Tag: Stakeholder Engagement

March 31, 2020

Pentingnya Sustainability Report di Era Global

Jakarta – Di tahun 2020 ini, merupakan tahun dimana isu keberlanjutan atau sustainabilty semakin gencar dan menjadi hal penting untuk di implementasikan bagi seluruh instansi/lembaga/usaha bisnis. Disamping itu juga isu keberlanjutan menjadi tujuan penting dalam Agenda 2030 dan Sustainability Development Goals (SDGs/TPB).

Sebagian UMKM hingga Perusahaan Besar di Indonesia sudah mulai menyadari bahwa kegiatan operasional dan produk yang di hasilkan haruslah memenuhi indikator keberlanjutan yang tersandarisasi. Melalui semangat kebersamaan untuk menciptakan “environment” keberlanjutan inilah, IAP2 Indonesia berinisiatif untuk ikut berpartisipasi di dalamnya dengan mulai menyusun laporan keberlanjutan atau sustainability report (SR) untuk tahun 2019.

Dalam memenuhi indikator keberlanjutan yang di paparkan dalam SR, tentu kita perlu mengetahui apa saja dan bagaimana cara untuk menilai bahwa setiap kegiatan operasional yang selama ini dilakukan sudah memenuhi standar keberlanjutan. Salah satu lembaga yang memberikan/meyusun standar internasional dalam pelaporan keberlanjutan adalah Global Reporting Initiative (GRI).

GRI adalah organisasi internasional independen yang telah memelopori pelaporan keberlanjutan sejak 1997. GRI hadir untuk membantu instansi/lembaga/usaha bisnis di seluruh dunia dalam memahami dan mengkomunikasikan dampak yang ditimbulkan pada isu-isu keberlanjutan seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, dll.

SR yang di susun sesuai standar GRI dapat berperan menjadi sebuah alat untuk menjawab tantangan isu keberlanjutan yang dihadapi. Sehingga secara tidak langsung bagi instansi/lembaga/usaha bisnis yang telah menyusun SR dapat memperluas jangkauan pasar, membangun kepercayaan, loyalitas konsumen, dan mempermudah akses terhadap pasar ekspor bagi usaha bisnis.

Karena dalam laporan keberlanjutan berstandar GRI tersebut sudah pasti menyajikan informasi terstruktur dimana dampak keberlanjutan diukur. Oleh karena itu, pelaporan keberlanjutan yang disusun akan menjadi pembeda kompetitif yang signfikan bagi instansi/lembaga/usaha bisnis untuk memasuki rantai nilai global. Sehingga dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global.

Kedepan diharapkan semua instansi/lembaga/usaha bisnis dapat mengimprovisasi dan atau mengurangi ketergantungannya kepada sumber daya alam, dan mulai melakukan langkah strategis untuk dapat memberikan dampak keberlanjutan dan memberi manfaat yang lebih menyeluruh pada aspek ekonomi, lingkungan dan atau sosial masyarakat pada tahun-tahun berikutnya.

Ikuti terus informasi terkini dari kami seputar partisipasi publik dan keterlibatan stakeholder, jangan sampai ketinggalan jadwal pelatihan, seminar, panel diskusi, dll. Pantau terus perkembangannya di website dan sosial media IAP2 Indonesia.

December 3, 2019

International Core Values Awards merayakan Praktik Terbaik dalam Partisipasi Publik

30 Oktober 2019 (Sydney, Australia) International Association for Public Participation (IAP2) mengumumkan 2019 International Core Values Awards untuk menghormati pemenang penghargaan dari seluruh dunia saat acara IAP2 Core Values Awards Gala di Sydney, NSW, Australia.

Ketua Internasional IAP2, Kylie Cochrane, atas nama Dewan Pengurus dan Afiliasi Regional, mengucapkan selamat kepada para pemenang. “Tujuh Nilai Inti IAP2 menjadi ‘jantung’ asosiasi kami dan menuntun kami untuk berpikir dan mempraktikkan keterlibatan yang otentik. Saya bangga bisa memberikan pengakuan untuk praktik-praktik terbaik ini”

Para pemenang penghargaan ini mewakili praktik terbaik di bidangnya dan bertindak sebagai teladan yang bisa ditiru oleh pihak lain. Pemenang dan finalis diakui atas kontribusinya di bidang keterlibatan masyarakat asli, pengembangan masyarakat, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, layanan bencana dan darurat atas kreativitas, inovasi, dan inklusi yang mereka lakukan. Ini adalah bukti atas ekspansi, profesionalisme, dan dampak yang luar biasa dari keahlian kita.

Finalis untuk penghargaan internasional ‘terbaik dari yang terbaik’ dikumpulkan dari entri yang dikirimkan oleh Wilayah IAP2 di Australasia, Kanada, Amerika Serikat, dan Afiliasi Negara lainnya.

Pemenang tahun ini adalah:

Proyek Internasional IAP2 Tahun 2019

IAP2 dengan bangga memberikan penghargaan kepada dua organisasi yang luar biasa sebagai pemenang Proyek Terbaik Tahun Ini.

Dewan Kota Brisbane, Australia. Untuk inisiatif “Rancang Brisbane-mu”

“Plan Your Brisbane” atau “Rancang Brisbane Anda” merupakan program dari Dewan Kota Brisbane tentang keterlibatan masyarakat yang inovatif mengenai masa depan Brisbane dan bagaimana kota ini akan mengakomodasi 386.000 tambahan penduduk di tahun 2041.

Menjadi kegiatan pelibatan untuk perencanaan terbesar yang dilakukan oleh sebuah pemerintah daerah di Australia, “Plan your Brisbane” adalah bagian dari komitmen Dewan untuk mengembangkan Prinsip-Prinsip (Charter of Principles) yang berasal dari Masyarakat. Prinsip-prinsip ini akan menjadi panduan untuk masa depan kota.

Melibatkan lebih dari 277.000 interaksi dan menghasilkan lebih dari 100.000 kontribusi, “Plan your Brisbane” menjangkau penduduk di setiap pinggiran kota Brisbane sejak September 2017 sampai April 2018. Satu dari lima rumah tangga berpartisipasi dalam percakapan tentang masa depan Brisbane.

Informasi Selengkapnya

PBOT: Biro Transportasi Kota Portland, AS

Untuk proyek “PedPDX: Rencana Pembangunan Trotoar Kota Portland”

Dengan sumber daya terbatas dan kebutuhan tanpa batas, pendekatan proaktif dan programatik apakah yang sebaiknya digunakan Kota Portland untuk mengatasi kebutuhan utama infrastruktur pejalan kaki?

Populasi Portland semakin tumbuh dan perlu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Meskipun Kota Portland konsisten membangun jaringan trotoar selama dua puluh tahun, masih kesenjangan dan kekurangan yang signifikan. Rancangan PedPDX dipersiapkan melalui konsultasi dengan Komite Penasihat Pejalan Kaki Kota Portland dan Komisi Disabilitas Portland. Segala sesuatu dalam rancangan ini sangat ditentukan oleh publik, dari dasar kerangka kerja, ke Jalan Setapak di Jalur Pejalan Kaki Prioritas, sampai ke strategi implementasi yang dikembangkan oleh masyarakat. Dampak keberkelanjutannya diperkirakan semakin baik, termasuk meningkatknya anggaran transportasi yang dialokasikan untuk melaksanakan prioritas masyarakat.

Informasi Selengkapnya

Organisasi Internasional IAP2 Tahun Ini

Kota Boulder, Colorado AS

Untuk Proyek “Kota Boulder: Menciptakan Budaya Partisipasi Publik yang Inklusif dan Bermakna”

Seringkali, penghargaan kategori organisasi terbaik diberikan kepada penerima yang belum lama berhasil dalam menerima tantangan untuk menjadi responsif terhadap komunitas mereka dan yang secara eksplisit menggunakan Nilai Inti IAP2 untuk mencapai tujuan itu. Tetapi bagaimana dengan program-program yang sudah lebih matang dimana bahasa dan konsep-konsep IAP2 telah dipahami dengan baik oleh organisasi dan para pemangku kepentingannya? Apa yang terjadi ketika suatu organisasi yang sudah lebih matang diberi tahu bahwa organisasi itu terlalu cepat berpuas diri padahal gagal?

Kota Boulder menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana mereka menerima dan merespon feedback masyarakat secara tulus, kuat dan tidak defensif untuk menghormati dan memperdalam komitmennya terhadap Nilai-Nilai Inti IAP2.

Kami memberikan pengakuan terhadap kota Boulder atas pencapaian luar biasa berikut ini:

Respon kolaboratif, intensif dan tidak terkekang dari tiga elemen – pegawai kantor kota, tim dan penduduk – yang diberdayakan sehingga membentuk kepemimpinan kota.

Pengetahuan local dan energi warga terarah dan dirangkul dalam sebuah kolaborasi proses dan konteks yang inklusif dan konstruktif untuk menghadapi tantangan kota.

Informasi Selengkapnya

Penghargaan Penelitian Internasional IAP2

Penelitian sangat penting bagi IAP2 dan anggotanya jika kita ingin memahami dan mengatasi tantangan partisipasi publik dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan teoro serta praktik P2. Penghargaan Penelitian atau Research Award diberikan sebagai pengakuan atas kontribusi penting terhadap pengembangan pengetahuan partisipasi publik.

PRR, Inc., USA.
Untuk inisitiaf “Mengukur Efektivitas Pelibatan Publik yang Efektif dengan Penggunaan Toolkit yang Mudah”

Meskipun begitu bayak sumber-sumber untuk mengetahui cara terbaik melakukan pelibatan publik, hanya sedikit metode yang praktis dan valid unuk mengukur keefektifannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi gap tersebut melalui pengembangan survei uji dan alat perhitungan skor yang bisa digunakan oleh lembaga-lembaga terkait untuk mengukur keefektifan pelibatan publik mereka, baik dari perspektif publik maupun Lembaga itu sendiri.

Sekelompok peneliti dan pakar pelibatan publik mengembangkan toolkit untuk mengevaluasi keefektifan pelibatan publik dan mengujinya pada tiga proyek besar di bidang transportasi. Toolkit Pengukuran Efektivitas Pelibatan Publik memungkinkan para profesional untuk melacak kinerja selama proses proyek, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari kegiatan pelibatan publik, dan menginformasikan keputusan tentang cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya.

Informasi Selengkapnya

Pemenang untuk Kategori Anggota IAP2 – Proyek Terbaik 2019

Program ini terbuka untuk anggota IAP2 yang berada di luar wilayah afiliasi atau berasal dari wilayah afiliasi yang tidak memiliki program penghargaan. IAP2 menerima entri dari Afrika Selatan dan Kenya untuk kategori Proyek Terbaik.

Aurecon South Africa (Pty) Ltd. Untuk program “Kepercayaan Ivanplats-Bonega, Mata Pencaharian Berkelanjutan Melalui Pemetaan Aset”

Ivanplats adalah tambang platinum berskala internasional. Memiliki program pendampingan untuk masyarakat, Ivanplats telah membangun satu lembaga pengelola dana amanah (umbrella trust) untuk mendanai proyek-proyek berbasis masyarakat. Amanah Bonega atau Bonega trust bergerak melalui mekanisme kemitraan bersama 20 kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasi Ivanplats di Mokopane Limpopo.

Pembangunan masyarakat (community development) di Afrika Selatan menghadapi beragam tantangan. Sejarahnya, perusahaan ini terlah menjalankan proyek tanpa berkonsultasi dengan masyarakat sehingga gagal memajukan pembangunan berkelanjutan.

Tim Komunikasi dan Pelibatan Pemangku Kepentingan dari Aurecon dipilih oleh Ivanplats dan Amanah Bonega untuk memfasilitasi proses identifikasi proyek terhadap 20 kelompok masyarakat yang terkena dampak, untuk mendapatkan pendanaan. Tim ini harus menciptakan cara baru agar perubahan yang dibutuhkan betul-betul tercapai. Satu-satunya cara agar proyek yang terpilih bisa memberikan dampak yang bermakna dan mengarah ke pembangunan yang berkelanjutan adalah jika masyarakat itu sendiri memiliki peran utama dalam mengidentifikasi dan menjalankan proyeknya. Proyek-proyek tersebut harus memiliki kapasitas untuk meningkatkan kekuatan dan keahlian yang sudah ada di dalam masyarakat supaya mampu merespon kebutuhan yang ada di mereka.

Informasi Selengkapnya

Sekilas tentang Penghargaan Nilai Inti

Silakan bergabung dengan kami untuk memberi selamat kepada semua finalis dan pemenang. Rincian dan informasi lebih lanjut dari semua finalis dan pemenang dapat ditemukan di 2019 Core Values Awards Showcase di IAP2.org. Saat Anda membaca ringkasan dari pemenang penghargaan dan finalis yang disajikan di sini, kami berharap anda akan mendapatkan beberapa wawasan berharga tentang bagaimana Nilai Inti IAP2 diterapkan pada praktik di seluruh dunia.

Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada anggota juri internasional, Jason “Jay” Vincent, wakil ketua IAP2 Internasional, Sarah Azam, pemenang IAP2 Core Values Award untuk kategori proyek terbaik pada tahun 2018 dengan Badan Transportasi Selandia Baru, Bapak Lewis Michaelson, Pelatih IAP2 dan presiden sebelumnya dan Bapak Ken Smith, mantan bendahara internasional IAP2, serta semua anggota panel juri untuk program Penghargaan Regional IAP2. Atas nama IAP2 kami mengucapkan terima kasih yang tulus atas komitmen dan dedikasi Anda untuk memajukan dan mempromosikan praktik terbaik skala internasional di bidang partisipasi publik.

Sumber: https://www.iap2.org/news/475995/International-Core-Values-Awards-celebrate-Excellence-in-Public-Participation.htm

September 23, 2019

Peningkatan Kualitas Forum Konsultasi Publik (FKP)

Jakarta – Kini semakin terbuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi/terlibat khususnya dalam hal pelayanan publik. Kita tentu mengharapkan pelayanan yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, kependudukan sampai ke pengurusan perizinan.

Kualitas pelayanan publik yang baik tidak terlepas dari adanya keterlibatan masyarakat. Yang mana diharapkan antara kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik dapat selaras dan meminimalisir dampak kebijakan yang dapat merugikan publik.

Untuk dapat memberikan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif, maka Deputi Pelayanan Publik di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) membentuk Forum Konsultasi Publik yang selanjutnya disebut FKP. Ini tertuang dalam PERMENPAN RB No. 16 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.

Pada tanggal 21-22 Agustus 2019, diadakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan FKP kepada penyelenggara layanan publik. Sosialisasi dilakukan di hari pertama di aula RSUD Idaman, sementara pendampingan dilaksanakanan di hari kedua bertempat di Gedung Satria Bina, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kegiatan dua hari tersebut mengundang International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia sebagai narasumber dan pengamat selama acara berlangsung.

Sosialisasi yang berlangsung di hari pertama dihadiri oleh Wakil Walikota, H. Darmawan Jaya Setiawan. Dalam kegiatan ini, Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II, Jeffrey Erlan Muller, S.H. memaparkan tentang PERMENPAN RB N0. 16 tahun 2017. Setelah itu, IAP2 Indonesia menyampaikan paparan tentang spektrum partisipasi, kualitas pelibatan, dan nilai-nilai inti partisipasi yang dimiliki oleh IAP2 dan dapat digunakan sebagai tools untuk menyelenggarakan forum konsultasi publik yang efektif dan inklusif.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Perkembangan IAP2 Indonesia

Di hari selanjutnya, tim IAP2 berkesempatan menghadiri proses penyelenggaraan FKP secara langsung. Dihadiri oleh Walikota Banjarbaru, Nadjmi Adhani, Camat, Lurah forum RT/RW sekota Banjarbaru, kegiatan FKP bertujuan untuk mengkonsultasikan aplikasi Siap KK Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan dan Penetapan Standar Pelayanan RSUD Idaman. Acara kemudian diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama untuk standar pelayanan kesehatan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi dan pihak RSUD Idaman.

September 6, 2019

Kesalahpahaman Umum Tentang Partisipasi Publik

Pembangunan di suatu kota memerlukan perencanaan dan rancangan yang mengedepankan sustainability (keberlanjutan), terutama dalam penyediaan fasilitas publik. Peran serta masyarakat pun mesti dilibatkan mulai dari tahapan pemeriksaan (assessment), perencanaan (planning), pelaksanaan (implementing), pemantauan dan evaluasi (monitoring and evaluation).

Namun, seringkali para pengambil keputusan merasa terbebani jika harus melibatkan publik di setiap proses pembangunan. Padahal, pelibatan publik dapat mematangkan rencana yang dibuat oleh tim proyek atau penyelenggara proyek. Rencana yang dibuat akan semakin komprehensif, karena di dalamnya terdapat rencana untuk keterlibatan produktif yang dikembangkan.

Apakah dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan sama juga dengan melegitimasikan bahwa keputusan terakhir ada pada publik, sehingga terkesan tim proyek atau organisasi penyelenggara melepaskan tanggung jawabnya dalam membuat sebuah keputusan?

Sesungguhnya, tidak seperti itu. Justru, partisipasi masyarakat dapat membantu mereka untuk menjaga tanggung jawab yang seharusnya, dengan menyediakan jalan untuk partipasi masyarakat yang produktif.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Mencari Pintu Masuk Integrasi TPB di Daerah

Pada akhirnya partisipasi masyarakat yang efektif dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat, dengan membawa semua perspektif untuk dipertimbangkan. Sehingga, lahir keputusan yang terbaik bagi seluruh stakeholder, terutama untuk pihak-pihak yang terkena dampak proyek pembangunan secara langsung.

Sumber: Dasar-dasar Partisipasi Publik yang Efektif – IAP2

August 27, 2019

Mencari Pintu Masuk Integrasi TPB di Daerah

Jakarta – Pada tanggal 24-25 Juli 2019, bertempat di Hotel Ashey Jakarta, telah diselenggarakan Pelatihan Nasional ke-2 dengan tema Penguatan Peran Pemerintah Daerah pada Implementasi TPB.

Pelatihan Nasional tahun ini didukung oleh mitra-mitra seperti APEKSI, Tanoto Foundation, Bappenas, KPPOD, IAP2 Indonesia, PT. Sarana Multi Infrastruktur dan Filantropi Indonesia. Sesi-sesi dalam kegiatan ini bertujuan untuk meningkatan kapasitas bagi Pemerintah Daerah melalui diskusi, berbagi pengetahuan dan inovasi.

Localise SDGs merupakan program UCLG ASPAC dan APEKSI yang didukung oleh Delegasi Uni Eropa dengan menargetkan 30 pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian TPB di tingkat lokal melalui serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas bagi Pemerintah Daerah, seperti Pelatihan Nasional yang sudah berjalan tahun ke 2 ini.

Pada hari pertama, pelatihan dihadiri oleh 60 orang dari berbagai wilayah dan institusi, dengan beberapa pembicara yang kompeten di bidangnya. Salah satu pembicara adalah Robert Na Endi Jaweng, Direktur Eksekutif KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah). KPPOD merupakan lembaga yang berfokus pada kebijakan dan pelayanan publik di bidang ekonomi, fiskal dan kebijakan desentralisasi/otonomi daerah secara umum.

Dalam sesinya, Endi Jaweng memaparkan beberapa poin penting dalam melokalkan TPB di daerah. Pertama, pelembagaan TPB ke level lokal. Dalam hal ini adalah tujuan, indikator hingga cara-cara pelaksanaan yang diatur dalam agenda 2030 harus dilembagakan di pemerintahan daerah, sektor swasta dan komunitas.

Kedua, pelembagaan di Pemerintah Daerah adalah melalui pengintegrasian TPB ke dalam urusan pemerintahan, perencanaan pembangunan, penganggaran dan evaluasi kinerja daerah. Ketiga, dalam elemen perencanaan pembangunan, pintu masuk bagi integrasi adalah saat penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangkan Menengah Daerah (RPJMD). Ketiga hal ini ia jelaskan lebih teknis di hadapan peserta pelatihan yang sebagian besar adalah aparatur Bappeda.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Seluk Beluk Kolaborasi

Selanjutnya, Endi Jaweng memberikan catatan saat mengakhiri paparannya. Beberapa di antaranya adalah: Pemerintah Pusat memprioritaskan strategi implementasi kebijakan berdasar business model yang terukur dan realistis, peer-learning process untuk mendorong komitmen di daerah, insentif, penyelerasan RAD (Rencana Aksi Daerah) TPB dengan RAD-RAD lainnya seperti RAD-Pangan Gizi, RAD-Pengentasan Kemiskinan, dll. Di samping itu, keberhasilan pencapaian TPB di daerah juga dipengaruhi oleh sumber daya memadai dan didukung oleh data & informasi yang diperlukan.

Sumber: Pelatihan Nasional II: Penguatan Peran Pemerintah Daerah pada Implementasi TPB (https://apeksi.net/index.php/12-berita/nasional/1392-pelatihan-nasional-ii-penguatan-peran-pemerintah-daerah-pada-implementasi-tpb)

August 22, 2019

Seluk Beluk Kolaborasi

Kamis, 1 Agustus 2019, telah diselenggarakan diskusi Ngobrolin Partisipasi (NGOPAS) yang mengangkat tema ‘The critical role of collaboration for the development sector’. Materi dibawakan oleh Stuart Waters yang saat ini menjabat sebagai Managing Director dan konsultan senior di lembaga Twyfords, Australia. Ia juga merupakan salah penulis untuk buku The Power of ‘Co’: The Smart Leaders’ Guide to Collaborative Governance.

NGOPAS kali ini diadakan di Mula, Cilandak Town Square selama tiga jam dan dihadiri oleh perwakilan dari Anwar Muhammad Foundation (AMF), School of Government and Public Policy – Indonesia (SGPP), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), dan Mott Macdonald.

Mengusung topik kolaborasi, sesi NGOPAS mengupas seluk beluk kolaborasi secara interaktif. Dalam pengantarnya, Stuart menjelaskan bahwa kolaborasi adalah upaya yang dilakukan ketika sudah memiliki kompleksitas yang tinggi.

Dalam konteks agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, tantangan pembangunan yang kompleks seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, krisis air bersih, kelestarian lingkungan dan disrupsi teknologi menjadikan kolaborasi sebagai tulang punggung untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Stuart juga berbagi pengalaman internasionalnya tentang ketrampilan, perilaku, dan pola pikir yang dibutuhkan organisasi untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi mereka. Sebagai pakar kolaborasi, ia menekankan hal yang paling penting dan mendesak adalah meningkatkan kapasitas untuk berkolaborasi efektif dengan lintas orang, budaya dan disiplin ilmu. Kolaborasi yang sebenarnya adalah tentang hubungan, nilai-nilai, ketakutan dan kerentanan manusia.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Menyusun Stategi Pelibatan Stakeholder untuk TPB

Belajar cara berkolaborasi berarti belajar bagaimana menjadi tidak nyaman dalam kebersamaan. Untuk itu, ia pun memperkenalkan kunci kerangka kerja kolaborasi dan mengeksplorasi penerapannya pada proyek nyata. Diskusi juga diselingi oleh tanya jawab terbuka dari para peserta yang ingin mengeksplorasi isu-isu penting yang relevan bagi mereka.

Materi dan foto dapat diunduh pada tautan berikut ini http://tiny.cc/20rjbz

July 15, 2019

Profesi Pelibatan Masyarakat / Publik dan Stakeholder Mulai Dicari

Seiringnya perkembangan industri dan teknologi yang pesat, memunculkan profesi-profesi baru di tengah masyarakat. Profesi ini membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang teruji dan bersertifikasi. Salah satunya adalah profesi yang berfokus pada stakeholder engagement dan partisipasi publik/masyarakat.

Fakta menunjukan bahwa terdapat peraturan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu PP No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat.

Lahir sebagai turunan dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 354, Peraturan Pemerintah ini terbit tanggal 1 November 2017 dan mulai berlaku sejak 2 November 2017 hingga saat ini.

Sebagaimana diatur di dalamnya, pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam berpartisipasi, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang dimaksud adalah mencakup dalam hal penyusunan peraturan dan kebijakan daerah; Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevalusian pembangunan daerah; Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah; Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; Akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintah daerah; Penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Sebagaimana ditegaskan dalam PP No. 45 Tahun 2017 pada Bab II, masyarakat berhak untuk terlibat dalam penyusunan peraturan dan kebijakan pemerintah daerah & peraturan kepala daerah yang mengatur dan membebani masyarakat.

Berdasarkan yang tercantum dalam peraturan tersebut, masyarakat sudah memiliki payung hukum dalam melibatkan diri. Bagi pemerintah daerah, peraturannya menjadi salah satu pakem dalam menjalankan roda pemerintahaannya.

Isu partisipasi publik juga ada di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017. Dalam Permenhut ini tertuang mengenai pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA).

Pemberdayaan masyarakat ini adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaraan, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Masyarakat yang dimaksud dalam Permenhut ini adalah perseorangan atau kelompok masyarakat dan masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar KSA/KPA atau yang kehidupannya memiliki keterkaitan dan ketergantungan pada potensi dan sumber daya alam di KSA/KPA.

Pemberdayaan Masyarakat di sekitar KSA dan KPA bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraannya di sekitar kawasan KSA dan KPA untuk mendukung kelestarian KSA dan KPA. Bentuk pemberdayaannya juga sudah diatur dalam Permenhut ini.

Bentuk pemberdayaan masyarakat yang dimaksud meliputi pengembangan Desa Konservasi, pemberian akses, fasilitasi kemitraan, pemberian izin pengusahaan jasa wisata alam dan pembangunan pondok wisata.

Supaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dapat berjalan efektif, pemerintah perlu untuk melakukan pembinaan dan pengendalian. Sebagaimana yang disebutkan dalam Permenehut ini, yang bertanggung jawab adalah Direktur Jenderal dan Kepala Unit Pengelola KSA/KPA.

Pembinaan yang dimaksud mencakup pemberian bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi. Sedangkan untuk pengendalian meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi. Peraturan menteri ini sudah ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2017 dan diundangkan pada tanggal 20 Juli 2017.

Peran serta masyarakat juga diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB No. 16 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik. Untuk dapat mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel maka diperlukan peran serta dari dua belah pihak, penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat.

Kolaborasi antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP). Untuk itu melalui Kemen PANRB dikeluarkanlah pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik ini.

Bentuk dari FKP ini berupa kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat. Seperti tertuang di Permen PAN RB ini dimana setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan FKP berdasarkan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, harus melibatkan diantaranya adalah penyelenggara layanan, pengguna layanan, stakeholder pelayanan publik, ahli/praktisi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Peraturan ini telah ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2017, dan diundangkan pada tanggal 30 Mei 2017.

Sebagaimana tertera pada lampiran peraturan ini dimana keberhasilan pelaksanaan FKP di lingkungan unit penyelenggara pelayanan publik ditentukan oleh komitmen Pembina pelayanan publik dan konsistensi seluruh pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Peraturan kementerian, hingga peraturan pemerintahan yang disebutkan di atas sejalan dengan tujuan/goals ke 16 dan 17 di TPB/SDGs. Tujuan ke 16 adalah Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang tangguh, sedangkan Tujuan ke 17 adalah Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Jika kita bicara kelembagaan maka disini dapat meliputi Kementerian dan atau Badan di sebuah Negara. Mulai dari Kementerian LHK, Kementerian PAN RB hingga Bangda, telah menerbitkan peraturan dan kebijakan dalam berkolaborasi/bermitra dengan masyarakat/publik. Dibutuhkan skill dalam melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan tujuan-tujuan tersebut sebagai indikator keberhasilannya.

Maka dari pada itu, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap level jabatan sangat perlu meningkatkan kapasitasnya terutama dalam hal pelibatan masyarakatan dan pemangku kepentingan. Cara untuk meningkatkan kapsitas tersebut adalah dengan mengikuti pelatihan yang tersertifikasi dan berkualitas internasional.

Namun apakah sudah ada di Indonesia profesi dengan spesialis Stakeholder Engagement atau Public Participation? Atau apakah ada suatu lembaga yang membidangi ilmu SE dan P2 ini dan mengeluarkan sertifikasinya?

International Association for Public Participation (IAP2) hadir di tengah-tengah kekosongan itu. Sebagai pioneer organisasi partisipasi publik di seluruh dunia, dan satu-satunya lembaga yang ada di Indonesia, IAP2 Indonesia hadir membawa angin segar untuk siapa pun dan dari kalangan mana pun yang ingin meningkatkan kapasitasnya dalam bidang stakeholder engagement dan partisipasi masyarakat / publik.

Baca juga seri Kabar lainnya: IAP2 Menyambut Amerika Latin sebagai Afiliasi Baru

Melihat trend yang ada, kapasitas pemahaman dan pengalaman terkait stakeholder engagement dan partisipasi publik sepertinya sudah menjadi kebutuhan di Indonesia. Bahkan di negara maju, ilmu ini sudah jauh berkembang dan kian dibutuhkan. Terlebih lagi, saat ini hadir Agenda 2030 dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang memberikan ruang besar untuk partisipasi dan kolaborasi serta telah dijalankan oleh negara anggota PBB, termasuk Indonesia sejak tahun 2015.

July 4, 2019

Konferensi IAP2 Amerika Utara!

Konferensi Amerika Utara 2019 berfokus terhadap keragaman!

Konferensi IAP2 Amerika Utara 2019 (4 – 6 September di Charlotte, NC) menjanjikan lebih dari sekedar sesi dan presentasi. Anda tak mau melewatkan Hari Pertama -Rabu- yang berisi kunjungan lapangan dan lokalatih!

Bersiaplah menghadiri lokalatih tentang Ras, Kesetaraan dan Inklusi, untuk mempelajari tools praktis agar Anda dapat melampaui keragaman dan berfokus pada inklusi. Sesi In the Driver’s Seat mendalami hubungi antara Partisipasi Publik dan transportasi; dan – yang baru di tahun ini, P2 for Decision-Makers Workshop atau Lokalatih tentang Partisipasi Publik untuk Pengambil Keputusan, yang mengulik bagaimana, mengapa, kapan harus melibatkan masyarakat dalam keputusan terkait kebijakan maupun proyek.

Satu lagi yang baru di tahun ini: SESI TEMATIK – sehingga waktu Anda bisa optimal!

Kiat, Tools, Teknik	Kota dan Ketertiban	Menciptakan Budaya P2
Ras, Kesetaraan & Inklusi	Kota & Komunitas	Perencanaan untuk P2 yang Baik
Advokasi untuk P2 yang baik	Menjangkau Pihak yang Sulit Dijangkau	Inklusi Kaum Pribumi
Transportasi	Penelitian	Komunikasi
Pelibatan Kaum Muda	Politik & P2	Infrastruktur
Pelibatan melalui Dunia Maya	Lingkungan Hidup
	Empati & Sensitifitas

Apa pun tema yang Anda pilih, ini semua tentang “Pendayagunaan Partisipasi Publik untuk Menciptakan Komunitas yang Semakin Berkembang.” Simak Jadwal yang memberikan informasi tentang semua kegiatan, misalnya seperti The Art and Science of Online Engagement – yang merancang sebuah proses dan memastikan komunitas-komunitas ‘yang jarang terdengar’ dapat dilibatkan. Pelajari juga tentang kampanye untuk menyebarkan pesan-pesan tentang Partisipasi Publik secara luas melalui The Ambassador Program; atau pelajari bagaimana mengatasi ketidakadilan rasial yang sudah tertanam sejak lama dalam proses P2 melalui sesi Let’s Talk Race: Operationalizing Racial Equity Principles Within Community Engagement (Mari Kita Bicara Ras: Menerapkan Prinsip Keadilan Rasial dalam Pelibatan Komunitas).

Lihat informasi selengkapnya melalui tautan berikut ini https://iap2usa.org/2019nac

–

(Repost) June 25, 2019 // SIX DAYS LEFT to save! IAP2 North American Conference!

Sumber: http://blog2.iap2usa.org/2019/06/25/six-days-left-to-save-iap2-north-american-conference/

June 27, 2019

Optimalisasi Pelayanan Publik dengan Pelibatan Masyarakat

Bangkok – IAP2 Indonesia bekerja sama dengan School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia dan The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) menyelenggarakan International Forum on Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs. Berlangsung dari 29 April – 1 Mei 2019, forum ini dilaksanakan di dua tempat, yaitu United Nations Conference Centre (UNCC) dan Ibis Styles Hotel, Bangkok, Thailand.

Di hari pertama (29/04), acara diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara dan dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan Federasi IAP2, SGPP Indonesia dan UNESCAP. Sesi berikutnya mengangkat tema What is Engagement – Mapping the Terrain. Sebagai pembicara pertama adalah Karma Tshiteem, kepala Royal Civil Service Commission Bhutan, yang menyampaikan topik pelayanan publik dan pelibatan masyarakat.

Topik ini penting diangkat di forum karena pelayanan publik berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Adalah penting apabila masyarakat berpartisipasi aktif dalam mempengaruhi kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan mereka sendiri. Sejauh mana pemerintah memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, menjadi fokus presentasi dari Karma.

Pembicara dari Bhutan ini menuturkan, Pemerintah Bhutan menekankan pentingnya tingkat kebahagiaan nasional bruto/gross national happiness. Sejalan dengan hal tersebut, saat ini pelibatan (engagement) pun sudah dilembagakan di Bhutan. Semua hal mengenai proses pembuatan kebijakan yang berkaitan atau mempengaruhi masyarakat harus dikonsultasikan kepada publik

Pengembangan arah kebijakan harus mengacu pada masalah-masalah yang penting bagi masyarakat, terutama dari sisi kesejahteraannya. Melengkapi penjelasannya, Karma menambahkan pelibatan mulai dilembagakan melalui beberapa cara.

Diantaranya, desentralisasi dan prinsip subsidiaritas untuk pemberdayaan masyarakat, tersedianya mekanisme pengaduan keluhan secara online dan sesi pertemuan mingguan dengan pers oleh Perdana Menteri. Selain itu, Bhutan juga mengalami pertumbuhan organisasi masyarakat sipil yang semakin vokal dalam memperjuangkan kepentingan mereka – termasuk juga oleh organisasi akar rumput.

Karma Tshiteem menambahkan poin penting lainnya, yaitu bagaimana kita mengubah pola pikir layanan publik untuk menangani kebutuhan, “…a citizen-centric mindset is critical”. Kemudian selanjutnya, merancang proses dan layanannya harus seperti apa ke depannya untuk dapat mengarah kepada “next generation” untuk layanan publik yang berkualitas.

Tak cukup dengan pelibatan yang dilembagakan, menghadirkan pelayanan publik yang efektif dan efisien juga diperlukan kepemimpinan yang baik pula. Karma Tshiteem berpendapat bahwa perubahan kepemimpinan itu sangat penting, dan kemampuan kepemimpinan didefinisikan dalam kerangka kerja. Beberapa kemampuan yang dimaksud adalah dapat mengarahkan dan harus konsisten dengan nilai-nilai layanan.

Sudah sangat jelas bahwa isu pelayanan publik dan keterlibatan publik adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Pelayanan publik yang baik tentunya tak bisa lepas dari peran serta masyarakat yang memiliki pola pikir dan pola perilaku yang konstruktif.

Kehadiran publik untuk aktif memberikan saran dan kritik terhadap pelayanan yang dirasa masih kurang efektif perlu diberikan ruang tanpa adanya tekanan dan intimidasi dari pihak lain. Tak cukup itu, hasil evaluasi pelayanan juga harus segera ditindaklanjuti agar kinerja pelayanan dapat maksimal.

Bagaimana mungkin menghadirkan pelayanan yang diperuntukan bagi masyarakat umum tetapi mereka tidak ikut serta dalam mengawali proses perencanaan dan implementasi pelayanan tersebut.

Untuk itu, hadirnya forum internasional ini, yang memiliki lingkup khusus yaitu partisipasi publik dan keterlibatan pemangku kepetingan menuju tujuan pembangunan yang berkelanjutan (TPB/SDGs), menjadi sebuah upaya dalam proses peningkatan kapasitas.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Tantangan Memajukan Praktik Partisipasi Publik

Ikuti terus kami di sosial media dan website resmi untuk mendapatkan berita terbaru dari IAP2 Indonesia, dan bersama membangun praktek partisipasi publik di Indonesia.

May 10, 2019

Kemeriahan Perhelatan IFP2SE for SDGs 2019

Bangkok – Telah berlangsung event “International Forum on Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs”. Dilaksanakan mulai dari 29 April – 1 Mei, 2019. Bertempat di gedung United Nations Conference Centre (UNCC). Diruang Meeting Room A, acara diawali dengan pembukaan oleh MC dan sambutan dari perwakilan pihak IAP2 Federation, SGPP Indonesia dan UNESCAP.

Jajaran perwakilan dari tiap lembaga diantaranya adalah Kylie Cochrane, menjabat sebagai Chair of the International Board IAP2 (International Association for Public Participation). Safendrri Komara Ragamustari, menjabat sebagai Dean of SGPP Indonesia (School of Government and Public Policy – Indonesia). Stefanos Fotiou, menjabat sebagai Director, Environment and Development Division, UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific).

Setelah mendengarkan sambutan yang mengispirasi dari perwakilan masing-masing lembaga. Acara dilanjutkan kepada sesi pengenalan mengenai apa dan bagaimana partisipasi publik dan keterlibatan pemangku kepentingan. Sesi ini di fasilitatori oleh Catherine Rockandel dari IAP2.

Dimulai dari pengenalan mengenai Public service and public engagement yang disampaikan oleh Karma Tshiteem, pejabat seumur hidup dan saat ini menjabat sebagai Chair of the Royal Civil Service Commission, Bhutan. Dilanjutkan dengan pembahasan Stakeholder engagement for the 2030 Agenda yang disampaikan oleh Katinka Weinberger, menjabat sebagai Chief, Environment and Development Policy Section, Environment and Development Division, UNESCAP.

Selanjutnya adalah dari Therese Bjork yang menjabat sebagai Human Rights Officer, OHCHR, South East Asia Regional Office. Membahas mengenai Participation as a human right.

Setelah kita mengetahui “pemetaan” garis besar dari forum ini, kemudian dilanjutkan dengan sesi “Engagement Space”. Apa itu sesi engagement space? Adalah pemaparan dari presenter/author paper dan poster terbaik. Terpilih berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh komite program.

Salah satu point penilainan paper terpilih datang dari sisi relevansinya dengan enam kategori/theme yaitu building better partnership, making better decisions, responsive governance & social accountability, understanding the practice, advancing public policy, and strengthening the knowledge base. Selain itu juga ada hal lain yang menjadi pertimbangan dalam penentuan penilaian, yang menjadi kualifikasi khusus.

Tentu hal ini menjadi perhatian lebih bagi komite program untuk dapat memilih yang terbaik dari sekian banyak paper yang masuk. Beragam isu yang diangkat, datang dari berbagai wilayah/kawasan, memperkaya variasi isi paper yang mendaftar didalam program call for paper.

Karena diharapkan paper yang terpilih ini dapat menyajikan pembahasan yang relevan dan menjawab tantangan yang dihadapi bagi para pemangku kepentingan lintas batas. Dimana para peserta bukan hanya datang dari kawasan asia pasifik namun juga ada yang dari benua Amerika, dsb.

Menstimulasikan ide-ide, solusi dan pola pikir yang tepat dapat dihadirkan dalam forum ini. Terlebih dengan adanya cita-cita 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang menjadi tantangan saat ini hingga kedepan dalam Agenda 2030. Perlu terus dikembangan dari sisi planning dan technic-nya dalam mewujudkan 17 TPB tersebut disebuah negara.

Maka dari pada itu para pemangku kepentingan ini membutuhkan peningkatan kapasitas pemahaman dan treatment yang tepat guna dalam memudahkan mereka untuk menjalankan misinya.

Untuk itu dengan hadirnya forum internasional ini yang memiliki lingkupan khusus yaitu partisipasi publik dan keterlibatan pemangku kepetingan menuju tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs), menjadi sebuah upaya dalam proses peningkatan kapasitas tersebut.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Tantangan Memajukan Praktik Partisipasi Publik

Ikuti terus kami di sosial media dan website resmi untuk mendapatkan berita terbaru dari IAP2 Indonesia, dan bersama membangun praktek patisipasi publik di Indonesia.