Tag: Sustainable

dinamika investasi

Dinamika Investasi, Industri dan Perdagangan di Indonesia (1)

Dinamika Investasi – Pada tanggal 15 Januari 2019, bertempat di SGPP Indonesia, kami berkesempatan mengikuti kegiatan kuliah umum yang disampaikan oleh Gita Wirjawan, mantan menteri perdagangan RI dan saat ini merupakan Chairman Anchora Group. Gita membawakan tema mengenai Dinamika Investasi, Industri dan Perdagangan: Perdagangan Indonesia dan Bilateral / Regional.

 

Bagi kami tema mengenai dinamika investasi, industri dan perdagangan di Indonesia tersebut sangat menarik untuk dibahas, mengingat situasi di Indonesia saat ini yang sedang menghangat di tengah-tengah kontestasi politik. Terlebih lagi, kerjasama perdagangan bilateral ataupun regional sejalan dengan spektrum kolaborasi IAP2, yaitu kolaborasi antar pihak yang memiliki kapasitas seimbang untuk melakukan pengambilan keputusan, yang dalam hal ini adalah perdagangan.

 

Sudah barang tentu isu-isu mengenai ekonomi menjadi perbincangan yang selalu menggugah untuk ditelaah, demi meningkatkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia ke depannya, siapa pun pemimpinnya yang terpilih nanti.

 

Perdagangan bilateral atau regional merupakan kerja sama antar dua negara atau lebih untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi, dengan mengurangi atau menghilangkan tarif, kuota impor, pembatasan ekspor, dan hambatan lainnya. Perjanjian perdagangan bilateral negara bertujuan memperluas akses pasar di antara dua negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, perjanjian perdagangan ini menstandarisasi peraturan ketenagakerjaan serta perlindungan lingkungan.

 

Indonesia sendiri sudah menjalin kerja sama bilateral dan regional dengan berbagai negara seperti negara-negara di Asia Tenggara. Beberapa perjanjian perdagangan bilateral dan regional yang sudah dilakukan antara lain penandatanganan FTA komprehensif utama dengan Jepang pada tahun 2007.

 

Indonesia adalah anggota ASEAN Free Trade Area yang merupakan bagian dari FTA grup bersama Australia dan Selandia Baru, Tiongkok, India, Jepang dan Korea, serta ASEAN Economic Community.

 

Saat ini, Indonesia sedang menegosiasikan kesepakatan perdagangan dengan Australia, Chili, European Free Trade Area (EFTA), Trans-Pacific Partnership (TPP), Uni Eropa, Korea, India dan Ukraina. Tentu diharapkan ke depan tindak lanjut dari negosiasi ini dapat menghasilkan ‘angin segar’ bagi perekonomian Indonesia.

 

Salah satu contoh perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia adalah Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Pada Juli 2005, Jepang dan Indonesia secara resmi memulai negosiasi untuk perdagangan bebas bilateral dan perjanjian ekonomi.

 

Fakta menarik yang perlu kita ketahui bahwa Jepang memiliki lebih banyak investasi yang terikat di Indonesia dibanding di negara Asia Tenggara lainnya. Pakta tersebut ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2008.

 

Bentuk kerja sama lainnya adalah antara ASEAN dengan Tiongkok. Perjanjian Kerangka Kerja ditandatangani pada November 2002, yang memberikan dasar hukum bagi ASEAN dan Tiongkok untuk menegosiasikan perjanjian lebih lanjut yang mengarah pada pembentukan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) pada 1 Januari 2010.

 

ACFTA adalah FTA pertama dengan pihak eksternal yang akan ditandatangani oleh ASEAN. Pada Agustus 2014, ASEAN dan Tiongkok memutuskan untuk meningkatkan ACFTA. Bagaimana Indonesia mengambil peran dalam perjanjian ini? Indonesia sebagai pemasok utama batubara dan gas alam cair untuk Tiongkok di wilayah pesisir, yang mengalami kesulitan mengakses input bahan bakar dari daerah barat laut Tiongkok.

 

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Kolaborasi IAP2 Indonesia bersama UCLG ASPAC dan APEKSI

 

Menjadi cita-cita kita semua bahwa Indonesia dapat menjadi pengekspor dan mengurangi impor.

Terlebih impor bahan pangan yang sebenarnya dapat ditumbuhkan sendiri di tanah air, sehingga dapat memberikan pemasukan yang lebih baik bagi negara. Dari sinilah kami melihat dinamika investasi dan perdagangan di Indonesia menjadi sebuah isu yang penting untuk ditelaah.

 

Pembahasan tidak berhenti hanya sampai disini, tunggu lanjutannya di artikel kami selanjutnya (Bersambung)…

 

Acara Terdekat IAP2 Indonesia – Save the Date!: International Gathering in Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs’ Optimum Impact (April 29 – May 1, 2019)

city diplomacy

Diplomasi Kota (3)

Jakarta – Melanjutkan pembahasan diartikel yang sebelumnya dimana kami berkesempatan ikut berpartisipasi dalam pelatihan Diplomasi Kota. Mengangkat tema Peran Strategis Pemerintah Daerah Sebagai Pemain Global. Pelatihan ini diselenggarakan oleh United Cities & Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Hadir pula narasumber dari Citiasia Inc. Hari Kusdaryanto. Dalam kesempatan kali ini beliau membawakan materi city branding. Tentu kita bukan hanya menginkan kota yang nyaman untuk ditinggali tetapi juga kota yang maju, kreatif, berdaya saing global, dan sustainable. Seperti kota-kota di dunia yang sudah bertransformasi. Bisa menjadi contoh yang baik untuk kita.

Salah satu kota yang dapat dijadikan pembelajaran adalah di Ahmedabad Gujarat. Pemerintah kota Ahmedabad sejak tahun 2005 memulai program revitaliasi Sungai Sabarmati, Sungai  paling berpolusi ketiga di India, dengan slogan “Reconnecting Ahmedabad to Its River”.

Hari Kusdaryanto nenambahkan, “Smart branding bukan sekedar logo dan slogan, namun branding yang mampu menghidupkan pariwisata, menggerakan sektor bisnis dan menata tampilan kota”. Transformasi kota juga sudah terjadi di Indonesia seperti Jogjakarta, Banyuwangi, Solo dan lain sebagainya.

Tentu benar adanya bukan hanya sekedar adanya logo dan slogan yang cantik namun perlu adanya konten dan konteks didalamnya. Dimana content itu merupakan ‘isi’ dari produk yang dipasatkan sedangkan konteks adalah visi, story, keterkaitan anatara ‘isi’ dengan pasar. Ketika kedua hal tersebut sudah terkonsep dengan baik, hal penting lainnya adalah komunikasi.

Saat konten dan konteks dapat dikomunikasikan atau disampaikan dengan baik tentu akan dapat dicapai goals atau target dari yang direncanakan. Apalagi saat ini di era modern kita diuntungkan oleh melimpahnya media/platform komunikasi digital yang ada. Sehingga promosi pariwisata dapat efektif dan efisien.

Dalam membangun branding daerah yang kuat diperlukan dukungan dari setiap orang di dalam organisasi. Seperti kata Hari Kusdaryanto, bahwa “Setiap orang adalah Duta Brand Daerah”. Menjadi duta daerah harus dapat menjadi “Ujung Tombak”, berada di garis terdepan dalam membangun dan mem-branding daerah.

Di era modern ini seperti kita ketahui ada sisi positif dan negatif. Hal negatif yang ditemui dapat kita ubah menjadi sebuah kesempatan untuk berkembang. Dalam hal city branding, dimana semakin terbukanya akses dan menjadikan kompetisi semakin ketat bagi kota-kota diseluruh dunia.

Berbagai Negara berlomba menjadi tujuan untuk pariwisata, permukiman, event, pasar/konsumen, sumber daya manusia (SDM), Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), bisnis dan investasi. Tentu sisi teknologi menjadi penunjang didalamnya, namun ada hal yang tak kalah penting lainnya yaitu dari sisi mindset dan cultureset.

Mindset dan cultureset disini adalah hal yang berhubungan dengan pelayanan publik dan budaya kerja aparatur. Dari kedua hal tersebut hal yang ingin dicapai tentu adalah pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Sinergi antara warga dengan birokrasi menjadi prasyarat keberhasilan.

Karena smart city tidak selalu tentang kebutuhan teknologi yang canggih tetapi juga adanya smart people. Hadirnya keramahtamahan, partisipasi aktif, strong leadership, birokrasi yang responsive dan budaya melayani. Untuk membentuk birokrasi yang bersih dan melayani perlu reformasi birokrasi. Hal yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan reformasi didalamnya adalah make it fast, make it right and make it simple.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Diplomasi Kota (2)

Bagi kami, pelatihan semacam ini dapat dijadikan sebuah proses menuju perwujudan dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dimana dalam perjalanannya tentu sebagai Penyelenggara Negara perlu saling berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Sejalan dengan tujuan tersebut tentu perlu ditingkatkan lagi kapasitas dari para Aparatur dalam menjalankan tugasnya dengan terus melakukan kemitraan multi pihak sehingga keputusan yang dihasilkan dapat berkelanjutan dan tidak menyalahi aturan yang berlaku saat ini.

city diplomacy

Diplomasi Kota (2)

Jakarta – Melanjutkan pembahasan diartikel yang sebelumnya dimana kami berkesempatan ikut berpartisipasi dalam pelatihan Diplomasi Kota. Mengangkat tema Peran Strategis Pemerintah Daerah Sebagai Pemain Global. Pelatihan ini diselenggarakan oleh United Cities & Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Masih dalam pelatihan dihari pertama, hadir sebagai narasumber dari Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri, Nelson Simanjuntak. Beliau bersama Victorina Hesti Dewayani perwakilan dari Kementerian Luar Negeri. Mengisi materi mengenai apa dan bagaimana pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak Luar Negeri.

Bagaimana arah kebijakan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri menjadi topik utama yang dibahas. Kerja sama Internasional ini sudah ada peraturan perundang-undangannya. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Disitu ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak membuat Perjanjian Internasional melainkan Kerja sama Internasional.

Kedua hal tersebut tentu berbeda, kita tahu bahwa didalam proses kerja sama Internasional ini ada beberapa syarat yang sudah diatur didalam Undang-undang tersebut. Lebih jelasnya ada di Pasal 367 (2). Selain itu juga Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Jenis kerja sama Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri juga perlu diperhatikan.

Terkait juga dengan isu yang ada saat melakukan proses kerja sama dengan Luar Negeri. Diantaranya adalah kurangnya SDM yang memadai dalam menangani kerja sama. Selain itu juga kurangnya komunikasi, koordinasi dan konsultasi antar pihak. Tidak tertib administrasi khususnya terkait proses registrasi dan penatausahaan hibah, minim laporan.

Kemudian bidang kerja sama yang tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Kurangnya dukungan Pemda dalam pendanaan prioritas bagi kerja sama. Perjanjian atau kesepakatan yang hanya bersifat seremonial. Kurang terciptanya keberlanjutan program kerja sama yang telah berakhir, tidak terbentuk replikasi program oleh Pemerintah Daerah.

Hal itulah yang perlu menjadi perhatian bagi Pemda untuk meningkatkan kualitas kerja sama dengan Luar Negeri. Peningkatan awareness dan kapasitas personil dapat dilakukan dengan cara seperti mengikuti pelatihan Diplomasi Kota ini dan sejenisnya. Sejalan dengan tujuan kegiatan ini, diharapkan perwakilan dari masing-masing Pemda dapat mencapai tujuan dari pelatihan.

Dimana tujuan pelatihan, antara lain untuk meningkatkan kerja sama antar Pemerintah Daerah secara Internasional yang efektif dan terencana. Membantu pelaksanaan kerja sama antar Pemerintah Daerah secara Internasional yang dapat terukur. Meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah mengenai kebijakan Luar Negeri dan diplomasi secara Internasional. Serta yang terakhir adalah mendorong keterlibatan Pemerintah Daerah di arena Internasional.

Beberapa contoh dari best practice kerja sama Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri, yang sudah dan atau sedang dilakukan, disampaikan oleh Nelson. Seperti Trans Semarang bantuan penurunan emisi CO2, kerja sama teknik dengan Pemerintah Kota Toyama, Jepang. Kemudian untuk jenis kerja sama Sister city juga sudah dilakukan dengan Jung-Gu, Ulsan Korea Selatan, bantuan dari Junggu Technical Assistance untuk pembangunan pedestrian dan jembatan.

Tentunya masih banyak lagi yang dapat dijadikan contoh bagi Pemda lainnya untuk dapat melakukan hal serupa diwilayahnya masing-masing.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnyaSelamat Menyambut Tahun 2019

Bagi kami, pelatihan semacam ini dapat dijadikan sebuah proses menuju perwujudan dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dimana dalam perjalanannya tentu sebagai Penyelenggara Negara perlu saling berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Sejalan dengan tujuan tersebut tentu perlu ditingkatkan lagi kapasitas dari para Aparatur dalam menjalankan tugasnya dengan terus melakukan kemitraan multi pihak sehingga keputusan yang dihasilkan dapat berkelanjutan dan tidak menyalahi aturan yang berlaku saat ini.

Pembahasan tidak berhenti hanya sampai disini, tunggu lanjutannya diartikel kami selanjutnya, (Bersambung)…

city diplomacy

Diplomasi Kota

Jakarta – Pada tanggal 18-19 Desember 2018, kami berkesempatan ikut berpartisipasi dalam pelatihan Diplomasi Kota. Mengangkat tema Peran Strategis Pemerintah Daerah Sebagai Pemain Global. Pelatihan ini diselenggarakan oleh United Cities & Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Peserta yang hadir terdiri dari Kota Lampung, Kota Batam, Kota Jambi, Kota Surabaya, Kota Pangkal Pinang, Kota Surakarta, Kota Banda Aceh, Kota Bau-Bau Provinsi DKI, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Jawa Barat. Pelatihan dibuka oleh sambutan dari Sekretaris Jendral UCLG Aspac, Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi.

Salam hangat kepada para perwakilan dari beberapa Institusi, tamu undangan, dan peserta yang hadir menambah akrab suasana. Pelatihan diplomasi kota ini merupakan perdana bagi UCLG Aspac. Diharapkan dapat menjadi sebuah kesempatan yang baik dalam menambah kapasitas bagi peserta yang hadir dalam melakukan diplomasi kota.

Setelah peserta menyimak penuturan dari Sekretaris Jendral UCLG Aspac. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan membagi peserta menjadi beberapa kelompok dengan metode world café’. World café’ yang dilakukan dapat menjadi sebuah teknik dalam “menangkap” beberapa sudut pandang dan pengalaman yang disampaikan oleh masing-masing kelompok dalam waktu yang terbatas.

Hal ini dapat menambah wawasan dari peserta untuk peserta. Ditambah dengan adanya perwakilan dari Pemkot yang hadir menjadi ruang tukar pikir dan pandangan yang baik. Prinsip kerja sama, perlu diketahui bahwa harus memberikan manfaat dan saling menguntungkan. Selain itu juga perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adanya persamaan kedudukan, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan, saling menghormati kedaulatan NKRI, dan tidak lupa juga untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan atau pelestarian lingkungan.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnyaIntegrated Tourism Masterplan (ITMP) Kepulauan Seribu dan Kota Tua (3)

Bagi kami, pelatihan semacam ini dapat dijadikan sebuah proses menuju perwujudan dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dimana dalam perjalanannya tentu sebagai Penyelenggara Negara perlu saling berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Sejalan dengan tujuan tersebut tentu perlu ditingkatkan lagi kapasitas dari para Aparatur dalam menjalankan tugasnya dengan terus melakukan kemitraan multi pihak sehingga keputusan yang dihasilkan dapat berkelanjutan dan tidak menyalahi aturan yang berlaku saat ini.

Pembahasan tidak berhenti hanya sampai disini, tunggu lanjutannya diartikel kami selanjutnya, (Bersambung)…

city diplomacy

Selamat Menyambut Tahun 2019

“Investing for the poor requires participation from the entire community” – Bill Gates

Kami percaya bahwa partisipasi publik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Karena hal apa pun yang memberikan dampak secara langsung ataupun tidak langsung kepada publik/masyarakat perlu diberikan ruangnya dalam proses pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Menggunakan masukan publik/masyarakat dalam membuat keputusan yang berkelanjutan.

“Full participation in government and society has been a basic right of the country symbolizing the full citizenship and equal protection of all” – Charles B. Rangel

Keputusan yang berkelanjutan akan menghasilkan Economically Viable, Technically Feasible, Publicly Acceptable, dan Environmentally Compatible. Menjadi impian kita semua saat cita-cita para pendiri Bangsa Indonesia dapat terwujud. Seperti terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan yang merata.

Untuk itu perlu diupayakan partisipasi inklusif. Mencari pendekatan yang paling tepat untuk melakukannya. Pertimbangan bagaimana merancang sebuah proses partisipasi yang lebih inklusif melalui pemilihan tempat pertemuan, peralatan, fasilitas yang tersedia, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat meningkatkan inklusivitas bagi para pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan penolakan.

Isu partisipasi publik atau public engagement, merupakan hal baru di Indonesia. Namun hal tersebut bukan penghalang untuk menghadirkan sebuah keputusan/kebijakan yang lebih humanis ditengah-tengah masyarakat. Perlu pembekalan khusus bagi para penyelenggara Negara, pihak Swasta, dan pihak  Akademisi terhadap hal ini.

Kami di tahun 2018

Sejak berdirinya IAP2 afiliasi Indonesia ini dari tahun 2011, setidaknya sudah berbagai kegiatan yang terselenggara dengan baik dan sukses.

Ditahun 2018 ini, ada beberapa kegiatan diantaranya ada:

  • Pelatihan Dasar-dasar P2 (Partisipasi Publik), ditanggal 30 Juli – 03 Agustus di Kampus SGPP Indonesia.
  • Pelatihan Internasional – Effective Stakeholder Engagement for The 2030 Agenda, ditanggal 06 – 08 Agustus di Kampus SGPP Indonesia. IAP2 Indonesia bekerjasama dengan UNESCAP yang berbasis di Bangkok, Thailand.
  • Panel Diskusi – Ngobrolin Partisipasi (NgoPas), ditanggal 24 Oktober di Estubizi Biz. Center.
  • Mengadakan Audiensi kebeberapa Instansi Pemerintahan dan Swasta.
  • Terlibat dalam kegiatan IAP2; lokakarya komite perubahan di Kanada, dan komite perubahan IAP2 Internasional.
  • Terakhir kami ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan Diplomasi Kota yang diselenggarakan oleh United Cities and Local Governments (UCLG), ditanggal 18-19 Desember di Hotel Aryaduta.

Selain dari kegiatan tersebut, kami juga melakukan digital engagement. Menghadirkan artikel seputar Partisipasi Publik dan sejenisnya di Website dan Sosial Media kami. Konten tersebut secara kontinu memberikan berita terkini yang relevan bagi pembaca dan pengguna sosial media. Demi kemajuan praktik partisipasi publik di Indonesia khususnya.

IAP2 Indonesia mempublikasikan berbagai ide dan pemikiran serta best practices dari proses partisipasi publik di Indonesia. Ide dan pemikiran tersebut akan dituangkan dalam bentuk hasil penelitian, artikel, maupun tool untuk memudahkan para pihak dalam memahami dan mempraktekkan proses partisipasi publik, baik oleh pemerintah, sektor bisnis maupun masyarakat sipil.

Terima kasih kami untuk masyarakat Indonesia

Kami dari IAP2 Indonesia mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas terlaksananya beberapa kegiatan di tahun 2018 ini. Kepada masyarakat Indonesia dan beberapa pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu disini dengan segenap upaya dan kebaikannya telah bersama-sama menyukseskan kegiatan kami.

Berkolaborasi dengan para pihak dan mewujudkan tujuan bersama menjadi sebuah kado yang indah sebagai penutup diakhir tahun 2018. Semoga kedepannya kita bersama dapat saling tumbuh bersama dalam jalan kebaikan. Tak ada gading yang tak retak, begitulah peribahasa berkata, bahwa disetiap pekerjaan tentu pasti ada sisi kurangnya, namun hal tersebut dapat dijadikan potensi untuk berkembang.

Tanpa dukungan dan doa dari rekan-rekan IAP2 Indonesia, dan Instansi lainnya yang telah bekerjasama dengan kami, tak akan dapat berjalan dengan baik.

Last but not least

Mari kita bersama-sama membangun Bangsa Indonesia menjadi Negara yang kuat dan tangguh. Semangat kita semua untuk memperbaiki IAP2 di Indonesia. Di tahun depan supaya dapat memberikan yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya bagi Bangsa Indonesia. Kami terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik yang kami miliki untuk perubahan positif dari organisasi IAP2 internasional.

Terima kasih untuk IAP2 Internasional dan seluruh afiliasi yang sudah memberikan dukungan terbaik bagi pengembangan IAP2 di Indonesia.

Selamat tahun baru 2019. Sukses dan bahagia selalu.

 

Integrated Tourism Master Plan - Kepulauan Seribu dan Kota Tua (2)Integrated Tourism Master Plan - Kepulauan Seribu dan Kota Tua (3)

Integrated Tourism Masterplan (ITMP) Kepulauan Seribu dan Kota Tua (3)

Integrated Tourism Masterplan (ITMP) – Masih dalam pembahasan Integrated Tourism Masterplan (ITMP) setelah diartikel sebelumnya paparan dari pihak konsultan sudah kita bahas sebagian, bagaimana pendapat Anda? Melihat potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup besar perlu dikembangkan lebih lanjut khususnya bagi kemajuan kepariwisataan di Indonesia. Selanjutnya dalam artikel ini kita bahas paparan lanjutan dari pihak konsultan dan beberapa tanggap dari pihak yang hadir.

Setelah diartikel sebelumnya kita bahas mengenai karakteristik dan potensi asal wisatawan, mari berlanjut ke profil wisatawan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh konsultan melalui slide presentasinya profil wisatawan dibagi menjadi dua, wisatawan nusantara (wisnus), dan wisatawan mancanegara (wisman).

Frekuensi lama tinggal bagi wisnus sekitar 3.6 hari, sedangkan untuk wisman sekitar 2.94 hari. Disini terlihat bahwa wisnus cenderung tidak terlalu lama untuk menghabiskan waktunya. Terdapat beberapa asumsi, bisa menjadi bagian atraksinya yang kurang menarik atau sisi amenitasnya yang kurang menunjang kenyamanan dan keamanannya.

Dari sisi pengeluaran atau biaya yang dikeluarakan selama berwisata, bagi wisnus terlihat mulai dari IDR 278.330 – IDR 445.328, lain halnya dengan wisman mengeluarkan mulai dari IDR 405.497 – IDR 891.744. Jika kita lihat tentu pemasukan ini sangat kecil, namun memang perlu ditingkatkan lagi supaya pemasukan bagi devisa Negara bisa maksimal terutama dari wisman yang berkunjung.

Hal yang menarik lainnya adalah, wisnus laki-laki sekitar 49.8%, dan wisman laki-laki terlihat sedikit lebih banyak yaitu sekitar 65.6%. untuk kategori umur sendiri terlihat wisnus rentang umur sekitar 15-30 Tahun, wisman sendiri mulai dari umur 15-50 Tahhun. Beralih ke maksud kunjungan dari masing-masing kategori. Alasan wisnus kebanyakan bertujuan untuk 69.6 % Mengunjungi Objek Wisata, lain hal bagi wisman yaitu sekitar 65.1 % untuk berlibur saja.

Melihat data tersebut diatas, kita ingin melihat apa yang menjadi daya tari bagi wisnus dan wisman untuk mengunjungi tempat wisata. Bagi wisnus sendiri terlihat pola lebih menyukai jenis wisata seperti Wisata Kota & Pedesaan, Wisata Terpadu, Bahari, dan Sejarah atau Religi. Bagi wisman lebih menyukai Wisata Budaya, Wsata Bahari, Wisata Pedesaan dan Perkotaan.

Untuk pilihan akomodasi sendiri wisnus terlihat sekitar 35.6% menginap di Keluarga atau Kerabat. Lain halnya dengan wisman sekitar 68% Menginap di Hotel berbintang. Dari sini terlihat ada hal yang menarik untuk dianalisa bersama. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah mengapa wisnus kita tidak terlalu memilih untuk tinggal di hotel sekitar tempat wisata? Ada banyak asumsi dan kemungkinan, bisa dikarenakan karakter masyarakat kita yang lebih sosial, cenderung menghemat, atau dapat juga dikarenakan biaya akomodasi penginapannya yang kurang dapat dijangkau oleh orang kita.

Setelah kita melihat data yang dipaparkan oleh konsultan, pembahasan dilanjutkan ke proyeksi kunjungan wisatawan ke Kepulauan Seribu dan Kota Tua. Terdapat grafik yang mengilustrasikan proyeksi yang begitu signifikan, dan beberapa alasan utama yang dapat membuat proyeksinya terlihat menanjak jauh. Mulai dari tahun 2017, terlihat sekitar 8.403.113 pengunjung. Kemudian ditahun 2019 diproyeksikan dengan sisi “moderat” akan menuju sekitar 17.682.904 pengunjung baik wisnus ataupun wisman.

Berdasarkan pemaparan konsultan hal tersebut ditunjang dari hal berikut ini; adanya moda transportasi MRT Fase 1 (Lebak Bulus – Bundaran HI) mulai beroperasi akan terhitung 15% dari penumpangnya masuk kedalam data proyeksi tersebut, 6 kapal di Muara Angke yang dapat mengangkut penumpang sekitar 108.000 orang, 1 kapal di Selat Sunda dengan kapasitas penumpang sekitar 18.000 orang.

Selain dari moda transportasi yang dapat menjadi faktor proyeksi pertumbuhan wisatawan, adapula dari sisi atraksi. Diantaranya adalah adanya acara Java Jazz yang diasumsikan akan mendatangkan pengunjung sekitar 180.000 orang akan diambil 30% nya sebagai wisatawan ke Kepulauan Seribu dan Kota Tua, dan acara IIMS akan diprediksi dapat mencapai sekitar 612.528 pengunjung dan diasumsikan 30% orang sebagai wisatawan. Selain itu ditambahkan adanya program prioritas.

Apakah menurut Anda proyeksi tersebut terlihat baik? Jika kita selisihkan, pelonjakan akan naik sekitar 9.280.000 orang/wisatawan di Kepulauan Seribu dan Kota Tua dari tahun 2017 ke 2019. Dengan beragam faktor yang dipaparkan tadi. Bisa saja itu dapat terjadi jika memang program yang sedang dicangkan ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

Didalam paparannya konsultan, memberikan tambahan penjelasan terkait dasar pertumbuhan berdasarkan program prioritas. Diantaranya adalah berkembangnya kualitas dan diversifikasi produk wisata. Terbangunnya Pariwisata di kawasan-kawasan pariwisata. Peningkatan prasarana umum di seluruh pulau- pulau wisata di Kepulauan Seribu. Pengadaan dan peningkatan kualitas fasilitas umum. Berkembangnya branding dan citra pariwisata Kep. Seribu dan Kota Tua. Mitra promosi semakin luas. Terdapat produk produk lokal yang menjual dengan kualitas yang baik. Sumber daya manusia yang profesional di bidang pariwisata.

Disamping itu juga akan adanya pembangunan aksesbilitas lainnya seperti terselesaikannya jalan tol Cikampek, kereta cepat Bandung – Jakarta, hadirnya Terminal 4 CGK, terbangunnya pelabuhan Patimban Subang, beroperasinya Bandar Udara di Pulau Panjang, dan terbangunnya 10 dermaga tujuan di Kepulauan Seribu.  Ekspansi pasar wisatawan pada tahun 2022-2023, untuk wisnus akan datang dari Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung. Wisman akan datang dari Korea Selatan, India, Amerika Serikat, Taiwan, dan Australia.

Menutup paparannya, konsultan memberikan gambaran peta program Kepulauan Seribu. Pulau Pramuka dengan tema wisata Urban Eco Marine Destination. Disampaikan akan/ada Edu-Cultivation Park, penataan Plaza Bernuansa konsep Urban Eco, penataan pedestrian untuk pejalan kaki/pesepeda, festival lighting night show, high tech information media, dan tourist information center.

Untuk di Pulau Tidung dengan tema wisata Dream Island Water akan/ada pembangunan aquarium underwater, watersport adventure arena, dan tourist information center. Sedangkan di Pulau Onrust dengan tema wisata Eco Heritage Island akan/ada pemasaran terintegrasi dengan taman Fatahillah, tourist information center, foodcourt, pembangunan souvenir area, floating dermaga, dan mitigasi bencana.

Sedangkan untuk peta program di Kawasan Kota Tua, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Sunda Kelapa dengan tema wisata The Finest Traditioal Seaport of Batavia, Pecinan dengan tema wisatanya Central Culinary & Living Tionghoa dan terakhir ada Kampung Arab dengan tema wisatanya Batavia Moslem Trail.

Mari kita jabarkan apa saja sih yang akan ada ditempat masing-masing tersebut. Tempat pertama ada Sunda Kelapa, disini dari sisi atraksi akan/ada pengembangan wisata seni/theater & live musik, kegiatan bongkar muat barang secara tradisional, arsitektur bangunan bersejarah disekitar kawasan Sunda Kelapa, wisata sejarah kemaritiman, dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).

Kemudian selain dari sisi atraksi, yang tak kalah penting juga adalah sisi amenitas. Amenitas akan/ada Old Batavia restaurant, spot coastline photography area, storyline Sunda Kelapa information media, mitigasi bencana/pengaturan jalan evakuasi/titik berkumpul, re-use bangunan tua untuk theater & live musik, rute akses menuju Kepulauan Onrust, dan pembangunan dermaga di Sunda Kelapa untuk akses menuju Kepulauan Onrust.

Berlanjut ke sisi aksesibilitas, akan/ada penataan dan pembangunan pedestrian umum. Kemudian penataan fasede dan street furniture disekitar koridor utama dan shuttle dari taman Fatahillah ke Pecinan, Pekojan, dan Sunda Kelapa.

Untuk bagian wilayah Pecinan, akan/ada atraksi seperti meningkatkan kuantitas pedagang kuliner. Seperti kuliner pioh, sekba, choi pan, ci cong fan, kuo tie akin. Selain itu juga akan/ada pengaturan spanduk/iklan toko agar dibuat lebih kecil dengan menggunakan karakter China. Disamping itu juga akan/ada tea house, wisata belanja, vihara dharma jaya, unique pecinan communal & tourist activities, vihara dharma bhakti, storyline Pecinan information media & interpreter.

Dari sisi amenitas akan/ada TIC, storyline Pecinan information media, TIC & interpreter, mitigasi bencana, dan jalur wisata. Kemudian dari sisi aksesibilitas akan/ada shuttle dari taman Fatahillah ke Pecinan, Pekojan & Sunda Kelapa. Selain itu juga akan/ada pembangunan pedestrian untuk pejalan kaki & pengguna sepeda dari taman Fatahillah ke Pecinan, Pekojan & Sunda Kelapa.

Berlanjut ke tempat terakhir di kawasan Kota tua yaitu Kampung Arab. Dari sisi atraksi akan/ada tradisional arab culinary (street food, restaurant, shisha), fashion arab, homogenkan produk agar dijadikan pusat, pementasan seni Arab, dan event tahunan. Untuk sisi amenitas akan/ada storyline information media, mitigasi bencana/pengaturan jalan evakuasi/titik berkumpul, dan penataan pedestrian.

Melihat paparan yang disampaikan oleh konsultan dan dari pihak Deputi, apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda pikirkan tentang hal ini kedepannya? Tentu jika kita melihat bahwa ini merupakan bentuk dari kemitraan mulitipihak yang memiliki potensi besar. Sehingga dapat menghadirkan hasil yang powerful, maksimal dan berkelanjutan.

Menjadi catatan penting disini adalah perlu menyatukan pemahaman dan membentuk sebuah kesepahaman yang dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu didalam program ini perlu lebih dirincikan lagi terkait siapa mengerjakan apa. Berdasarkan pada RPJMD masing-masing stakeholder dan juga tidak menyalahi peraturan yang berlaku saat ini.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnyaIntegrated Tourism Masterplan (ITMP) Kepulauan Seribu dan Kota Tua (2)

Integrated Tourism Masterplan ini merupakan hal yang penting untuk dikembangkan dan diwujudkan kehadirannya demi kemajuan pariwisata di Indonesia. Mari kita bersama-sama saling berkolaborasi untuk mewujudkan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

 

Integrated Tourism Master Plan - Kepulauan Seribu dan Kota Tua

Integrated Tourism Masterplan (ITMP) Kepulauan Seribu dan Kota Tua (1)

Integrated Tourism Masterplan (ITMP) – Kegiatan FGD ke-3 ini yang merupakan rangkaian FGD terakhir. Kepala Deputi menyampaikan sambutan dan materi singkat dalam pertemuan tersebut. FGD III diadakan di Hotel Red Top, Senin , 17 Desember 2018. Acara dibuka oleh sambutan dari Kepala Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata. Hadir juga para pemangku kepentingan, narasumber, dan perwakilan asosiasi/institusi.

Diharapkan dengan pertemuan yang diadakan ini dapat menjadi ajang proses keterlibatan yang efektif mengingat program ini sangat strategis sekali dari sisi peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Sebelum jauh kita menelusuri apa yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut, kita akan bahas apa itu ITMP (Integrated Tourism Masterplan). Sebagai FYI, pariwisata dapat menghasilkan dana segar bagi pemasukan devisa bagi Indonesia. Untuk itu perlu sekiranya peningkatan sisi pariwisata di Indonesia saat ini.

Kami dari IAP2 Indonesia melihat bahwa pertemuan ini sudah sangat bagus untuk dilakukan, guna meningkatkan branding suatu tempat wisata di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Deputi bahwa Integrated Tourism Masterplan (ITMP) adalah integrasi semua rencana pemangku kepentingan untuk mengembangkan kawasan pariwisata antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/Zonasi Wilayah (ATR dan Pemda), Rencana pengembangan infrastruktur transportasi (Perhubungan dan PUPR), Rencana pengembangan kawasan hutan menjadi kawasan pariwisata (KLHK, BUMN), Rencana/zonasi kawasan pesisir dan perairan laut (termasuk bawah laut – KKP), Rencana pengembangan UMKM pariwisata (Koperasi & UMKM), Rencana pengembangan kawasan cagar budaya (Kemendikbud), Rencana daerah rawan bencana (BNPB), dan Rencana investor/KEK Pariwisata & non KEK Pariwisata.

Tujuan utama dari integrasi adalah menambah nilai manfaat ekonomi, manfaat sosial budaya, dan manfaat pelestarian lingkungan hidup. Tujuan baik tersebut dapat dicapai apabila kunjungan wisatawan meningkat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, produk wisata dari sisi pelayanan dan pengelolaan (tourism destination management ) mulai dari SDM, industri, serta masyarakat dapat berkualitas dan berstandar global, selain itu juga pemasaran serta melakukan promosi yang berkelanjutan.

Kuncinya adalah untuk dapat mendatangkan wisatawan, karena memang pada dasarnya pariwisata itu
adalah melayani wisatawan. Kabupaten Banyuwangi misalnyadisetiap titik tempat wisata ditempatkan
seseorang untuk memonitor berapa pengunjung dan bagaimana karakteristik mereka disamping itu juga
terdapat CCTV untuk dapat memastikan kebenarannya.

Pemerintahan setempat dalam hal pelayan publik, perlu menyediakan akses jalan yang baik, dan
pendukung lainnya bertujuan untuk memudahkan wisatawan, sehingga dapat meningkatkan jumlah
kunjungan kedepannya. Saat kunjungan wisatawan meningkat tentu hal ini dapat menumbuhkan
profitabilitas dari pelaku usaha sekitarnya. Saat usaha tersebut sudah meningkat dan berkembang lebih
besar lagi tentu akan lebih banyak menyerap tenaga kerja didalamnya, dan hal ini menjadi salah satu
indikator keberhasilan dari sisi pariwisata.

Untuk itu perlu kita kiranya melihat bagaimana 5 tahun kedepan, ingin seperti apa kunjungannya,
berapa banyak kunjungan wisatawannya, dan bagaimana pelaku usahanya. Karena memang jika kita
telaah yang menjadi “supply” disini adalah 3A (atraksi, akses, dan amenitas). Hal tersebut harus
dipikirkan jauh kedepan ingin seperti apa.

Sasaran dari rangkaian pertemuan ini adalah tersusunnya dokumen ITMP (integrated tourism
masterplan) yang mancakup demand assessment, integrated visioning tourism destination masterplan,
feasibility study, skematik perencanaan dan desain kawasan prioritas, desain strategi rancana aksi.
Terdapat muatan lingkup keluaran/output yang dihasilkan diantaranya adalah analisis aspek kebijakan,
regulasi dan peraturan perundang-undangan seperti RT/RW, Pemda, Rencana-rencana Sektoral.

Analisa aspek permintaan dan peluang pengembangan destinasi wisata/demand assessment. Analisa kondisi awal (baseline) rencana tata ruang/perwilayahan dan aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas) dan dikembangkan menjadi 3S (size, spread, dan sustain).

Analisis peluang dan hambatan pengembangan sumber daya budaya dan alam serta aspek sosialekonomi masyarakat. Proyeksi pertumbuhan dan skenario pembangunan destinasi pariwisata, ada 3
skenario didalam dokumen yang perlu disajikan oleh konsultan diantaranya adalah pesimis, moderat,
dan optimis. Formulasi skenario pembangunan tapak prioritas. Formulasi rencana induk pembangunan
pariwisata terpadu. Penjabaran program-program keterpaduan antar sektoral. Pola-pola pelibatan
pemangku kepentingan.

Didalam output Analisa kondisi awal (baseline), konsultan diminta untuk melakukan analisis terhadap
semua aspek yang relevan untuk pengembangan pariwisata secara paripuna, termasuk kecenderungan
dan pola pengembangan tata ruang/perwilayahan, aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas) serta
kesenjangan infrastruktur dan prasarana umum (jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan
lingkungan).

Analisis tersebut harus menghasilkan pemahaman mendalam tentang kondisi awal pengembangan pariwisata dan akan mengidentifikasi masalah-masalah tata ruang, aspek 3A dan infrastruktur serta prasarana umum.

Untuk output Analisa peluang dan hambatan pengembangan sumber daya budaya dan alam serta aspek
sosial-ekonomi masyarakat, konsultan diberikan amanah untuk dapat menyajikan beberapa hal.
Diantaranya adalah untuk dapat mengumpulkan dan menginterpretasikan data awal yang relevan dan
mengembangkan peta serta laporan tentang tantangan, peluang, dan hambatan bagi pertumbuhan
berkelanjutan yang ramah lingkungan-sosial budaya dan berbagai jenis fasilitas pariwisata dan
infrastruktur pendukungnya.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah bagian output Pola-pola pelibatan pemangku kepentingan. Disini konsultan perlu melakukan kegiatan spesifik yang mencakup identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat didalam pengembangan Tourism Integrated Masterplan, pengelompokan pemangku kepentingan, dan hubungan antar pemangku kepentingan itu sendiri.

 

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Wow, Filantropi di Indonesia Tumbuh Besar di era
Millennials (1)

 

Kami IAP2 Indonesia melihat hal ini merupakan proses yang panjang tetapi dengan kontribusi dan keterlibatan semua pemangku kepentingan akan dapat berjalan ringan dan positif. Paparan yang disampaikan oleh pihak Deputi dengan sambutan penuh semangat dari Kepala Deputi menambah energy postif didalam ruang panel FGD III ini.

Lalu bagaimana paparan yang disampaikan oleh konsultan yang ditunjuk. Ingin tahu kelanjutannya? nantikan di artikel kami selanjutnya. (Bersambung…)

IAP2 Conference Recap 2018

IAP2 Conference Recap (Australasia & North American)

IAP2 Australasia Conference Recap

Gold Coast yang cerah dan Intercontinental Sanctuary Cove yang menakjubkan mengatur suasana dan kondisi untuk Konferensi IAP2 Australasia ‘Shake it Up’ tahun ini yang diadakan pada tanggal 23 – 25 Oktober. Hampir 300 delegasi dan anggota menghabiskan tiga hari berjejaring, menghadiri lokakarya, kelas master dan sesi-sesi utama di mana 50 presenter berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka.

 

2018 IAP2 North American Conference Recap

Hampir 400 peserta dari seluruh dunia berpartisipasi dalam sesi, lokakarya dan kunjungan lapangan untuk membawa wawasan baru ke dalam gagasan “Menumbuhkan Budaya P2”. Bagi mereka yang ada di sana dan bagi mereka yang tidak bisa datang, periksa sumber-sumber informasi atau referensi pasca-konferensi. Apakah Anda seorang yang memiliki motivasi tinggi yang ingin terlibat dalam mengembangkan dan menerapkan Konferensi IAP2 Amerika Utara yang sukses? Inilah kesempatan Anda!

SAVE THE DATES: Konferensi IAP2 Amerika Utara 2019 akan diadakan di Charlotte, North Carolina, 4 – 6 September 2019.

(Sumber: https://www.iap2.org/page/currentnewsletter)

 

Baca juga seri Kabar Luar Negeri lainnyaProject of the Year – IAP2 International

 

Dari acara yang diselenggarakan oleh IAP2 di beberapa afiliasi sudah menjangkau beberapa Negara. Memajukan praktek partisipasi publik yang menjadi tujuan utama demi terciptanya keputusan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dan publik.

Seperti acara conference yang diadakan oleh IAP2 Australasia yang sudah berjalan dengan sukses. Diselenggarakan di Intercontinental Sanctuary Cove di Gold Coast, Australia, tempat ini merupakan hotel & resort yang juga terdapat fasilitas untuk mengadakan meeting dan event. Tempat ini merupakan pilihan yang tepat untuk mengadakan acara conference skala besar didukung oleh kesan modern (indoor) dan juga alam (outdoor).

Acara konferensi sendiri berlangsung selama 4 hari, senin – kamis, namun dihari jumat, terdapat kegiatan bebas/jalan-jalan, mereka namakan dengan “A guided tour of a World Heritage site”. Setelah mengikuti rangkaian acara conference, peserta dapat memilih untuk mau mengikuti kegiatan tambahan ini atau tidak. Kegiatan tambahan tersebut adalah mengunjungi salah satu situs warisan dunia yaitu Spring National Park di Gold Coast. Peserta yang ingin ikut dikenakan biaya USD 33 per orang (mencakup transportasi, makan siang dengan biaya sendiri).

Lain Negara lain cerita, IAP2 North American telah mengadakan conference ditahun yang sama. Berlangsung selama 3 hari, 05-07 September 2018, bertempat di Victoria Conference Centre, Canada. Dihari terakhir setelah seluruh rangkaian acara konferensi selesai, tepatnya disore hari yang syahdu terdapat kegiatan “Whale Watching – Sunset Tour”, melihat semua jenis kehidupan dilaut seperti menyaksikan Killer Whales (Orcas).

Kegiatan ini tidak serta merta selalu serius dan membuat pikiran terus menerus berpikir keras. Hadirnya sesi jalan-jalan menjadi kesempatan baik untuk dapat saling berkomunikasi/mereview kembali/sekedar bertukar pandangan dengan suasana yang berbeda dihari sebelumnya. Dengan begini, tentu akan menghadirkan kesan yang istimewa saat kembali pulang, dan mengikat memori lebih kuat lagi. Sehingga dapat merefleksikan kembali bahwa bumi ini perlu kita jaga kelestariannya, dan kehidupan sosial didalamnya perlu dijaga kesejahteraannya dan stabilitasnya, dengan bersama-sama saling melibatkan diri.

Dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan No. 17 “Partnership for the Goals” perlu meningkatkan kapasitas pemahaman dalam mewujudkannnya sehingga kerjasama dengan para pemangku kepentingan dapat bersinergi positif dan satu frekuensi. Pelatihan dan konferensi yang dilakukan dapat menjadi bentuk proses dalam memprakteknya partisipasi publik diwilayah masing-masing kota atau Negara.

Ikutilah acara terdekat kami ditahun 2019, apa dan dimana? Tunggu info selanjutnya, tetap ikuti terus kami di website dan semua sosial media IAP2 indonesia!

 

image source: www.iap2.org.au