Partisipasi Publik dalam Mendukung Diplomasi Publik
IAP2 Indonesia – Diplomasi publik didefinisikan sebagai upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui understanding, informing, and influencing foreign audiences. […]
Artikel
Covid-19 Naik, Vaksin Booster Menjadi Syarat Baru Beraktivitas
IAP2 Indonesia – Kasus mingguan positif Covid 19 kembali naik dengan drastis, pemerintah kembali memperketat aturan kegiatan berskala besar. Baca
Hadiri KTT G7, Jokowi Ajak Negara G7 Investasi Di Indonesia
IAP2 Indonesia – Dalam menghadiri undangan KTT G7 Di Munich,Jerman presiden Jokowi mengajak negara-negara G7 untuk berinvestasi energi bersih di
Menparekraf ajak masyarakat terlibat membangun desa wisata
IAP2 Indonesia – Dalam usaha meningkatkan sektor pariwisata, Menparekraf mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengembangkan desa wisata. Program Menparekraf
Partisipasi Publik Dalam Perancangan Undang-Undang KUHP
IAP2 Indonesia – Presiden Jokowi telah menandatangani Undang-Undang yang mengatur partisipasi publik dalam perancangan perundang-undangan. Baca Juga : Kualitas Udara Jakarta
Kualitas Udara Jakarta Kembali Menjadi Terburuk Di Dunia
IAP2 Indonesia – Kualitas udara di Jakarta kembali “dinobatkan” sebagai kualitas udara paling buruk di dunia, bagaimana usaha untuk mengurangi
Persiapan Dan Peran Publik Dalam Perhelatan Urban 20 Jakarta
IAP2 Indonesia – Sebagai tuan rumah untuk presidensi G20 di Bali, Jakarta juga menjadi tuan rumah untuk Urban 20, lalu
Variant Covid 19 Terbaru Membuat Kasus positif Kembali Naik
IAP2 Indonesia – Masuk nya varian baru Covid 19 yaitu Omnicron BA.4 dan BA.5 menyebabkan kenaikan kasus yang cukup tinggi,
Memelihara Kolaborasi IAP2 Indonesia Bersama KemenPAN RB
IAP2 Indonesia – IAP2 Indonesia memelihara kolaborasi dengan kemenPAN RB untuk mendukung pelayanan publik yang lebih partisipatif Kolaborasi IAP2 Indonesia
Kenaikan Harga Masuk Candi Borobudur Menuai Pro – Kontra
IAP2 Indonesia – Rencana kenaikan harga masuk area stupa Candi Borobudur mengalami pro dan kontra, apakah pemerintah akan kembali mengkaji