Artikel

Biro tata pemerintahan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) mengadakan FGD (Focus Group discussion) pada tanggal 12 oktober 2021 untuk penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah insiatif DPRD DIY tentang penyelenggaraan kerjasama daerah. Acara FGD dihadiri oleh

Pada hari Selasa, 24 September 2021, IAP2 Indonesia menyelenggarakan kegiatan Member Talk #4 yang bertajuk “Berpartisipasi dalam Pengelolaan Keuangan di Era Digital: Skala UMKM dan Keluarga”. Kegiatan ini merupakan ruang diskusi dan pertukaran informasi mengenai

Riset pasar dapat menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan penyusunan rencana pembangunan yang efektif dan tepat sasaran. Manfaat riset pasar di antaranya adalah sebagai media untuk memetakan kebutuhan masyarakat;

Review panduan kemitraan multipihak dilakukan oleh pihak International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia selama bulan April – Juni 2021. Metode yang digunakan adalah in-depth interview kepada user panduan kemitraan multipihak dan mitra IAP2 Indonesia, melakukan literature review, dan expert review dari tim

Case study kemitraan multi pihak yang ditulis oleh International Association for Public Participation  (IAP2) Indonesia berfokus pada kemitraan multipihak yang sudah dilaksanakan di Indonesia. Pada  SDGs 17, kemitraan multipihak merupakan sarana untuk memobilisasi dan media berbagi

Kurikulum dan modul pelatihan pengembangan kepemimpinan dan profesi merupakan modul dan  kurikulum yang disusun oleh tim International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia dalam upaya meningkatkan kapasitas yang mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Pengembangan kapasitas

Lima bulan terakhir International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia telah mengerjakan proyek “Strengthening the Indonesia Multi-Stakeholder Partnership Initiatives for the 2030 Agenda” bersama dengan BAPPENAS dan UNESCAP. Untuk memastikan prinsip "tidak ada yang tertinggal"

Indonesia sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai Nationally Determined Contributions (NDC) pada tahun 2030. Komitmen ini telah dinyatakan kepada masyarakat internasional dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 yang berisi Pengesahan

Dalam strategi pembangunan nasional, diidentifikasi kebutuhan untuk menekankan baik tantangan PRK maupun EBTKE dapat dilewati dengan memperkuat partisipasi publik dengan pendekatan green engagement ataupun green collaboration. Bergerak dari argumen tersebut, PT Mitra Rekayasa Keberlanjutan bekerja sama