Political Ability Masih Lemah untuk Partisipasi Publik

???????????????????????????????Partisipasi publik merupakan sebuah keharusan dalam sistem demokrasi yang dijalankan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Namun, meskipun proses demokrasi prosedural dijalankan, seringkali kepentingan masyarakat tidak terakomodasi dalam berbagai kebijakan pemerintah dan para pihak lainnya. Untuk itulah, partisipasi publik secara langsung dengan mekanisme tertentu diperlukan di negara-negara yang menjalankan sistem demokrasi seperti Indonesia. Terkait dengan perkembangan partisipasi publik dan tantangannya di Indonesia, IAP2news mewawancarai Dewi Arilaha, seorang praktisi yang cukup lama berkecimpung dalam membantu para pihak di tanah air untuk memperkuat tata pemerintahan yang baik (good governance). Berikut petikannya:

Bagaimana pandangan Anda tentang perkembangan partisipasi publik di Indonesia?

Terkait partisipasi publik, jika saya ambil contoh dari misal, e-commerce, dapat dilihat bahwa publik ingin partisipasi. Namun permasalahannya institusi pemerintah belum memiliki kemampuan politik (political ability) yang cukup kuat karena keterbatasan sumber daya dalam mengakomodasi dan memproses partisipasi publik yang terbuka dan transparan.

Apakah pemerintah di tingkat pusat dan daerah cukup membuka diri kepada publik sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik?

Tergantung institusinya. Ada institusi yang dilihat telah mulai membuka diri, namun beberapa institusi yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan partai politik saya lihat belum terbuka, seperti: Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian.

Merujuk kepada 10 situs Kementerian / Lembaga paling transparan berdasarkan peringkatnya:

1. Kementerian Perindustrian
2. Kominfo
3. Kemen PU
4. KPK
5. Kemenkeu
6. BPOM
7. Mahkamah Konstitusi
8. Bappenas
9. Kemenhub
10. Kemenkes

Ada 5 kategori penilaian yang menjadi acuan penentuan peringkat situs terbaik, yaitu ketersediaan informasi anggaran, informasi kinerja, arsitektur website, tata kelola informasi, dan antarmuka pengguna.Kategori-kategori itu dirangkum menjadi kriteria penilaian utama, yaitu transparansi informasi.

Apa tantangan yang dihadapi para pihak dalam memperkuat partisipasi publik terkait kebijakan dan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah.

Akses selalu menjadi masalah utama. Kerap publik tak paham bagaimana mengakses informasi terkait peraturan yang dikeluarkan oleh institusi/lembaga pemerintah.

Bagaimana seharusnya IAP2 Indonesia menyikapi tantangan-tantangan tersebut.

Bagi institusi pemerintah: mereka harus dapat diyakinkan bahwa produk kebijakan yang baik memerlukan partisipasi publik untuk mendapatkan dukungan, legitimasi dan umpan balik untuk menyakinkan bahwa kebijakan itu adalah memang yang dibutuhkan oleh public.Mereka perlu melihat bahwa proses partisipasi publik menjadi daya dorong bahwa ini adalah proses yang baik untuk dilakukan.Bagi publik sendiri perlu diyakinkan bahwa kebijakan memerlukan input dan bahwa input tersebut akan ditanggapi, diakomodasi dan diproses secara cermat. Bahwa aspirasi mereka tak hanya didengar namun ditindaklanjuti dalam proses perumusan kebijakan.

IAP2 diharap mampu meyakinkan institusi pemerintah bahwa ada cara. Bahwa cara tersebut dapat menghasilkan produk kebijakan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Produk kebijakan yang baik dalam implementasinya akan mendapatkan dukungan yang kuat dari publik. Dukungan publik yang kuat menjadi kunci bagi jalannya pemerintahan yang efektif.Dalam pandangan saya, hal itu yang akan menjadi kunci dan cikal bakal tumbuh kembangnya partisipasi publik di Indonesia. (IAP2news)

 

Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *