R Budi Wiandjono –
Indonesia Infrastructure Finance (IIF) adalah suatu lembaga pembiayaan swasta yang dibentuk oleh pemerintah dengan pendanaan dari pemerintah Indonesia melalui Multifinance Infrastruktur, World Bank, IFC, ADB, lembaga dari Jepang, dan sebagainya. CEO dari IIF ditunjuk langsung oleh Kementerian Keuangan. IIF dibentuk pada tahun 2010 atas inisiatif Ibu Sri Mulyani dan lengkap secara organisasi pada tahun 2012. Portofolio IIF yang pertama adalah pembangunan jalan tol.
dr. Donald Pardede, MPPM –
Kesehatan itu terkait erat dengan konteks demografi. Demografi pada era 1970 sampai 1980an berbeda dengan tahun 2010. Di negara Jepang, piramida penduduknya sudah terbalik dan beban terhadap penyakit lanjut usia itu lebih berat lagi. Dalam konteks ekonomi ini menjadi beban yang luar biasa. Kita di Indonesia masih di usia produktif. Perkembangan demografi bukan hanya dilihat sebagai suatu peluang, tetapi juga sebagai suatu tantangan yang harus kita atasi.
Pada hari Rabu, 29 April 2015, IAP2 Indonesia mengadakan seminar bertajuk “Mengelola Kesehatan Masyarakat dalam Investasi Melalui Partisipasi Publik“. Terdapat dua pembicara yang mengisi seminar ini, yaitu (1) dr. Donald Pardede, MPPM dan (2) R Budi Wiandjono. Dalam seminar ini, Bapak Donald berbagi mengenai keadaan kesehatan masyarakat secara nasional dan peran jaminan kesehatan nasional. Kemudian Bapak Budi berbagi mengenai PT Indonesia Infrastructure Finance dan prinsip kesehatan masyarakat dan keselamatan kerja yang diterapkan.
Syarifah Aini Dalimunthe – Banyak ide untuk melibatkan masyarakat untuk mengurangi efek rumah kaca karena aktivitas manusia berkontribusi besar pada bertambahnya CO2 di atmosfer. Sebuah penelitian baru-baru ini melihat dari sisi antropologi mengenai efek manusia kepada lingkungan. Penelitian ini dilakukan pada Hari Raya Nyepi di Bali. Dari penelitian itu ditemukan bahwa pada saat Nyepi ternyata ada pengurangan 33% emisi gas selama satu hari ketika tidak ada. Ini bukti kalau manusia memang banyak kontribusinya kepada emisi gas rumah kaca.
Kalau kita berbicara mengenai gas rumah kaca, maka kita berbicara mengenai dampak pada iklim, naiknya permukaan laut, dan dampak pada temperatur. Kelompok masyarakat yang paling terkena dampak-dampak ini adalah masyarakat yang terpinggirkan.
Timotheus Lesmana Wanadjaja – Apa yang dilakukan dunia usaha dalam rangka partisipasi publik untuk perubahan iklim demi menunjang dunia yang lebih baik? Salah satu yang dilakukan adalah Greenhouse Gas Protocol atau Protokol Gas Rumah Kaca. Kalau orang mendengar mengenai gas rumah kaca, maka kita akan teringat apa yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009, yaitu komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi 25% tanpa dana dari luar dan kalau ada dana dari luar maka mengurangi emisi sebesar 41%. Itu sesuatu yang dianggap baik di mata dunia. Tetapi perlu kita lihat, akhirnya komitmen itu menjadi tanggung jawab untuk kita semua untuk mencapai target itu kalau kita mau dianggap memegang komitmen. Konsekuensi bukan hanya pada masyarakat, tetapi dunia usaha juga untuk bagaimana mencapai hal tersebut.
Greenhouse Gas Protocol ini diciptakan oleh World Business Council for Sustainable Development yang terdiri dari perusahaan-perusahaan terkenal di dunia dan diluncurkan pada tahun 1998. Proses pengembangan protokol ini tidak hanya dikembangkan oleh dunia usaha semata, tetapi juga melibatkan NGO, perusahaan, dan pemerintah dari beberapa negara dimana perusahaan terlibat.
Nur Masripatin – Perubahan iklim ini isu berbasis sains. Bahkan setiap keputusan yang menyangkut teknis metodologi selalu diawali panduan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Ada juga dimensi lokal dan nasional. Ada juga muatan politis yang sangat tinggi dan ekonomi yg mendorong arah negosiasi.
Kemudian berdasarkan pengalaman di nasional ataupun internasional, pengambilan keputusan yang efektif dalam upaya menangani dampak perubahan iklim tidak terlepas dari tata kelola, etik, dan value judgment. Hal yang harus dipertimbangkan juga adalah faktor ekonomi serta keberagaman persepsi dan respon ke resiko dan ketidakpastian yang terlibat. Dalam partisipasi publik, keberagaman persepsi pengetahuan juga menentukan seberapa efektif partisipasi publik. Efektivitas dari aksi mitigasi itu sendiri tergantung kejelasan kebijakan. Hal ini terkait pada pesan dari berbagai level dan partisipasi berbagai pihak, dukungan finansial, teknologi, dan peningkatan kapasitas.
