Jakarta – Kini semakin terbuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi/terlibat khususnya dalam hal pelayanan publik. Kita tentu mengharapkan pelayanan yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, kependudukan sampai ke pengurusan perizinan.
Kualitas pelayanan publik yang baik tidak terlepas dari adanya keterlibatan masyarakat. Yang mana diharapkan antara kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik dapat selaras dan meminimalisir dampak kebijakan yang dapat merugikan publik.
Untuk dapat memberikan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif, maka Deputi Pelayanan Publik di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) membentuk Forum Konsultasi Publik yang selanjutnya disebut FKP. Ini tertuang dalam PERMENPAN RB No. 16 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.
Pada tanggal 21-22 Agustus 2019, diadakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan FKP kepada penyelenggara layanan publik. Sosialisasi dilakukan di hari pertama di aula RSUD Idaman, sementara pendampingan dilaksanakanan di hari kedua bertempat di Gedung Satria Bina, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kegiatan dua hari tersebut mengundang International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia sebagai narasumber dan pengamat selama acara berlangsung.
Sosialisasi yang berlangsung di hari pertama dihadiri oleh Wakil Walikota, H. Darmawan Jaya Setiawan. Dalam kegiatan ini, Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II, Jeffrey Erlan Muller, S.H. memaparkan tentang PERMENPAN RB N0. 16 tahun 2017. Setelah itu, IAP2 Indonesia menyampaikan paparan tentang spektrum partisipasi, kualitas pelibatan, dan nilai-nilai inti partisipasi yang dimiliki oleh IAP2 dan dapat digunakan sebagai tools untuk menyelenggarakan forum konsultasi publik yang efektif dan inklusif.
Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Perkembangan IAP2 Indonesia
Di hari selanjutnya, tim IAP2 berkesempatan menghadiri proses penyelenggaraan FKP secara langsung. Dihadiri oleh Walikota Banjarbaru, Nadjmi Adhani, Camat, Lurah forum RT/RW sekota Banjarbaru, kegiatan FKP bertujuan untuk mengkonsultasikan aplikasi Siap KK Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan dan Penetapan Standar Pelayanan RSUD Idaman. Acara kemudian diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama untuk standar pelayanan kesehatan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi dan pihak RSUD Idaman.
