Oleh Aldi M. Alizar dan Yusdi Usman

“Pemimpin itu tidak lahir dari rahim biologis, melainkan ditempa secara ideologis”.

Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orang-orangnya. Ungkapan ini menyiratkan pesan penting bahwa dibutuhkan kepemimpinan yang berbeda untuk masa (waktu) berbeda. Tantangan, kecenderungan, perubahan-perubahan, dan kompleksitas sistem/masalah akan berbeda dari satu masa ke masa yang lain. Karena itu, dibutuhkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan yang berbeda pula.

Dalam kondisi normal dimana semua sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya berjalan dengan baik, kualitas dan kapasitas kepemimpian yang dibutuhkan pun akan berbeda saat berada dalam situasi tidak normal: complex dan chaotic (Lihat artikel kami sebelumnya berjudul Kompleksitas Penanganan COVID-19). Bahkan dalam kondisi normal, kepemimpinan yang terlalu hebat tidak begitu dibutuhkan karena semua sistem bisa berjalan secara autopilot.

Namun demikian, kita tidak pernah tahu kapan kondisi normal akan berlangsung dan kapan situasi complex dan chaotic akan terjadi. Seperti halnya kita tidak pernah bisa memprediksi kalau tiba-tiba wabah COVID-19 melanda dunia sejak akhir 2019 lalu. Karena itulah kualitas dan kapasitas kepemimpinan yang ideal perlu dimiliki oleh semua pemimpin dan calon pemimpin di berbagai sektor, baik sektor publik (pemerintahan), sektor swasta, maupun masyarakat sipil.

COVID-19 merupakan wabah gobal yang mempunyai tingkat kompleksitas tinggi bagi Indonesia dan seluruh wilayah di dalamnya. Sebagai wabah, ia merupakan isu kesehatan. Namun karena tingkat penularannya yang sangat tinggi di hampir semua negara di dunia, maka ia bersinggungan dengan aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, transportasi, dan sebagainya. Sebagai masalah dengan tingkat kompleksitas tinggi, sangat dibutuhkan cara merespon dan pendekatan yang tepat dalam penyelesaiaannya.

Disinilah dibutuhkan kepemimpinan yang berkualitas di berbagai level, baik tingkat nasional sampai daerah supaya bisa menghadapi kompleksitas sistem/masalah yang ada. Baik yang secara langsung berkaitan dengan COVID-19 maupun karena semakin beratnya tantangan perubahan yang cepat dan tiba-tiba, ke depan.

Tulisan ringkas ini lebih banyak memberikan analisis tentang kerangka kepemimpinan (leadership framework) dalam kompleksitas sistem yang kita hadapi, dan diakhiri dengan analisis singkat tentang kebutuhan kepemimpinan dalam menghadapi kompleksitas COVID-19 di Indonesia.

Kepemimpinan dan Kekuasaan

Dalam sistem demokrasi, pemimpin itu tidak dilahirkan secara biologis melainkan ditempa secara ideologis. Artinya, seorang pemimpin berkembang dan dibentuk dari basis latar belakang sosial budaya dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, kondisi lingkungannyalah yang membentuk karakter kepemimpinan dalam sebuah masyarakat. Semakin kompleks sebuah sistem kehidupan masyarakat, semakin dibutuhkan kepemimpinan yang mampu beradaptasi dan mengatasi berbagai tantangan kompleksitas tersebut.

Kepemimpinan juga berkaitan erat dengan kekuasaan. Pemikir besar sosiologi klasik, Max Weber,  mengatakan bahwa authority (otoritas) adalah kekuasaan yang legitimit yang bisa digunakan seseorang untuk memerintah orang lain. Weber membagi kekuasaan (otoritas) ini menjadi tiga yakni (1) otoritas tradisional, (2) otoritas kharismatik, dan (3) otoritas legal-rasional.

Dalam otoritas trasidional, kekuasaan dilegitimasi oleh budaya dan tradisi dalam sebuah masyarakat tertentu. Seringkali, kepemimpinan yang lahir dalam otoritas tradisional ini adalah berbentuk monarkhi, dimana kepemimpinan dipegang oleh seseorang yang mendapatkan kekuasaan secara turun-temurun dan dilegitimasi secara tradisional oleh masyarakat tertentu dan berbasis pada kepercayaan (beliefs), nilai-nilai (values) dan norma (norms) dalam masyarakat tersebut.

Untuk otoritas kharismatik, kekuasaan mendapatkan legitimasi berbasis pada kemampuan individual yang luar biasa sehingga menghasilkan kharisma di hadapan masyarakat dan pendukungnya. Kharisma tidaklah lahir secara mendadak pada seorang pemimpin, melainkan terbentuk dari capaian dan kualitas personal yang luar biasa serta hadir secara gemilang dalam menghadapi tantangan yang ada dalam masyarakatnya. Kita sering mendengar bagaimana pemimpin-pemimpin kharismatik hadir membawa perubahan.

Pada masa kemerdekaan kita mengenal nama-nama kharismatik seperti Sukarno, Hatta, Syahril, Ahmad Dahlan, Hasyim Asyari dan sebagainya. Mereka selain mempunyai kualitas pribadi yang luar biasa, kemampuan intelektual di atas rata-rata orang lain, juga mempunyai keberanian dan komitmen kuat untuk membawa Indonesia menuju negara merdeka. Pemimpin-pemimpin karismatik ini tidak hanya pemimpin formal, tetapi juga pemimpin informal seperti tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya yang mempunyai karisma di depan pendukungnya.

Sedangkan otoritas legal-rasional merupakan kekuasaan yang dilegitimasi dalam sebuah negara modern yang diatur dalam konstitusi. Kepemimpinan dalam otoritas legal-rasional ini dihasilkan dari proses pemilihan umum, baik untuk pemilihan presiden, gubernur, maupun bupati dan walikota. Para pemimpin formal ini belum tentu seorang yang mempunyai karisma, namun pemimpin yang lahir dari proses elektoral sesuai konstitusi. Karena itu seringkali kita mendapatkan bahwa pemimpin formal yang lahir dari proses elektoral tidak karismatik dan tidak mempunyai kapasitas memadai sebagai pemimpin.

Namun demikian, seorang pemimpin publik dalam sistem demokrasi modern umumnya merupakan kombinasi legitimasi yang diperoleh dari otoritas legal-rasional dan otoritas karismatik. Kondisi inilah yang perlu kita dorong ke depan, yakni dengan melahirkan sebanyak mungkin calon-calon pemimpin yang mempunyai karisma intelektual, meritokrasi dan kapasitas kepemimpinan yang memadai dalam menghadapi kompleksitas sistem/masalah yang akan dihadapi ke depan.

Karakter Kepemimpinan dan Kompleksitas Sistem

Seorang pemimpin harus mampu menterjemahkan sebuah visi ke dalam aksi dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan dalam masyarakatnya. Apalagi menghadapi kompleksitas sistem dan masalah yang selalu berubah dalam masyarakat. COVID-19 merupakan tantangan dengan kompleksitas tinggi, sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang berkualitas dan mampu menghadapi kompleksitas tersebut.

Secara personal, kepemimpinan juga harus didukung oleh karakter-karakter personal yang kuat dan berkualitas. Kemal Surji (2015) memberikan definisi kepemimpinan dengan cara menterjemahkan kata per kata yang ada dalam kata “leadership”, yang menghasilkan sejumlah karakter kepemimpinan sebagai berikut:

Berdasarkan karakter ideal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, maka kita berharap setiap pemimpin mempunyai karakter yang mendukung kapasitas mereka dalam menghadapi kompleksitas sistem dan masalah yang dihadapi sebuah masyarakat/negara. Snowden dan Boone (2007) memberi penjelasan sangat bagus bagaimana kerangka Cynefin dapat digunakan dalam menganalisis kompleksitas sistem ini. Kerangka Cynefin ini dibentuk dalam empat domain yakni simple, complicated, complex dan chaotic.

Domain simple dicirikan oleh sejumlah karakter antara lain adanya pola teratur dan kecenderungan yang dapat diperkirakan dan berulang, hubungan sebab akibat antar elemen sistem/masalah bisa dikategorikan secara jelas, jawaban yang tepat terhadap masalah bisa didapatkan serta dapat dikelola berbasis fakta-fakta yang ada.

Domain complicated dicirikan oleh sejumlah karakter termasuk diperlukan adanya analisis dari ahli (expert) terhadap masalah dan lebih dari satu pilihan solusi yang dihadapi. Hubungan sebab akibat antar elemen sistem/masalah dapat dikenali meskipun membutuhkan analisa, sehingga terdapat pilihan-pilihan jawaban yang tepat terhadap masalah serta dapat dikelola berbasis fakta-fakta yang ada.

Berbeda dengan dua domain di atas, domain complex dicirikan oleh adanya sejumlah karakter yang cenderung berbeda. Antara lain adanya kondisi yang tidak dapat diprediksi kecenderungannya, tidak ada jawaban yang paling tepat untuk menjawab masalah, jawaban terhadap masalah mengikuti kencenderungan yang lahir dalam situasi tersebut dan banyak ide saling berkompetisi untuk menyelesaikan masalah. Pendekatan solusi-terapan dimulai dengan memahami berbagai kemungkinan, dilanjutkan dengan melakukan pertimbangan yang bermakna dan berkualitas agar dapat menerapkannya dengan cepat.  Pendekatan ini memang eksperimental dan butuh pertimbangan para-pihak untuk memahami ruang lingkup pekerjaan yang terperinci. Dibutuhkan juga kepemimpinan kolaboratif yang berbasis pola (pattern-based leadership).

Sementara domain chaotic dicirikan oleh adanya sejumlah karakter antara lain adanya turbulensi (goncangan) yang tinggi, tidak jelas hubungan sebab akibat dari masalah yang ada, tidak ada jawaban yang tepat untuk menjawab masalah yang chaotic ini. Banyak hal tersembunyi dan tidak dapat diprediksi, banyak keputusan harus dibuat dalam waktu yang terbatas, tekanan publik terhadap masalah sangat tinggi serta kepemimpinan yang kuat sangat diperlukan dalam situasi ini (pattern-based leadership).

Berdasarkan kondisi masing-masing karakteristik dalam konteks yang berbeda (simple, complicated, complex, dan chaotic), bagaimana seorang pemimpin harus berperan dalam karakteristik dan tingkat kompleksitas sistem yang berbeda tersebut? Kerangka Cynefin dapat digunakan untuk memetakan peran kepemimpinan yang dibutuhkan dalam berbagai konteks dan situasi seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Kepemimpinan Menghadapi Kompleksitas COVID-19

Seperti sudah disinggung di awal tulisan ini, COVID-19 merupakan sebuah wabah yang melahirkan kompleksitas sistemdan membutuhkan pendekatan penyelesaian yang juga kompleks. Kompleksitas COVID-19 ini diperlihatkan oleh sejumlah kondisi, antara lain (1) Adanya kondisi yang tidak dapat diprediksi kecenderungannya; (2) Tidak ada jawaban yang paling tepat untuk menjawab masalah; (3) Jawaban terhadap masalah mengikuti kencenderungan yang lahir dalam situasi tersebut; (4) Banyak ide saling berkompetisi untuk menyelesaikan masalah; (5) Pendekatan eksperimental dan butuh pertimbangan para-pihak; dan (6) Dibutuhkan kepemimpinan kolaboratif yang berbasis pola (pattern-based leadership).

Menghadapi kompleksitas COVID-19 tersebut dibutuhkan karakter dan kualitas kepemimpinan yang mampu menghadapi kompleksitas. Kebutuhan kepemimpinan yang berkualitas dalam menghadapi kompleksitas COVID-19 tidak hanya di tingkat nasional (presiden, menteri, pimpinan lembaga negara, dan sebagainya) atau daerah (para kepala daerah), tetapi juga semua sektor, baik sektor swasta maupun masyarakat sipil yang bersama-sama berkolaborasi dalam menangani wabah COVID-19 ini. Karakter kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan?

Pertama, pemimpin yang mendengar. Semua pemimpin publik di pusat (presiden, para menteri, pimpinan lembaga, dan pejabat yang berwenang) dan kepala daerah, serta pemimpin sektor swasta dan masyarakat sipil diharapkan mempunyai karakteristik untuk selalu menjadi pemimpin yang mau dan mampu mendengar dengan baik setiap masukan dari berbagai pihak. “Great leaders are great listeners; therefore, they speak less and listen more”.

Dengan kemampuan dan kemauan mendengar yang baik, seorang pemimpin akan mendapatkan informasi yang lengkap dari berbagai sumber. Dari berbagai informasi ini, maka keputusan atas sebuah kebijakan publik bisa diambil dengan cara yang lebih bijaksana, partisipatif, dan efektif dalam pelaksanaannya. Jika informasi yang diperoleh terbatas karena kemampuan mendengar yang tidak memadai, maka kebijakan publik yang dilahirkan pun akan kurang efektif pelaksanaannya di lapangan.

Kedua, pemimpin yang mempunyai rencana dan mampu membuat kebijakan tepat. Setiap pemimpin di semua level dan semua sektor harus mempunyai rencana strategis untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Rencana strategis ini kemudian diturunkan dalam kebijakan-kebijakan yang tepat untuk operasionalisasinya. Dalam konteks pemerintah, rencana strategis sudah dirumuskan dalam RPJP, RPJM dan RPJMD.

Namun demikian, dalam menghadapi COVID-19 dengan tingkat kompleksitas tinggi, dibutuhkan perencanaan yang berbeda mengikuti kecenderungan perubahan yang terjadi. Perencanaan yang berbeda ini diikuti dengan lahirnya kebijakan yang secara khusus ditujukan untuk menghadapi kondisi darurat tersebut. Yang paling penting adalah konsistensi kebijakan.

Saat pemerintah sudah membuat kebijakan PSBB sebagai solusi untuk membatasi penularan COVID-19, maka diperlukan konsistensi baik dalam penjabarannya maupun dalam pelaksanaannya. Tanpa adanya konsistensi akan membuat birokrasi pelaksana menjadi bingung, serta menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Ketiga, pemimpin yang mampu mengendalikan. Kemampuan melakukan kendali ini sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin publik. Benar bahwa birokrasi modern bekerja secara efektif dengan mekanisme kendali yang sudah tertata. Namun harus diingat bahwa dalam birokrasi sendiri juga ada kemungkinan terjadi pembangkangan-pembangkangan dalam berbagai bentuk, baik yang disebabkan oleh kelemahan birokrasi maupun ketidakpuasan aktor-aktor dalam birokrasi terhadap kebijakan publik yang dilahirkan oleh pemimpin publik.

Kemampuan kendali ini tidak serta merta menguat secara hierarkis, melainkan perlu dibangun melalui proses-proses yang melahirkan legitimasi baik legitimasi ke dalam birokrasi maupun legitimasi di tingkat masyarakat. Untuk itu, perintah seorang pemimpin yang tegas dan jelas serta tidak berubah-ubah sangat diperlukan dalam birokrasi, sehingga pelaksanaan sebuah kebijakan akan konsisten dan efektif.

Keempat, pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik. Kemampuan komunikasi menjadi salah satu cara untuk memastikan kebijakan publik mendapat legitimasi yang bagus di masyarakat. Seorang pemimpin publik di berbagai tingkatan harus mampu menyampaikan pesan-pesan yang bersifat lugas, jelas, dan bisa dipahami masyarakat dan semua pihak tanpa memerlukan interpretasi lebih lanjut. Jika pesan mengandung interpretasi, maka akan menjadi polemik yang bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Kelima, pemimpin yang mampu membangun kebersamaan. Kebersamaan merupakan upaya yang harus dibangun oleh semua pemimpin publik dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Kebersamaan ini dibangun melalui mekanisme kolaborasi multipihak, mengingat adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing pihak termasuk keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah. Kemampuan membangun kebersamaan ini akan melahirkan kepemimpinan kolaboratif, yakni kepemimpinan yang mampu membangun kerjasama multipihak untuk mencari solusi bersama, saling berbagi peran sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, Sehingga tantangan berat seperti COVID-19 ini bisa ditangani secara lebih baik.

Keenam, pemimpin yang mampu membangun integritas dan akuntabel. Integritas dan akuntabel merupakan karakteristik yang harusnya melekat pada seorang pemimpin publik. Tanpa integritas, maka kepercayaan publik akan memudar. Salah satu terjemahan integritas ini adalah kejujuran pemimpin publik kepada masyarakat. Kejujuran ini berkaitan dengan sikap politik dan keberpihakan kepada masyarakat secara nyata. Pemimpin publik harus jujur atas setiap langkah, sikap, data, dan kebijakan publik yang akan dibuatnya karena berdampak pada kehidupan masyarakat. Pemimpin yang berintegritas akan menempatkannya sebagai pemimpin yang akuntabel.

Tentu saja tidak mudah mendapatkan pemimpin-pemimpin publik yang ideal sesuai dengan kerangka yang dibahas dalam tulisan ini. Namun demikian, kita berharap bahwa semua pemimpin publik akan cepat belajar dalam menghadapi kompleksitas sistem yang dihadapi, termasuk dalam menangani COVID-19.

Bagaimanapun, situasi darurat, konflik sosial dan kompleksitas sistem akan menjadi filter untuk menyaring mana pemimpin publik yang mumpuni dan mana yang lemah. Pemimpin-pemimpin publik yang mumpuni akan cepat beradaptasi dengan kompleksitas sistem dan perubahan cepat yang terjadi di dalam masyarakat. Sementara pemimpin-pemimpin lemah akan berkeluh-kesah dengan berbagai keterbatasan yang dihadapinya, sehingga ia cenderung tidak berbuat apa-apa untuk menangani kompleksitas masalah yang sedang dihadapi masyarakatnya.

Ingat, pemimpin tidak dilahirkan secara biologis, melainkan ditempa secara ideologis. Tempaan inilah yang membuatnya menjadi pemimpin hebat dan mampu menghadapi apapun kondisi kompleksitas sistem, guncangan besar dan cepat yang ada dalam masyarakat.

___

Aldi M. Alizar adalah Chair IAP2 Indonesia dan Board IAP2 Internasional.

Yusdi Usman adalah Sosiolog, Pengamat Kebijakan Publik, kandidat Doktor Sosiologi UI, dan Co-Chair IAP2 Indonesia.

Sumber:

Foto “https://www.freepik.com/free-photo/concept-solution-domino-effect-slightly-de-focused-close-up-shot-selective-focus_1203372.htm“