Sebagai salah satu organisasi yang memiliki visi besar untuk mempromosikan dan meningkatkan praktik partisipasi publik, IAP2 melanjutkan komitmen-nya dengan mengikuti sesi diskusi dalam event skala internasional. Event ini merupakan bagian dari virtual Training of Trainers (ToT) for the Learning Module 4: Localizing the SDGs through Decentralized Cooperation yang diselenggarakan oleh UCLG-ASPAC. Event ini berlangsung pada Hari Kamis, 25 November 2021, dimana IAP2 Indonesia terlibat pada sesi diskusi ke-4 dengan topik spesifik Mobilizing Multi-Stakeholder Territorial Partnerships For Decentralized Cooperation dan diwakilkan oleh Bapak Aldi Muhammad Alizar, selaku chairman dari IAP2 Indonesia.
Pada diskusi ini, IAP2 Indonesia memberikan pemaparan bahwa salah satu prasyarat mendasar untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan adalah partisipasi publik yang luas dalam pengambilan keputusan. Hal ini didasari oleh keadaan bahwa ragam inisiatif partisipasi akan terus berkembang mengikuti perkembangan tantangan pemenuhan kebutuhan individu, kelompok, dan organisasi untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Partisipasi seluruh pihak ini diwadahi dalam SDG 17 melalui upaya untuk memobilisasi pengetahuan, keahlian, teknologi, dan sumber daya keuangan. Melibatkan pemangku kepentingan secara efektif dapat mengarah pada hasil yang lebih berkelanjutan secara sosial, lingkungan, dan ekonomi melalui pemahaman yang realistis tentang masalah; memunculkan potensi solusi kreatif dan berkeadilan; serta potensi penghematan waktu dan sumber daya finansial dalam jangka panjang.
Baca Juga : “TKPSDA (Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air ) dalam Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air”
Dalam perspektif partisipasi publik, kemitraan multi pihak sangat diperlukan untuk mengatasi masalah yang tidak dapat diselesaikan secara optimal oleh satu lembaga. Oleh karena itu, pembentukan MSP membutuhkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Namun, ini tergantung pada masalah dan konteks yang dihadapi dan hubungan antara para pemangku kepentingan. Beberapa manfaat dari hadirnya mobilisasi berbagai pemangku kepentingan adalah memperkuat efektivitas tindakan melalui keunggulan komparatif stakeholders; menciptakan solusi yang sesuai dengan ruang lingkup dan sifat masalah yang dihadapi atau masalah yang harus diselesaikan; membawa nilai tambah bagi institusi atau organisasi yang terlibat di dalamnya; memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih terbuka dalam upaya menyediakan barang-barang publik; memaksimalkan representasi, proses demokrasi, dan tanggung jawab di antara para pemangku kepentingan; mendorong keberlanjutan solusi atau tindakan yang telah diambil. Sesi diskusi ini ditutup dengan penjelasan dari IAP2 Indonesia terkait bagaimana non-state actors dapat berperan penting dalam memobilisasi sumber daya dalam melaksanakan kemitraan multi pihak. Peran Aktor Non-Negara dibagi menjadi peran Akademisi, CSO, Komunitas, Swasta, dan Mitra Pembangunan.
Artikel ini ditulis oleh Fikri Amarrilo Adiprana