Beranda » Archives for September 2019

Month: September 2019

forum konsultasi publik

Peningkatan Kualitas Forum Konsultasi Publik (FKP)

Jakarta – Kini semakin terbuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi/terlibat khususnya dalam hal pelayanan publik. Kita tentu mengharapkan pelayanan yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, kependudukan sampai ke pengurusan perizinan.

Kualitas pelayanan publik yang baik tidak terlepas dari adanya keterlibatan masyarakat. Yang mana diharapkan antara kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik dapat selaras dan meminimalisir dampak kebijakan yang dapat merugikan publik.

Untuk dapat memberikan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif, maka Deputi Pelayanan Publik di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) membentuk Forum Konsultasi Publik yang selanjutnya disebut FKP. Ini tertuang dalam PERMENPAN RB No. 16 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.

Pada tanggal 21-22 Agustus 2019, diadakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan FKP kepada penyelenggara layanan publik. Sosialisasi dilakukan di hari pertama di aula RSUD Idaman, sementara pendampingan dilaksanakanan di hari kedua bertempat di Gedung Satria Bina, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kegiatan dua hari tersebut mengundang International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia sebagai narasumber dan pengamat selama acara berlangsung.

Sosialisasi yang berlangsung di hari pertama dihadiri oleh Wakil Walikota, H. Darmawan Jaya Setiawan. Dalam kegiatan ini, Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II, Jeffrey Erlan Muller, S.H. memaparkan tentang PERMENPAN RB N0. 16 tahun 2017. Setelah itu, IAP2 Indonesia menyampaikan paparan tentang spektrum partisipasi, kualitas pelibatan, dan nilai-nilai inti partisipasi yang dimiliki oleh IAP2 dan dapat digunakan sebagai tools untuk menyelenggarakan forum konsultasi publik yang efektif dan inklusif.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnyaPerkembangan IAP2 Indonesia

Di hari selanjutnya, tim IAP2 berkesempatan menghadiri proses penyelenggaraan FKP secara langsung. Dihadiri oleh Walikota Banjarbaru, Nadjmi Adhani, Camat, Lurah forum RT/RW sekota Banjarbaru, kegiatan FKP bertujuan untuk mengkonsultasikan aplikasi Siap KK Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan dan Penetapan Standar Pelayanan RSUD Idaman. Acara kemudian diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama untuk standar pelayanan kesehatan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi dan pihak RSUD Idaman.

iap2 indonesia

Perkembangan IAP2 Indonesia

Jakarta – Pembangunan berkelanjutan yang inklusif mensyaratkan partisipasi masyarakat yang aktif dalam prosesnya. Namun demikian, praktik partisipasi publik belum dikelola secara maksimal meskipun sudah banyak regulasi pemerintah yang mengatur partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi.

IAP2 Indonesia hadir untuk mendorong partisipasi publik dan memperkuat kapasitas pelaku pembangunan di Indonesia untuk memahami dasar-dasar partisipasi publik. Pada tahun 2019, IAP2 Indonesia telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintahan, perguruan tinggi maupun organisasi internasional untuk menjalankan visinya untuk memajukan partisipasi publik di Indonesia.

Di tingkat nasional, IAP2 Indonesia sedang merintis kerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk mendorong praktik Kemitraan Multi-Pihak di daerah. Sebagai koordinator pelaksanaan pencapaian TPB di Indonesia, Bappenas telah melakukan beberapa upaya untuk pencapaian TPB. Salah satunya adalah peluncuran Panduan Kemitraan Multi Pihak. Dengan kerja sama ini, diharapkan Forum Kemitraan Multi Pihak untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bisa tumbuh di daerah-daerah dan Bappenas dapat mendukung gerakan global The International Year of Participation 2021 yang digagasi oleh IAP2.

Selain dengan Bappenas, IAP2 Indonesia mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi dalam sosialisasi dan pendampingan forum konsultasi publik untuk peningkatan pelayanan publik di Banjarsari, Kalimantan Selatan. Dalam kerja sama ini, IAP2 Indonesia diminta memberikan input terkait teknik partisipasi publik yang efektif pada institusi pemerintahan. Ke depannya, forum konsultasi publik bisa menjadi ruang dialog bagi pemerintah dan masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik.

Untuk membantu pencapaian TPB di daerah, IAP2 Indonesia mendukung beberapa kegiatan pelatihan Localise SDGs, yang merupakan program kolaboratif antara UCLG ASPAC (Asosiasi Pemda untuk Kawasan Asia Pasifik) dan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia). Dalam kontribusinya, IAP2 Indonesia menjadi narasumber untuk materi 10 Langkah Melibatkan Pemangku Kepentingan untuk Pembangunan Berkelanjutan dalam pelatihan yang dilaksanakan di Jakarta dan Ternate – Maluku Utara.

Tidak hanya bekerja sama dengan Pemerintah, IAP2 Indonesia pun membangun kerja sama dengan Lembaga Pendidikan, seperti School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia dan BI Institute. Bersama SGPP, IAP2 Indonesia telah menyelenggarakan beberapa kegiatan dan salah satunya adalah Forum Internasional di Bangkok. Rencananya, IAP2 Indonesia akan melibatkan SGPP untuk metariset tentang partisipasi publik di Indonesia. Sementara itu, kerja sama dengan BI Institute tengah dibangun untuk memperkenalkan gagasan kolaborasi dalam kepemimpinan.

Di tingkat internasional, IAP2 Indonesia bekerja sama dengan UNESCAP mendorong pelibatan pemangku kepentingan dan partisipasi publik untuk agenda 2030 (TPB). Ini adalah refleksi dari Tujuan 16 dan 17. Kerja sama dengan UNESCAP ini sudah terjalin sejak tahun lalu. Beberapa kegiatan yang telah terselenggara adalah pembuatan modul dan penyelenggaraan pelatihan internasional “Effective Stakeholder Engagement for the 2030 Agenda.”

April 2019 lalu, IAP2 dan UNESCAP menyelenggarakan forum internasional tentang Partisipasi Publik dan Pelibatan Pemangku Kepentingan untuk TPB, yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, akademisi dan praktisi di dua bidang, Pembangunan Berkelanjutan dan Partisipasi Publik. Forum ini menyediakan ruang untuk diskusi dan berbagi pengalaman tentang pelibatan pemangku kepentingan dan partisipasi publik dalam isu pembangunan berkelanjutan.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnyaMencari Pintu Masuk Integrasi TPB di Daerah

Perlu diakui bahwa agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan membawa kesadaran baru tentang urgensi pelibatan pemangku kepentingan untuk pencapaian TPB. Persoalan global yang semakin kompleks tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak. Ruang untuk kerja sama dan kolaborasi harus dieksplorasi dan diperkuat. Di sinilah IAP2 Indonesia akan terus hadir, membangun kolaborasi agar semua pihak memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan yang inklusif.

partisipasi publik

Kesalahpahaman Umum Tentang Partisipasi Publik

Pembangunan di suatu kota memerlukan perencanaan dan rancangan yang mengedepankan sustainability (keberlanjutan), terutama dalam penyediaan fasilitas publik. Peran serta masyarakat pun mesti dilibatkan mulai dari tahapan pemeriksaan (assessment), perencanaan (planning), pelaksanaan (implementing), pemantauan dan evaluasi (monitoring and evaluation).

Namun, seringkali para pengambil keputusan merasa terbebani jika harus melibatkan publik di setiap proses pembangunan. Padahal, pelibatan publik dapat mematangkan rencana yang dibuat oleh tim proyek atau penyelenggara proyek. Rencana yang dibuat akan semakin komprehensif, karena di dalamnya terdapat rencana untuk keterlibatan produktif yang dikembangkan.

Apakah dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan sama juga dengan melegitimasikan bahwa keputusan terakhir ada pada publik, sehingga terkesan tim proyek atau organisasi penyelenggara melepaskan tanggung jawabnya dalam membuat sebuah keputusan?

Sesungguhnya, tidak seperti itu. Justru, partisipasi masyarakat dapat membantu mereka untuk menjaga tanggung jawab yang seharusnya, dengan menyediakan jalan untuk partipasi masyarakat yang produktif.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnyaMencari Pintu Masuk Integrasi TPB di Daerah

Pada akhirnya partisipasi masyarakat yang efektif dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat, dengan membawa semua perspektif untuk dipertimbangkan. Sehingga, lahir keputusan yang terbaik bagi seluruh stakeholder, terutama untuk pihak-pihak yang terkena dampak proyek pembangunan secara langsung.

Sumber: Dasar-dasar Partisipasi Publik yang Efektif – IAP2