Jakarta – Melanjutkan pembahasan diartikel yang sebelumnya dimana kami berkesempatan ikut berpartisipasi dalam pelatihan Diplomasi Kota. Mengangkat tema Peran Strategis Pemerintah Daerah Sebagai Pemain Global. Pelatihan ini diselenggarakan oleh United Cities & Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
Hadir pula narasumber dari Citiasia Inc. Hari Kusdaryanto. Dalam kesempatan kali ini beliau membawakan materi city branding. Tentu kita bukan hanya menginkan kota yang nyaman untuk ditinggali tetapi juga kota yang maju, kreatif, berdaya saing global, dan sustainable. Seperti kota-kota di dunia yang sudah bertransformasi. Bisa menjadi contoh yang baik untuk kita.
Salah satu kota yang dapat dijadikan pembelajaran adalah di Ahmedabad Gujarat. Pemerintah kota Ahmedabad sejak tahun 2005 memulai program revitaliasi Sungai Sabarmati, Sungai paling berpolusi ketiga di India, dengan slogan “Reconnecting Ahmedabad to Its River”.
Hari Kusdaryanto nenambahkan, “Smart branding bukan sekedar logo dan slogan, namun branding yang mampu menghidupkan pariwisata, menggerakan sektor bisnis dan menata tampilan kota”. Transformasi kota juga sudah terjadi di Indonesia seperti Jogjakarta, Banyuwangi, Solo dan lain sebagainya.
Tentu benar adanya bukan hanya sekedar adanya logo dan slogan yang cantik namun perlu adanya konten dan konteks didalamnya. Dimana content itu merupakan ‘isi’ dari produk yang dipasatkan sedangkan konteks adalah visi, story, keterkaitan anatara ‘isi’ dengan pasar. Ketika kedua hal tersebut sudah terkonsep dengan baik, hal penting lainnya adalah komunikasi.
Saat konten dan konteks dapat dikomunikasikan atau disampaikan dengan baik tentu akan dapat dicapai goals atau target dari yang direncanakan. Apalagi saat ini di era modern kita diuntungkan oleh melimpahnya media/platform komunikasi digital yang ada. Sehingga promosi pariwisata dapat efektif dan efisien.
Dalam membangun branding daerah yang kuat diperlukan dukungan dari setiap orang di dalam organisasi. Seperti kata Hari Kusdaryanto, bahwa “Setiap orang adalah Duta Brand Daerah”. Menjadi duta daerah harus dapat menjadi “Ujung Tombak”, berada di garis terdepan dalam membangun dan mem-branding daerah.
Di era modern ini seperti kita ketahui ada sisi positif dan negatif. Hal negatif yang ditemui dapat kita ubah menjadi sebuah kesempatan untuk berkembang. Dalam hal city branding, dimana semakin terbukanya akses dan menjadikan kompetisi semakin ketat bagi kota-kota diseluruh dunia.
Berbagai Negara berlomba menjadi tujuan untuk pariwisata, permukiman, event, pasar/konsumen, sumber daya manusia (SDM), Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), bisnis dan investasi. Tentu sisi teknologi menjadi penunjang didalamnya, namun ada hal yang tak kalah penting lainnya yaitu dari sisi mindset dan cultureset.
Mindset dan cultureset disini adalah hal yang berhubungan dengan pelayanan publik dan budaya kerja aparatur. Dari kedua hal tersebut hal yang ingin dicapai tentu adalah pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Sinergi antara warga dengan birokrasi menjadi prasyarat keberhasilan.
Karena smart city tidak selalu tentang kebutuhan teknologi yang canggih tetapi juga adanya smart people. Hadirnya keramahtamahan, partisipasi aktif, strong leadership, birokrasi yang responsive dan budaya melayani. Untuk membentuk birokrasi yang bersih dan melayani perlu reformasi birokrasi. Hal yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan reformasi didalamnya adalah make it fast, make it right and make it simple.
Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Diplomasi Kota (2)
Bagi kami, pelatihan semacam ini dapat dijadikan sebuah proses menuju perwujudan dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dimana dalam perjalanannya tentu sebagai Penyelenggara Negara perlu saling berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Sejalan dengan tujuan tersebut tentu perlu ditingkatkan lagi kapasitas dari para Aparatur dalam menjalankan tugasnya dengan terus melakukan kemitraan multi pihak sehingga keputusan yang dihasilkan dapat berkelanjutan dan tidak menyalahi aturan yang berlaku saat ini.
