Tag: Pelatihan

melokalkan TPB didaerah

Mencari Pintu Masuk Integrasi TPB di Daerah

Jakarta – Pada tanggal 24-25 Juli 2019, bertempat di Hotel Ashey Jakarta, telah diselenggarakan Pelatihan Nasional ke-2 dengan tema Penguatan Peran Pemerintah Daerah pada Implementasi TPB.

Pelatihan Nasional tahun ini didukung oleh mitra-mitra seperti APEKSI, Tanoto Foundation, Bappenas, KPPOD, IAP2 Indonesia, PT. Sarana Multi Infrastruktur dan Filantropi Indonesia. Sesi-sesi dalam kegiatan ini bertujuan untuk meningkatan kapasitas bagi Pemerintah Daerah melalui diskusi, berbagi pengetahuan dan inovasi.

Localise SDGs merupakan program UCLG ASPAC dan APEKSI yang didukung oleh Delegasi Uni Eropa dengan menargetkan 30 pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian TPB di tingkat lokal melalui serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas bagi Pemerintah Daerah, seperti Pelatihan Nasional yang sudah berjalan tahun ke 2 ini.

Pada hari pertama, pelatihan dihadiri oleh 60 orang dari berbagai wilayah dan institusi, dengan beberapa pembicara yang kompeten di bidangnya. Salah satu pembicara adalah Robert Na Endi Jaweng, Direktur Eksekutif KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah). KPPOD merupakan lembaga yang berfokus pada kebijakan dan pelayanan publik di bidang ekonomi, fiskal dan kebijakan desentralisasi/otonomi daerah secara umum.

Dalam sesinya, Endi Jaweng memaparkan beberapa poin penting dalam melokalkan TPB di daerah. Pertama, pelembagaan TPB ke level lokal. Dalam hal ini adalah tujuan, indikator hingga cara-cara pelaksanaan yang diatur dalam agenda 2030 harus dilembagakan di pemerintahan daerah, sektor swasta dan komunitas.

Kedua, pelembagaan di Pemerintah Daerah adalah melalui pengintegrasian TPB ke dalam urusan pemerintahan, perencanaan pembangunan, penganggaran dan evaluasi kinerja daerah. Ketiga, dalam elemen perencanaan pembangunan, pintu masuk bagi integrasi adalah saat penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangkan Menengah Daerah (RPJMD). Ketiga hal ini ia jelaskan lebih teknis di hadapan peserta pelatihan yang sebagian besar adalah aparatur Bappeda.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Seluk Beluk Kolaborasi

Selanjutnya, Endi Jaweng memberikan catatan saat mengakhiri paparannya. Beberapa di antaranya adalah: Pemerintah Pusat memprioritaskan strategi implementasi kebijakan berdasar business model yang terukur dan realistis, peer-learning process untuk mendorong komitmen di daerah, insentif, penyelerasan RAD (Rencana Aksi Daerah) TPB dengan RAD-RAD lainnya seperti RAD-Pangan Gizi, RAD-Pengentasan Kemiskinan, dll. Di samping itu, keberhasilan pencapaian TPB di daerah juga dipengaruhi oleh sumber daya memadai dan didukung oleh data & informasi yang diperlukan.

Sumber: Pelatihan Nasional II: Penguatan Peran Pemerintah Daerah pada Implementasi TPB (https://apeksi.net/index.php/12-berita/nasional/1392-pelatihan-nasional-ii-penguatan-peran-pemerintah-daerah-pada-implementasi-tpb)

pelatihan trainer

Cara Menjadi Pelatih di International Association for Public Participation (IAP2)

Pelatih IAP2 berlisensi tidak hanya memiliki ketertarikan besar tentang partisipasi publik. Mereka pun merupakan praktisi yang berkualifikasi tinggi yang telah mengasah pengetahuan dan kemahirannya dalam partisipasi publik (P2). Mereka berbagi keahlian yang telah diperoleh, mulanya, melalui kelas-kelas khusus IAP2 untuk pengembangan profesional P2. Beberapa pelatih IAP2 bahkan telah memperoleh CP3 atau MCP3, yang merupakan satu bentuk penghormatan dari sesama profesional P2 yang mengakui kompetensi mereka berdasarkan lebih dari 30 kriteria.

Perjalanan menjadi seorang pelatih ditempuh melalui: kelas-kelas tatap muka atau online yang diajarkan oleh fakultas IAP2, observasi saat pelatih IAP2 beraksi, pengalaman-pengalaman co-teaching dan mentoring dari fakultas IAP2. Sebagian besar dari mereka menyelesaikan persyaratan tersebut dalam kurun waktu 6-12 bulan. Perjalanan tersebut berujung dengan diberikannya lisensi untuk menyampaikan pelatihan IAP2 di berbagai belahan dunia ini.

Baca juga seri Kabar Luar Negeri lainnya: 2019 Profesional Bersertifikat dari Amerika Utara Diumumkan

Untuk memenuhi permintaan pelatihan dari seluruh dunia, IAP2 secara berkala merekrut pelatih baru. Dalam mempersiapkan diri mengikuti perjalanan ini, setiap individu harus mendaftar ke salah satu dari dua Program IAP2 khusus persiapan pelatih: Program Persiapan Pelatih untuk Dasar-Dasar IAP2 (Program ini akan mempersiapkan individu menjadi pelatih untuk program 5-hari dari IAP2 tentang Dasar-Dasar dalam Partisipasi Publik) dan pelatihan Partisipasi Publik untuk Para Pengambil Keputusan. Sementara itu, program IAP2 untuk Outrage Trainer Preparation akan mempersiapkan Anda menghantarkan program 2 hari IAP2 tentang Strategi dalam Menghadapi Perlawanan dan Kemarahan dalam Partisipasi Publik.

Untuk informasi lengkapnya dapat dilihat melalui tautan berikut ini https://www.iap2.org/page/newtrainers

Sumber: How to Become an IAP2 Trainer (https://www.iap2.org/page/newtrainers)

kolaborasi iap2 indonesia

Kolaborasi IAP2 Indonesia bersama UCLG ASPAC dan APEKSI

Kolaborasi IAP2 Indonesia – Untuk dapat menghadapi tantangan pembangunan di masa kini dan ke depan, dibutuhkan fleksibilitas ditambah dengan adanya agenda 17 goals SDGs / 17 Tujuan Pembangunan Nasional (TPB). Dalam upaya mewujudkan 17 Tujuan Pembangunan Nasional (TPB) tersebut diperlukan kolaborasi bersama atau biasa disebut dengan kemitraan multipihak.

Dalam kesempatan kali ini kolaborasi yang dilakukan oleh IAP2 Indonesia bersama dengan UCLG ASPAC dan APEKSI terkait dengan melokalkan SDGs di Indonesia. Kolaborasi baik ini diawali dengan serangkaian diskusi dan partisipasi dalam Pelatihan Diplomasi Kota yang diselenggarakan pada akhir tahun 2018.

Dilanjutkan dengan pertemuan bersama pada hari Jumat, 4 Desember 2019 bertempat di Kantor APEKSI. Ide kolaborasi ini hadir dalam menjawab tantangan mewujudkan 17 TPB di tingkatan pemerintahan daerah (Pemda).

IAP2 Indonesia merupakan asosiasi internasional untuk partisipasi publik yang salah satu programnya adalah menghadirkan berbagai pelatihan partisipasi publik. Seperti kita ketahui IAP2 Indonesia telah melakukan kolaborasi strategis dengan UNESCAP dalam mengadakan pelatihan / Stakeholder Engagement for SDGs. Pelatihan yang dilakukan selama 3 hari tersebut kemudian menjadi pembuka jalan kesempatan kerjasama berikutnya. Dengan pihak lain seperti UCLG ASPAC dan APEKSI.

Salah satu bentuk produk kolaborasi yang akan dilakukan bersama antara IAP2 Indonesia, UCLG ASPAC dan APEKSI adalah menerjemahkan panduan / Multi Stakeholder Partnership (MSP), yang sedang disusun BAPPENAS. Panduan ini nantinya akan digunakan oleh sekretariat nasional SDGs dan para Pemerintah Daerah (Pemda), agar menjadi lebih aplikatif.

Sejalan dengan hal tersebut pemahaman akan Multi Stakeholder Partnership (MSP) perlu dibekali terlebih dahulu secara paripurna dan terstandar dengan mengadakan pelatihan / Stakeholder Engagement for SDGs dalam waktu dekat.

Harapannya adalah dapat meningkatkan kapasitas para perangkat Pemda terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan agar dapat sejalan dengan 17 TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Hal tersebut juga berhubungan dengan penyusunan / Voluntary National Report (VNR) dan pelatihan bagi aparat di beberapa pemerintah daerah nantinya.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya:  International Gathering in P2 and SE for SDGs

Kolaborasi yang dilakukan ini merupakan bentuk kerja sama yang potensial bagi setiap pihak yang terlibat. Sebagaimana kita ketahui untuk menuju target pencapaian dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) diperlukan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan.

city diplomacy

Diplomasi Kota (3)

Jakarta – Melanjutkan pembahasan diartikel yang sebelumnya dimana kami berkesempatan ikut berpartisipasi dalam pelatihan Diplomasi Kota. Mengangkat tema Peran Strategis Pemerintah Daerah Sebagai Pemain Global. Pelatihan ini diselenggarakan oleh United Cities & Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Hadir pula narasumber dari Citiasia Inc. Hari Kusdaryanto. Dalam kesempatan kali ini beliau membawakan materi city branding. Tentu kita bukan hanya menginkan kota yang nyaman untuk ditinggali tetapi juga kota yang maju, kreatif, berdaya saing global, dan sustainable. Seperti kota-kota di dunia yang sudah bertransformasi. Bisa menjadi contoh yang baik untuk kita.

Salah satu kota yang dapat dijadikan pembelajaran adalah di Ahmedabad Gujarat. Pemerintah kota Ahmedabad sejak tahun 2005 memulai program revitaliasi Sungai Sabarmati, Sungai  paling berpolusi ketiga di India, dengan slogan “Reconnecting Ahmedabad to Its River”.

Hari Kusdaryanto nenambahkan, “Smart branding bukan sekedar logo dan slogan, namun branding yang mampu menghidupkan pariwisata, menggerakan sektor bisnis dan menata tampilan kota”. Transformasi kota juga sudah terjadi di Indonesia seperti Jogjakarta, Banyuwangi, Solo dan lain sebagainya.

Tentu benar adanya bukan hanya sekedar adanya logo dan slogan yang cantik namun perlu adanya konten dan konteks didalamnya. Dimana content itu merupakan ‘isi’ dari produk yang dipasatkan sedangkan konteks adalah visi, story, keterkaitan anatara ‘isi’ dengan pasar. Ketika kedua hal tersebut sudah terkonsep dengan baik, hal penting lainnya adalah komunikasi.

Saat konten dan konteks dapat dikomunikasikan atau disampaikan dengan baik tentu akan dapat dicapai goals atau target dari yang direncanakan. Apalagi saat ini di era modern kita diuntungkan oleh melimpahnya media/platform komunikasi digital yang ada. Sehingga promosi pariwisata dapat efektif dan efisien.

Dalam membangun branding daerah yang kuat diperlukan dukungan dari setiap orang di dalam organisasi. Seperti kata Hari Kusdaryanto, bahwa “Setiap orang adalah Duta Brand Daerah”. Menjadi duta daerah harus dapat menjadi “Ujung Tombak”, berada di garis terdepan dalam membangun dan mem-branding daerah.

Di era modern ini seperti kita ketahui ada sisi positif dan negatif. Hal negatif yang ditemui dapat kita ubah menjadi sebuah kesempatan untuk berkembang. Dalam hal city branding, dimana semakin terbukanya akses dan menjadikan kompetisi semakin ketat bagi kota-kota diseluruh dunia.

Berbagai Negara berlomba menjadi tujuan untuk pariwisata, permukiman, event, pasar/konsumen, sumber daya manusia (SDM), Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), bisnis dan investasi. Tentu sisi teknologi menjadi penunjang didalamnya, namun ada hal yang tak kalah penting lainnya yaitu dari sisi mindset dan cultureset.

Mindset dan cultureset disini adalah hal yang berhubungan dengan pelayanan publik dan budaya kerja aparatur. Dari kedua hal tersebut hal yang ingin dicapai tentu adalah pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Sinergi antara warga dengan birokrasi menjadi prasyarat keberhasilan.

Karena smart city tidak selalu tentang kebutuhan teknologi yang canggih tetapi juga adanya smart people. Hadirnya keramahtamahan, partisipasi aktif, strong leadership, birokrasi yang responsive dan budaya melayani. Untuk membentuk birokrasi yang bersih dan melayani perlu reformasi birokrasi. Hal yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan reformasi didalamnya adalah make it fast, make it right and make it simple.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Diplomasi Kota (2)

Bagi kami, pelatihan semacam ini dapat dijadikan sebuah proses menuju perwujudan dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dimana dalam perjalanannya tentu sebagai Penyelenggara Negara perlu saling berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Sejalan dengan tujuan tersebut tentu perlu ditingkatkan lagi kapasitas dari para Aparatur dalam menjalankan tugasnya dengan terus melakukan kemitraan multi pihak sehingga keputusan yang dihasilkan dapat berkelanjutan dan tidak menyalahi aturan yang berlaku saat ini.

city diplomacy

Diplomasi Kota (2)

Jakarta – Melanjutkan pembahasan diartikel yang sebelumnya dimana kami berkesempatan ikut berpartisipasi dalam pelatihan Diplomasi Kota. Mengangkat tema Peran Strategis Pemerintah Daerah Sebagai Pemain Global. Pelatihan ini diselenggarakan oleh United Cities & Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Masih dalam pelatihan dihari pertama, hadir sebagai narasumber dari Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri, Nelson Simanjuntak. Beliau bersama Victorina Hesti Dewayani perwakilan dari Kementerian Luar Negeri. Mengisi materi mengenai apa dan bagaimana pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak Luar Negeri.

Bagaimana arah kebijakan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri menjadi topik utama yang dibahas. Kerja sama Internasional ini sudah ada peraturan perundang-undangannya. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Disitu ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak membuat Perjanjian Internasional melainkan Kerja sama Internasional.

Kedua hal tersebut tentu berbeda, kita tahu bahwa didalam proses kerja sama Internasional ini ada beberapa syarat yang sudah diatur didalam Undang-undang tersebut. Lebih jelasnya ada di Pasal 367 (2). Selain itu juga Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Jenis kerja sama Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri juga perlu diperhatikan.

Terkait juga dengan isu yang ada saat melakukan proses kerja sama dengan Luar Negeri. Diantaranya adalah kurangnya SDM yang memadai dalam menangani kerja sama. Selain itu juga kurangnya komunikasi, koordinasi dan konsultasi antar pihak. Tidak tertib administrasi khususnya terkait proses registrasi dan penatausahaan hibah, minim laporan.

Kemudian bidang kerja sama yang tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Kurangnya dukungan Pemda dalam pendanaan prioritas bagi kerja sama. Perjanjian atau kesepakatan yang hanya bersifat seremonial. Kurang terciptanya keberlanjutan program kerja sama yang telah berakhir, tidak terbentuk replikasi program oleh Pemerintah Daerah.

Hal itulah yang perlu menjadi perhatian bagi Pemda untuk meningkatkan kualitas kerja sama dengan Luar Negeri. Peningkatan awareness dan kapasitas personil dapat dilakukan dengan cara seperti mengikuti pelatihan Diplomasi Kota ini dan sejenisnya. Sejalan dengan tujuan kegiatan ini, diharapkan perwakilan dari masing-masing Pemda dapat mencapai tujuan dari pelatihan.

Dimana tujuan pelatihan, antara lain untuk meningkatkan kerja sama antar Pemerintah Daerah secara Internasional yang efektif dan terencana. Membantu pelaksanaan kerja sama antar Pemerintah Daerah secara Internasional yang dapat terukur. Meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah mengenai kebijakan Luar Negeri dan diplomasi secara Internasional. Serta yang terakhir adalah mendorong keterlibatan Pemerintah Daerah di arena Internasional.

Beberapa contoh dari best practice kerja sama Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri, yang sudah dan atau sedang dilakukan, disampaikan oleh Nelson. Seperti Trans Semarang bantuan penurunan emisi CO2, kerja sama teknik dengan Pemerintah Kota Toyama, Jepang. Kemudian untuk jenis kerja sama Sister city juga sudah dilakukan dengan Jung-Gu, Ulsan Korea Selatan, bantuan dari Junggu Technical Assistance untuk pembangunan pedestrian dan jembatan.

Tentunya masih banyak lagi yang dapat dijadikan contoh bagi Pemda lainnya untuk dapat melakukan hal serupa diwilayahnya masing-masing.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Selamat Menyambut Tahun 2019

Bagi kami, pelatihan semacam ini dapat dijadikan sebuah proses menuju perwujudan dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dimana dalam perjalanannya tentu sebagai Penyelenggara Negara perlu saling berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Sejalan dengan tujuan tersebut tentu perlu ditingkatkan lagi kapasitas dari para Aparatur dalam menjalankan tugasnya dengan terus melakukan kemitraan multi pihak sehingga keputusan yang dihasilkan dapat berkelanjutan dan tidak menyalahi aturan yang berlaku saat ini.

Pembahasan tidak berhenti hanya sampai disini, tunggu lanjutannya diartikel kami selanjutnya, (Bersambung)…

city diplomacy

Diplomasi Kota

Jakarta – Pada tanggal 18-19 Desember 2018, kami berkesempatan ikut berpartisipasi dalam pelatihan Diplomasi Kota. Mengangkat tema Peran Strategis Pemerintah Daerah Sebagai Pemain Global. Pelatihan ini diselenggarakan oleh United Cities & Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Peserta yang hadir terdiri dari Kota Lampung, Kota Batam, Kota Jambi, Kota Surabaya, Kota Pangkal Pinang, Kota Surakarta, Kota Banda Aceh, Kota Bau-Bau Provinsi DKI, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Jawa Barat. Pelatihan dibuka oleh sambutan dari Sekretaris Jendral UCLG Aspac, Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi.

Salam hangat kepada para perwakilan dari beberapa Institusi, tamu undangan, dan peserta yang hadir menambah akrab suasana. Pelatihan diplomasi kota ini merupakan perdana bagi UCLG Aspac. Diharapkan dapat menjadi sebuah kesempatan yang baik dalam menambah kapasitas bagi peserta yang hadir dalam melakukan diplomasi kota.

Setelah peserta menyimak penuturan dari Sekretaris Jendral UCLG Aspac. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan membagi peserta menjadi beberapa kelompok dengan metode world café’. World café’ yang dilakukan dapat menjadi sebuah teknik dalam “menangkap” beberapa sudut pandang dan pengalaman yang disampaikan oleh masing-masing kelompok dalam waktu yang terbatas.

Hal ini dapat menambah wawasan dari peserta untuk peserta. Ditambah dengan adanya perwakilan dari Pemkot yang hadir menjadi ruang tukar pikir dan pandangan yang baik. Prinsip kerja sama, perlu diketahui bahwa harus memberikan manfaat dan saling menguntungkan. Selain itu juga perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adanya persamaan kedudukan, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan, saling menghormati kedaulatan NKRI, dan tidak lupa juga untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan atau pelestarian lingkungan.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Integrated Tourism Masterplan (ITMP) Kepulauan Seribu dan Kota Tua (3)

Bagi kami, pelatihan semacam ini dapat dijadikan sebuah proses menuju perwujudan dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dimana dalam perjalanannya tentu sebagai Penyelenggara Negara perlu saling berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Sejalan dengan tujuan tersebut tentu perlu ditingkatkan lagi kapasitas dari para Aparatur dalam menjalankan tugasnya dengan terus melakukan kemitraan multi pihak sehingga keputusan yang dihasilkan dapat berkelanjutan dan tidak menyalahi aturan yang berlaku saat ini.

Pembahasan tidak berhenti hanya sampai disini, tunggu lanjutannya diartikel kami selanjutnya, (Bersambung)…

IAP2 Federation

IAP2 Menyambut Trainer Baru – Amanda Mitchell

Dewan Direksi Internasional IAP2 menyambut baik hadirnya Amanda Mitchell ke komunitas Trainer IAP2 dan mengucapkan selamat kepadanya atas keberhasilan penyelesaian Trainer Development Program for the Foundations in Public Participation dalam program pelatihan internasional.

trainer baru di IAP2, amandaAmanda bergabung dengan komunitas para Trainer IAP2 berdedikasi dan berpengalaman yang menyampaikan pemahaman luas tentang bagaimana partisipasi publik bekerja di seluruh dunia.

Lebih dari 20.000 orang bekrja atau terlibat dalam P2 dan keterlibatan masyarakat/publik untuk pemerintah (kotamadya, lembaga negara dan provinsi), perusahaan, utilitas, lembaga lingkungan, komunitas dan universitas telah menyelesaikan pelatihan IAP2.

Berbasis di Vancouver, BC Kanada, Amanda telah terlibat dengan IAP2 Kanada sejak 2014 dan telah menjabat sebagai deputy board member, board member dan Vice-President. Beliau saat ini bekerja di Kota Vancouver sebagai Public Engagement Specialist.

Bergabunglah bersama kami untuk ucapkan selamat kepada Amanda!

(Sumber: https://www.iap2.org/news/428317/IAP2-Welcomes-New-Trainer—Amanda-Mitchell.htm)

Selamat kepada mba Amanda Mitchell atas bergabungnya ke dalam komunitas trainer IAP2. Dengan begitu semakin bertambah lagi jajaran pelatih yang berkompeten dalam dunia partisipasi publik di IAP2. Didukung oleh para praktisi dan trainer yang handal membuat IAP2 kini semakin terus berkembang lagi kedepannya di dunia P2.

Untuk itu hal ini dapat dijadikan momentum yang baik bagi kita. Sebagai masyarakat Indonesia untuk dapat ambil bagian dalam penentuan arah kebijakan yang berdampak secara langsung maupun tak langsung. Bergerak untuk dapat terlibat dalam proses mengambil keputusan. Bukan hanya dari sisi pencoblosan saat musim Pemilu tiba. Keterlibatan masyarakat dapat hadir saat ada hal yang dirasa memberikan dampak bagi Anda dan lingkungan Anda tinggal.

Marilah bergabung bersama kami menjadi keluarga IAP2 Indonesia!

Ikutilah acara terdekat kami ditahun 2019, apa dan dimana? Tunggu info selanjutnya, tetap ikuti terus kami di website dan semua sosial media IAP2 indonesia! Jika ragu untuk follow, like, dan comment di akun sosial media kami. Kami tunggu anda disana untuk saling bertukar pandangan, digital engagement why not?

“Good Public Participation Result in Better Decision”

image source: www.iap2.org

teknik partisipasi publik

Review Hari Kelima di Pelatihan Dasar-dasar Partisipasi Publik 30 Juli – 03 Agustus 2018 (Teknik)

Tak terasa kita sudah berada diakhir rangkaian review pelatihan dasar-dasar partisipasi publik. Kali ini fokus kita dihari terakhir ini adalah melanjutkan pembahasan teknik menyatukan orang bersama, yang diantaranya adalah pembicaraan/diskusi terfokus, charrettes, lokakarya, appreciative inquiry, dan musyawarah.

Diawali dengan membahas bagaimana memfasilitasi percakapan/diskusi terfokus dengan peserta lain. Percakapan/diskusi terfokus itu sendiri merupakan pendekatan terstruktur dalam membahas/menggali isu yang kompleks/sulit dengan menggunakan serangkaian pertanyaan.  Pertanyaan dalam diskusi terfokus ini dilakukan dengan memancing/menggali ide TRIK, diantaranya adalah tujuan, reflektif, interpretasi dan keputusan.

Apa dan bagaimana maksudnya, berikut ini penjelasannya yang juga dilengkapi dengan tampilan slide presentasi dari pelatih. Untuk pertanyaan mengenai “tujuan” itu sendiri adalah hal yang perlu diketahui pertama kali saat melakukan percakapan/diskusi terfokus. Mengapa kita harus mengetahui tujuannya?

Karena dalam menggali situasi yang menantang atau isu-isu yang krusial, baiknya perlu kita mengetahui/meninjau fakta, dimana ini merupakan jawaban yang berdasarkan pengalaman yang dirasakan berhubungan dengan apa yang sedang menjadi pembahasannya. Pengalaman terkait apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa dilakukan. Mari kita lanjutkan dengan penjelasan lainnya.

Setelah kita meninjau fakta untuk mengetahui tujuan, langkah selanjutnya adalah pertanyaan reflektif. Dalam reflektif ini adalah untuk meninjau tanggapan emosional. Tanggapan emosional dapat digali dengan pertanyaan seperti bagaimana hal-hal ini dapat mempengaruhi Anda, dan lain sebagainya. Merefleksikan gambaran situasi emosional dari publik dalam menyadari, merasakan dan apa yang dialaminya.

Lanjut ke interpretasi, dimana peninjauan makna dilakukan. Mengapa dan apa artinya bagi Anda adalah salah satu pertanyaan yang dapat menggali makna dari publik. Dari sini diharapkan kita dapat mengetahui sisi nilainya, tujuannya, dan signifikansinya bagi masing-masing peserta diskusi/publik. Kemudian hal terakhir yang dapat digali adalah mengenai keputusan.

Mengetahui apa yang menjadi pertimbangkan tindakan di masa depan terhadap keputusan yang dibuat. Apa yang sekiranya akan berubah saat keputusan dijalankan nantinya dan apa yang akan Anda lakukan secara berbeda. Hal ini berhubungan dengan resolusi yang berkaitan dengan pertimbangan, pilihan dan hasilnya.

Didalam proses diskusi atau percakapan terfokus ini berbentuk lingkup yang kecil yang sudah ditentukan sebelumnya, sementara yang lainnya dapat terbuka untuk semua. Proses ini dapat berlangsung selama satu atau beberapa hari. Teknik diskusi terfokus ini dalam spektrum IAP2 masuk kedalam kategori libatkan dan atau berkolaborasi.

Melibatkan peserta diskusi dalam memberikan pandangannya sesuai pertanyaan terstruktur tersebut dan juga dapat menjadikan peserta diskusi untuk berkolaborasi dalam meninjau keputusan dalam isu yang genting atau situasi yang dirasa rumit. Bagaimana sudah jelas dengan teknik diskusi terfokus ini? Amat menarik bukan? Mari kita jelajah teknik efektif lainnya.

Teknik selanjutnya yang dibahas dalam pelatihan yang didukung oleh suasana asri dan sejuk kota Bogor adalah charrettes. Teknik ini merupakan proses intens yang umumnya digunakan dalam desain dan perencanaan perkotaan.

Charrettes ini dapat meningkatkan kesadaran akan prinsip-prinsip praktek terbaik dalam desain perkotaan yang berkelanjutan, menggali dan menunjukan bagaimana mereka dapat diterapkan, menggunakan proses iteratif dan interaktif untuk mengembangkan ide, solusi, beberapa alternatif untuk membuat suatu keputusan.

Dalam charrettes ini dapat menjadi wadah dalam menyatukan semua pihak yang berperan penting untuk rapat kerja atau untuk memfasilitasi serangkaian pertemuan yang panjang. Teknik charrettes ini masuk kedalam kategori libatkan dan atau berkolaborasi dispektrum IAP2.

Selain dari kedua teknik tersebut, mari kita bahas yang selanjutnya yaitu lokakarya. Tentu saja istilah ini sudah tak asing lagi. Biasa disebut juga dengan sebutan workshop, lokakarya ini terdiri dari beberapa unsur didalamnya, namun pertama kita bahas pengertiannya dahulu. Secara bahasa lokakarya diartikan sebagai sebuah forum publik, dimana para peserta bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dengan tugas yang ditentukan.

Teknik lokakarya/workshop ini dapat digunakan untuk membantu peserta belajar dengan penemuan dan pertukaran, serta memfokuskan peserta pada penyampaian masukan yang dapat diberikan langsung ke dalam proses pengambilan keputusan. Adapun unsur-unsur dari lokakarya kecil partisipatif adalah presentasi tentang prinsip-prinsip praktik terbaik, sesi pengarahan dan tur lokasi, sesi merancang dan meninjau, penutup presentasi dan komentar.

Berlanjut ke teknik selanjutnya adalah appreciative inquiry. Teknik ini mengenai studi tentang apa menghargai apa yang sudah ada dan dimiliki saat ini yang memberi kehidupan kepada sistem manusia ketika mereka berfungsi pada kondisi terbaiknya. Didasari pada keyakinan bahwa sistem manusia dapat berfungsi lebih baik saat mereka berfokus pada solusi atau apa yang berhasil daripada berkonsentrasi pada masalah.

Dimana sementara besar dalam proses pengambilan keputusan selalu berfokus pada masalah atau apa yang rusak, memperbaiki masalah sedangkan, dalam proses appreciative inquiry  ini melihat apa yang kita inginkan lebih jauh lagi. Ada empat fase didalamnya, penemuan (menghargai apa yang ada), impian (membayangkan apa yang mungkin terjadi), desain (menentukan apa yang seharusnya), dan takdir (menciptakan apa yang terjadi).

Terakhir adalah teknik proses musyawarah, teknik ini harus menyediakan dialog terbuka, akses informasi, adanya ras hormat, ruang untuk memahami dan menata ulang isu serta  gerakan menuju konsenus. Didalam musyawarah harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan selain daripada itu didalamnya juga harus mewakili populasi dan menyertakan beragam sudut pandang dan nilai, memberikan kesempatan yang sama bagi semua untuk berpartisipasi.

Adapun struktur proses musyawarah diantaranya adalah terdapat pengantar, proses yang dijelaskan, pedoman, pengalaman/pandangan pribadi yang dibagikan, identifikasi isu, mencari kesamaan, mengeksplorasi untuk memahami, serta mencapai kesepakatan tentang tindakan. Yup, kita sudah berada diakhir rangkaian review pelatihan dasar-dasar partisipasi publik.

Makin penasaran dengan dunia partisipasi publik dan mau bergabung dengan IAP2 Indonesia, silahkan kontak kami. Salam hangat dari kami dan selamat berkarya demi kemajuan Bangsa Indonesia. Tetap terus ikuti kami untuk mendapatkan informasi terbaru.

Senin, 01 Oktober 2018 12.08 WIB

teknik dalam partisipasi publik saat pelatihan dasar-dasar partisipasi publik berlansung

Review Hari Keempat di Pelatihan Dasar-dasar Partisipasi Publik 30 Juli – 03 Agustus 2018 (2)

Masih ingat teknik apa saja yang kita bahas diartikel sebelumnya kan? Yup, betul sekali, teknik world cafes dan wawancara. Sekarang kita mau bahas teknik fishbowl. Fishbowl? Iya beneran nama tekniknya “fishbowl”, bingung kenapa dinamakan fishbowl. Yuk, kita simak penjelasannya. Pertama-tama pelatih menyampaikan manfaat atau keunggulan dari teknik ini, diantaranya adalah untuk mengamati pengambil keputusan, anggota publik atau ahli teknis dalam diskusi terbuka, membangun tingkat kepercayaan dalam proses keterlibatan pemangku kepentingan, menunjukan rasional dibalik proses pengambilan kepetusan, dan meningkatkan pemahaman tentang alasan keputusan.

Dalam teknik fishbowl ini termasuk kedalam kategori konsultasikan (consult) dan atau libatkan (involve). Teknik dalam menyatukan orang bersama ini dapat dilakukan manakala tingkat kepercayaan masyaraka rendah, serta untuk membantu membuka suatu proses sehingga publik dapat melihat alasan yang berkembang dan memahami alasan-alasan untuk pengambilan keputusan seiring berjalannya proses. Seperti terlihat pada gambar di atas, pelatih sedang mensimulasikan teknik fishbowl ini, dimana tiga orang selaku ahli teknis dan pengambil keputusan dan satu orang lagi sebagai fasilitator. Dalam teknik fishbowl ini diperkenankan masyarakat yang hadir untuk dapat bertanya hal lebih lanjut lagi. Nah, simulasi ini seperti ibarat menyaksikan ikan didalam fishbowl, publik dapat melihat/menyaksikan secara jelas didepan mata mereka, dan dapat saling berinteraksi.

Ada lagi teknik yang lainnya, dengan nama yang unik, bukan hanya sekedar nama unik tetapi juga merepresentasikan dari konsep teknik itu sendiri. Teknik selanjutnya adalah nominal grup. Dalam nominal grup ini serupa seperti berdiskusi dalam kelompok kecil, untuk mengembangkan serangkaian prioritas tindakan. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, penciptaan solusi, dan pengambilan keputusan.  Teknik ini dapat dikombinasikan dengan teknik lainnya, Terdapat petunjuk utama dalam melakukannya. Diantaranya adalah hanya ada satu pertanyaan kunci yang harus digunakan dalam suatu sesi untuk mempertahankan focus dan tujuan yang jelas, tanggapan dikumpulkan satu persatu dan ditulis pada flip chart sampai semua tanggapan terkumpul.

Para peserta kemudian diminta untuk memeringkat urunan tanggap-tanggapan tersebut. Tanggapan yang berdasarkan kumpulan dari para peserta tersebut kemudian oleh para peserta dipilih 5 yang menurut mereka pribadi paling penting atau utama. Setelah itu pelatih meminta para peserta melakukan scoring terhadap lima tanggapan pilihannya. Aturan dalam pemberian scoring mulai dari point terbesar 5 hingga paling kecil 1, angka 5 untuk yang paling penting, hingga angka 1 untuk yang paling tidak penting. Setelah dilakukan per-score-an maka hasilnya dijumlahkan, dari sana akan terlihat mana tanggapan/isu/hal yang paling penting dan utama diketahui bedasarkan jumlah terbesar yang didapatkan, hingga berurutan mendapatkan 5 tanggapan yang paling tinggi nilai pointnya.

Dengan begini akan memudahkan kita untuk dapat memilih mana-mana saja tanggapan/isu/hal yang akan menjadi bahan utama untuk diproses dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Bagaimana, tambah penasaran dengan teknik-teknik lain yang tak kalah efektifnya. Oke, langsung kita bahas teknik lainnya.

Pernah dengar istilah open space? Belum? Mungkin ada istilah yang serupa tapi tak sama, seperti open source, open house, dan lainnya. Nah, open space ini nama teknik yang bakal kita bahas nih. Open space ini adalah pertemuan mandiri dimana para peserta membuat dan merancang agenda sendiri. Didalam spectrum IAP2 ini termasuk kedalam kategori libatkan (involve) dan bisa juga masuk kategori kolaborasi (collaborate).  Dalam open space ini terdapat petunjuk utama diantaranya adalah temukan ruang dan waktu yang cukup untuk mengakomodasi beberapa kelompok secara terpisah.

Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi mereka yang marah dan merasa tidak berdaya untuk dapat merasa diberikan tindakan secara langsung atau direspon langsung dan dapat menentukan nasib sendiri seperti misalnya para korban benca alam yang sudah lama tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dimana perlu penanganan yang cepat dan memenuhi kebutuhan mendesak.  Open space ini juga dapat mengakomodir kelompok besar dengan beragam kepentingan untuk mengatasi isu dan kekhawatiran mereka seperti kelompok penyandang disabilitas, masyarakat asli. Menarik bukan? Bayangkan, banyaknya teknik yang dapat digunakan sesuai kebutuhan mana yang lebih efektif.

Tak berasa kita sudah dipenghujung artikel. Namun jangan khawatir, masih ada satu teknik lagi yang kita dibahas disni. Setelah penjelasan mengenai open space, pelatih melanjutkan ke teknik lainnya yaitu Citizen Juries. Citizen Juries merupakan suatu proses mengumpulkan panel perwakilan warga yang dipilih secara acak dan demografis selama periode waktu yang disepakati untuk secara hati-hati memeriksa suatu isu dan memberikan rekomendasi kepada pengambil keputusan dan publik. Ada beberapa karakteristik dari teknik Citizen Juries diantaranya adalah pemilihan acak, perwakilan, terinformasikan, netral/tidak memihak, dan musyawarah/konsultatif. Citizen Juries ini masuk kedalam spectrum IAP2 kategori berkolaborasi (collaborate) dan juga menguasakan (empower). Ditingkat berkolaborasi citizen juries memberikan rekomendasi kepada pengambli keputusan dan publik dan terkadang ditingkat berdayakan citizen juries diberi wewenang untuk mengambil keputusan. Teknik ini bisa digunakan untuk melibatkan warga dalam dialog berkualitas tinggi tentang isu utama, dan mengembangkan solusi dari permasalahan atau isu yang sedang dihadapi. Akan masih ada kelanjutannya dari teknik efektif partisipasi publik. Tunggu diartikel kami yang segera publish.

Admin, IAP2 Indonesia | Senin, 24 September 2018 09.33 WIB