IAP2 saat ini sedang menjalani proses evaluasi dan perubahan
organisasi. Dalam konteks ini IAP2 berupaya memastikan bahwa organisasi yang
dibangun ini adalah perwakilan kelas dunia, inklusif, dan organisasi yang
relevan secara luas. IAP2 percaya bahwa untuk mencapai misinya sebagai
organisasi profesional yang mendedikasikan diri untuk memajukan dan memperluas
praktik partisipasi publik, serta untuk tetap berpengaruh di masa depan, maka diperlukan
representasi yang aktif dan merangkum informasi beragam perspektif, ide, dan
pengaruh.
Merujuk dari latar belakang tersebut, Dewan Internasional IAP2 telah memutuskan untuk melakukan audit keragaman organisasi sebagai bagian dari proses perubahan dan mencari mitra untuk melakukan audit yang diusulkan. Tujuan besar audit ini adalah untuk menginformasikan langkah-langkah perubahan organisasi yang akan meningkatkan dan mempertahankan keragaman dalam IAP2 di seluruh dimensi yang diuraikan di atas.
Jakarta – Untuk memperluas pengetahuan
mengenai partisipasi publik, IAP2 Indonesia mengadakan diskusi rutin, NGOPAS,
pada hari Rabu, 2 Oktober 2019. Bertempat di Estubizi co-working space, NGOPAS
kali ini mengundang Hari Kusdaryanto sebagai narasumber terkait pengembangan
derah pintar (Smart City). Saat ini ia aktif sebagai Chief Strategic
Officer di Cityasia.
Smart City atau daerah pintar, menurut Hari, adalah kawasan
atau daerah yang mampu mengelola sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia
(SDM), dan anggaran secara efektif dan efisien untuk untuk menjawab masalah
prioritas, meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan daya saing.
Smart city tidak hanya bicara tentang penggunaan teknologi yang canggih. Tetapi “pintar” di sini adalah bagaimana daerah bisa melahirkan inovasi-inovasi untuk menyelesaikan persoalan seperti kemacetan, limbah, kriminalitas, keterbatasan ruang terbuka hijau, dan kualitas SDM. Lebih jauh lagi, daerah pun dituntut untuk mengembangkan “cara pintar” dalam meningkatkan daya saing. Terutama untuk menarik investasi dan devisa. Berbagai sektor baru pun kini mulai dilirik untuk mendatangkan pendapatan daerah dan meningkatkan ekonomi lokal, misalnya pariwisata, MICE (Meetings, incentives, conferences and exhibitions), dan penyelenggaran event nasional maupun internasional (olaharaga, fashion, dll).
Di Indonesia, Gerakan 100 Smart Cities menjadi sebuah
gebrakan yang menunjukkan keseriusan Pemerintah untuk bersaing dengan kota-kota
di negara lain. Gerakan ini diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan
Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor
Staf Presiden (KSP).
Diluncurkan saat Indonesia Smart City Summit 2017, 100
Smart Cities telah memasuki tahun ketiga dalam membimbing kabupaten/kota
untuk menyusun Smart City Masterplan. Tahun ini telah terpilih 25
kabupaten/kota untuk menggenapkan 100 daerah yang ditargetkan. Dua puluh lima
kabupaten/kota ini akan mengikuti program pendampingan selama tahun 2019.
Dalam konsep smart city, ada 6 aspek yang dibangun,
yaitu: smart governance, smart branding,
smart economy, smart living, smart society, dan smart environment. Aspek smart society menunjukkan bahwa peran
masyarakat adalah esensial. Dalam menjamin keberlanjutan suatu kota pintar,
maka pelibatan dan partisipasi masyarakat yang pintar menjadi suatu
keniscayaan.
Beberapa daerah menyadari hal tersebut. Banyuwangi adalah salah satunya. Kabupaten di Jawa Timur ini mewujudkan smart society melalui program smart kampung. Program ini memfasilitasi warganya untuk mempelajari ketrampilan seperti menari, membuat kostum karnaval, Bahasa Inggris, dan videografi untuk menunjang festival-festival yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten. Dengan ketrampilan yang memadai, warga mendapatkan keuntungan ekonomi dari wisatawan yang datang menghadiri festival-festival tersebut. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi mengalami peningkatan. Banyuwangi pun berhasil merubah citra dari “Kota Santet” menjadi “Kota Festival.”
Tentu saja, banyak cara untuk melibatkan masyarakat dalam
membangun smart cities di Indonesia. Pemerintah daerah bisa melakukan
seperti yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi: membangun ekosistem pembejalaran
untuk komunitas. Atau, Pemda juga bisa memberdayakan start-ups lokal
untuk mengembangkan inovasi lokal yang menjawab kebutuhan daerah. Banyak
inisiatif lokal yang bisa ditemukan dalam membangun smart society. Intinya adalah, jika partisipasi warga dapat
dikelola dengan baik oleh Pemda, maka kota pintar menjadi pilihan tepat untuk
pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
Carolina Utara – Salam hangat dari para Dewan Federasi IAP2 untuk kita semua. Setelah melakukan pertemuan di Charlotte, Carolina Utara, dewan federasi mengumumkan perkTembangan dan perubahan-perubahan dalam badan IAP2.
Gambar ini sangat membantu dalam menyusun rencana kerja strategis Dewan Pengurus IAP2 Intl. 2019-2020
Pertemuan yang berlangsung pada tanggal 8-9 September 2019 dihadiri oleh Kylie Cochrane (ANZ dan Int. Chair), Jay Vincent (Amerika Serikat), Aldi Muhammad Alizar (Indonesia), Tim Hart (Afrika Selatan), Mandi Davidson (ANZ), John Poynton (Amerika Serikat), Bruce Gilbert (Kanada), dan Catherine Rockandel (Kanada). Perwakilan IAP2 di Italia tidak berpartisipasi dalam pertemuan. Ada tiga hal yang menjadi hasil pertemuan ini, yaitu pengakuan akan keberagaman dalam praktik partisipasi publik, proses perubahan internasional, dan pengaturan untuk wilayah baru.
Para Dewan Federasi Saat Makan Siang Bersama
Pengakuan keberagaman dalam praktik partisipasi publik
Hidup dalam keberagaman dan kompleksitas yang begitu luas
menjadi tantangan untuk menghadirkan pelatihan dan praktik partisipasi publik yang
relevan dan benar-benar mencerminkan keberagaman komunitas. Karena itu, Dewan
Federasi membentuk audit keanekaragaman (audit diversity). Audit ini mencakup aspek-aspek kerja IAP2
yaitu: struktur organisasi, peran, dinamika kekuasaaan, inklusivitas, dan
aksesibilitas. Beberapa hal yang akan diaudit adalah produk pelatihan dan mitra
penyelenggara, kesempatan dalam hal kepempimpinan di dalam organisasi dan
sebagainya. Kami juga akan meminta aksi nyata untuk memastikan bahwa kita sudah
selaras dan mendukung prinsip akses dan respek yang dimuat dalam Kode Etika
kita.
Sementara waktu, kami pun telah merevisi kriteria untuk
calon partisipan untuk program Train the Trainer agar hambatan-hambatan
berpartisipasi dalam dieliminasi.
Proses perubahan internasional
Dua perubahan utama yang dihasilkan dalam pertemuan ini,
yaitu model pendanaan dan pemilihan anggota dewan internasional.
Dewan Federasi mentapkan model pendanaan baru untuk mendukung
organisasi internasional dan refional yang kuat dan berkelanjutan. Mulai tahun
2020, lima puluh persen dari biaya keanggotaan akan dialokasikan untuk
mendukung IAP2 Internasional, dan lima puluh persen sisanya untuk regional.
Dengan skema ini, IAP2 di tingkat regional juga akan lebih
kuat secara finansial karena mereka akan menerima biaya lisensi pelatihan untuk
pertama kalinya. Ini adalah tonggak penting dalam proses perubahan. Hal
tersebut memungkinkan IAP2 internasional dan regional bergerak menuju model
baru pada tahun 2020.
Kami juga telah mengembangkan
rencana yang menjadi panduan bagi dewan internasional mulai tahun 2020. Ada
beberapa prioritas utama untuk dipertimbangkan, yakni: pengembangan seperangkat
jalur (pathways) dan modul pembelajaran global yang koheren, terkini dan
terkemuka, pengembangan metode untuk memastikan bahwa IAP 2 memiliki mitra
penyampai (delivery partners) yang terampil, beragam, aktif terlibat.
Selain itu, IAP2 terus berupaya
mengadvokasi agar PBB mengakui 2021 sebagai Tahun Partisipasi Internasional dan
mendukung pertumbuhan afiliasi di wilayah Indonesia, Afrika Selatan, dan
Amerika Latin. Hal lain yang tak kalah penting adalah mengembangkan agenda
penelitian global.
Selanjutnya, pertemuan juga menghasilkan beberapa rencana
proyek yang yang dilakukan mulai 2020, yaitu: Peninjauan kembali janji
organisasi (brand promise) dan materi promosi (collateral materials),
Peninjauan kembali Standar Jaminan Kualitas IAP2, Proyek penelitian State of
the Practice, Peninjauan kembali program sertifikasi dan penjajakan untuk
akreditasi profesional, Pengembangan perlengkapan pemeriksaan audit untuk
proyek dan organisasi, Peninjaun kembali Penghargaan untuk Core Values,
Pengembangan cara untuk belajar dan mengembangkan praktik terbaik dan yang akan
datang, Pengembangan strategi advokasi internasional, dan Penjajakan untuk
ekspansi IAP2 ke Kawasan/wilayan baru di seluruh dunia.
Keputusan terbaru lainnya adalah pada tahun 2020, untuk
pertama kalinya, anggota dewan internasional dapat dipilih secara langsung oleh
anggota di setiap wilayah. Dengan ini diharapkan mereka dapat meninjau
prioritas tersebut pada awal 2020 serta mengembangkan rencana strategis yang
komprehensif untuk organisasi internasional yang baru.
Ucapan selamat diberikan kepada Ketua Kylie Cochrane yang
menerima penghargaan ‘Inspirational Leadership
Award’ perdana di Core Value Awards.
Kylie diakui dan dihargai karena kepemimpinannya yang berani serta
kontribusinya yang luar biasa terhadap praktik partisipasi publik.
Saat menerima penghargaan, Kylie berterima kasih kepada semua sukarelawan yang telah bekerja keras dan membantu IAP2 sampai di posisi sekarang ini.
Dewan Federasi memahami bahwa organisasi IAP2 semakin
mendekati tanggal transisi, 1 Januari 2020. Karena belum ada kesepakatan
terkait proses pelatih berlisensi, maka Pengurus memutuskan untuk memperpanjang
lisensi saat ini hingga akhir tahun 2020 agar ada kepastian bagi mereka sampai
15 bulan ke depan. Pendapatan dari pelatihan akan dialokasikan ke IAP2 regional
mulai 1 Januari 2020 dan Gugus Tugas Operasional (Operations Task Force)
akan mempertimbangkan bagaimana biaya lisensi akan dibayarkan di tahun 2020
supaya prosesnya sederhana bagi semua orang.
Pengaturan kawasan baru
Dewan Federasi juga telah merevisi kerangka kerja untuk
wilayah baru dari seluruh dunia yang ingin masuk menjadi keluarga IAP2.
Mulai 2020, IAP2 akan memiliki tiga jenis status badan
regional: emerging status (wilayah
yang baru memulai), provisional status
(daerah yang telah menyelesaikan formal agreement
dan telah berpartisipasi dalam IAP2 internasional tetapi tidak memilih), dan
yang ketiga adalah full status
(wilayah dengan hak suara di IAP2 Internasional).
Wilayah dengan status emerging dan provisional
akan disediakan pendampingan dan dukungan dari IAP2 Internasional dan IAP2
regional agar mereka mendapatkan status Penuh.
Jakarta – Kini semakin terbuka ruang bagi masyarakat untuk
berpartisipasi/terlibat khususnya dalam hal pelayanan publik. Kita tentu
mengharapkan pelayanan yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan
masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, kependudukan sampai ke pengurusan
perizinan.
Kualitas pelayanan publik yang baik tidak terlepas dari
adanya keterlibatan masyarakat. Yang mana diharapkan antara kemampuan
penyelenggara layanan dengan harapan publik dapat selaras dan meminimalisir dampak kebijakan yang dapat merugikan publik.
Untuk dapat memberikan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif, maka Deputi Pelayanan Publik di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) membentuk Forum Konsultasi Publik yang selanjutnya disebut FKP. Ini tertuang dalam PERMENPAN RB No. 16 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.
Pada tanggal 21-22 Agustus 2019, diadakan kegiatan
sosialisasi dan pendampingan FKP kepada penyelenggara layanan publik. Sosialisasi
dilakukan di hari pertama di aula RSUD Idaman, sementara pendampingan
dilaksanakanan di hari kedua bertempat di Gedung Satria Bina, Banjarbaru,
Kalimantan Selatan. Kegiatan dua hari tersebut mengundang International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia
sebagai narasumber dan pengamat selama acara berlangsung.
Sosialisasi yang berlangsung di hari pertama dihadiri oleh Wakil Walikota, H. Darmawan Jaya Setiawan. Dalam kegiatan ini, Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II, Jeffrey Erlan Muller, S.H. memaparkan tentang PERMENPAN RB N0. 16 tahun 2017. Setelah itu, IAP2 Indonesia menyampaikan paparan tentang spektrum partisipasi, kualitas pelibatan, dan nilai-nilai inti partisipasi yang dimiliki oleh IAP2 dan dapat digunakan sebagai tools untuk menyelenggarakan forum konsultasi publik yang efektif dan inklusif.
Di hari selanjutnya, tim IAP2 berkesempatan menghadiri proses penyelenggaraan FKP secara langsung. Dihadiri oleh Walikota Banjarbaru, Nadjmi Adhani, Camat, Lurah forum RT/RW sekota Banjarbaru, kegiatan FKP bertujuan untuk mengkonsultasikan aplikasi Siap KK Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan dan Penetapan Standar Pelayanan RSUD Idaman. Acara kemudian diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama untuk standar pelayanan kesehatan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi dan pihak RSUD Idaman.
Jakarta – Pembangunan
berkelanjutan yang inklusif mensyaratkan partisipasi masyarakat yang aktif
dalam prosesnya. Namun demikian, praktik partisipasi publik belum dikelola
secara maksimal meskipun sudah banyak regulasi pemerintah yang mengatur
partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta
evaluasi.
IAP2 Indonesia
hadir untuk mendorong partisipasi publik dan memperkuat kapasitas pelaku
pembangunan di Indonesia untuk memahami dasar-dasar partisipasi publik. Pada
tahun 2019, IAP2 Indonesia telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak,
baik pemerintahan, perguruan tinggi maupun organisasi internasional untuk
menjalankan visinya untuk memajukan partisipasi publik di Indonesia.
Di tingkat nasional, IAP2 Indonesia sedang merintis kerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk mendorong praktik Kemitraan Multi-Pihak di daerah. Sebagai koordinator pelaksanaan pencapaian TPB di Indonesia, Bappenas telah melakukan beberapa upaya untuk pencapaian TPB. Salah satunya adalah peluncuran Panduan Kemitraan Multi Pihak. Dengan kerja sama ini, diharapkan Forum Kemitraan Multi Pihak untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bisa tumbuh di daerah-daerah dan Bappenas dapat mendukung gerakan global The International Year of Participation2021 yang digagasi oleh IAP2.
Selain dengan
Bappenas, IAP2 Indonesia mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam sosialisasi dan
pendampingan forum konsultasi publik untuk peningkatan pelayanan publik di
Banjarsari, Kalimantan Selatan. Dalam kerja sama ini, IAP2 Indonesia diminta
memberikan input terkait teknik partisipasi publik yang efektif pada institusi
pemerintahan. Ke depannya, forum konsultasi publik bisa menjadi ruang dialog
bagi pemerintah dan masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik.
Untuk membantu pencapaian TPB di daerah, IAP2 Indonesia mendukung beberapa kegiatan pelatihan Localise SDGs, yang merupakan program kolaboratif antara UCLG ASPAC (Asosiasi Pemda untuk Kawasan Asia Pasifik) dan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia). Dalam kontribusinya, IAP2 Indonesia menjadi narasumber untuk materi 10 Langkah Melibatkan Pemangku Kepentingan untuk Pembangunan Berkelanjutan dalam pelatihan yang dilaksanakan di Jakarta dan Ternate – Maluku Utara.
Tidak hanya bekerja sama dengan Pemerintah, IAP2 Indonesia pun membangun kerja sama dengan Lembaga Pendidikan, seperti School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia dan BI Institute. Bersama SGPP, IAP2 Indonesia telah menyelenggarakan beberapa kegiatan dan salah satunya adalah Forum Internasional di Bangkok. Rencananya, IAP2 Indonesia akan melibatkan SGPP untuk metariset tentang partisipasi publik di Indonesia. Sementara itu, kerja sama dengan BI Institute tengah dibangun untuk memperkenalkan gagasan kolaborasi dalam kepemimpinan.
Di tingkat internasional, IAP2 Indonesia bekerja sama dengan UNESCAP mendorong pelibatan pemangku kepentingan dan partisipasi publik untuk agenda 2030 (TPB). Ini adalah refleksi dari Tujuan 16 dan 17. Kerja sama dengan UNESCAP ini sudah terjalin sejak tahun lalu. Beberapa kegiatan yang telah terselenggara adalah pembuatan modul dan penyelenggaraan pelatihan internasional “Effective Stakeholder Engagement for the 2030 Agenda.”
April 2019 lalu, IAP2 dan UNESCAP menyelenggarakan forum internasional tentang Partisipasi Publik dan Pelibatan Pemangku Kepentingan untuk TPB, yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, akademisi dan praktisi di dua bidang, Pembangunan Berkelanjutan dan Partisipasi Publik. Forum ini menyediakan ruang untuk diskusi dan berbagi pengalaman tentang pelibatan pemangku kepentingan dan partisipasi publik dalam isu pembangunan berkelanjutan.
Perlu diakui
bahwa agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan membawa kesadaran baru
tentang urgensi pelibatan pemangku kepentingan untuk pencapaian TPB. Persoalan
global yang semakin kompleks tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri
oleh masing-masing pihak. Ruang untuk kerja sama dan kolaborasi harus
dieksplorasi dan diperkuat. Di sinilah IAP2 Indonesia akan terus hadir,
membangun kolaborasi agar semua pihak memiliki kapasitas untuk berpartisipasi
dan berkontribusi dalam pembangunan yang inklusif.
Kamis, 1 Agustus 2019, telah diselenggarakan
diskusi Ngobrolin Partisipasi (NGOPAS) yang mengangkat tema ‘The critical role
of collaboration for the development sector’. Materi dibawakan oleh Stuart
Waters yang saat ini menjabat sebagai Managing Director dan konsultan
senior di lembaga Twyfords, Australia. Ia juga merupakan salah penulis untuk
buku The Power of ‘Co’: The Smart Leaders’ Guide
to Collaborative Governance.
NGOPAS kali ini diadakan di Mula,
Cilandak Town Square selama tiga jam dan dihadiri oleh perwakilan dari Anwar Muhammad
Foundation (AMF), School of Government and Public Policy – Indonesia (SGPP), Komite
Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), dan Mott Macdonald.
Mengusung topik kolaborasi, sesi NGOPAS mengupas seluk beluk kolaborasi secara interaktif. Dalam pengantarnya, Stuart menjelaskan bahwa kolaborasi adalah upaya yang dilakukan ketika sudah memiliki kompleksitas yang tinggi.
Dalam konteks agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, tantangan pembangunan yang kompleks seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, krisis air bersih, kelestarian lingkungan dan disrupsi teknologi menjadikan kolaborasi sebagai tulang punggung untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Stuart juga berbagi pengalaman internasionalnya tentang ketrampilan, perilaku, dan pola pikir yang dibutuhkan organisasi untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi mereka. Sebagai pakar kolaborasi, ia menekankan hal yang paling penting dan mendesak adalah meningkatkan kapasitas untuk berkolaborasi efektif dengan lintas orang, budaya dan disiplin ilmu. Kolaborasi yang sebenarnya adalah tentang hubungan, nilai-nilai, ketakutan dan kerentanan manusia.
Belajar cara berkolaborasi berarti belajar bagaimana menjadi tidak nyaman dalam kebersamaan. Untuk itu, ia pun memperkenalkan kunci kerangka kerja kolaborasi dan mengeksplorasi penerapannya pada proyek nyata. Diskusi juga diselingi oleh tanya jawab terbuka dari para peserta yang ingin mengeksplorasi isu-isu penting yang relevan bagi mereka.
Jakarta – Pada kegiatan hari pertama Pelatihan Nasional II, sesi seminar & diskusi dilanjutkan oleh Pemateri dari IAP2 Indonesia yaitu Aldi Muhammad Alizar dan Meithya Rose Prasetya Puteri. Membawakan topik mengenai pelibatan pemangku kepentingan/stakeholder engagement untuk Agenda 2030 untuk Pembangunan yang Berkelanjutan, tim IAP2 memaparkan 10 langkah dalam desain dan perencanaan untuk pelibatan.
Agenda 2030 ini terdiri dari 17 tujuan, 169 target dan 244
indikator yang dalam pencapaiannya mensyaratkan pelibatan pemangku kepentingan
untuk berkontribusi dalam pembangunan. Ini artinya pelibatan pemangku
kepentingan tidak lagi menjadi formalitas, tetapi harus berkualitas dan
terukur.
Untuk merespon kebutuhan tersebut, IAP2 menawarkan langkah
efektif untuk merancang dan merencanakan pelibatan. Sepuluh langkah untuk
pelibatan yang efektif bagi agenda 2030 dibagi menjadi tiga tahap: Rancang
Bentuk, Perencanaan yang Detil, dan Implementasi & Evaluasi.
Tahap pertama (rancang bentuk) memiliki empat langkah, yaitu memahami konteks, cakupan proyek (project scope), menyusun tujuan pelibatan, menentukan level pengaruh.
Tahap kedua adalah perencanaan yang detil, terdiri dari empat langkah, yakni jaminan adanya komitmen pemimpin, penyusunan strategi & urutan pelibatan, dan memilih metode yang tepat.
Tahap terakhir adalah implementasi dan evaluasi yang mencakup evaluasi kegiatan pelibatan dan tata kelola serta pelaksanaan.
Selain berbicara tentang konsep pelibatan, IAP2 Indonesia juga
berbagi pengalaman tentang langkah kongkrit pelibatan pemangku kepentingan
untuk TPB. Saat ini IAP2 tengah memfasilitasi pembentukan forum multipihak
untuk Pembangunan Maluku Utara yang berkelanjutan. Selanjutnya, Aldi M. Alizar
juga berbagi pengalamannya dalam melaksanakan kerjasama multipihak, dan bagaimana
dunia usaha bisa terlibat dalam pembangunan daerah untuk pencapaian TPB.
Program pelatihan dua hari ini dirancang untuk peserta mendapatkan cara berpikir dan strategi baru dalam bekerja dengan publik ketika mereka kecewa, frustrasi, dan marah.
Jadwal : 1-2 Agustus 2019
Lokasi : Kampus UTS City Sydney, NSW, Australia
Presenter : Margaret Harvie
Kontak : Administrator Kursus , clg.shortcourses@uts.edu.au, (02) 9514 4738
Dalam kondisi saat ini, ada kemarahan dan ketidakpercayaan yang semakin meningkat terhadap tindakan-tindakan yang diambil organisasi, dan berkurang kepercayaan orang-orang kepada Lembaga pemerintah, perusahaan dan media. Hal inilah yang menimbulkan kebuntuan dalam pemerintahan (government gridlock), tuntutan hukum, penghentian proyek, kekalahan dalam pemilihan langsung, kerugian waktu dan uang, serta hancurnya kredibilitas.
Program dua hari ini dirancang untuk peserta mendapatkan cara berpikir dan strategi baru dalam bekerja dengan publik ketika mereka kecewa, frustrasi, dan marah.
Kemarahan dan emosi-emosi yang kuat dapat menjadi tantangan. Kursus ini akan memberikan anda alat (tools) untuk bekerja lebih efektif ketika Anda terlibat dengan komunitas yang berada kondisi tersebut.
Pelatihan ini bukan sekadar tentang resolusi konflik atau mediasi, tetapi akan membantu Anda untuk memahami perilaku manusia dan kecerdasan emosional yang dibutuhkan saat bekerja dengan orang-orang yang marah dan sinis dalam situasi sulit. Bekerjasama dengan publik, terlepas dari apa pun emosi yang mereka tunjukkan dalam proses, adalah hal fundamental untuk praktik pelibatan komunitas yang baik. Pelatihan ini juga membuat Anda merefleksikan sikap dan pendekatan Anda sendiri, juga pendekatan yang dilakukan oleh organisasi Anda.
Dalam masa-masa menantang akibat perubahan social, ekonomi, kultural dan lingkungan, pelatihan ini akan membantu Anda untuk mampu mendukung Lembaga Anda dan mencapai hasil yang anda butuhkan untuk proses pelibatan masyarakat selanjutnya. Selain itu, pelatihan ini memberikan Anda ketrampilan untuk memilih dan menerapkan strategi dalam situasi tertentu dan selama perencanaan.
Pelatihan ini adalah sebuah kursus dari Asosiasi Internasional untuk Partisipasi Publik (IAP2), yang berdasar pada teori Dr Peter Sandman, pencipta formula “Risiko = Bahaya + Kemarahan” dan merupakan seorang pembicara dan konsultan terkemuka di bidang komunikasi risiko. Sesi-sesinya sangat interaktif dan menggunakan berbagai metode pembelajaran termasuk studi kasus, video, tools dan teknik partisipasi publik. Disamping itu, ada waktu yang disediakan untuk untuk refleksi pribadi, diskusi kelompok dan penerapan strategi.
Siapa saja yang mendapat manfaat dari pelatihan ini?
Spesialis dan manajer dalam bidang komunikasi dan pelibatan masyarakat, anggota perwakilan rakyat, manajer dan CEO, perencana dalam pemerintahan dan perusahaan, manager dan direktur divisi penyelenggaraan pelayanan, calon-calon manajer.
Konten dan Manfaat Pelatihan
Peserta akan belajar cara:
·Mengidentifikasi faktor-faktor dan memprediksi apa saja yang berkontribusi terhadap amukan, frustasi dan kemarahan publik.
·Enam strategi praktis untuk mencegah atau mengurangi kemarahan, serta menerapkan pelibatan masyarakat yang efektif.
·Analisis pemangku kepentingan, motivasi pemangku kepentingan, dan pertanyaan kunci untuk diajukan.
·Cara-cara baru dalam berpikir dan berperilaku agar Anda dan organisasi Anda dapat menghilangkan hambatan / resistensi terhadap pelibatan publik.
·Pemilihan dan implementasi teknik untuk mengurangi kemarahan selama perencanaan dan dalam situasi tertentu.
Tentang Pembawa Materi
Margaret Harvie telah menjadi pelatih terakreditasi sejak 2008 dan seorang praktisi pelibatan masyarakat selama 20 tahun. Ia merencanakan dan mengimplementasikan pelibatan masyarakat untuk proyek infrastruktur pemerintah pusat yang oleh publik dianggap kontroversial dan juga rutin bekerja dengan pemerintah daerah saat mereka menghadapi tantangan untuk berbicara dengan warga mereka.
Konferensi Amerika Utara 2019 berfokus terhadap keragaman!
Konferensi IAP2 Amerika Utara 2019 (4 – 6 September di Charlotte, NC) menjanjikan lebih dari sekedar sesi dan presentasi. Anda tak mau melewatkan Hari Pertama -Rabu- yang berisi kunjungan lapangan dan lokalatih!
Bersiaplah menghadiri lokalatih tentang Ras, Kesetaraan dan Inklusi, untuk mempelajari tools praktis agar Anda dapat melampaui keragaman dan berfokus pada inklusi. Sesi In the Driver’s Seat mendalami hubungi antara Partisipasi Publik dan transportasi; dan – yang baru di tahun ini, P2 for Decision-Makers Workshop atau Lokalatih tentang Partisipasi Publik untuk Pengambil Keputusan, yang mengulik bagaimana, mengapa, kapan harus melibatkan masyarakat dalam keputusan terkait kebijakan maupun proyek.
Satu lagi yang baru di tahun ini: SESI TEMATIK – sehingga waktu Anda bisa optimal!
Kiat, Tools, Teknik
Kota dan Ketertiban
Menciptakan Budaya P2
Ras, Kesetaraan & Inklusi
Kota & Komunitas
Perencanaan untuk P2 yang Baik
Advokasi untuk P2 yang baik
Menjangkau Pihak yang Sulit Dijangkau
Inklusi Kaum Pribumi
Transportasi
Penelitian
Komunikasi
Pelibatan Kaum Muda
Politik & P2
Infrastruktur
Pelibatan melalui Dunia Maya
Lingkungan Hidup
Empati & Sensitifitas
Apa pun tema yang Anda pilih, ini semua tentang “Pendayagunaan Partisipasi Publik untuk Menciptakan Komunitas yang Semakin Berkembang.” Simak Jadwal yang memberikan informasi tentang semua kegiatan, misalnya seperti The Art and Science of Online Engagement – yang merancang sebuah proses dan memastikan komunitas-komunitas ‘yang jarang terdengar’ dapat dilibatkan. Pelajari juga tentang kampanye untuk menyebarkan pesan-pesan tentang Partisipasi Publik secara luas melalui The Ambassador Program; atau pelajari bagaimana mengatasi ketidakadilan rasial yang sudah tertanam sejak lama dalam proses P2 melalui sesi Let’s Talk Race: Operationalizing Racial Equity Principles Within Community Engagement (Mari Kita Bicara Ras: Menerapkan Prinsip Keadilan Rasial dalam Pelibatan Komunitas).
Bangkok – Telah berlangsung event “International Forum on Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs”. Dilaksanakan mulai dari 29 April – 1 Mei, 2019. Bertempat di gedung United Nations Conference Centre (UNCC). Diruang Meeting Room A, acara diawali dengan pembukaan oleh MC dan sambutan dari perwakilan pihak IAP2 Federation, SGPP Indonesia dan UNESCAP.
Setelah mendengarkan sambutan yang mengispirasi dari perwakilan masing-masing lembaga. Acara dilanjutkan kepada sesi pengenalan mengenai apa dan bagaimana partisipasi publik dan keterlibatan pemangku kepentingan. Sesi ini di fasilitatori oleh Catherine Rockandel dari IAP2.
Dimulai dari pengenalan mengenai Public service and public engagement yang disampaikan oleh Karma Tshiteem, pejabat seumur hidup dan saat ini menjabat sebagai Chair of the Royal Civil Service Commission, Bhutan. Dilanjutkan dengan pembahasan Stakeholder engagement for the 2030 Agenda yang disampaikan oleh Katinka Weinberger, menjabat sebagai Chief, Environment and Development Policy Section, Environment and Development Division, UNESCAP.
Selanjutnya adalah dari Therese Bjork yang menjabat sebagai Human Rights Officer, OHCHR, South East Asia Regional Office. Membahas mengenai Participation as a human right.
Setelah kita mengetahui “pemetaan” garis besar dari forum ini, kemudian dilanjutkan dengan sesi “Engagement Space”. Apa itu sesi engagement space? Adalah pemaparan dari presenter/author paper dan poster terbaik. Terpilih berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh komite program.
Salah satu point penilainan paper terpilih datang dari sisi relevansinya dengan enam kategori/theme yaitu building better partnership, making better decisions, responsive governance & social accountability, understanding the practice, advancing public policy, and strengthening the knowledge base. Selain itu juga ada hal lain yang menjadi pertimbangan dalam penentuan penilaian, yang menjadi kualifikasi khusus.
Tentu hal ini menjadi perhatian lebih bagi komite program untuk dapat memilih yang terbaik dari sekian banyak paper yang masuk. Beragam isu yang diangkat, datang dari berbagai wilayah/kawasan, memperkaya variasi isi paper yang mendaftar didalam program call for paper.
Karena diharapkan paper yang terpilih ini dapat menyajikan pembahasan yang relevan dan menjawab tantangan yang dihadapi bagi para pemangku kepentingan lintas batas. Dimana para peserta bukan hanya datang dari kawasan asia pasifik namun juga ada yang dari benua Amerika, dsb.
Menstimulasikan ide-ide, solusi dan pola pikir yang tepat dapat dihadirkan dalam forum ini. Terlebih dengan adanya cita-cita 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang menjadi tantangan saat ini hingga kedepan dalam Agenda 2030. Perlu terus dikembangan dari sisi planning dan technic-nya dalam mewujudkan 17 TPB tersebut disebuah negara.
Maka dari pada itu para pemangku kepentingan ini membutuhkan peningkatan kapasitas pemahaman dan treatment yang tepat guna dalam memudahkan mereka untuk menjalankan misinya.
Untuk itu dengan hadirnya forum internasional ini yang memiliki lingkupan khusus yaitu partisipasi publik dan keterlibatan pemangku kepetingan menuju tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs), menjadi sebuah upaya dalam proses peningkatan kapasitas tersebut.
Ikuti terus kami di sosial media dan website resmi untuk mendapatkan berita terbaru dari IAP2 Indonesia, dan bersama membangun praktek patisipasi publik di Indonesia.
Margaret Harvie telah menjadi pelatih terakreditasi sejak 2008 dan seorang praktisi pelibatan masyarakat selama 20 tahun. Ia merencanakan dan mengimplementasikan pelibatan masyarakat untuk proyek infrastruktur pemerintah pusat yang oleh publik dianggap kontroversial dan juga rutin bekerja dengan pemerintah daerah saat mereka menghadapi tantangan untuk berbicara dengan warga mereka.
