Day: April 26, 2020

COVID 19 dan Digital Engagement

COVID 19 dan Digital Engagement

Wabah Pandemi Virus Corona atau disebut juga dengan COVID-19 telah menggerakkan fokus seluruh dunia ke arah yang sama, yaitu mencari solusi terbaik untuk mengakhiri wabah ini sekaligus juga bersiap menghadapi situasi paska-wabah. IAP2 Indonesia sangat menyadari situasi tersebut dan sedang melakukan beberapa adaptasi dalam programnya dengan tetap memastikan terselenggaranya pelibatan Partisipasi Publik.

Dalam diskusi webinar bersama School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesa minggu lalu, dibahas dampak Covid-19 terhadap kondisi ekonomi di Indonesia dan respon kebijakan global di tengah wabah Covid-19 yang sedang terjadi. Banyak negara-negara tanpa memandang negara maju ataupun berkembang terkena dampak wabah ini, ditunjukkan dengan berbagai indikator ekonomi diantaranya seperti angka-angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat pengangguran, tingkat inflasi, indeks harga saham, yang memburuk. Bahkan negara-negara adidaya dan maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa pun tidak imun terhadap efek dari Pandemi ini.

Sebelum Pandemi COVID-19 terjadi, negara-negara di dunia berada dalam hubungan mutualisme-simbiosis, sebuah hubungan saling bermanfaat bagi kedua belah pihak. Bukan rahasia lagi bahwa Tiongkok menjadi rumah bagi pabrik-pabrik yang produk-produk dunia yang bermarkas besar di Amerika. Saat terjadi Pandemi, usaha memotong rantai penyebaran virus menjadi fokus utama seluruh negara. Hal ini berimbas pada mobilisasi transportasi barang dan jasa antar wilayah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Supply yang terhambat otomatis menjadikan demand tidak terpenuhi dan mengakibatkan roda perekonomian serta pemenuhan kebutuhan menjadi lumpuh. Contoh nyata adalah masker buatan pabrik Tiongkok tidak dapat terkirim ke Amerika dengan tepat waktu karena Pandemi. Sementara itu, kebutuhan masker sangat tinggi karena diyakini menjadi pertahanan sederhana dalam melawan virus. Bila tidak tertangani dengan tepat situasi ini dapat menjadi salah satu kontributor tingginya penyebaran virus, dan pada akhirnya berdampak pada perekonomian global.

Global Tourism Industry adalah salah satu industri yang merasakan besarnya dampak COVID-19. Peraturan lock-down menyebabkan mobilitas orang menjadi terbatas. Masyarakat mengurangi bepergian bahkan tidak melakukan perjalanan wisata sama sekali dan lebih banyak berada di dalam rumah. Tingkat hunian hotel menurun drastis dan restoran sepi pengujung. Sementara itu gaji rutin para pegawai berasal dari pelanggan yang menginap dan menikmati hidangan. Menutup hotel dan restoran menjadi solusi yang diambil pelaku usaha agar beban perusahaan tidak berkepanjangan. Namun berakibat angka pengangguran pun meningkat dan menambah beban persoalan ekonomi dunia. Krisis kesehatan akibat wabah COVID-19 berubah menjadi krisis ekonomi secara global.

Untuk kasus di Indonesia, IAP2 Indonesia memposisikan diri sebagai pendukung program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sekaligus juga secara aktif turut berupaya memitigasi dan mengadvokasi akuntabilitas program-program dan inisiatif yang terkait dengan COVID-19, dengan mendorong pemanfaatan Lima Spektrum Partisipasi Publik, yaitu Inform (Menginformasikan), Consult (Mengkonsultasikan), Involvement (Keterlibatan), Collaborate (Berkolaborasi) dan Empowerment (Memberdayakan).

Strategi global dalam beradaptasi dengan COVID-19 dilakukan oleh hampir semua perusahaan, institusi, lembaga pemerintah dan non pemerintah di berbagai belahan dunia. Penerapan social distancing dan self-distancing mewujud pada peniadaan pertemuan fisik dan menggantinya dengan penggunaan media daring (online-media) yang menjadi trend dan wajib dilakukan. Penggunaan media daring juga telah dilakukan oleh IAP2 Internasional dalam mengadaptasi modul-modul trainingnya, sehingga muncul berbagai kelas daring dan sesi diskusi daring atau webinar. Dalam mengadaptasi modul-modulnya,  IAP2 Indonesia berkolaborasi dengan SGPP Indonesia sebagai institusi Pendidikan yang saat ini juga harus merubah strategi proses belajar mengajarnya dengan metode pembelajaran daring. Kolaborasi tersebut akan ditindak-lanjuti dengan program-program Webinar dan Advokasi Digital untuk meningkatkan Partisipasi Publik dan Kemitraan Multi Pihak. Program webinar ini menjadi kelanjutan dari Kerjasama yang telah dilaksanakan melalui International Forum for Public Participation and Stakeholder Engagement di Bangkok pada tahun 2019. Ide-ide untuk melakukan kolaborasi  dalam kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan kontribusi kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing Lembaga yang terlibat. Dengan cara ini diharapkan Pandemi bukan menjadi hambatan bagi IAP2 Indonesia bersama SGPP Indonesia dalam menyebarkanluaskan informasi dan mengedukasi masyarakat terkait Partisipasi Publik, apalagi saat ini IAP2 Indonesia sedang bersiap meluncurkan kampanye global Year of Participation. ***IS

* Artikel berdasarkan Diskusi dengan SGPP Indonesia(16042020)

Sumber Foto:
Photo by Markus Spiske from Pexels

COVID 19 dan Tata Kelola Air

COVID-19 dan Tata Kelola Air

COVID-19 yang terjadi di seluruh belahan dunia memang melumpuhkan roda pembangunan yang sedang bergegas memenuhi agenda global yang berakhir pada tahun 2030. Fokus pembangunan semua negara bergerak ke arah mencari solusi untuk mengakhiri COVID-19  dan sekaligus juga memikirkan pasca wabah dan mencari cara untuk merehabilitasi dan merekonstruksi kembali pembangunan yang terdampak wabah  dengan lebih baik lagi (build back better).

Build Back Better menjadi tema awal pada diskusi IAP2 Indonesia dengan Global Water Partnership South East Asia (GWP-SEA). Tata Kelola Air (Water Governance) dalam situasi Pandemi ini adalah hal yang signifikan. Himbauan untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan sesering mungkin, dan penggunaan disinfektan mengakibatkan penggunaan air menjadi berlipat ganda. Hal ini tidak menjadi masalah bagi negara yang memiliki Tata Kelola Air yang baik, namun situasi ini akan menjadi tantangan bagi negara yang tidak memilikinya. Dalam tataran negara, dapat dilihat kasus dari  Negara Yaman dimana mencuci tangan adalah sesuatu yang mewah karena kelangkaan air. Dari situasi ini muncul kebutuhan untuk menyusun protokol yang mengatur public health pada saat bencana (baik alam dan non alam) yang menjadikan tata kelola air sebagai salah satu elemennya.

Berdasarkan situasi ini, GWP-SEA berencana untuk menyusun position paper terkait respon terhadap COVID-19 dan tata kelola air: apa yang harus dilakukan pasca-wabah? apa rencana negara untuk mengejar ketertinggalan dan membangun perekonomian agar pembangunan kembali yang dilakukan lebih baik dari sebelumnya (build back better)?  Dalam position paper tersebut, akan ditegaskan penguatan fondasi public-health system yang didalamnya menyangkut tata kelola air dan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat (bencana alam dan non-alam).  Sistem tersebut dimulai dari peraturan hingga teknologi apa yang perlu disiapkan. Hal ini diperlukan sebagai tindakan mitigasi apabila dikemudian hari keadaan serupa terulang Indonesia sudah siap. Fondasi public-health system yang didalamnya menyangkut tata kelola air ini menjadi salah satu fondasi dalam pembangunan ekonomi setelah pasca wabah. Fondasi lainnya adalah jaring pengaman sosial dan emergency response system yang mumpuni seperti yang dimiliki oleh negara-negara maju. GWP-SEA juga menyebutkan satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan position paper adalah dengan melihat kecenderungan publik saat ini yang lebih menyukai hal yang bersifat aksi nyata selain tulisan untuk mengedukasi masyarakat melalui media massa.

IAP2 Indonesia melihat situasi selama terjadinya COVID-19 ini menjadi kesempatan untuk mempererat koordinasi dan kolaborasi. IAP2 Indonesia mendukung position paper yang dikemukakan oleh GWP-SEA dengan menekankan pada point partisipasi publik pada tata kelola air dengan menggunakan Lima Spektrum Partisipasi Publik, yaitu Inform (Menginformasikan), Consult (Mengkonsultasikan), Involvement (Keterlibatan), Collaborate (Berkolaborasi) dan Empowerment (Memberdayakan). Penggunaan Lima Spektrum ini diharapkan menjadi pembuka bagi perbaikan Tata Kelola Air secara teknis, dan terbangun pemahaman akan pentingnya partisipasi publik serta mendorong adanya pelibatan publik secara otentik. Sebagai langkah awal, diskusi daring dalam format webinar dapat dilakukan. Strategi ini menjadi salah satu solusi banyak pihak selama situasi COVID-19 dan menjaga koordinasi antar pihak tetap dijalankan, tanpa perlu melakukan pertemuan fisik.

Kolaborasi lainnya adalah Kampanye Global ‘Year of Participation”. IAP2 Indonesia berharap kampanye global yang akan segera diluncurkan ini juga akan menjadi kolaborasi antara IAP2 Indonesia dan GWP-SEA, dimana dukungan dari Pemerintah Indonesia melalui Bappenas dan Kemenlu telah didapat.***IS

* Tulisan ini disusun berdasarkan diskusi dengan GWP-SEA

Sumber Foto:
Photo by Pratik Gupta from Pexels

Perekonomian Indonesia di tengah Wabah COVID-19

Perekonomian Indonesia di tengah Wabah COVID-19

Dampak langsung pandemi Virus Corona atau disebut juga dengan COVID-19 telah dapat dirasakan secara global. Lembaga Internasional Dana Moneter Internasional (IMF) pada awal tahun 2020 mengeluarkan data perkiraan pertumbuhan pendapatan per kapita cenderung positif dari negara-negara anggotanya. Akan tetapi data proyeksi tersebut berbalik arah dengan adanya pandemi, dan mengeluarkan pernyataan bahwa IMF sedang mengantisipasi terpuruknya ekonomi yang lebih buruk dari masa Depresi Besar (The Great Depression) pada tahun 1930.

The Economist Intelligence Unit (EIU), divisi riset dan analisis dari grup media asal Inggris, The Economist, memperkirakan bahwa negara-negara maju dan berkembang yang menjadi anggota G20 akan mengalami resesi pada tahun 2020. Disebutkan bahwa negara-negara di Eropa yang menjadi wilayah yang paling terdampak COVID-19 seperti Jerman, Perancis dan Italia akan mengalami resesi sepanjang tahun  2020 dengan angka pertumbuhan ekonomi minus 6,8%, minus 5% dan minus 7% di masing-masing negara.

Bagaimana dengan Indonesia? EIU menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia akan melambat sebesar 4 % dari sebelumnya (5,1% akan menjadi 1 %). Secara kasat mata, perlambatan ini sudah terasa dalam kurun waktu sebulan pada saat penyebaran Covid-19 dimulai. Mobilitas manusia/jasa berkurang secara drastis karena penerapan social distancing yang diikuti dengan Pengurangan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dunia usaha di berbagai bidang sebagai pengguna jasa tidak dapat terpenuhi demand-nya karena supply yang berkurang. Para pelaku usaha tidak bisa memutar uang karena ketiadaan income terutama untuk pelaku usaha yang masih menjalankan proses produksi-jual-beli secara konvensional.

Dalam menghadapi situasi seperti ini bukan berarti tidak ada yang dapat dilakukan. Sebagai masyarakat awam, situasi ini perlu dipahami dengan merujuk kepada informasi yang dapat diandalkan untuk menyusun langkah ke depan. Keperluan atau kebutuhan untuk memahami situasi tersebut adalah bagian konsep akuntabilitas dalam Tata Kelola Pemerintahan yang baik atau disebut juga dengan Good Governance.

IAP2 Indonesia melihat pentingnya akuntabilitas dalam penanggulangan Pandemi ini (silahkan baca Artikel “Akuntabilitas Penanganan COVID-19”). Seluruh masyarakat perlu mendapatkan informasi secara benar mengenai proses yang sedang berjalan dalam menangani COVID-19 dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Pemerintah), agar masyarakat dapat menyusun berbagai strategi terkait dengan perekonomian. Sebagai contoh, saat ada data terkait APD (Alat Pelindung Diri) untuk tenaga medis pada sebuah institusi kesehatan yang termasuk zona merah masih kurang, maka situasi ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk menggerakkan donasi guna membiayai pembuatan APD dengan mengaktifkan usaha-usaha konveksi sekitar yang terancam gulung tikar karena tidak ada orderan. Atau ketika diketahui jumlah “Orang Dalam Pengawasan” (OPD) yang sedang menjalani isolasi mandiri, peluang untuk membuat usaha kuliner makanan sehat terjangkau dengan menggunakan transportasi daring (online) dalam distribusinya bisa dilakukan.

Pemerintah dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut dapat menerapkan Lima Spektrum Partisipasi Publik, yaitu Inform (Menginformasikan), Consult (Mengkonsultasikan), Involvement (Keterlibatan), Collaborate (Berkolaborasi) dan Empowerment (Memberdayakan) dalam penyampaian informasi terkait penanganan COVID-19. Dengan cara ini publik dapat langsung memgambil sikap; apakah cukup tahu saja, menyebarkan informasi tersebut kepada kelompok lain atau menjadi bagian dari penanggulangan dengan memberdayakan potensi ekonomi sekitar.***IS

 

Sumber:
https://katadata.co.id/berita/2020/04/14/ekonomi-di-tengah-pandemi-apakah-akan-terjadi-lagi-depresi-besar

Sumber Foto:
https://www.pexels.com/photo/accounting-analytics-balance-black-and-white-209224/