Memahami Stakeholder dalam Public Participation

IAP2 Indonesia – Dalam tata kelola pembangunan kontemporer dan dinamika operasional korporasi di Indonesia, pergeseran dari paradigma pemusatan laba sepihak menuju penciptaan nilai bersama (Shared Value) bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) telah menjadi kebutuhan mutlak. Konsep pemangku kepentingan yang dirumuskan oleh R. Edward Freeman mendefinisikan stakeholder sebagai setiap individu maupun kelompok yang dapat memengaruhi atau terkena dampak dari pencapaian tujuan organisasi. Di Indonesia, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa mengantongi izin legal formal dari pemerintah—seperti izin lingkungan atau izin berusaha—tidak lagi memadai untuk menjamin keberlanjutan sebuah kebijakan maupun kelancaran proyek investasi. Proyek-proyek strategis senantiasa membutuhkan Social License to Operate (SLO) atau izin sosial dari komunitas lokal dan pemangku kepentingan terkait guna mencegah resistensi sosial serta penolakan tapak.

Hak masyarakat untuk berpartisipasi dan memperoleh transparansi informasi publik telah berakar kuat di dalam kerangka hukum positif nasional Indonesia. Pasal 26 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diperbarui melalui Undang-Undang Cipta Kerja, secara tegas mengamanatkan kewajiban pelibatan masyarakat yang terdampak langsung dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjamin kesetaraan posisi para pihak, penyediaan informasi yang lengkap dan transparan, serta penyelesaian masalah yang adil dalam konsultasi publik.

Di sektor perencanaan pembangunan daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melembagakan partisipasi publik secara struktural melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berjenjang dari tingkat desa hingga nasional. Selain itu, regulasi sektoral seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31/PERMEN-KP/2020 mewajibkan konsultasi publik berbasis mufakat dalam perumusan rencana zonasi kawasan konservasi perairan. Rangkaian landasan hukum ini menegaskan bahwa partisipasi publik bukan sekadar formalitas prosedural atau kegiatan karitatif, melainkan mandat regulasi yang mengikat.

Peran Stakeholder di dalam Partisipasi Publik: Kerangka Kerja IAP2

Sebagai organisasi profesi global terkemuka yang berdiri sejak 1990 dan memiliki cabang di 26 negara—termasuk IAP2 Indonesia—International Association for Public Participation (IAP2) merumuskan standar baku internasional melalui Tiga Pilar Partisipasi Publik (P2 Pillars): Core Values (Nilai Inti), Code of Ethics (Kode Etik), dan The Spectrum of Public Participation (Spektrum Partisipasi Publik).

Di dalam filosofi IAP2, pelibatan publik berlandaskan keyakinan mendasar bahwa pihak-pihak yang terdampak oleh suatu keputusan berhak dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Tujuh Nilai Inti (Core Values) IAP2 menjamin bahwa kontribusi masyarakat benar-benar akan diperhitungkan dan memengaruhi keputusan akhir. Partisipasi publik bertujuan melahirkan keputusan yang berkelanjutan (sustainable decisions) dengan mengakui dan mengomunikasikan kebutuhan semua pihak, memfasilitasi akses informasi yang seimbang dan objektif, serta memberikan pelaporan balik (closing the feedback loop) mengenai bagaimana masukan warga diintegrasikan.

Untuk memandu peran dan intensitas pengaruh stakeholder, IAP2 merancang Spektrum Partisipasi Publik ke dalam lima tingkatan taktis:

  • Inform (Menginformasikan): Menyediakan informasi faktual dan objektif untuk membantu publik memahami latar belakang, alternatif solusi, dan peluang.
  • Consult (Konsultasi): Menjaring umpan balik, analisis, dan aspirasi publik terhadap alternatif keputusan, disertai janji bahwa masukan mereka didengar dan dipertimbangkan.
  • Involve (Melibatkan Langsung): Bekerja bersama masyarakat di sepanjang proses guna memastikan isu dan kekhawatiran mereka tecermin langsung dalam formulasi rencana alternatif.
  • Collaborate (Berkolaborasi): Bermitra secara sejajar dalam merancang draf keputusan, merumuskan solusi inovatif, dan mengintegrasikan rekomendasi masyarakat ke tingkat maksimal.
  • Empower (Memberdayakan): Menempatkan wewenang pengambilan keputusan akhir di tangan masyarakat atau komunitas lokal, dengan komitmen pelaksana untuk mengimplementasikan apa pun yang telah diputuskan bersama.

stakeholder dalam public participation

Sumber: developers-guide.chfainfo.com

Integritas pelaksanaan ini dijaga oleh Kode Etik Praktisi IAP2, yang terdiri dari 10 prinsip etis. Salah satu amanat etis paling esensial bagi fasilitator dan praktisi adalah Prinsip Advokasi Proses (Process Advocacy): praktisi wajib bersikap netral dengan mengadvokasikan kelayakan dan keterbukaan proses partisipasi publik itu sendiri, serta dilarang keras memihak pada kepentingan, partai, atau hasil akhir proyek tertentu.

Dalam konteks sosiokultural Indonesia, penerapan Spektrum IAP2 memerlukan penguatan pada aspek Kapasitas Sosial (Social Capacity). Komunitas rentan—seperti masyarakat hukum adat, nelayan tradisional, perempuan pesisir, dan difabel—kerap menghadapi kendala asimetri informasi dan keterbatasan literasi. Oleh karena itu, sebelum menawarkan tingkat pelibatan tinggi seperti Collaborate atau Empower, inisiator pelibatan wajib melaksanakan peningkatan kapasitas berupa pendampingan bahasa lokal, pemahaman teknis, dan forum rembug desa yang aman secara psikologis.

Pemaparan Kasus: Pengelolaan Akses Nelayan pada Proyek Indonesia Coral Reef Bond

Bukti empiris penerapan prinsip partisipasi publik berstandar internasional di Indonesia tercermin pada proyek konservasi laut berskala nasional Indonesia Coral Reef Bond. Inisiatif ini dikelola secara kolaboratif oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH / Indonesia Environment Fund) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dengan pendanaan hibah Bank Dunia yang mematuhi standar Environmental and Social Standards (World Bank ESS10).

Proyek ini bertujuan memperkuat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan (Marine Protected Areas) di wilayah Raja Ampat (Papua Barat Daya) dan Alor (Nusa Tenggara Timur). Tantangan non-pasar yang mengemuka adalah benturan sensitif antara pengetatan patroli zona inti (no-take zone) dengan kelangsungan mata pencaharian nelayan skala kecil/tradisional yang bergantung pada area tangkap tersebut.

Sumber: nationalgeographic.com

Alih-alih mengadopsi pendekatan sepihak (top-down), perencana proyek menerapkan proses partisipasi publik secara inklusif sejak tahap desain hulu:

  • Identifikasi dan Pemetaan Kerentanan Hulu: Tim menyusun Stakeholder Engagement Plan (SEP) dengan memetakan masyarakat rentan hingga ke akar rumput, mencakup nelayan subsisten tradisional, rumah tangga yang dikepalai perempuan (female-headed households), perempuan pengolah hasil laut, dan tetua adat.
  • Integrasi Kearifan Lokal dan Protokol FPIC: BPDLH dan KKP bermitra dengan Lembaga Perantara Lokal (LEMTARA/CSO lokal) untuk memfasilitasi dialog dua arah dengan masyarakat hukum adat. Pendekatan ini menghormati hak-hak adat dan hukum konservasi tradisional seperti adat Sasi di Raja Ampat. Zonasi perairan dan aturan pemanfaatan dirumuskan bersama tokoh adat secara deliberatif.
  • Penegakan Process Framework dan Mekanisme Aduan (FGRM): Melalui protokol Process Framework (PF), proyek merumuskan rencana pemulihan mata pencaharian (livelihood restoration plan) berupa bantuan sarana budidaya ramah lingkungan dan pelatihan ekowisata pesisir. Selain itu, saluran penanganan keluhan dan umpan balik (Feedback and Grievance Redress Mechanism – FGRM) dibuka berjenjang dari tingkat pos lapangan desa hingga portal kementerian resmi.

Penerapan Spektrum IAP2 tingkat Consult, Involve, dan Collaborate yang dipadukan dengan penghormatan nilai adat Sasi pada proyek ini membuktikan bahwa partisipasi publik yang bermakna mampu mengonversi potensi konflik tenurial menjadi dukungan kemitraan konservasi laut yang lestari dan berkeadilan.

Baca juga: INFORM + CONSULT DALAM SPEKTRUM IAP2: DARI MENYAMPAIKAN INFORMASI MENUJU KONSULTASI YANG BERMAKNA

Referensi

  • IAP2. (2024). IAP2 Spectrum of Public Participation. Wollongong: IAP2.
  • IAP2. (2025). IAP2 Core Values for Public Participation. Wollongong: IAP2.
  • IAP2. (2025). IAP2 Code of Ethics for Public Participation Practitioners. Wollongong: IAP2.
  • IAP2. (2022). The IAP2 Way: Fundamentals of P2/Engagement. Wollongong: IAP2.
  • AccountAbility. (2015). AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) 2015. London: AccountAbility.
  • Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman Publishing.
  • Ham, U. (2025). The Implementation of the Social Licence to Operate (SLO) Concept in Nickel Mining Governance in Kolaka Regency. PCD Journal (Power, Conflict, and Democracy), 13(1), 153–192.
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) & Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). (2025). Stakeholder Engagement Plan and Process Framework: Indonesia Coral Reef Bond. Jakarta: MMAF & IEF.
  • Saputri, R. N., & Simbolon, N. (2023). Analysis of Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) as The Realization of a Participatory Development Planning System in Indonesia. Mahadi: Indonesia Journal of Law, 2(1), 34–42.
  • State Government Victoria. (2020). A Model for Engagement: IAP2 Spectrum and Social Capacity. Melbourne: Department of Environment, Land, Water and Planning.

 

Bagikan:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *