IAP2 Indonesia – Bangsa Indonesia kembali mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang membangun negeri. Namun, di tengah dunia yang semakin kompleks, makna “pahlawan” pun ikut bergeser. Jika dahulu kepahlawanan diukur dari keberanian mengangkat senjata, kini perjuangan itu diwujudkan lewat tindakan kolaboratif untuk memperbaiki kehidupan sosial, lingkungan, dan tata kelola masyarakat.
Kepahlawanan masa kini menuntut kesadaran kolektif. Tidak lagi soal siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling peduli dan mau berbuat. Di era digital dan demokrasi partisipatif, salah satu spectrum IAP2 yakni informing menjadi langkah awal, dengan memastikan masyarakat mendapat informasi yang jelas, akurat, dan terbuka tentang kebijakan publik, lingkungan, hingga isu sosial di sekitar mereka.
Penetapan gelar Pahlawan Nasional setiap tahun selalu memunculkan perbincangan: siapa yang layak, atas dasar apa, dan bagaimana kriteria itu dibentuk. Proses ini sebenarnya bukan sekadar penghargaan simbolik, tetapi juga refleksi atas nilai yang sedang dijunjung bangsa.
Tahun 2025 ini, pemerintah menetapkan sejumlah tokoh baru sebagai Pahlawan Nasional, di antaranya:
1. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Sumber: wikipedia
Dikenal sebagai Presiden keempat RI dan tokoh pluralisme, Gus Dur memperjuangkan nilai kemanusiaan, kebebasan beragama, serta demokrasi yang menghormati keberagaman. Ia menjadi simbol inklusivitas dalam politik dan kehidupan sosial bangsa.
2. H. Muhammad Soeharto
Sumber: wikipedia
Tokoh militer dan pemimpin nasional yang menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 32 tahun. Masa kepemimpinannya ditandai oleh pembangunan ekonomi besar-besaran, stabilitas politik, namun juga meninggalkan catatan panjang tentang pembatasan kebebasan para sipil dan sentralisasi kekuasaan.
3. Marsinah
Sumber: wikipedia
Seorang aktivis buruh perempuan di era pemerintahan Soeharto yang dengan berani memperjuangkan hak-hak pekerja. Kehadirannya membawa dampak besar bagi gerakan buruh dan kesadaran publik akan pentingnya keadilan sosial. Marsinah menjadi simbol keberanian rakyat kecil yang menentang ketidakadilan dan memperjuangkan kesetaraan di dunia kerja.
4. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja
Sumber: wikipedia
Diplomat dan ahli hukum internasional yang dikenal lewat kontribusinya merumuskan Wawasan Nusantara dan peran pentingnya dalam pembentukan hukum laut internasional (UNCLOS). Ia memperkuat posisi Indonesia di dunia global melalui jalur diplomasi dan hukum.
5. Hajjah Rahmah El Yunusiyyah
Sumber: wikipedia
Pionir pendidikan perempuan di Sumatera Barat yang mendirikan Madrasah Diniyah Putri Padang Panjang. Ia membuka ruang bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan Islam, menjadi inspirasi bagi kemajuan pendidikan inklusif.
6. Sarwo Edhie Wibowo
Sumber: wikipedia
Perwira militer yang berperan penting dalam sejarah pertahanan negara dan pembinaan generasi muda. Ia juga dikenal sebagai pendiri Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Resimen Mahasiswa (Menwa) yang berfokus pada pembentukan karakter pemuda.
7. Sultan Muhammad Salahuddin
Sumber: wikipedia
Sultan Bima dari Nusa Tenggara Barat yang memperjuangkan pendidikan dan diplomasi rakyatnya di masa kolonial. Ia berperan dalam memperkuat identitas budaya lokal sekaligus memperjuangkan otonomi rakyatnya secara damai.
8. Syaikhona Muhammad Kholil
Sumber: kompas com
Ulama besar asal Bangkalan, Madura, yang menjadi guru dari para pendiri Nahdlatul Ulama. Ia berkontribusi besar dalam pengembangan pendidikan Islam tradisional dan pembentukan moral kebangsaan di awal abad ke-20.
9. Tuan Rondahaim Saragih
Sumber: rm id
Pemimpin lokal dari Sumatera Utara yang menentang penjajahan Belanda di wilayah Simalungun. Ia dikenal karena keberaniannya membela rakyat dan memperjuangkan hak atas tanah serta kemerdekaan masyarakat adat.
10. Zainal Abidin Syah
Sumber: wikipedia
Sultan Tidore dari Maluku Utara yang berperan penting dalam diplomasi dan perjuangan mempertahankan integrasi wilayah Indonesia bagian timur setelah kemerdekaan. Ia menjembatani kepentingan lokal dengan nasional secara damai dan strategis.
Penetapan ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana bangsa ini memilih untuk mengangkat nilai dan kisah tertentu ke permukaan. Ketika publik ikut menyoroti dan mendiskusikan sosok yang diangkat menjadi pahlawan, di situlah muncul praktik empowerment — masyarakat diberdayakan untuk menguji narasi sejarah dan ikut menentukan bagaimana identitas nasional dibangun. Diskusi publik semacam ini memberi ruang bagi warga untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga penafsir.
Dari Warga Biasa Menjadi Penggerak Perubahan
Sumber: ui ac
Menjadi pahlawan di masa kini tidak selalu berarti mendirikan gerakan besar atau memimpin massa. Justru, perubahan kerap dimulai dari langkah kecil: seorang warga yang menginisiasi bank sampah di lingkungannya, komunitas muda yang menanam pohon di lahan kritis, atau sekelompok warga yang mengusulkan perbaikan akses air bersih di desanya.
Baca Juga : Menjadi Pahlawan Masa Kini Lewat Partisipasi Publik yang Bermakna
Inilah bentuk nyata dari involvement — ketika masyarakat tidak hanya didengar, tetapi dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan dan pelaksanaan program. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa setiap orang bisa menjadi penggerak, asalkan diberi ruang dan kepercayaan.
Dialog, Bukan Monolog: Saat Pemerintah dan Warga Saling Mendengar
Sumber: sekretariat negara
Seringkali, masyarakat merasa jauh dari kebijakan karena minimnya ruang untuk menyampaikan aspirasi. Padahal, kebijakan publik yang baik lahir dari proses dialog, bukan monolog. Inilah pentingnya consultation — mekanisme mendengar suara masyarakat sebelum keputusan diambil. Melalui forum warga, survei publik, atau ruang diskusi daring, pemerintah dapat memahami berbagai sudut pandang dan kebutuhan nyata dari masyarakat. Proses ini memperkaya kebijakan, karena setiap keputusan yang dihasilkan mencerminkan realitas sosial yang lebih beragam.
Namun, consult bukan sekadar formalitas. Ia menuntut kesediaan untuk benar-benar mendengar, menanggapi, dan mempertimbangkan masukan masyarakat. Ketika warga tahu suaranya punya dampak, kepercayaan terhadap institusi publik pun meningkat. Di sinilah partisipasi publik menjadi fondasi demokrasi yang sehat.
Kolaborasi sebagai Fondasi Kepahlawanan Kolektif
Sumber: kaltimkita
Kita hidup di masa ketika tantangan terlalu besar untuk diselesaikan sendirian: krisis iklim, kemiskinan, ketimpangan, hingga disinformasi digital. Semua persoalan itu menuntut kolaborasi lintas sektor — antara warga, pemerintah, komunitas, dan sektor swasta.
Dalam semangat collaboration, kepahlawanan bukan lagi individualistik. Ia menjadi kolektif. Seorang pahlawan masa kini adalah mereka yang mampu membangun jembatan, bukan tembok; yang mampu menghubungkan gagasan antar pihak untuk menghasilkan solusi yang inklusif.
Contohnya bisa dilihat pada inisiatif partisipatif di berbagai daerah: warga, akademisi, dan pemda bekerja bersama mengembangkan sistem pemantauan lingkungan berbasis masyarakat, atau membuat platform digital untuk memantau transparansi anggaran publik. Di situ, keberhasilan bukan milik satu pihak, tapi hasil kerja bersama yang memperkuat kepercayaan sosial.
Kesimpulan
Jika pahlawan dahulu berjuang agar kita merdeka dari penjajahan, maka pahlawan masa kini berjuang agar demokrasi tetap hidup. Partisipasi publik adalah wujud konkret dari perjuangan itu — menjaga agar suara rakyat tetap didengar, agar kebijakan publik tetap berpihak pada kebaikan bersama.
Dengan memahami spektrum partisipasi publik — dari inform hingga empower — kita belajar bahwa menjadi pahlawan bukan soal status atau pengakuan. Ini tentang kesediaan untuk terlibat, mendengar, bekerja sama, dan memberdayakan sesama.
Setiap warga punya potensi menjadi pahlawan, bukan dengan seragam atau senjata, tapi dengan empati dan aksi nyata. Karena pada akhirnya, bangsa ini akan terus hidup selama masih ada orang-orang yang peduli untuk ikut menentukan arahnya.
Referensi
Tempo.co. (2025). Hari Pahlawan: Mengartikan Kembali Makna Kepahlawanan di Era Digital.
Katadata.co.id. (2025). Tren Partisipasi Publik di Indonesia: Dari Aspirasi ke Kolaborasi.
Kompas.com. (2025). Partisipasi Publik sebagai Pilar Demokrasi Modern.
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025). Daftar Pahlawan Nasional 2025.
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2024). Transformasi Digital untuk Partisipasi Publik yang Inklusif.
United Nations Development Programme (UNDP). (2024). Civic Engagement and Participatory Governance: Empowering Citizens in Decision-Making Processes.
International Association for Public Participation (IAP2). (2023). IAP2 Spectrum of Public Participation.