Tag: Partisipasi Publik

iap2 indonesia

Perkembangan IAP2 Indonesia

Jakarta – Pembangunan berkelanjutan yang inklusif mensyaratkan partisipasi masyarakat yang aktif dalam prosesnya. Namun demikian, praktik partisipasi publik belum dikelola secara maksimal meskipun sudah banyak regulasi pemerintah yang mengatur partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi.

IAP2 Indonesia hadir untuk mendorong partisipasi publik dan memperkuat kapasitas pelaku pembangunan di Indonesia untuk memahami dasar-dasar partisipasi publik. Pada tahun 2019, IAP2 Indonesia telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintahan, perguruan tinggi maupun organisasi internasional untuk menjalankan visinya untuk memajukan partisipasi publik di Indonesia.

Di tingkat nasional, IAP2 Indonesia sedang merintis kerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk mendorong praktik Kemitraan Multi-Pihak di daerah. Sebagai koordinator pelaksanaan pencapaian TPB di Indonesia, Bappenas telah melakukan beberapa upaya untuk pencapaian TPB. Salah satunya adalah peluncuran Panduan Kemitraan Multi Pihak. Dengan kerja sama ini, diharapkan Forum Kemitraan Multi Pihak untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bisa tumbuh di daerah-daerah dan Bappenas dapat mendukung gerakan global The International Year of Participation 2021 yang digagasi oleh IAP2.

Selain dengan Bappenas, IAP2 Indonesia mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi dalam sosialisasi dan pendampingan forum konsultasi publik untuk peningkatan pelayanan publik di Banjarsari, Kalimantan Selatan. Dalam kerja sama ini, IAP2 Indonesia diminta memberikan input terkait teknik partisipasi publik yang efektif pada institusi pemerintahan. Ke depannya, forum konsultasi publik bisa menjadi ruang dialog bagi pemerintah dan masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik.

Untuk membantu pencapaian TPB di daerah, IAP2 Indonesia mendukung beberapa kegiatan pelatihan Localise SDGs, yang merupakan program kolaboratif antara UCLG ASPAC (Asosiasi Pemda untuk Kawasan Asia Pasifik) dan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia). Dalam kontribusinya, IAP2 Indonesia menjadi narasumber untuk materi 10 Langkah Melibatkan Pemangku Kepentingan untuk Pembangunan Berkelanjutan dalam pelatihan yang dilaksanakan di Jakarta dan Ternate – Maluku Utara.

Tidak hanya bekerja sama dengan Pemerintah, IAP2 Indonesia pun membangun kerja sama dengan Lembaga Pendidikan, seperti School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia dan BI Institute. Bersama SGPP, IAP2 Indonesia telah menyelenggarakan beberapa kegiatan dan salah satunya adalah Forum Internasional di Bangkok. Rencananya, IAP2 Indonesia akan melibatkan SGPP untuk metariset tentang partisipasi publik di Indonesia. Sementara itu, kerja sama dengan BI Institute tengah dibangun untuk memperkenalkan gagasan kolaborasi dalam kepemimpinan.

Di tingkat internasional, IAP2 Indonesia bekerja sama dengan UNESCAP mendorong pelibatan pemangku kepentingan dan partisipasi publik untuk agenda 2030 (TPB). Ini adalah refleksi dari Tujuan 16 dan 17. Kerja sama dengan UNESCAP ini sudah terjalin sejak tahun lalu. Beberapa kegiatan yang telah terselenggara adalah pembuatan modul dan penyelenggaraan pelatihan internasional “Effective Stakeholder Engagement for the 2030 Agenda.”

April 2019 lalu, IAP2 dan UNESCAP menyelenggarakan forum internasional tentang Partisipasi Publik dan Pelibatan Pemangku Kepentingan untuk TPB, yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, akademisi dan praktisi di dua bidang, Pembangunan Berkelanjutan dan Partisipasi Publik. Forum ini menyediakan ruang untuk diskusi dan berbagi pengalaman tentang pelibatan pemangku kepentingan dan partisipasi publik dalam isu pembangunan berkelanjutan.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnyaMencari Pintu Masuk Integrasi TPB di Daerah

Perlu diakui bahwa agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan membawa kesadaran baru tentang urgensi pelibatan pemangku kepentingan untuk pencapaian TPB. Persoalan global yang semakin kompleks tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak. Ruang untuk kerja sama dan kolaborasi harus dieksplorasi dan diperkuat. Di sinilah IAP2 Indonesia akan terus hadir, membangun kolaborasi agar semua pihak memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan yang inklusif.

partisipasi publik

Kesalahpahaman Umum Tentang Partisipasi Publik

Pembangunan di suatu kota memerlukan perencanaan dan rancangan yang mengedepankan sustainability (keberlanjutan), terutama dalam penyediaan fasilitas publik. Peran serta masyarakat pun mesti dilibatkan mulai dari tahapan pemeriksaan (assessment), perencanaan (planning), pelaksanaan (implementing), pemantauan dan evaluasi (monitoring and evaluation).

Namun, seringkali para pengambil keputusan merasa terbebani jika harus melibatkan publik di setiap proses pembangunan. Padahal, pelibatan publik dapat mematangkan rencana yang dibuat oleh tim proyek atau penyelenggara proyek. Rencana yang dibuat akan semakin komprehensif, karena di dalamnya terdapat rencana untuk keterlibatan produktif yang dikembangkan.

Apakah dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan sama juga dengan melegitimasikan bahwa keputusan terakhir ada pada publik, sehingga terkesan tim proyek atau organisasi penyelenggara melepaskan tanggung jawabnya dalam membuat sebuah keputusan?

Sesungguhnya, tidak seperti itu. Justru, partisipasi masyarakat dapat membantu mereka untuk menjaga tanggung jawab yang seharusnya, dengan menyediakan jalan untuk partipasi masyarakat yang produktif.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnyaMencari Pintu Masuk Integrasi TPB di Daerah

Pada akhirnya partisipasi masyarakat yang efektif dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat, dengan membawa semua perspektif untuk dipertimbangkan. Sehingga, lahir keputusan yang terbaik bagi seluruh stakeholder, terutama untuk pihak-pihak yang terkena dampak proyek pembangunan secara langsung.

Sumber: Dasar-dasar Partisipasi Publik yang Efektif – IAP2

melokalkan TPB didaerah

Mencari Pintu Masuk Integrasi TPB di Daerah

Jakarta – Pada tanggal 24-25 Juli 2019, bertempat di Hotel Ashey Jakarta, telah diselenggarakan Pelatihan Nasional ke-2 dengan tema Penguatan Peran Pemerintah Daerah pada Implementasi TPB.

Pelatihan Nasional tahun ini didukung oleh mitra-mitra seperti APEKSI, Tanoto Foundation, Bappenas, KPPOD, IAP2 Indonesia, PT. Sarana Multi Infrastruktur dan Filantropi Indonesia. Sesi-sesi dalam kegiatan ini bertujuan untuk meningkatan kapasitas bagi Pemerintah Daerah melalui diskusi, berbagi pengetahuan dan inovasi.

Localise SDGs merupakan program UCLG ASPAC dan APEKSI yang didukung oleh Delegasi Uni Eropa dengan menargetkan 30 pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian TPB di tingkat lokal melalui serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas bagi Pemerintah Daerah, seperti Pelatihan Nasional yang sudah berjalan tahun ke 2 ini.

Pada hari pertama, pelatihan dihadiri oleh 60 orang dari berbagai wilayah dan institusi, dengan beberapa pembicara yang kompeten di bidangnya. Salah satu pembicara adalah Robert Na Endi Jaweng, Direktur Eksekutif KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah). KPPOD merupakan lembaga yang berfokus pada kebijakan dan pelayanan publik di bidang ekonomi, fiskal dan kebijakan desentralisasi/otonomi daerah secara umum.

Dalam sesinya, Endi Jaweng memaparkan beberapa poin penting dalam melokalkan TPB di daerah. Pertama, pelembagaan TPB ke level lokal. Dalam hal ini adalah tujuan, indikator hingga cara-cara pelaksanaan yang diatur dalam agenda 2030 harus dilembagakan di pemerintahan daerah, sektor swasta dan komunitas.

Kedua, pelembagaan di Pemerintah Daerah adalah melalui pengintegrasian TPB ke dalam urusan pemerintahan, perencanaan pembangunan, penganggaran dan evaluasi kinerja daerah. Ketiga, dalam elemen perencanaan pembangunan, pintu masuk bagi integrasi adalah saat penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangkan Menengah Daerah (RPJMD). Ketiga hal ini ia jelaskan lebih teknis di hadapan peserta pelatihan yang sebagian besar adalah aparatur Bappeda.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnyaSeluk Beluk Kolaborasi

Selanjutnya, Endi Jaweng memberikan catatan saat mengakhiri paparannya. Beberapa di antaranya adalah: Pemerintah Pusat memprioritaskan strategi implementasi kebijakan berdasar business model yang terukur dan realistis, peer-learning process untuk mendorong komitmen di daerah, insentif, penyelerasan RAD (Rencana Aksi Daerah) TPB dengan RAD-RAD lainnya seperti RAD-Pangan Gizi, RAD-Pengentasan Kemiskinan, dll. Di samping itu, keberhasilan pencapaian TPB di daerah juga dipengaruhi oleh sumber daya memadai dan didukung oleh data & informasi yang diperlukan.

Sumber: Pelatihan Nasional II: Penguatan Peran Pemerintah Daerah pada Implementasi TPB (https://apeksi.net/index.php/12-berita/nasional/1392-pelatihan-nasional-ii-penguatan-peran-pemerintah-daerah-pada-implementasi-tpb)

Optimalisasi Pelayanan Publik dan Pelibatan Masyarakat - IFP2SE

Optimalisasi Pelayanan Publik dengan Pelibatan Masyarakat

Bangkok – IAP2 Indonesia bekerja sama dengan School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia dan The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) menyelenggarakan International Forum on Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs. Berlangsung dari 29 April – 1 Mei 2019, forum ini dilaksanakan di dua tempat, yaitu United Nations Conference Centre (UNCC) dan Ibis Styles Hotel, Bangkok, Thailand.

Di hari pertama (29/04), acara diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara dan dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan Federasi IAP2, SGPP Indonesia dan UNESCAP. Sesi berikutnya mengangkat tema What is Engagement – Mapping the Terrain. Sebagai pembicara pertama adalah Karma Tshiteem, kepala Royal Civil Service Commission Bhutan, yang menyampaikan topik pelayanan publik dan pelibatan masyarakat.

Topik ini penting diangkat di forum karena pelayanan publik berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Adalah penting apabila masyarakat berpartisipasi aktif dalam mempengaruhi kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan mereka sendiri. Sejauh mana pemerintah memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, menjadi fokus presentasi dari Karma.

Pembicara dari Bhutan ini menuturkan, Pemerintah Bhutan menekankan pentingnya tingkat kebahagiaan nasional bruto/gross national happiness. Sejalan dengan hal tersebut, saat ini pelibatan (engagement) pun sudah dilembagakan di Bhutan. Semua hal mengenai proses pembuatan kebijakan yang berkaitan atau mempengaruhi masyarakat harus dikonsultasikan kepada publik

Pengembangan arah kebijakan harus mengacu pada masalah-masalah yang penting bagi masyarakat, terutama dari sisi kesejahteraannya. Melengkapi penjelasannya, Karma menambahkan pelibatan mulai dilembagakan melalui beberapa cara.

Diantaranya, desentralisasi dan prinsip subsidiaritas untuk pemberdayaan masyarakat, tersedianya mekanisme pengaduan keluhan secara online dan sesi pertemuan mingguan dengan pers oleh Perdana Menteri. Selain itu, Bhutan juga mengalami pertumbuhan organisasi masyarakat sipil yang semakin vokal dalam memperjuangkan kepentingan mereka – termasuk juga oleh organisasi akar rumput.

Karma Tshiteem menambahkan poin penting lainnya, yaitu bagaimana kita mengubah pola pikir layanan publik untuk menangani kebutuhan, “…a citizen-centric mindset is critical”. Kemudian selanjutnya, merancang proses dan layanannya harus seperti apa ke depannya untuk dapat mengarah kepada “next generation” untuk layanan publik yang berkualitas.

Tak cukup dengan pelibatan yang dilembagakan, menghadirkan pelayanan publik yang efektif dan efisien juga diperlukan kepemimpinan yang baik pula. Karma Tshiteem berpendapat bahwa perubahan kepemimpinan itu sangat penting, dan kemampuan kepemimpinan didefinisikan dalam kerangka kerja. Beberapa kemampuan yang dimaksud adalah dapat mengarahkan dan harus konsisten dengan nilai-nilai layanan.

Sudah sangat jelas bahwa isu pelayanan publik dan keterlibatan publik adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Pelayanan publik yang baik tentunya tak bisa lepas dari peran serta masyarakat yang memiliki pola pikir dan pola perilaku yang konstruktif.

Kehadiran publik untuk aktif memberikan saran dan kritik terhadap pelayanan yang dirasa masih kurang efektif perlu diberikan ruang tanpa adanya tekanan dan intimidasi dari pihak lain. Tak cukup itu, hasil evaluasi pelayanan juga harus segera ditindaklanjuti agar kinerja pelayanan dapat maksimal.

Bagaimana mungkin menghadirkan pelayanan yang diperuntukan bagi masyarakat umum tetapi mereka tidak ikut serta dalam mengawali proses perencanaan dan implementasi pelayanan tersebut.

Untuk itu, hadirnya forum internasional ini, yang memiliki lingkup khusus yaitu partisipasi publik dan keterlibatan pemangku kepetingan menuju tujuan pembangunan yang berkelanjutan (TPB/SDGs), menjadi sebuah upaya dalam proses peningkatan kapasitas.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Tantangan Memajukan Praktik Partisipasi Publik

Ikuti terus kami di sosial media dan website resmi untuk mendapatkan berita terbaru dari IAP2 Indonesia, dan bersama membangun praktek partisipasi publik di Indonesia.

 

call for poster

Call for Poster – International Forum 2019

International Forum on Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs: Poster Submissions Now Open!

Have you gotten an idea for a poster? We invite you to be part of the International Forum on Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs in Bangkok, Thailand by submitting a poster.

It is an opportunity to publish your current results, research contributions, works-in-progress, interesting projects and case studies, sponsorships or other relevant initiatives that are related to the forum themes. Accepted posters will be exhibited in the event venue, including a designated poster session.

Poster Submissions are now open and will close on April 05, 2019.

Poster submissions are open for people concerned in the issues of Public Participation (P2), Stakeholder Engagement (SE) and Sustainable Development Goals (SDGs) to reach a global audience. Submissions are
also welcome for community groups and community organizations.

Learn more: https://intl-forum.iap2.or.id/call-for-poster/
Contact person: blake.hrubes@un.org (Blake Hrubes)

Praktik Partisipasi Publik

Tantangan Memajukan Praktik Partisipasi Publik

Praktik Partisipasi Publik – Peran IAP2 Indonesia dalam memajukan praktik partisipasi publik semakin nyata dengan mengemukanya isu Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Isu SDGs ini semakin terlihat berkembang dan menjadi perhatian penting bagi organisasi dan instansi terkait.

IAP2 Indonesia memiliki perhatian untuk membangun kemitraan global. IAP2 Indonesia menggandeng United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) dalam upaya memajukan praktik partisipasi publik (P2) dan pelibatan stakeholder engagement (SE) yang lebih luas dan solid secara global. Hal ini tentu berbeda dengan afiliasi IAP2 yang lain yang masih cenderung fokus memajukan kualitas berdemokrasi dan partisipasi publik di negaranya masing-masing.

Ketua IAP2 Indonesia Aldi M. Alizar, yang mengatakan bahwa “bermitra dengan UN ini menjadi penting adalah karena adanya tujuan ke 16 dan 17 (dari SDGs) yang memang harus kita dukung bersama, dan di tingkat internasional lembaga seperti IAP2 tidak begitu banyak.”

Upaya bermitra secara global yang dilakukan belakangan ini telah membawa angin segar bagi pengembangan praktik-praktik P2 dan SE. Salah satu diantaranya IAP2 Indonesia diundang menghadiri acara pembukaan sebuah proyek arkeologi dan warisan budaya Anatolia, yang merupakan kerjasama antara UNI EROPA dengan Pemerintah Turki. Proyek ini bertujuan untuk membangun kembali budaya Anatolia di Turki.

Program ini membawa dampak positif karena menjadikan IAP2 memiliki jaringan kerjasama yang lebih luas hingga ke beberapa negara lain. Dengan demikian diharapkan diseminasi dan peningkatan kapasitas P2 dan SE kepada para pihak dapat terus dikembangkan.

Dalam rangka upaya terus-menerus menyebarkan dan mengembangkan praktik-praktik partisipasi publik inilah, selain melakukan kerjasama global, IAP2 Indonesia juga mengadakan komunikasi dan berbagai dialog dengan para penggiat, pemerhati dan komunitas P2 dan SE di Indonesia. Salah satunya adalah dialog yang dikemas dalam sebuah acara yang diberi nama NgoPas (Ngobrolin Partisipasi) yang rutin diselenggarakan setiap dua bulan sekali.

Dalam acara NgoPas yang diselenggarakan pada tanggal 22 Februari 2019, pembahasan mengenai praktik-praktik P2 dan SE dengan berbagai tantangannya, terutama dikaitkan dengan upaya pencapaian  SDGs, dimulai dengan saling memperkenalkan institusi masing-masing, serta kegiatan dan pengalaman terkait P2 dan SE yang telah mereka kerjakan.

Berangkat dari narasi perkenalan dan berbagi pengalaman tersebut, selanjutnya memunculkan pertanyaan-pertanyaan menarik dari para audiens. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul menstimulasikan keinginan dari masing-masing lembaga atau peserta yang hadir untuk menginisiasi penguatan kerja bersama ke depan.

Seperti pertanyaan yang dikemukaan oleh Ony Jamhari dari School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia, “dari sisi kebijakan publik seharusnya melibatkan semuanya (semua pihak terkait), tetapi mengapa Anggota Dewan tidak dilibatkan dalam agenda-agenda acara khususnya isu SDGs ini?”

Menanggapi hal tersebut, Sri Indah Wibi Nastiti sebagai Direktur Eksekutif dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyatakan bahwa sudah ada upaya untuk mengundang Anggota Dewan.

Selanjutnya Sri Indah juga mengatakan “Harusnya memang kita mengundang langsung para Anggota Dewan (DRPD) bukan hanya asosiasinya saja. Mungkin kita perlu berpikir bahwa ketika di daerah tidak hanya Pemkotnya saja yang diundang, tetapi juga dari DPRD…”

elain itu disampaikan juga oleh peserta bahwa dalam program Localise SDGs tidak menyebut DPRD sebagai partner lokal. Hal itu yang kemungkinan menjadi salah satu penyebab mengapa dalam setiap training yang dilakukan dan kegiatan lainnya cenderung tidak tampak perwakilan dari DPRD hadir.

Meithya Rose selaku Manajer Proyek dari SDGs Localising Project – UCLG ASPAC menambahkan, “BAPPEDA lah yang menentukan siapa-siapa saja yang harus diundang. Pastinya yang pertama adalah Pemda-Pemda di bawahnya atau Pemkot-Pemkot”. Walaupun begitu tetap ada kemungkinkan juga untuk mengundang pihak lainnya. Saat ada masukan rekomendasi untuk mengundang partner lainnya yang memang dibutuhkan dalam sebuah project.

Diskusi lainnya adalah mengenai Key Indicator Performance (KIP). Dimana KIP yang dibuat oleh para investor perlu menambahkan “penerimaan proposal di level politisi”. Hal tersebut perlu dilakukan karena tidak jarang proposal ditolak oleh politisi, sehingga menghambat rencana pengembangan yang telah dibuat.

Di sisi lain kita perlu mengingatkan bahwa mandat dari SDGs adalah “No one left behind”. Untuk itu setiap proses pelibatan publik atau masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkeadilan dalam mewujudkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi bagian paling penting. Oleh karena itu perlu dibangun pemahaman yang sama dari setiap pemangku kepentingan.

Di Indonesia praktik-praktik P2 dan SE masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu didukung bersama oleh banyak pihak. Dari sinilah kita perlu membangun kesadaran publik (public awareness) bahwa proses pelibatan publik dan pelibatan stakeholder sangatlah penting, demi kemajuan berdemokrasi di Indonesia dan tercapainya 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Digital Marketing Mampu Meningkatkan Engagement

Ikuti kami terus di sosial media untuk mendapatkan berita terbaru dari IAP2 Indonesia, dan bersama membangun praktik patisipasi publik di Indonesia.

Partisipasi Publik

Partisipasi Publik Sebagai Tolak Ukur SDGs

Ngobrolin Partisipasi – Dalam edisi Ngobrolin Partisipasi (Ngopas) yang berlangsung pada Jumat, 22 Februari 2019. Dengan mengusung tema “Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs”. Kami mengundang narasumber dari School of Government and Public Policy (SGPP Indonesia) dan United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) untuk berbagi pengalaman dalam mengemban mandat dari masing-masing institusinya.

Bertempat di meeting room vOffice Jakarta, panel diskusi berjalan dengan menarik. Dihadiri juga dari beragam instansi mulai dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), student dari SGPP Indonesia. Ngopas edisi Februari 2019 juga didukung oleh teknologi teleconference dari aplikasi  Zoom, sehingga dapat menjangkau peserta diskusi yang berhalangan untuk hadir secara langsung ditempat.

Terkait menuju 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini perlu adanya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Terlebih masyarakat yang terkena dampak secara langsung terhadap pembangunan nasional maupun lokal. Mereka perlu diberikan hak bersuara/berpendapat, mengemukakan pandangannya dalam proses pengambilan keputusan berlangsung.

Panel diskusi “Ngopas” ini menjadi sebuah momentum saling bersepakat untuk bersama-sama memajukan praktek partisipasi publik di Indonesia.  Mengambil insitif diri sesuai dengan  kapasitas dari masing-masing institusi. Untuk dapat memberikan pemahaman kepada publik dan para pemangku kepentingan agar dapat saling bersinergi. Mewujudkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan baik dan terukur.

Bagaimana dan apa yang perlu dilakukan untuk dapat memajukan SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)?. Salah satunya adalah dengan menjadikan isu partisipasi publik dan stakeholder engagement sebagai sebuah hal yang  harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan.

Memasukannya kedalam proses agenda rencana kerja atau apapun itu namanya. Aldi M. Alizar selaku Chairman IAP2 Indonesia, menambahkan “Kebijakannya di indonesia masih belum solid untuk partisipasi publik, masih bagian dari AMDAL, konsultan publik dan perencanaan pembangunan…”

 

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Dinamika Investasi, Industri dan Perdagangan di Indonesia (2)

 

Maka dari sinilah harapan kedepannya, bahwa ada sebuah kerangka hukum yang lebih kuat dan memayungi beberapa peraturan yang sudah ada, seperti disebutkan sebelumnya, maka proses berdemokrasi akan dapat jauh lebih baik lagi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB).

Untuk saat ini, adanya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), menjadikan aspek partisipasi publik dan stakeholder engagement memiliki peran penting dan sebagai hal yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap pengambilan keputusan.

Kemudian langkah nyata apa yang dapat kita lakukan bersama? Cerita lengkapnya akan kami hadirkan diartikel selanjutnya.

Ikuti kami terus di sosial media untuk mendapatkan berita terbaru dari IAP2 Indonesia. Mari bersama membangun praktek patisipasi publik di Indonesia.

 

 

 

 

global webinar

IAP2 CANADA: Aplikasi Core Values Awards Dibuka

global webinar

THE 2019 IAP2 CORE VALUES AWARDS:

On your marks … get set … APPLY!

Lire en français

 

Pernahkah Anda bekerja pada proyek P2 yang membuka lahan/jalan baru, atau mungkin melanggar beberapa aturan? Apakah sudah efektif dalam menyatukan banyak suara dan memastikan bahwa pandangan orang telah dipertimbangkan? Apakah itu mencontohkan Nilai Inti IAP2?

Periode saat ini sudah dibuka untuk IAP2 2019 Canada Core Values ​​Awards. Penghargaan disajikan dalam kategori:

  • Memperluas Praktek melalui Kreativitas, Kontribusi & Inovasi di Lapangan
  • Keterlibatan Adat
  • P2 untuk Kebaikan Yang Lebih Besar
  • Penghargaan untuk Keragaman, Inklusi & Budaya
  • Keterlibatan Visual

Ada juga penghargaan “Nasional”, yang akan bersaing dengan pemenang penghargaan nasional dari Afiliasi IAP2 lainnya:

  • Project of the Year (dipilih dari para pemenang dalam kategori di atas)
  • Organisasi Tahun Ini
  • Proyek Penelitian Tahun Ini

Cari tahu lebih lanjut tentang penghargaan dan pemenang 2018 di sini, lalu unduh Applicant Kit dan mulailah mengajukan proyek kegiatan Anda! Batas waktu untuk mengajukan adalah Jumat, 3 Mei 2019. Pemenang akan diumumkan di Core Values ​​Awards Gala, Kamis, 5 September, sebagai bagian dari 2019 IAP2 North American Conference.

Kamis, 21 Februari 2019 // Sumber: https://www.iap2.org/news/439205/IAP2-CANADA-Core-Values-Awards-Applications-Open.htm

tim editorial

Tim Editorial Baru untuk JPD

Journal of Public Deliberation memiliki tim editorial baru. Silakan bergabung dengan kami untuk menyambut Andrè Bächtiger, Profesor dari Institute of Social Sciences dan ZIRIUS Deliberation and Participation Lab, Universität Stuttgart (Jerman); Nicole Curato, Senior Research Fellow Centre for Deliberative Democracy dan Global Governance, University of Canberra (Australia); dan Kim Strandberg, Academy of Finland Research Fellow dan Associate Professor of Political Science Social Science Research Institute, Åbo Akademi (Finlandia). Andrè, Nicole, dan Kim punya rencana besar untuk Journal of Public Deliberation (JPD), so keep an eye open.

Baca juga seri Kabar Luar Negeri lainnya: IAP2 Conference Recap (Australasia & North American)

Silakan juga bergabung dengan kami untuk berterima kasih kepada editor sebelumnya yaitu Laura Black, Nancy Thomas, dan Tim Shaffer. Mereka telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan jurnal-jurnal, dan kami berharap mereka sukses kedepannya!

Journal of Public Deliberation adalah jurnal peer-review, akses terbuka dengan tujuan utama mensintesis penelitian, pendapat, proyek, percobaan dan pengalaman akademisi dan praktisi di bidang multi-disiplin “demokrasi deliberatif.” Jurnal ini didirikan pada tahun 2005 sebagai inisiatif dari Deliberative Democracy Consortium (DDC). Pada bulan November 2010, IAP2 menggabungkan Jurnal Internasional untuk Partisipasi Publik bersama Journal of Public Deliberation (JPD), dan IAP2 menjadi co-sponsor. Democracy Foundation yang baru, telah lama berasosiasi dengan jurnal melalui keanggotaannya di Deliberative Democracy Consortium (DDC), secara resmi menjadi co-sponsor pada tahun 2017.

13 Februari 2019 // Sumber: https://www.iap2.org/news/438116/New-Editorial-Team-for-JPD.htm

global webinar

Global Webinar: P2 Skala Besar untuk Proyek Skala Besar

global webinar

Got a big project? You’ll need some BIG P2!

Apakah Anda memiliki atau berharap memiliki penugasan Partisipasi Publik (P2) yang mencakup wilayah yang luas, atau bahkan seluruh Negara? Inilah kesempatan Anda untuk mempelajari beberapa tips dan teknik dari sejumlah proyek yang memenangkan penghargaan! Pada hari Selasa, 12 Februari (11:00 PST / 14:00 EST), “P2 Skala Besar untuk Proyek Skala Besar” akan menampilkan dua proses yang harus mencakup bidang yang luas — dan memenangkan Project of the Year tahun 2018 dari IAP2 Kanada dan IAP2 USA.

Departemen Kehakiman Federal mengusulkan untuk mereformasi sistem Peradilan Pidana Kanada, setelah melihat tiga statistik yang mengejutkan: tingkat penahanan untuk orang Aborigin di penjara Federal adalah sembilan kali lipat dari populasi umum; 60% orang di dalam penjara masih menunggu untuk diadili; hanya 5% dari kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, dan kurang dari setengahnya menghasilkan vonis “bersalah”.

Baca juga seri Kabar Luar Negeri lainnya: Project of the Year – IAP2 International

 

Dialog Nasional tentang Transformasi Sistem Peradilan Pidana Kanada menjangkau sebanyak mungkin orang, dengan pertanyaan sederhana, “Bagaimana Anda mengubah sistem peradilan pidana kita untuk melayani Kanada dengan lebih baik?” Departemen Kehakiman juga memenangkan penghargaan untuk Kreativitas, Kontribusi dan Inovasi di Lapangan. (Saksikan video Core Values Awards mereka di sini).

Di Amerika Serikat, Williams Energy merencanakan proyek pipa saluran Atlantik Sunrise yang besar untuk dijalankan melalui sepuluh daerah di Pennsylvania bagian Timur, tetapi rute tersebut melewati daerah pertanian keluarga yang telah lama dibangun dan beberapa ekosistem yang rentan. Williams dan Outreach Experts menjangkau kelompok-kelompok tertentu, termasuk aktivis lingkungan, perkumpulan petani, kelompok-kelompok konservasi dan ahli alam (naturalist). Konsultasi ini menghasilkan diantaranya hampir pengalihan rute sepanjang 30 mil dan pembangunan jalur alami yang ramah lingkungan. Williams, Outreach Experts dan the Williams Foundation juga memenangkan Core Values Award dalam kategori Proyek Umum. (Saksikan video Core Values Awards mereka di sini).

Senin, 11 Februari 2019 // Sumber: Global Webinar: Large-Scale P2 for Large-Scale Projects