Tag: SDGs

Pentingnya Sustainability Report

Pentingnya Sustainability Report di Era Global

Jakarta – Di tahun 2020 ini, merupakan tahun dimana isu keberlanjutan atau sustainabilty semakin gencar dan menjadi hal penting untuk di implementasikan bagi seluruh instansi/lembaga/usaha bisnis. Disamping itu juga isu keberlanjutan menjadi tujuan penting dalam Agenda 2030 dan Sustainability Development Goals (SDGs/TPB).

Sebagian UMKM hingga Perusahaan Besar di Indonesia sudah mulai menyadari bahwa kegiatan operasional dan produk yang di hasilkan haruslah memenuhi indikator keberlanjutan yang tersandarisasi. Melalui semangat kebersamaan untuk menciptakan “environment” keberlanjutan inilah, IAP2 Indonesia berinisiatif untuk ikut berpartisipasi di dalamnya dengan mulai menyusun laporan keberlanjutan atau sustainability report (SR) untuk tahun 2019.

Dalam memenuhi indikator keberlanjutan yang di paparkan dalam SR, tentu kita perlu mengetahui apa saja dan bagaimana cara untuk menilai bahwa setiap kegiatan operasional yang selama ini dilakukan sudah memenuhi standar keberlanjutan. Salah satu lembaga yang memberikan/meyusun standar internasional dalam pelaporan keberlanjutan adalah Global Reporting Initiative (GRI).  

GRI adalah organisasi internasional independen yang telah memelopori pelaporan keberlanjutan sejak 1997. GRI hadir untuk membantu instansi/lembaga/usaha bisnis di seluruh dunia dalam memahami dan mengkomunikasikan dampak yang ditimbulkan pada isu-isu keberlanjutan seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, dll.

SR yang di susun sesuai standar GRI dapat berperan menjadi sebuah alat untuk menjawab tantangan isu keberlanjutan yang dihadapi. Sehingga secara tidak langsung bagi instansi/lembaga/usaha bisnis yang telah menyusun SR dapat memperluas jangkauan pasar, membangun kepercayaan, loyalitas konsumen, dan mempermudah akses terhadap pasar ekspor bagi usaha bisnis.

Karena dalam laporan keberlanjutan berstandar GRI tersebut sudah pasti menyajikan informasi terstruktur dimana dampak keberlanjutan diukur. Oleh karena itu, pelaporan keberlanjutan yang disusun akan menjadi pembeda kompetitif yang signfikan bagi instansi/lembaga/usaha bisnis untuk memasuki rantai nilai global. Sehingga dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global.

Kedepan diharapkan semua instansi/lembaga/usaha bisnis dapat mengimprovisasi dan atau mengurangi ketergantungannya kepada sumber daya alam, dan mulai melakukan langkah strategis untuk dapat memberikan dampak keberlanjutan dan memberi manfaat yang lebih menyeluruh pada aspek ekonomi, lingkungan dan atau sosial masyarakat pada tahun-tahun berikutnya.

Ikuti terus informasi terkini dari kami seputar partisipasi publik dan keterlibatan stakeholder, jangan sampai ketinggalan jadwal pelatihan, seminar, panel diskusi, dll. Pantau terus perkembangannya di website dan sosial media IAP2 Indonesia.

pertemuan IAP2 Indonesia dengan Sumbar SDGs

Pertemuan IAP2 Indonesia dengan Sumbar SDGs

Padang – Dalam kesempatan kali ini IAP2 Indonesia di undang oleh sekumpulan anak-anak muda yang tergabung dalam komunitas Sumbar SDGs. Pertemuan berlangsung pada hari Sabtu, 1 Februari 2020, mulai pukul 08.00-11.00, di Cisangkuy Cafe GOR H. Agus Salim, Padang.

Aldi Muhammad Alizar menyambut dengan terbuka jika ada yang mau berkolaborasi dan memperkuat jejaring dengan IAP2 Indonesia. Termasuk dalam memenuhi undangan pertemuan diskusi dengan kalangan milenial. Beberapa pembahasan dari diskusi yang berlangsung adalah terkait dengan SDGs, NGO, penyampaian workplan dan peluang-peluang kolaborasi yang mungkin dapat dijajaki.

Komunitas Sumbar SDGs ini diawali oleh sekolompok anak muda yag tertarik dan peduli dengan TPB/SDGs. Komunitas ini sudah dibentuk semenjak satu tahun yang lalu, dan sudah mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah setempat dan lebaga GiZ. Hingga saat ini sudah terdapat sekitar 20 anggota anak muda dari berbagai universitas dan setara, yang akan terus bertambah kedepannya. Memenuhi legalitas menjadi hal penting yang saat ini terus diupayakan.

Namun, hal tersebut bukanlah menjadi sebuah hambatan dalam menjalankan agenda/workplan. Karena kedepan mereka akan menyelenggarakan SDGs festival di akhir September 2020 dan akan dilakukan serangkaian kegiatan sebelumnya. Dan IAP2 Indonesia diharapkan dapat mengambil peran untuk memberikan supervisinya.

Tentu, hal tersebut merupakan hal yang positif untuk dilakukan bersama. Mengingat SGDs ini memang perlu kemitraan yang multi-pihak untuk mencapai tujuan didalamnya.

partisipasi publik

Kesalahpahaman Umum Tentang Partisipasi Publik

Pembangunan di suatu kota memerlukan perencanaan dan rancangan yang mengedepankan sustainability (keberlanjutan), terutama dalam penyediaan fasilitas publik. Peran serta masyarakat pun mesti dilibatkan mulai dari tahapan pemeriksaan (assessment), perencanaan (planning), pelaksanaan (implementing), pemantauan dan evaluasi (monitoring and evaluation).

Namun, seringkali para pengambil keputusan merasa terbebani jika harus melibatkan publik di setiap proses pembangunan. Padahal, pelibatan publik dapat mematangkan rencana yang dibuat oleh tim proyek atau penyelenggara proyek. Rencana yang dibuat akan semakin komprehensif, karena di dalamnya terdapat rencana untuk keterlibatan produktif yang dikembangkan.

Apakah dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan sama juga dengan melegitimasikan bahwa keputusan terakhir ada pada publik, sehingga terkesan tim proyek atau organisasi penyelenggara melepaskan tanggung jawabnya dalam membuat sebuah keputusan?

Sesungguhnya, tidak seperti itu. Justru, partisipasi masyarakat dapat membantu mereka untuk menjaga tanggung jawab yang seharusnya, dengan menyediakan jalan untuk partipasi masyarakat yang produktif.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnyaMencari Pintu Masuk Integrasi TPB di Daerah

Pada akhirnya partisipasi masyarakat yang efektif dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat, dengan membawa semua perspektif untuk dipertimbangkan. Sehingga, lahir keputusan yang terbaik bagi seluruh stakeholder, terutama untuk pihak-pihak yang terkena dampak proyek pembangunan secara langsung.

Sumber: Dasar-dasar Partisipasi Publik yang Efektif – IAP2

melokalkan TPB didaerah

Mencari Pintu Masuk Integrasi TPB di Daerah

Jakarta – Pada tanggal 24-25 Juli 2019, bertempat di Hotel Ashey Jakarta, telah diselenggarakan Pelatihan Nasional ke-2 dengan tema Penguatan Peran Pemerintah Daerah pada Implementasi TPB.

Pelatihan Nasional tahun ini didukung oleh mitra-mitra seperti APEKSI, Tanoto Foundation, Bappenas, KPPOD, IAP2 Indonesia, PT. Sarana Multi Infrastruktur dan Filantropi Indonesia. Sesi-sesi dalam kegiatan ini bertujuan untuk meningkatan kapasitas bagi Pemerintah Daerah melalui diskusi, berbagi pengetahuan dan inovasi.

Localise SDGs merupakan program UCLG ASPAC dan APEKSI yang didukung oleh Delegasi Uni Eropa dengan menargetkan 30 pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian TPB di tingkat lokal melalui serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas bagi Pemerintah Daerah, seperti Pelatihan Nasional yang sudah berjalan tahun ke 2 ini.

Pada hari pertama, pelatihan dihadiri oleh 60 orang dari berbagai wilayah dan institusi, dengan beberapa pembicara yang kompeten di bidangnya. Salah satu pembicara adalah Robert Na Endi Jaweng, Direktur Eksekutif KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah). KPPOD merupakan lembaga yang berfokus pada kebijakan dan pelayanan publik di bidang ekonomi, fiskal dan kebijakan desentralisasi/otonomi daerah secara umum.

Dalam sesinya, Endi Jaweng memaparkan beberapa poin penting dalam melokalkan TPB di daerah. Pertama, pelembagaan TPB ke level lokal. Dalam hal ini adalah tujuan, indikator hingga cara-cara pelaksanaan yang diatur dalam agenda 2030 harus dilembagakan di pemerintahan daerah, sektor swasta dan komunitas.

Kedua, pelembagaan di Pemerintah Daerah adalah melalui pengintegrasian TPB ke dalam urusan pemerintahan, perencanaan pembangunan, penganggaran dan evaluasi kinerja daerah. Ketiga, dalam elemen perencanaan pembangunan, pintu masuk bagi integrasi adalah saat penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangkan Menengah Daerah (RPJMD). Ketiga hal ini ia jelaskan lebih teknis di hadapan peserta pelatihan yang sebagian besar adalah aparatur Bappeda.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnyaSeluk Beluk Kolaborasi

Selanjutnya, Endi Jaweng memberikan catatan saat mengakhiri paparannya. Beberapa di antaranya adalah: Pemerintah Pusat memprioritaskan strategi implementasi kebijakan berdasar business model yang terukur dan realistis, peer-learning process untuk mendorong komitmen di daerah, insentif, penyelerasan RAD (Rencana Aksi Daerah) TPB dengan RAD-RAD lainnya seperti RAD-Pangan Gizi, RAD-Pengentasan Kemiskinan, dll. Di samping itu, keberhasilan pencapaian TPB di daerah juga dipengaruhi oleh sumber daya memadai dan didukung oleh data & informasi yang diperlukan.

Sumber: Pelatihan Nasional II: Penguatan Peran Pemerintah Daerah pada Implementasi TPB (https://apeksi.net/index.php/12-berita/nasional/1392-pelatihan-nasional-ii-penguatan-peran-pemerintah-daerah-pada-implementasi-tpb)

strategi pelibatan

Menyusun Stategi Pelibatan Stakeholder untuk TPB

Jakarta – Pada kegiatan hari pertama Pelatihan Nasional II, sesi seminar & diskusi dilanjutkan oleh Pemateri dari IAP2 Indonesia yaitu Aldi Muhammad Alizar dan Meithya Rose Prasetya Puteri. Membawakan topik mengenai pelibatan pemangku kepentingan/stakeholder engagement untuk Agenda 2030 untuk Pembangunan yang Berkelanjutan, tim IAP2 memaparkan 10 langkah dalam desain dan perencanaan untuk pelibatan.

Agenda 2030 ini terdiri dari 17 tujuan, 169 target dan 244 indikator yang dalam pencapaiannya mensyaratkan pelibatan pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam pembangunan. Ini artinya pelibatan pemangku kepentingan tidak lagi menjadi formalitas, tetapi harus berkualitas dan terukur.   

Untuk merespon kebutuhan tersebut, IAP2 menawarkan langkah efektif untuk merancang dan merencanakan pelibatan. Sepuluh langkah untuk pelibatan yang efektif bagi agenda 2030 dibagi menjadi tiga tahap: Rancang Bentuk, Perencanaan yang Detil, dan Implementasi & Evaluasi. 

Tahap pertama (rancang bentuk) memiliki empat langkah, yaitu memahami konteks, cakupan proyek (project scope), menyusun tujuan pelibatan, menentukan level pengaruh.

Tahap kedua adalah perencanaan yang detil, terdiri dari empat langkah, yakni jaminan adanya komitmen pemimpin, penyusunan strategi & urutan pelibatan, dan memilih metode yang tepat.

Tahap terakhir adalah implementasi dan evaluasi yang mencakup evaluasi kegiatan pelibatan dan tata kelola serta pelaksanaan.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnyaOptimalisasi Pelayanan Publik dengan Pelibatan Masyarakat

Selain berbicara tentang konsep pelibatan, IAP2 Indonesia juga berbagi pengalaman tentang langkah kongkrit pelibatan pemangku kepentingan untuk TPB. Saat ini IAP2 tengah memfasilitasi pembentukan forum multipihak untuk Pembangunan Maluku Utara yang berkelanjutan. Selanjutnya, Aldi M. Alizar juga berbagi pengalamannya dalam melaksanakan kerjasama multipihak, dan bagaimana dunia usaha bisa terlibat dalam pembangunan daerah untuk pencapaian TPB.

Sumber: Pelatihan Nasional II: Penguatan Peran Pemerintah Daerah pada Implementasi TPB (https://apeksi.net/index.php/12-berita/nasional/1392-pelatihan-nasional-ii-penguatan-peran-pemerintah-daerah-pada-implementasi-tpb)

Optimalisasi Pelayanan Publik dan Pelibatan Masyarakat - IFP2SE

Optimalisasi Pelayanan Publik dengan Pelibatan Masyarakat

Bangkok – IAP2 Indonesia bekerja sama dengan School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia dan The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) menyelenggarakan International Forum on Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs. Berlangsung dari 29 April – 1 Mei 2019, forum ini dilaksanakan di dua tempat, yaitu United Nations Conference Centre (UNCC) dan Ibis Styles Hotel, Bangkok, Thailand.

Di hari pertama (29/04), acara diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara dan dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan Federasi IAP2, SGPP Indonesia dan UNESCAP. Sesi berikutnya mengangkat tema What is Engagement – Mapping the Terrain. Sebagai pembicara pertama adalah Karma Tshiteem, kepala Royal Civil Service Commission Bhutan, yang menyampaikan topik pelayanan publik dan pelibatan masyarakat.

Topik ini penting diangkat di forum karena pelayanan publik berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Adalah penting apabila masyarakat berpartisipasi aktif dalam mempengaruhi kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan mereka sendiri. Sejauh mana pemerintah memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, menjadi fokus presentasi dari Karma.

Pembicara dari Bhutan ini menuturkan, Pemerintah Bhutan menekankan pentingnya tingkat kebahagiaan nasional bruto/gross national happiness. Sejalan dengan hal tersebut, saat ini pelibatan (engagement) pun sudah dilembagakan di Bhutan. Semua hal mengenai proses pembuatan kebijakan yang berkaitan atau mempengaruhi masyarakat harus dikonsultasikan kepada publik

Pengembangan arah kebijakan harus mengacu pada masalah-masalah yang penting bagi masyarakat, terutama dari sisi kesejahteraannya. Melengkapi penjelasannya, Karma menambahkan pelibatan mulai dilembagakan melalui beberapa cara.

Diantaranya, desentralisasi dan prinsip subsidiaritas untuk pemberdayaan masyarakat, tersedianya mekanisme pengaduan keluhan secara online dan sesi pertemuan mingguan dengan pers oleh Perdana Menteri. Selain itu, Bhutan juga mengalami pertumbuhan organisasi masyarakat sipil yang semakin vokal dalam memperjuangkan kepentingan mereka – termasuk juga oleh organisasi akar rumput.

Karma Tshiteem menambahkan poin penting lainnya, yaitu bagaimana kita mengubah pola pikir layanan publik untuk menangani kebutuhan, “…a citizen-centric mindset is critical”. Kemudian selanjutnya, merancang proses dan layanannya harus seperti apa ke depannya untuk dapat mengarah kepada “next generation” untuk layanan publik yang berkualitas.

Tak cukup dengan pelibatan yang dilembagakan, menghadirkan pelayanan publik yang efektif dan efisien juga diperlukan kepemimpinan yang baik pula. Karma Tshiteem berpendapat bahwa perubahan kepemimpinan itu sangat penting, dan kemampuan kepemimpinan didefinisikan dalam kerangka kerja. Beberapa kemampuan yang dimaksud adalah dapat mengarahkan dan harus konsisten dengan nilai-nilai layanan.

Sudah sangat jelas bahwa isu pelayanan publik dan keterlibatan publik adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Pelayanan publik yang baik tentunya tak bisa lepas dari peran serta masyarakat yang memiliki pola pikir dan pola perilaku yang konstruktif.

Kehadiran publik untuk aktif memberikan saran dan kritik terhadap pelayanan yang dirasa masih kurang efektif perlu diberikan ruang tanpa adanya tekanan dan intimidasi dari pihak lain. Tak cukup itu, hasil evaluasi pelayanan juga harus segera ditindaklanjuti agar kinerja pelayanan dapat maksimal.

Bagaimana mungkin menghadirkan pelayanan yang diperuntukan bagi masyarakat umum tetapi mereka tidak ikut serta dalam mengawali proses perencanaan dan implementasi pelayanan tersebut.

Untuk itu, hadirnya forum internasional ini, yang memiliki lingkup khusus yaitu partisipasi publik dan keterlibatan pemangku kepetingan menuju tujuan pembangunan yang berkelanjutan (TPB/SDGs), menjadi sebuah upaya dalam proses peningkatan kapasitas.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Tantangan Memajukan Praktik Partisipasi Publik

Ikuti terus kami di sosial media dan website resmi untuk mendapatkan berita terbaru dari IAP2 Indonesia, dan bersama membangun praktek partisipasi publik di Indonesia.

 

international forum

Kemeriahan Perhelatan IFP2SE for SDGs 2019

Bangkok – Telah berlangsung event “International Forum on Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs”. Dilaksanakan mulai dari 29 April – 1 Mei, 2019. Bertempat di gedung United Nations Conference Centre (UNCC). Diruang Meeting Room A, acara diawali dengan pembukaan oleh MC dan sambutan dari perwakilan pihak IAP2 Federation, SGPP Indonesia dan UNESCAP.

Jajaran perwakilan dari tiap lembaga diantaranya adalah Kylie Cochrane, menjabat sebagai Chair of the International Board IAP2 (International Association for Public Participation). Safendrri Komara Ragamustari, menjabat sebagai Dean of SGPP Indonesia (School of Government and Public Policy – Indonesia). Stefanos Fotiou, menjabat sebagai Director, Environment and Development Division, UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific)

Setelah mendengarkan sambutan yang mengispirasi dari perwakilan masing-masing lembaga. Acara dilanjutkan kepada sesi pengenalan mengenai apa dan bagaimana partisipasi publik dan keterlibatan pemangku kepentingan. Sesi ini di fasilitatori oleh Catherine Rockandel dari IAP2.

Dimulai dari pengenalan mengenai Public service and public engagement yang disampaikan oleh Karma Tshiteem, pejabat seumur hidup dan saat ini menjabat sebagai Chair of the Royal Civil Service Commission, Bhutan. Dilanjutkan dengan pembahasan Stakeholder engagement for the 2030 Agenda yang disampaikan oleh Katinka Weinberger, menjabat sebagai Chief, Environment and Development Policy Section, Environment and Development Division, UNESCAP.

Selanjutnya adalah dari Therese Bjork yang menjabat sebagai Human Rights Officer, OHCHR, South East Asia Regional Office. Membahas mengenai Participation as a human right.

Setelah kita mengetahui “pemetaan” garis besar dari forum ini, kemudian dilanjutkan dengan sesi “Engagement Space”. Apa itu sesi engagement space? Adalah pemaparan dari presenter/author paper dan poster terbaik. Terpilih berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh komite program.

Salah satu point penilainan paper terpilih datang dari sisi relevansinya dengan enam kategori/theme yaitu building better partnership, making better decisions, responsive governance & social accountability, understanding the practice, advancing public policy, and strengthening the knowledge base. Selain itu juga ada hal lain yang menjadi pertimbangan dalam penentuan penilaian, yang menjadi kualifikasi khusus.

Tentu hal ini menjadi perhatian lebih bagi komite program untuk dapat memilih yang terbaik dari sekian banyak paper yang masuk. Beragam isu yang diangkat, datang dari berbagai wilayah/kawasan, memperkaya variasi isi paper yang mendaftar didalam program call for paper.

Karena diharapkan paper yang terpilih ini dapat menyajikan pembahasan yang relevan dan menjawab tantangan yang dihadapi bagi para pemangku kepentingan lintas batas. Dimana para peserta bukan hanya datang dari kawasan asia pasifik namun juga ada yang dari benua Amerika, dsb.

Menstimulasikan ide-ide, solusi dan pola pikir yang tepat dapat dihadirkan dalam forum ini. Terlebih dengan adanya cita-cita 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang menjadi tantangan saat ini hingga kedepan dalam Agenda 2030. Perlu terus dikembangan dari sisi planning dan technic-nya dalam mewujudkan 17 TPB tersebut disebuah negara.

Maka dari pada itu para pemangku kepentingan ini membutuhkan peningkatan kapasitas pemahaman dan treatment yang tepat guna dalam memudahkan mereka untuk menjalankan misinya.

Untuk itu dengan hadirnya forum internasional ini yang memiliki lingkupan khusus yaitu partisipasi publik dan keterlibatan pemangku kepetingan menuju tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs), menjadi sebuah upaya dalam proses peningkatan kapasitas tersebut.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Tantangan Memajukan Praktik Partisipasi Publik

Ikuti terus kami di sosial media dan website resmi untuk mendapatkan berita terbaru dari IAP2 Indonesia, dan bersama membangun praktek patisipasi publik di Indonesia.

call for poster

Call for Poster – International Forum 2019

International Forum on Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs: Poster Submissions Now Open!

Have you gotten an idea for a poster? We invite you to be part of the International Forum on Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs in Bangkok, Thailand by submitting a poster.

It is an opportunity to publish your current results, research contributions, works-in-progress, interesting projects and case studies, sponsorships or other relevant initiatives that are related to the forum themes. Accepted posters will be exhibited in the event venue, including a designated poster session.

Poster Submissions are now open and will close on April 05, 2019.

Poster submissions are open for people concerned in the issues of Public Participation (P2), Stakeholder Engagement (SE) and Sustainable Development Goals (SDGs) to reach a global audience. Submissions are
also welcome for community groups and community organizations.

Learn more: https://intl-forum.iap2.or.id/call-for-poster/
Contact person: blake.hrubes@un.org (Blake Hrubes)

Praktik Partisipasi Publik

Tantangan Memajukan Praktik Partisipasi Publik

Praktik Partisipasi Publik – Peran IAP2 Indonesia dalam memajukan praktik partisipasi publik semakin nyata dengan mengemukanya isu Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Isu SDGs ini semakin terlihat berkembang dan menjadi perhatian penting bagi organisasi dan instansi terkait.

IAP2 Indonesia memiliki perhatian untuk membangun kemitraan global. IAP2 Indonesia menggandeng United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) dalam upaya memajukan praktik partisipasi publik (P2) dan pelibatan stakeholder engagement (SE) yang lebih luas dan solid secara global. Hal ini tentu berbeda dengan afiliasi IAP2 yang lain yang masih cenderung fokus memajukan kualitas berdemokrasi dan partisipasi publik di negaranya masing-masing.

Ketua IAP2 Indonesia Aldi M. Alizar, yang mengatakan bahwa “bermitra dengan UN ini menjadi penting adalah karena adanya tujuan ke 16 dan 17 (dari SDGs) yang memang harus kita dukung bersama, dan di tingkat internasional lembaga seperti IAP2 tidak begitu banyak.”

Upaya bermitra secara global yang dilakukan belakangan ini telah membawa angin segar bagi pengembangan praktik-praktik P2 dan SE. Salah satu diantaranya IAP2 Indonesia diundang menghadiri acara pembukaan sebuah proyek arkeologi dan warisan budaya Anatolia, yang merupakan kerjasama antara UNI EROPA dengan Pemerintah Turki. Proyek ini bertujuan untuk membangun kembali budaya Anatolia di Turki.

Program ini membawa dampak positif karena menjadikan IAP2 memiliki jaringan kerjasama yang lebih luas hingga ke beberapa negara lain. Dengan demikian diharapkan diseminasi dan peningkatan kapasitas P2 dan SE kepada para pihak dapat terus dikembangkan.

Dalam rangka upaya terus-menerus menyebarkan dan mengembangkan praktik-praktik partisipasi publik inilah, selain melakukan kerjasama global, IAP2 Indonesia juga mengadakan komunikasi dan berbagai dialog dengan para penggiat, pemerhati dan komunitas P2 dan SE di Indonesia. Salah satunya adalah dialog yang dikemas dalam sebuah acara yang diberi nama NgoPas (Ngobrolin Partisipasi) yang rutin diselenggarakan setiap dua bulan sekali.

Dalam acara NgoPas yang diselenggarakan pada tanggal 22 Februari 2019, pembahasan mengenai praktik-praktik P2 dan SE dengan berbagai tantangannya, terutama dikaitkan dengan upaya pencapaian  SDGs, dimulai dengan saling memperkenalkan institusi masing-masing, serta kegiatan dan pengalaman terkait P2 dan SE yang telah mereka kerjakan.

Berangkat dari narasi perkenalan dan berbagi pengalaman tersebut, selanjutnya memunculkan pertanyaan-pertanyaan menarik dari para audiens. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul menstimulasikan keinginan dari masing-masing lembaga atau peserta yang hadir untuk menginisiasi penguatan kerja bersama ke depan.

Seperti pertanyaan yang dikemukaan oleh Ony Jamhari dari School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia, “dari sisi kebijakan publik seharusnya melibatkan semuanya (semua pihak terkait), tetapi mengapa Anggota Dewan tidak dilibatkan dalam agenda-agenda acara khususnya isu SDGs ini?”

Menanggapi hal tersebut, Sri Indah Wibi Nastiti sebagai Direktur Eksekutif dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyatakan bahwa sudah ada upaya untuk mengundang Anggota Dewan.

Selanjutnya Sri Indah juga mengatakan “Harusnya memang kita mengundang langsung para Anggota Dewan (DRPD) bukan hanya asosiasinya saja. Mungkin kita perlu berpikir bahwa ketika di daerah tidak hanya Pemkotnya saja yang diundang, tetapi juga dari DPRD…”

elain itu disampaikan juga oleh peserta bahwa dalam program Localise SDGs tidak menyebut DPRD sebagai partner lokal. Hal itu yang kemungkinan menjadi salah satu penyebab mengapa dalam setiap training yang dilakukan dan kegiatan lainnya cenderung tidak tampak perwakilan dari DPRD hadir.

Meithya Rose selaku Manajer Proyek dari SDGs Localising Project – UCLG ASPAC menambahkan, “BAPPEDA lah yang menentukan siapa-siapa saja yang harus diundang. Pastinya yang pertama adalah Pemda-Pemda di bawahnya atau Pemkot-Pemkot”. Walaupun begitu tetap ada kemungkinkan juga untuk mengundang pihak lainnya. Saat ada masukan rekomendasi untuk mengundang partner lainnya yang memang dibutuhkan dalam sebuah project.

Diskusi lainnya adalah mengenai Key Indicator Performance (KIP). Dimana KIP yang dibuat oleh para investor perlu menambahkan “penerimaan proposal di level politisi”. Hal tersebut perlu dilakukan karena tidak jarang proposal ditolak oleh politisi, sehingga menghambat rencana pengembangan yang telah dibuat.

Di sisi lain kita perlu mengingatkan bahwa mandat dari SDGs adalah “No one left behind”. Untuk itu setiap proses pelibatan publik atau masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkeadilan dalam mewujudkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi bagian paling penting. Oleh karena itu perlu dibangun pemahaman yang sama dari setiap pemangku kepentingan.

Di Indonesia praktik-praktik P2 dan SE masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu didukung bersama oleh banyak pihak. Dari sinilah kita perlu membangun kesadaran publik (public awareness) bahwa proses pelibatan publik dan pelibatan stakeholder sangatlah penting, demi kemajuan berdemokrasi di Indonesia dan tercapainya 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Digital Marketing Mampu Meningkatkan Engagement

Ikuti kami terus di sosial media untuk mendapatkan berita terbaru dari IAP2 Indonesia, dan bersama membangun praktik patisipasi publik di Indonesia.

Partisipasi Publik

Partisipasi Publik Sebagai Tolak Ukur SDGs

Ngobrolin Partisipasi – Dalam edisi Ngobrolin Partisipasi (Ngopas) yang berlangsung pada Jumat, 22 Februari 2019. Dengan mengusung tema “Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs”. Kami mengundang narasumber dari School of Government and Public Policy (SGPP Indonesia) dan United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) untuk berbagi pengalaman dalam mengemban mandat dari masing-masing institusinya.

Bertempat di meeting room vOffice Jakarta, panel diskusi berjalan dengan menarik. Dihadiri juga dari beragam instansi mulai dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), student dari SGPP Indonesia. Ngopas edisi Februari 2019 juga didukung oleh teknologi teleconference dari aplikasi  Zoom, sehingga dapat menjangkau peserta diskusi yang berhalangan untuk hadir secara langsung ditempat.

Terkait menuju 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini perlu adanya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Terlebih masyarakat yang terkena dampak secara langsung terhadap pembangunan nasional maupun lokal. Mereka perlu diberikan hak bersuara/berpendapat, mengemukakan pandangannya dalam proses pengambilan keputusan berlangsung.

Panel diskusi “Ngopas” ini menjadi sebuah momentum saling bersepakat untuk bersama-sama memajukan praktek partisipasi publik di Indonesia.  Mengambil insitif diri sesuai dengan  kapasitas dari masing-masing institusi. Untuk dapat memberikan pemahaman kepada publik dan para pemangku kepentingan agar dapat saling bersinergi. Mewujudkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan baik dan terukur.

Bagaimana dan apa yang perlu dilakukan untuk dapat memajukan SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)?. Salah satunya adalah dengan menjadikan isu partisipasi publik dan stakeholder engagement sebagai sebuah hal yang  harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan.

Memasukannya kedalam proses agenda rencana kerja atau apapun itu namanya. Aldi M. Alizar selaku Chairman IAP2 Indonesia, menambahkan “Kebijakannya di indonesia masih belum solid untuk partisipasi publik, masih bagian dari AMDAL, konsultan publik dan perencanaan pembangunan…”

 

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Dinamika Investasi, Industri dan Perdagangan di Indonesia (2)

 

Maka dari sinilah harapan kedepannya, bahwa ada sebuah kerangka hukum yang lebih kuat dan memayungi beberapa peraturan yang sudah ada, seperti disebutkan sebelumnya, maka proses berdemokrasi akan dapat jauh lebih baik lagi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB).

Untuk saat ini, adanya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), menjadikan aspek partisipasi publik dan stakeholder engagement memiliki peran penting dan sebagai hal yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap pengambilan keputusan.

Kemudian langkah nyata apa yang dapat kita lakukan bersama? Cerita lengkapnya akan kami hadirkan diartikel selanjutnya.

Ikuti kami terus di sosial media untuk mendapatkan berita terbaru dari IAP2 Indonesia. Mari bersama membangun praktek patisipasi publik di Indonesia.