IAP2 Indonesia – Dalam upaya menguatkan partisipasi publik dan membangun kemitraan multi-sektor yang kokoh, Rapat Evaluasi Hasil Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Wilayah Sumatera Tahun 2025 telah digelar dengan mengusung tema “Penguatan Kemitraan dengan Masyarakat: Kolaborasi Multi-Sektor untuk Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Adil, Inklusif, dan Berkelanjutan”. Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Salah satu narasumber utama dalam rapat ini adalah Ketua International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia, Aldi Muhammad Alizar. Dalam paparannya, Alizar menegaskan bahwa Musrenbang memiliki potensi besar untuk menjadi platform strategis yang mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat dan memperkuat akuntabilitas pemerintah. Namun, ia juga menggarisbawahi sejumlah tantangan yang masih menghambat efektivitas proses ini.
Meningkatkan Inklusivitas dan Akuntabilitas melalui Teknologi Digital
Sumber foto: Dokumentasi IAP2 Indonesia
Dalam makalahnya berjudul “Partisipasi Publik Berkualitas dalam Pembangunan Berkelanjutan”, Alizar menyoroti pentingnya adopsi teknologi digital untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. “Platform digital seperti Sapa Warga di Jawa Barat telah berhasil mendorong keterlibatan masyarakat hingga mencapai 70% di beberapa wilayah, terutama dari kelompok perempuan dan pemuda,” ungkapnya. Ia menegaskan bahwa inovasi serupa perlu diimplementasikan secara luas untuk mengatasi kesenjangan digital, terutama di daerah pedesaan.
Menurut Alizar, teknologi digital tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola kolaboratif yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan.
Kolaborasi Multi-Sektor sebagai Kunci Keberhasilan Pembangunan
Sumber foto: Dokumentasi IAP2 Indonesia
Lebih lanjut, Alizar menekankan bahwa pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan, memerlukan kolaborasi lintas sektor yang lebih erat. “Musrenbang bukan hanya sekadar forum formalitas. Ini harus menjadi mekanisme strategis yang melibatkan semua pemangku kepentingan—pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan LSM—untuk bersama-sama merancang kebijakan pembangunan yang relevan dan berdampak,” ujarnya.
Data menunjukkan bahwa partisipasi sektor swasta dalam Musrenbang di Sumatera masih jauh dari optimal, dengan kontribusi hanya sebesar 30% dari total proyek yang dirancang. Alizar menilai bahwa kolaborasi ini perlu diperkuat melalui perjanjian kemitraan yang jelas dan program insentif yang dapat mendorong keterlibatan lebih aktif dari sektor swasta.
Rekomendasi Strategis untuk Peningkatan Musrenbang
Sebagai langkah konkret, Alizar mengusulkan beberapa strategi untuk meningkatkan kualitas Musrenbang. Pertama, pemerintah perlu mengembangkan platform digital yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Kedua, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan partisipatif juga menjadi prioritas agar mereka dapat lebih memahami hak dan peran mereka dalam pembangunan.
Selain itu, Alizar menekankan pentingnya penerapan standar IAP2 dalam partisipasi publik untuk memastikan setiap proses partisipatif memiliki tujuan yang jelas dan memberikan dampak nyata. “Proses partisipasi yang berkualitas harus menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintah,” jelasnya.
Musrenbang sebagai Instrumen Strategis Pembangunan Berkelanjutan
Rapat evaluasi ini juga mencatat bahwa Musrenbang memiliki peran vital dalam mendukung pencapaian SDG 16 tentang institusi yang damai, adil, dan inklusif. Dengan memperkuat tata kelola kolaboratif, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan responsif. “Kolaborasi multi-aktor tidak hanya meningkatkan efektivitas perencanaan, tetapi juga mendorong pembangunan yang lebih adil dan inklusif,” kata Alizar dalam penutupannya.
Baca juga: Kolaborasi Multipihak di Aceh: Sebuah Tinjauan Historis dan Kontemporer
Sebagai penutup, hasil dari rapat ini diharapkan dapat menjadi pijakan strategis bagi pemerintah daerah di wilayah Sumatera untuk memperbaiki mekanisme partisipasi publik dan memperkuat kemitraan lintas sektor. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan, tetapi juga mampu menghadapi tantangan global dengan lebih adaptif dan responsif.