Kemitraan Multi-Pihak Pada Proyek Peta Peluang Investasi

IAP2 Indonesia – Proses Proyek Peta Peluang Investasi yang kompleks dan komprehensif memerlukan keterlibatan antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan investasi berkelanjutan.

IAP2 Indonesia sebagai Narasumber pada Rapat Proyek PPI

Sumber : Dokumentasi pribadi, 2022

Pada tanggal 25 Juli 2022, Pak Aldi Muhammad Alizar diundang sebagai narasumber pada Rapat Pengayaan Aspek Berkelanjutan dalam Penyusunan Proyek Peta Peluang Investasi (PPI) Tahun Anggaran 2022. Materi yang disampaikan Pak Aldi adalah stakeholder capitalism dan kemitraan multipihak dalam proses penyusunan PPI. Acara tersebut dihadiri dari berbagai instansi seperti pemerintah, akademisi, swasta, dan NGO/CSO. Proyek tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga konsep KMP dapat menjadi solusi yang tepat untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi tindakan para pemangku kepentingan

Baca Juga : Partisipasi Publik Dalam Perkembangan Ekonomi Digital 

Peta Peluang Investasi dalam Mendukung Investasi Berkelanjutan

Sumber : Dokumentasi pribadi, 2022

Pada tahun 2021 Kementerian Investasi/BKPM melaksanakan penyusunan Peta Peluang Investasi (PPI) untuk mendorong pemerataan pembangunan yang berdaya saing. BKPM telah menyusun dokumen pra studi kelayakan (prefeasibility study) untuk 47 proyek dari 33 provinsi di Indonesia. Latar belakang proyek ini berawal dari sulitnya investor menemukan lahan yang strategis (clean, clear, dan ditunjang oleh infrastruktur). Sehingga dengan adanya proyek ini maka terwujudnya investasi yang berkelanjutan seperti: lokasi proyek potensial, aspek keuangan, aspek hukum dan administrative, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, aspek teknis hingga manajemen risiko.

Baca Juga : Diskon Batu Bara Rusia: Bagaimana dengan Indonesia? 

Pentingnya Kemitraan Multi-Pihak dalam Proses PPI

Sumber : Dokumentasi pribadi, 2022

Proses penyusunan PPI cukup kompleks dan komprehensif sehingga diperlukan sebuah instrumen yang tepat. Instrumen Kemitraan Multi – Pihak (KMP) menjadi solusi yang tepat dalam memecahkan masalah tersebut. KMP memiliki manfaat yang dapat menciptakan solusi berkelanjutan, hal tersebut dikarenakan sifatnya yang memaksimalkan demokrasi dari setiap pemangku kepentingan. Lalu bagaimana KMP dapat mempercepat proses penyusunan PPI? Berdasarkan panduan KMP oleh Bappenas (2018) bahwa KMP dapat: 1) Membangun dialog yang intensif antar pemangku kepentingan; 2) Menggabungkan sumber daya dari berbagai sektor; 3) Membangun inovasi melalui pendekatan yang berkelanjutan; 4) Adanya transfer pengetahuan antar – sektor. Oleh karena itu diharapkan pemaparan KMP oleh Pak Aldi Muhammad Alizar pada rapat tersebut dapat meningkatkan awareness maupun ilmu tentang KMP.

Baca Juga :  Kemitraan Parlemen Kuat, Penanganan Perubahan Iklim Giat 

Proses penyusunan PPI memerlukan jumlah sumber daya dan kapasitas kelembagaan yang cukup besar. Selain itu proyek PPI berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang artinya akan melibatkan 5P (Planet, People, Prosperity, Peace, dan Partnership). Sehingga KMP menjadi solusi yang tepat dalam keberjalanan prosesnya. Bagaimana tanggapan sahabat partisipasi terhadap proyek PPI yang dijalankan oleh BKPM ? Apa saja yang harus diperhatikan dalam proyek tersebut? Tuliskan tanggapanmu di kolom komentar ya!

Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published.