Case study kemitraan multi pihak yang ditulis oleh International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia berfokus pada kemitraan multipihak yang sudah dilaksanakan di Indonesia. Pada SDGs 17, kemitraan multipihak merupakan sarana untuk memobilisasi dan media berbagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, serta untuk mendukung support pencapaian pembangunan berkelanjutan, terutama di negara-negara berkembang. Pemerintah Indonesia mengakui bahwa pencapaian pembangunan berkelanjutan bergantung pada pada keterlibatan aktif antara berbagai elemen dari semua sektor masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat secara aktif mempromosikan kemitraan antara sektor publik dan swasta, masyarakat sipil dan akademisi untuk berhasil mengatasi permasalahan tentang ekonomi, sosial dan lingkungan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan.
Case study ini ditulis berdasarkan enam principal yaitu:
- Locally owned partnerships and aligned with national and local priorities; a. SANITREN: Akses Air Bersih dan Sarana Sanitasi di Pesantren;
- Kemitraan Multi Pihak untuk Masyarakat yang Memberikan Makanan Sehat. 2. Inclusive, empowering and participative;
- Bermitra dengan pendekatan koheren demi pembangunan inklusif : Model Desa Inklusif SIGAB;
- e-Musrenbang di DKI Jakarta: Mendorong Partisipasi Masyarakat dan Demokrasi Permusyawaratan.
- Integrated, holistic and result-oriented;
- Membangun Modal Ekonomi, Sosial, dan Intelektual Melalui Kemitraan Multipihak; b. Pendekatan Berbasis Klaster untuk Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia 4. Gender-responsive;
- Perempuan dan Pembangunan Perdamaian di Indonesia Pasca-Konflik.
- Beyond “Business as Usual”;
- KUPASAN: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Digital untuk UMKM di Kota Bengkulu;
- Accountability and transparency for all stakeholders.
- Memanfaatkan Akuntabilitas Sosial untuk Mengurangi Stunting;
- Menyampaikan Aspirasi Rakyat; Partisipasi Publik di DPR.
Pada case study yang ditulis, disajikan delapan studi kasus berdasarkan kasus kemitraan multipihak yang dikumpulkan dan telah dilaksanakan selama bertahun-tahun. Topik studi kasus ini mencakup isu isu tentang pemerintahan, lingkungan, kesehatan, sanitasi, modal intelektual, usaha kecil menengah, dan pembangunan daerah. Studi kasus ini dikembangkan berdasarkan prinsip kemitraan multipihak sebagaimana tercantum dalam Pedoman Kemitraan Multipihak yang diterbitkan oleh BAPPENAS pada tahun 2019.
