IAP2 Indonesia – Partisipasi publik adalah fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola yang demokratis, transparan, dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan kebutuhan nyata dan aspirasi kolektif. Dengan mendengarkan dan melibatkan publik, pemerintah dan sektor swasta dapat mengidentifikasi prioritas utama, meminimalkan risiko kesalahan kebijakan, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan program. Partisipasi publik juga memupuk rasa kepemilikan (sense of ownership) yang mendorong masyarakat untuk mendukung dan menjaga keberlanjutan hasil pembangunan.
Pentingnya partisipasi publik semakin ditekankan dengan kondisi nyata di Indonesia yang masih menghadapi tantangan signifikan dalam keterlibatan masyarakat. Berdasarkan data dari Open Budget Survey (OBS) tahun 2024, yang merupakan survei internasional mengenai tata kelola anggaran di 125 negara, skor Indonesia pada dimensi partisipasi publik dalam penganggaran hanya berada di angka 26 dari skala 1-100. Skor ini tergolong rendah, meskipun sedikit lebih baik dibandingkan rata-rata global yang hanya mencapai 15. Dengan skor tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-24 dari 125 negara. Di tingkat ASEAN, Indonesia masih tertinggal dari Filipina (skor 33), Malaysia (28), dan Thailand (28), sedangkan peringkat pertama dunia dipegang oleh Korea Selatan dengan skor 65 (Seknas FITRA, 26 Juni 2024). Data ini menunjukkan bahwa ruang untuk memperkuat keterlibatan publik di Indonesia masih sangat besar.
Pentingnya Partisipasi Publik Terletak pada Kemampuannya Membangun Jembatan Komunikasi antara Pembuat Kebijakan dan Masyarakat.
Sumber: forest digest
Proses ini membuka ruang untuk dialog terbuka, transparansi, serta pengawasan yang lebih baik. Partisipasi publik juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, di mana individu dapat menyuarakan pendapat, berbagi gagasan, dan berkontribusi dalam menemukan solusi terhadap permasalahan bersama. Tanpa adanya partisipasi yang bermakna, kebijakan cenderung menjadi elitis, kurang responsif, dan tidak mampu menjawab dinamika sosial di masyarakat.
Spektrum Partisipasi Publik dan Dampaknya Terhadap Kebijakan
Untuk memahami keterlibatan publik secara komprehensif, spectrum of public participation yang dikembangkan oleh International Association for Public Participation (IAP2) menjadi acuan penting. Spektrum ini terdiri dari lima level, yakni inform, consult, involve, collaborate, dan empower. Masing-masing level menggambarkan sejauh mana publik dilibatkan, mulai dari sekadar mendapatkan informasi hingga memiliki kendali penuh dalam pengambilan keputusan. Spektrum ini memberikan panduan agar partisipasi publik tidak hanya bersifat formalitas, tetapi mampu menghasilkan dampak nyata.
Dalam praktiknya, partisipasi publik yang dirancang dengan mengacu pada spektrum dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Misalnya, pada isu-isu strategis seperti pengelolaan lingkungan, perencanaan kota, atau pengembangan sosial, pendekatan collaborate atau empower dapat memastikan bahwa kebijakan mencerminkan aspirasi masyarakat secara penuh. Oleh karena itu, memahami esensi dan penerapan spektrum partisipasi publik merupakan langkah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga oleh masyarakat.
Sesi Pembelajaran: Meningkatkan Pemahaman Partisipasi Publik
Sebagai upaya memperdalam wawasan ini, akan diadakan learning session bertajuk “Pentingnya Partisipasi Publik dan Spektrumnya”. Kegiatan ini akan membahas peran krusial partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, strategi penerapannya, serta bagaimana spektrum partisipasi publik dapat menjadi panduan praktis dalam membangun kolaborasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Baca Juga : Partisipasi Gen Z Menjadi Relawan: Tren atau Kesadaran?
Kesimpulan
Partisipasi publik adalah kunci penting bagi terciptanya tata kelola yang demokratis, transparan, dan berkelanjutan. Melalui keterlibatan masyarakat, kebijakan menjadi lebih legitim, responsif terhadap kebutuhan riil, serta mendorong rasa kepemilikan dan pemberdayaan masyarakat. Spektrum partisipasi publik dari IAP2, yang mencakup tingkat inform, consult, involve, collaborate, dan empower, menjadi panduan agar partisipasi tidak sekadar formalitas melainkan berdampak nyata. Penerapan spektrum ini membantu menciptakan kebijakan yang inklusif dan adil, khususnya dalam isu-isu strategis.