Tag: #PresidenJokowi

Jokowi Kembali Wajibkan Penggunaan Masker Di luar Ruangan

IAP2 Indonesia – Kasus harian positif Covid 19 kembali melonjak naik, publik diminta kembali untuk wajib bermasker di luar ruangan.

Baca Juga : Covid-19 Naik, Vaksin Booster Menjadi Syarat Baru Beraktivitas 

Kasus Harian Positif Covid 19 Kembali Naik

Sumber Gambar: https://www.beritasatu.com/tag/update-covid-19

Pada Rabu (13 Juli 2022), jumlah kasus baru positif Covid-19 harian  di Indonesia kembali meningkat signifikan mencapai 3.822 dan jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 6.120.169. Di sisi lain, jumlah kasus per hari pada Selasa (12/7/2022) sebanyak 3.361 kasus, dua kali lipat dari  hari senin. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan sebanyak 64.953 orang telah diskrining dengan angka positif 5,88% dalam 24 jam terakhir. Jumlah penguji hari ini mengalami penurunan hingga 72.360 dibandingkan beberapa hari sebelumnya, dengan angka positif sebesar 4,64%. angka kesembuhan juga turut meningkat 1.939, dan total pasien yang sembuh  mencapai 5.939.564 yang sebelumnya jumlah pasien yang sembuh sebanyak 1.780. 

Baca Juga : Aplikasi MyPertamina Mendorong Bahan Bakar Ramah Lingkungan?

Kebijakan Bermasker Di Luar Ruangan Kembali Diterapkan

Sumber Gambar:
https://nasional.kompas.com/read/2022/07/10/09231151/jokowi-minta-masyarakat-kembali-pakai-masker-dalam-dan-luar-ruangan?page=all

Partisipasi publik sangat diperlukan dalam menekan angka kasus positif Covid 19, Salah satu nya adalah disiplin dalam menggunakan masker. Selama sebulan terakhir pemerintah sudah banyak melonggarkan beberapa kebijakan karena kasus positif Covid 19 sudah jauh menurun, tetapi beberapa hari terakhir kasus Covid 19 kembali melonjak naik. Presiden Joko Widodo kembali mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker  di dalam dan di luar ruangan. Hal itu disampaikannya pada Minggu (10/7/2022) usai salat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. “Selain itu, kami ingin mengingatkan  kita semua bahwa Covid-19 masih ada, jadi memakai masker tetap wajib, baik di dalam  maupun di luar ruangan,” kata Jokowi.

Baca Juga : Pentingnya Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL

Presiden Jokowi sendiri merupakan orang pertama yang membebaskan kebijakan untuk tidak wajib bermasker di luar ruangan karena pada bulan Mei kasus positif Covid 19 lebih terkendali dibanding beberapa bulan terakhir. Namun sekarang dengan melonjak nya kasus positif yang signifikan, Presiden Jokowi kembali mewajibkan masyarakat untuk kembali bermasker di luar maupun di dalam ruangan terutama di tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Dengan ini partisipasi publik sangat dibutuhkan sebagai langkah preventif untuk menekan angka kasus positif Covid 19.

Partisipasi Publik Dalam Perancangan Undang-Undang KUHP

IAP2 Indonesia – Presiden Jokowi telah menandatangani Undang-Undang yang mengatur partisipasi publik dalam perancangan perundang-undangan.

Baca Juga : Kualitas Udara Jakarta Kembali Menjadi Terburuk Di Dunia

Tentang RKUHP

Sumber gambar: 
https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/501223/masukan-konstruktif-pphki-dan-jpab-untuk-rkuhp

Dalam beberapa hari ini, rancangan UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedang dibicarakan oleh khalayak publik karena perumusan nya dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan pihak masyarakat. Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai bahwa, “ KUHP dinilai cacat prosedur jika tidak melibatkan partisipasi publik”,  Feri menilai legislator wajib memberikan akses publik dalam menyusun regulasi yang berdampak luas bagi masyarakat. Dilansir dari cnnindonesia.com, Feri mengatakan “Menurut saya sebuah peraturan yang berdampak luas yang bersifat mengikat semua orang atau erga omnes apalagi ketentuan pidana yang mencabut hak orang wajib hukumnya dibuat terbuka dan publik mendapatkan akses terhadap ketentuan tersebut”, Partisipasi publik merupakan hal terpenting yang diatur oleh undang-undang. Berdasarkan UU Pembentukan UU 12/2011  (PPP), masyarakat umum berhak menyatakan diri secara lisan dan/atau tertulis. “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat,”,  seperti bunyi pada Pasal 96 ayat 4 UU PPP.

Baca Juga : Indonesia Ikut Menciptakan Sistem Penilaian ESG Perusahaan

Peran pemerintah dalam mengatur partisipasi publik dalam pembuatan UU

Sumber gambar: https://infoka.id/uu-cipta-kerja-tetap-sah-meski-tanpa-tanda-tangan-jokowi/

Presiden Jokowi menandatangani Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 yang salah satunya merupakan mengatur soal bentuk partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang. Peraturan perundang-undangan meliputi tahapan perencanaan, persiapan, pembahasan, pengesahan atau keputusan, dan diundangkan. PPP adalah persyaratan dalam pengembangan hukum nasional. Pelaksanaannya sendiri harus  terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga : Mendalami Sektor Prioritas Pembangunan Berketahanan Iklim

Dilansir dari klikwarta.com, UU PPP ini juga mengizinkan perbaikan terhadap RUU yang disetujui jika mengalami kesalahan. Kesalahan yang dibahas di sini adalah kesalahan ketik teknis  yang  memerlukan mekanisme lain untuk diperbaiki. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 72 (1a). Rancangan final RKUHP merupakan hasil revisi pada rapat Komite III DPR dengan Pemerintah pada 26 Mei lalu. Rapat  menyepakati 14 perbaikan RKUHP sebagai hasil sosialisasi di masyarakat. RKUHP akan dibawa ke rapat paripurna dan RUU disahkan  sebelum  anggota dewan reses pada awal Juli 2022.