IAP2 Indonesia – Partisipasi publik yang ideal seharusnya lahir dari inisiatif masyarakat sendiri, bukan sekadar respons terhadap ajakan formal pemerintah. Namun, hanya sedikit masyarakat yang benar-benar mau dan mampu mengambil inisiatif tersebut. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman tentang proses partisipasi dan media yang dapat digunakan, serta minimnya kesadaran akan hak-hak politik mereka sendiri. Akibatnya, masyarakat sering merasa tidak mampu memperjuangkan haknya atau bahkan merasa sia-sia untuk terlibat karena tidak percaya pada efektivitas proses yang ada.
Penting untuk diingat bahwa partisipasi publik tidak hanya soal hadir atau tidak hadirnya masyarakat dalam forum-forum formal. Lebih dari itu, partisipasi publik adalah soal membangun kepercayaan, membuka ruang dialog, dan memberdayakan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam proses pembangunan. Kegagalan partisipasi publik memang bisa bermula dari kurangnya inisiatif dan kesadaran individu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sistem, struktur, dan budaya politik yang belum sepenuhnya mendukung keterlibatan masyarakat secara inklusif dan bermakna.
Dampak Nyata Kegagalan Partisipasi Publik dari Diri Sendiri
1. Krisis Kepercayaan terhadap Pemerintah
Sumber foto: Yoursay
Ketika masyarakat tidak berpartisipasi secara aktif, kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak mewakili kebutuhan dan aspirasi mereka. Hal ini menimbulkan kekecewaan dan krisis kepercayaan terhadap lembaga serta aktor pembuat kebijakan. Akibatnya, masyarakat semakin apatis dan enggan terlibat dalam proses politik berikutnya.
2. Kebijakan Tidak Tepat Sasaran
Sumber foto: Yoursay
Kurangnya partisipasi publik menyebabkan pemerintah mengambil keputusan secara top-down, tanpa masukan yang memadai dari masyarakat. Kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, sehingga manfaatnya tidak optimal dan bahkan bisa menimbulkan masalah baru.
3. Rendahnya Legitimasi Pemerintah
Sumber foto: tempo.co
Dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan pemerintah menurun seiring rendahnya partisipasi. Banyaknya protes dan penolakan terhadap kebijakan menjadi indikasi legitimasi pemerintah yang semakin lemah.
4. Meningkatnya Apatisme dan Individualisme
Sumber foto: kompas.com
Kurangnya partisipasi memperkuat sikap apatis, masa bodoh, dan individualisme di masyarakat. Orang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama, sehingga semangat gotong royong dan solidaritas sosial semakin menurun. Masyarakat cenderung mengandalkan segelintir relawan atau perwakilan saja, tanpa merasa perlu ikut terlibat langsung.
5. Hilangnya Rasa Memiliki terhadap Proses Pembangunan
Sumber foto: HRnesia
Ketika masyarakat tidak dilibatkan, mereka merasa asing dan tidak memiliki ikatan dengan program atau kebijakan yang dijalankan. Hal ini berdampak pada minimnya dukungan dan keberlanjutan program pembangunan di masyarakat.
Baca Juga: Partisipasi Publik dalam Reformasi Konstitusi Era B.J. Habibie
Tapi Benarkah Gagalnya Partisipasi Publik Dimulai dari Diri Kita Sendiri?
Sumber foto: halodoc
Partisipasi publik yang gagal tidak sepenuhnya bermula dari diri sendiri. Faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat sangat kompleks dan meliputi hambatan struktural seperti sentralisasi pengambilan keputusan, serta hambatan sosial seperti kekecewaan historis dan kesenjangan sosial. Selain itu, keterbatasan ruang publik yang terbuka dan akses masyarakat kepada pemerintah juga menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi. Oleh karena itu, kegagalan partisipasi publik merupakan hasil interaksi antara keterbatasan individu dan sistem yang belum sepenuhnya mendukung, bukan semata-mata kesalahan atau kegagalan dari diri sendiri saja
Kesimpulan
Partisipasi publik yang gagal memang seringkali bermula dari kurangnya inisiatif dan kesadaran individu untuk terlibat aktif dalam proses kebijakan publik. Banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme partisipasi atau merasa tidak berdaya, sehingga enggan berkontribusi secara nyata. Namun, kegagalan ini juga sangat dipengaruhi oleh sistem, struktur, dan budaya politik yang belum sepenuhnya mendukung keterlibatan masyarakat secara inklusif dan bermakna. Oleh karena itu, partisipasi publik yang efektif harus dibangun bersama antara kesadaran individu dan penyediaan ruang yang memadai oleh sistem politik
Referensi
Universitas Medan Area. (2024, Juni 18). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik.
Badan Pembinaan Hukum Nasional. Partisipasi Publik.
Hukumonline. (2021, Desember 22). Mencermati Problematika Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi.
The Indonesian Institute. (2024, November 13). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang.