IAP2 Indonesia – Di sebuah negeri, ada lembaga yang mengelola uang rakyat untuk kepentingan sosial. Uang ini diberi label tanggung jawab sosial—ditujukan untuk membangun rumah layak huni, membantu usaha kecil, dan memperbaiki fasilitas umum.
Namun, ketika dana itu berjalan menuju masyarakat, jalannya berbelok. Ia tidak langsung sampai ke tangan orang-orang yang membutuhkannya. Sebagian besar berhenti di tengah jalan, menguap di antara kegiatan yang hanya tercatat di kertas, bukan di dunia nyata.
Kabar ini cepat menyebar. Warga mulai bertanya, “Kalau uang ini untuk kita, kenapa yang kita terima hanya cerita, bukan rumah, bukan perbaikan?” Kepercayaan publik goyah. Bukan hanya karena uangnya tak sampai, tapi juga karena orang-orang yang seharusnya menjaga malah terlihat ikut menutup mata.
Peran Etika IAP2 dalam Cerita Ini
Sumber: liputan6com
Dalam dunia partisipasi publik, IAP2 mengajarkan bahwa membangun kebijakan dan mengelola sumber daya publik tidak cukup dengan aturan di atas kertas—perlu etika yang hidup dalam setiap langkah.
- Transparansi – Publik berhak tahu berapa besar dana, kemana perginya, dan apa hasilnya.
- Akuntabilitas – Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dengan bukti nyata, bukan hanya laporan tertulis.
- Keadilan – Dana sosial harus menjangkau mereka yang paling membutuhkan, bukan yang paling dekat dengan kekuasaan.
- Partisipasi – Masyarakat perlu terlibat dalam perencanaan, penyaluran, dan pengawasan dana.
- Integritas – Lembaga dan pejabat publik wajib menjaga amanah, meski peluang untuk “menikung” ada di depan mata.
Baca Juga : Kemelut PBB Pati: Apa, Kenapa, dan Bagaimana IAP2 Bisa Membantu
Rekomendasi Doable untuk Publik
Sumber: lektur ID
Cerita seperti ini tidak harus berulang. Ada langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat:
- Minta akses informasi publik – Gunakan hak untuk melihat rincian penyaluran dana sosial melalui mekanisme keterbukaan informasi.
- Bentuk kelompok pemantau lokal – RT/RW, komunitas, dan organisasi warga bisa membuat tim sukarelawan untuk memverifikasi proyek CSR di lapangan.
- Gunakan kanal resmi pengaduan – Laporkan jika ada perbedaan antara laporan dan kenyataan di lapangan.
- Dorong pertemuan terbuka – Minta lembaga atau pihak terkait mengadakan forum publik untuk menjelaskan rencana dan laporan penggunaan dana.
- Kolaborasi dengan media dan LSM – Sebarkan temuan yang kredibel untuk memperluas kesadaran dan mendorong tindakan.
Cerita ini mengingatkan kita bahwa uang publik adalah milik bersama, bukan milik pribadi. Etika IAP2 bukan sekadar teori—ia adalah kompas moral yang memastikan dana publik benar-benar sampai di tangan mereka yang berhak. Dan publik punya peran penting untuk memastikan kompas itu tetap menunjuk arah yang benar.
Kesimpulan
Etika IAP2 menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipasi, dan integritas dalam pengelolaan dana publik. Kasus penyalahgunaan dana sosial menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan masyarakat ketika etika ini diabaikan. Untuk mencegah hal serupa, publik dapat mengambil langkah nyata seperti meminta akses informasi, membentuk kelompok pemantau lokal, menggunakan kanal pengaduan resmi, mendorong pertemuan terbuka, serta berkolaborasi dengan media dan LSM. Dengan partisipasi aktif, masyarakat bisa menjadi pengawal agar dana publik benar-benar sampai kepada yang berhak.