Jakarta – Pada tanggal 24-25 Juli 2019, bertempat di Hotel Ashey Jakarta, telah diselenggarakan Pelatihan Nasional ke-2 dengan tema Penguatan Peran Pemerintah Daerah pada Implementasi TPB.
Pelatihan Nasional tahun ini didukung oleh mitra-mitra seperti APEKSI, Tanoto Foundation, Bappenas, KPPOD, IAP2 Indonesia, PT. Sarana Multi Infrastruktur dan Filantropi Indonesia. Sesi-sesi dalam kegiatan ini bertujuan untuk meningkatan kapasitas bagi Pemerintah Daerah melalui diskusi, berbagi pengetahuan dan inovasi.
Localise SDGs merupakan program UCLG ASPAC dan APEKSI yang didukung oleh Delegasi Uni Eropa dengan menargetkan 30 pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian TPB di tingkat lokal melalui serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas bagi Pemerintah Daerah, seperti Pelatihan Nasional yang sudah berjalan tahun ke 2 ini.
Pada hari pertama, pelatihan dihadiri oleh 60 orang dari berbagai wilayah dan institusi, dengan beberapa pembicara yang kompeten di bidangnya. Salah satu pembicara adalah Robert Na Endi Jaweng, Direktur Eksekutif KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah). KPPOD merupakan lembaga yang berfokus pada kebijakan dan pelayanan publik di bidang ekonomi, fiskal dan kebijakan desentralisasi/otonomi daerah secara umum.
Dalam sesinya, Endi Jaweng memaparkan beberapa poin penting dalam melokalkan TPB di daerah. Pertama, pelembagaan TPB ke level lokal. Dalam hal ini adalah tujuan, indikator hingga cara-cara pelaksanaan yang diatur dalam agenda 2030 harus dilembagakan di pemerintahan daerah, sektor swasta dan komunitas.
Kedua, pelembagaan di Pemerintah Daerah adalah melalui pengintegrasian TPB ke dalam urusan pemerintahan, perencanaan pembangunan, penganggaran dan evaluasi kinerja daerah. Ketiga, dalam elemen perencanaan pembangunan, pintu masuk bagi integrasi adalah saat penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangkan Menengah Daerah (RPJMD). Ketiga hal ini ia jelaskan lebih teknis di hadapan peserta pelatihan yang sebagian besar adalah aparatur Bappeda.
Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Seluk Beluk Kolaborasi
Selanjutnya, Endi Jaweng memberikan catatan saat mengakhiri paparannya. Beberapa di antaranya adalah: Pemerintah Pusat memprioritaskan strategi implementasi kebijakan berdasar business model yang terukur dan realistis, peer-learning process untuk mendorong komitmen di daerah, insentif, penyelerasan RAD (Rencana Aksi Daerah) TPB dengan RAD-RAD lainnya seperti RAD-Pangan Gizi, RAD-Pengentasan Kemiskinan, dll. Di samping itu, keberhasilan pencapaian TPB di daerah juga dipengaruhi oleh sumber daya memadai dan didukung oleh data & informasi yang diperlukan.
Sumber: Pelatihan Nasional II: Penguatan Peran Pemerintah Daerah pada Implementasi TPB (https://apeksi.net/index.php/12-berita/nasional/1392-pelatihan-nasional-ii-penguatan-peran-pemerintah-daerah-pada-implementasi-tpb)
gian besar tantangan partisipasi publik berpusat di sekitar kepemimpinan internal, mereka yang terlibat dalam Inisiatif, mendorong norma Kota pada partisipasi publik dan untuk menantang bagaimana keputusan dibuat di Kota. Secara tradisional, keputusan dibuat secara hierarkis dengan proses partisipasi publik yang sedikit berarti untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Inisiatif itu bertentangan dengan tradisi dan sering menjadi tantangan. Meskipun pekerjaan itu sangat didukung oleh Dewan, ada penolakan secara internal terhadap kebutuhan partisipasi publik atau inisiatif secara keseluruhan. Memiliki komunitas yang berkontribusi pada sebuah kebijakan besar terasa menakutkan bagi organisasi yang dimana membuat keputusan tersebut untuk diri mereka sendiri.