Jakarta – Pameran Indonesia Philanthropy Festival 2018 (FIFEST 2018), yang mengusung tema “From Innovation To Impact : Unlocking Philanthropy Potential to Accelerate the Achievement of SDGs, yang bertempat di JCC Senayan berlangsung dari tanggal 15-17 November 2018. Hari pertama, Filantropi Indonesia selaku tuan rumah membuka acara festival dengan meriah, menghadirkan kesenian tradisional dari Kalimantan Barat yaitu Tari Kinyah Uut Danum.
Semangat gerakan yang dibawakan penari seolah merepresentasikan gelora jiwa kebangsaan rakyat Indonesia yang bersatu padu dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika, demi mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Semangat inilah yang ingin dibawa oleh para penggiat filantropi di Indonesia melalui festival ini. Sambutan hangat juga diberikan oleh Franky Welirang selaku Co Chair Advisory Board Filatropi Indonesia dan Erna Witoelar kepada seluruh tamu undangan dan para hadirin yang datang.
Menghadirkan keynote speech dari Kepala Bappenas, Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro, yang juga sebagai koordinator SDGs di Indonesia. Menyampaikan bahwasanya posisi Indonesia ada dinomor urut 1 sebagai Negara paling dermawan di dunia, menyusul Negara Australia dan Selandia Baru diururtan ke-2 dan ke-3 berdasarkan Charities Aid Foundation (CAF). Dalam indeks tersebut ada tiga poin penting penilaian, yakni membantu orang lain, mendonasikan uang, dan menjadi sukarelawan dalam negara tersebut.
Hal ini mematahkan mitos bahwa filantropi dapat hadir dan berkembang karena banyak orang “kaya” nya di Negara tersebut. Indonesia yang merupakan Negara muslim terbesar di dunia juga memliki potensi yang besar dalam menyerap zakat. Salah satu penggunaan zakat dapat diperuntukan dalam mengembangkan sanitasi dan air bersih untuk tujuan SDGs.
Usia muda produktif (millennials) sekarang ini juga sudah banyak yang menyelami dunia sosialpreneur dan muncul sebagai penggiat-penggiat filantropi baru. Beliau juga membandingkan keadaaan 50 tahun yang lalu, dimana Negara Korea juga sama-sama sebagai Negara berkembang sama dengan Indonesia, namun sekarang sudah jauh lebih baik dari segi ekonomi. Hal ini disebabkan karena tingkat pertumbuhan para pengusaha muda di Negara Korea Selatan sendiri semakin meningkat, faktor inilah yang mendorong Negara tersebut menjadi Negara maju saat ini.
Untuk itu diperlukan stimulan untuk dapat mendorong lebih banyak lagi para pengusaha muda yang tidak hanya berfokus pada pencarian profit tetapi juga mengedepankan tatanan sosial dan kelestarian lingkungan. Agar dapat menjadikan Indonesia Negara maju kedepannya. Tentunya hal ini tak terlepas dari dukungan filantropi juga.
Filantropi di Indonesia kini semakin tumbuh berkembang dengan adanya sentuhan teknologi di dalamnya. Hadirnya aplikasi-aplikasi smart phone yang bergerak dalam kategori “sosial/kemanusiaan”. Memudahkan orang untuk dapat terlibat dalam kegiatan sosial kemanusiaan, dan atau ikut berpartisipasi dalam program-program yang diusung oleh beberapa filantropi yang ada di Indonesia.
Tentu pemerintah dalam hal ini Bappenas selaku koordinator SDGs di Indonesia membutuhkan peran serta dari seluruh pemangku kepentingan seperti CSO, pemerintah, sektor bisnis/swasta, akademia, dan organisasi internasional dan lain sebagainya dalam mewujudkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemitraan multipihak ini dibutuhkan prinsip-prinsip yang mendasarinya diantaranya adalah transparent, equal partner, participation, accountable, dan mutual benefit.
Salah satu contoh bentuk kemitraan multipihak yang telah terwujud adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Jambi. Bekerjasama dengan Bank Jambi, Kementerian ESDM, UNDP dan Baznas mewujudkan proyek ini dengan melakukan Blending Financial. Diharapkan kedepan Blending Financial ini dapat diterapkan diseluruh wilayah yang memiliki program untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Dalam spektrum partisipasi publik yang di miliki oleh IAP2 bahwa kemitraan ada dalam spektrum yang mengharuskan para pihak memiliki kemampuan yang setara untuk mengambil keputusan bersama dan juga aset yang saling melengkapi untuk menghasilkan kebaruan yang berdampak-lestari. “ – Anton Febian, Secretary IAP2 Indonesia.1
Acara dilanjutkan oleh diskusi panel yang berlangsung di ruang Merak, Balai Sidang JCC, yang membahas Percepatan Implementasi SDGs oleh Pemerintah, Sektor Filantropi dan Bisnis. Diawali oleh Xavier De Souza Briggs selaku Vice President for Inclusive Economies and Markets program dari Ford Foundation, membahas impact investing yang diperlukan saat ini harus peduli pada dampak sosial yang ditimbulkan. Investing yang konvensional saat ini hanya kebutuhan timbal balik financial dalam hematnya hanya peduli pada profit saja. Untuk itu dalam mencapai tujuan SDGs harus ada inovasi investing atau impact investing yang mereka peduli pada isu dampak sosial dan lingkungan.
Lise Kingo selaku CEO & Executive Director UN Global Compact, melihat peran wirausaha untuk 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Dua tantangan terbesar dalam mewujudkan 17 Goals SDGs adalah ketidakadilan/inequality khususnya dalam hal kemiskinan dan perubahan iklim. Potensi saat ini kita bisa menjadi generasi pertama dalam mengentaskan kemiskinan dan dapat menjadi generasi terakhir dalam mengentaskan perubahan iklim.
Ada empat prinsip dalam “Leave No One Behind” adalah hak asasi manusia, lingkungan, korupsi dan hak-hak buruh. Selain dari pada memperhatikan 4 prinsip ini adalah butuh peran serta dari segala stakeholder untuk dapat mewujudkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Ingin tahu kelanjutannya? nantikan di artikel kami selanjutnya. (Bersambung…)
—————————————————-
1 Anton Febian adalah salah satu penggiat praktisi partisipasi publik, meskipun aktif di IAP2 Indonesia baru berkisar dari dua tahun terakhir ini, namun 15 tahun kiprah pengalaman bekerja di perbankan dan Yayasan Sosial, khususnya dalam pengembangan pembiayaan ekonomi mikro yang memberikan dampak kepada masayarakat kecil di pedesaan, membuat bidang partisipasi publik dan investasi berdampak berkelanjutan menarik perhatian dan passionnya.
