Jakarta – Pembangunan berkelanjutan yang inklusif mensyaratkan partisipasi masyarakat yang aktif dalam prosesnya. Namun demikian, praktik partisipasi publik belum dikelola secara maksimal meskipun sudah banyak regulasi pemerintah yang mengatur partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi.
IAP2 Indonesia hadir untuk mendorong partisipasi publik dan memperkuat kapasitas pelaku pembangunan di Indonesia untuk memahami dasar-dasar partisipasi publik. Pada tahun 2019, IAP2 Indonesia telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintahan, perguruan tinggi maupun organisasi internasional untuk menjalankan visinya untuk memajukan partisipasi publik di Indonesia.
Di tingkat nasional, IAP2 Indonesia sedang merintis kerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk mendorong praktik Kemitraan Multi-Pihak di daerah. Sebagai koordinator pelaksanaan pencapaian TPB di Indonesia, Bappenas telah melakukan beberapa upaya untuk pencapaian TPB. Salah satunya adalah peluncuran Panduan Kemitraan Multi Pihak. Dengan kerja sama ini, diharapkan Forum Kemitraan Multi Pihak untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bisa tumbuh di daerah-daerah dan Bappenas dapat mendukung gerakan global The International Year of Participation 2021 yang digagasi oleh IAP2.
Selain dengan Bappenas, IAP2 Indonesia mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam sosialisasi dan pendampingan forum konsultasi publik untuk peningkatan pelayanan publik di Banjarsari, Kalimantan Selatan. Dalam kerja sama ini, IAP2 Indonesia diminta memberikan input terkait teknik partisipasi publik yang efektif pada institusi pemerintahan. Ke depannya, forum konsultasi publik bisa menjadi ruang dialog bagi pemerintah dan masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik.
Untuk membantu pencapaian TPB di daerah, IAP2 Indonesia mendukung beberapa kegiatan pelatihan Localise SDGs, yang merupakan program kolaboratif antara UCLG ASPAC (Asosiasi Pemda untuk Kawasan Asia Pasifik) dan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia). Dalam kontribusinya, IAP2 Indonesia menjadi narasumber untuk materi 10 Langkah Melibatkan Pemangku Kepentingan untuk Pembangunan Berkelanjutan dalam pelatihan yang dilaksanakan di Jakarta dan Ternate – Maluku Utara.
Tidak hanya bekerja sama dengan Pemerintah, IAP2 Indonesia pun membangun kerja sama dengan Lembaga Pendidikan, seperti School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia dan BI Institute. Bersama SGPP, IAP2 Indonesia telah menyelenggarakan beberapa kegiatan dan salah satunya adalah Forum Internasional di Bangkok. Rencananya, IAP2 Indonesia akan melibatkan SGPP untuk metariset tentang partisipasi publik di Indonesia. Sementara itu, kerja sama dengan BI Institute tengah dibangun untuk memperkenalkan gagasan kolaborasi dalam kepemimpinan.
Di tingkat internasional, IAP2 Indonesia bekerja sama dengan UNESCAP mendorong pelibatan pemangku kepentingan dan partisipasi publik untuk agenda 2030 (TPB). Ini adalah refleksi dari Tujuan 16 dan 17. Kerja sama dengan UNESCAP ini sudah terjalin sejak tahun lalu. Beberapa kegiatan yang telah terselenggara adalah pembuatan modul dan penyelenggaraan pelatihan internasional “Effective Stakeholder Engagement for the 2030 Agenda.”
April 2019 lalu, IAP2 dan UNESCAP menyelenggarakan forum internasional tentang Partisipasi Publik dan Pelibatan Pemangku Kepentingan untuk TPB, yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, akademisi dan praktisi di dua bidang, Pembangunan Berkelanjutan dan Partisipasi Publik. Forum ini menyediakan ruang untuk diskusi dan berbagi pengalaman tentang pelibatan pemangku kepentingan dan partisipasi publik dalam isu pembangunan berkelanjutan.
Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Mencari Pintu Masuk Integrasi TPB di Daerah
Perlu diakui bahwa agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan membawa kesadaran baru tentang urgensi pelibatan pemangku kepentingan untuk pencapaian TPB. Persoalan global yang semakin kompleks tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak. Ruang untuk kerja sama dan kolaborasi harus dieksplorasi dan diperkuat. Di sinilah IAP2 Indonesia akan terus hadir, membangun kolaborasi agar semua pihak memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan yang inklusif.