Tag: SDGs

tim editorial

Tim Editorial Baru untuk JPD

Journal of Public Deliberation memiliki tim editorial baru. Silakan bergabung dengan kami untuk menyambut Andrè Bächtiger, Profesor dari Institute of Social Sciences dan ZIRIUS Deliberation and Participation Lab, Universität Stuttgart (Jerman); Nicole Curato, Senior Research Fellow Centre for Deliberative Democracy dan Global Governance, University of Canberra (Australia); dan Kim Strandberg, Academy of Finland Research Fellow dan Associate Professor of Political Science Social Science Research Institute, Åbo Akademi (Finlandia). Andrè, Nicole, dan Kim punya rencana besar untuk Journal of Public Deliberation (JPD), so keep an eye open.

Baca juga seri Kabar Luar Negeri lainnya: IAP2 Conference Recap (Australasia & North American)

Silakan juga bergabung dengan kami untuk berterima kasih kepada editor sebelumnya yaitu Laura Black, Nancy Thomas, dan Tim Shaffer. Mereka telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan jurnal-jurnal, dan kami berharap mereka sukses kedepannya!

Journal of Public Deliberation adalah jurnal peer-review, akses terbuka dengan tujuan utama mensintesis penelitian, pendapat, proyek, percobaan dan pengalaman akademisi dan praktisi di bidang multi-disiplin “demokrasi deliberatif.” Jurnal ini didirikan pada tahun 2005 sebagai inisiatif dari Deliberative Democracy Consortium (DDC). Pada bulan November 2010, IAP2 menggabungkan Jurnal Internasional untuk Partisipasi Publik bersama Journal of Public Deliberation (JPD), dan IAP2 menjadi co-sponsor. Democracy Foundation yang baru, telah lama berasosiasi dengan jurnal melalui keanggotaannya di Deliberative Democracy Consortium (DDC), secara resmi menjadi co-sponsor pada tahun 2017.

13 Februari 2019 // Sumber: https://www.iap2.org/news/438116/New-Editorial-Team-for-JPD.htm

global webinar

Global Webinar: P2 Skala Besar untuk Proyek Skala Besar

global webinar

Got a big project? You’ll need some BIG P2!

Apakah Anda memiliki atau berharap memiliki penugasan Partisipasi Publik (P2) yang mencakup wilayah yang luas, atau bahkan seluruh Negara? Inilah kesempatan Anda untuk mempelajari beberapa tips dan teknik dari sejumlah proyek yang memenangkan penghargaan! Pada hari Selasa, 12 Februari (11:00 PST / 14:00 EST), “P2 Skala Besar untuk Proyek Skala Besar” akan menampilkan dua proses yang harus mencakup bidang yang luas — dan memenangkan Project of the Year tahun 2018 dari IAP2 Kanada dan IAP2 USA.

Departemen Kehakiman Federal mengusulkan untuk mereformasi sistem Peradilan Pidana Kanada, setelah melihat tiga statistik yang mengejutkan: tingkat penahanan untuk orang Aborigin di penjara Federal adalah sembilan kali lipat dari populasi umum; 60% orang di dalam penjara masih menunggu untuk diadili; hanya 5% dari kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, dan kurang dari setengahnya menghasilkan vonis “bersalah”.

Baca juga seri Kabar Luar Negeri lainnya: Project of the Year – IAP2 International

 

Dialog Nasional tentang Transformasi Sistem Peradilan Pidana Kanada menjangkau sebanyak mungkin orang, dengan pertanyaan sederhana, “Bagaimana Anda mengubah sistem peradilan pidana kita untuk melayani Kanada dengan lebih baik?” Departemen Kehakiman juga memenangkan penghargaan untuk Kreativitas, Kontribusi dan Inovasi di Lapangan. (Saksikan video Core Values Awards mereka di sini).

Di Amerika Serikat, Williams Energy merencanakan proyek pipa saluran Atlantik Sunrise yang besar untuk dijalankan melalui sepuluh daerah di Pennsylvania bagian Timur, tetapi rute tersebut melewati daerah pertanian keluarga yang telah lama dibangun dan beberapa ekosistem yang rentan. Williams dan Outreach Experts menjangkau kelompok-kelompok tertentu, termasuk aktivis lingkungan, perkumpulan petani, kelompok-kelompok konservasi dan ahli alam (naturalist). Konsultasi ini menghasilkan diantaranya hampir pengalihan rute sepanjang 30 mil dan pembangunan jalur alami yang ramah lingkungan. Williams, Outreach Experts dan the Williams Foundation juga memenangkan Core Values Award dalam kategori Proyek Umum. (Saksikan video Core Values Awards mereka di sini).

Senin, 11 Februari 2019 // Sumber: Global Webinar: Large-Scale P2 for Large-Scale Projects

Dinamika Perdagangan

Dinamika Investasi, Industri dan Perdagangan di Indonesia (2)

Dinamika Perdagangan – Melanjutkan pembahasan pada artikel sebelumnya dimana pada tanggal 15 Januari 2019, bertempat di SGPP Indonesia, kami berkesempatan mengikuti kegiatan kuliah umum yang disampaikan oleh Gita Wirjawan. Membawa tema mengenai Dinamika Investasi, Industri dan Perdagangan: Perdagangan Indonesia dan Bilateral/Regional.

Pada bagian kedua ini kami mengajak anda untuk membahas lebih lanjut lagi mengenai dinamika perdagangan di Indonesia. Perjanjian dagang yang lain ada Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Trans-Pacific Partnership (TPP), dan Transatlantic Free Trade Area (TAFTA).

Dipandang sebagai alternatif untuk TPP, RCEP diusulkan untuk perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan Australia, Cina, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. USA telah menarik diri dari TPP. Sedangkan TAFTA adalah perjanjian perdagangan bebas yang diusulkan, mencakup Amerika Utara dan Eropa, berdasarkan informasi dari www.wikipedia.com, www.postweternworld.com.

Indonesia sendiri masuk kedalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Selain itu  juga Indonesia tergabung dalam Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Sedikit kilasan dari APEC yang didapatkan sumber informasinya dari website www.apec.org.

Forum ekonomi regional APEC ini didirikan pada tahun1989. Tujuannya adalah untuk menciptakan kemakmuran yang lebih besar. Caranya adalah mempromosikan keseimbangan, inklusif, berkelanjutan, inovatif dan aman pertumbuhan. Hal yang kedua adalah dengan mempercepat integrasi ekonomi regional.

Terdapat tiga pilar agenda dari APEC, berdasarkan sumber informasi dari website www.apec.org. Diantaranya adalah liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitas bisnis, kerjasama ekonomi dan teknis. Negara mana saja yang tergabung didalam APEC?

Menurut data terbaru ada dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Papua New Guinea, Vietnam, Jepang, Korea, Taipe, Hong Kong, China, Australia, Selandia Baru, Canada, US, Mexico, Peru, Chile, dan Rusia.

Memang dari informasi di atas terlihat bahwa tidak semua negara Asia Tenggara menjadi anggota dari APEC. Seperti Laos, Timor Leste, dan lainnya.

Dari sisi daya saing infrastruktur negara-negara di Asia Tenggara pada tahun 2018, Indonesia menempati urutan ke 5. Indonesia memperoleh skor 66.83 berdasarkan sumber informasi dari website www.katadata.co.id. Menempati urutan teratas adalah negara Singapura dengan skor 95.7, disusul oleh Malaysia dengan skor 77.89.

Menempati urutan ke 3 adalah Brunei Darussalam dengan skor 71.31, selanjutnya ada negara Thailand dengan skor 69.66.

Dari data tersebut kita sebagai masyarakat Indonesia tentu melihat ini sebagai sebuah tantangan yang harus di jawab oleh Pemerintah kedepannya. Untuk dapat bersaing lebih kuat lagi memajukan Indonesia agar dapat berada diposisi yang lebih tinggi dari tahun 2018.

Pekerjaan ini tentu tidak dapat dipikul sendiri oleh Pemerintah. Untuk itu kolaborasi antara pemangku kepentingan sesuai porsinya dapat mulai digiatkan. Menyadari juga bahwa kekuatan publik/masyarakat dengan jumlah lebih dari 250 juta penduduk Indonesia menjadi sebuah potensi yang luar biasa.

Indonesia berada diurutan ke 4 sebagai jumlah penduduk terbesar di dunia. Diurutan pertama ditempati negara China, disusul oleh India, kemudian Amerika, keempat Indonesia dan kelima Brazil.

Perspektif Indonesia dalam persiapan untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Indonesia membutuhkan stimulus yang ditargetkan dan reformasi struktural yang tepat waktu untuk mendorong pertumbuhan dalam lingkungan global. Seperti memfasilitasi pertumbuhan yang dipimpin investasi dengan menyederhanakan lisensi dan mengatasi tumpang tindihnya regulasi.

Hal lainnya adalah potongan pajak atas revaluasi aset untuk meningkatkan rasio keuangan perusahaan dan mengembangkan kapasitas untuk meningkatkan pendanaan. Kemudian menghadirkan tax amnesty untuk meningkatkan pendapatan fiskal pemerintah. Selanjutnya adalah mempromosikan pinjaman mikro untuk usaha kecil.

Dari sisi reformasi struktural, seperti meningkatkan daya saing segmen non-komoditas. Improve investasi produktif, termasuk infrastruktur dan FDI. Mempertahankan upah kompetitif dan meminimalkan volatilitas mata uang.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnyaDinamika Investasi, Industri dan Perdagangan di Indonesia (1)

Menjadi cita-cita kita semua bahwa Indonesia dapat menjadi pengekspor dan mengurangi impor. Terlebih impor bahan pangan yang sebenarnya dapat kita tumbuhkan ditanah air sendiri, sehingga dapat memberikan pemasukan bagi Negara lebih baik. Dari sinilah kami melihat dinamika investasi dan perdagangan di Indonesia menjadi sebuah isu yang penting untuk ditelaah.

dinamika investasi

Dinamika Investasi, Industri dan Perdagangan di Indonesia (1)

Dinamika Investasi – Pada tanggal 15 Januari 2019, bertempat di SGPP Indonesia, kami berkesempatan mengikuti kegiatan kuliah umum yang disampaikan oleh Gita Wirjawan, mantan menteri perdagangan RI dan saat ini merupakan Chairman Anchora Group. Gita membawakan tema mengenai Dinamika Investasi, Industri dan Perdagangan: Perdagangan Indonesia dan Bilateral / Regional.

 

Bagi kami tema mengenai dinamika investasi, industri dan perdagangan di Indonesia tersebut sangat menarik untuk dibahas, mengingat situasi di Indonesia saat ini yang sedang menghangat di tengah-tengah kontestasi politik. Terlebih lagi, kerjasama perdagangan bilateral ataupun regional sejalan dengan spektrum kolaborasi IAP2, yaitu kolaborasi antar pihak yang memiliki kapasitas seimbang untuk melakukan pengambilan keputusan, yang dalam hal ini adalah perdagangan.

 

Sudah barang tentu isu-isu mengenai ekonomi menjadi perbincangan yang selalu menggugah untuk ditelaah, demi meningkatkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia ke depannya, siapa pun pemimpinnya yang terpilih nanti.

 

Perdagangan bilateral atau regional merupakan kerja sama antar dua negara atau lebih untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi, dengan mengurangi atau menghilangkan tarif, kuota impor, pembatasan ekspor, dan hambatan lainnya. Perjanjian perdagangan bilateral negara bertujuan memperluas akses pasar di antara dua negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, perjanjian perdagangan ini menstandarisasi peraturan ketenagakerjaan serta perlindungan lingkungan.

 

Indonesia sendiri sudah menjalin kerja sama bilateral dan regional dengan berbagai negara seperti negara-negara di Asia Tenggara. Beberapa perjanjian perdagangan bilateral dan regional yang sudah dilakukan antara lain penandatanganan FTA komprehensif utama dengan Jepang pada tahun 2007.

 

Indonesia adalah anggota ASEAN Free Trade Area yang merupakan bagian dari FTA grup bersama Australia dan Selandia Baru, Tiongkok, India, Jepang dan Korea, serta ASEAN Economic Community.

 

Saat ini, Indonesia sedang menegosiasikan kesepakatan perdagangan dengan Australia, Chili, European Free Trade Area (EFTA), Trans-Pacific Partnership (TPP), Uni Eropa, Korea, India dan Ukraina. Tentu diharapkan ke depan tindak lanjut dari negosiasi ini dapat menghasilkan ‘angin segar’ bagi perekonomian Indonesia.

 

Salah satu contoh perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia adalah Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Pada Juli 2005, Jepang dan Indonesia secara resmi memulai negosiasi untuk perdagangan bebas bilateral dan perjanjian ekonomi.

 

Fakta menarik yang perlu kita ketahui bahwa Jepang memiliki lebih banyak investasi yang terikat di Indonesia dibanding di negara Asia Tenggara lainnya. Pakta tersebut ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2008.

 

Bentuk kerja sama lainnya adalah antara ASEAN dengan Tiongkok. Perjanjian Kerangka Kerja ditandatangani pada November 2002, yang memberikan dasar hukum bagi ASEAN dan Tiongkok untuk menegosiasikan perjanjian lebih lanjut yang mengarah pada pembentukan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) pada 1 Januari 2010.

 

ACFTA adalah FTA pertama dengan pihak eksternal yang akan ditandatangani oleh ASEAN. Pada Agustus 2014, ASEAN dan Tiongkok memutuskan untuk meningkatkan ACFTA. Bagaimana Indonesia mengambil peran dalam perjanjian ini? Indonesia sebagai pemasok utama batubara dan gas alam cair untuk Tiongkok di wilayah pesisir, yang mengalami kesulitan mengakses input bahan bakar dari daerah barat laut Tiongkok.

 

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Kolaborasi IAP2 Indonesia bersama UCLG ASPAC dan APEKSI

 

Menjadi cita-cita kita semua bahwa Indonesia dapat menjadi pengekspor dan mengurangi impor.

Terlebih impor bahan pangan yang sebenarnya dapat ditumbuhkan sendiri di tanah air, sehingga dapat memberikan pemasukan yang lebih baik bagi negara. Dari sinilah kami melihat dinamika investasi dan perdagangan di Indonesia menjadi sebuah isu yang penting untuk ditelaah.

 

Pembahasan tidak berhenti hanya sampai disini, tunggu lanjutannya di artikel kami selanjutnya (Bersambung)…

 

Acara Terdekat IAP2 Indonesia – Save the Date!: International Gathering in Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs’ Optimum Impact (April 29 – May 1, 2019)

kolaborasi iap2 indonesia

Kolaborasi IAP2 Indonesia bersama UCLG ASPAC dan APEKSI

Kolaborasi IAP2 Indonesia – Untuk dapat menghadapi tantangan pembangunan di masa kini dan ke depan, dibutuhkan fleksibilitas ditambah dengan adanya agenda 17 goals SDGs / 17 Tujuan Pembangunan Nasional (TPB). Dalam upaya mewujudkan 17 Tujuan Pembangunan Nasional (TPB) tersebut diperlukan kolaborasi bersama atau biasa disebut dengan kemitraan multipihak.

Dalam kesempatan kali ini kolaborasi yang dilakukan oleh IAP2 Indonesia bersama dengan UCLG ASPAC dan APEKSI terkait dengan melokalkan SDGs di Indonesia. Kolaborasi baik ini diawali dengan serangkaian diskusi dan partisipasi dalam Pelatihan Diplomasi Kota yang diselenggarakan pada akhir tahun 2018.

Dilanjutkan dengan pertemuan bersama pada hari Jumat, 4 Desember 2019 bertempat di Kantor APEKSI. Ide kolaborasi ini hadir dalam menjawab tantangan mewujudkan 17 TPB di tingkatan pemerintahan daerah (Pemda).

IAP2 Indonesia merupakan asosiasi internasional untuk partisipasi publik yang salah satu programnya adalah menghadirkan berbagai pelatihan partisipasi publik. Seperti kita ketahui IAP2 Indonesia telah melakukan kolaborasi strategis dengan UNESCAP dalam mengadakan pelatihan / Stakeholder Engagement for SDGs. Pelatihan yang dilakukan selama 3 hari tersebut kemudian menjadi pembuka jalan kesempatan kerjasama berikutnya. Dengan pihak lain seperti UCLG ASPAC dan APEKSI.

Salah satu bentuk produk kolaborasi yang akan dilakukan bersama antara IAP2 Indonesia, UCLG ASPAC dan APEKSI adalah menerjemahkan panduan / Multi Stakeholder Partnership (MSP), yang sedang disusun BAPPENAS. Panduan ini nantinya akan digunakan oleh sekretariat nasional SDGs dan para Pemerintah Daerah (Pemda), agar menjadi lebih aplikatif.

Sejalan dengan hal tersebut pemahaman akan Multi Stakeholder Partnership (MSP) perlu dibekali terlebih dahulu secara paripurna dan terstandar dengan mengadakan pelatihan / Stakeholder Engagement for SDGs dalam waktu dekat.

Harapannya adalah dapat meningkatkan kapasitas para perangkat Pemda terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan agar dapat sejalan dengan 17 TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Hal tersebut juga berhubungan dengan penyusunan / Voluntary National Report (VNR) dan pelatihan bagi aparat di beberapa pemerintah daerah nantinya.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya:  International Gathering in P2 and SE for SDGs

Kolaborasi yang dilakukan ini merupakan bentuk kerja sama yang potensial bagi setiap pihak yang terlibat. Sebagaimana kita ketahui untuk menuju target pencapaian dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) diperlukan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan.

forum stakeholder engagement

International Forum on P2 and SE for SDGs

International Forum on Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs:

Registration and Abstract Submissions Still Open!

international forum

Have you gotten an idea for a presentation or paper? We invite you to be part of the International Forum on Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs in Bangkok, Thailand by submitting an abstract.

Submissions are now open and will close on March 03, 2019.

Abstract submissions are open to all reseachers, academics and professionals working in public participation and stakeholder engagement. Submissions are also welcome for community groups and community organisations.

For more information click here https://intl-forum.iap2.or.id/

Please contact us on intl-forum@iap2.or.id if you have any questions regarding abstract submission.

Contact person:

+62 21 2854 3043 (IAP2 Indonesia Office)

+62 812 1836 7121(Dewi Arilaha)

city diplomacy

Diplomasi Kota (3)

Jakarta – Melanjutkan pembahasan diartikel yang sebelumnya dimana kami berkesempatan ikut berpartisipasi dalam pelatihan Diplomasi Kota. Mengangkat tema Peran Strategis Pemerintah Daerah Sebagai Pemain Global. Pelatihan ini diselenggarakan oleh United Cities & Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Hadir pula narasumber dari Citiasia Inc. Hari Kusdaryanto. Dalam kesempatan kali ini beliau membawakan materi city branding. Tentu kita bukan hanya menginkan kota yang nyaman untuk ditinggali tetapi juga kota yang maju, kreatif, berdaya saing global, dan sustainable. Seperti kota-kota di dunia yang sudah bertransformasi. Bisa menjadi contoh yang baik untuk kita.

Salah satu kota yang dapat dijadikan pembelajaran adalah di Ahmedabad Gujarat. Pemerintah kota Ahmedabad sejak tahun 2005 memulai program revitaliasi Sungai Sabarmati, Sungai  paling berpolusi ketiga di India, dengan slogan “Reconnecting Ahmedabad to Its River”.

Hari Kusdaryanto nenambahkan, “Smart branding bukan sekedar logo dan slogan, namun branding yang mampu menghidupkan pariwisata, menggerakan sektor bisnis dan menata tampilan kota”. Transformasi kota juga sudah terjadi di Indonesia seperti Jogjakarta, Banyuwangi, Solo dan lain sebagainya.

Tentu benar adanya bukan hanya sekedar adanya logo dan slogan yang cantik namun perlu adanya konten dan konteks didalamnya. Dimana content itu merupakan ‘isi’ dari produk yang dipasatkan sedangkan konteks adalah visi, story, keterkaitan anatara ‘isi’ dengan pasar. Ketika kedua hal tersebut sudah terkonsep dengan baik, hal penting lainnya adalah komunikasi.

Saat konten dan konteks dapat dikomunikasikan atau disampaikan dengan baik tentu akan dapat dicapai goals atau target dari yang direncanakan. Apalagi saat ini di era modern kita diuntungkan oleh melimpahnya media/platform komunikasi digital yang ada. Sehingga promosi pariwisata dapat efektif dan efisien.

Dalam membangun branding daerah yang kuat diperlukan dukungan dari setiap orang di dalam organisasi. Seperti kata Hari Kusdaryanto, bahwa “Setiap orang adalah Duta Brand Daerah”. Menjadi duta daerah harus dapat menjadi “Ujung Tombak”, berada di garis terdepan dalam membangun dan mem-branding daerah.

Di era modern ini seperti kita ketahui ada sisi positif dan negatif. Hal negatif yang ditemui dapat kita ubah menjadi sebuah kesempatan untuk berkembang. Dalam hal city branding, dimana semakin terbukanya akses dan menjadikan kompetisi semakin ketat bagi kota-kota diseluruh dunia.

Berbagai Negara berlomba menjadi tujuan untuk pariwisata, permukiman, event, pasar/konsumen, sumber daya manusia (SDM), Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), bisnis dan investasi. Tentu sisi teknologi menjadi penunjang didalamnya, namun ada hal yang tak kalah penting lainnya yaitu dari sisi mindset dan cultureset.

Mindset dan cultureset disini adalah hal yang berhubungan dengan pelayanan publik dan budaya kerja aparatur. Dari kedua hal tersebut hal yang ingin dicapai tentu adalah pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Sinergi antara warga dengan birokrasi menjadi prasyarat keberhasilan.

Karena smart city tidak selalu tentang kebutuhan teknologi yang canggih tetapi juga adanya smart people. Hadirnya keramahtamahan, partisipasi aktif, strong leadership, birokrasi yang responsive dan budaya melayani. Untuk membentuk birokrasi yang bersih dan melayani perlu reformasi birokrasi. Hal yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan reformasi didalamnya adalah make it fast, make it right and make it simple.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Diplomasi Kota (2)

Bagi kami, pelatihan semacam ini dapat dijadikan sebuah proses menuju perwujudan dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dimana dalam perjalanannya tentu sebagai Penyelenggara Negara perlu saling berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Sejalan dengan tujuan tersebut tentu perlu ditingkatkan lagi kapasitas dari para Aparatur dalam menjalankan tugasnya dengan terus melakukan kemitraan multi pihak sehingga keputusan yang dihasilkan dapat berkelanjutan dan tidak menyalahi aturan yang berlaku saat ini.