IAP2 Indonesia – Partisipasi publik merupakan komponen krusial dalam pengambilan keputusan yang demokratis dan inklusif. Di negara-negara maju seperti Skandinavia dan Kanada, keterlibatan masyarakat dalam berbagai isu—seperti lingkungan, kesehatan publik, hingga pembangunan infrastruktur—telah diintegrasikan dalam tata kelola pemerintahan. Indonesia dapat mengadaptasi berbagai praktik partisipasi publik yang telah terbukti efektif di negara-negara tersebut, seraya memperhatikan konteks lokal dan kearifan tradisional.
Praktik Terbaik Partisipasi Publik di Negara Maju
Beberapa negara maju telah mengembangkan model partisipasi publik yang patut ditiru, dengan penekanan pada inklusivitas, keterbukaan, dan keberlanjutan.
1. Skandinavia: Partisipasi Inklusif dan Transparan
Sumber foto: David Pinder
Negara-negara seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark dikenal dengan tingkat keterbukaan yang tinggi dalam melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, terutama terkait kebijakan lingkungan. Konsultasi publik dilakukan secara rutin, memungkinkan warga untuk memberikan masukan yang nyata. Keberhasilan partisipasi di Skandinavia sangat dipengaruhi oleh tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta proses transparansi yang terus dijaga. Hal ini menciptakan hubungan timbal balik yang kuat antara pemerintah dan warganya (Strandberg et al., 2019).
2. Kanada: Dialog Multi-Stakeholder dalam Infrastruktur
Sumber foto: bpdp.or.id
Kanada mengedepankan pendekatan dialog multi-pihak dalam pengembangan infrastruktur, yang melibatkan sektor swasta, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal. Misalnya, sebelum memulai proyek pembangunan besar, seperti jembatan atau fasilitas umum, pemerintah Kanada melakukan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah konflik dan memastikan proyek berjalan lancar. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan potensi permasalahan, tetapi juga membangun rasa memiliki di antara para pemangku kepentingan (Lindquist, 2020).
3. Australia: Keterlibatan Berkelanjutan dalam Kesehatan Publik
Sumber foto: aihsp.or.id
Di Australia, perencanaan kebijakan kesehatan didasarkan pada pendekatan berbasis komunitas. Kebijakan kesehatan dibentuk melalui partisipasi aktif masyarakat, di mana suara dan kebutuhan dari komunitas lokal diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan. Hasilnya, kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan responsif terhadap tantangan kesehatan yang dihadapi (Smith et al., 2021).
Implementasi Partisipasi Publik di Indonesia
Mengacu pada praktik terbaik internasional, Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi partisipasi publik yang kuat, khususnya dengan adanya mekanisme musyawarah. Dalam setiap pengambilan keputusan, Indonesia mempertimbangkan nilai-nilai adat, norma, dan kebiasaan lokal. Musyawarah pembangunan daerah yang berlangsung setiap tahun dari tingkat desa hingga provinsi adalah salah satu contohnya. Namun, di era digital ini, Indonesia dapat memperkuat partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi.
Baca juga: Kesuksesan Arshad Nadeem di Olimpiade: Bukti Kekuatan Partisipasi Publik
Estonia, misalnya, telah sukses mengimplementasikan e-participation yang memungkinkan warga negara memberikan masukan secara langsung melalui platform digital. Indonesia dapat belajar dari model ini, terutama dalam mengintegrasikan teknologi untuk memperluas akses partisipasi masyarakat. Penggunaan teknologi digital juga memungkinkan proses partisipasi yang lebih inklusif dan cepat, mengatasi batasan geografis dan infrastruktur (Nugroho & Prasetyo, 2022).
Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Partisipasi Publik di Indonesia
Beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan partisipasi publik meliputi kurangnya akses informasi yang merata, ketimpangan infrastruktur digital, dan rendahnya tingkat kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Namun, berbagai peluang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki mekanisme ini.
1. Desentralisasi
Sumber foto: 123rf
Desentralisasi yang telah diterapkan sejak era reformasi membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik di tingkat lokal. Pemerintah daerah dapat lebih aktif melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam isu-isu yang berhubungan langsung dengan komunitas setempat (Suryadi et al., 2023).
2. Transparansi dan Akuntabilitas
Sumber foto: jojonomic
Peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat akan merasa lebih diberdayakan dan terdorong untuk berpartisipasi aktif (Tandjung & Widodo, 2023).
3. Kerjasama antara Pemerintah dan LSM
Sumber foto: SMI
Lembaga swadaya masyarakat (LSM) seringkali memiliki hubungan yang erat dengan komunitas lokal dan dapat memainkan peran penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kerjasama yang erat antara pemerintah dan LSM, mekanisme partisipasi publik dapat diperkuat dan lebih inklusif (Agusman, 2023).
Kesimpulan
Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat partisipasi publik dengan belajar dari negara-negara maju. Penerapan teknologi, peningkatan transparansi, dan keterlibatan aktif masyarakat lokal adalah kunci untuk menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan demokratis. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait, partisipasi publik di Indonesia dapat ditingkatkan menuju tata kelola yang lebih responsif dan adil.
Referensi
- Strandberg, A., Carlson, L., & Jonsson, A. (2019). Public participation in environmental decision-making: A Scandinavian perspective. Journal of Environmental Policy, 15(3), 44-67.
- Lindquist, E. (2020). Multi-stakeholder governance in Canada: Infrastructure and policy. Canadian Public Administration Review, 45(1), 75-89.
- Smith, G., Green, H., & Williams, T. (2021). Community-based health planning in Australia: Lessons for policy engagement. Health Policy and Planning, 36(2), 199-215.
- Nugroho, I., & Prasetyo, E. (2022). Digital participation in Indonesia: Opportunities and challenges. Journal of Indonesian Digital Governance, 10(4), 85-102.
- Suryadi, M., Budianto, A., & Pramono, A. (2023). Decentralization and public participation in Indonesia: Challenges and perspectives. Decentralization and Governance Studies, 12(1), 30-47
- Tandjung, F., & Widodo, R. (2023). Transparency in local governance: Building public trust in Indonesia. Journal of Public Administration and Accountability, 18(2), 134-149.
- Agusman, Y. (2023). The role of civil society organizations in enhancing public participation in Indonesia. Asian Development Policy Review, 11(3), 44-61.