IAP2 Indonesia – Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Dalam konteks pembangunan sosial dan lingkungan, keterlibatan publik yang bermakna menjadi kunci untuk membangun kepercayaan yang kokoh dan berkelanjutan. Keterlibatan publik bukan sekadar mengajak masyarakat untuk hadir atau memberi masukan, tetapi juga melibatkan mereka secara aktif dan tulus dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan.
Dasar Hukum dan Konsep Keterlibatan Publik
Sumber: rri co
Keterlibatan publik mencakup akses informasi, partisipasi pengambilan keputusan, dan pengawasan bersama, yang menjadi prasyarat hak atas lingkungan hidup baik dan sehat sesuai UUD 1945. Di Indonesia, e-governance seperti aplikasi JAKI dan Open Data Jakarta telah membuktikan peran digital dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi, sehingga memperkuat kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi. Konsep ladder of participation Arnstein menunjukkan tingkat kemitraan sejajar antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi.
Pentingnya Keterlibatan Publik yang Bermakna
Sumber: masterplandesa
Keterlibatan publik yang bermakna mencakup partisipasi yang melampaui bentuk formal dan simbolik. Hal ini berarti masyarakat memiliki akses informasi yang lengkap, kesempatan untuk berkontribusi ide dan pendapat, serta pengaruh nyata terhadap kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian, masyarakat merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab bersama atas hasil yang dicapai.
Dalam konteks lingkungan, misalnya, keterlibatan publik yang bermakna dapat meningkatkan efektivitas program konservasi, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan. Masyarakat lokal yang memahami dan mendapatkan manfaat dari proses tersebut akan lebih loyal dan bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan.
Strategi Membangun Keterlibatan Publik yang Efektif
Sumber: CUiT Indonesia
- Menyediakan akses terbuka dan mudah dipahami terhadap informasi terkait kebijakan atau proyek yang akan dilaksanakan menjadi langkah awal. Transparansi ini menghindarkan asumsi negatif dan membuka ruang dialog yang sehat.
- Melibatkan berbagai kelompok masyarakat secara adil, termasuk kelompok rentan atau kurang terwakili, untuk memastikan semua suara terdengar.
- Membentuk forum dan mekanisme komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat berdiskusi, bertanya, dan memberikan masukan secara langsung.
- Keputusan akhir harus mencerminkan kontribusi publik yang diberikan. Jika tidak, kepercayaan akan menurun, dan partisipasi masyarakat dapat berkurang.
- Melibatkan publik dalam memantau implementasi kebijakan dan evaluasi berdampak pada rasa kepemilikan dan transparansi berkelanjutan.
Manfaat Membangun Kepercayaan Lewat Keterlibatan Publik
Sumber: antara news
Keterlibatan publik yang bermakna tidak hanya mempererat hubungan antara pemangku kepentingan, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan dan proyek yang dijalankan. Kepercayaan yang tumbuh berdampak pada peningkatan dukungan masyarakat, meminimalisir konflik sosial, dan memperlancar pelaksanaan program.
Baca juga: FROM “JUST ANOTHER FGD” TO REAL PLATFORM: A PLAYBOOK FOR IAP2 PRACTITIONERS IN EXTRACTIVES
Dalam jangka panjang, proses ini menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk inovasi, kolaborasi, dan pengembangan berkelanjutan yang menyeluruh. Kepercayaan yang dibangun secara konsisten melalui keterlibatan yang autentik adalah investasi yang memberi manfaat besar bagi semua pihak.
Kesimpulan
Membangun kepercayaan melalui keterlibatan publik yang bermakna adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang kokoh antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam pembangunan sosial dan lingkungan. Keterlibatan publik yang efektif tidak hanya melibatkan partisipasi formal, tetapi juga akses informasi terbuka, inklusivitas, dialog dua arah, serta pengaruh nyata masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Strategi ini memperkuat legitimasi kebijakan, meningkatkan dukungan masyarakat, meminimalkan konflik, serta menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk inovasi dan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.
Referensi
Kementerian Keuangan. (2025, April 23). Mengembalikan kepercayaan publik: Humas pemerintah sebagai arsitek transparansi.
Perhubungan Masyarakat Kemendikbudristek. (2022, November 26). Peran hubungan masyarakat dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.
Program Studi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, UGM. (2022, Januari 10). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.