Pandemi COVID-19 secara jelas telah memperlambat laju perekonomian di seluruh dunia, tanpa kecuali. Indonesia termasuk di dalam daftar negara yang mengalami perlambatan tersebut. Dengan populasi 270 juta lebih, Indonesia sendiri disebutkan The Economist Intelligence Unit (EIU) hanya mengalami pertumbuhan sebesar 1 % dari sebelumnya yang sudah berada di posisi 5,1%.
Selisih presentase tersebut berarti perubahan signifikan di lapangan. Perubahan tersebut antara lain hilangnya pendapatan di sektor layanan udara sebesar Rp207 miliar, angka impor lndonesia pada Q1 turun sebesar 3,7 %, perkiraan potensi kehilangan devisa di sektor pariwisata sebesar 50% dari tahun 2019, dan inflasi pada Maret 2020 tercatat sebesar 2,96% (year-on-year). Kemudian berimbas pada sektor ketenagakerjaan karena lebih dari 1,5 juta pekerja dirumahkan (90%) dan di PHK (10%). Sebagai catatan, jumlah tenaga kerja aktif hingga 11 April 2020 adalah 1,24 juta pekerja sektor formal dan 265 ribu pekerja dari sektor informal. Sebelum perekonomian semakin terpuruk, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk segera memulihkan kondisi yang sudah terdampak Pandemi ini dan tentunya membutuhkan kerja sama banyak pihak karena dampak COVID-19 yang multidimensi.
Terkait dengan hal tersebut, IAP2 Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menjadi narasumber pada FGD Virtual yang diadakan oleh Direktorat Politik Luar Negri dan Kerjasama Pembangunan Internasional 19 Juni 2020 dengan judul “Pemulihan Ekonomi dari Dampak Pandemi Covid-19 dalam Kondisi Normal Baru melalui Kemitraan Multi-Pihak”. Selain Board of Director IAP2 International-Chairperson IAP2 Indonesia, Aldi Muhammad Alizar, narasumber lainnya adalah Ekonom Senior Universitas Indonesia, Faisal H.Basri, S.E., M.A. serta Walikota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M. Webinar ini diawali dengan sambutan dari Dr. Ir. Wisnu Utomo, M.Sc selaku Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Bappenas.
Dalam sambutannya, Bapak Wisnu Utomo menjelaskan tiga hal. Pertama, saat ini Bappenas sedang menyusun Kajian Kemitraan Multi-Pihak Untuk Penanganan COVID-19 yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan prinsip kemitraan multi-pihak dalam penanganan Pandemi COVID-19 berikut implikasinya. Kedua, webinar yang akan dilaksanakan ini merupakan webinar bagian kedua dari empat serial webinar terkait Kerjasama Multi Pihak dan Penanganan COVID-19. Ketiga, update terkait kolaborasi yang sedang dilakukan dengan kementrian dan mitra pembangunan, yaitu “International Year of Participation 2022” kerjasama Bappenas, Kemlu, IAP2 International, dan UNESCAP. Kolaborasi kedua adalah Pengembangan Program “ Satu Kecamatan – Satu Kawasan Industri sebagai Upaya Pemulihan COVID-19 di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara”, kerjasama Bappenas, UNESCAP, IAP2 Indonesia, Kemendesa PDT, Pemprov Malut dan Pemkab Morotai.
Pada webinar ini, IAP2 Indonesia mewakili non-pemerintah dan berbagi beberapa poin terkait tema FDG tersebut. Pertama, peran mitra non-pemerintah pada tanggap darurat lebih fokus mendorong kolaborasi dan partisipasi publik dengan menjembatani berita di lapangan dan aksi yang diperlukan (misalnya aksi dari filantropi) dan forum komunikasi untuk menyebarkan informasi terkait kebutuhan APD (Alat Pelindung Diri) dan relawan non-medis. Sementara pada pemulihan nanti, selain membentuk forum kemitraan multi pihak antara pemerintah dan non-pemerintah dan pemetaan sumber daya yang dimiliki para pihak atau memperkuat kemitraan multi pihak yang sudah terbentuk untuk program TPB , mitra non-pemerintah juga dapat memberikan masukan pada kebijakan dan skema pengawasan terkait program pemulihan COVID-19.
Adapun tantangan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi pandemi melalui kerangka kemitraan multi-pihak terletak pada terbangunnya kesepahaman mengenai dinamika kekuatan antara pemerintah dan non-pemerintah. Secara kasat mata, kekuatan pemerintah dan non-pemerintah pasti berbeda sehingga pembagian tugasnya pun perlu dipahami akan berbeda. Kekuatan pemerintah yang memiliki akses pada anggaran dan dapat membuat kebijakan serta mengambil keputusan terkait pemulihan COVID-19 akan melengkapi kekuatan non-pemerintah yang memiliki kedekatan tersendiri dengan masyarakat. Jika tidak terbangun kesepahaman, akan ada berbagai macam ekspektasi yang tidak sesuai dengan kekuatan masing-masing.
Terkait inovasi, keterlibatan digital antara pemerintah dan non-pemerintah menjadi satu hal yang dibutuhkan selama masa Pandemi ini terutama karena tidak perlu kehadiran fisik dalam berkoordinasi. IAP2 Indonesia menerapkan keterlibatan digital berdasarkan Konsep Partisipasi Digital, yaitu terhubung mudah ke tujuan organisasi, memungkinkan sikap responsif terhadap pemangku kepentingan lain sambil mempertimbangkan kapasitas organisasi.
Beberapa catatan menarik terkait Kerjasama Multi Pihak dalam penanganan COVID yang mengemuka dalam webinar ini adalah sebagai bagian dari ASEAN, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk bekerja sama dengan negara anggota ASEAN lainnya untuk misalnya membuat vaksin dan menghasikan peralatan APD (Alat Pelindung Diri) yang berkualitas. Cara ini juga dapat menjadi strategi memperkuat kerangka kerjasama dalam lingkungan ASEAN sendiri.
Kemudian Kerjasama Multi Pihak dapat mengakselerasi upaya penanganan COVID-19 terutama karena COVID-19 sudah menjadi masalah multidimensi. Penanganan yang buruk berpengaruh pada kepercayaan publik, baik dalam negeri dan masyarakat internasional. Indonesia dapat mengakselerasi penangangan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk melakukan 3T (Testing, Tracing, Treating), lalu didukung dengan komunikasi publik yang efektif agar masyarakat paham akan pentingnya isolasi (jika sudah memiliki gejala) dan social distancing, sehingga wabah cepat terkendali. Hingga akhirnya muncul efek domino dari terkendalinya wabah ini, yaitu kepercayaan publik dan bergulirnya perekonomian, sentimen pasar positif serta terbitnya travel bubble. **IS
*Tulisan ini disusun berdasarkan webinar dengan judul yang sama pada tanggal 19 Juni 2020.
Referensi
- https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020?page=all
- Kerangka Acuan Keria Focus Group Discussion (FGD) “Pemulihan Ekonomi dari Dampak Pandemi Covid-l9 dalam Kondisi Normal Baru melalui Kemitraan Multi-pihak”
- Presentasi IAP2 Indonesia pada FGD “Pemulihan Ekonomi dari Dampak Pandemi Covid-l9 dalam Kondisi Normal Baru melalui Kemitraan Multi-pihak”
- Foto: Health vector created by freepik – www.freepik.com
