Beranda » Community Engagement

Tag: Community Engagement

iap2 indonesia

Perkembangan IAP2 Indonesia

Jakarta – Pembangunan berkelanjutan yang inklusif mensyaratkan partisipasi masyarakat yang aktif dalam prosesnya. Namun demikian, praktik partisipasi publik belum dikelola secara maksimal meskipun sudah banyak regulasi pemerintah yang mengatur partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi.

IAP2 Indonesia hadir untuk mendorong partisipasi publik dan memperkuat kapasitas pelaku pembangunan di Indonesia untuk memahami dasar-dasar partisipasi publik. Pada tahun 2019, IAP2 Indonesia telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintahan, perguruan tinggi maupun organisasi internasional untuk menjalankan visinya untuk memajukan partisipasi publik di Indonesia.

Di tingkat nasional, IAP2 Indonesia sedang merintis kerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk mendorong praktik Kemitraan Multi-Pihak di daerah. Sebagai koordinator pelaksanaan pencapaian TPB di Indonesia, Bappenas telah melakukan beberapa upaya untuk pencapaian TPB. Salah satunya adalah peluncuran Panduan Kemitraan Multi Pihak. Dengan kerja sama ini, diharapkan Forum Kemitraan Multi Pihak untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bisa tumbuh di daerah-daerah dan Bappenas dapat mendukung gerakan global The International Year of Participation 2021 yang digagasi oleh IAP2.

Selain dengan Bappenas, IAP2 Indonesia mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi dalam sosialisasi dan pendampingan forum konsultasi publik untuk peningkatan pelayanan publik di Banjarsari, Kalimantan Selatan. Dalam kerja sama ini, IAP2 Indonesia diminta memberikan input terkait teknik partisipasi publik yang efektif pada institusi pemerintahan. Ke depannya, forum konsultasi publik bisa menjadi ruang dialog bagi pemerintah dan masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik.

Untuk membantu pencapaian TPB di daerah, IAP2 Indonesia mendukung beberapa kegiatan pelatihan Localise SDGs, yang merupakan program kolaboratif antara UCLG ASPAC (Asosiasi Pemda untuk Kawasan Asia Pasifik) dan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia). Dalam kontribusinya, IAP2 Indonesia menjadi narasumber untuk materi 10 Langkah Melibatkan Pemangku Kepentingan untuk Pembangunan Berkelanjutan dalam pelatihan yang dilaksanakan di Jakarta dan Ternate – Maluku Utara.

Tidak hanya bekerja sama dengan Pemerintah, IAP2 Indonesia pun membangun kerja sama dengan Lembaga Pendidikan, seperti School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia dan BI Institute. Bersama SGPP, IAP2 Indonesia telah menyelenggarakan beberapa kegiatan dan salah satunya adalah Forum Internasional di Bangkok. Rencananya, IAP2 Indonesia akan melibatkan SGPP untuk metariset tentang partisipasi publik di Indonesia. Sementara itu, kerja sama dengan BI Institute tengah dibangun untuk memperkenalkan gagasan kolaborasi dalam kepemimpinan.

Di tingkat internasional, IAP2 Indonesia bekerja sama dengan UNESCAP mendorong pelibatan pemangku kepentingan dan partisipasi publik untuk agenda 2030 (TPB). Ini adalah refleksi dari Tujuan 16 dan 17. Kerja sama dengan UNESCAP ini sudah terjalin sejak tahun lalu. Beberapa kegiatan yang telah terselenggara adalah pembuatan modul dan penyelenggaraan pelatihan internasional “Effective Stakeholder Engagement for the 2030 Agenda.”

April 2019 lalu, IAP2 dan UNESCAP menyelenggarakan forum internasional tentang Partisipasi Publik dan Pelibatan Pemangku Kepentingan untuk TPB, yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, akademisi dan praktisi di dua bidang, Pembangunan Berkelanjutan dan Partisipasi Publik. Forum ini menyediakan ruang untuk diskusi dan berbagi pengalaman tentang pelibatan pemangku kepentingan dan partisipasi publik dalam isu pembangunan berkelanjutan.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnyaMencari Pintu Masuk Integrasi TPB di Daerah

Perlu diakui bahwa agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan membawa kesadaran baru tentang urgensi pelibatan pemangku kepentingan untuk pencapaian TPB. Persoalan global yang semakin kompleks tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak. Ruang untuk kerja sama dan kolaborasi harus dieksplorasi dan diperkuat. Di sinilah IAP2 Indonesia akan terus hadir, membangun kolaborasi agar semua pihak memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan yang inklusif.

call for poster

Call for Poster – International Forum 2019

International Forum on Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs: Poster Submissions Now Open!

Have you gotten an idea for a poster? We invite you to be part of the International Forum on Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs in Bangkok, Thailand by submitting a poster.

It is an opportunity to publish your current results, research contributions, works-in-progress, interesting projects and case studies, sponsorships or other relevant initiatives that are related to the forum themes. Accepted posters will be exhibited in the event venue, including a designated poster session.

Poster Submissions are now open and will close on April 05, 2019.

Poster submissions are open for people concerned in the issues of Public Participation (P2), Stakeholder Engagement (SE) and Sustainable Development Goals (SDGs) to reach a global audience. Submissions are
also welcome for community groups and community organizations.

Learn more: https://intl-forum.iap2.or.id/call-for-poster/
Contact person: blake.hrubes@un.org (Blake Hrubes)

Praktik Partisipasi Publik

Tantangan Memajukan Praktik Partisipasi Publik

Praktik Partisipasi Publik – Peran IAP2 Indonesia dalam memajukan praktik partisipasi publik semakin nyata dengan mengemukanya isu Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Isu SDGs ini semakin terlihat berkembang dan menjadi perhatian penting bagi organisasi dan instansi terkait.

IAP2 Indonesia memiliki perhatian untuk membangun kemitraan global. IAP2 Indonesia menggandeng United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) dalam upaya memajukan praktik partisipasi publik (P2) dan pelibatan stakeholder engagement (SE) yang lebih luas dan solid secara global. Hal ini tentu berbeda dengan afiliasi IAP2 yang lain yang masih cenderung fokus memajukan kualitas berdemokrasi dan partisipasi publik di negaranya masing-masing.

Ketua IAP2 Indonesia Aldi M. Alizar, yang mengatakan bahwa “bermitra dengan UN ini menjadi penting adalah karena adanya tujuan ke 16 dan 17 (dari SDGs) yang memang harus kita dukung bersama, dan di tingkat internasional lembaga seperti IAP2 tidak begitu banyak.”

Upaya bermitra secara global yang dilakukan belakangan ini telah membawa angin segar bagi pengembangan praktik-praktik P2 dan SE. Salah satu diantaranya IAP2 Indonesia diundang menghadiri acara pembukaan sebuah proyek arkeologi dan warisan budaya Anatolia, yang merupakan kerjasama antara UNI EROPA dengan Pemerintah Turki. Proyek ini bertujuan untuk membangun kembali budaya Anatolia di Turki.

Program ini membawa dampak positif karena menjadikan IAP2 memiliki jaringan kerjasama yang lebih luas hingga ke beberapa negara lain. Dengan demikian diharapkan diseminasi dan peningkatan kapasitas P2 dan SE kepada para pihak dapat terus dikembangkan.

Dalam rangka upaya terus-menerus menyebarkan dan mengembangkan praktik-praktik partisipasi publik inilah, selain melakukan kerjasama global, IAP2 Indonesia juga mengadakan komunikasi dan berbagai dialog dengan para penggiat, pemerhati dan komunitas P2 dan SE di Indonesia. Salah satunya adalah dialog yang dikemas dalam sebuah acara yang diberi nama NgoPas (Ngobrolin Partisipasi) yang rutin diselenggarakan setiap dua bulan sekali.

Dalam acara NgoPas yang diselenggarakan pada tanggal 22 Februari 2019, pembahasan mengenai praktik-praktik P2 dan SE dengan berbagai tantangannya, terutama dikaitkan dengan upaya pencapaian  SDGs, dimulai dengan saling memperkenalkan institusi masing-masing, serta kegiatan dan pengalaman terkait P2 dan SE yang telah mereka kerjakan.

Berangkat dari narasi perkenalan dan berbagi pengalaman tersebut, selanjutnya memunculkan pertanyaan-pertanyaan menarik dari para audiens. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul menstimulasikan keinginan dari masing-masing lembaga atau peserta yang hadir untuk menginisiasi penguatan kerja bersama ke depan.

Seperti pertanyaan yang dikemukaan oleh Ony Jamhari dari School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia, “dari sisi kebijakan publik seharusnya melibatkan semuanya (semua pihak terkait), tetapi mengapa Anggota Dewan tidak dilibatkan dalam agenda-agenda acara khususnya isu SDGs ini?”

Menanggapi hal tersebut, Sri Indah Wibi Nastiti sebagai Direktur Eksekutif dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyatakan bahwa sudah ada upaya untuk mengundang Anggota Dewan.

Selanjutnya Sri Indah juga mengatakan “Harusnya memang kita mengundang langsung para Anggota Dewan (DRPD) bukan hanya asosiasinya saja. Mungkin kita perlu berpikir bahwa ketika di daerah tidak hanya Pemkotnya saja yang diundang, tetapi juga dari DPRD…”

elain itu disampaikan juga oleh peserta bahwa dalam program Localise SDGs tidak menyebut DPRD sebagai partner lokal. Hal itu yang kemungkinan menjadi salah satu penyebab mengapa dalam setiap training yang dilakukan dan kegiatan lainnya cenderung tidak tampak perwakilan dari DPRD hadir.

Meithya Rose selaku Manajer Proyek dari SDGs Localising Project – UCLG ASPAC menambahkan, “BAPPEDA lah yang menentukan siapa-siapa saja yang harus diundang. Pastinya yang pertama adalah Pemda-Pemda di bawahnya atau Pemkot-Pemkot”. Walaupun begitu tetap ada kemungkinkan juga untuk mengundang pihak lainnya. Saat ada masukan rekomendasi untuk mengundang partner lainnya yang memang dibutuhkan dalam sebuah project.

Diskusi lainnya adalah mengenai Key Indicator Performance (KIP). Dimana KIP yang dibuat oleh para investor perlu menambahkan “penerimaan proposal di level politisi”. Hal tersebut perlu dilakukan karena tidak jarang proposal ditolak oleh politisi, sehingga menghambat rencana pengembangan yang telah dibuat.

Di sisi lain kita perlu mengingatkan bahwa mandat dari SDGs adalah “No one left behind”. Untuk itu setiap proses pelibatan publik atau masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkeadilan dalam mewujudkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi bagian paling penting. Oleh karena itu perlu dibangun pemahaman yang sama dari setiap pemangku kepentingan.

Di Indonesia praktik-praktik P2 dan SE masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu didukung bersama oleh banyak pihak. Dari sinilah kita perlu membangun kesadaran publik (public awareness) bahwa proses pelibatan publik dan pelibatan stakeholder sangatlah penting, demi kemajuan berdemokrasi di Indonesia dan tercapainya 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Digital Marketing Mampu Meningkatkan Engagement

Ikuti kami terus di sosial media untuk mendapatkan berita terbaru dari IAP2 Indonesia, dan bersama membangun praktik patisipasi publik di Indonesia.

Partisipasi Publik

Partisipasi Publik Sebagai Tolak Ukur SDGs

Ngobrolin Partisipasi – Dalam edisi Ngobrolin Partisipasi (Ngopas) yang berlangsung pada Jumat, 22 Februari 2019. Dengan mengusung tema “Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs”. Kami mengundang narasumber dari School of Government and Public Policy (SGPP Indonesia) dan United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) untuk berbagi pengalaman dalam mengemban mandat dari masing-masing institusinya.

Bertempat di meeting room vOffice Jakarta, panel diskusi berjalan dengan menarik. Dihadiri juga dari beragam instansi mulai dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), student dari SGPP Indonesia. Ngopas edisi Februari 2019 juga didukung oleh teknologi teleconference dari aplikasi  Zoom, sehingga dapat menjangkau peserta diskusi yang berhalangan untuk hadir secara langsung ditempat.

Terkait menuju 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini perlu adanya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Terlebih masyarakat yang terkena dampak secara langsung terhadap pembangunan nasional maupun lokal. Mereka perlu diberikan hak bersuara/berpendapat, mengemukakan pandangannya dalam proses pengambilan keputusan berlangsung.

Panel diskusi “Ngopas” ini menjadi sebuah momentum saling bersepakat untuk bersama-sama memajukan praktek partisipasi publik di Indonesia.  Mengambil insitif diri sesuai dengan  kapasitas dari masing-masing institusi. Untuk dapat memberikan pemahaman kepada publik dan para pemangku kepentingan agar dapat saling bersinergi. Mewujudkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan baik dan terukur.

Bagaimana dan apa yang perlu dilakukan untuk dapat memajukan SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)?. Salah satunya adalah dengan menjadikan isu partisipasi publik dan stakeholder engagement sebagai sebuah hal yang  harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan.

Memasukannya kedalam proses agenda rencana kerja atau apapun itu namanya. Aldi M. Alizar selaku Chairman IAP2 Indonesia, menambahkan “Kebijakannya di indonesia masih belum solid untuk partisipasi publik, masih bagian dari AMDAL, konsultan publik dan perencanaan pembangunan…”

 

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Dinamika Investasi, Industri dan Perdagangan di Indonesia (2)

 

Maka dari sinilah harapan kedepannya, bahwa ada sebuah kerangka hukum yang lebih kuat dan memayungi beberapa peraturan yang sudah ada, seperti disebutkan sebelumnya, maka proses berdemokrasi akan dapat jauh lebih baik lagi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB).

Untuk saat ini, adanya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), menjadikan aspek partisipasi publik dan stakeholder engagement memiliki peran penting dan sebagai hal yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap pengambilan keputusan.

Kemudian langkah nyata apa yang dapat kita lakukan bersama? Cerita lengkapnya akan kami hadirkan diartikel selanjutnya.

Ikuti kami terus di sosial media untuk mendapatkan berita terbaru dari IAP2 Indonesia. Mari bersama membangun praktek patisipasi publik di Indonesia.

 

 

 

 

global webinar

IAP2 CANADA: Aplikasi Core Values Awards Dibuka

global webinar

THE 2019 IAP2 CORE VALUES AWARDS:

On your marks … get set … APPLY!

Lire en français

 

Pernahkah Anda bekerja pada proyek P2 yang membuka lahan/jalan baru, atau mungkin melanggar beberapa aturan? Apakah sudah efektif dalam menyatukan banyak suara dan memastikan bahwa pandangan orang telah dipertimbangkan? Apakah itu mencontohkan Nilai Inti IAP2?

Periode saat ini sudah dibuka untuk IAP2 2019 Canada Core Values ​​Awards. Penghargaan disajikan dalam kategori:

  • Memperluas Praktek melalui Kreativitas, Kontribusi & Inovasi di Lapangan
  • Keterlibatan Adat
  • P2 untuk Kebaikan Yang Lebih Besar
  • Penghargaan untuk Keragaman, Inklusi & Budaya
  • Keterlibatan Visual

Ada juga penghargaan “Nasional”, yang akan bersaing dengan pemenang penghargaan nasional dari Afiliasi IAP2 lainnya:

  • Project of the Year (dipilih dari para pemenang dalam kategori di atas)
  • Organisasi Tahun Ini
  • Proyek Penelitian Tahun Ini

Cari tahu lebih lanjut tentang penghargaan dan pemenang 2018 di sini, lalu unduh Applicant Kit dan mulailah mengajukan proyek kegiatan Anda! Batas waktu untuk mengajukan adalah Jumat, 3 Mei 2019. Pemenang akan diumumkan di Core Values ​​Awards Gala, Kamis, 5 September, sebagai bagian dari 2019 IAP2 North American Conference.

Kamis, 21 Februari 2019 // Sumber: https://www.iap2.org/news/439205/IAP2-CANADA-Core-Values-Awards-Applications-Open.htm

global webinar

Global Webinar: P2 Skala Besar untuk Proyek Skala Besar

global webinar

Got a big project? You’ll need some BIG P2!

Apakah Anda memiliki atau berharap memiliki penugasan Partisipasi Publik (P2) yang mencakup wilayah yang luas, atau bahkan seluruh Negara? Inilah kesempatan Anda untuk mempelajari beberapa tips dan teknik dari sejumlah proyek yang memenangkan penghargaan! Pada hari Selasa, 12 Februari (11:00 PST / 14:00 EST), “P2 Skala Besar untuk Proyek Skala Besar” akan menampilkan dua proses yang harus mencakup bidang yang luas — dan memenangkan Project of the Year tahun 2018 dari IAP2 Kanada dan IAP2 USA.

Departemen Kehakiman Federal mengusulkan untuk mereformasi sistem Peradilan Pidana Kanada, setelah melihat tiga statistik yang mengejutkan: tingkat penahanan untuk orang Aborigin di penjara Federal adalah sembilan kali lipat dari populasi umum; 60% orang di dalam penjara masih menunggu untuk diadili; hanya 5% dari kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, dan kurang dari setengahnya menghasilkan vonis “bersalah”.

Baca juga seri Kabar Luar Negeri lainnya: Project of the Year – IAP2 International

 

Dialog Nasional tentang Transformasi Sistem Peradilan Pidana Kanada menjangkau sebanyak mungkin orang, dengan pertanyaan sederhana, “Bagaimana Anda mengubah sistem peradilan pidana kita untuk melayani Kanada dengan lebih baik?” Departemen Kehakiman juga memenangkan penghargaan untuk Kreativitas, Kontribusi dan Inovasi di Lapangan. (Saksikan video Core Values Awards mereka di sini).

Di Amerika Serikat, Williams Energy merencanakan proyek pipa saluran Atlantik Sunrise yang besar untuk dijalankan melalui sepuluh daerah di Pennsylvania bagian Timur, tetapi rute tersebut melewati daerah pertanian keluarga yang telah lama dibangun dan beberapa ekosistem yang rentan. Williams dan Outreach Experts menjangkau kelompok-kelompok tertentu, termasuk aktivis lingkungan, perkumpulan petani, kelompok-kelompok konservasi dan ahli alam (naturalist). Konsultasi ini menghasilkan diantaranya hampir pengalihan rute sepanjang 30 mil dan pembangunan jalur alami yang ramah lingkungan. Williams, Outreach Experts dan the Williams Foundation juga memenangkan Core Values Award dalam kategori Proyek Umum. (Saksikan video Core Values Awards mereka di sini).

Senin, 11 Februari 2019 // Sumber: Global Webinar: Large-Scale P2 for Large-Scale Projects

Dinamika Perdagangan

Dinamika Investasi, Industri dan Perdagangan di Indonesia (2)

Dinamika Perdagangan – Melanjutkan pembahasan pada artikel sebelumnya dimana pada tanggal 15 Januari 2019, bertempat di SGPP Indonesia, kami berkesempatan mengikuti kegiatan kuliah umum yang disampaikan oleh Gita Wirjawan. Membawa tema mengenai Dinamika Investasi, Industri dan Perdagangan: Perdagangan Indonesia dan Bilateral/Regional.

Pada bagian kedua ini kami mengajak anda untuk membahas lebih lanjut lagi mengenai dinamika perdagangan di Indonesia. Perjanjian dagang yang lain ada Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Trans-Pacific Partnership (TPP), dan Transatlantic Free Trade Area (TAFTA).

Dipandang sebagai alternatif untuk TPP, RCEP diusulkan untuk perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan Australia, Cina, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. USA telah menarik diri dari TPP. Sedangkan TAFTA adalah perjanjian perdagangan bebas yang diusulkan, mencakup Amerika Utara dan Eropa, berdasarkan informasi dari www.wikipedia.com, www.postweternworld.com.

Indonesia sendiri masuk kedalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Selain itu  juga Indonesia tergabung dalam Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Sedikit kilasan dari APEC yang didapatkan sumber informasinya dari website www.apec.org.

Forum ekonomi regional APEC ini didirikan pada tahun1989. Tujuannya adalah untuk menciptakan kemakmuran yang lebih besar. Caranya adalah mempromosikan keseimbangan, inklusif, berkelanjutan, inovatif dan aman pertumbuhan. Hal yang kedua adalah dengan mempercepat integrasi ekonomi regional.

Terdapat tiga pilar agenda dari APEC, berdasarkan sumber informasi dari website www.apec.org. Diantaranya adalah liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitas bisnis, kerjasama ekonomi dan teknis. Negara mana saja yang tergabung didalam APEC?

Menurut data terbaru ada dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Papua New Guinea, Vietnam, Jepang, Korea, Taipe, Hong Kong, China, Australia, Selandia Baru, Canada, US, Mexico, Peru, Chile, dan Rusia.

Memang dari informasi di atas terlihat bahwa tidak semua negara Asia Tenggara menjadi anggota dari APEC. Seperti Laos, Timor Leste, dan lainnya.

Dari sisi daya saing infrastruktur negara-negara di Asia Tenggara pada tahun 2018, Indonesia menempati urutan ke 5. Indonesia memperoleh skor 66.83 berdasarkan sumber informasi dari website www.katadata.co.id. Menempati urutan teratas adalah negara Singapura dengan skor 95.7, disusul oleh Malaysia dengan skor 77.89.

Menempati urutan ke 3 adalah Brunei Darussalam dengan skor 71.31, selanjutnya ada negara Thailand dengan skor 69.66.

Dari data tersebut kita sebagai masyarakat Indonesia tentu melihat ini sebagai sebuah tantangan yang harus di jawab oleh Pemerintah kedepannya. Untuk dapat bersaing lebih kuat lagi memajukan Indonesia agar dapat berada diposisi yang lebih tinggi dari tahun 2018.

Pekerjaan ini tentu tidak dapat dipikul sendiri oleh Pemerintah. Untuk itu kolaborasi antara pemangku kepentingan sesuai porsinya dapat mulai digiatkan. Menyadari juga bahwa kekuatan publik/masyarakat dengan jumlah lebih dari 250 juta penduduk Indonesia menjadi sebuah potensi yang luar biasa.

Indonesia berada diurutan ke 4 sebagai jumlah penduduk terbesar di dunia. Diurutan pertama ditempati negara China, disusul oleh India, kemudian Amerika, keempat Indonesia dan kelima Brazil.

Perspektif Indonesia dalam persiapan untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Indonesia membutuhkan stimulus yang ditargetkan dan reformasi struktural yang tepat waktu untuk mendorong pertumbuhan dalam lingkungan global. Seperti memfasilitasi pertumbuhan yang dipimpin investasi dengan menyederhanakan lisensi dan mengatasi tumpang tindihnya regulasi.

Hal lainnya adalah potongan pajak atas revaluasi aset untuk meningkatkan rasio keuangan perusahaan dan mengembangkan kapasitas untuk meningkatkan pendanaan. Kemudian menghadirkan tax amnesty untuk meningkatkan pendapatan fiskal pemerintah. Selanjutnya adalah mempromosikan pinjaman mikro untuk usaha kecil.

Dari sisi reformasi struktural, seperti meningkatkan daya saing segmen non-komoditas. Improve investasi produktif, termasuk infrastruktur dan FDI. Mempertahankan upah kompetitif dan meminimalkan volatilitas mata uang.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnyaDinamika Investasi, Industri dan Perdagangan di Indonesia (1)

Menjadi cita-cita kita semua bahwa Indonesia dapat menjadi pengekspor dan mengurangi impor. Terlebih impor bahan pangan yang sebenarnya dapat kita tumbuhkan ditanah air sendiri, sehingga dapat memberikan pemasukan bagi Negara lebih baik. Dari sinilah kami melihat dinamika investasi dan perdagangan di Indonesia menjadi sebuah isu yang penting untuk ditelaah.

dinamika investasi

Dinamika Investasi, Industri dan Perdagangan di Indonesia (1)

Dinamika Investasi – Pada tanggal 15 Januari 2019, bertempat di SGPP Indonesia, kami berkesempatan mengikuti kegiatan kuliah umum yang disampaikan oleh Gita Wirjawan, mantan menteri perdagangan RI dan saat ini merupakan Chairman Anchora Group. Gita membawakan tema mengenai Dinamika Investasi, Industri dan Perdagangan: Perdagangan Indonesia dan Bilateral / Regional.

 

Bagi kami tema mengenai dinamika investasi, industri dan perdagangan di Indonesia tersebut sangat menarik untuk dibahas, mengingat situasi di Indonesia saat ini yang sedang menghangat di tengah-tengah kontestasi politik. Terlebih lagi, kerjasama perdagangan bilateral ataupun regional sejalan dengan spektrum kolaborasi IAP2, yaitu kolaborasi antar pihak yang memiliki kapasitas seimbang untuk melakukan pengambilan keputusan, yang dalam hal ini adalah perdagangan.

 

Sudah barang tentu isu-isu mengenai ekonomi menjadi perbincangan yang selalu menggugah untuk ditelaah, demi meningkatkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia ke depannya, siapa pun pemimpinnya yang terpilih nanti.

 

Perdagangan bilateral atau regional merupakan kerja sama antar dua negara atau lebih untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi, dengan mengurangi atau menghilangkan tarif, kuota impor, pembatasan ekspor, dan hambatan lainnya. Perjanjian perdagangan bilateral negara bertujuan memperluas akses pasar di antara dua negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, perjanjian perdagangan ini menstandarisasi peraturan ketenagakerjaan serta perlindungan lingkungan.

 

Indonesia sendiri sudah menjalin kerja sama bilateral dan regional dengan berbagai negara seperti negara-negara di Asia Tenggara. Beberapa perjanjian perdagangan bilateral dan regional yang sudah dilakukan antara lain penandatanganan FTA komprehensif utama dengan Jepang pada tahun 2007.

 

Indonesia adalah anggota ASEAN Free Trade Area yang merupakan bagian dari FTA grup bersama Australia dan Selandia Baru, Tiongkok, India, Jepang dan Korea, serta ASEAN Economic Community.

 

Saat ini, Indonesia sedang menegosiasikan kesepakatan perdagangan dengan Australia, Chili, European Free Trade Area (EFTA), Trans-Pacific Partnership (TPP), Uni Eropa, Korea, India dan Ukraina. Tentu diharapkan ke depan tindak lanjut dari negosiasi ini dapat menghasilkan ‘angin segar’ bagi perekonomian Indonesia.

 

Salah satu contoh perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia adalah Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Pada Juli 2005, Jepang dan Indonesia secara resmi memulai negosiasi untuk perdagangan bebas bilateral dan perjanjian ekonomi.

 

Fakta menarik yang perlu kita ketahui bahwa Jepang memiliki lebih banyak investasi yang terikat di Indonesia dibanding di negara Asia Tenggara lainnya. Pakta tersebut ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2008.

 

Bentuk kerja sama lainnya adalah antara ASEAN dengan Tiongkok. Perjanjian Kerangka Kerja ditandatangani pada November 2002, yang memberikan dasar hukum bagi ASEAN dan Tiongkok untuk menegosiasikan perjanjian lebih lanjut yang mengarah pada pembentukan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) pada 1 Januari 2010.

 

ACFTA adalah FTA pertama dengan pihak eksternal yang akan ditandatangani oleh ASEAN. Pada Agustus 2014, ASEAN dan Tiongkok memutuskan untuk meningkatkan ACFTA. Bagaimana Indonesia mengambil peran dalam perjanjian ini? Indonesia sebagai pemasok utama batubara dan gas alam cair untuk Tiongkok di wilayah pesisir, yang mengalami kesulitan mengakses input bahan bakar dari daerah barat laut Tiongkok.

 

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Kolaborasi IAP2 Indonesia bersama UCLG ASPAC dan APEKSI

 

Menjadi cita-cita kita semua bahwa Indonesia dapat menjadi pengekspor dan mengurangi impor.

Terlebih impor bahan pangan yang sebenarnya dapat ditumbuhkan sendiri di tanah air, sehingga dapat memberikan pemasukan yang lebih baik bagi negara. Dari sinilah kami melihat dinamika investasi dan perdagangan di Indonesia menjadi sebuah isu yang penting untuk ditelaah.

 

Pembahasan tidak berhenti hanya sampai disini, tunggu lanjutannya di artikel kami selanjutnya (Bersambung)…

 

Acara Terdekat IAP2 Indonesia – Save the Date!: International Gathering in Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs’ Optimum Impact (April 29 – May 1, 2019)