Tag: Community Engagement

January 21, 2019

Kolaborasi IAP2 Indonesia bersama UCLG ASPAC dan APEKSI

Kolaborasi IAP2 Indonesia – Untuk dapat menghadapi tantangan pembangunan di masa kini dan ke depan, dibutuhkan fleksibilitas ditambah dengan adanya agenda 17 goals SDGs / 17 Tujuan Pembangunan Nasional (TPB). Dalam upaya mewujudkan 17 Tujuan Pembangunan Nasional (TPB) tersebut diperlukan kolaborasi bersama atau biasa disebut dengan kemitraan multipihak.

Dalam kesempatan kali ini kolaborasi yang dilakukan oleh IAP2 Indonesia bersama dengan UCLG ASPAC dan APEKSI terkait dengan melokalkan SDGs di Indonesia. Kolaborasi baik ini diawali dengan serangkaian diskusi dan partisipasi dalam Pelatihan Diplomasi Kota yang diselenggarakan pada akhir tahun 2018.

Dilanjutkan dengan pertemuan bersama pada hari Jumat, 4 Desember 2019 bertempat di Kantor APEKSI. Ide kolaborasi ini hadir dalam menjawab tantangan mewujudkan 17 TPB di tingkatan pemerintahan daerah (Pemda).

IAP2 Indonesia merupakan asosiasi internasional untuk partisipasi publik yang salah satu programnya adalah menghadirkan berbagai pelatihan partisipasi publik. Seperti kita ketahui IAP2 Indonesia telah melakukan kolaborasi strategis dengan UNESCAP dalam mengadakan pelatihan / Stakeholder Engagement for SDGs. Pelatihan yang dilakukan selama 3 hari tersebut kemudian menjadi pembuka jalan kesempatan kerjasama berikutnya. Dengan pihak lain seperti UCLG ASPAC dan APEKSI.

Salah satu bentuk produk kolaborasi yang akan dilakukan bersama antara IAP2 Indonesia, UCLG ASPAC dan APEKSI adalah menerjemahkan panduan / Multi Stakeholder Partnership (MSP), yang sedang disusun BAPPENAS. Panduan ini nantinya akan digunakan oleh sekretariat nasional SDGs dan para Pemerintah Daerah (Pemda), agar menjadi lebih aplikatif.

Sejalan dengan hal tersebut pemahaman akan Multi Stakeholder Partnership (MSP) perlu dibekali terlebih dahulu secara paripurna dan terstandar dengan mengadakan pelatihan / Stakeholder Engagement for SDGs dalam waktu dekat.

Harapannya adalah dapat meningkatkan kapasitas para perangkat Pemda terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan agar dapat sejalan dengan 17 TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Hal tersebut juga berhubungan dengan penyusunan / Voluntary National Report (VNR) dan pelatihan bagi aparat di beberapa pemerintah daerah nantinya.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: International Gathering in P2 and SE for SDGs

Kolaborasi yang dilakukan ini merupakan bentuk kerja sama yang potensial bagi setiap pihak yang terlibat. Sebagaimana kita ketahui untuk menuju target pencapaian dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) diperlukan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan.

January 11, 2019

Diplomasi Kota (3)

Jakarta – Melanjutkan pembahasan diartikel yang sebelumnya dimana kami berkesempatan ikut berpartisipasi dalam pelatihan Diplomasi Kota. Mengangkat tema Peran Strategis Pemerintah Daerah Sebagai Pemain Global. Pelatihan ini diselenggarakan oleh United Cities & Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Hadir pula narasumber dari Citiasia Inc. Hari Kusdaryanto. Dalam kesempatan kali ini beliau membawakan materi city branding. Tentu kita bukan hanya menginkan kota yang nyaman untuk ditinggali tetapi juga kota yang maju, kreatif, berdaya saing global, dan sustainable. Seperti kota-kota di dunia yang sudah bertransformasi. Bisa menjadi contoh yang baik untuk kita.

Salah satu kota yang dapat dijadikan pembelajaran adalah di Ahmedabad Gujarat. Pemerintah kota Ahmedabad sejak tahun 2005 memulai program revitaliasi Sungai Sabarmati, Sungai paling berpolusi ketiga di India, dengan slogan “Reconnecting Ahmedabad to Its River”.

Hari Kusdaryanto nenambahkan, “Smart branding bukan sekedar logo dan slogan, namun branding yang mampu menghidupkan pariwisata, menggerakan sektor bisnis dan menata tampilan kota”. Transformasi kota juga sudah terjadi di Indonesia seperti Jogjakarta, Banyuwangi, Solo dan lain sebagainya.

Tentu benar adanya bukan hanya sekedar adanya logo dan slogan yang cantik namun perlu adanya konten dan konteks didalamnya. Dimana content itu merupakan ‘isi’ dari produk yang dipasatkan sedangkan konteks adalah visi, story, keterkaitan anatara ‘isi’ dengan pasar. Ketika kedua hal tersebut sudah terkonsep dengan baik, hal penting lainnya adalah komunikasi.

Saat konten dan konteks dapat dikomunikasikan atau disampaikan dengan baik tentu akan dapat dicapai goals atau target dari yang direncanakan. Apalagi saat ini di era modern kita diuntungkan oleh melimpahnya media/platform komunikasi digital yang ada. Sehingga promosi pariwisata dapat efektif dan efisien.

Dalam membangun branding daerah yang kuat diperlukan dukungan dari setiap orang di dalam organisasi. Seperti kata Hari Kusdaryanto, bahwa “Setiap orang adalah Duta Brand Daerah”. Menjadi duta daerah harus dapat menjadi “Ujung Tombak”, berada di garis terdepan dalam membangun dan mem-branding daerah.

Di era modern ini seperti kita ketahui ada sisi positif dan negatif. Hal negatif yang ditemui dapat kita ubah menjadi sebuah kesempatan untuk berkembang. Dalam hal city branding, dimana semakin terbukanya akses dan menjadikan kompetisi semakin ketat bagi kota-kota diseluruh dunia.

Berbagai Negara berlomba menjadi tujuan untuk pariwisata, permukiman, event, pasar/konsumen, sumber daya manusia (SDM), Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), bisnis dan investasi. Tentu sisi teknologi menjadi penunjang didalamnya, namun ada hal yang tak kalah penting lainnya yaitu dari sisi mindset dan cultureset.

Mindset dan cultureset disini adalah hal yang berhubungan dengan pelayanan publik dan budaya kerja aparatur. Dari kedua hal tersebut hal yang ingin dicapai tentu adalah pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Sinergi antara warga dengan birokrasi menjadi prasyarat keberhasilan.

Karena smart city tidak selalu tentang kebutuhan teknologi yang canggih tetapi juga adanya smart people. Hadirnya keramahtamahan, partisipasi aktif, strong leadership, birokrasi yang responsive dan budaya melayani. Untuk membentuk birokrasi yang bersih dan melayani perlu reformasi birokrasi. Hal yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan reformasi didalamnya adalah make it fast, make it right and make it simple.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Diplomasi Kota (2)

Bagi kami, pelatihan semacam ini dapat dijadikan sebuah proses menuju perwujudan dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dimana dalam perjalanannya tentu sebagai Penyelenggara Negara perlu saling berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Sejalan dengan tujuan tersebut tentu perlu ditingkatkan lagi kapasitas dari para Aparatur dalam menjalankan tugasnya dengan terus melakukan kemitraan multi pihak sehingga keputusan yang dihasilkan dapat berkelanjutan dan tidak menyalahi aturan yang berlaku saat ini.

January 10, 2019

Diplomasi Kota (2)

Masih dalam pelatihan dihari pertama, hadir sebagai narasumber dari Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri, Nelson Simanjuntak. Beliau bersama Victorina Hesti Dewayani perwakilan dari Kementerian Luar Negeri. Mengisi materi mengenai apa dan bagaimana pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak Luar Negeri.

Bagaimana arah kebijakan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri menjadi topik utama yang dibahas. Kerja sama Internasional ini sudah ada peraturan perundang-undangannya. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Disitu ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak membuat Perjanjian Internasional melainkan Kerja sama Internasional.

Kedua hal tersebut tentu berbeda, kita tahu bahwa didalam proses kerja sama Internasional ini ada beberapa syarat yang sudah diatur didalam Undang-undang tersebut. Lebih jelasnya ada di Pasal 367 (2). Selain itu juga Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Jenis kerja sama Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri juga perlu diperhatikan.

Terkait juga dengan isu yang ada saat melakukan proses kerja sama dengan Luar Negeri. Diantaranya adalah kurangnya SDM yang memadai dalam menangani kerja sama. Selain itu juga kurangnya komunikasi, koordinasi dan konsultasi antar pihak. Tidak tertib administrasi khususnya terkait proses registrasi dan penatausahaan hibah, minim laporan.

Kemudian bidang kerja sama yang tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Kurangnya dukungan Pemda dalam pendanaan prioritas bagi kerja sama. Perjanjian atau kesepakatan yang hanya bersifat seremonial. Kurang terciptanya keberlanjutan program kerja sama yang telah berakhir, tidak terbentuk replikasi program oleh Pemerintah Daerah.

Hal itulah yang perlu menjadi perhatian bagi Pemda untuk meningkatkan kualitas kerja sama dengan Luar Negeri. Peningkatan awareness dan kapasitas personil dapat dilakukan dengan cara seperti mengikuti pelatihan Diplomasi Kota ini dan sejenisnya. Sejalan dengan tujuan kegiatan ini, diharapkan perwakilan dari masing-masing Pemda dapat mencapai tujuan dari pelatihan.

Dimana tujuan pelatihan, antara lain untuk meningkatkan kerja sama antar Pemerintah Daerah secara Internasional yang efektif dan terencana. Membantu pelaksanaan kerja sama antar Pemerintah Daerah secara Internasional yang dapat terukur. Meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah mengenai kebijakan Luar Negeri dan diplomasi secara Internasional. Serta yang terakhir adalah mendorong keterlibatan Pemerintah Daerah di arena Internasional.

Beberapa contoh dari best practice kerja sama Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri, yang sudah dan atau sedang dilakukan, disampaikan oleh Nelson. Seperti Trans Semarang bantuan penurunan emisi CO2, kerja sama teknik dengan Pemerintah Kota Toyama, Jepang. Kemudian untuk jenis kerja sama Sister city juga sudah dilakukan dengan Jung-Gu, Ulsan Korea Selatan, bantuan dari Junggu Technical Assistance untuk pembangunan pedestrian dan jembatan.

Tentunya masih banyak lagi yang dapat dijadikan contoh bagi Pemda lainnya untuk dapat melakukan hal serupa diwilayahnya masing-masing.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Selamat Menyambut Tahun 2019

Pembahasan tidak berhenti hanya sampai disini, tunggu lanjutannya diartikel kami selanjutnya, (Bersambung)…

January 4, 2019

Diplomasi Kota

Jakarta – Pada tanggal 18-19 Desember 2018, kami berkesempatan ikut berpartisipasi dalam pelatihan Diplomasi Kota. Mengangkat tema Peran Strategis Pemerintah Daerah Sebagai Pemain Global. Pelatihan ini diselenggarakan oleh United Cities & Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Peserta yang hadir terdiri dari Kota Lampung, Kota Batam, Kota Jambi, Kota Surabaya, Kota Pangkal Pinang, Kota Surakarta, Kota Banda Aceh, Kota Bau-Bau Provinsi DKI, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Jawa Barat. Pelatihan dibuka oleh sambutan dari Sekretaris Jendral UCLG Aspac, Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi.

Salam hangat kepada para perwakilan dari beberapa Institusi, tamu undangan, dan peserta yang hadir menambah akrab suasana. Pelatihan diplomasi kota ini merupakan perdana bagi UCLG Aspac. Diharapkan dapat menjadi sebuah kesempatan yang baik dalam menambah kapasitas bagi peserta yang hadir dalam melakukan diplomasi kota.

Setelah peserta menyimak penuturan dari Sekretaris Jendral UCLG Aspac. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan membagi peserta menjadi beberapa kelompok dengan metode world café’. World café’ yang dilakukan dapat menjadi sebuah teknik dalam “menangkap” beberapa sudut pandang dan pengalaman yang disampaikan oleh masing-masing kelompok dalam waktu yang terbatas.

Hal ini dapat menambah wawasan dari peserta untuk peserta. Ditambah dengan adanya perwakilan dari Pemkot yang hadir menjadi ruang tukar pikir dan pandangan yang baik. Prinsip kerja sama, perlu diketahui bahwa harus memberikan manfaat dan saling menguntungkan. Selain itu juga perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adanya persamaan kedudukan, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan, saling menghormati kedaulatan NKRI, dan tidak lupa juga untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan atau pelestarian lingkungan.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Integrated Tourism Masterplan (ITMP) Kepulauan Seribu dan Kota Tua (3)

Pembahasan tidak berhenti hanya sampai disini, tunggu lanjutannya diartikel kami selanjutnya, (Bersambung)…

December 27, 2018

Integrated Tourism Masterplan (ITMP) Kepulauan Seribu dan Kota Tua (2)

Integrated Tourism Masterplan (ITMP) – Masih dalam pembahasan Integrated Tourism Masterplan (ITMP) setelah diartikel sebelumnya paparan dari pihak Deputi sudah kita bahas, bagaimana pendapat Anda? Pasti sebagai masyarakat kita sangat setuju program untuk meningkatkan lagi kepariwisataan di Indonesia agar lebih lebih saling terhubung satu sama lain. Selanjutnya dalam artikel ini kita bahas paparan dari pihak konsultan.

Perlu kita ketahui bersama bahwa wilayah destinasi wisata Kepulauan Seribu menjadi 10 destinasi pariwisata prioritas nasional. Sembilan destinasi pariwisata prioritas nasional lainnya adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Morotai dan yang terakhir adalah Wakatobi.

Kepulauan Seribu dibagi menjadi tiga zona, diantaranya adalah zona pemukiman, zona pemanfaatan pariwisata, dan zona perlindungan. Pola perjalanan Kepulauan Seribu disajikan oleh konsultan. Pola terlihat variatif, mulai dari Bandara Soekarno Hatta berlanjut ke Dermaga Muara Angke, Dermaga Marina Ancol dan Pelabuhan Sunda Kelapa. Ada pula yang memulai perjalan dari Dermaga Rawa Saban dan Dermaga Tanjung Pasir.

Perjalan para wisatawan dari Dermaga-dermaga tersebut terlihat bervariasi juga. Ada yang dari Dermaga Rawa Saban melanjutkan perjalanannya ke Pulau Payung dan Pulau Pari. Dari Dermaga Tanjung Pasir ada yang berlanjut ke Pulau Untung Jawa, dari Pulau tersebut ada yang melanjutkan perjalanan destinasi wisatanya ke Pulau Onrust, Pulau Pari, Pulau Lancang, dan Pulau Tidung. Wisatawan yang berlayar dari Dermaga Muara Angke terlihat ke Pulau Onrust dan Pulau Pramuka.

Terlihat juga pola wisatawan yang berlayar dari Pelabuhan Sunda Kelapa menuju Pulau Untung Jawa dan Pulau Pramuka. Untuk yang datang di Dermaga Marina Ancol, wisatawan terlihat menuju Pulau Pramuka, Pulau Harapan, Pulau Untung Jawa, dan Pulau Onrust.

Selain pola perjalan di Kepulauan Seribu, juga terdapat pola perjalan Kota Tua. Dimana terlihat dari Kawasan Wisata Taman Fatahillah wisatawan menuju beberapa tempat wisata lainnya seperti Museum Bahari, Pelabuhan Sunda Kelapa, Pekojan, dan Pecinan.

Setelah kita melihat bagaimana pola perjalanan wisatawan ditempat wisata Kepulauan Seribu dan Kawasan Kota Tua, berlanjut ke portofolio produk destinasi. Terbagi menjadi dua; untuk di Kepulauan Seribu dan di Kawasan Kota Tua. Untuk di Kepulau Seribu dari sisi Atraksinya terdapat Watersport, Konservasi Mangrove, Keindahan Biota Laut, Snorkeling, Diving, Budidaya Ikan Laut, Nusa Keramba, (Pulau Wisata Pemukiman).

Atraksi selanjutnya ada di Pulau Resort (Pulau Anyer, Pulau Bidadari, Pulau Sepa, Pulau Putri, Pulau Macan, Pulau Pelangi, Pulau Pantara). Kemudian ada lagi atraksi Konservasi Penyu Sisik (Pulau Cagar Alam/Konservasi). Terakhir ada atraksi Peninggalan sejarah penjajahan Belanda, Bangunan Tua (Pulau Cagar Budaya/Sejarah).

Berlanjut ke sisi Amenitas, terdapat 661 Homestay di Pulau Wisata Pemukiman, Restauran (Penyedia warga), dan 7 Resort dengan total 313 Kamar di Pulau Resort. Untuk sisi Aksesbilitas dapat ditempuh melalui Sunda Kelapa (1 kapal dari Kemenhub), Marina Ancol (31 kapal dari Sea Ledear Tour), Muara Angke (kapal nelayan ada 17 berupa kapal kayu dan 8 kapal penyebrangan dari Dishub), Tanjung Pasir, dan terakhir melalui Rawa Saban.

Lanjut diwilayah Kota Tua, untuk sisi Atraksi sendiri ada Museum (melihat sisi sejarah). Museum yang dimaksud ada Pelabuhan Sunda Kelapa, Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Bahari, Museum Seni Rupa & Keramik, Museum Bank Mandiri, dan Museum Bank Indonesia. Untuk Living Museum ada di Pecinan.

Dalam Integrated Tourism juga dianalisa mengenai Wisata Religi ada Mesjid yang menjadi cagar budaya yaitu di Kampung Arab Pekojan, Vihara di Pecinan. Untuk wisata etnik ada di Kampung Arab dan Pecinan. Bagi yang suka berbelanja ada di Pecinan dan Glodok. Terakhir wisata kuliner ada di kawasan Taman Fatahillah dan Pecinan.

Untuk bagian Amenitas terdapat BPW (biro perjalanan wisata), Souvenir shop, Hotel dan Rumah makan. Namun dibagian ini konsultan belum menyajikan detailnya seperti apa dan ada berapa saja. Untuk sisi Aksesbilitas ada Bus wisata, Transjakarta, Metromini & angkot, dan KRL. Bagian ini juga belum terdapt detailnya seperti apa.

Pemaparan berlanjut ke perkembangan jumlah kunjungan wisatawan Kota Tua dan Kepulauan Seribu tahun 2013-2017. Terlihat dari data yang disajikan terdapat peningkatan jumlah wisatawan. Namun terlihat ada penurunan dari wisman (wisatawan mancanegara) dari 5% ke 3% perbedaannya. Tentu hal ini dapat dijadikan “PR” (pekerjaan rumah).

Untuk bagian karakteristik dari wisatawan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Wisman sendiri karakteristiknya cenderung tertarik terhadap budaya lokal, tempat bersejarah dikarenakan sifatnya yang memiliki keingintahuan yang tinggi dan mendetail, menyukai kegiatan outdoor, wisata malam dan alam.

Beda hal dengan wisnus (wisatawan nusantara), mereka cenderung menyukai tour/rombongan, disamping itu juga sifat wisnus yang gemar berbelanja menjadikan tempat pilihan destinasi yang populer hal yang disukai, gemar photografi juga dan sport.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Integrated Tourism Masterplan (ITMP) Kepulauan Seribu dan Kota Tua (1)

Dari sisi asal atau sumber pasar dibagi menjadi dua, wisman dan wisnus. Untuk wisman yang actual datang dari China, Malaysia, Jepang, Singapura, Saudi Arabia, dan Eropa. Sedangkan yang potensial dapat datang dari Korea Selatan, India, Amerika Serikat, Taiwan, dan Australia. Untuk wisnus yang actual datang dari Jabar, Jateng, DKI, Jatim, dan Banten. Sedangkan yang potensial dapat datang dari Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kep. Bangka Belitung.

Integrated Tourism Masterplan ini merupakan hal yang penting untuk dikembangkan dan diwujudkan kehadirannya demi kemajuan pariwisata di Indonesia. Berdasakan paparan dari pihak konsultan melalui slide presentasinya tentu sebagai warga Indonesia menyambut baik akan program yang akan dilakukan ini.

Lalu bagaimana paparan lanjutan yang disampaikan oleh konsultan yang ditunjuk. Ingin tahu kelanjutannya? nantikan di artikel kami selanjutnya. (Bersambung…)

December 21, 2018

Integrated Tourism Masterplan (ITMP) Kepulauan Seribu dan Kota Tua (1)

Integrated Tourism Masterplan (ITMP) – Kegiatan FGD ke-3 ini yang merupakan rangkaian FGD terakhir. Kepala Deputi menyampaikan sambutan dan materi singkat dalam pertemuan tersebut. FGD III diadakan di Hotel Red Top, Senin , 17 Desember 2018. Acara dibuka oleh sambutan dari Kepala Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata. Hadir juga para pemangku kepentingan, narasumber, dan perwakilan asosiasi/institusi.

Diharapkan dengan pertemuan yang diadakan ini dapat menjadi ajang proses keterlibatan yang efektif mengingat program ini sangat strategis sekali dari sisi peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Sebelum jauh kita menelusuri apa yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut, kita akan bahas apa itu ITMP (Integrated Tourism Masterplan). Sebagai FYI, pariwisata dapat menghasilkan dana segar bagi pemasukan devisa bagi Indonesia. Untuk itu perlu sekiranya peningkatan sisi pariwisata di Indonesia saat ini.

Kami dari IAP2 Indonesia melihat bahwa pertemuan ini sudah sangat bagus untuk dilakukan, guna meningkatkan branding suatu tempat wisata di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Deputi bahwa Integrated Tourism Masterplan (ITMP) adalah integrasi semua rencana pemangku kepentingan untuk mengembangkan kawasan pariwisata antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/Zonasi Wilayah (ATR dan Pemda), Rencana pengembangan infrastruktur transportasi (Perhubungan dan PUPR), Rencana pengembangan kawasan hutan menjadi kawasan pariwisata (KLHK, BUMN), Rencana/zonasi kawasan pesisir dan perairan laut (termasuk bawah laut – KKP), Rencana pengembangan UMKM pariwisata (Koperasi & UMKM), Rencana pengembangan kawasan cagar budaya (Kemendikbud), Rencana daerah rawan bencana (BNPB), dan Rencana investor/KEK Pariwisata & non KEK Pariwisata.

Tujuan utama dari integrasi adalah menambah nilai manfaat ekonomi, manfaat sosial budaya, dan manfaat pelestarian lingkungan hidup. Tujuan baik tersebut dapat dicapai apabila kunjungan wisatawan meningkat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, produk wisata dari sisi pelayanan dan pengelolaan (tourism destination management ) mulai dari SDM, industri, serta masyarakat dapat berkualitas dan berstandar global, selain itu juga pemasaran serta melakukan promosi yang berkelanjutan.

Kuncinya adalah untuk dapat mendatangkan wisatawan, karena memang pada dasarnya pariwisata itu
adalah melayani wisatawan. Kabupaten Banyuwangi misalnyadisetiap titik tempat wisata ditempatkan
seseorang untuk memonitor berapa pengunjung dan bagaimana karakteristik mereka disamping itu juga
terdapat CCTV untuk dapat memastikan kebenarannya.

Pemerintahan setempat dalam hal pelayan publik, perlu menyediakan akses jalan yang baik, dan
pendukung lainnya bertujuan untuk memudahkan wisatawan, sehingga dapat meningkatkan jumlah
kunjungan kedepannya. Saat kunjungan wisatawan meningkat tentu hal ini dapat menumbuhkan
profitabilitas dari pelaku usaha sekitarnya. Saat usaha tersebut sudah meningkat dan berkembang lebih
besar lagi tentu akan lebih banyak menyerap tenaga kerja didalamnya, dan hal ini menjadi salah satu
indikator keberhasilan dari sisi pariwisata.

Untuk itu perlu kita kiranya melihat bagaimana 5 tahun kedepan, ingin seperti apa kunjungannya,
berapa banyak kunjungan wisatawannya, dan bagaimana pelaku usahanya. Karena memang jika kita
telaah yang menjadi “supply” disini adalah 3A (atraksi, akses, dan amenitas). Hal tersebut harus
dipikirkan jauh kedepan ingin seperti apa.

Sasaran dari rangkaian pertemuan ini adalah tersusunnya dokumen ITMP (integrated tourism
masterplan) yang mancakup demand assessment, integrated visioning tourism destination masterplan,
feasibility study, skematik perencanaan dan desain kawasan prioritas, desain strategi rancana aksi.
Terdapat muatan lingkup keluaran/output yang dihasilkan diantaranya adalah analisis aspek kebijakan,
regulasi dan peraturan perundang-undangan seperti RT/RW, Pemda, Rencana-rencana Sektoral.

Analisa aspek permintaan dan peluang pengembangan destinasi wisata/demand assessment. Analisa kondisi awal (baseline) rencana tata ruang/perwilayahan dan aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas) dan dikembangkan menjadi 3S (size, spread, dan sustain).

Analisis peluang dan hambatan pengembangan sumber daya budaya dan alam serta aspek sosialekonomi masyarakat. Proyeksi pertumbuhan dan skenario pembangunan destinasi pariwisata, ada 3
skenario didalam dokumen yang perlu disajikan oleh konsultan diantaranya adalah pesimis, moderat,
dan optimis. Formulasi skenario pembangunan tapak prioritas. Formulasi rencana induk pembangunan
pariwisata terpadu. Penjabaran program-program keterpaduan antar sektoral. Pola-pola pelibatan
pemangku kepentingan.

Didalam output Analisa kondisi awal (baseline), konsultan diminta untuk melakukan analisis terhadap
semua aspek yang relevan untuk pengembangan pariwisata secara paripuna, termasuk kecenderungan
dan pola pengembangan tata ruang/perwilayahan, aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas) serta
kesenjangan infrastruktur dan prasarana umum (jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan
lingkungan).

Analisis tersebut harus menghasilkan pemahaman mendalam tentang kondisi awal pengembangan pariwisata dan akan mengidentifikasi masalah-masalah tata ruang, aspek 3A dan infrastruktur serta prasarana umum.

Untuk output Analisa peluang dan hambatan pengembangan sumber daya budaya dan alam serta aspek
sosial-ekonomi masyarakat, konsultan diberikan amanah untuk dapat menyajikan beberapa hal.
Diantaranya adalah untuk dapat mengumpulkan dan menginterpretasikan data awal yang relevan dan
mengembangkan peta serta laporan tentang tantangan, peluang, dan hambatan bagi pertumbuhan
berkelanjutan yang ramah lingkungan-sosial budaya dan berbagai jenis fasilitas pariwisata dan
infrastruktur pendukungnya.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah bagian output Pola-pola pelibatan pemangku kepentingan. Disini konsultan perlu melakukan kegiatan spesifik yang mencakup identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat didalam pengembangan Tourism Integrated Masterplan, pengelompokan pemangku kepentingan, dan hubungan antar pemangku kepentingan itu sendiri.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Wow, Filantropi di Indonesia Tumbuh Besar di era
Millennials (1)

Kami IAP2 Indonesia melihat hal ini merupakan proses yang panjang tetapi dengan kontribusi dan keterlibatan semua pemangku kepentingan akan dapat berjalan ringan dan positif. Paparan yang disampaikan oleh pihak Deputi dengan sambutan penuh semangat dari Kepala Deputi menambah energy postif didalam ruang panel FGD III ini.

Lalu bagaimana paparan yang disampaikan oleh konsultan yang ditunjuk. Ingin tahu kelanjutannya? nantikan di artikel kami selanjutnya. (Bersambung…)

December 19, 2018

IAP2 Conference Recap (Australasia & North American)

IAP2 Australasia Conference Recap

Gold Coast yang cerah dan Intercontinental Sanctuary Cove yang menakjubkan mengatur suasana dan kondisi untuk Konferensi IAP2 Australasia ‘Shake it Up’ tahun ini yang diadakan pada tanggal 23 – 25 Oktober. Hampir 300 delegasi dan anggota menghabiskan tiga hari berjejaring, menghadiri lokakarya, kelas master dan sesi-sesi utama di mana 50 presenter berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka.

2018 IAP2 North American Conference Recap

Hampir 400 peserta dari seluruh dunia berpartisipasi dalam sesi, lokakarya dan kunjungan lapangan untuk membawa wawasan baru ke dalam gagasan “Menumbuhkan Budaya P2”. Bagi mereka yang ada di sana dan bagi mereka yang tidak bisa datang, periksa sumber-sumber informasi atau referensi pasca-konferensi. Apakah Anda seorang yang memiliki motivasi tinggi yang ingin terlibat dalam mengembangkan dan menerapkan Konferensi IAP2 Amerika Utara yang sukses? Inilah kesempatan Anda!

SAVE THE DATES: Konferensi IAP2 Amerika Utara 2019 akan diadakan di Charlotte, North Carolina, 4 – 6 September 2019.

(Sumber: https://www.iap2.org/page/currentnewsletter)

Baca juga seri Kabar Luar Negeri lainnya: Project of the Year – IAP2 International

Dari acara yang diselenggarakan oleh IAP2 di beberapa afiliasi sudah menjangkau beberapa Negara. Memajukan praktek partisipasi publik yang menjadi tujuan utama demi terciptanya keputusan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dan publik.

Seperti acara conference yang diadakan oleh IAP2 Australasia yang sudah berjalan dengan sukses. Diselenggarakan di Intercontinental Sanctuary Cove di Gold Coast, Australia, tempat ini merupakan hotel & resort yang juga terdapat fasilitas untuk mengadakan meeting dan event. Tempat ini merupakan pilihan yang tepat untuk mengadakan acara conference skala besar didukung oleh kesan modern (indoor) dan juga alam (outdoor).

Acara konferensi sendiri berlangsung selama 4 hari, senin – kamis, namun dihari jumat, terdapat kegiatan bebas/jalan-jalan, mereka namakan dengan “A guided tour of a World Heritage site”. Setelah mengikuti rangkaian acara conference, peserta dapat memilih untuk mau mengikuti kegiatan tambahan ini atau tidak. Kegiatan tambahan tersebut adalah mengunjungi salah satu situs warisan dunia yaitu Spring National Park di Gold Coast. Peserta yang ingin ikut dikenakan biaya USD 33 per orang (mencakup transportasi, makan siang dengan biaya sendiri).

Lain Negara lain cerita, IAP2 North American telah mengadakan conference ditahun yang sama. Berlangsung selama 3 hari, 05-07 September 2018, bertempat di Victoria Conference Centre, Canada. Dihari terakhir setelah seluruh rangkaian acara konferensi selesai, tepatnya disore hari yang syahdu terdapat kegiatan “Whale Watching – Sunset Tour”, melihat semua jenis kehidupan dilaut seperti menyaksikan Killer Whales (Orcas).

Kegiatan ini tidak serta merta selalu serius dan membuat pikiran terus menerus berpikir keras. Hadirnya sesi jalan-jalan menjadi kesempatan baik untuk dapat saling berkomunikasi/mereview kembali/sekedar bertukar pandangan dengan suasana yang berbeda dihari sebelumnya. Dengan begini, tentu akan menghadirkan kesan yang istimewa saat kembali pulang, dan mengikat memori lebih kuat lagi. Sehingga dapat merefleksikan kembali bahwa bumi ini perlu kita jaga kelestariannya, dan kehidupan sosial didalamnya perlu dijaga kesejahteraannya dan stabilitasnya, dengan bersama-sama saling melibatkan diri.

Dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan No. 17 “Partnership for the Goals” perlu meningkatkan kapasitas pemahaman dalam mewujudkannnya sehingga kerjasama dengan para pemangku kepentingan dapat bersinergi positif dan satu frekuensi. Pelatihan dan konferensi yang dilakukan dapat menjadi bentuk proses dalam memprakteknya partisipasi publik diwilayah masing-masing kota atau Negara.

Ikutilah acara terdekat kami ditahun 2019, apa dan dimana? Tunggu info selanjutnya, tetap ikuti terus kami di website dan semua sosial media IAP2 indonesia!

image source: www.iap2.org.au

December 14, 2018

Organisation of the Year – IAP2 International

2018 Organisation Internasional Tahun Ini: Kota Edmonton, Kanada

Apa yang terjadi ketika Kota, warga, dan Dewan mereka memutuskan sudah waktunya untuk berubah?

Keterlibatan Publik adalah pekerjaan yang rumit. Itu juga pekerjaan penting; itu adalah cara utama bahwa Kota Edmonton bekerja dengan publik untuk memahami, memeriksa, dan membuat keputusan.

Setelah Civic Election 2013, serta laporan Auditor Kota 2014 tentang keterlibatan publik, Dewan Kota dan Administrasi mengidentifikasi kebutuhan untuk meninjau pendekatan Kota Edmonton terhadap partisipasi publik. Banyak Edmontonians, pemangku kepentingan, Anggota Dewan, dan anggota Administrasi Kota mengamati bahwa Kota menghadapi sejumlah tantangan dan peluang dalam partisipasi publik, termasuk menanggapi ekspektasi warga yang berkembang, mendukung pertumbuhan, memastikan proses yang konsisten dan berkualitas, dan memanfaatkan peluang untuk inovasi.

Melalui proses berbasis kolaboratif yang melibatkan Dewan Kota, Administrasi, dan Edmontonians, Inisiatif Dewan tentang Keterlibatan Publik (Prakarsa) telah menetapkan dan menetapkan tahapan untuk praktik partisipasi publik yang inovatif dan inklusif untuk tahun-tahun mendatang.

Inisiatif ini dirancang menggunakan pendekatan bertahap untuk “engaging on engagement” dengan Dewan Kota, Administrasi dan masyarakat. Diberikan mandat yang luas untuk memeriksa praktik partisipasi masyarakat di Kota, sementara juga menerapkan perbaikan langsung ke praktik partisipasi masyarakat jika memungkinkan. Inisiatif ini mengakui bahwa membuat perubahan yang langgeng terhadap partisipasi publik harus menjadi bagian dari perubahan organisasi yang lebih besar di Kota. Namun, fokus pada perubahan internal harus diimbangi dengan upaya untuk memahami, terlibat, dan memungkinkan masyarakat sipil kota yang lebih luas. Partisipasi publik yang baik membutuhkan peningkatan kapasitas Kota dan masyarakat untuk terlibat.

Sebagian besar tantangan partisipasi publik berpusat di sekitar kepemimpinan internal, mereka yang terlibat dalam Inisiatif, mendorong norma Kota pada partisipasi publik dan untuk menantang bagaimana keputusan dibuat di Kota. Secara tradisional, keputusan dibuat secara hierarkis dengan proses partisipasi publik yang sedikit berarti untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Inisiatif itu bertentangan dengan tradisi dan sering menjadi tantangan. Meskipun pekerjaan itu sangat didukung oleh Dewan, ada penolakan secara internal terhadap kebutuhan partisipasi publik atau inisiatif secara keseluruhan. Memiliki komunitas yang berkontribusi pada sebuah kebijakan besar terasa menakutkan bagi organisasi yang dimana membuat keputusan tersebut untuk diri mereka sendiri.

Tantangan lain adalah kurangnya rasa percaya oleh warga dalam inisiatif partisipasi publik Kota. Warga mengatakan kepada kandidat Dewan selama Pemilihan Umum 2013 bahwa mereka tidak percaya bahwa Kota menggunakan salah satu masukan yang mereka berikan dan kemudian Kota melakukan apa yang ingin dilakukannya. Warga merasa bahwa proses partisipasi masyarakat di Kota hanya memeriksa kotak dan tidak tulus atau tidak berarti apapun.

Karena kurangnya kepercayaan warga dalam proses partisipasi publik, Inisiatif diberi arahan oleh Dewan co-lead untuk “mulai di awal” dan terlibat dengan Edmontonians, staf Kota dan tokoh masyarakat untuk mengembangkan pemahaman umum tentang partisipasi publik dan mulai membangun konsensus tentang apa yang diinisiatif dan proses partisipasi publik di Kota untuk fokus pada upayanya. Melakukan “public participation on public participation” adalah bagian penting dari mendapatkan kepercayaan dari warga pada proses serta hasil dari Inisiatif. Untuk memastikan hasil dari Inisiatif bekerja untuk semua (penduduk, staf Kota, pemangku kepentingan, Dewan, dll.), Semua perlu dilibatkan.

Dampak P2 pada keputusan

Kegiatan partisipasi masyarakat yang dilakukan berdampak langsung pada keputusan tentang arah yang akan diambil oleh prakarsa sebagai hasil akhir. Kolaborasi antara Administrasi, Dewan Kota dan masyarakat adalah fokus dan tema di seluruh Inisiatif. Tema itu terus berdampak pada cara Kota mempraktekkan partisipasi publik saat ini.

Hasil dan dampak lain dalam pengambilan keputusan meliputi:
Kebijakan keterlibatan publik yang memberikan arahan tentang keterlibatan di Kota dan menghubungkan keterlibatan publik kepada pengambilan keputusan
Spektrum keterlibatan publik baru yang menghapus Inform dan memasukkan komunikasi ke dalam semua peran yang dapat digunakan publik saat berpartisipasi
Kerangka Keterlibatan Publik
Praktik Keterlibatan Publik Baru dan Roadmap Implementasi
Penciptaan Bagian Keterlibatan Publik di Kota dengan 16 Penasihat Keterlibatan Publik, 6- anggota Unit Penelitian Korporat dan 4-anggota Unit Metode & Praktik
Hasil dari kelompok kerja
- Program pelatihan untuk semua staf Kota tentang keterlibatan publik
- Suatu pendekatan untuk staf Kota tentang evaluasi dan recognition
- Pengembangan alat perencanaan keterlibatan publik baru, katalog teknik & praktik serta Buku Panduan Komunikasi baru
- Database kepemimpinan internal dan alat pemetaan
- Gabungan Pemandu yang akan memantau kemajuan Kota dalam melaksanakan Road Map Implementasi untuk keterlibatan publik
- Buku Panduan Komunikasi

Panduan Bahasa Keterlibatan Publik untuk membakukan bagaimana Kota berbicara tentang partisipasi publik
Bagian Keterlibatan Publik ditambahkan ke setiap Laporan Dewan

(Sumber: https://www.iap2.org/news/424679/2018-International-Organization-of-the-Year-City-of-Edmonton-Canada.htm)

Baca juga seri Kabar Luar Negeri lainnya: International Core Values Awards Celebrate Excellence in Public Participation

Penghargaan (Organisation of the Year) ini diberikan kepada City Councillor, Ben Henderson, dan Cory Segin, Direktur Keterlibatan Publik dari Kota Edmonton.

Ada beberapa proyek yang dibuat oleh organisation dan atau pemerintah setempat di Indonesia yang juga masih memerlukan proses partisipasi publik ini berjalan didalamnya. Untuk itu IAP2 tidak berhenti untuk memajukan praktek partisipasi publik diluar sana. Dan kami IAP2 Indonesia terus mengenalkan ilmu partisipasi publik dalam bentuk apa pun. Melalui pelatihan, artikel, dan berbagi pengalaman dari beragam project dari lintas Negara, untuk dapat melihat mana best practice yang dapat diterapkan oleh Anda sebagai pemangku kepentingan atau pengambil keputusan, berada didalam organisation atau diluar.

Memajukan kapasitas organisation Anda dalam menerapkan proses partisipasi publik atau dikenal dengan public engagement/participation, menjadi sebuah keharusan saat ini karena sudah dikeluarkannya PP No.45 tahun 2017, mengenai partisipasi masyarakat.

Ikutilah acara terdekat kami ditahun 2019, apa dan dimana? Tunggu info selanjutnya, tetap ikuti terus kami di website dan semua sosial media IAP2 indonesia!

image source: www.unsplash.com

December 14, 2018

Project of the Year – IAP2 International

2018 Project Internasional Tahun Ini: NZ Transport Agency dan Aurecon NZ Ltd.

Northern Corridor Improvements – design and consenting engagement

Keputusan untuk benar-benar memberdayakan, berkolaborasi dan melibatkan otoritas atas tanah atau wilayah, key stakeholders dan masyarakat dipandang penting selama fase desain dan persetujuan dari Proyek Northern Corridor Improvements senilai $ NZ700 juta, karena dampaknya yang sangat kompleks pada basis populasi yang sangat besar.

Proyek transportasi nasional yang signifikan di Auckland, Selandia Baru ini benar-benar transformatif, dengan investasi yang direncanakan dalam berbagai pilihan perjalanan di semua moda – kendaraan, bus, pengendara sepeda dan pejalan kaki. Oleh karena itu, keberhasilan bergantung pada komunitas yang mendukung dan mengambil opsi-opsi ini. Ini juga akan memiliki dampak yang signifikan terhadap sejumlah besar fasilitas publik, cadangan, kawasan lingkungan khusus dan properti pribadi, karena koridor yang sangat urban dan terbatas di mana mereka harus dibangun.

NZ Transport Agency dan tim Aurecon NZ menanggapi peluang dan risiko ini dengan berkomitmen untuk menempatkan kepentingan publik “at the heart of all decision-making”, dan memformalkan strategi keterlibatan dan proses partisipasi masyarakat di semua alur kerja untuk membantu membentuk desain. Ini mengartikan bahwa semua manajer bertanggung jawab untuk benar-benar berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat, ini bukan hanya peran dari tim Community Engagement saja.

Tujuannya adalah untuk bersama-sama menciptakan desain yang berkelanjutan, mana yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat mencapai hasil lingkungan yang baik.

Semua dokumen perencanaan yang diserahkan ke proses persetujuan Dewan Penyelidikan nasional / Board of Inquiry (BOI) proyek harus menunjukkan hasil partisipasi masyarakat yang telah dipertimbangkan dalam alat-alat Pengkajian Multi Kriteria / Multi-Criteria Assessment (MCA) mereka. Para pemangku kepentingan utama dan tantangan masyarakat diidentifikasi di depan, dan disiplin, sumber daya ekstra dan kelompok kerja ditempatkan untuk bekerja melaluinya. Proses yang ketat mengusulkan level pada spektrum IAP2 untuk semua pihak yang terkena dampak, melakukan brainstorming bagaimana cara untuk terlibat dengan mereka, dan menanyakan kepada peserta cara terbaik yang mereka inginkan untuk dilibatkan. Tujuannya adalah untuk menyetujui resolusi sebelum aplikasi persetujuan, daripada harus meninggalkan items yang akan diajukan dalam pengajuan selama periode pemberitahuan publik resmi.

Keberhasilan diukur dengan kemampuan untuk menunjukkan bukti otoritas atas tanah atau wilayah, pemangku kepentingan dan partisipasi publik mempengaruhi atau mengubah pengambilan keputusan; dan kepuasan dengan desain yang diusulkan. Pada saat aplikasi izin, tim proyek dapat dengan bangga mengatakan bahwa mereka telah mencapai keduanya. Terlepas dari ukurannya dan basis populasi yang sangat besar, ada jumlah pengajuan yang sangat rendah – total hanya 33. Project yang sebanding di Selandia Baru biasanya menerima ratusan pengiriman. Dan dari mereka yang diterima, sekitar 70% dari semua pengajuan dukungan atau sebagian dalam dukungan. Hanya 2 orang yang mengajukan masalah yang terkait dengan proses konsultasi publik.

Khususnya, pemangku kepentingan utama termasuk pemerintah lokal, kelompok pejalan kaki, transportasi umum dan kelompok-kelompok sepeda semuanya mendukung. Dukungan penuh juga diterima dari mana whenua. Dalam laporan keputusan final BOI pada akhir 2017, komisaris independen yang mengawasi proses tersebut mencatat:

“… secara keseluruhan Badan Transportasi layak mendapatkan kredit untuk cara program konsultasi dirancang dan diimplementasikan. Ini telah menjadi upaya yang cukup besar untuk melibatkan masyarakat Auckland secara umum dan para pemangku kepentingan utama khususnya untuk memberi tahu mereka tentang apa yang diusulkan. Ada banyak sekali peluang yang ditawarkan kepada mereka yang berpotensi terkena dampak Proyek untuk terlibat dengan Badan Transportasi untuk mendiskusikan hal-hal yang menjadi perhatian dan, dalam beberapa kasus, untuk merundingkan perubahan pada Proyek. Hal ini dapat dilihat terutama dengan mengacu pada fakta bahwa kesepakatan telah dicapai dengan organisasi seperti Pengelolaan Limbah, Auckland Transport, Bike Auckland, Watercare, Vector, Transpower dan Harbour Hockey Charitable Trust, dan hal-hal yang menjadi perhatian Dewan sekarang dikurangi menjadi hanya satu. ”

(Sumber: https://www.iap2.org/news/424698/2018-International-Project-of-the-Year-NZ-Transport-Agency-and-Aurecon-NZ-Ltd..htm)

Baca juga seri Kabar Luar Negeri lainnya: IAP2 Core Values Awards 2018

Ada beberapa proyek di Indonesia yang juga masih memerlukan proses partisipasi publik ini berjalan didalamnya. Untuk itu IAP2 tidak berhenti untuk memajukan praktek partisipasi publik diluar sana. Dan kami IAP2 Indonesia terus mengenalkan ilmu partisipasi publik dalam bentuk apa pun. Melalui pelatihan, artikel, dan berbagi pengalaman dari beragam project dan lintas Negara, untuk dapat melihat mana best practice yang dapat diterapkan oleh Anda.

Ikutilah acara terdekat kami ditahun 2019, apa dan dimana? Tunggu info selanjutnya, tetap ikuti terus kami di website dan semua sosial media IAP2 indonesia!

image source: www.unsplash.com

December 11, 2018

IAP2 Menyambut Trainer Baru – Amanda Mitchell

Dewan Direksi Internasional IAP2 menyambut baik hadirnya Amanda Mitchell ke komunitas Trainer IAP2 dan mengucapkan selamat kepadanya atas keberhasilan penyelesaian Trainer Development Program for the Foundations in Public Participation dalam program pelatihan internasional.

Amanda bergabung dengan komunitas para Trainer IAP2 berdedikasi dan berpengalaman yang menyampaikan pemahaman luas tentang bagaimana partisipasi publik bekerja di seluruh dunia.

Lebih dari 20.000 orang bekrja atau terlibat dalam P2 dan keterlibatan masyarakat/publik untuk pemerintah (kotamadya, lembaga negara dan provinsi), perusahaan, utilitas, lembaga lingkungan, komunitas dan universitas telah menyelesaikan pelatihan IAP2.

Berbasis di Vancouver, BC Kanada, Amanda telah terlibat dengan IAP2 Kanada sejak 2014 dan telah menjabat sebagai deputy board member, board member dan Vice-President. Beliau saat ini bekerja di Kota Vancouver sebagai Public Engagement Specialist.

Bergabunglah bersama kami untuk ucapkan selamat kepada Amanda!

(Sumber: https://www.iap2.org/news/428317/IAP2-Welcomes-New-Trainer—Amanda-Mitchell.htm)

Selamat kepada mba Amanda Mitchell atas bergabungnya ke dalam komunitas trainer IAP2. Dengan begitu semakin bertambah lagi jajaran pelatih yang berkompeten dalam dunia partisipasi publik di IAP2. Didukung oleh para praktisi dan trainer yang handal membuat IAP2 kini semakin terus berkembang lagi kedepannya di dunia P2.

Untuk itu hal ini dapat dijadikan momentum yang baik bagi kita. Sebagai masyarakat Indonesia untuk dapat ambil bagian dalam penentuan arah kebijakan yang berdampak secara langsung maupun tak langsung. Bergerak untuk dapat terlibat dalam proses mengambil keputusan. Bukan hanya dari sisi pencoblosan saat musim Pemilu tiba. Keterlibatan masyarakat dapat hadir saat ada hal yang dirasa memberikan dampak bagi Anda dan lingkungan Anda tinggal.

Marilah bergabung bersama kami menjadi keluarga IAP2 Indonesia!

Ikutilah acara terdekat kami ditahun 2019, apa dan dimana? Tunggu info selanjutnya, tetap ikuti terus kami di website dan semua sosial media IAP2 indonesia! Jika ragu untuk follow, like, dan comment di akun sosial media kami. Kami tunggu anda disana untuk saling bertukar pandangan, digital engagement why not?

“Good Public Participation Result in Better Decision”

image source: www.iap2.org