beliau bahwa World Mosquito Program (WMP) adalah sebuah inisiatif non-profit yang bekerja di 12 negara yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk seperti dengue, Zika dan Chikungunya dengan menggunakan metode Wolbachia. Wolbachia adalah bakteri alami yang terdapat di sekitar 60% serangga di dunia, namun ia tidak ada di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah. Bakteri ini dapat ditransfer melalui telur dan bakteri ini aman untuk manusia dan lingkungan. WMP berhasil memasukkan bakteri Wolbachia ke dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti dan terbukti mampu menekan perkembangan virus dengue. 

Terdapat tiga skenario dalam melakukan transfer Wolbachia ke generasi selanjutnya yaitu: 1) Jika nyamuk jantan yang ber-Wolbachia dan dilepaskan keluar ke alam terbuka sehingga nantinya nyamuk jantan kawin dengan nyamuk betina liar, maka nyamuk betina tersebut tetap bertelur tetapi tidak dapat menetas; 2) Skenario kedua yaitu jika nyamuk jantan ber-Wolbachia akan kawin dengan nyamuk betina ber-Wolbachia maka akan memproduksi telur dan anak – anak nyamuk tersebut tidak dapat menularkan dengue lagi; dan 3) Skenario ketiga yaitu jika nyamuk betina yang ber-Wolbachia dilepaskan dan kawin dengan nyamuk jantan liar maka telur yang dihasilkan adalah anak – anak nyamuk yang tidak memiliki virus dengue. Dari tiga skenario tersebut dari pertimbangan dampak pada manusia, lingkungan, dan hewan, WMP memilih skenario untuk melepaskan nyamuk betina ber-wolbachia dikarenakan jika melepaskan nyamuk jantan ber-Wolbachia maka populasi nyamuk akan berkurang. Release period yang dilakukan oleh WMP adalah 6 bulan dan populasi nyamuk ber-Wolbachia sudah hampir menyebar cukup besar dan diharapkan nyamuk liar nantinya akan memiliki Wolbachia.

Current Project Sites pelaksanaan program  WMP sudah tersebar di 3 wilayah regional yaitu: 1) Latin America Hub yang menjangkau Mexico, Colombia, dan Brazil; 2) Oceania Hub yang menjangkau Australia, Kiribati, Vanuatu, Fiji, dan New Caledonia; dan 3) Asia Hub yang menjangkau Sri Lanka, Indonesia, dan Vietnam. Kedepannya saat tahun baru Vietnam, WMP akan mulai menjangkau 2 tempat di South Vietnam. Sedangkan untuk Sri Lanka sudah selesai pada fase 1 dan adanya inisiatif pemerintah untuk membantu program WMP pada fase 2. Di Indonesia, WMP bekerjasama dengan UGM (Universitas Gajah Mada) selama 10 tahun lebih dalam menjalan ternak nyamuk ber-Wolbachia ini. Ternak nyamuk ber-Wolbachia menggunakan pendekatan berkelanjutan yang artinya non-GMO, No Insecticides, Self – sustaining (hanya satu kali aplikasi), dan Affordable long – term solution.

WMP di Yogyakarta melakukan quasi kontrol yang didanai oleh BMGF (Bill Melinda Gates Foundation).  Pada tahun 2016 yang lalu WMP melakukan RCT dengan partner – partner UGM yang didanai oleh Yayasan Tahija, mengingat sesuai standar WHO penelitian tertinggi adalah dengan pendekatan RCT (Randomized Controlled Trial). RCT sudah selesai di Yogyakarta dan sudah released. WMP juga bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sleman dan tahun depan yaitu April 2022 akan bekerjasama dengan Kabupaten Bantul.

Selanjutnya materi tentang partisipasi masyarakat, communication dan engagement dalam program tersebut oleh Bu Bekti. WMP memiliki divisi khusus yaitu Community Engagement dan hal tersebut menjadi hal penting dikarenakan ternak nyamuk ber-Wolbachia akan berjalan efektif apabila pemerintah dan masyarakat mendukung. Sehingga untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat maka WMP menggunakan pendekatan partisipasi publik yaitu Public Acceptance Model (PAM), pada model ini terdapat 5 yaitu pertama kita harus mengetahui karakteristik masyarakat, menyusun strategi, setelah itu 3 bulan campaign melalui channel dan media sosial, menerima masukan dari masyarakat, dan kerja sama dengan community reference group yang dapat membantu WMP dalam memberikan solusi. WMP memiliki nilai yang terus dilakukan selama keberjalanan program yaitu Respect, Responsive, Transparency, dan Inclusivity. Dikarenakan WMP bekerja secara global maka campaign yang dibuat harus secara global yaitu “We Welcome Wolbachia” dengan gambar tangan yang berbentuk “W”, seperti pada gambar 1. 

Gambar 1. Campaign Global WMP

Sumber : WMP, 2021

Selain itu campaign juga harus beradaptasi dengan karakteristik wilayah seperti di Yogyakarta, Indonesia dibuat menggunakan bahasa jawa, slogan di Sleman yaitu “Si Wolly Nyaman : Wolbachia, Nyamuk Aman Cegah DBD di Sleman”, dan di Bantul yaitu “WoW MANTUL : Wolbachia Wis Masuk Bantul”. Campaign yang dilakukan oleh WMP lainnya yaitu di Sleman pernah didatangi oleh Bill Gates, WMP membuat mini lab di luar ruangan agar masyarakat lebih mengetahui, dan tentunya kerjasama dengan dinas kesehatan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Selesai pemaparan materi dilanjutkan diskusi dengan moderator, pertanyaan – pertanyaan yang sudah terkumpul dari para peserta menunjukkan antusiasme terhadap membertalk bertajuk ternak nyamuk ber-Wolbachia ini. Dari diskusi ini banyak pengetahuan baru tentang nyamuk seperti ciri – ciri tempat berkembang biak nyamuk, kemampuan nyamuk yang hanya bisa terbang sekitar 1 – 2 meter saja, bagaimana tahap transfer ternak nyamuk ber-Wolbachia, mengetahui lebih detail bakteri Wolbachia, tantangan dalam menjalankan program dan lainnya.

Baca Juga : Partisipasi Publik Yang Efektif Untuk Pengoptimalan Tata Kelola Air Melalui Platform Kemitraan

Acara diskusi ditutup dengan closing statement dari para pembicara. Bu Claudia menyampaikan bahwa menurut beliau Sains tidak ada batasan dan inovasi sains yang sudah dipublikasikan adalah milik semua sehingga bagaimana kita dapat menerima, Sains sejati tidak akan mengakui sendiri untuk digunakan kepentingan sendiri seperti inovasi public health yang harus diterima dan merasa dimiliki oleh semua masyarakat. Selanjutnya key message dari Bu Bekti adalah dalam menerapkan metode ternak nyamuk ber-Wolbachia tidak bisa berjalan dengan efektif jika hanya dilakukan oleh WMP sendiri dikarenakan untuk dapat memperbaiki masalah yang ada diperlukan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap program maupun inisiatif WMP, setiap dukungan apapun dapat ikut serta memberikan dampak besar pada perubahan.

 

Partisipasi Publik Yang Efektif Untuk Pengoptimalan Tata Kelola Air Melalui Platform Kemitraan

Dr. Ir. Mohammad Amron, Executive chairperson Kemitraan Air Indonesia (KAI) menghadiri webinar GWP x IAP2 Indonesia (11/11/2021) sebagai pembicara yang membawakan topik tentang “Partisipasi Publik yang Efektif Melalui Platform Kemitraan”. Poin – poin yang dipaparkan oleh Pak Amron selama presentasi adalah latar belakang dan berdirinya INA-WP (Indonesia Water Partnership), pemetaan stakeholder pengelolaan sumber daya air, peningkatan kapasitas kerja sama, peran dan kegiatan.

Latar belakang dari platform kemitraan yaitu dimulai dari masalah dan tantangan di Indonesia seperti water security yang masih belum terdistribusi dengan baik, kadang Indonesia memiliki air yang banyak dan terkadang Indonesia mengalami krisis air, selain itu tingkat populasi yang tinggi menyebabkan adanya peningkatan konflik, tantangan distribusi pembangunan ekonomi, food security, public health, dan menurunnya kualitas lingkungan. Dalam menghadapi masalah dan tantangan tersebut, adanya reformasi birokrasi yang sedang berlangsung seperti management measures, pengembangan infrastruktur dan software, perbaikan lingkungan, peningkatan Lembaga dan pelayanan. Sehingga untuk menggerakkannya memerlukan partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan seperti: 1) Konservasi air; 2) pemanfaatan sumber daya air; 3) mengatasi masalah keamanan air. Oleh karena itu untuk terbentuknya kerjasama antar stakeholder diperlukannya dialog multi – stakeholder dalam Water Forum.

IWF (Indonesia Water Forum) merupakan pertemuan berkala antar pemangku kepentingan sumber daya air (pemerintah, masyarakat, dan private sector) di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut untuk mendiskusikan masalah sumber daya air yang memerlukan masukan dan perjanjian dan untuk menyediakan rekomendasi kebijakan dan strategis pembangunan berkelanjutan. Kegiatan Southeast Asia Water Forum yang ketiga diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 2007 untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman dalam implementasi pengelolaan sumber daya air. Sedangkan AWF (Asia Water Forum) fokus utamanya pada informasi, inovasi, dan teknologi. WWF (World Water Forum) dimulai pada tahun 1997 dan diadakan setiap 3 tahun sekali, kegiatan tersebut untuk meningkatkan kesadaran air dan untuk meningkatkan akses untuk domestic water supply.

Berdirinya KAI (Kemitraan Air Indonesia) bermula dari kegiatan Indonesian Water Resources Stakeholder gathering, dimana kegiatan tersebut untuk mendiskusikan masalah dan aksi prioritas untuk dilakukan kepada semua pihak dalam bentuk Water Forum. Indonesian Water Forum pertama kali diadakan pada 20 – 22 November 2000 di Jakarta dengan beberapa isu: 1) Untuk mempromosikan visi nasional dalam mencapai keamanan, efisiensi, dan keberlanjutan air untuk seluruh populasi; dan 2) Untuk mendukung pemerintahan dalam reformasi kebijakan sumber daya air. Sedangkan Indonesia Water Forum kedua diadakan pada 22 Maret 2002 di Jakarta dengan deklarasi utama: 1) Untuk membangun Kemitraan Air Indonesia sebagai jejaring antar stakeholder; 2) Untuk memiliki perwakilan dari berbagai stakeholder sebagai calon panitia.

Pemetaan pemangku kepentingan sumber daya air yang dimaksud yaitu mereka  yang memiliki pengaruh lalu selanjutnya mereka yang dipengaruhi, dan mereka yang memiliki pengetahuan. Pemetaan juga dilakukan melalui bagan yang terdiri dari 4 kolom yaitu keep informed, key player engage closely, minimal effort, dan keep satisfied. Pada horizontal yaitu kekuasaan sehingga semakin kekanan artinya semakin kuat dan kekiri semakin lemah dan pada bagian vertikal yaitu kepentingan, jika kebawah maka semakin lemah dan keatas akan semakin kuat kepentingannya. Pemetaan pemangku kepentingan yang dipaparkan oleh Pak Amron yaitu: 1) Regulator adalah pemerintah yang memiliki kepentingan dalam mengatur dan berkuasa; 2) Pengguna untuk bisnis adalah private sector yang memiliki fungsi berpartisipasi; 3) Pengguna yaitu masyarakat memiliki fungsi berpartisipasi; dan 4) Pengamat adalah komunitas yang memiliki fungsi sebagai pendukung. Sedangkan Lembaga pendidikan seperti universitas memiliki pengaruh pada keempat stakeholder.

Baca Juga : IAP2 Indonesia Berpartisipasi Dalam virtual Training of Trainers (ToT) for the Learning Module 4: Localizing the SDGs through Decentralized Cooperation

Peningkatan kapasitas untuk partner terdiri dari berbagai kegiatan yang sudah dilakukan yaitu: 1) Pelatihan Fasilitator Dialog tentang Air Pangan, dan Lingkungan (IWMI) dan Mendorong Program Pendidikan Formal dan Informal di IWRM (2003); 2) Workshop Inventarisasi Isu Fungsi dan Kompetensi Kelembagaan Sumber Daya Air Tingkat Nasional (2006); 3) Memajukan Proyek Pengelolaan Sumber Daya Air Nasional – Mendirikan NWRC (2006); 4) Pelatihan IWRM untuk Jurnalis (2008) dan Pelatihan untuk Pelatih IWRM (2011); 5) Dialog Peningkatan Kapasitas Masyarakat Lokal Tentang Kekeringan (2013); 6) Peningkatan Pengetahuan dan Kapasitas Pemangku Kepentingan dalam Implementasi IFM untuk Dipraktikkan di Sungai Cisadane (2017); 7) Perumusan Program Pengembangan Kapasitas Aspek Hidroklimatologi dalam Respon Perubahan Iklim (2019); dan 8) Mendukung dan Memperkuat Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Peningkatan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi (2019).

Materi terakhir yaitu peran dan kegiatan stakeholder dalam pengelolaan sumber daya air yaitu: 1) Peran Pemerintah: Pembagian peran sesuai tanggung jawabnya, Pemilihan aspek yang akan diperkuat, penguatan organisasi; 2) Public Participation: sesuai dengan tahapan pembangunan yaitu tahap perencanaan, pengembangan dan operasional dan melakukan pemantauan dan evaluasi; 3) Pendekatan dan Strategi : Fasilitasi, kemitraan, pembinaan, pemberdayaan, Pelatihan, revitalisasi partisipasi masyarakat; dan 4) Penguatan organisasi : Organisasi, sumber daya manusia, aspek keuangan, program kerja, jaringan, peluang.

Presentasi diakhiri dengan closing remarks dari Pak Amron, beliau menyampaikan bahwa air dan lingkungan memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan manusia sehingga harus dilindungi, seperti regulasi dan kegiatan manusia harus mendorong pemanfaatan air dengan cara yang tepat. Partisipasi stakeholder memiliki fungsi yaitu Fasilitasi, kemitraan, pembinaan, pemberdayaan, Pelatihan, revitalisasi partisipasi masyarakat. Hal penting lainnya yaitu Fasilitasi dan Pemberdayaan seperti bimbingan dari kepedulian kelembagaan untuk merevitalisasi partisipasi publik, kolaborasi dan kerjasama untuk memfasilitasi pemberdayaan, dan memperkuat dan memfasilitasi NGO.

Artikel ini ditulis oleh Pundarika Vidya Andika

IAP2 Indonesia Berpartisipasi Dalam virtual Training of Trainers (ToT) for the Learning Module 4: Localizing the SDGs through Decentralized Cooperation.

Sebagai salah satu organisasi yang memiliki visi besar untuk mempromosikan dan meningkatkan praktik partisipasi publik, IAP2 melanjutkan komitmen-nya dengan mengikuti sesi diskusi dalam event skala internasional. Event ini merupakan bagian dari virtual Training of Trainers (ToT) for the Learning Module 4: Localizing the SDGs through Decentralized Cooperation yang diselenggarakan oleh UCLG-ASPAC. Event ini berlangsung pada Hari Kamis, 25 November 2021, dimana IAP2 Indonesia terlibat pada sesi diskusi ke-4 dengan topik spesifik Mobilizing Multi-Stakeholder Territorial Partnerships For Decentralized Cooperation dan diwakilkan oleh Bapak Aldi Muhammad Alizar, selaku chairman dari IAP2 Indonesia. 

Pada diskusi ini, IAP2 Indonesia memberikan pemaparan bahwa salah satu prasyarat mendasar untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan adalah partisipasi publik yang luas dalam pengambilan keputusan. Hal ini didasari oleh keadaan bahwa ragam inisiatif partisipasi akan terus berkembang mengikuti perkembangan tantangan pemenuhan kebutuhan  individu, kelompok, dan organisasi untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Partisipasi seluruh pihak ini diwadahi dalam SDG 17 melalui upaya untuk memobilisasi pengetahuan, keahlian, teknologi, dan sumber daya keuangan. Melibatkan pemangku kepentingan secara efektif dapat mengarah pada hasil yang lebih berkelanjutan secara sosial, lingkungan, dan ekonomi melalui pemahaman yang realistis tentang masalah; memunculkan potensi solusi kreatif dan berkeadilan; serta potensi penghematan waktu dan sumber daya finansial dalam jangka panjang.

Baca Juga : “TKPSDA (Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air ) dalam Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air”

Dalam perspektif partisipasi publik, kemitraan multi pihak sangat diperlukan untuk mengatasi masalah yang tidak dapat diselesaikan secara optimal oleh satu lembaga. Oleh karena itu, pembentukan MSP membutuhkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Namun, ini tergantung pada masalah dan konteks yang dihadapi dan hubungan antara para pemangku kepentingan. Beberapa manfaat dari hadirnya mobilisasi berbagai pemangku kepentingan adalah memperkuat efektivitas tindakan melalui keunggulan komparatif stakeholders; menciptakan solusi yang sesuai dengan ruang lingkup dan sifat masalah yang dihadapi atau masalah yang harus diselesaikan; membawa nilai tambah bagi institusi atau organisasi yang terlibat di dalamnya;  memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih terbuka dalam upaya menyediakan barang-barang publik; memaksimalkan representasi, proses demokrasi, dan tanggung jawab di antara para pemangku kepentingan;   mendorong keberlanjutan solusi atau tindakan yang telah diambil. Sesi diskusi ini ditutup dengan penjelasan dari IAP2 Indonesia terkait bagaimana non-state actors dapat berperan penting dalam memobilisasi sumber daya dalam melaksanakan kemitraan multi pihak. Peran Aktor Non-Negara dibagi menjadi peran Akademisi, CSO, Komunitas, Swasta, dan Mitra Pembangunan. 

Artikel ini ditulis oleh Fikri Amarrilo Adiprana

“TKPSDA (Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air ) dalam Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air”

“TKPSDA (Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air ) dalam Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air”

Kasubdit Perencanaan Teknis dan Kelembagaan Kementerian PUPR, Sigid Hanandaja Djuga Pramana, ST, M.Eng sebagai pembicara pada Webinar GWP SEA x IAP2 Indonesia (11/11/2021), beliau menyampaikan materi tentang, “TKPSDA (Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air ) dalam Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air.” Poin – poin yang disampaikan oleh beliau adalah kebijakan, kelembagaan, skema koordinasi, dan peran TKPSDA dalam pengelolaan sumber daya air.

WRM (Water Resources Management) Policy terdiri dari 3 kegiatan utama yaitu konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian sumber daya air. Ketiga kegiatan utama tersebut dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan secara konstruksi maupun non-konstruksi, kemudian operasi dan pemeliharaan, dan terakhir pemantauan dan evaluasi. Pada berbagai macam tahapan akan melibatkan berbagai institusi pemerintah seperti kementerian tingkat pusat, provinsi, kota, dan kabupaten.

Institusi Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari beberapa fungsi yaitu: 1) Regulator, yang terdiri dari presiden, kementerian, DPRD, gubernur, walikota, dan kepala desa; 2) Developer, yang terdiri dari UPT (Unit Pelaksana Teknis), UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah), BUMN, BUMD, dan private sector; 3) Operator, bahwa beberapa developer berfungsi sebagai operator yang terdiri dari UPT, UPTD, PDAM, dan PJT BUMN; 4) User, terbagi menjadi user sektor yaitu rumah tangga, pertanian, industri, transportasi, dan pariwisata. Dari 4 institusi pengelolaan sumber daya air tersebut diperlukannya peran koordinator sebagai koordinasi antar institusi dalam pengelolaan sumber daya air. 

Koordinasi tersebut sudah dilakukan pada tingkat nasional, provinsi, kota/kabupaten, dan wilayah sungai. Koordinasi pada tingkat wilayah sungai itulah yang disebut TKPSDA yang akan mengkoordinasikan kepentingan – kepentingan lintas sektoral maupun lintas administrasi hingga berbagai sektor lainnya di wilayah sungai. Secara rinci skema koordinasi pada Water Resources Law No. 17/2019) bahwa provinsi dan kabupaten/kota tidak harus dibentuknya TKPSDA, sehingga koordinasi dapat dilakukan melalui pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sedangkan koordinasi untuk wilayah sungai yang sifatnya operasional sehingga terbentuk badan koordinasi yaitu TKPSDA yang anggotanya terdiri dari pemerintah maupun non pemerintah, sudah ada pedoman dalam pembentukan TKPSDA. Untuk wilayah sungai tingkat pusat di Indonesia terdiri dari 64 yang menjadi kewenangan pemerintah tingkat pusat, maka pemerintah pusat harus membentuk 64 TKPSDA dan sisa wilayah sungai lainnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Baca Juga : Webinar Ko-Kreasi : Kepemimpinan Muda yang Partisipatif dan Kolaboratif di Berbagai Macam Sektor Kontribusi

Selanjutnya slide terakhir Pak Sigid memaparkan tugas dan fungsi  TKPSDA wilayah sungai. Tugas TKPSDA yaitu merumuskan dokumen rencana strategis, program, dan masterplan pengelolaan sumber daya air, mendiskusikan alokasi air dan pemanfaatan kelembagaan, membahas hydrological, hydro-meteorological, dan hydrogeological information system untuk menuju sistem informasi manajemen, dan memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait IWRM. Sedangkan fungsi TKPSDA adalah konsultasi dengan pihak terkait terkait IWRM di DAS, integrasi dan keselarasan kepentingan antar sektor, wilayah dan pemangku kepentingan dalam WRM, dan melakukan pengawasan dan evaluasi rencana dan program IWRM.

Materi yang dipaparkan oleh Pak Sigid tentang TKPSDA di Indonesia memberikan pengetahuan baru terkait kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air khususnya pada wilayah sungai yang ada di Indonesia. Setiap stakeholder (regulator, developer, operator, dan user) memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya air, tetapi diperlukannya peran koordinator yaitu TKPSDA untuk mengkoordinir setiap peran dan fungsi dari stakeholder di berbagai tingkat yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya air.

Webinar Ko-Kreasi : Kepemimpinan Muda yang Partisipatif dan Kolaboratif di Berbagai Macam Sektor Kontribusi

IAP2 Indonesia berkolaborasi dengan Rumah Kepemimpinan dan Ikatan Alumni Rumah Kepemimpinan untuk mengadakan Webinar Ko – Kreasi (20/11/2021), dengan tema “Menuju 100 Tahun Indonesia Merdeka dengan Kepemimpinan Muda yang Partisipatif dan Kolaboratif di Berbagai Macam Sektor Kontribusi.” Webinar ini bertujuan untuk menghadirkan diskusi konstruktif dan memicu kesadaran bersama tentang urgensi meningkatkan kepemimpinan pemuda yang partisipatif dan kolaboratif di berbagai sektor kontribusi. Acara webinar ini disambut dengan opening remarks dari Ketua Ikatan Alumni RK, M. Kamiluddin dan Head of Partnership and Fundraising RK, Aqil Wilda Arief.

Webinar ini dihadiri oleh Chair IAP2 Indonesia, Pak Aldi Muhammad Alizar sebagai keynote speaker, beliau memaparkan materi partisipasi dengan spektrum IAP2 dalam mendukung pembangunan Indonesia Emas 2045, pengalaman dan pembelajaran dalam kolaborasi dengan berbagai sektor dalam membangun kemitraan yang berkelanjutan. Pembicara yang hadir di webinar ini adalah alumni Rumah Kepemimpinan dan berasal dari berbagai sektor. Pembicara pertama dari sektor akademisi yaitu M. Reza S. Zaki, beliau merupakan Dosen Hukum Binus University dan alumni RK 3.5. Pemaparan yang disampaikan beliau adalah perjalanan karir, isu regulasi dan kurikulum untuk tenaga pendidikan, pengalaman beliau di bidang akademisi, bisnis, dan politik. Pembicara kedua dari sektor swasta yaitu Dea Tantyo, beliau merupakan AVP Strategy & Research Indosat Ooredoo dan alumni RK 2.4. Pemaparan yang disampaikan beliau lebih kepada sejarah, pengalaman dan bentuk partisipatif, kolaboratif, dan kontribusi dari berbagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam perubahan dunia. Selanjutnya pembicara ketiga dari sektor pemerintahan yaitu Risza Damayanti, beliau merupakan ASN Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan alumni RK 1.6. Risza Damayanti menyampaikan materi terkait peran pemuda dalam pembangunan Indonesia Emas 2045, pengalaman beliau di bidang pemerintahan, core values ASN yaitu berAKHLAK(Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif), dan pentingnya kolaborasi antar sektor untuk menciptakan SDM unggul. Pembicara keempat dari sektor NGO yaitu Kays Abdul Fattah, beliau merupakan alumni RK 5.8 dan Founder dari Komunitas Banana Pirates. Pemaparan materi yang disampaikan adalah Philanthropy Leadership, yang dijelaskan secara sistematis berawal dari visi dan misi, nilai, tujuan, urgensi, dan tantangan. Secara singkat perkembangan philanthropy yang dipaparkan Kays adalah: “upaya untuk berbagi menyalurkan sumber daya dan berderma secara terorganisir untuk kepentingan strategis jangka panjang dan berkelanjutan.” Selanjutnya pemaparan materi dari presenter terakhir dari sektor entrepreneur, dikarenakan dari sektor media tidak bisa hadir. Presenter terakhir tersebut adalah Abidah Syauqina, beliau merupakan founder Teman Bisnis App dan alumni RK 1.7. Pemaparan dimulai dari pengalaman karir, perjalanan berdirinya Teman Bisnis App yang sudah didownload 150.000 oleh UMKM dalam membantu mengatur keuangan, pembangunan Indonesia Emas 2045 dalam bidang ekonomi, dan pengetahuan tentang peran penting entrepreneur dalam membangun kolaborasi dari pentahelix stakeholder dan faktor produksi.

Baca Juga : Peran dan Praktik Kementerian PPN/Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Pengoptimalan Tata Kelola Air

Sesi setelah pemaparan dari para presenter adalah sesi diskusi yang dipimpin oleh moderator yaitu Fikri Amarrilo Adiprana, merupakan MSP Initiatives Junior Program Officer IAP2 Indonesia. Diskusi ini memberikan insight terhadap sejauh mana terukurnya partisipasi dari pengalaman – pengalaman para pembicara yang memiliki latar belakang profesi yang berbeda dan bagaimana menjalankan kolaborasi jika terdapat tantangan terkait gap umur, pendidikan, dan pengalaman hingga menghadapi senior dalam menerima masukan. Diskusi berjalan dengan lancar dan setiap jawaban yang diberikan oleh para pembicara sangat meaningful dan memberikan motivasi kepada peserta untuk menjadi agent of change yang partisipatif dan kolaboratif.

Selesainya sesi diskusi dengan pembicara dilanjutkan dengan memberi pesan singkat atau key message dari para pembicara. Setiap key message dari pembicara menekankan pentingnya partisipasi dan kolaboratif dari berbagai stakeholder, teruslah belajar dan memberikan kontribusi yang berdampak untuk orang lain, ilmu dan amal harus seimbang, dan  menghilangkan egoisme untuk bersama menjalankan visi membangun Indonesia Emas 2045. Para pembicara juga mengucapkan terima kasih atas wadah diskusi hari ini karena ikut mendapatkan banyak ilmu dan masukan.

Peran dan Praktik Kementerian PPN/Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Pengoptimalan Tata Kelola Air

Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional – Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Wisnu Utomo menghadiri acara webinar GWP SEA x IAP2 bertajuk partisipasi publik dalam pengoptimalan tata kelola air (11/11/2021) sebagai keynote speaker. Materi yang disampaikan beliau adalah perencanaan pembangunan dari sisi regulasi, kelembagaan, dan pendanaan dalam menanggapi isu tata kelola air di Indonesia.

Sistem perencanaan pembangunan nasional sudah diatur dalam UU No. 25/2004 tentang SPPN bahwa, Perencanaan Pembangunan dapat disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan tujuan : a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi; c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat sehingga tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Memastikan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas dan efektif tentu diperlukan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal tersebut didukung pada PP No.17/2017 yang diamanatkan adanya sinkronisasi untuk keterpaduan perencanaan – penganggaran dengan pendekatan tematik, holistik, integrative, dan spasial. Pendekatan lainnya yaitu pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program prioritas sehingga pendanaan berjalan efektif. Peran Kementerian PPN/Bappenas dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu melakukan clearing house, artinya menyelaraskan perencanaan, implementasi, dan mobilisasi sebagai sumber dan skema pembiayaan, serta pemantauan dan evaluasi pada siklus perencanaan pembangunan nasional.

Pentingnya partisipasi aktor non – pemerintah dalam perencanaan pembangunan agar perencanaan pembangunan bersinergis dan inklusif. Salah satu wadah partisipasi aktor non – pemerintah untuk menyampaikan gagasan dan pandangan dalam pelaksanaan pembangunan adalah Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Menurut Pak Wisnu bahwa partisipasi menjadi kunci dalam pembangunan yang inklusif, sehingga kemitraan multipihak menjadi instrumen penting dalam menjembatani seluruh pemangku kepentingan, dan menjalankan KMP (Kemitraan Multi Pihak) tidak mudah. Kementerian – PPN/Bappenas sudah menyusun panduan KMP sebagai acuan pemangku kepentingan dalam melakukan kolaborasi untuk menjawab tantangan pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas melakukan praktik KMP di Daerah dengan berbagai stakeholder seperti KMP untuk penguatan BUMDes di Bangka Belitung, tambak udang di Jawa Tengah, KMP bidang vokasi pendidikan di Jawa Barat, dan KMP bidang pengembangan kelapa di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Tentunya dalam praktik KMP adanya tantangan kolaborasi yaitu: 1) Partisipasi non-state actor untuk mengawal/monitoring kegiatan; 2) Adanya gap knowledge dan data antara pemerintah dengan non state actor; 3) Perbedaan kepentingan. Sedangkan untuk tantangan sinkronisasi perencanaan pembangunan adanya isu cross – sectoral tata kelola sumber daya air. 

Baca Juga : Kylie Cochrane: Public Participation, Community Outrage, and Water Security

Selanjutnya Pak Wisnu memaparkan slide tentang praktik unggulan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya air yang kolaboratif. Pertama yaitu Pilot Project, merupakan project pemeliharaan irigasi berbasis Participatory Irrigation Management di Pantura Jawa yang melibatkan K/L, Pemda, dan organisasi petani, tujuan dari proyek ini untuk meningkatkan efektivitas pemeliharaan infrastruktur irigasi dan membantu petani mendapatkan penghasilan tambahan. Praktik kedua yaitu program IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program), merupakan kolaborasi antara Bappenas, Kemtan, KemPUPR, Kemendagri dengan dukungan Asian Development Bank, dan IFAD, tujuan dari program ini untuk memperkuat sistem dan kapasitas kelembagaan irigasi yang berkelanjutan. Praktik unggulan yang ketiga adalah Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), merupakan program kolaborasi antara pemerintah pusat, pemda, dan bank dunia di wilayah perdesaan/program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang dapat mengakses air minum dan sanitasi secara berkelanjutan.

Setelah selesai memaparkan materi, Pak Wisnu menyampaikan pesan bahwa beliau berharap webinar ini akan menjadi output konkrit dalam inisiasi – inisiasi kemitraan untuk memperkuat tata kelola sumber daya air di tingkat daerah maupun nasional,  dan tentunya sebagai upaya mencapai target pembangunan nasional.

Artikel ini ditulis oleh Pundarika Vidya Andika

Kylie Cochrane: Public Participation, Community Outrage, and Water Security

Chair of IAP2 International, Kylie Cochrane, attended a Webinar held by GWP SEA and IAP2 Indonesia  (11/11/2021) as a keynote speaker. She gave a short presentation about “Public Participation, Community Outrage, and Water Security”. She stated that Australia didn’t have an issue with trying to get people involved in water security and water policy, so the actual issue is where people are very involved and very unhappy with government decisions on water security. Through this webinar, she explained public participation details and talk about some of the community outrage trends.

First of all, water security is a big issue in Australia, they have a lack of water and when they’re droughts, it can get very severe. Australia has a boom or bust climate, that’s why they go from very dry for years to having full water in a dam, it was so full they had to deliberately let the water flow and make it flood in some areas. Related to this issue, Kylie try to link the problem with IAP2’s core values. IAP2 has seven core values, and the main one which is public participation is based on the belief that those who are affected by a decision have a right to be involved in the decision-making process. This is fascinating in Australia because the level of involvement is what people argue about.

The condition of water security issues in Australia now is that they are not in a drought and they have a lot of water, but people still arguing with the government and arguing with communities around on how water security can be obtained in Australia, how the existing water can be allocated and can be shared to several people who are using it. They are also discussed how water should be recycled, reused, or when should the region have dams or not, and their arguments go on and on. The cause of community outrage can be explained by the social triangle theory. This theory stated that there are three elements to make up a society, the first one is political leaders’ institutions, the second is the religious institutions, and the third is a community (people and place). Kylie explained that :

“Now the social triangle theory says that they don’t longer have trust in their political leaders, so put a big cross through that one and they also didn’t have trust in religious institutions, so put a big cross through that. So, all we have left that makes up society is people and place, it’s like myself, my family, my friends, my house, my land, and my town. So, for everything that threatens themself, their families, friends, and their places, they going to greet with suspicion, with anger, and with tension. In Australia water is necessary and important, because without water nothing can grow, so without water people’s lives and livelihoods in Australia are under threat”

Furthermore, Kylie talked through a few of the trends we’re seeing at the moment. First of all, the community is seen by governments and the private sector as the biggest threat to water infrastructure projects around the country. Kylie personally working on three dam projects and each of the three is in different stages of development, from that there is no guarantee that the three will go ahead with construction. That is because of the different levels of outrage around government policy and the different ways of water security.

For example, Kylie shows the images of a whole bunch of environmentalists joining with some very traditional farmers in the northern part of New South Wales on the east coast of Australia and they’re fighting a dam from being put into their area.

“Maybe we would think that farmers would be happy to have a dam, but they were not in this instance or maybe we think that the environmentalists would be happy to have a dam. The fact is, most environmentalists didn’t like the dams because they think it will impact the environment downstream. Even the function of dams to irrigating or anything in good ways for water security, they still think that the dams will threaten the livelihood of the environment. Kylie stated that water projects are political, she showed us the photo of a group of women that are known affectionately in Australia as the knitting nanas or knitting grandmas. These ladies in the photo never protested before in their lives, just because the coal scene gas industry came to Australia and because there was a lot of fear in their farming communities that will impact the coal gas would have on water security in the area”.

The Final slide is mainly concerned with evidence and data. So one of the things that Kylie has found in Australia by working on water security projects is the more evidence and data that can be shared with the community, the more reassured community will be in what and how we are doing. Kylie showed the community dashboard for one of her water projects Dungow and Dam, she shared with us the engagement statistics of data and the evidence.

this article is written by Pundarika Vidya Andika

Webinar GWP SEA x IAP2 : Mendukung Partisipasi Publik Untuk Pengoptimalan Tata Kelola Air

Global Water Partnership Southeast Asia berkolaborasi dengan IAP2 Indonesia dalam mengadakan webinar yang bertajuk “Ensuring Public Participation for Optimal Water Governance in Achieving Water Security” yang diadakan pada tanggal 11 November 2021. Latar belakang webinar tersebut adalah water security diakui secara luas sebagai tantangan utama pembangunan ekonomi dan sosial secara global. Sehingga diperlukan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam water security project untuk pengoptimalan tata kelola air. Tujuan dari webinar tersebut untuk mendapatkan masukan berupa praktik terbaik, kebijakan, dan diskusi dari berbagai stakeholder.

Acara tersebut dibuka dengan opening remarks dari Dr. Inthavy Akkharath, beliau merupakan Chairman GWP SEA. Dalam opening remarks beliau menyampaikan bahwa pentingnya kerjasama antar stakeholder dalam meningkatkan water management system untuk generasi depan, melalui webinar ini menjadi platform untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengoptimalan tata kelola air di berbagai multi level. Sesi selanjutnya adalah keynote speech dari Kylie Cochrane, beliau adalah International Chair IAP2. Beliau menyampaikan isu masyarakat di Australia yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah terkait water security dan terus menerus menuntut dalam ketersediaan air sedangkan jumlah ketersediaan sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, hal itu disebabkan oleh social triangle theory. Keynote speech selanjutnya dari BAPPENAS yaitu Dr. Ir. Wisnu Utomo, M.Sc – Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional. Beliau menyampaikan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, partisipasi aktor non pemerintah dalam perencanaan pembangunan, dan praktik unggulan perencanaan pembangunan bidang sumber daya air. 

Setelah sesi keynote speech dilanjutkan dengan sesi presentasi dari 4 presenter yang di moderisasi oleh Chair IAP2 Indonesia, Aldi Muhammad Alizar. Presenter pertama adalah Kasubdit Perencanaan Teknis dan Kelembagaan Kementerian PUPR – Sigid Hanandaja Djuga Pramana, ST, M.Eng, beliau menyampaikan materi tentang “Government – Civil Society Collaboration in Integrated Water Resources Management (IWRM) : TKSDA”, materi yang dipaparkan beliau memberikan pengetahuan bagaimana peran pemerintah dalam mendukung IWRM dan bentuk kolaborasi antar stakeholder. Presenter kedua adalah Dr. Ir. Mohamad Amron, M.Sc – Executive Chairperson Kemitraan Air Indonesia, beliau menyampaikan materi tentang “Background and Establishment of Indonesia Water Partnership”, dalam materi dipaparkan yaitu bentuk Water Forum Indonesia, water resources stakeholder mapping, capacity building for partner, roles and activities dari multistakeholder. Presenter ketiga dari Global Environment Centre yaitu Dr. Kalithasan Kailasam – Manager River Care Programme Global Environment Centre, beliau menyampaikan materi tentang “Effective Public Participation at Community Level for Better Water Management”, secara singkat materi yang disampaikan adalah pengembangan partisipasi publik dan kerjasama antar stakeholder dalam water management dan pendekatan – pendekatan dalam water security. Presenter terakhir adalah Regional Coordinator Global Water Partnership SEA – Fany Wedahuditama, beliau menyampaikan materi tentang “Integrated Water Security Open Program to ensure effective public participation”, program tersebut untuk menyediakan informasi tentang aksi pemerintah maupun non-pemerintah dalam IWRM, selain itu adanya pemaparan prototype IWR Open Program platform oleh Pak Fany.

Baca Juga : Peningkatan Kompetensi Literasi Media dan Informasi di Masa Pandemi

Sesi selanjutnya adalah sesi diskusi dengan para presenter dan pertanyaan tersebut berasal dari para partisipan. Dari pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan para partisipan menunjukkan antusias tinggi dalam acara webinar ini. Sesi diskusi ditutup dengan key message dari para pembicara dan closing remarks dari Chair IAP2 Indonesia, Aldi Muhammad Alizar. Pak Aldi menyampaikan bahwa kedepannya diperlukan kerjasama dengan GWP SEA dan stakeholder lainnya untuk membuat roadmap dan platform terkait pengoptimalan water governance di multilevel dengan tujuan mendukung the water-related Sustainable Development Goals and targets.