IAP2 Indonesia – Saat ini dunia sedang dihadapi dengan kondisi ekonomi yang sangat dinamis. Hal tersebut dikarenakan Pandemi Covid-19 yang terjadi 2 tahun terakhir memberi dampak yang sangat signifikan ke berbagai sektor kehidupan manusia. Akumulasi dampak tersebut diperkirakan akan menciptakan sebuah resesi ekonomi yang melanda seluruh dunia pada tahun 2023.
Baca Juga : Partisipasi Publik dalam Piala Dunia Qatar 2022
Ancaman resesi ekonomi 2023
Resesi ekonomi merupakan suatu kondisi dimana perekonomian suatu negara memburuk yang dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang negatif, meningkatnya pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi riil yang bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan ekonomi global akan melambat pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi global akan menurun dari 6% pada tahun 2021 menjadi 3,2 pada tahun 2022, dan diperkirakan menurun lagi menjadi 2,7% pada tahun 2023. Penyebab dari menurunnya pertumbuhan ekonomi tersebut karena adanya pembatasan aktivitas perekonomian akibat adanya Pandemi Covid-19 sekaligus krisis geopolitik yang melanda dunia sehingga berdampak pada kenaikan inflasi dari risiko stagflasi di berbagai negara.
Baca Juga : Kemitraan Parlemen Kuat, Penanganan Perubahan Iklim Giat
Apa yang dapat kita lakukan?
Menteri keuangan Sri Mulyani menyatakan Indonesia akan waspada dalam menghadapi gejolak ekonomi dunia. Kementerian Keuangan telah membuat Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan kondisi global tersebut. Sri Mulyani menegaskan kebijakan tersebut perlu terkalibrasi, terencana, dan dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh stakeholder termasuk masyarakat sebagai pelaku ekonomi sehingga perlu adanya partisipasi publik yang masif dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi 2023 ini.
Menurut Nabatchi & Leighninger (2015), terdapat tiga bentuk partisipasi publik yang secara langsung dapat dilakukan dalam menghadapi resesi ekonomi 2023, yaitu:
Sumber : Dokumentasi Pribadi
- Thick Participation
Merupakan bentuk partisipasi publik yang intensif, informatif, dan deliberatif dengan cara mengumpulkan sekelompok orang guna melakukan diskusi membahas suatu masalah. Aktor yang terlibat dalam diskusi seperti praktisi dan akademis yang memahami secara mendalam masalah tersebut. Terkait masalah resesi ekonomi bentuk partisipasi publik dapat dilakukan melalui diskusi para pakar ekonomi, pebisnis, dan masyarakat melalui seminar-seminar maupun diskusi publik.
Sumber : Dokumentasi Pribadi
- Thin Participation
Merupakan bentuk partisipasi publik yang memungkinkan masyarakat secara luas mengekspresikan pendapat mereka mengenai suatu masalah. Setiap orang berhak menyampaikan ide, pendapat, dan gagasannya terhadap suatu kebijakan melalui media tertentu seperti survei, petisi, pendapat di sosial media, dan sebagainya. Terkait masalah resesi ekonomi bentuk partisipasi publik dapat dilakukan masyarakat dengan mempelajari maupun berpendapat mengenai ancaman resesi ekonomi 2023 di media-media mainstream.
Sumber : Dokumentasi Pribadi
- Conventional Participation
Merupakan bentuk partisipasi publik yang diselenggarakan secara langsung oleh pembuat kebijakan dengan menyediakan ruang kepada publik untuk mendapatkan informasi dan memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat. Terkait masalah resesi ekonomi bentuk partisipasi publik dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat dalam proses perumusan kebijakan dengan mendengarkan rekomendasi masyarakat terkait masalah yang kemungkinan akan terjadi di lapangan.
Sumber : Dokumentasi Pribadi
Baca Juga : Menyambut Indonesia Menjadi Ladang Investasi Berkelanjutan
Apa manfaat Partisipasi Publik?
Peran partisipasi publik dalam suatu kebijakan dapat menjadi sarana pengawasan terhadap proses pembuatan kebijakan dari tahap agenda setting, formulasi masalah, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Seiring berjalannya waktu, publik dapat mengawasi proses pengambilan keputusan terkait kondisi ekonomi 2023 mendatang. Partisipasi publik juga penting untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai masalah, membangun kepercayaan publik, menjaga kualitas informasi, dan menstabilkan hubungan antar stakeholder sehingga menghasilkan dukungan untuk keputusan terkait resesi ekonomi 2023 mendatang.
