Tag: #SP4N – LAPOR!

Foto Kegiatan

IAP2 Indonesia dalam Kegiatan LAPOR! Goes to Campus

IAP2 Indonesia – Pada 23 Agustus 2023 turut serta dalam menyukseskan kegiatan LAPOR! Goes to Campus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.

Program ini merupakan kerjasama tiga pihak antara United National Development Programme (UNDP) Indonesia, Korea International Cooperation Agency (KOICA) Indonesia dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Indonesia untuk meningkatkan kemampuan e-governance Indonesia dengan memperbaiki sistem penanganan keluhan nasional melalui sebuah platform yang bernama “SP4N-LAPOR!”.

Sumber foto: UNDP Indonesia

Apa itu SP4N-LAPOR?

Layanan penyampaian pengaduan dan aspirasi masyarakat Indonesia dengan beberapa kanal pengaduan yaitu melalui website www.lapor.go.id, aplikasi mobile (Android dan iOS), SMS 1708, dan Twitter @lapor1708. SP4N LAPOR dapat membantu proses penanganan keluhan dan menampung saran dari masyarakat secara inklusif dan mendorong terciptanya active citizen

Baca Juga: Jurus Jitu Tangani Tingkat Polusi Udara di Jakarta

Pada tahun 2011, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menetapkan SP4N-LAPOR! sebagai sistem penanganan keluhan daring untuk meningkatkan partisipasi umum dalam mengawasi kinerja, program, dan keputusan pemerintah dalam layanan publik. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia diminta untuk berhubungan dengan seluruh 548 pemerintahan subnasional (34 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten) dan menetapkan SP4N-LAPOR! sebagai sistem utama penanganan keluhan daring di Indonesia, diatur dalam Peraturan Presiden No. 98 tahun 2018 tentang E-Government.

Tantangan yang dihadapi

Sumber foto: UNDP Indonesia

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa SP4N-LAPOR! menghadapi beberapa tantangan sebelum sistemnya dapat dioptimalkan sebagai pusat penanganan keluhan di Indonesia. Salah satu tantangan adalah mempromosikan SP4N-LAPOR ke masyarakat dengan meningkatkan kesadaran umum tentang penggunaan SP4N-LAPOR!, mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan sistem, dengan perhatian utama pada perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, kegiatan khusus terkait harus diarahkan pada kelompok ini.

Potensi SP4N LAPOR!

Sumber foto: UNDP Indonesia

Sebagai bagian dari inisiatif mencapai masyarakat luas dalam program ini, acara LAPOR! Goes to Campus (LGTC) diadakan dengan kolaborasi bersama lima kementerian yang memimpin implementasi SP4N-LAPOR! yaitu KemenPAN-RB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi (Kemkominfo), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Inisiatif LGTC pertama kali diperkenalkan oleh KemenPAN-RB pada tahun 2019 dengan fokus pada pemuda.

Program ini direncanakan untuk dilanjutkan pada tahun 2020, namun terhalang oleh pandemi COVID-19. Dengan situasi saat ini yang lebih memungkinkan mengatasi pandemi COVID-19, kegiatan LGTC diselenggarakan pada 23 Agustus 2023, bekerjasama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Baca Juga: Kompasfest Goes To Campus: Mahasiswa Bisa Bersinar dengan Minatnya

Saat ini, total pengguna media sosial di Indonesia mencapai 191 juta orang yang berarti penggunaan media digital dalam pelayanan publik akan sangat efektif. Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA, Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN RB menyampaikan dalam seminarnya bahwa Indonesia sedang menuju kepada digitalisasi pelayanan publik.

Digitalisasi pelayanan publik membutuhkan transformasi dalam cara kerja dan budaya kerja pemerintah. Perlu adanya adopsi kebijakan baru dan pelatihan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam digitalisasi pelayanan publik. Adanya digitalisasi pelayanan publik mendorong pelayanan masyarakat yang lebih transparan dan partisipatif. 

Keterlibatan Masyarakat Pada Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR!

Keterlibatan Masyarakat Pada Pelayanan Publik SP4N-LAPOR!

Drs. Idham Ibty – Ketua PKPEK Yogyakarta hadir sebagai pembicara pada webinar akhir tahun IAP2 Indonesia, beliau menjelaskan bagaimana keterlibatan masyarakat pada pelayanan publik melalui studi kasus SP4N-LAPOR! di DIY.

Keterlibatan Masyarakat dan SP4N – LAPOR! di DIY

Kunci utama dalam upaya – upaya perbaikan pelayanan publik adalah aspirasi masyarakat dan hal tersebut sudah didukung oleh berbagai regulasi tentang pengaduan pelayanan publik. Salah satunya adalah aplikasi pengaduan pelayanan publik yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu SP4N LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat).

Keterlibatan Masyarakat Pada Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR!1

Sumber : https://www.instagram.com/lapor1708/

Selanjutnya Pak Idham menyampaikan target implementasi SP4N-LAPOR! Yaitu menjadi sarana keterbukaan pemerintah, menampung aspirasi, dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya beliau menyampaikan insight dari SP4N-LAPOR! Bahwa jumlah laporan sudah mencapai 195.438 dan rata – rata laporan per Hari mencapai 558, selain itu 79,95% status aduan laporan sudah diselesaikan. Hal tersebut menunjukkan keaktifan masyarakat dalam mengumpulkan aspirasi dan keaktifan peran instansi dalam mengatasi aduan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut aplikasi SP4N-LAPOR! Mendapatkan tingkat kepuasan cukup tinggi yaitu 75,7 dari 1.329 responden. 

SP4N-LAPOR! Annual Report

Sumber : SP4N-LAPOR! Annual Report

Standar SP4N-LAPOR! di DIY

Oleh karena itu dalam menjalankan proses bisnis SP4N-LAPOR! diperlukannya keragaan dan standar. Secara ringkas standar SP4N-LAPOR! di DIY terhadap waktu pengerjaan yaitu pada tahap permintaan informasi dan aspirasi akan direspon dalam waktu 2 hari kerja tetapi untuk kasus COVID-19 dan kejadian bencana akan direspon 15 menit, selanjutnya untuk pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan maksimum 3 hari kerja sedangkan untuk bencana hanya 1 jam, dan untuk pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan maksimum 30 hari kerja (sumber : GT BPBD DIY; workshop & konsultasi Publik SP4N-LAPOR!, 2021).

Baca Juga : Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi

Keterlibatan dan Karakteristik Multi Stakeholder SP4N-LAPOR! di DIY

Para pemangku kepentingan yang terlibat pada aplikasi tersebut terdiri dari pemerintah, Ombudsman Daerah/KID, masyarakat, kelompok, dan Lembaga non pemerintah. Pemetaan dilakukan dengan melakukan identifikasi masalah, penilaian risiko, rencana aksi, proses mitigasi risiko, dan perbaikan layanan/kebijakan. Oleh karena itu terdapat 6 unit layanan dalam tata kelola mitigas risiko SP4N-LAPOR! yaitu info, aspirasi, WBS, DSS, fasilitas, dan peralatan. Berdasarkan pengalaman pendampingan SP4N-LAPOR! di DIY terdapat karakteristik keterlibatan masyarakat dengan mitigasi risiko pelayanan publik tersebut yaitu, keterbukaan informasi, komunikasi, keterlibatan warga dan mitra, kolaborasi, dan pemberdayaan.

Permasalahan dan Usulan Perbaikan

Untuk mengkolaborasi tata kelola SP4N-LAPOR! dengan pemangku kepentingan dan keterlibatan masyarakat bukanlah hal yang mudah tentu masih terdapat permasalahan seperti akses belum ramah untuk difabel/lansia, perbaikan aplikasi terhadap perangkat, data lapor belum digunakan untuk pengambilan keputusan kebijakan, aplikasi belum terintegrasi IDMC, dan kebanyakan masyarakat belum berani menyampaikan aduan. Oleh karena itu Pak Idham menyarankan usulan perbaikan seperti tata cara penyaringan penyusunan, mekanisme penyusunan yang sistematis, dan pendampingan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan program perbaikan layanan publik.

Presentasi ditutup dengan pesan dari Pak Idham bahwa diperlukan kolaborasi para pemangku kepentingan dalam proses diskusi untuk mewujudkan komitmen dalam mengoptimalkan platform pelayanan publik. Selain itu Pak Idham menyampaikan harapannya agar IAP2 Indonesia berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya dapat mewujudkan sebuah platform pengaduan pelayanan publik.