IAP2 Indonesia – Supersemar, atau Surat Perintah Sebelas Maret, adalah dokumen yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966, yang memberikan wewenang kepada Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Soeharto. Untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna memulihkan ketertiban selama situasi yang kacau pada masa pembantaian massal tahun 1965-1966. Pada hari yang sama, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora. Di tengah situasi negara yang tidak kondusif, Soeharto meminta surat perintah kepada Soekarno untuk mengatasi konflik. Surat perintah tersebut kemudian disampaikan kepada Soekarno oleh tiga jenderal AD di Istana Bogor, yaitu Brigjen Amir Machmud, Brigjen M. Jusuf, dan Mayjen Basuki Rachmat.
Supersemar memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk. Setelah menerima mandat, Soeharto mengambil langkah-langkah strategis seperti membubarkan PKI pada 12 Maret 1966 dan menangkap 15 menteri yang loyal kepada Presiden Soekarno pada 18 Maret 1966. Selain itu, dilakukan kontrol dan pembatasan pers pada 22 Maret 1966. Supersemar dianggap sebagai instrumen utama pengalihan kekuasaan eksekutif dari Soekarno ke Soeharto. Dampak Supersemar sangat besar, terutama dalam konteks politik dan hubungan luar negeri Indonesia. Supersemar membuka jalan bagi Soeharto untuk naik menjadi presiden dan mengubah tatanan Orde Lama yang dibangun Soekarno. Selain itu, Supersemar juga berdampak pada pemberantasan komunisme, hilangnya pengaruh Blok Timur, perubahan arah kebijakan luar negeri, masuknya Indonesia ke PBB, serta perubahan politik dan ekonomi.
Peristiwa Supersemar memiliki dampak signifikan terhadap keterlibatan publik di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa pengaruh utama.
1. Peralihan Kekuasaan dan Keterlibatan Militer
Sumber foto: global institute
Supersemar menandai peralihan kekuasaan dari pemerintahan sipil Soekarno ke militer di bawah Soeharto. Hal ini mengakibatkan meningkatnya keterlibatan militer dalam politik, yang sering kali mengesampingkan suara dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik. Masyarakat menjadi lebih terasing dari proses politik, karena kekuasaan lebih terpusat pada militer.
2. Pembubaran PKI dan Stigmatisasi
Sumber foto: majalah riwajat
Dengan dikeluarkannya Supersemar, Soeharto mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI), yang berujung pada pembubaran partai tersebut dan penangkapan massal terhadap anggotanya. Tindakan ini menciptakan suasana ketakutan di kalangan masyarakat, yang mengurangi keberanian publik untuk terlibat dalam aktivitas politik, terutama bagi mereka yang dianggap memiliki hubungan dengan PKI atau ideologi kiri.
3. Konsolidasi Kekuasaan dan Penurunan Partisipasi Politik
Sumber foto: nasional okezone
Era Orde Baru yang dimulai setelah Supersemar ditandai dengan konsolidasi kekuasaan yang kuat oleh Soeharto. Kebijakan pemerintah yang otoriter ini membatasi ruang bagi partisipasi politik publik, termasuk pembatasan kebebasan berpendapat dan berkumpul. Hal ini menyebabkan penurunan keterlibatan masyarakat dalam proses politik.
4. Perubahan Dinamika Sosial
Sumber foto: tempo co
Supersemar juga mempengaruhi dinamika sosial masyarakat. Rasa ketidakpuasan terhadap pemerintahan dan kebijakan yang diterapkan oleh Orde Baru membuat sebagian kelompok masyarakat tergerak untuk melakukan protes atau gerakan sosial, meskipun dalam kondisi yang penuh risiko. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada pembatasan, keinginan untuk terlibat dalam perubahan tetap ada di kalangan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat.
Baca juga: Partisipasi Warga dalam Perjuangan Serangan Umum 1 Maret 1949
5. Keterlibatan dalam Reformasi
Sumber foto: beritajatim com
Dampak jangka panjang dari Supersemar terlihat pada gerakan reformasi 1998 yang menuntut perubahan sistem politik. Masyarakat mulai aktif kembali dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan mendorong demokratisasi setelah bertahun-tahun berada di bawah rezim otoriter.
Kesimpulan
Supersemar adalah surat perintah yang menandai peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Peristiwa ini berdampak besar pada keterlibatan publik di Indonesia. Kekuasaan yang beralih ke militer membatasi partisipasi politik masyarakat, pembubaran PKI menciptakan ketakutan, dan konsolidasi kekuasaan di era Orde Baru semakin mengurangi ruang publik untuk berpendapat. Meski begitu, Supersemar juga memicu perlawanan yang berujung pada gerakan reformasi 1998, saat masyarakat kembali aktif memperjuangkan hak-haknya.
Referensi
perssukma.id (2024). Sejarah Surat Perintah Sebelas Maret.
kumparan.com. (2024). 4 Dampak Supersemar bagi Indonesia yang Perlu Diketahui.
rri.co.id. (2023). Lima Tokoh di Balik Peristiwa Supersemar.