Beranda » Archives for November 2018

Month: November 2018

teori kode etik partisipasi publik IAP2

Kode Etik IAP2 untuk Profesional Partisipasi Publik

Profesional Partisipasi Publik

Kode Etik IAP2 untuk profesional partisipasi publik mendukung dan mencerminkan Nilai Pokok IAP2 untuk praktik partisipasi publik. Dimana Nilai‐Nilai Pokok (core values) menggambarkan harapan dan aspirasi proses partisipasi publik. Kode Etik berbicara tentang tindakan para profesionalnya. Sebagai seorang praktisi partisipasi publik, kami mendefinisikan partisipasi publik sebagai setiap proses yang melibatkan publik dalam pemecahan masalah atau pengambilan keputusan dan yang menggunakan masukan publik untuk membuat keputusan yang lebih baik.

Kode Etik ini merupakan seperangkat prinsip yang memandu para praktisi partisipasi publik dalam proses partisipasi publik. Para profesional harus menganggap diri mereka bertanggung jawab atas prinsip‐prinsip ini dan berusaha mempertahankan semua peserta dengan standar yang sama.

 

Dibawah ini adalah kode etik IAP2 untuk para praktisi/professional/penggiat partisipasi publik:
  1. Tujuan. Kami mendukung partisipasi publik sebagai proses untuk membuat keputusan yang lebih baik dengan menggabungkan kepentingan dan kekhawatiran/kepedulian semua pemangku kepentingan yang terkena dampak dan memenuhi kebutuhan dari badan pembuat keputusan.
  2. Peran Praktisi. Kami akan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan membantu pengambil keputusan untuk bersikap responsif terhadap kekhawatiran dan saran publik.
  3. Kepercayaan. Kami akan melakukan dan mendorong tindakan yang membangun kepercayaan dan kredibilitas proses dan di antara semua peserta.
  4. Mendefinisikan Peran Publik. Kami akan secara hati-hati mempertimbangkan dan secara akurat menggambarkan peran publik dalam proses pengambilan keputusan.
  5. Keterbukaan. Kami akan mendorong pengungkapan semua informasi yang relevan dengan pemahaman dan evaluasi publik terhadap suatu keputusan.
  6. Akses ke Proses. Kami akan memastikan bahwa para pemangku kepentingan mendapatkan akses yang adil dan sama terhadap proses partisipasi publik dan kesempatan untuk mempengaruhi keputusan.
  7. Menghormati Komunitas. Kami akan menghindari strategi yang berisiko memolarisasi kepentingan komunitas atau yang tampak “membelah dan menaklukkan”.
  8. Advokasi. Kami akan mengadvokasi proses partisipasi publik dan tidak akan mengadvokasi untuk kepentingan tertentu, partai atau hasil proyek.
  9. Komitmen. Kami akan memastikan bahwa semua komitmen yang dibuat untuk publik, termasuk yang dibuat oleh pengambil keputusan, dibuat dengan itikad baik.
  10. Dukungan Praktek. Kami akan membimbing para profesional baru di lapangan dan mendidik para pengambil keputusan dan masyarakat tentang nilai dan penggunaan partisipasi publik.

“Dasar-dasar dalam partisipasi publik: Perencanaan Partisipasi Publik Yang Baik”. © Federasi Internasional IAP2 2015, 2018. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang. 

image source: www.unsplash.com

IAP2 berpartisipasi dalam HLPF

IAP2 Berpartisipasi Dalam Forum Politik Tingkat Tinggi PBB di New York

Juli 2018 – IAP2 diwakili oleh Ms. Leanne Hartill (IAP2 Australasia) dan Mr. Aldi Muhammad Alizar (IAP2 Indonesia) di Forum Politik Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (HLPF) yang diadakan di New York pada Juli 2018. Berlangsung lebih dari delapan hari, sekitar 2.200 peserta yang terdaftar berfokus pada tema forum tahun ini – “Transformasi menuju masyarakat yang berkelanjutan dan tangguh (resilient).” Tujuan IAP2 adalah untuk meningkatkan visibilitas IAP2 di kancah global, membangun jaringan dengan para pemangku kepentingan PBB dan melobi perwakilan dari negara anggota PBB dan pemangku kepentingan utama lainnya untuk mengabsahkan dan mendukung advokasi global – panggilan untuk tahun keterlibatan internasional (atau partisipasi) pada tahun 2020.

Leanne Hartill hadir di Panel Pertukaran KemitraanLeanne Hartill hadir di Panel Pertukaran Kemitraan

IAP2 (Leanne Hartill) hadir sebagai bagian dari panel tentang keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif sebagai sarana untuk mengembangkan kemitraan transformasional, menyoroti kemitraan UNESCAP dan IAP2 sebagai contoh, menguraikan Nilai Inti IAP2 sebagai nilai bersama yang berkontribusi terhadap kemitraan yang sukses. Moderator Panel ini adalah Kaveh Zahedi, Wakil Sekretaris Eksekutif untuk Pembangunan Berkelanjutan, UNESCAP menggemakan potensi advokasi global dan tahun/dekade keterlibatan.

Mengkoordinasikan Grup Utama dan para Pemangku Kepentingan lainnya dalam menanggapi presentasi VNRMengkoordinasikan Grup Utama dan para Pemangku Kepentingan lainnya dalam menanggapi presentasi VNR

IAP2 – diwakili oleh Leanne Hartill dan Aldi Muhammad Alizar – adalah Mitra Pengorganisasi Global untuk Grup Utama NGO. Grup Utama dan pemangku kepentingan lainnya (MGOS) terus menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi dengan proses antar-pemerintah di PBB. mengkoordinasi masukan mereka dalam proses antar pemerintah pada pembangunan berkelanjutan dipimpin oleh UNDESA / Divisi untuk Pembangunan Berkelanjutan (DSD). Selama HLPF, peran ini memberikan banyak peluang untuk berinteraksi dengan perwakilan dari kelompok-kelompok besar/utama di atas dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempromosikan IAP2. Kegiatan utamanya adalah membantu penyusunan pernyataan dari masyarakat sipil ke masing-masing 47 VNR (Voluntary National Review) dan mengkoordinasikan pembicara untuk menyampaikan pertanyaan.

Juga, ada beberapa acara tambahan yang dihadiri, termasuk:

  • Penduduk Asli: pemanfaatan lahan dan sumber daya secara berkelanjutan, oleh sekretariat Forum Permanen tentang Isu-isu Adat.
  • Pameran kemitraan di kapal Perdamaian, bekerja sama dengan UN DESA, UNOP, UNAOC dan Global Compact PBB dalam perayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.
  • Masyarakat yang berkesinambungan dan tangguh di Asia Pasifik, oleh Kementerian Luar Negeri Georgia dan bekerja sama dengan ADB, UNDP dan UNESCAP.

Tema HLPF 2019 ‘Memberdayakan masyarakat dan memastikan inklusivitas serta kesetaraan’ selaras dengan nilai inti IAP2 dan menyajikan peluang terbaik untuk advokasi global menjelang acara ini. Selain itu, ini adalah kesempatan untuk melibatkan keanggotaan yang lebih luas dan semua Afiliasi dalam membangun pengetahuan tentang sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengidentifikasi peluang bagi IAP2 untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

(sumber: https://www.iap2.org/news/426809/IAP2-participates-in-High-Level-United-Nations-Political-Forum-in-New-York.htm)

Acara Pameran Filantopi se Indonesia 2018 di JCC Jakarta

Wow, Filantropi di Indonesia Tumbuh Besar di era Millennials (2)

Jakarta – Masih dalam kegiatan FiFest 2018, turut hadir perwakilan dari PT Sarana Multi Infrastruktur, Emma Sri Martini. Emma Sri Martini telah menjabat sebagai Direktur Utama PT SMI sejak awal tahun 2009. Ia bertanggung jawab mengawasi keseluruhan operasi PT SMI , termasuk pengembangan strategi jangka panjang. Menurut beliau ada beberapa kendala dalam proyek, salah satunya adalah kurang accountable, hal ini membuat proyek yang direncanakan kurang siap untuk ditawarkan ke investor. Hanya sampai pada master plan saja. Padahal terdapat kurang lebih 540 Pemerintah Daerah yang perlu dikawal/dibimbing, agar proyek yang dihadirkan siap ditawarkan ke investor. Demi meningkatkan trust dari investor .

PT SMI memiliki 3 bisnis pillar diantaranya ada pembiayaan, advisory, dan project development. Sederhananya, PT SMI ini memfasilitasi/mengarahkan investor agar dapat di plug ke proyek-proyek pemerintah setempat. Untuk meningkatkan akses Kementerian Keuangan Republik Indonesia membentuk Integrated Platform dengan nama SDGs Indonesia One. Ini adalah platform kerjasama pendanaan yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi kepada SDGs di Indonesia.

Peran PT SMI disini yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk membentuk dan mengelola SDG Indonesia One. SDG Indonesia One, akan menghasilkan eksekusi penyediaan infrastruktur yang semakin baik sehingga dapat mendorong pembangunan yang inklusif, serta meningkatkan kualitas sosial-ekonomi-lingkungan dengan mengedepankan tata kelola yang baik.

Suzanne E. Siskel perwakilan dari The Asia Foundation turut hadir di FiFest 2018. Mereka mendapatkan donatur dari USAID, Australia dan lain-lain. Melakukan kerjasama dengan Negara-negara Islam melaui proyek “Peduli”, melihat masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari pembangunan. Selain itu juga mengangkat isu sosial tentang kemiskinan, kaum minoritas, komunitas adat, orang-orang yang tinggal dipinggiran serta minoritas agama.

Hal yang perlu diperhatikan adalah mengerti kepentingan masyarakat yang berbeda, istilah lainnya adalah inklusi sosial ini merupakan tujuan dari program “Peduli”. Perlu trust untuk menjalankan kemitraan bersama untuk mencapai SDGs, tidak mudah untuk dicapai namun dengan sinergi kemitraan multi pihak dapat memudahkan jalannya. Dalam kata lain perlu revolusi sosial.

“Spektrum IAP2 dirancang untuk membantu pemilihan tingkat partisipasi yang mendefinisikan peran publik dan perumusan tujuan partisipasi publik yang akan mendorong proses keterlibatan.” – Anton Febian, Secretary IAP2 Indonesia.1

Widy selaku pihak dari Bappenas, menambahkan perlu adanya sinergi ekonomi dan pembiayaan dari para pemngkau kepentingan. Kontribusi private sector dan filantropi dalam mengurangi ketidakadilan dapat berjalan efektif jika ada sinergitas didalamnya. Sinergi ini dapat menghasilkan reduce human suffering, enhance human potential, promote equality & justice, build community, create human fulfillment, dan lain sebagainya. Selain itu ada 4 peran besar untuk dapat mencapai SDGs diantaranya adalah advokasi, capacity building, program & implementasi program, memobilisasi sumber daya financial & non-financial.

Hal ini sudah ditunjang oleh adanya Fiqih SDGs yang dikeluarkan oleh Baznas bekerjasama dengan Akademisi dan pihak lainnya yang berkompeten dibidangnya. Adanya fiqih SDGs ini dapat menjadi acuan yang menentramkan bagi umat Islam khususnya untuk bergerak bersama mewujudkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ditengah-tengah masyarakat. Diharapkan kedepan Indonesia dapat menjadi Negara yang lebih maju dari segi ekonomi dan terwujud kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

—————————————————-

1 Anton Febian adalah salah satu penggiat praktisi partisipasi publik, meskipun aktif di IAP2 Indonesia baru berkisar  dari dua tahun terakhir ini, namun 15 tahun kiprah pengalaman bekerja di perbankan dan Yayasan Sosial, khususnya dalam pengembangan pembiayaan ekonomi mikro yang memberikan dampak kepada masayarakat kecil di pedesaan, membuat bidang partisipasi publik dan investasi berdampak berkelanjutan menarik perhatian dan passionnya.

Acara Pameran Filantopi se Indonesia 2018 di JCC Jakarta

Wow, Filantropi di Indonesia Tumbuh Besar di era Millennials (1)

Jakarta – Pameran Indonesia Philanthropy Festival 2018 (FIFEST  2018), yang mengusung tema “From Innovation To Impact : Unlocking Philanthropy Potential to Accelerate the Achievement of SDGs, yang bertempat di JCC Senayan berlangsung dari tanggal 15-17 November 2018. Hari pertama, Filantropi Indonesia selaku tuan rumah membuka acara festival dengan meriah, menghadirkan kesenian tradisional dari Kalimantan Barat yaitu Tari Kinyah Uut Danum.

Semangat gerakan yang dibawakan penari seolah merepresentasikan gelora jiwa kebangsaan rakyat Indonesia yang bersatu padu dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika, demi mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Semangat inilah yang ingin dibawa oleh para penggiat filantropi di Indonesia melalui festival ini. Sambutan hangat juga diberikan oleh Franky Welirang selaku Co Chair Advisory Board Filatropi Indonesia dan Erna Witoelar kepada seluruh tamu undangan dan para hadirin yang datang.

Menghadirkan keynote speech dari Kepala Bappenas, Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro, yang juga sebagai koordinator SDGs di Indonesia. Menyampaikan bahwasanya posisi Indonesia ada dinomor urut 1 sebagai Negara paling dermawan di dunia, menyusul Negara Australia dan Selandia Baru diururtan ke-2 dan ke-3 berdasarkan Charities Aid Foundation (CAF). Dalam indeks tersebut ada tiga poin penting penilaian, yakni membantu orang lain, mendonasikan uang, dan menjadi sukarelawan dalam negara tersebut.

Hal ini mematahkan mitos bahwa filantropi dapat hadir dan berkembang karena banyak orang “kaya” nya di Negara tersebut. Indonesia yang merupakan Negara muslim terbesar di dunia juga memliki potensi yang besar dalam menyerap zakat. Salah satu penggunaan zakat dapat diperuntukan dalam mengembangkan sanitasi dan air bersih untuk tujuan SDGs.

Usia muda produktif (millennials) sekarang ini juga sudah banyak yang menyelami dunia sosialpreneur dan muncul sebagai penggiat-penggiat filantropi baru. Beliau juga membandingkan keadaaan 50 tahun yang lalu, dimana Negara Korea juga sama-sama sebagai Negara berkembang sama dengan Indonesia, namun sekarang sudah jauh lebih baik dari segi ekonomi. Hal ini disebabkan karena tingkat pertumbuhan para pengusaha muda di Negara Korea Selatan sendiri semakin meningkat, faktor inilah yang mendorong Negara tersebut menjadi Negara maju saat ini.

Untuk itu diperlukan stimulan untuk dapat mendorong lebih banyak lagi para pengusaha muda yang tidak hanya berfokus pada pencarian profit tetapi juga mengedepankan tatanan sosial dan kelestarian lingkungan. Agar dapat menjadikan Indonesia Negara maju kedepannya. Tentunya hal ini tak terlepas dari dukungan filantropi juga.

Filantropi di Indonesia kini semakin tumbuh berkembang dengan adanya sentuhan teknologi di dalamnya. Hadirnya aplikasi-aplikasi smart phone yang bergerak dalam kategori “sosial/kemanusiaan”. Memudahkan orang untuk dapat terlibat dalam kegiatan sosial kemanusiaan, dan atau ikut berpartisipasi dalam program-program yang diusung oleh beberapa filantropi yang ada di Indonesia.

Tentu pemerintah dalam hal ini Bappenas selaku koordinator SDGs di Indonesia membutuhkan peran serta dari seluruh pemangku kepentingan seperti CSO, pemerintah, sektor bisnis/swasta, akademia, dan organisasi internasional dan lain sebagainya dalam mewujudkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemitraan multipihak ini dibutuhkan prinsip-prinsip yang mendasarinya diantaranya adalah transparent, equal partner, participation, accountable, dan mutual benefit.

Salah satu contoh bentuk kemitraan multipihak yang telah terwujud adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Jambi. Bekerjasama dengan Bank Jambi, Kementerian ESDM, UNDP dan Baznas mewujudkan proyek ini dengan melakukan Blending Financial. Diharapkan kedepan Blending Financial ini dapat diterapkan diseluruh wilayah yang memiliki program untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Dalam spektrum partisipasi publik yang di miliki oleh IAP2 bahwa kemitraan ada dalam spektrum yang mengharuskan para pihak memiliki kemampuan yang setara untuk mengambil keputusan bersama dan juga aset yang saling melengkapi untuk menghasilkan kebaruan yang berdampak-lestari. “ – Anton Febian, Secretary IAP2 Indonesia.1

Acara dilanjutkan oleh diskusi panel yang berlangsung di ruang Merak, Balai Sidang JCC, yang membahas Percepatan Implementasi SDGs oleh Pemerintah, Sektor Filantropi dan Bisnis. Diawali oleh Xavier De Souza Briggs selaku Vice President for Inclusive Economies and Markets program dari Ford Foundation, membahas impact investing yang diperlukan saat ini harus peduli pada dampak sosial yang ditimbulkan. Investing yang konvensional saat ini hanya kebutuhan timbal balik financial dalam hematnya hanya peduli pada profit saja. Untuk itu dalam mencapai tujuan SDGs harus ada inovasi investing atau impact investing yang mereka peduli pada isu dampak sosial dan lingkungan.

Lise Kingo selaku CEO & Executive Director UN Global Compact, melihat peran wirausaha untuk 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Dua tantangan terbesar dalam mewujudkan 17 Goals SDGs adalah ketidakadilan/inequality khususnya dalam hal kemiskinan dan perubahan iklim. Potensi saat ini kita bisa menjadi generasi pertama dalam mengentaskan kemiskinan dan dapat menjadi generasi terakhir dalam mengentaskan perubahan iklim.

Ada empat prinsip dalam “Leave No One Behind” adalah hak asasi manusia, lingkungan, korupsi dan hak-hak buruh.  Selain dari pada memperhatikan 4 prinsip ini adalah butuh peran serta dari segala stakeholder untuk dapat mewujudkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan.  Ingin tahu kelanjutannya? nantikan di artikel kami selanjutnya. (Bersambung…)

—————————————————-

1 Anton Febian adalah salah satu penggiat praktisi partisipasi publik, meskipun aktif di IAP2 Indonesia baru berkisar  dari dua tahun terakhir ini, namun 15 tahun kiprah pengalaman bekerja di perbankan dan Yayasan Sosial, khususnya dalam pengembangan pembiayaan ekonomi mikro yang memberikan dampak kepada masayarakat kecil di pedesaan, membuat bidang partisipasi publik dan investasi berdampak berkelanjutan menarik perhatian dan passionnya.

mendorong dan mendukung para profesional muda

Anda para kaum milenial atau komunitas baru dan pemangku kepentingan yang muda?

Salah satu tujuan utama dalam Rencana Strategis 2018-2019 IAP2 Australasia adalah untuk mendorong dan mendukung para profesional muda.

Dari sini kami mengundang praktisi muda atau yang baru muncul untuk memfasilitasi ekspresi ketertarikan kalian untuk bergabung dengan kelompok kerja dalam membantu merancang secara bersama dengan IAP2 Australasia dan mengembangkan jaringan terutama untuk praktisi baru kami.

Kami mendorong praktisi keterlibatan di bawah usia 35 tahun, atau mereka yang kurang dari 5 tahun dalam keterlibatan atau praktik yang terkait, yang dapat bersedia hingga 20 jam untuk mendukung pengembangan jaringan IAP2 Australasia baru untuk mengajukan permohonan bergabung dengan kelompok kerja.

Email Cathy Moses, Manajer Hubungan Keanggotaan di cathy@iap2.org.au, untuk menyatakan minat Anda terlibat dalam IAP2 Australasia Young atau Emerging Professionals Network sebelum 30 Juni 2018.

(sumber: https://www.iap2.org.au/ccms.r?Pageid=6000&tenid=IAP2&DispMode=goto|10456&Return=pageTop|46|10461)

Tujuh Nilai Pokok untuk Praktik Partisipasi Publik - IAP2 Indonesia

Tujuh Nilai Pokok untuk Praktik Partisipasi Publik

IAP2 telah mengembangkan “Nilai Inti IAP2 untuk Partisipasi Publik” yang dapat digunakan dalam proses pengembangan dan implementasi praktik partisipasi publik. Nilai-nilai inti ini dikembangkan selama dua tahun dengan masukan internasional yang luas untuk mengidentifikasi aspek-aspek partisipasi publik yang melintasi batas-batas nasional, budaya, dan agama. Tujuan dari nilai-nilai inti ini adalah untuk membantu membuat keputusan supaya lebih baik, dimana didalamnya terefleksikan kepentingan dan perhatian dari orang serta entitas yang berpotensi terkena dampak.

Ada Tujuh Nilai Pokok untuk Praktik Partisipasi Publik, diantaranya adalah:

  1. Partisipasi publik didasarkan pada keyakinan bahwa mereka yang dipengaruhi oleh keputusan memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
  2. Partisipasi publik termasuk janji bahwa kontribusi publik akan mempengaruhi keputusan.
  3. Partisipasi publik mempromosikan keputusan yang berkelanjutan dengan mengakui dan mengkomunikasikan kebutuhan dan kepentingan semua peserta, termasuk para pengambil keputusan.
  4. Partisipasi publik mencari dan memfasilitasi keterlibatan mereka yang berpotensi terkena dampak atau tertarik pada keputusan.
  5. Partisipasi publik mencari masukan dari para peserta dalam merancang bagaimana mereka berpartisipasi.
  6. Partisipasi publik memberi peserta informasi yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dengan cara yang bermakna.
  7. Partisipasi publik mengkomunikasikan kepada peserta bagaimana masukan mereka mempengaruhi keputusan.

Nilai Pokok 1: Partisipasi publik didasarkan pada keyakinan bahwa mereka yang dipengaruhi oleh keputusan memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

  1. Apa keputusan yang harus dihasilkan?
  2. Bagaimana keputusan akan dibuat dan siapa yang akan membuatnya?
  3. Apa peranan publik?
  4. Siapa yang secara potensial akan terdampak dari keputusan tersebut?

Ada korelasi antara tingkat signifikansi dan dampak publik terhadap ruang lingkup keputusan, masalah atau peluang dan manfaat yang diperoleh dari partisipasi publik yang efektif.

Nilai Pokok 2: Partisipasi publik termasuk janji bahwa kontribusi publik akan mempengaruhi keputusan.

Harus ada keselarasan antara harapan publik untuk partisipasi dan harapan dari sponsor. Sampai keselarasan ini ada, melanjutkan dengan keputusan dapat menghasilkan:

  1. Tingkat kontroversi yang tinggi
  2. Permusuhan terhadap sponsor dan / atau pemangku kepentingan
  3. Frustrasi untuk semua orang. Ini berpotensi menghentikan atau menunda proyek / inisiatif.

Pertanyaan‐pertanyaan ini juga harus digali:

  1. Mengingat proses pengambilan keputusan, bagaimana publik dapat mempengaruhi keputusan?
  2. Komitmen apa yang diambil pembuat keputusan tentang bagaimana publik dapat mempengaruhi keputusan?
  • Sejauh mana peran yang ditentukan publik dalam proses pengambilan keputusan memenuhi harapan mereka?
  • Bagaimana peran publik dapat dibuat lebih berarti dan partisipasi mereka didorong?
  • Apa yang ingin Anda capai dengan melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan?

Nilai Pokok 3: Partisipasi publik mempromosikan keputusan yang berkelanjutan dengan mengakui dan mengkomunikasikan kebutuhan dan kepentingan semua peserta, termasuk para pengambil keputusan.

  1. Peserta membawa nilai‐nilai mereka ke proses partisipasi publik dengan tujuan mempengaruhi keputusan untuk memasukkan lebih dari faktor teknis, ekonomi, lingkungan, sosial dan / atau politik.
  2. Bagaimana Orbit berhubungan dengan nilai pokok ini?
  3. Libatkan pemangku kepentingan atas dasar minat mereka.
  4. Memenuhi kebutuhan proses, seperti bagaimana publik ingin berpartisipasi (pertimbangkan akses, waktu, dan lokasi).
  5. Membangun proses partisipasi masyarakat pada kebutuhan pemangku kepentingan, bukan kenyamanan tim proyek dan / atau organisasi yang mensponsori (waktu dan lokasi pertemuan, dll.)

Peran profesional seringkali mengidentifikasi hambatan untuk berpartisipasi dan membantu orang untuk  mengatasinya. Profesional menghadapi tanggung jawab yang semakin besar untuk memudahkan masyarakat terlibat dan tetap terlibat dengan cara yang berarti dan nyaman bagi mereka.

Nilai Pokok 4: Partisipasi publik mencari dan memfasilitasi keterlibatan mereka yang berpotensi terpengaruh oleh atau tertarik pada keputusan.

  1. Waktu dapat menjadi salah satu faktor paling penting dalam keputusan seseorang untuk berpartisipasi. Waktu adalah komoditas berharga dan hadiah dari publik jika mereka berpartisipasi. Sesuaikan proses dan pilih teknik yang membahas masalah waktu yang dapat membantu masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih penuh.
  2. Tantangan lain adalah melibatkan bagian‐bagian dari masyarakat yang secara historis belum dilibatkan tetapi seringkali paling dipengaruhi oleh keputusan.
  3. Pertanyaan: Bagaimana Anda mengidentifikasi saluran untuk menjangkau publik?
  4. Bangun sumber daya dan jaringan yang ada.
  5. Tanyakan kepada masyarakat bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Pertimbangkan untuk memperlancar jalan bagi orang‐orang untuk berpartisipasi dengan menawarkan perawatan anak, makanan, dan pendekatan yang tidak memerlukan kehadiran pertemuan.

Nilai Pokok 5: Partisipasi publik mencari masukan dari para peserta dalam merancang bagaimana mereka berpartisipasi.

  1. Kolaborasi dalam merancang proses publik membantu menyelaraskan proses keputusan dengan harapan publik dan harapan pengambil keputusan.
  2. Menentukan bagaimana mereka berpartisipasi mendorong kepemilikan dan tanggung jawab dari para peserta. Ini memperjelas peran peserta dan meningkatkan komitmen mereka terhadap proses.
  3. Dorong masyarakat untuk mengidentifikasi teknik keterlibatan yang berarti bagi mereka.
  4. Tawarkan berbagai pilihan.
  5. Terbuka terhadap saran kreatif untuk mendorong publik mengidentifikasi teknik keterlibatan.

Nilai Pokok 6: Partisipasi publik memberi peserta informasi yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam cara yang bermakna.

  1. Tanpa informasi yang akurat dan menyeluruh, publik tidak dapat memberikan masukan yang efektif.
  2. Jika informasi tidak tersedia dari tim proyek, publik akan mendapatkannya di tempat lain.
  3. Jadilah sumber informasi pertama dan paling akurat. Tawarkan berbagai informasi akurat: ʺyang baik, yang buruk dan yang jelekʺ, yaitu, informasi positif dan negatif.
  4. Masyarakat membutuhkan akses ke informasi yang sama dengan yang dimiliki pembuat keputusan. Pengungkapan yang terbuka sangat penting.
  5. Pastikan akses dan pengaruh yang sama melalui distribusi informasi dalam berbagai cara.

Nilai Pokok 7: Partisipasi publik mengkomunikasikan kepada peserta bagaimana masukan mereka mempengaruhi keputusan.

Lacak (catat dan sediakan untuk diseminasi) bagaimana masukan publik ditangani. Melakukannya dapat dengan beberapa cara berikut:

  1. Membangun kepercayaan dan akuntabilitas.
  2. Mempromosikan keterlibatan berkelanjutan.
  3. Membantu mengidentifikasi kebutuhan untuk potensi koreksi di tengah jalan.
  4. Melaporkan kembali ke publik.
#NgobrolinPartisipasi Jadi Ajang Brainstorming Kekinian

#NgobrolinPartisipasi Jadi Ajang Brainstorming Kekinian

Jakarta – Bertempat di Estubizi Biz. Center Jakarta, pada acara “Ngopas” (Ngobrolin Partisipasi) yang diadakan hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 ini berlangsung dengan seru dan menarik.

Bertemakan Partisipasi Masyarakat Terkini, membahas upaya-upaya yang dapat dimaksimalkan dalam meningkatkan keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi khususnya sebagai warga Negara.  Ada beberapa perbedaan yang menjadi warna tersendiri mengapa organisasi nirlaba yang hadir di Indonesia ini memiliki kendala dalam memasyarakatkan praktek-praktek partisipasi publik.

Mulai dari sisi historis, perbedaan gap generasi yang terlalu jauh antar anggota, perbedaan motif, kurangnya perekat (communicator), dan belum adanya pelatih bersertifikasi internasional dibidang partisipasi publik asal Indonesia. Selain itu juga hal yang paling sederhana adalah menghadirkan fasilitator dalam mempraktekan partisipasi publik di Indonesia, menjadi kebutuhan urgent saat ini ditambah adanya seorang communicator dalam internal IAP2 Indonesia.

Mengapa dikategorikan penting?  Kita ingin melihat tingkat partisipatif publik di masyarakat Indonesia menempatkan posisi tinggi dan meluas bukan hanya berjalan di kota-kota besar tetapi juga di daerah pelosok.

Ini berhubungan juga dimana ada program pemerintah yang memberikan pembiayaan/anggaran 1M 1desa. Hal ini jika tidak dikelola dengan baik hanya membuat dana tersebut digunakan bukan untuk kemajuan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga desa tetapi hanya habis dipergunakan untuk membangun infrastruktur desa yang sebetulnya masih belum urgent pengadaannya.

Untuk itu diperlukan ilmu partisipasi publik didalamnya, guna menghasilkan keputusan yang berkelanjutan dan meng-engage seluruh stakeholder didalamnya. Mulai dari sini sudah terlihat posisi IAP2 Indonesia sangatlah strategis dan dapat mengambil kesempatan untuk masuk kedalamnya, dengan menghadirkan fasilitator yang dapat memberikan contoh dari bagaimana proses partisipasi publik dapat dijalankan dengan baik, tanpa ada satu pun dari stakeholder yang tertinggal.

Meninggalkan gaya rapat yang konvensional, yang memerlukan waktu berjam-jam untuk berdiskusi menghasilkan suatu keputusan, dan tak jarang juga diskusi atau musyawarah yang diadakan berakhir dengan sesi voting karena pembahasan yang alot.

Menghadirkan fasilitator-fasilitator tersebut perlu dukungan pelatihan atau workshop untuk diadakan secara rutin dan berkualitas. Kebutuhan akan pelatih yang bersertifikasi internasional untuk dapat dihadirkan di training dan workshop pun tak kalah urgent.

Mengingat “kemandirian” organisasi dalam membangun “environment” sendiri berdasarkan pada kultur budaya masyarakat menjadi kebutuhan mendesak, agar tak terlalu bergantung pada “resource” dari luar negeri. Mengingat kultur budaya masyarakat Indonesia yang berbeda dengan orang luar Negeri khususnya yang terdapat afiliasi IAP2 didalamnya.

Adanya isu perbedaan tingkat partisipatif dan kesadaran akan partisipasi publik di Indonesia yang belum cukup tinggi. Dikarenakan faktor kultur dari masyarakatnya sendiri yang memang pasif namun jika sudah mendesak, tertekan dan berdampak kerugian kepada mereka, maka baru bergerak aktif/merespon/melibatkan diri namun langsung dengan cara yang frontal.

Hal ini dapat diperbaiki dengan mengadakan seminar, workshop, pelatihan dan lain sebagainya untuk dapat meningkatkan lagi awareness masyarakat Indonesia akan pentingnya proses partisipasi publik hadir dalam hal apa pun terlebih yang berhubungan dalam berwarga Negara yang baik atau yang berkaitan dengan kebijakan yang berpengaruh kepada publik secara langsung atau tidak langsung.

Dibutuhkan sinergi yang lebih padu lagi, untuk menyukseskan tujuan bersama dalam mengedukasi melalui program kerja (seminar, workshop, pelatihan, dsb). Hal yang menjadi kendalanya adalah besarnya atau luasnya gap yang ada dibadan IAP2 Indonesia membuat proses dalam mewujudkan goals-goals terasa lambat.

Namun hambatan ini bukan berarti menjadi penghalang bagi IAP2 Indonesia untuk terus memajukan praktek-praktek partisipasi publik di Indonesia, dengan menghadirkan diskusi panel, pelatihan, dan mengadakan audiensi dengan sejumlah pihak bersama untuk dapat saling bersinergi demi kemajuan bangsa kedepannya. Terlebih lagi dengan adanya penerapan program dari PBB yaitu SDGs agenda 2030 diseluruh Negara anggota. Antar stakeholder dituntut untuk saling bekerjasama mewujudkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.

Hambatan yang terlihat itu dapat diatasi dengan adanya personil yang berperan sebagai communicator. Setidaknya perlu tiga orang yang dapat diposisikan sebagai communicator, hal ini diperlukan guna menjadi jembatan terhadap gap-gap yang ada didalam IAP2 Indonesia.

Dengan adanya communicator ini jangkauan audiens mulai dari para akademisi hingga “street fighter” dapat dirangkul bersama untuk dapat saling memberikan upaya terbaik dari masing-masing komunitasnya guna memajukan praktek partisipasi publik di Indonesia. Dengan kata lain si communicator ini dapat menjadi perekat untuk “merangkul” para anggota dan menggaet anggota baru dari berbagai kalangan. Mentransformasikan benefit yang sebetulnya baik bagi mereka yang memiliki motif berbeda-beda saat bergabung di IAP2 Indonesia.

NGOPAS #NgobrolinPartisipasi Dimata Kaum Milenial

NGOPAS #NgobrolinPartisipasi Dimata Kaum Milenial

Jakarta – Ngopas yang diadakan pada tanggal 24 Oktober 2018 bertempat di Estubizi Biz. Center, telah berjalan lancar. Bagi Riza, terdapat dua perspektif dari Afandi dan Rachmadi yang menjadi perwakilan pikirannya. Dimana IAP2 Indonesia sekarang lebih sering mengandalkan agenda training untuk motif mencari pemasukan. Untuk fokus penyebaran ilmu serta penerapan partispasi publik di Indonesia belum begitu dimaksimalkan. Para anggota IAP2 bukan dari orang yg terlibat aktif didalam isu partisipasi publik dikesehariannya/dikomunitasnya, hal ini berbanding terbalik dengan IAP2 di luar negeri, dimana memang sudah sering dalam partisipasi publik menjadi aktivitas dikeseharian para member, maka tujuan dari para anggotanya sama-sama untuk memajukan partisipasi publik di negaranya.

Saat motif yang timbul dari masing-masing orang/anggota IAP2 banyak dan tidak berfokus pada satu tujuan, maka perlu diadakan acara-acara yang terklasifikasi sesuai bidangnya/background-nya masing-masing. Misalnya tetang Smart City (peserta yg hadir atau di undang sesuai background-nya atau pekerjaannya). Dalam acara tersebut dibahas best practice dari IAP2 tentang partisipasi publik yang dapat dilakukan dalam pemecahan masalah atau pengambilan keputusan yang tepat secara bersama-sama.

Adapun hal lain yang bisa di kembangkan dari organisasi ini yaitu adanya gerakan yang terlibat langsung di masyarakat atau bikin sebuat gerakan kecil untuk mulai menerapkan ilmu-ilmu partisipasi yang sudah dipelajari saat training dasar-dasar partisipasi publik beberapa bulan lalu sehingga dari situ bisa organisasi ini dapat mulai berkembang serta menunjukan dirinya ke masyarakat ataupun ranah lain yang bisa dijangkau.

Setelah adanya kegiatan yang langsung tertuju pada perorangan/organisasi/lembaga yang bergerak di ranah partisipasi publik ataupun gerakan-gerakan kecil tersebut kita dapat mempromosikan package traning yang memang sudah berstandar internasional yang telah menjadi core values dari IAP2 itu sendiri sehingga menambah kapasitas pada mereka dan menyebarkan ilmu IAP2 lebih luas lagi. Disamping itu kita harus mempersiapkan trainer indonesia yang bersertifikasi sehingga dapat menunjang kebutuhan pelatihan yang berkelanjutan di Indonesia.

International Core Values Awards Celebrate Excellence in Public Participation

24 October 2018 (Gold Coast, Australia) The International Association for Public Participation (IAP2) announced the 2018 International Core Values Awards honoring award winners from around the world at the IAP2 Core Values Awards Gala in Gold Coast, Queensland, Australia.

IAP2 Federation International Chair, Ms. Kylie Cochrane congratulated the winners on behalf of the Board of Directors and national affiliates. “IAP2’s seven Core Values go to the very heart of our association and guide how we think about and practice authentic engagement and I’m proud to acknowledge the best of the best.”

These award winners represent best practice in our field and serve as model of excellence for others to emulate. Winners and finalists are recognized for their contributions to the field in the areas of indigenous engagement, community development, health, infrastructure, environment, disaster and emergency services as well as for their creativity, innovation and inclusion. This is a testament to the tremendous expansion, professionalism and impact of our field of expertise.

Finalists for the ’best of the best‘ international awards were gathered from entries submitted by national affiliates in Australasia, Canada and the United States.

Winners recognized this year are:

IAP2 International Project of the Year

NZ Transport Agency and Aurecon NZ Ltd.

For the entry, Northern Corridor Improvements Project – Design Consenting Phase

The decision to genuinely empower, collaborate and involve mana whenua, key stakeholders and the community was seen as critical during the design and consenting phase of the $NZ700 million Northern Corridor Improvements project, due to its highly complex impact on a massive population base.

This nationally significant transport project in Auckland, New Zealand is a truly transformative, with investment planned in the full range of travel choices across all modes – vehicles, buses, cyclists and pedestrians. Success would therefore rely on the community supporting and taking up these options. It would also have a significant impact on a huge number of community facilities, reserves, special environmental areas and private properties, due to the heavily urbanised and tightly constrained corridor in which it had to be built.

The NZ Transport Agency and Aurecon NZ team responded to these opportunities and risks by committing to putting public interests “at the heart of all decision-making”, and formalised an engagement strategy and public participation process across all workstreams to help shape the design.

The IAP2 International Project of the Year Award was presented to Andrew Douglas (Aurecon NZ), Aimee Brock (NZ Transport Agency), and Carol Greensmith (Aurecon NZ).

 

IAP2 International Organisation of the Year

City of Edmonton, Alberta Canada

For their entry – What happens when a City, Its Residents and its Council Decide it is time for a change

Public Engagement is complex work. It’s also important work; it’s the primary way that the City of Edmonton works with the public to understand, examine, and make decisions.

Following the 2013 Civic Election, as well as a 2014 City Auditor report on public involvement, City Council and Administration identified a need to review the City of Edmonton’s approach to public participation. Many Edmontonians, stakeholders, Councillors, and members of City Administration observed that the City faced a number of challenges and opportunities in public participation, including responding to evolving citizen expectations, supporting growth, ensuring consistent and quality processes, and capitalizing on opportunities for innovation.

Through a collaborative based process that involved City Council, Administration and Edmontonians, the Council Initiative on Public Engagement has defined and set the stage for innovative and inclusive public participation practice for years to come.

The IAP2 International Organisation of the Year Award was presented to City Councillor, Ben Henderson, and Corey Segin, the Director of Public Engagement from the City of Edmonton.

Please join us in congratulating all the finalists and winners. More details and highlights of all finalists and winners can be found in the 2018 Core Values Awards Showcase on IAP2.org. As you read through the summaries of the award winners and finalists presented here, we hope you will gain some valuable insights into how IAP2 Core Values are being applied to the practice around the world.

Special thanks are extended to the international jury members – Ms. Sarah Rivest, IAP2 Canada president; Dr. Lydia Prado, IAP2 Core Values Award international project of the year winner in 2017 for Dahlia Campus; Ms. Jan Bloomfield, IAP2 Canada board secretary and IAP2 Trainer; and Ms. Lerato Ratsoenyane, IAP2 Southern Africa board member; – as well as all the members of the judging panels for the IAP2 Affiliate Awards programs. On behalf of IAP2 you have our sincere thanks for your commitment and dedication to advancing and promoting international best practice in the field of public participation.

Ngopas 24 Oktober 2018, Diskusi Tentang Partisipasi Publik

Review Diskusi Terhits: NGOPAS #Ngobrolin partisipasi

Jakarta – Ngopas (Ngobrolin Partisipasi), 24 Oktober 2018, Kamis di Estubizi Biz. Center, Jl. Wolter Monginsidi No. 71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ruang diskusi juga memanfaatkan teknologi kekinian untuk menghubungkan peserta diskusi yang berada nun jauh di Seattle, Amerika. Diskusi dimoderatori oleh  Anton yang juga mewakili IAP2 Indonesia sebagai Sekretaris IAP2 Indonesia Affiliate, membuat suasana diskusi lebih komunikatif dan cair, semua peserta terfasilitasi dalam mengungkapkan gagasan-gagasannya dan beragam pertanyaan yang mucul menjadikan diskusi panel ini menjadi ajang brainstorming yang bagus.

Diawali dengan perkenalan antar peserta, dimulai dari Ratih melalui video call menceritakan awal mula terjun ke dunia partisipasi publik. Sebelumnya beliau pernah berkecimpung didunia partisipasi publik dengan istilah berbeda yaitu multi stakeholder saat masih berada ditempat kerja sebelumnya pada tahun 2013, bersama dengan Aldi dan Afandi.  Kemudian setelah itu berlanjut menyelami lebih jauh ilmu partisipasi publik ini melalui pelatihan dasar-dasar partisipasi publik yang dihadiri pada bulan Juli 2018, selama 5 hari di Bogor.

Selain itu juga telah mengikuti Konferensi IAP2 di Kanada pada bulan September 2018 bersama Aldi dan Anton. Dengan mengikuti acara-acara tersebut beliau mengungkapkan semakin banyak wawasan yang diterima terkait ilmu partisipasi publik. Namun yang masih menjadi pertanyaan bagi Ratih adalah apa tindak lanjut kedepannya untuk IAP2 di Indonesia. Beliau berpendapat seminar dan kegiatan serupa kurang efektif jika pelatihnya/narasumbernya dari orang luar negeri. Akan lebih baik jika kedepannya kegiatan-kegiatan IAP2 Indonesia, menghadirkan pelatih/narasumber dari orang Indonesia sendiri. Dengan begitu akan lebih mudah menyebarkan ilmu partisipasi publik dimasyarakat kita, masyarakat juga dapat lebih memahami.

Hampir sama dengan Ratih, perjalan Anton selanjutnya setelah bergabung dengan IAP2 Indonesia adalah saat beliau diminta menjadi translator modul pelatihan dasar-dasar partisipasi publik yang akan digunakan pada pelatihan bersertifikasi pada bulan Juli 2018 kemarin. Bekerjasama dengan Ratih via Internet untuk melakukan proses review modul yang sudah diterjemahkan oleh Anton sebelumnya. Dilanjutkan dengan mengikuti pelatihan dasar-dasar partisipasi publik 5 hari di Bogor bersama-sama dengan Ratih. Awal perkenalan Anton dalam bidang partisipasi publik/Stakeholders Engagement adalah pada tahun 2016 bergabung dengan IAP2 Indonesia dan AMF, dilanjutkkan pada awal tahun 2017 saat menerjemahkan dokumen Stakeholders Engagement Plan ke dalam Bahasa Inggris, kemudian mengikuti konferensi IAP2 International di Denver Colorado Amerika Serikat, bersama Aldi dan Dewi.

Beliau menambahkan bahwa mempromosikan ilmu partisipasi publik ini perlu juga diselaraskan dengan displin ilmu komunikasi yang beliau dalami saat masih bekerja di Bank. Menyambung ke ranah digital engagement, dimana publik/humas/public relation sekarang kaum-kaum milenial di Indonesia sudah mulai peduli dengan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari khususnya di Ibu Kota Jakarta. Kini sudah ada beberapa aplikasi smart phone yang dapat memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan berpartisipasi baik dalam level spectrum inform seperti aplikasi Qlue.

Masyarakat dapat dengan bebas menginformasikan beberapa masalah yang ditemui disekitarnya untuk di tayangkan di Qlue, seperti adanya banjir disuatu tempat, jalanan yang berlubang dan lain sebagainya yang berhubungan dengan fasilitas publik ataupun isu lingkungan. Beberapa hal masih perlu ada yang diperbaiki, apa saja itu?, mungkin dapat juga menggunakan ‘endorsment’ dari luar untuk menarik antusiasisme masyarakat dalam berpartisipasi sesuai ilmu yang telah dikembangkan oleh IAP2. Berlanjut ke Melia, beliau memandang bahwa praktek partisipasi publik sebenarnya sudah dilakukannnya sejak menjadi volunteer/relawan.

Disambung oleh Afandi. Beliau mengemukakan bahwa di IAP2 Indonesia sudah sangat baik diantara adalah sudah teradapat panduan-panduan lengkap mengenai teknik-teknik yang dapat digunakan dalam melakukan proses partisipasi publik. Bagi beliau hal ini menjadi keuntungan tersendiri dalam menimplementasikan praktek partisipasi publik. Dimana kita ketahui bersama bahwa di publik sektor maupun pemerintahan harus ada proses partisipasi publik didalamnya. Afandi melihat bahwa ada perbedaan dari sisi historis antara IAP2 diluar negeri dengan IAP2 di Indonesia. IAP2 diluar negeri hadir karena bentukan dari para penggiat/profesional yang memang pada aktivitasnya berkecimpung dengan dunia partisipasi publik, berhubungan dengan para stakeholder atau community engagement dalam pekerjaannya. Maka berkumpulah mereka dan berinisiatif mendirikan/membangun sebuah organisasi untuk para pelaku partisipasi publik.

Dari perkumpulan/organisasi ini dirumuskan dan dimatangkanlah ilmu partisipasi publik didalamnya untuk dapat diimplementasikan dalam kasus atau isu yang ditemui nanti. Selain itu juga dari sisi budaya mereka yang memang punya sense untuk ikut terlibat aktif dalam segala hal yang memiliki dampak kepada mereka sebagai publik dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk itu tidak heran bahwa organisasi IAP2 diluar negeri dapat berkembang dengan baik, karena ditunjang dari segi partisipasi mereka (individu, swasta, komunitas, dsb) yang sangat aktif dalam mengikuti program-program IAP2 disana.

Program Core Values Awards menjadi ajang bagi siapapun dapat mengikutinya dengan tujuan saling berlomba dalam tingkat penerapan partisipasi publik didalam komunitasnya (program kerjanya, pelibatan sebuah kasus, dsb). Perlu diperhatikan juga bahwa IAP2 diluar negeri punya pendekatan yang disesuaikan dengan klasifikasinya. Seperti swasta yang bergerak dibidang usaha transportasi, makanan, atau komunitas yang bergerak dibidang kelestarian hutan konservasi. Tools-tools sudah banyak dan mudah untuk digunakan. Kedepan harus ada kesadaran dari masyarakat Indonesia untuk melihat bahwa ilmu partisipasi publik ini sangat penting.

Hal yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita dapat mempromosikan teknik-teknik partisipasi publik ini ke masyarakat Indonesia yang mempunyai kultur budaya yang berbeda dengan masyarakat luar Negeri. Semisal dapat menggantikan rapat yang konvensional, yang berlangsung berjam-jam tanpa adanya titik temu/keputusan yang berkelanjutan. Mengingat kembali bahwa mereka (para anggota IAP2) dalam membentuk IAP2 diluar negeri merupakan kumpulan orang untuk saling sharing bersama terkait praktek partisipasi publik hingga dari proses sharing tersebut mereka merumuskan ilmu partisipasi publik dengan teori dan tekniknya, selain itu dari sisi bisnis juga mereka menghidupkan organisasi dengan (pelatihan, workshop, dsb) serta meningkatkan value dari ilmu partisipasi publik melalui ajang Core Values Awards.

Kemudian Ratih menambahkan bahwa di Yogyakarta sekitar tahun 2003 atau 2006 ada program sejenis Jakarta Smart City dengan naman Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK). Pada tahun itu masyarakat menggunakan media SMS, telepon, dan surat untuk menyalurkan keluhannya dan informasi terkait layanan publik di Yogyakarta. Kemudian berdasarakan laporan-laporan yang diterima dari masyarakat tersebut akan ditindak lanjuti oleh pemerintah setempat dengan SOP 24 jam masalah sudah ditangani. Rangkuman laporan dari masyarakat nantinya dapat dijadikan acuan program kerja bagi pemerintah setempat untuk dapat menyusun sebuah kebijakan kedepannya.

Diskusi berlanjut ke pertanyaan, jika masyarakat masih pasif, lalu apa yang perlu dilakukan agar proses partisipasi publik ini dapat mengena hingga menimbulkan kesadaran dan meningkatkan tingkat partisipatifnya. Melia berpendapat bahwa sebenarnya perlu adanya sosialisasi yang massif. Proses sosialisasi ini bisa memanfaatkan para volunteer/relawan. Beliau memaparkan bahwa volunteer itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada tingkat mahasiswa/fresh graduate, dimana mereka mempunyai motif untuk mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya karena pada posisi mereka masih memiliki banyak waktu luang namun dana/uang tidak ada maka mereka berusaha untuk memberikan tenaga dan waktunya untuk berpartisipasi menjadi relawan dimana saja.

Untuk bagian para pekerja muda mereka terbatas pada waktu dan juga keuangannya yang masih belum stabil, sebagian dari mereka masih ragu-ragu untuk terjun ke dunia relawanan. Untuk tingkat para pensiunan atau pekerja tua yang sudah stabil dalam keuangannya lebih memilih untuk berpatisipasi dengan dananya dibandingkan tenaga dan waktunya. Beliau menyarankan agar mendekati mereka sesuai kalangannya, dari situ dapat menjadikan acuan untuk perbaikan isi konten disosial media yang menjadi target sasarannya.

Kemudian Afandi menambahkan, belum adanya demografi mengenai siapa saja yang mempunyai interest terhadap isu partisipasi publik di Indonesia, menjadi kendala bagi IAP2 Indonesia untuk dapat mensosialisasikannya ke masyarakat. Melihat bahwa IAP2 di Australia didominasi oleh kalangan muda-muda, sedangkan IAP2 di Amerika dan Kanada didominasi oleh kalang tua/senior. Untuk itu hal ini dapat menjadi proses analisa tujuan dalam membentuk arah IAP2 Indonesia kedepannya. Selain IAP2 Indonesia sudah go internasional yang sudah bermitra dengan UNESCAP dan afiliasi IAP2 di luar Negeri, perlu lebih men-engage lokal. Berorientasi pada skala internasional dan juga nasional, keduanya harus terus dikembangkan.

Menjadi catatan penting lainnya adalah bukan hanya berfokus pada menggelar seminar-seminar besar dan pelatihan-pelatihan internasional, perlu difasilitasi juga masyarakat Indonesia dari kalangan tingkat ekonomi menengah dan kebawah untuk dapat menikmati indahnya ilmu partisipasi publik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasuki/melibatkan diri (perwakilan IAP2 Indonesia) kedalam  isu-isu sederhana yang ada disekitar dengan menerapkan teknik partisipasi publik dalam pemecahan masalahnya. Dengan begitu masyarakat didalam komunitas, swasta, ataupun pemerintah dapat teredukasi dengan baik bagaimana caranya membuat sebuah keputusan yang berkelanjutan dan bijak bagi semua pihak dengan didasari proses partisipasi publik didalamnya.

Rachmadi menuturkan, bahwa IAP2 Indonesia masih kurang ada motif dan perekatnya. Selain itu juga beliau mempertanyakan apa best practice dari IAP2 Indonesia untuk dapat diimplementasikan pada aktivitas real sehari-hari. Menurut beliau, perekatnya adalah orang-orang yang dapat menjadi communicator, berfungsi men-engage kalangan-kalangan yang dituju. Adanya kalibrasi yang luas menjadi ‘PR’ (Pekerjaan Rumah) tersendiri bagi IAP2 Indonesia. Ada gap kalangan yang begitu luas didalam badan organisasi IAP2 Indonesia. Seperti contoh adalah gaya berkomunikasi akademisi S3 tentu tidak satu frekuensi dengan kalangan yang disebut “street fighter”. Guna memperkecil gap tersebut harus diperlukan “perekat” itu tadi, paling tidak diperlukan 3 orang sebagai communicator yang handal jika memang IAP2 Indonesia ingin menyasar segala kalangan mulai dari tingkat pendidikan yang sangat tinggi seperti S3 hingga kalangan muda “milenial” yang masih mahasiswa sekalipun.

Afandi menambahkan bahwa kalau di IAP2 luar negeri mereka merekrut anggota-anggota yang memang pekerjaanya atau basic-nya bergelut didunia partisipasi publik. Dari sini sisi historisnya sudah berbeda dengan IAP2 di Indonesia. Untuk itu lanjut Rachmadi, yang menjadi mesinnya adalah orang-orang yang ada dibidang masing-masing untuk menjadi perwakilannya, agar dapat menarik masa yang masif.

Ratih kemudian menyambung harus adanya benefit tersendiri bagi mereka yang menjadi sasaran IAP2 Indonesia untuk mau bergerak mengaktifkan kegiatan-kegiatan didalamnya. Termasuk juga untuk menarik lebih banyak lagi anggota. Selain dari pada itu penguatan konsep dan produk-produk yang dihadirkan oleh IAP2 Indonesia ke masyarakat perlu disosialisasikan secara luas dan massif. Menyediakan best practice dan benefit bagi pihak swasta dan pemerintahan. Maka dari pada itu saat ini yang paling mendesak adalah IAP2 Indonesia sudah seharusnya memiliki trainer-trainer sendiri. Disamping terkait bahasa dan studi kasus yang relevan menjadi pertimbangkan kenapa perlu adanya pelatih dari Indonesia.

Rachmadi menambahkan, misalnya saja kita masuk ke pihak swasta yang menyediakan jasa Transportasi Online. Kita tahu bahwa mereka merupakan perusahaan Teknologi Informasi (IT) yang memiliki produk jasa transportasi umum untuk publik. Dari sini lah dapat menjadi opportunity yang bagus. Tak ada gading yang tak retak. Setiap perusahaan swasta pasti memiliki tantangan dalam menyediakan barang atau jasa yang berhubungan dengan publik. Karena itu IAP2 Indonesia juga bisa menjadi mitra dalam membantu memberikan pemahaman proses partisipasi publik dan best practice yang dapat dilakukan dalam menjawab tantangan dibisnisnya yang memberikan pengaruh kepada publik dengan melibatkan sejumlah stakeholder.

Masuk kedalam penutup acara diskusi “Ngopas”, Aldi selaku ketua afiliasi IAP2 Indonesia, memberikan informasi tambahan, untuk mengadakan acara “Ngopas” secara rutin, selanjutnya dapat dilakukan dibulan Desember 2018 mendatang, dengan membahas review 1 teknik dalam partisipasi publik, dan mempraktekannya kedalam sebuah simulasi masalah/kasus. Selain itu, IAP2 Indonesia telah melakukan audiensi dengan sekretariat SDGs di Indonesia, dimana kita bisa membantu membangun kapasitas personil mereka untuk menjalankan proses praktek partisipasi publik dalam menjalankan tugas mereka.

Mengingat agenda terdekat mereka adalah harus memberikan laporannya ke UN pada tahun 2019 di Newyork, Amerika. Kemudian, agenda IAP2 Indonesia selanjutnya adalah memberikan contoh dalam melakukan langkah praktis dikasus-kasus yang sederhana dari kalangan komunitas atau ditempat bekerja masing-masing anggota, memberikan liputan terkait partisipasi publik, berita dengan topik berseri, menghadirkan anggota yang dapat menjadi fasilitator, mengangkat isu-isu sekitar guna menjadi bahan untuk difasilitatori oleh pihak IAP2 indonesia, mulai menghadirkan trainer  dari Indonesia untuk mengadakan pelatihan yang bersertifikasi atau pun yang bersifat umum.