JAKARTA – Didirikan pada tahun 2011, afiliasi IAP2 Indonesia terus berusaha untuk tetap konsisten dengan visi dan misi organisasi IAP2 dalam mempromosikan praktik pelibatan publik. Sejak 2014, IAP2 Indonesia berfokus untuk membangun jaringan dan kemitraan strategis untuk memperkenalkan IAP2 dan Partisipasi Publik itu sendiri. Salah satu kegiatan tersebut adalah membangun hubungan awal dengan Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta pada 28 Mei 2018 lalu.
Diskusi tersebut dihadiri oleh delegasi IAP2 yang dipimpin oleh Aldi Muhammad Alizar selaku Chair of IAP2 Indonesia Affiliate; CEO MiReKel, Hatma Suryoharyo; dan Dwityo A. Soeranto selaku Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman yang didampingi oleh staff Hubungan Masyarakat.
Diskusi berjalan dengan baik, dimulai dengan pengenalan IAP2 Indonesia serta pembahasan partisipasi publik di Indonesia saat ini. Seperti yang diketahui, partisipasi publik di Indonesia hingga saat ini belum memiliki payung hukum berupa undang-undang dan juga masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami secara keseluruhan terkait partisipasi publik. Lebih lanjut, IAP2 Indonesia menyatakan bahwa pentingnya menjalin hubungan baik serta memberikan kontribusi lebih kepada key stakeholders, khususnya instansi kepemerintahan agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam praktik partisipasi publik di Indonesia dan kemudian dapat berjalan dengan semestinya.
Diskusi berlanjut kepada pembahasan terkait dengan pengenalan beberapa program Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat yang sudah ada.
“Direktorat kami lebih memusatkan kepada perencanaan dimana kemudian kami memiliki beberapa program pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan oleh masing masing sub-direktorat. Kami alokasikan 6,2 Trilyun untuk program-program pemberdayaan selama 2018. Hingga saat ini kami memiliki beberapa program pemberdayaan seperti (1) PAMSIMAS, (2) SANIMAS, (30 3R (Reduce, Reuse, Recycle), (4) Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang sudah berlangsung di 11,000 kelurahan, dan terakhir adalah (5) PISEW yang sudah menyentuh 5000 Desa” Ujar Dwityo.
Dalam keterangan lebih lanjut, Dwityo menyatakan bahwa gizi dan lingkungan menjadi salah satu isu yang harus dibenahi oleh pemerintah Indonesia.
“Hal yang paling sulit adalah memilih aktor penting, karena aktor-aktor penting masih banyak belum terlibat. Seperti halnya gender issues, padahal 30% permasalahan gizi dan lingkungan berkaitan dengan kegiatan wanita/ibu-ibu setiap harinya, mereka yang lebih paham soal sanitasi, makanan yang sehat itu seperti apa, dsb” Ungkapnya.
Beberapa dinamika sosial yang terjadi saat ini memang didasari atas kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat.
“Hal yang paling penting adalah adanya kesadaran dan komitmen dari masyrakat, seperti program pemberdayaan Kota Tanpa Kumuh di jogja beberapa waktu lalu, bahkan sampai ada yang merelakan sebidang tanahnya untuk kepentingan pemberdayaan. Hal semacam ini yang jarang ditemukan”. Tambah dwityo.
Kesadaran dan komitmen memang menjadi unsur yang sangat penting untuk keberhasilan program pemerintah, tidak hanya masyarakat, pemerintah dan DPRD setempat dituntut lebih peka terhadap kondisi masyarakatnya.
“Sanitasi harus disadarkan sedari dini, kita pernah membuat program untuk anak anak Sekolah Dasar dari berbagai Provinsi, perwakilan mereka kami latih kurang lebih selama tiga minggu, nantinya kami harap mereka menjadi duta sanitasi di tempat mereka masing-masing. Bagaimanapun juga, pembangunan infrastruktur sekalipun tidak akan dapat dirasakan tanpa adanya change of behaviour and awareness”. Tuturnya.
IAP2 Indonesia dalam hal ini tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai berbagai macam program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Umum melalui Direktorat Jendral Cipta Karya. Oleh karenanya, IAP2 berharap dengan memahami lebih dalam dan utuh maka akan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan partisipasi publik di berbagai program tersebut.
“Kami berterimakasih dan sangat mengapresiasi diskusi yang menarik dari pak Dwityo. IAP2 memiliki berbagai perangkat, seperti Core of Practices; Core of Value, Spectrum of Engagement, dan lainnya..
Untuk kedepannya, Ditjen Cipta Karya dan IAP2 Indonesia akan melakukan diskusi lebih lanjut bersama sub-ditjen yang berkaitan dengan program program tersebut guna menentukan langkah kolaboratif selanjutnya.
Syahid Fachri, IAP2 Indonesia | Jum’at, 4 Juni 2018 13:47