IAP2 Indonesia – Pada Agustus 2025, Pemerintah Kabupaten Pati membuat kebijakan perubahan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mengejutkan banyak pihak. Tarif PBB-P2 naik hingga sekitar 250% secara mendadak, yang menyebabkan gelombang protes besar dari warga. Ribuan orang turun ke jalan, dan ketegangan dengan aparat kepolisian tidak terhindarkan. Meski Bupati Pati membatalkan kenaikan tarif tersebut, keresahan masyarakat serta tuntutan akan perubahan kebijakan pajak masih terus berjalan.
Apa yang Membuat Situasi Jadi Chaos?
Sumber: Rubic news
Kejadian ini tidak hanya soal kenaikan tarif pajak yang besar, melainkan juga dipicu oleh beberapa faktor utama:
- Lonjakan tarif yang sangat besar dan tiba-tiba tanpa adanya tahapan kenaikan yang jelas membuat warga mengalami kejutan finansial yang berat, baik rumah tangga maupun pelaku usaha.
- Kurangnya transparansi dan sosialisasi yang memadai mengenai dasar teknis perubahan, termasuk nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan klasifikasi wilayah, membuat publik merasa kebijakan ini tidak jelas dan kurang adil.
- Ketidakpercayaan publik yang semakin melebar, hingga isu pajak menjadi bagian dari dinamika politik lokal yang menambah ketegangan di masyarakat.
Ketiga faktor ini bersama-sama memicu ketidakpuasan yang meluas, hingga aksi protes terus berlanjut meskipun kenaikan tarif sudah dibatalkan.
Solusi Partisipatif dengan Pendekatan IAP2 Spectrum
Sumber: JKPP
Untuk meredam konflik dan membangun kembali kepercayaan publik, pendekatan partisipatif yang terstruktur sangat penting. Model IAP2 Spectrum of Public Participation menawarkan lima tingkat keterlibatan warga yang bisa diimplementasikan oleh pemerintah daerah, dari pemberian informasi hingga pemberdayaan publik. Berikut langkah-langkah praktis yang bisa diambil berdasarkan model ini:
1. INFORM — Memberi Tahu dengan Jelas dan Transparan
Sumber: pix4free
Tujuannya untuk menghentikan rumor dan memberikan informasi yang mudah dipahami. Pemerintah harus menyediakan:
- FAQ dan infografis yang menggambarkan perubahan tarif sebelum dan sesudah kenaikan.
- Kalkulator daring bagi warga untuk menghitung estimasi tagihan PBB baru.
- Rilis resmi pembatalan kenaikan dan rencana tindakan selanjutnya dengan timeline yang jelas.
2. CONSULT — Mendengar dan Mempertimbangkan Aspirasi Warga
Sumber: net lawman
Untuk menangkap umpan balik yang terukur, disarankan:
- Survei publik tentang kemampuan bayar dan dampak kenaikan terhadap UMKM.
- Hearing publik di tiap kecamatan dengan publikasi notulen hasil diskusi.
- Pembukaan kotak pengaduan dan hotline khusus untuk keberatan dan saran terkait PBB.
3. INVOLVE — Mengajak Warga Terlibat dalam Penyusunan Kebijakan
Sumber: youtube
Masyarakat diajak aktif merancang opsi kebijakan, melalui:
- Lokakarya bersama perwakilan RT/RW, petani, pedagang, pelaku usaha, dan asosiasi setempat.
- Penyusunan skema kenaikan bertahap dengan plafon maksimal per tahun serta pengecualian bagi kelompok rentan.
- Uji coba di kelurahan percontohan untuk menilai efektivitas skema sebelum diperluas.
4. COLLABORATE — Membuat Keputusan Bersama
Sumber: Futuramo
Keputusan akhir dirancang bersama melalui:
- Pembentukan Citizen Advisory Group yang terdiri dari warga, pelaku usaha, akademisi, DPRD, dan Pemkab.
- Forum anggaran partisipatif untuk menentukan prioritas penggunaan penerimaan PBB seperti perbaikan infrastruktur dan beasiswa.
5. EMPOWER — Memberikan Kendali Sebagian pada Masyarakat
Sumber: etech global services
Agar kebijakan jangka panjang diterima secara luas, beri warga hak untuk:
- Menyelenggarakan referendum atau polling terbuka atas paket tarif dan phasing final.
- Melakukan sunset review setiap 12 bulan untuk evaluasi dan revisi kebijakan jika indikator keberlanjutan dan keadilan tidak tercapai.
Baca Juga : Mengenal Crowdsourcing sebagai Partisipasi Publik Modern
Prinsip Pelaksanaan yang Harus Dipegang Teguh
Untuk suksesnya program ini, perlu ada:
- Roadmap 180 hari yang jelas dari tahap INFORM hingga EMPOWER.
- Perlindungan bagi kelompok rentan dengan plafon kenaikan tahunan dan skema cicilan tanpa denda.
- Transparansi penuh melalui peta interaktif NJOP dan alasan klasifikasi objek pajak.
- Penyajian informasi dengan bahasa yang sederhana dan contoh tagihan nyata agar mudah dipahami.
- Pelaksanaan tatap muka yang inklusif dan aman tanpa intimidasi.
Mengapa IAP2 Penting untuk Pati?
Pendekatan IAP2 ini bukan hanya soal prosedur administratif, tetapi sebuah strategi jitu untuk:
- Mengurangi risiko konflik dan kericuhan yang merugikan semua pihak.
- Membangun kembali kepercayaan warga terhadap pemerintah dan kebijakan pajak daerah.
- Menjadikan kebijakan pajak lebih adil, transparan, dan diterima secara luas oleh masyarakat.
Referensi
Pembatalan & dinamika aksi Pati (Agustus 2025): Tempo, Bisnis, Detik Jateng, CNN Indonesia, FortuneIDN. (Tempo.co, Bisnis.com, detikcom, detiknews, CNN Indonesia, FORTUNE Indonesia)
Dasar teknis kebijakan (Perbup 17/2025, NJOP & klasterisasi): ringkasan kebijakan yang dikutip sejumlah media. (Konsultan Pajak Surabaya)
Konteks nasional protes PBB & potensi merembet: CNN Indonesia, Tempo. (CNN Indonesia, Tempo.co)
IAP2 Spectrum of Public Participation (panduan resmi): IAP2 Federation (halaman pilar & PDF), IAP2 USA; ulasan model oleh Organizing Engagement; contoh ringkas lain (Oregon.gov). (Gunakan dengan atribusi sesuai panduan hak cipta IAP2). (iap2.org, Ymaws, iap2usa.org, organizingengagement.org, Oregon)