Tag: iap2

melokalkan TPB didaerah

Mencari Pintu Masuk Integrasi TPB di Daerah

Jakarta – Pada tanggal 24-25 Juli 2019, bertempat di Hotel Ashey Jakarta, telah diselenggarakan Pelatihan Nasional ke-2 dengan tema Penguatan Peran Pemerintah Daerah pada Implementasi TPB.

Pelatihan Nasional tahun ini didukung oleh mitra-mitra seperti APEKSI, Tanoto Foundation, Bappenas, KPPOD, IAP2 Indonesia, PT. Sarana Multi Infrastruktur dan Filantropi Indonesia. Sesi-sesi dalam kegiatan ini bertujuan untuk meningkatan kapasitas bagi Pemerintah Daerah melalui diskusi, berbagi pengetahuan dan inovasi.

Localise SDGs merupakan program UCLG ASPAC dan APEKSI yang didukung oleh Delegasi Uni Eropa dengan menargetkan 30 pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian TPB di tingkat lokal melalui serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas bagi Pemerintah Daerah, seperti Pelatihan Nasional yang sudah berjalan tahun ke 2 ini.

Pada hari pertama, pelatihan dihadiri oleh 60 orang dari berbagai wilayah dan institusi, dengan beberapa pembicara yang kompeten di bidangnya. Salah satu pembicara adalah Robert Na Endi Jaweng, Direktur Eksekutif KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah). KPPOD merupakan lembaga yang berfokus pada kebijakan dan pelayanan publik di bidang ekonomi, fiskal dan kebijakan desentralisasi/otonomi daerah secara umum.

Dalam sesinya, Endi Jaweng memaparkan beberapa poin penting dalam melokalkan TPB di daerah. Pertama, pelembagaan TPB ke level lokal. Dalam hal ini adalah tujuan, indikator hingga cara-cara pelaksanaan yang diatur dalam agenda 2030 harus dilembagakan di pemerintahan daerah, sektor swasta dan komunitas.

Kedua, pelembagaan di Pemerintah Daerah adalah melalui pengintegrasian TPB ke dalam urusan pemerintahan, perencanaan pembangunan, penganggaran dan evaluasi kinerja daerah. Ketiga, dalam elemen perencanaan pembangunan, pintu masuk bagi integrasi adalah saat penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangkan Menengah Daerah (RPJMD). Ketiga hal ini ia jelaskan lebih teknis di hadapan peserta pelatihan yang sebagian besar adalah aparatur Bappeda.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnyaSeluk Beluk Kolaborasi

Selanjutnya, Endi Jaweng memberikan catatan saat mengakhiri paparannya. Beberapa di antaranya adalah: Pemerintah Pusat memprioritaskan strategi implementasi kebijakan berdasar business model yang terukur dan realistis, peer-learning process untuk mendorong komitmen di daerah, insentif, penyelerasan RAD (Rencana Aksi Daerah) TPB dengan RAD-RAD lainnya seperti RAD-Pangan Gizi, RAD-Pengentasan Kemiskinan, dll. Di samping itu, keberhasilan pencapaian TPB di daerah juga dipengaruhi oleh sumber daya memadai dan didukung oleh data & informasi yang diperlukan.

Sumber: Pelatihan Nasional II: Penguatan Peran Pemerintah Daerah pada Implementasi TPB (https://apeksi.net/index.php/12-berita/nasional/1392-pelatihan-nasional-ii-penguatan-peran-pemerintah-daerah-pada-implementasi-tpb)

pelatihan trainer

Cara Menjadi Pelatih di International Association for Public Participation (IAP2)

Pelatih IAP2 berlisensi tidak hanya memiliki ketertarikan besar tentang partisipasi publik. Mereka pun merupakan praktisi yang berkualifikasi tinggi yang telah mengasah pengetahuan dan kemahirannya dalam partisipasi publik (P2). Mereka berbagi keahlian yang telah diperoleh, mulanya, melalui kelas-kelas khusus IAP2 untuk pengembangan profesional P2. Beberapa pelatih IAP2 bahkan telah memperoleh CP3 atau MCP3, yang merupakan satu bentuk penghormatan dari sesama profesional P2 yang mengakui kompetensi mereka berdasarkan lebih dari 30 kriteria.

Perjalanan menjadi seorang pelatih ditempuh melalui: kelas-kelas tatap muka atau online yang diajarkan oleh fakultas IAP2, observasi saat pelatih IAP2 beraksi, pengalaman-pengalaman co-teaching dan mentoring dari fakultas IAP2. Sebagian besar dari mereka menyelesaikan persyaratan tersebut dalam kurun waktu 6-12 bulan. Perjalanan tersebut berujung dengan diberikannya lisensi untuk menyampaikan pelatihan IAP2 di berbagai belahan dunia ini.

Baca juga seri Kabar Luar Negeri lainnya: 2019 Profesional Bersertifikat dari Amerika Utara Diumumkan

Untuk memenuhi permintaan pelatihan dari seluruh dunia, IAP2 secara berkala merekrut pelatih baru. Dalam mempersiapkan diri mengikuti perjalanan ini, setiap individu harus mendaftar ke salah satu dari dua Program IAP2 khusus persiapan pelatih: Program Persiapan Pelatih untuk Dasar-Dasar IAP2 (Program ini akan mempersiapkan individu menjadi pelatih untuk program 5-hari dari IAP2 tentang Dasar-Dasar dalam Partisipasi Publik) dan pelatihan Partisipasi Publik untuk Para Pengambil Keputusan. Sementara itu, program IAP2 untuk Outrage Trainer Preparation akan mempersiapkan Anda menghantarkan program 2 hari IAP2 tentang Strategi dalam Menghadapi Perlawanan dan Kemarahan dalam Partisipasi Publik.

Untuk informasi lengkapnya dapat dilihat melalui tautan berikut ini https://www.iap2.org/page/newtrainers

Sumber: How to Become an IAP2 Trainer (https://www.iap2.org/page/newtrainers)

iap2

2019 Profesional Bersertifikat dari Amerika Utara Diumumkan

IAP2 Kanada dan IAP2 USA dengan senang hati kami mengucapkan selamat pada ke enam peraih Certified Public Participation Professionals (CP3s).

iap2

Kiri-ke-kanan: Trevor Joyal (Calgary), Kirsty Neill (Calgary), Gay Robinson (Calgary), Megan Fitzgerald (Vancouver), Sarah Dechter (Flagstaff, AZ), Lara Tierney (Calgary)

Diluncurkan pada tahun 2016, program Sertifikasi Profesional Amerika Utara terbuka untuk semua anggota IAP2 aktif yang telah menyelesaikan pelatihan lima hari tentang Fondasi IAP2 dalam Partisipasi Publik (sebelumnya disebut kursus bersertifikat). Saat ini, pengajuan aplikasi sedang berjalan.

Program ini menawarkan dua level sertifikasi: Certified Public Participation Professional (CP3) dan Master Certified Public Participation Professional (MCP3). CP3 akan diberikan pada mereka berhasil melewati penilaian tiga-tahap berdasarkan 5 Kompetensi Inti. Sementara proses reviu untuk MCP3 akan dilakukan menurut kriteria wajib dan pilihan. Kandidat hanya bisa mengajukan Sertifikasi MCP3 setelah memperoleh Sertifikasi CP3.

Baca juga seri Kabar Luar Negeri lainnya: Tim Editorial Baru untuk JPD

Mereka akan bergabung dengan para pemegang CP3 dan MCP3 (Master Certified) di Amerika Utara. Kredensial yang diakui secara internasional ini sekarang telah diraih oleh 25 anggota IAP2 di seluruh Amerika Utara.

(Repost) 2019 North American Certified Professionals Announced – Friday, July 12, 2019. Sumber: https://www.iap2.org/news/460766/2019-North-American-Certified-Professionals-Announced.htm

Optimalisasi Pelayanan Publik dan Pelibatan Masyarakat - IFP2SE

Optimalisasi Pelayanan Publik dengan Pelibatan Masyarakat

Bangkok – IAP2 Indonesia bekerja sama dengan School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia dan The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) menyelenggarakan International Forum on Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs. Berlangsung dari 29 April – 1 Mei 2019, forum ini dilaksanakan di dua tempat, yaitu United Nations Conference Centre (UNCC) dan Ibis Styles Hotel, Bangkok, Thailand.

Di hari pertama (29/04), acara diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara dan dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan Federasi IAP2, SGPP Indonesia dan UNESCAP. Sesi berikutnya mengangkat tema What is Engagement – Mapping the Terrain. Sebagai pembicara pertama adalah Karma Tshiteem, kepala Royal Civil Service Commission Bhutan, yang menyampaikan topik pelayanan publik dan pelibatan masyarakat.

Topik ini penting diangkat di forum karena pelayanan publik berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Adalah penting apabila masyarakat berpartisipasi aktif dalam mempengaruhi kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan mereka sendiri. Sejauh mana pemerintah memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, menjadi fokus presentasi dari Karma.

Pembicara dari Bhutan ini menuturkan, Pemerintah Bhutan menekankan pentingnya tingkat kebahagiaan nasional bruto/gross national happiness. Sejalan dengan hal tersebut, saat ini pelibatan (engagement) pun sudah dilembagakan di Bhutan. Semua hal mengenai proses pembuatan kebijakan yang berkaitan atau mempengaruhi masyarakat harus dikonsultasikan kepada publik

Pengembangan arah kebijakan harus mengacu pada masalah-masalah yang penting bagi masyarakat, terutama dari sisi kesejahteraannya. Melengkapi penjelasannya, Karma menambahkan pelibatan mulai dilembagakan melalui beberapa cara.

Diantaranya, desentralisasi dan prinsip subsidiaritas untuk pemberdayaan masyarakat, tersedianya mekanisme pengaduan keluhan secara online dan sesi pertemuan mingguan dengan pers oleh Perdana Menteri. Selain itu, Bhutan juga mengalami pertumbuhan organisasi masyarakat sipil yang semakin vokal dalam memperjuangkan kepentingan mereka – termasuk juga oleh organisasi akar rumput.

Karma Tshiteem menambahkan poin penting lainnya, yaitu bagaimana kita mengubah pola pikir layanan publik untuk menangani kebutuhan, “…a citizen-centric mindset is critical”. Kemudian selanjutnya, merancang proses dan layanannya harus seperti apa ke depannya untuk dapat mengarah kepada “next generation” untuk layanan publik yang berkualitas.

Tak cukup dengan pelibatan yang dilembagakan, menghadirkan pelayanan publik yang efektif dan efisien juga diperlukan kepemimpinan yang baik pula. Karma Tshiteem berpendapat bahwa perubahan kepemimpinan itu sangat penting, dan kemampuan kepemimpinan didefinisikan dalam kerangka kerja. Beberapa kemampuan yang dimaksud adalah dapat mengarahkan dan harus konsisten dengan nilai-nilai layanan.

Sudah sangat jelas bahwa isu pelayanan publik dan keterlibatan publik adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Pelayanan publik yang baik tentunya tak bisa lepas dari peran serta masyarakat yang memiliki pola pikir dan pola perilaku yang konstruktif.

Kehadiran publik untuk aktif memberikan saran dan kritik terhadap pelayanan yang dirasa masih kurang efektif perlu diberikan ruang tanpa adanya tekanan dan intimidasi dari pihak lain. Tak cukup itu, hasil evaluasi pelayanan juga harus segera ditindaklanjuti agar kinerja pelayanan dapat maksimal.

Bagaimana mungkin menghadirkan pelayanan yang diperuntukan bagi masyarakat umum tetapi mereka tidak ikut serta dalam mengawali proses perencanaan dan implementasi pelayanan tersebut.

Untuk itu, hadirnya forum internasional ini, yang memiliki lingkup khusus yaitu partisipasi publik dan keterlibatan pemangku kepetingan menuju tujuan pembangunan yang berkelanjutan (TPB/SDGs), menjadi sebuah upaya dalam proses peningkatan kapasitas.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Tantangan Memajukan Praktik Partisipasi Publik

Ikuti terus kami di sosial media dan website resmi untuk mendapatkan berita terbaru dari IAP2 Indonesia, dan bersama membangun praktek partisipasi publik di Indonesia.

 

international forum

Kemeriahan Perhelatan IFP2SE for SDGs 2019

Bangkok – Telah berlangsung event “International Forum on Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs”. Dilaksanakan mulai dari 29 April – 1 Mei, 2019. Bertempat di gedung United Nations Conference Centre (UNCC). Diruang Meeting Room A, acara diawali dengan pembukaan oleh MC dan sambutan dari perwakilan pihak IAP2 Federation, SGPP Indonesia dan UNESCAP.

Jajaran perwakilan dari tiap lembaga diantaranya adalah Kylie Cochrane, menjabat sebagai Chair of the International Board IAP2 (International Association for Public Participation). Safendrri Komara Ragamustari, menjabat sebagai Dean of SGPP Indonesia (School of Government and Public Policy – Indonesia). Stefanos Fotiou, menjabat sebagai Director, Environment and Development Division, UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific)

Setelah mendengarkan sambutan yang mengispirasi dari perwakilan masing-masing lembaga. Acara dilanjutkan kepada sesi pengenalan mengenai apa dan bagaimana partisipasi publik dan keterlibatan pemangku kepentingan. Sesi ini di fasilitatori oleh Catherine Rockandel dari IAP2.

Dimulai dari pengenalan mengenai Public service and public engagement yang disampaikan oleh Karma Tshiteem, pejabat seumur hidup dan saat ini menjabat sebagai Chair of the Royal Civil Service Commission, Bhutan. Dilanjutkan dengan pembahasan Stakeholder engagement for the 2030 Agenda yang disampaikan oleh Katinka Weinberger, menjabat sebagai Chief, Environment and Development Policy Section, Environment and Development Division, UNESCAP.

Selanjutnya adalah dari Therese Bjork yang menjabat sebagai Human Rights Officer, OHCHR, South East Asia Regional Office. Membahas mengenai Participation as a human right.

Setelah kita mengetahui “pemetaan” garis besar dari forum ini, kemudian dilanjutkan dengan sesi “Engagement Space”. Apa itu sesi engagement space? Adalah pemaparan dari presenter/author paper dan poster terbaik. Terpilih berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh komite program.

Salah satu point penilainan paper terpilih datang dari sisi relevansinya dengan enam kategori/theme yaitu building better partnership, making better decisions, responsive governance & social accountability, understanding the practice, advancing public policy, and strengthening the knowledge base. Selain itu juga ada hal lain yang menjadi pertimbangan dalam penentuan penilaian, yang menjadi kualifikasi khusus.

Tentu hal ini menjadi perhatian lebih bagi komite program untuk dapat memilih yang terbaik dari sekian banyak paper yang masuk. Beragam isu yang diangkat, datang dari berbagai wilayah/kawasan, memperkaya variasi isi paper yang mendaftar didalam program call for paper.

Karena diharapkan paper yang terpilih ini dapat menyajikan pembahasan yang relevan dan menjawab tantangan yang dihadapi bagi para pemangku kepentingan lintas batas. Dimana para peserta bukan hanya datang dari kawasan asia pasifik namun juga ada yang dari benua Amerika, dsb.

Menstimulasikan ide-ide, solusi dan pola pikir yang tepat dapat dihadirkan dalam forum ini. Terlebih dengan adanya cita-cita 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang menjadi tantangan saat ini hingga kedepan dalam Agenda 2030. Perlu terus dikembangan dari sisi planning dan technic-nya dalam mewujudkan 17 TPB tersebut disebuah negara.

Maka dari pada itu para pemangku kepentingan ini membutuhkan peningkatan kapasitas pemahaman dan treatment yang tepat guna dalam memudahkan mereka untuk menjalankan misinya.

Untuk itu dengan hadirnya forum internasional ini yang memiliki lingkupan khusus yaitu partisipasi publik dan keterlibatan pemangku kepetingan menuju tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs), menjadi sebuah upaya dalam proses peningkatan kapasitas tersebut.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Tantangan Memajukan Praktik Partisipasi Publik

Ikuti terus kami di sosial media dan website resmi untuk mendapatkan berita terbaru dari IAP2 Indonesia, dan bersama membangun praktek patisipasi publik di Indonesia.

city diplomacy

Selamat Menyambut Tahun 2019

“Investing for the poor requires participation from the entire community” – Bill Gates

Kami percaya bahwa partisipasi publik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Karena hal apa pun yang memberikan dampak secara langsung ataupun tidak langsung kepada publik/masyarakat perlu diberikan ruangnya dalam proses pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Menggunakan masukan publik/masyarakat dalam membuat keputusan yang berkelanjutan.

“Full participation in government and society has been a basic right of the country symbolizing the full citizenship and equal protection of all” – Charles B. Rangel

Keputusan yang berkelanjutan akan menghasilkan Economically Viable, Technically Feasible, Publicly Acceptable, dan Environmentally Compatible. Menjadi impian kita semua saat cita-cita para pendiri Bangsa Indonesia dapat terwujud. Seperti terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan yang merata.

Untuk itu perlu diupayakan partisipasi inklusif. Mencari pendekatan yang paling tepat untuk melakukannya. Pertimbangan bagaimana merancang sebuah proses partisipasi yang lebih inklusif melalui pemilihan tempat pertemuan, peralatan, fasilitas yang tersedia, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat meningkatkan inklusivitas bagi para pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan penolakan.

Isu partisipasi publik atau public engagement, merupakan hal baru di Indonesia. Namun hal tersebut bukan penghalang untuk menghadirkan sebuah keputusan/kebijakan yang lebih humanis ditengah-tengah masyarakat. Perlu pembekalan khusus bagi para penyelenggara Negara, pihak Swasta, dan pihak  Akademisi terhadap hal ini.

Kami di tahun 2018

Sejak berdirinya IAP2 afiliasi Indonesia ini dari tahun 2011, setidaknya sudah berbagai kegiatan yang terselenggara dengan baik dan sukses.

Ditahun 2018 ini, ada beberapa kegiatan diantaranya ada:

  • Pelatihan Dasar-dasar P2 (Partisipasi Publik), ditanggal 30 Juli – 03 Agustus di Kampus SGPP Indonesia.
  • Pelatihan Internasional – Effective Stakeholder Engagement for The 2030 Agenda, ditanggal 06 – 08 Agustus di Kampus SGPP Indonesia. IAP2 Indonesia bekerjasama dengan UNESCAP yang berbasis di Bangkok, Thailand.
  • Panel Diskusi – Ngobrolin Partisipasi (NgoPas), ditanggal 24 Oktober di Estubizi Biz. Center.
  • Mengadakan Audiensi kebeberapa Instansi Pemerintahan dan Swasta.
  • Terlibat dalam kegiatan IAP2; lokakarya komite perubahan di Kanada, dan komite perubahan IAP2 Internasional.
  • Terakhir kami ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan Diplomasi Kota yang diselenggarakan oleh United Cities and Local Governments (UCLG), ditanggal 18-19 Desember di Hotel Aryaduta.

Selain dari kegiatan tersebut, kami juga melakukan digital engagement. Menghadirkan artikel seputar Partisipasi Publik dan sejenisnya di Website dan Sosial Media kami. Konten tersebut secara kontinu memberikan berita terkini yang relevan bagi pembaca dan pengguna sosial media. Demi kemajuan praktik partisipasi publik di Indonesia khususnya.

IAP2 Indonesia mempublikasikan berbagai ide dan pemikiran serta best practices dari proses partisipasi publik di Indonesia. Ide dan pemikiran tersebut akan dituangkan dalam bentuk hasil penelitian, artikel, maupun tool untuk memudahkan para pihak dalam memahami dan mempraktekkan proses partisipasi publik, baik oleh pemerintah, sektor bisnis maupun masyarakat sipil.

Terima kasih kami untuk masyarakat Indonesia

Kami dari IAP2 Indonesia mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas terlaksananya beberapa kegiatan di tahun 2018 ini. Kepada masyarakat Indonesia dan beberapa pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu disini dengan segenap upaya dan kebaikannya telah bersama-sama menyukseskan kegiatan kami.

Berkolaborasi dengan para pihak dan mewujudkan tujuan bersama menjadi sebuah kado yang indah sebagai penutup diakhir tahun 2018. Semoga kedepannya kita bersama dapat saling tumbuh bersama dalam jalan kebaikan. Tak ada gading yang tak retak, begitulah peribahasa berkata, bahwa disetiap pekerjaan tentu pasti ada sisi kurangnya, namun hal tersebut dapat dijadikan potensi untuk berkembang.

Tanpa dukungan dan doa dari rekan-rekan IAP2 Indonesia, dan Instansi lainnya yang telah bekerjasama dengan kami, tak akan dapat berjalan dengan baik.

Last but not least

Mari kita bersama-sama membangun Bangsa Indonesia menjadi Negara yang kuat dan tangguh. Semangat kita semua untuk memperbaiki IAP2 di Indonesia. Di tahun depan supaya dapat memberikan yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya bagi Bangsa Indonesia. Kami terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik yang kami miliki untuk perubahan positif dari organisasi IAP2 internasional.

Terima kasih untuk IAP2 Internasional dan seluruh afiliasi yang sudah memberikan dukungan terbaik bagi pengembangan IAP2 di Indonesia.

Selamat tahun baru 2019. Sukses dan bahagia selalu.

 

Integrated Tourism Master Plan - Kepulauan Seribu dan Kota Tua (2)

Integrated Tourism Masterplan (ITMP) Kepulauan Seribu dan Kota Tua (2)

Integrated Tourism Masterplan (ITMP) – Masih dalam pembahasan Integrated Tourism Masterplan (ITMP) setelah diartikel sebelumnya paparan dari pihak Deputi sudah kita bahas, bagaimana pendapat Anda? Pasti sebagai masyarakat kita sangat setuju program untuk meningkatkan lagi kepariwisataan di Indonesia agar lebih lebih saling terhubung satu sama lain. Selanjutnya dalam artikel ini kita bahas paparan dari pihak konsultan.

Perlu kita ketahui bersama bahwa wilayah destinasi wisata Kepulauan Seribu menjadi 10 destinasi pariwisata prioritas nasional. Sembilan destinasi pariwisata prioritas nasional lainnya adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Morotai dan yang terakhir adalah Wakatobi.

Kepulauan Seribu dibagi menjadi tiga zona, diantaranya adalah zona pemukiman, zona pemanfaatan pariwisata, dan zona perlindungan.  Pola perjalanan Kepulauan Seribu disajikan oleh konsultan.  Pola terlihat variatif, mulai dari Bandara Soekarno Hatta berlanjut ke Dermaga Muara Angke, Dermaga Marina Ancol dan Pelabuhan Sunda Kelapa. Ada pula yang memulai perjalan dari Dermaga Rawa Saban dan Dermaga Tanjung Pasir.

Perjalan para wisatawan dari Dermaga-dermaga tersebut terlihat bervariasi juga. Ada yang dari Dermaga Rawa Saban melanjutkan perjalanannya ke Pulau Payung dan Pulau Pari. Dari Dermaga Tanjung Pasir ada yang berlanjut ke Pulau Untung Jawa, dari Pulau tersebut ada yang melanjutkan perjalanan destinasi wisatanya ke Pulau Onrust, Pulau Pari, Pulau Lancang, dan Pulau Tidung. Wisatawan yang berlayar dari Dermaga Muara Angke terlihat ke Pulau Onrust dan Pulau Pramuka.

Terlihat juga pola wisatawan yang berlayar dari Pelabuhan Sunda Kelapa menuju Pulau Untung Jawa dan Pulau Pramuka. Untuk yang datang di Dermaga Marina Ancol, wisatawan terlihat menuju Pulau Pramuka, Pulau Harapan, Pulau Untung Jawa, dan Pulau Onrust.

Selain pola perjalan di Kepulauan Seribu, juga terdapat pola perjalan Kota Tua.  Dimana terlihat dari Kawasan Wisata Taman Fatahillah wisatawan menuju beberapa tempat wisata lainnya seperti Museum Bahari, Pelabuhan Sunda Kelapa, Pekojan, dan Pecinan.

Setelah kita melihat bagaimana pola perjalanan wisatawan ditempat wisata Kepulauan Seribu dan Kawasan Kota Tua, berlanjut ke portofolio produk destinasi. Terbagi menjadi dua; untuk di Kepulauan Seribu dan di Kawasan Kota Tua. Untuk di Kepulau Seribu dari sisi Atraksinya terdapat Watersport, Konservasi Mangrove, Keindahan Biota Laut, Snorkeling, Diving, Budidaya Ikan Laut, Nusa Keramba, (Pulau Wisata Pemukiman).

Atraksi selanjutnya ada di Pulau Resort (Pulau Anyer, Pulau Bidadari, Pulau Sepa, Pulau Putri, Pulau Macan, Pulau Pelangi, Pulau Pantara). Kemudian ada lagi atraksi Konservasi Penyu Sisik (Pulau Cagar Alam/Konservasi). Terakhir ada atraksi Peninggalan sejarah penjajahan Belanda, Bangunan Tua (Pulau Cagar Budaya/Sejarah).

Berlanjut ke sisi Amenitas, terdapat 661 Homestay di Pulau Wisata Pemukiman, Restauran (Penyedia warga), dan 7 Resort dengan total 313 Kamar di Pulau Resort. Untuk sisi Aksesbilitas dapat ditempuh melalui Sunda Kelapa (1 kapal dari Kemenhub), Marina Ancol (31 kapal dari Sea Ledear Tour), Muara Angke (kapal nelayan ada 17 berupa kapal kayu dan 8 kapal penyebrangan dari Dishub), Tanjung Pasir, dan terakhir melalui Rawa Saban.

Lanjut diwilayah Kota Tua, untuk sisi Atraksi sendiri ada Museum (melihat sisi sejarah). Museum yang dimaksud ada Pelabuhan Sunda Kelapa, Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Bahari, Museum Seni Rupa & Keramik, Museum Bank Mandiri, dan Museum Bank Indonesia. Untuk Living Museum ada di Pecinan.

Dalam Integrated Tourism juga dianalisa mengenai Wisata Religi ada Mesjid yang menjadi cagar budaya yaitu di Kampung Arab Pekojan, Vihara di Pecinan. Untuk wisata etnik ada di Kampung Arab dan Pecinan. Bagi yang suka berbelanja ada di Pecinan dan Glodok. Terakhir wisata kuliner ada di kawasan Taman Fatahillah dan Pecinan.

Untuk bagian Amenitas terdapat BPW (biro perjalanan wisata), Souvenir shop, Hotel dan Rumah makan. Namun dibagian ini konsultan belum menyajikan detailnya seperti apa dan ada berapa saja. Untuk sisi Aksesbilitas ada Bus wisata, Transjakarta, Metromini & angkot, dan KRL. Bagian ini juga belum terdapt detailnya seperti apa.

Pemaparan berlanjut ke perkembangan jumlah kunjungan wisatawan Kota Tua dan Kepulauan Seribu tahun 2013-2017. Terlihat dari data yang disajikan terdapat peningkatan jumlah wisatawan. Namun terlihat ada penurunan dari wisman (wisatawan mancanegara) dari 5% ke 3% perbedaannya. Tentu hal ini dapat dijadikan “PR” (pekerjaan rumah).

Untuk bagian karakteristik dari wisatawan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Wisman sendiri karakteristiknya cenderung tertarik terhadap budaya lokal, tempat bersejarah dikarenakan sifatnya yang memiliki keingintahuan yang tinggi dan mendetail, menyukai kegiatan outdoor, wisata malam dan alam.

Beda hal dengan wisnus (wisatawan nusantara), mereka cenderung menyukai tour/rombongan, disamping itu juga sifat wisnus yang gemar berbelanja menjadikan tempat pilihan destinasi yang populer hal yang disukai, gemar photografi juga dan sport.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnyaIntegrated Tourism Masterplan (ITMP) Kepulauan Seribu dan Kota Tua (1)

Dari sisi asal atau sumber pasar dibagi menjadi dua, wisman dan wisnus. Untuk wisman yang actual datang dari China, Malaysia, Jepang, Singapura, Saudi Arabia, dan Eropa. Sedangkan yang potensial dapat datang dari Korea Selatan, India, Amerika Serikat, Taiwan, dan Australia. Untuk wisnus yang actual datang dari Jabar, Jateng, DKI, Jatim, dan Banten. Sedangkan yang potensial dapat datang dari Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kep. Bangka Belitung.

Integrated Tourism Masterplan ini merupakan hal yang penting untuk dikembangkan dan diwujudkan kehadirannya demi kemajuan pariwisata di Indonesia. Berdasakan paparan dari pihak konsultan melalui slide presentasinya tentu sebagai warga Indonesia menyambut baik akan program yang akan dilakukan ini.

Lalu bagaimana paparan lanjutan yang disampaikan oleh konsultan yang ditunjuk. Ingin tahu kelanjutannya? nantikan di artikel kami selanjutnya. (Bersambung…)

Integrated Tourism Master Plan - Kepulauan Seribu dan Kota Tua

Integrated Tourism Masterplan (ITMP) Kepulauan Seribu dan Kota Tua (1)

Integrated Tourism Masterplan (ITMP) – Kegiatan FGD ke-3 ini yang merupakan rangkaian FGD terakhir. Kepala Deputi menyampaikan sambutan dan materi singkat dalam pertemuan tersebut. FGD III diadakan di Hotel Red Top, Senin , 17 Desember 2018. Acara dibuka oleh sambutan dari Kepala Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata. Hadir juga para pemangku kepentingan, narasumber, dan perwakilan asosiasi/institusi.

Diharapkan dengan pertemuan yang diadakan ini dapat menjadi ajang proses keterlibatan yang efektif mengingat program ini sangat strategis sekali dari sisi peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Sebelum jauh kita menelusuri apa yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut, kita akan bahas apa itu ITMP (Integrated Tourism Masterplan). Sebagai FYI, pariwisata dapat menghasilkan dana segar bagi pemasukan devisa bagi Indonesia. Untuk itu perlu sekiranya peningkatan sisi pariwisata di Indonesia saat ini.

Kami dari IAP2 Indonesia melihat bahwa pertemuan ini sudah sangat bagus untuk dilakukan, guna meningkatkan branding suatu tempat wisata di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Deputi bahwa Integrated Tourism Masterplan (ITMP) adalah integrasi semua rencana pemangku kepentingan untuk mengembangkan kawasan pariwisata antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/Zonasi Wilayah (ATR dan Pemda), Rencana pengembangan infrastruktur transportasi (Perhubungan dan PUPR), Rencana pengembangan kawasan hutan menjadi kawasan pariwisata (KLHK, BUMN), Rencana/zonasi kawasan pesisir dan perairan laut (termasuk bawah laut – KKP), Rencana pengembangan UMKM pariwisata (Koperasi & UMKM), Rencana pengembangan kawasan cagar budaya (Kemendikbud), Rencana daerah rawan bencana (BNPB), dan Rencana investor/KEK Pariwisata & non KEK Pariwisata.

Tujuan utama dari integrasi adalah menambah nilai manfaat ekonomi, manfaat sosial budaya, dan manfaat pelestarian lingkungan hidup. Tujuan baik tersebut dapat dicapai apabila kunjungan wisatawan meningkat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, produk wisata dari sisi pelayanan dan pengelolaan (tourism destination management ) mulai dari SDM, industri, serta masyarakat dapat berkualitas dan berstandar global, selain itu juga pemasaran serta melakukan promosi yang berkelanjutan.

Kuncinya adalah untuk dapat mendatangkan wisatawan, karena memang pada dasarnya pariwisata itu
adalah melayani wisatawan. Kabupaten Banyuwangi misalnyadisetiap titik tempat wisata ditempatkan
seseorang untuk memonitor berapa pengunjung dan bagaimana karakteristik mereka disamping itu juga
terdapat CCTV untuk dapat memastikan kebenarannya.

Pemerintahan setempat dalam hal pelayan publik, perlu menyediakan akses jalan yang baik, dan
pendukung lainnya bertujuan untuk memudahkan wisatawan, sehingga dapat meningkatkan jumlah
kunjungan kedepannya. Saat kunjungan wisatawan meningkat tentu hal ini dapat menumbuhkan
profitabilitas dari pelaku usaha sekitarnya. Saat usaha tersebut sudah meningkat dan berkembang lebih
besar lagi tentu akan lebih banyak menyerap tenaga kerja didalamnya, dan hal ini menjadi salah satu
indikator keberhasilan dari sisi pariwisata.

Untuk itu perlu kita kiranya melihat bagaimana 5 tahun kedepan, ingin seperti apa kunjungannya,
berapa banyak kunjungan wisatawannya, dan bagaimana pelaku usahanya. Karena memang jika kita
telaah yang menjadi “supply” disini adalah 3A (atraksi, akses, dan amenitas). Hal tersebut harus
dipikirkan jauh kedepan ingin seperti apa.

Sasaran dari rangkaian pertemuan ini adalah tersusunnya dokumen ITMP (integrated tourism
masterplan) yang mancakup demand assessment, integrated visioning tourism destination masterplan,
feasibility study, skematik perencanaan dan desain kawasan prioritas, desain strategi rancana aksi.
Terdapat muatan lingkup keluaran/output yang dihasilkan diantaranya adalah analisis aspek kebijakan,
regulasi dan peraturan perundang-undangan seperti RT/RW, Pemda, Rencana-rencana Sektoral.

Analisa aspek permintaan dan peluang pengembangan destinasi wisata/demand assessment. Analisa kondisi awal (baseline) rencana tata ruang/perwilayahan dan aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas) dan dikembangkan menjadi 3S (size, spread, dan sustain).

Analisis peluang dan hambatan pengembangan sumber daya budaya dan alam serta aspek sosialekonomi masyarakat. Proyeksi pertumbuhan dan skenario pembangunan destinasi pariwisata, ada 3
skenario didalam dokumen yang perlu disajikan oleh konsultan diantaranya adalah pesimis, moderat,
dan optimis. Formulasi skenario pembangunan tapak prioritas. Formulasi rencana induk pembangunan
pariwisata terpadu. Penjabaran program-program keterpaduan antar sektoral. Pola-pola pelibatan
pemangku kepentingan.

Didalam output Analisa kondisi awal (baseline), konsultan diminta untuk melakukan analisis terhadap
semua aspek yang relevan untuk pengembangan pariwisata secara paripuna, termasuk kecenderungan
dan pola pengembangan tata ruang/perwilayahan, aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas) serta
kesenjangan infrastruktur dan prasarana umum (jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan
lingkungan).

Analisis tersebut harus menghasilkan pemahaman mendalam tentang kondisi awal pengembangan pariwisata dan akan mengidentifikasi masalah-masalah tata ruang, aspek 3A dan infrastruktur serta prasarana umum.

Untuk output Analisa peluang dan hambatan pengembangan sumber daya budaya dan alam serta aspek
sosial-ekonomi masyarakat, konsultan diberikan amanah untuk dapat menyajikan beberapa hal.
Diantaranya adalah untuk dapat mengumpulkan dan menginterpretasikan data awal yang relevan dan
mengembangkan peta serta laporan tentang tantangan, peluang, dan hambatan bagi pertumbuhan
berkelanjutan yang ramah lingkungan-sosial budaya dan berbagai jenis fasilitas pariwisata dan
infrastruktur pendukungnya.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah bagian output Pola-pola pelibatan pemangku kepentingan. Disini konsultan perlu melakukan kegiatan spesifik yang mencakup identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat didalam pengembangan Tourism Integrated Masterplan, pengelompokan pemangku kepentingan, dan hubungan antar pemangku kepentingan itu sendiri.

 

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Wow, Filantropi di Indonesia Tumbuh Besar di era
Millennials (1)

 

Kami IAP2 Indonesia melihat hal ini merupakan proses yang panjang tetapi dengan kontribusi dan keterlibatan semua pemangku kepentingan akan dapat berjalan ringan dan positif. Paparan yang disampaikan oleh pihak Deputi dengan sambutan penuh semangat dari Kepala Deputi menambah energy postif didalam ruang panel FGD III ini.

Lalu bagaimana paparan yang disampaikan oleh konsultan yang ditunjuk. Ingin tahu kelanjutannya? nantikan di artikel kami selanjutnya. (Bersambung…)

IAP2 Conference Recap 2018

IAP2 Conference Recap (Australasia & North American)

IAP2 Australasia Conference Recap

Gold Coast yang cerah dan Intercontinental Sanctuary Cove yang menakjubkan mengatur suasana dan kondisi untuk Konferensi IAP2 Australasia ‘Shake it Up’ tahun ini yang diadakan pada tanggal 23 – 25 Oktober. Hampir 300 delegasi dan anggota menghabiskan tiga hari berjejaring, menghadiri lokakarya, kelas master dan sesi-sesi utama di mana 50 presenter berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka.

 

2018 IAP2 North American Conference Recap

Hampir 400 peserta dari seluruh dunia berpartisipasi dalam sesi, lokakarya dan kunjungan lapangan untuk membawa wawasan baru ke dalam gagasan “Menumbuhkan Budaya P2”. Bagi mereka yang ada di sana dan bagi mereka yang tidak bisa datang, periksa sumber-sumber informasi atau referensi pasca-konferensi. Apakah Anda seorang yang memiliki motivasi tinggi yang ingin terlibat dalam mengembangkan dan menerapkan Konferensi IAP2 Amerika Utara yang sukses? Inilah kesempatan Anda!

SAVE THE DATES: Konferensi IAP2 Amerika Utara 2019 akan diadakan di Charlotte, North Carolina, 4 – 6 September 2019.

(Sumber: https://www.iap2.org/page/currentnewsletter)

 

Baca juga seri Kabar Luar Negeri lainnyaProject of the Year – IAP2 International

 

Dari acara yang diselenggarakan oleh IAP2 di beberapa afiliasi sudah menjangkau beberapa Negara. Memajukan praktek partisipasi publik yang menjadi tujuan utama demi terciptanya keputusan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dan publik.

Seperti acara conference yang diadakan oleh IAP2 Australasia yang sudah berjalan dengan sukses. Diselenggarakan di Intercontinental Sanctuary Cove di Gold Coast, Australia, tempat ini merupakan hotel & resort yang juga terdapat fasilitas untuk mengadakan meeting dan event. Tempat ini merupakan pilihan yang tepat untuk mengadakan acara conference skala besar didukung oleh kesan modern (indoor) dan juga alam (outdoor).

Acara konferensi sendiri berlangsung selama 4 hari, senin – kamis, namun dihari jumat, terdapat kegiatan bebas/jalan-jalan, mereka namakan dengan “A guided tour of a World Heritage site”. Setelah mengikuti rangkaian acara conference, peserta dapat memilih untuk mau mengikuti kegiatan tambahan ini atau tidak. Kegiatan tambahan tersebut adalah mengunjungi salah satu situs warisan dunia yaitu Spring National Park di Gold Coast. Peserta yang ingin ikut dikenakan biaya USD 33 per orang (mencakup transportasi, makan siang dengan biaya sendiri).

Lain Negara lain cerita, IAP2 North American telah mengadakan conference ditahun yang sama. Berlangsung selama 3 hari, 05-07 September 2018, bertempat di Victoria Conference Centre, Canada. Dihari terakhir setelah seluruh rangkaian acara konferensi selesai, tepatnya disore hari yang syahdu terdapat kegiatan “Whale Watching – Sunset Tour”, melihat semua jenis kehidupan dilaut seperti menyaksikan Killer Whales (Orcas).

Kegiatan ini tidak serta merta selalu serius dan membuat pikiran terus menerus berpikir keras. Hadirnya sesi jalan-jalan menjadi kesempatan baik untuk dapat saling berkomunikasi/mereview kembali/sekedar bertukar pandangan dengan suasana yang berbeda dihari sebelumnya. Dengan begini, tentu akan menghadirkan kesan yang istimewa saat kembali pulang, dan mengikat memori lebih kuat lagi. Sehingga dapat merefleksikan kembali bahwa bumi ini perlu kita jaga kelestariannya, dan kehidupan sosial didalamnya perlu dijaga kesejahteraannya dan stabilitasnya, dengan bersama-sama saling melibatkan diri.

Dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan No. 17 “Partnership for the Goals” perlu meningkatkan kapasitas pemahaman dalam mewujudkannnya sehingga kerjasama dengan para pemangku kepentingan dapat bersinergi positif dan satu frekuensi. Pelatihan dan konferensi yang dilakukan dapat menjadi bentuk proses dalam memprakteknya partisipasi publik diwilayah masing-masing kota atau Negara.

Ikutilah acara terdekat kami ditahun 2019, apa dan dimana? Tunggu info selanjutnya, tetap ikuti terus kami di website dan semua sosial media IAP2 indonesia!

 

image source: www.iap2.org.au

Organisation of the Year – IAP2 International

Organisation of the Year – IAP2 International

2018 Organisation Internasional Tahun Ini: Kota Edmonton, Kanada

Apa yang terjadi ketika Kota, warga, dan Dewan mereka memutuskan sudah waktunya untuk berubah?

Keterlibatan Publik adalah pekerjaan yang rumit. Itu juga pekerjaan penting; itu adalah cara utama bahwa Kota Edmonton bekerja dengan publik untuk memahami, memeriksa, dan membuat keputusan.

Setelah Civic Election 2013, serta laporan Auditor Kota 2014 tentang keterlibatan publik, Dewan Kota dan Administrasi mengidentifikasi kebutuhan untuk meninjau pendekatan Kota Edmonton terhadap partisipasi publik. Banyak Edmontonians, pemangku kepentingan, Anggota Dewan, dan anggota Administrasi Kota mengamati bahwa Kota menghadapi sejumlah tantangan dan peluang dalam partisipasi publik, termasuk menanggapi ekspektasi warga yang berkembang, mendukung pertumbuhan, memastikan proses yang konsisten dan berkualitas, dan memanfaatkan peluang untuk inovasi.

Melalui proses berbasis kolaboratif yang melibatkan Dewan Kota, Administrasi, dan Edmontonians, Inisiatif Dewan tentang Keterlibatan Publik (Prakarsa) telah menetapkan dan menetapkan tahapan untuk praktik partisipasi publik yang inovatif dan inklusif untuk tahun-tahun mendatang.

Inisiatif ini dirancang menggunakan pendekatan bertahap untuk “engaging on engagement” dengan Dewan Kota, Administrasi dan masyarakat. Diberikan mandat yang luas untuk memeriksa praktik partisipasi masyarakat di Kota, sementara juga menerapkan perbaikan langsung ke praktik partisipasi masyarakat jika memungkinkan. Inisiatif ini mengakui bahwa membuat perubahan yang langgeng terhadap partisipasi publik harus menjadi bagian dari perubahan organisasi yang lebih besar di Kota. Namun, fokus pada perubahan internal harus diimbangi dengan upaya untuk memahami, terlibat, dan memungkinkan masyarakat sipil kota yang lebih luas. Partisipasi publik yang baik membutuhkan peningkatan kapasitas Kota dan masyarakat untuk terlibat.

SebaCity of Edmonton - Organisationgian besar tantangan partisipasi publik berpusat di sekitar kepemimpinan internal, mereka yang terlibat dalam Inisiatif, mendorong norma Kota pada partisipasi publik dan untuk menantang bagaimana keputusan dibuat di Kota. Secara tradisional, keputusan dibuat secara hierarkis dengan proses partisipasi publik yang sedikit berarti untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Inisiatif itu bertentangan dengan tradisi dan sering menjadi tantangan. Meskipun pekerjaan itu sangat didukung oleh Dewan, ada penolakan secara internal terhadap kebutuhan partisipasi publik atau inisiatif secara keseluruhan. Memiliki komunitas yang berkontribusi pada sebuah kebijakan besar terasa menakutkan bagi organisasi yang dimana membuat keputusan tersebut untuk diri mereka sendiri.

Tantangan lain adalah kurangnya rasa percaya oleh warga dalam inisiatif partisipasi publik Kota. Warga mengatakan kepada kandidat Dewan selama Pemilihan Umum 2013 bahwa mereka tidak percaya bahwa Kota menggunakan salah satu masukan yang mereka berikan dan kemudian Kota melakukan apa yang ingin dilakukannya. Warga merasa bahwa proses partisipasi masyarakat di Kota hanya memeriksa kotak dan tidak tulus atau tidak berarti apapun.

Karena kurangnya kepercayaan warga dalam proses partisipasi publik, Inisiatif diberi arahan oleh Dewan co-lead untuk “mulai di awal” dan terlibat dengan Edmontonians, staf Kota dan tokoh masyarakat untuk mengembangkan pemahaman umum tentang partisipasi publik dan mulai membangun konsensus tentang apa yang diinisiatif dan proses partisipasi publik di Kota untuk fokus pada upayanya. Melakukan “public participation on public participation” adalah bagian penting dari mendapatkan kepercayaan dari warga pada proses serta hasil dari Inisiatif. Untuk memastikan hasil dari Inisiatif bekerja untuk semua (penduduk, staf Kota, pemangku kepentingan, Dewan, dll.), Semua perlu dilibatkan.

Dampak P2 pada keputusan

Kegiatan partisipasi masyarakat yang dilakukan berdampak langsung pada keputusan tentang arah yang akan diambil oleh prakarsa sebagai hasil akhir. Kolaborasi antara Administrasi, Dewan Kota dan masyarakat adalah fokus dan tema di seluruh Inisiatif. Tema itu terus berdampak pada cara Kota mempraktekkan partisipasi publik saat ini.

  • Hasil dan dampak lain dalam pengambilan keputusan meliputi:
  • Kebijakan keterlibatan publik yang memberikan arahan tentang keterlibatan di Kota dan menghubungkan keterlibatan publik kepada pengambilan keputusan
  • Spektrum keterlibatan publik baru yang menghapus Inform dan memasukkan komunikasi ke dalam semua peran yang dapat digunakan publik saat berpartisipasi
  • Kerangka Keterlibatan Publik
  • Praktik Keterlibatan Publik Baru dan Roadmap Implementasi
  • Penciptaan Bagian Keterlibatan Publik di Kota dengan 16 Penasihat Keterlibatan Publik, 6- anggota Unit Penelitian Korporat dan 4-anggota Unit Metode & Praktik
  • Hasil dari kelompok kerja
    • Program pelatihan untuk semua staf Kota tentang keterlibatan publik
    • Suatu pendekatan untuk staf Kota tentang evaluasi dan recognition
    • Pengembangan alat perencanaan keterlibatan publik baru, katalog teknik & praktik serta Buku Panduan Komunikasi baru
    • Database kepemimpinan internal dan alat pemetaan
    • Gabungan Pemandu yang akan memantau kemajuan Kota dalam melaksanakan Road Map Implementasi untuk keterlibatan publik
    • Buku Panduan Komunikasi
  • Panduan Bahasa Keterlibatan Publik untuk membakukan bagaimana Kota berbicara tentang partisipasi publik
  • Bagian Keterlibatan Publik ditambahkan ke setiap Laporan Dewan

IAP2 International Organisation Of The Years

(Sumber: https://www.iap2.org/news/424679/2018-International-Organization-of-the-Year-City-of-Edmonton-Canada.htm)

Baca juga seri Kabar Luar Negeri lainnyaInternational Core Values Awards Celebrate Excellence in Public Participation

Penghargaan (Organisation of the Year) ini diberikan kepada City Councillor, Ben Henderson, dan Cory Segin, Direktur Keterlibatan Publik dari Kota Edmonton.

Ada beberapa proyek yang dibuat oleh organisation dan atau pemerintah setempat di Indonesia yang juga masih memerlukan proses partisipasi publik ini berjalan didalamnya. Untuk itu IAP2 tidak berhenti untuk memajukan praktek partisipasi publik diluar sana. Dan kami IAP2 Indonesia terus mengenalkan ilmu partisipasi publik dalam bentuk apa pun. Melalui pelatihan, artikel, dan berbagi pengalaman dari beragam project dari lintas Negara, untuk dapat melihat mana best practice yang dapat diterapkan oleh Anda sebagai pemangku kepentingan atau pengambil keputusan, berada didalam organisation atau diluar.

Memajukan kapasitas organisation Anda dalam menerapkan proses partisipasi publik atau dikenal dengan public engagement/participation, menjadi sebuah keharusan saat ini karena sudah dikeluarkannya PP No.45 tahun 2017, mengenai partisipasi masyarakat.

Ikutilah acara terdekat kami ditahun 2019, apa dan dimana? Tunggu info selanjutnya, tetap ikuti terus kami di website dan semua sosial media IAP2 indonesia!

 

image source: www.unsplash.com