IAP2 Indonesia – Hari Demokrasi Internasional diperingati setiap tanggal 15 September sebagai upaya global untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Peringatan ini ditetapkan secara resmi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2007 sebagai respon atas pertumbuhan dan tantangan demokrasi di berbagai negara. Sejarah demokrasi sendiri berakar dari konsep kuno seperti demokrasi Athena Kuno dan terus berkembang melalui berbagai momentum penting seperti Revolusi Prancis dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hari Demokrasi Internasional menjadi kesempatan penting untuk meninjau kembali dan memperkuat cita-cita demokrasi yang berkeadilan dan inklusif.
Untuk tahun 2025, tema resmi dari IPU (Inter-Parliamentary Union) adalah “Achieving Gender Equality, Action by Action,” yang menekankan peran krusial kesetaraan gender dalam memperkuat demokrasi. Tema ini relevan dengan situasi demokrasi global dan Indonesia saat ini di mana partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan generasi muda, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang adil dan menyeluruh. Di tengah dinamika sosial-politik dan tantangan baru seperti disinformasi serta kesenjangan akses teknologi, upaya meningkatkan partisipasi digital dan inklusif menjadi kunci untuk memperkokoh demokrasi yang sehat di Indonesia dan dunia.
Makna Demokrasi di Era Digital
Sumber: jawa pos
Demokrasi di era digital mengalami perkembangan yang signifikan terutama dengan hadirnya media sosial dan internet sebagai ruang publik baru. Teknologi digital memperluas akses masyarakat terhadap informasi politik dan sosial secara cepat dan tanpa batas geografis, sehingga memungkinkan warga untuk ikut berdiskusi dan menyampaikan aspirasi publik dalam waktu nyata. Digitalisasi memberi kesempatan lebih luas bagi partisipasi masyarakat yang lebih dinamis dan inklusif, membuka peluang deliberasi politik yang lebih transparan dan responsif.
Namun, di sisi lain, muncul tantangan baru seperti penyebaran misinformasi, polarisasi opini, dan fenomena echo chamber (ruang gema) yang membatasi keberagaman pandangan dan dapat memperuncing perpecahan sosial dalam ruang digital. Oleh karena itu, demokrasi di era digital membutuhkan upaya terus menerus untuk menyeimbangkan manfaat teknologi sekaligus mengatasi risiko yang muncul agar partisipasi masyarakat tetap berkualitas dan konstruktif.
Pentingnya Partisipasi Masyarakat
Sumber: detikcom
Partisipasi masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan demokrasi karena demokrasi pada hakikatnya adalah pemerintahan dari rakyat dan oleh rakyat. Keberhasilan sistem demokrasi sangat tergantung pada seberapa luas dan aktif masyarakat dalam mengambil peran dalam proses politik dan pengambilan keputusan publik. Bentuk partisipasi ini tidak hanya terbatas pada pemilu sebagai mekanisme memilih pemimpin, tetapi juga pada pemberian aspirasi melalui forum publik, pembuatan petisi online, dan diskusi sehat di media sosial yang semuanya memperkuat demokrasi deliberatif.
Di Indonesia, berbagai inisiatif telah dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi publik, seperti e-Musrenbang yang memungkinkan warga mengajukan usulan pembangunan secara daring, aplikasi LAPOR! sebagai media pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta forum warga online yang menyediakan ruang diskusi dalam pengambilan kebijakan lokal.
Peran Teknologi dan Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi
Sumber: fokus jabar
Teknologi digital dan media sosial memiliki peranan krusial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi modern. Melalui akses informasi yang luas dan langsung, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh berita terkini, memahami kebijakan publik, serta mengikuti perkembangan politik secara akurat. Media sosial menjadi wadah utama bagi warga untuk menyampaikan pendapat, melakukan advokasi, serta mengorganisir kampanye dan gerakan sosial secara efektif. Selain memperluas ruang partisipasi, teknologi ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah dengan memudahkan pengawasan publik terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah.
Meski demikian, tantangan seperti penyebaran hoaks, polarisasi politik, dan algoritma yang menciptakan efek gelembung filter (filter bubble) perlu diatasi melalui literasi digital dan regulasi yang ketat agar partisipasi politik yang inklusif dan sehat dapat terwujud. Dengan sinergi antara pemerintah, penyedia platform digital, dan masyarakat sipil, teknologi dan media sosial akan terus menjadi pilar penting dalam memperkuat demokrasi yang partisipatif di Indonesia dan dunia.
Baca Juga : Hari Radio Republik Indonesia 2025: Media Partisipasi Publik di Indonesia
Aksi Nyata di Hari Demokrasi
Sumber: Universitas Airlangga
Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan antara lain mengadakan diskusi santai dengan teman-teman mengenai isu dan perkembangan demokrasi, membuat podcast atau konten edukasi tentang demokrasi dan hak asasi manusia, serta membaca buku atau artikel yang meningkatkan wawasan politik. Selain itu, acara nonton bareng film bertema demokrasi juga bisa menjadi sarana refleksi yang menarik. Kegiatan kreatif seperti membuat karya seni bertema demokrasi dan kampanye media sosial turut memperluas pesan pentingnya demokrasi ke khalayak lebih luas.
Inisiatif digital seperti menjadi relawan dalam acara sosial atau politik, menulis opini di blog atau media lokal, serta terlibat dalam komunitas pro demokrasi juga merupakan aksi nyata yang berdampak. Semua aktivitas ini bertujuan menguatkan kesadaran publik akan peran aktif mereka dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi agar tetap hidup, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman.
Kesimpulan
Hari Demokrasi Internasional yang diperingati setiap 15 September bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum reflektif dan aksi nyata untuk memperkuat nilai demokrasi di tingkat global maupun nasional. Demokrasi yang berakar dari sejarah panjang peradaban kini dihadapkan pada tantangan baru, terutama di era digital yang membuka ruang partisipasi publik secara lebih luas sekaligus menghadirkan risiko disinformasi dan polarisasi.
Tahun 2025 dengan tema “Achieving Gender Equality, Action by Action” menegaskan bahwa demokrasi tidak akan kokoh tanpa kesetaraan gender dan inklusi seluruh elemen masyarakat. Di Indonesia, urgensi ini semakin relevan di tengah dinamika politik, kesenjangan digital, serta kebutuhan akan ruang partisipasi yang sehat, transparan, dan akuntabel.
Teknologi dan media sosial menjadi instrumen vital dalam memperluas akses warga terhadap informasi, memperkuat advokasi, dan mendorong akuntabilitas pemerintah. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada literasi digital masyarakat, regulasi yang memadai, serta kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan penyedia platform digital.
Pada akhirnya, demokrasi yang hidup hanya dapat terwujud jika partisipasi masyarakat berlangsung secara aktif, kritis, dan inklusif, baik melalui pemilu, forum deliberatif, maupun aksi kreatif di ruang digital. Aksi sederhana—seperti diskusi publik, konten edukatif, advokasi di media sosial, hingga keterlibatan langsung dalam komunitas pro-demokrasi—dapat menjadi kontribusi nyata.
Dengan demikian, Hari Demokrasi Internasional 2025 menjadi pengingat bahwa menjaga demokrasi bukanlah tanggung jawab segelintir pihak, melainkan amanah kolektif yang membutuhkan keberanian, kesadaran, dan komitmen dari setiap warga negara untuk mewujudkan demokrasi yang responsif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Referensi
United Nations. (2025). International Day of Democracy.
Detik.com. (2024, September 14). Hari Demokrasi Internasional 15 September 2024: Tema dan sejarah.
Young On Top. (2024). 10 cara kreatif untuk merayakan Hari Demokrasi Internasional.
Kompasiana. (2024, Juni 26). Peran teknologi dan media sosial bagi masyarakat dalam demokrasi.
Fitriani, D. (2023). Analisis peran teknologi dan media sosial dalam partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia.