Tag: Covid-19

Perencanaan dan Pembangunan yang Berketahanan Pandemi (Bagian 1)

Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat tidak terprediksi setelah pandemi COVID-19 menyerang seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Dilansir dari laman covid19.go.id, per tanggal 15 Oktober 2020, jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia adalah sebanyak 349.160 jiwa. Peningkatan fasilitas kesehatan dan modifikasi kebijakan terus diupayakan pemerintah. Mulai dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga konsep new normal dengan disiplin protokol kesehatan telah dilakukan. Namun demikian, selama delapan bulan bergelut dengan pandemi, Indonesia masih tertatih-tatih untuk menstabilkan sektor-sektor terdampak COVID-19. Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemi ini memaksa semua level pemerintahan, baik pusat maupun daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Terutama yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran mengingat pada saat menyusun sama sekali tidak memperhitungkan pandemi. Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam menangani wabah corona akan menjadi titik awal untuk pemulihan (Muhyiddin, 2020: 248). Diskusi atas perencanaan dan pembangunan yang berketahanan pandemi sudah selayaknya digaungkan dan dipikirkan oleh semua pihak agar Indonesia bisa bangkit lebih kuat untuk melawan pandemi saat ini atau yang akan datang.

Definisi Perencanaan Pembangunan yang Berketahanan Pandemi

Mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional harus berbasis pada fakta atau evidence based development. Fakta yang dimaksud dapat berupa kualitatif, kuantitatif, dan visual. Bukti atau fakta tersebut dapat diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan secara kolaboratif dengan akademisi, peneliti, dan lembaga swadaya masyarakat. Fakta tersebut bisa juga diperoleh dengan mekanisme lain seperti dialog publik dengan masyarakat di akar rumput, musrenbang, dan wahana audiensi lainnya.
Di sisi lain, pembangunan berketahanan pandemi adalah pembangunan yang diarahkan untuk mampu mengantisipasi, memitigasi, merespon, menangani, dan melewati tantangan pandemi. Dengan demikian, ketika negara diterpa pandemi lain, negara tersebut akan siaga dan proses pembangunan tidak akan terhenti, serta masalah lain seperti krisis ekonomi, konflik sosial, konflik politik tidak akan terlahir dan memperparah situasi pandemi.

Dengan demikian, perencanaan dan pembangunan berketahanan pandemi dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan dan implementasi pembangunan yang mengarusutamakan pandemi secara holistik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Proses perencanaan ini nantinya akan menciptakan masyarakat atau ekosistem yang memiliki ketahanan terhadap pandemi.

Proses Ideal Perencanaan Pembangunan yang Berketahanan Pandemi

Secara harfiah, ideal didefinisikan sebagai “sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehendaki”. Sebuah definisi yang sungguh mudah untuk diucap, tapi sulit untuk dimanifestasikan. Namun demikian, proses ideal dalam perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi tentu tetap harus dipikirkan.

Proses ideal perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi dapat diawali dengan studi terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya (poleksosbud) masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Apabila pemerintah sudah memiliki data akurat dan aktual tentang kondisi poleksosbud masyarakatnya, pengambilan kebijakan berketahanan akademi akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.

Kedua, pemerintah baiknya melakukan studi tingkat kerentanan setiap masyarakat dan sektor yang kemungkinan terdampak pandemi. Sudah dapat dipastikan jika tingkat kerentanan tiap masyarakat/sektor dalam menghadapi pandemi itu berbeda-beda. Kerentanan yang dirasakan sektor bisnis besar berbeda dengan UMKM, berbeda dengan petani, dan akan berbeda pula dengan pedagang kaki lima. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis kerentanan yang memadai sehingga intervensi dan solusi yang ditawarkan kepada setiap masyarakat akan berbeda sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kerentanan masing-masing.

Ketiga, perlu dilakukan asesmen langsung dalam proses perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi. Asesmen yang dimaksud adalah survei langsung di masyarakat atau sektor terkait. Hal-hal yang perlu disurvei adalah kebutuhan dari masyarakat dan sektor tersebut dalam menghadapi pandemi yang mungkin saja datang di lain waktu. Dengan asesmen yang menyeluruh dan langsung dilapangan, proses perencanaan dan mitigasi ke depan diharapkan akan lebih baik dan siaga.

Terakhir, yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi harus melibatkan semua pihak, mulai dari proses perencanaan, pengimplementasian, hingga evaluasi. Pemerintah sebagai aktor penggerak publik seharusnya membuat diskusi pengambilan kebijakan dengan terbuka dan inklusif–semua pihak terkait dan duduk berpikir bersama. Keterlibatan dan partisipasi dari berbagai pihak akan membuat kebijakan dan perencanaan yang diambil dapat mengakomodasi semua kepentingan. Friksi dan kontra juga dapat diminimalisasi karena kepentingan berbagai pihak dapat diupayakan untuk terakomodasi. Pemerintah dan semua pihak–tentunya masyarakat harus mulai memperkuat kolaborasi secara komprehensif. Dengan demikian, semua pihak akan saling membangun keterhubungan untuk saling memperkuat dalam kondisi pandemi.

Tantangan dan Aspek Penting dalam Proses Perencanaan Pembangunan yang Berketahanan Pandemi

Tantangan utama adalah kita semua (termasuk pemerintah) belum berpengalaman dalam menghadapi pandemi seperti COVID-19 sehingga melahirkan sikap dan kebijakan yang tidak konsisten dan berubah-ubah. Hal ini menyebabkan upaya penanganan pandemi ini berlarut-larut. Tantangan lain adalah menyamakan persepsi dalam pemerintah yang tidak mudah dilakukan, mengingat ego sektoral yang sangat tinggi. Dalam hal ini, intervensi presiden sangat penting untuk memastikan mainstreaming pandemic dilakukan dalam perencanaan dan pembangunan sehingga akan mempunyai daya tahan dan daya lenting dalam kondisi pandemi.

Komitmen dari pemerintah sebagai aktor penggerak utama juga dibutuhkan dalam proses perencanaan yang berketahanan pandemi. Banyak pemimpin daerah yang masih punya motivasi jangka pendek dalam kepemimpinannya. Akuntabilitas kepemimpinan dalam menghadapi COVID-19 akan menjadi tantangan tersendiri dalam proses perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi. Jika komitmen yang kuat dan akuntabilitasi yang baik dapat dipenuhi, niscaya proses pembuatan kebijakan dapat berjalan dengan lebih baik.

Aspek penting terakhir adalah pelibatan semua pihak dalam proses perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi. Keterlibatan semua pihak akan membuahkan kebijakan yang holistik dan tepat sasaran. Sebab banyak kepala yang memikirkan kebijakan itu dan banyak ilmu yang bisa saling ditukar sehingga pembangunan yang direncanakan atau kebijakan yang akan ditetapkan adalah hasil diskusi mufakat seluruh pihak. Untuk itu, IAP2 Indonesia dan APEKSI sebagai lembaga yang mendorong keterlibatan multipihak dalam proses perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi akan membuat webinar sebagai wadah audiensi berbagai aktor pemerintah dan nonpemerintah untuk berdialog perihal ini.

Artikel disusun oleh Bening Wismawarin berdasarkan interview dengan narasumber berikut:
Yusdi Usman (Pengamat Kebijakan Publik, kandidat Doktor Sosiologi UI, dan Co-Chair IAP2 Indonesia).
Indah Wibinastiti (Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia–APEKSI)

Sumber Literatur dan Daring
Muhyidin. 2020. Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. The Indonesian Journal of Development Planning 240 Volume IV No. 2 – Juni 2020
covid19.go.id
Health vector created by freepik – www.freepik.com

Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi, Solusi Atau Masalah?

Pandemi COVID-19 menghantam berbagai sektor di Indonesia. Tak hanya sektor ekonomi yang mulai kewalahan, sektor pariwisata, sektor transportasi, dan sektor manufaktur pun kebakaran jenggot menghadapi pandemi ini. Sektor pendidikan juga mengalami perubahan besar. Kini, sektor pendidikan di Indonesia memiliki wajah dan sistem baru yang sekaligus menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Mengacu pada Surat Edaran Kemendikbud Nomor 40 Tahun 2020 Tentang “Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)”, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, mengambil sejumlah kebijakan untuk menghadapi pandemi. Kebijakan tersebut di antaranya adalah penghapusan Ujian Nasional; perubahan sistem Ujian Sekolah; perubahan regulasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); dan penetapan belajar dari rumah (pembelajaran daring).  Dari beberapa kebijakan tersebut, penetapan pembelajaran daring adalah kebijakan yang paling menuai pro dan kontra di masyarakat.

Berdasarkan survei penulis, pada mulanya kebijakan ini dirasa tepat di masa awal pandemi. Wali murid dan pegiat pendidikan menilai bahwa ini adalah cara terbaik untuk melindungi para siswa dari paparan COVID-19. Namun, kegelisahan mulai timbul selaras dengan diperpanjangnya waktu pembelajaran daring. Kegelisahan pertama digadangi oleh wali murid yang merasa kerepotan dengan tugas-tugas dari pengajar. Khususnya, untuk siswa TK dan SD, yang mana peran wali murid sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas daring. Pembelajaran dirasa tidak efektif karena siswa menganggap “rumah” adalah tempat untuk bermain dan bersantai. Wali murid yang tidak mawas teknologi juga agaknya turut pening dengan pembelajaran daring yang serba digital.

Kegelisahan kedua datang dari pengajar yang merasa pembelajaran daring tidak cukup efektif. Beberapa materi ajar (seperti materi matematika, kesenian, dan olahraga) tidak dapat tersampaikan dengan baik. Pengajar juga belum memiliki pengalaman dan bekal cukup dengan sistem pembelajaran daring sehingga cara dan media mengajar masih cenderung repetitif dan kurang inovatif. Biaya internet yang membengkak juga digelisahkan, terlebih subsidi internet dari pihak sekolah nihil. Tak lupa para siswa, khususnya mahasiswa, juga mengeluhkan sistem pembelajaran daring. Banyak mahasiswa yang harus menunda penelitian mereka karena tidak bisa mengambil data di lapangan. Konsultasi tugas akhir pun terhambat. Akibatnya, target lulus terancam tertunda.

Lantas, apa jawaban pemerintah atas berbagai kegelisahan tersebut? Sampai saat ini, Nadiem Makarim tetap memberlakukan sistem pembelajaran daring. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) juga menganjurkan pemerintah untuk tetap menerapkan sistem ini, setidaknya sampai Desember 2020. IDAI menyebut kasus infeksi COVID-19 pada anak Indonesia cukup tinggi, yakni sebanyak 2.712 kasus dan setidaknya 51 kematian (data Juli 2020). Gayung bersambut, Kemendikbud juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp 8.9 T untuk subsidi kuota internet dan tunjangan profesi pendidik. “Ini yang sedang kami akselarasi secepat mungkin agar bisa cair,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem  Makarim, pada Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, yang berlangsung semi daring di Jakarta, Kamis (27/8/2020). Agaknya, Pemerintah tidak punya banyak pilihan selain meneruskan sistem pembelajaran daring sampai keadaan membaik. Namun, partisipasi dan suara publik adalah khazanah yang harus didengar oleh Pemerintah untuk meningkatkan sistem pembelajaran ini. Dengan demikian, berbagai kegelisahan  masyarakat dapat terjawab dan Pemerintah juga mawas diri akan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sumber Daring :

https://covid19.go.id/peta-sebaran
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/mendikbud-terbitkan-se-tentang-pelaksanaan-pendidikan-dalam-masa-darurat-covid19
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/08/kemendikbud-alokasikan-rp89-triliun-untuk-subsidi-kuota-internet-dan-tunjangan-profesi-pendidik
https://tekno.tempo.co/read/1368672/data-idai-2-712-anak-di-indonesia-positif-corona-51-meninggal/full&view=ok
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52661836
Kids vector created by freepik – www.freepik.com

Generasi Muda dan Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 ternyata memberikan masalah yang kompleks bagi generasi muda. Demikian pernyataan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam laporan berjudul “ILO Monitor: COVID-19 and The World of Work, Fourth Edition”, atau Monitor ILO: COVID-19 dan Dunia Kerja, Edisi Keempat. Masalah tersebut terdiri dari kehilangan kesempatan kerja, mengganggu proses mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan keterampilan tertentu dan menghambat para generasi muda yang sedang berusaha untuk masuk dunia kerja atau berpindah pekerjaan.

Hal ini tentu menjadi catatan penting bagi Indonesia yang pada tahun 2020 ini sedang mengawali dominasi Bonus Demografi dalam pembangunan. Bonus Demografi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan lonjakan usia produktif (15-64) yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020-2045 oleh SUPAS (Sensus Penduduk Antar Sensus) 2015. Lonjakan ini dikatakan sebagai modal sosial dalam percepatan pembangunan di Indonesia.

Wabah Corona memang di luar perhitungan perencanaan pembangunan negara manapun di dunia. Bencana non-alam ini menyerang dengan tiba-tiba saat Indonesia sedang berangsur bergerak setelah gonjang-ganjing Pemilu 2019 yang membuat pertumbuhan ekonomi cenderung melambat. Dalam postur anggaran belanja negara, selalu tersedia anggaran belanja tak terduga, seperti bencana, namun prosentasenya tidak banyak. Khusus untuk pandemi ini, kemudian pemerintah merespon dengan penerbitan peraturan realokasi dan reprogramming anggaran agar pemerintah daerah memiliki anggaran untuk penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan solusi dari situasi kompleks yang dihadapi oleh anak muda tadi? Dari laporan Monitor ILO edisi keempat,  rekomendasi yang dapat mendukung anak muda agar keluar dari situasi tersebut adalah kebijakan pemerintah yang mendukung adanya program padat karya bagi anak muda, sambil memastikan anak muda agar dapat masuk ke lapangan kerja serta memperoleh pelatihan ketrampilan khusus. ILO sendiri sebagai organisasi dunia yang memusatkan perhatiannya pada isu ketenagakerjaan, pada akhir laporan mengingatkan ILO akan terus menegakkan empat pilar dasarnya dalam melakukan monitoring ini, yaitu mendorong perekonomian dan ketenagakerjaan,  mendukung perusahaan, pekerjaan dan pendapatan,  melindungi pekerja di tempat kerja,  dan mengandalkan dialog sosial untuk solusi.

Dari perspektif Partisipasi Publik, pilar terakhir ILO: mengandalkan dialog sosial untuk solusi, sejalan dengan Core Value (Nilai Dasar)  Partisipasi Publik IAP2, yaitu nilai dasar pertama: Partisipasi Publik memiliki keyakinan bahwa mereka yang terdampak oleh sebuah keputusan memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Nilai dasar ini meyakini bahwa partisipasi anak muda dalam pengambilan keputusan akan secara signifikan memberikan kontribusi yang efektif untuk mencari solusi pada situasi yang muncul akibat pandemi COVID-19.

Dasar pemikiran inilah yang menjadi landasan IAP2 Indonesia berkolaborasi  dengan Plan Indonesia dalam penyelenggaraan webinar dengan tema “Pentingnya Partisipasi Anak dan Kaum Muda yang Bermakna dalam Pengambilan Keputusan dan Pembuatan Kebijakan” pada tanggal 23 Juli 2020  kemarin, dan bertepatan dengan Hari Anak Nasional (HAN) 2020.  Melalui webinar ini, baik IAP2 Indonesia dan Plan Indonesia mengemuka beberapa pandangan efektif dan aplikatif yang dapat mendukung partisipasi anak muda dalam ranah kebijakan. Nantikan artikel edisi selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut isi pandangan tersebut***IS

Referensi

  1. https://kabar24.bisnis.com/read/20200528/19/1245722/satu-dari-enam-pemuda-di-dunia-jadi-pengangguran-akibat-pandemi-covid-19
  2. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_745963.pdf
  3. https://ekonomi.bisnis.com/read/20191010/9/1157640/bank-dunia-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2019-terjaga-pada-level-5-persen
  4. https://iap2.or.id/partisipasi-publik-ala-anak-muda-di-masa-pandemi-covid-19/
  5. Foto: People vector created by pikisuperstar – www.freepik.com

Partisipasi Publik Ala Anak Muda di Masa Pandemi COVID-19

Data hasil Sensus Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2015) menyatakan bahwa  jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 269,6 juta jiwa pada 2020. Komposisi jumlah penduduk ini didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun) sebesar 185,34 juta jiwa. Sisanya adalah usia belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 66,07 juta jiwa dan usia sudah tidak produktif (65+ tahun) 18,2 juta jiwa.  SUPAS 2015 juga menjelaskan bahwa jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan terus bertambah menjadi 318,96 juta pada 2045. Berdasarkan proyeksi data tersebut, lebih lanjut dijelaskan bahwa pada tahun 2020 sampai 2045 Indonesia akan mendapatkan apa yang disebut dengan ‘Bonus Demografi’. Bonus Demografi mengacu pada situasi usia produktif Indonesia diproyeksikan berada pada grafik tertinggi dalam sejarah Indonesia, yaitu 68, 75 % dari total penduduk Indonesia pada tahun 2020.

Usia produktif, terutama mereka yang ada dalam kisaran usia 16-30 tahun identik dengan kedekatan dengan media digital dan semangat untuk mencoba hal yang baru. Kisaran usia yang dalam Undang Undang No.40 tahun 2009 masuk dalam kategori Pemuda atau disebut juga dengan istilah Anak Muda ini menjadi pengguna aktif media digital, bahkan mereka menjadi technopreneur. Gojek, Ruang Guru dan Kitabisa adalah sebagian dari hasil kedekatan Bonus Demografi dengan media berbasis teknologi yang kemudian dikembangkan menjadi usaha yang membawa profit.

Selama masa Pandemi COVID-19, bermunculan inisiatif kemanusiaan untuk membantu penekanan angka COVID-19. Dengan semangat untuk mencoba hal yang baru, anak muda menjadi bagian dari inisiatif ini baik menggunakan media digital seperti “Bantu1Ajak2 “yang digerakkan oleh pelajar SMA asal Sleman, Yogyakarta, maupun langsung turun ke lapangan seperti “Relawan 87” yang digerakkan oleh sekelompok mahasiswa di Kota Padang.

Compact for Young People in Humanitarian Action (Kesepakatan untuk Anak Muda dalam Aksi Kemanusiaan) melengkapi inisiatif-inisiatif anak muda ini dengan menerbitkan buku panduan bagi para anak muda dalam melaksanakan kerja-kerja mereka dan merespon COVID-19.  Buku berjudul “COVID-19: Bekerja Dengan dan Untuk Anak Muda” ini terbagi mejadi dua bagian. Bagian pertama adalah identifikasi dampak COVID-19 pada anak muda yang terdiri dari dampak kesehatan, keselamatan dan perlindungan, pendidikan, ekonomi, dampak pada ruang dan partisipasi sipil serta mobilisasi anak muda. Sementara bagian kedua memaparkan lima aksi yang dapat dilakukan berdasarkan identifikasi dampak, yaitu aksi layanan, kapasitas, partisipasi, sumber daya, dan data.

Partisipasi yang tercantum dalam buku yang berisi 35 halaman ini, jika dilihat berdasarkan Spektrum Partisipasi Publik IAP2, lebih menekankan pada spektrum pertama, yaitu to inform atau menginformasikan. Buku ini mengarahkan anak muda untuk aktif berpartisipasi dalam memberikan dan berbagi informasi terkait dengan COVID-19 secara positif dan bertanggung jawab menggunakan media dan platform yang sehari-hari biasa mereka gunakan. ***IS

*Lebih lanjut tentang buku panduan ini, silahkan klik https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/covid-19-bekerja-dengan-dan-untuk-anak-muda

Referensi

  1. https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/covid-19-bekerja-dengan-dan-untuk-anak-muda)
  2. https://www.bps.go.id/publication/2019/12/20/8250138f59ccebff3fed326a/statistik-pemuda-indonesia-2019.html
  3. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/berapa-jumlah-penduduk-usia-produktif-indonesia
  4. http://news.unair.ac.id/2020/05/27/berbagai-peran-anak-muda-dalam-berkontribusi-saat-pandemi/
  5. https://www.kompasiana.com/rinto_simorangkir/5e822ee8097f363c4d3b40f2/bantu-1-ajak-2-gerakan-bersama-melawan-covid-19-mau-terlibat
  6. https://klikpositif.com/baca/68563/anak-muda-melawan-corona-relawan-87-sebar-ribuan-masker-dan-vitamin
  7. https://iap2.or.id/
  8. Foto: https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/covid-19-bekerja-dengan-dan-untuk-anak-muda

Audiensi Chair IAP2 Indonesia dengan Kepala BNPB Indonesia

Chair IAP2 Indonesia, Aldi Muhammad Alizar, melakukan audiensi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal Doni Monardo pada hari Senin, 29 Juni 2020 sore di Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav.38, Jakarta Timur.

Dalam audiensi yang berlangsung selama satu jam ini, Kepala BNPB menyatakan bahwa pendekatan Pentahelix Stakeholder menjadi sebuah pendekatan yang harus diambil dalam penanganan Pandemi COVID-19. Pendekatan ini sesuai dengan kultur Indonesia yang lebih menitikberatkan semangat gotong royong untuk memobilisasi seluruh sumber daya dan kearifan lokal yang ada. Secara sederhana, semangat gotong royong ini mewujud pada koordinasi antar pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait yang terjadi selama penanganan Pandemi COVID-19.

Menanggapi hal tersebut, Chair IAP2 Indonesia mengatakan bahwa berbagai pengalaman koordinasi tersebut dan praktik terbaik yang muncul selama menangani pandemi dapat menjadi sebuah acuan dan pengetahuan yang berharga bagi para pihak dalam mengelola pentahelix stakeholder ketika bencana. Maka dari itu, sebisa mungkin pengalaman dan praktik yang berkualitas tersebut direkam dengan baik dan mudah diakses bagi semua pihak termasuk publik yang membutuhkan.

Hal ini sejalan dengan spektrum pertama dari Spektum Partisipasi Publik IAP2, yaitu to inform (mengiformasikan). Kemudahan akses untuk mendapatkan data terkait pengalaman dan praktik baik tersebut, menjadikan para pihak dan publik terinformasikan dengan baik sehingga kemudian mereka mampu memahami dan menentukan bentuk dan spektrum partisipasi apa yang mereka bisa tampilkan jika terjadi bencana di kemudian hari.**AMA, IS

Hasil Webinar Serial Hidup Berdampingan Dengan COVID-19 – Belajar dari krisis untuk pengelolaan air terpadu yang lebih baik

 

Terimakasih atas partisipasi kawan-kawan pada Webinar ‘Serial Hidup Berdampingan dengan COVID-19: Belajar Dari Krisis Untuk Pengelolaan Air Terpadu Yang Lebih Baik.

Webinar yang berlangsung selama hampir tiga jam ini memang blm membahas tuntas masalah pengelolaan air dr hulu ke hilir namun telah membuka cakrawala awal mengenai pengelolaan air, terutama di masa krisis seperti ini.

Rekaman Vidio

Bagi rekan-rekan yang berminat mendapatkan akses materi webinar ‘ Belajar dari Krisis untuk Pengelolaan Air Terpadu yang Lebih Baik, silahkan KLIK DISINI

Serial Hidup Berdampingan dengan COVID-19

Serial Hidup Berdampingan dengan COVID-19 Webinar “Belajar Dari Krisis Untuk Pengelolaan Air Terpadu Yang Lebih Baik”

Press Release

Awal tahun 2020, pandemi global COVID-19 melanda dunia dan serta merta energi pembangunan seluruh negara fokus pada penanganan pandemi tersebut. Berbagai pihak memprediksikan bahwa pandemi ini akan berakhir pada bulan Maret 2020. Kemudian muncul laporan termutakhir oleh John Hopkins University dan Bill & Melinda Gate Foundation, diperkirakan pengembangan vaksin COVID-19 akan memakan waktu yang cukup lama, antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Selama vaksin belum berhasil dikembangkan, dunia harus mempersiapkan diri untuk hidup berdampingan dengan COVID-19.

Di sisi lain, keberadaan pandemi COVID-19 bukan berarti semua urusan lainnya akan berhenti. Banjir dan kekeringan tidak menunggu pandemi untuk berakhir untuk ter jadi. Kebutuhan air minum dan sanitasi tetap harus disediakan. Pengelolaan air yang terpadu tetap harus dilaksanakan dengan lebih baik. Pada satu titik, semua kalangan harus menggerakkan kembali roda kehidupan. Berdasarkan hal ini, mau tidak mau seluruh lapisan masyarakat harus mulai merubah budaya hidup, ekonomi, sosial, keagamaan dan lain sebagainya sebagai bagian hidup berdampingan dengan COVID-19.

Setelah sukses dengan melakukan Obrolan Santai menggunakan platform media sosial Instagram pada tanggal 21 Mei 2020, bertajuk “Belajar dari Krisis untuk Pengelolaan Air Terpadu yang Lebih Baik” yang merupakan bagian dari ‘Serial Hidup Berdampingan dengan COVID-19’, Global Water Partnership South East Asia (GWP-SEA) dan International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia kembali menyelenggarakan diskusi bertajuk sama dengan skala yang lebih besar dan lebih interaktif menggunakan platform webinar melalui aplikasi Zoom.

Regional Coordinator – Global Water Partnership Southeast Asia Fany Wedahuditama dan Chair – International Association for Public Participation Indonesia Aldi Muhammad Alizar menjadi pembicara utama dari webinar yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2020, pukul 15.30-17.30 WIB. Jalannya webinar yang interaktif ini akan dimoderasi oleh Virgie Baker, yang sebelumnya dikenal sebagai news-anchor dari Metro TV. Untuk memperkuat perspektif yang dibawakan, webinar ini akan dilengkapi dengan enam orang panelis, yaitu Abdul Malik Sadat Indris , Direktur Pengairan dan Irigasi KementrianPPN/BAPPENAS,  Dr. Mochammad Amron , Chairman Kemitraan Air Indonesia (Pendahulu Dirjen SDA Kementrian PUPR), Reza Hendrawan, WASH Specialist – UNICEF Indonesia, Mohamad Mova Al’Afghani, Direktur – Center for Regulation, Policy and Governance (CRPG) / Dosen Hukum Internasional – Universitas Ibn Khaldun Bogor, Sinta Dewi, Gender Specialist dan Gracia Plenita Agnindhira, Project Officer – Alliance for Water Stewardship Indonesia.

Baik Global Water Partnership South East Asia (GWP-SEA) maupun International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia berharap webinar ini menjadi wadah berbagai elemen masyarakat untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam  mendukung pemerintah agar mengelola air secara terpadu dengan lebih baik selama masa pandemi COVID-19. Berbagai masukan yang didapatkan melalui webinar ini akan dijadikan  masukan untuk menyusun multi-stakeholder position paper terkait respon terhadap COVID-19  dalam pengelolaan air yang akan disampaikan kepada para pengambil keputusan.

#webinar Serial Hidup Berdampingan Dengan COVID-19 – Belajar dari krisis untuk pengelolaan air terpadu yang lebih baik.

Bersama:
Fany Wedahuditama, Regional Coordinator – Global Water Partnership Southeast Asia
Aldi Muhammad Alizar, Chair – International Association for Public Participation Indonesia

Moderator:
Virgie Baker

Panelis:
Abdul Malik Sadat Indris (tbc), Direktur Pengairan dan Irigasi Kementrian PPN/BAPPENAS
Dr. Mochammad Amron (tbc), Chairman Kemitraan Air Indonesia (Pendahulu Dirjen SDA Kementrian PUPR)
Reza Hendrawan, WASH Specialist – UNICEF Indonesia
Mohamad Mova Al’Afghani, Direktur – Center for Regulation, Policy and Governance (CRPG) / Dosen Hukum Internasional – Universitas Ibn Khaldun Bogor
Sinta Dewi, Gender Specialist
Gracia Plenita Agnindhira, Project Officer – Alliance for Water Stewardship Indonesia

Waktu: Selasa, 30 Juni 2020 – 15.30 s/d 18.00
Lokasi: ZOOM Webinar

Pendaftaran: https://bit.ly/3dxR1zI

Pemulihan Ekonomi dari Dampak Pandemi COVID-19 dalam Kondisi Normal Baru melalui Kemitraan Multi-pihak (Bagian 2)*

Pandemi COVID-19 membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi dunia. Melalui portalnya, Dana Moneter Internasional (IMF) memuat data berlabel Real GDP Growth (Pertumbuhan GDP atas harga berlaku) terkini. Secara umum, mayoritas pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia berada di ranah negatif, kecuali India (1,9%) dan negara berpopulasi kecil antara lain Brunei Darussalam (1,3%) dan Malawi (1%). Negara-negara yang berada di Asia-Pasifik mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar -0,2% dan dapat dikatakan sedikit beruntung dibandingkan negara di kawasan Eropa yang mengalami pertumbuhan sebesar -6,7%.

Indonesia, menurut data IMF memiliki Real GDP Growth di angka 0,5 % per tahun 2020. Hal ini menunjukkan penurunan yang signifikan karena pada tahun sebelumnya angka pertumbuhan berada pada angka 5%. Selisih ini berimbas nyata pada seluruh sektor dan menyisakan tiga sektor yang masih bertahan, yaitu informasi dan komunikasi (0,4%), jasa kesehatan dan kegiatan sosial (1,7%) serta jasa keuangan dan asuransi (4,1%). Sektor yang paling merasakan penurunan pertumbuhan ekonomi sejak awal merebaknya COVID-19 adalah bidang pariwisata. Kunjungan wisatawan asing turun drastis sebanyak -45%, dalam kurun waktu Januari-April 2020 dan efek dominonya langsung terasa pada bidang yang terkait, seperti perhotelan dan restoran. Dampak terburuk dari penurunan pertumbuhan ekonomi akibat COVID-19 ini, yaitu adanya keputusan PHK dan pekerja yang dirumahkan.  Sebagai catatan, jumlah tenaga kerja aktif hingga 11 April 2020 adalah 1,24 juta pekerja sektor formal dan 265 ribu pekerja dari sektor informal. Dari jumlah angka total tenaga kerja aktif tersebut, 10% mengalami PHK dan sisanya dirumahkan.

Solusi yang tepat dan efektif tentunya diperlukan agar perekonomian Indonesia dapat segera pulih. Berdasarkan Focus Group Discussion berjudul ‘Pemulihan Ekonomi dari Dampak Pandemi COVID-19 dalam Kondisi Normal Baru Melalui Kerjasama Multi-pihak’ yang diadakan oleh Bappenas pada tanggal 19 Juni 2020 lalu, mengemuka beberapa solusi. Pertama adalah Pemerintah Daerah dapat mendongkrak sektor pariwisata setempat dengan berinovasi melalui pariwisata tematik yang menonjolkan ciri khas wilayah masing-masing, dan tentunya mengajak seluruh pihak dalam melaksanakannya. Kedua terkait dengan ketenagakerjaan, agar lebih siap menghadapi situasi seperti sekarang ini, maka disarankan agar skema jaminan ketenagakerjaan lebih diperhatikan dengan menambah persentase pada jaminan hari tua, kecelakaan, kematian dan pensiun. Ketiga, Indonesia dapat memperkuat kerjasama ASEAN sebagai implementasi kemitraan multi-pihak dalam penelitian terkait vaksin dan penyediaan APD yang berkualitas, sekaligus juga berkontribusi data kepada WHO karena seluruh negara ASEAN menerapkan kebijakan open data.

Kerjasama Multi Pihak dalam menerapkan solusi dari dampak ekonomi akibat COVID-19 menjadi sebuah syarat mutlak. Kerjasama yang baik membutuhkan partisipasi masyarakat dari sisi pengambilan keputusan maupun pelaksanaan, sehingga tercipta partisipasi yang otentik. IAP2 Indonesia memandang partisipasi otentik dalam pemulihan ekonomi akibat COVID-19 dapat diawali dengan mencari masukan dari masyarakat. Melalui cara ini, masyarakat dapat menentukan pada sisi mana dari solusi tersebut mereka dapat berpartisipasi dan bagaimana cara partisipasi yang efektif. Hal ini sejalan dengan Nilai Dasar IAP2 dalam mempraktikkan Partisipasi Publik, yaitu ‘Partisipasi publik mencari masukan dari masyarakat itu sendiri untuk menentukan bagaimana mereka berpartisipasi’. Dan jika nilai dasar ini dapat diterapkan dengan baik, maka bukannya tidak mungkin perekonomian Indonesia dapat melampaui angka pertumbuhan yang diperkirakan oleh IMF. Setuju? **IS

*Tulisan ini disusun berdasarkan webinar dengan judul yang sama pada tanggal 19 Juni 2020.

 

Referensi

  1. https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
  2. Presentasi Faisal Basri pada FGD “Pemulihan Ekonomi dari Dampak Pandemi Covid-l9 dalam Kondisi Normal Baru melalui Kemitraan Multi-pihak”
  3. https://iap2.or.id/nilai-dasar/
  4. Gambar: https://www.freepik.com/free-vector/coronavirus-economic-recovery-after-disease-cure_7553011.htm
Covid-19

Pemulihan Ekonomi dari Dampak Pandemi COVID-19 dalam Kondisi Normal Baru melalui Kemitraan Multi-pihak

Pandemi COVID-19 secara jelas telah memperlambat laju perekonomian di seluruh dunia, tanpa kecuali. Indonesia termasuk di dalam daftar negara yang mengalami perlambatan tersebut. Dengan populasi 270 juta lebih, Indonesia sendiri disebutkan The Economist Intelligence Unit (EIU) hanya mengalami pertumbuhan sebesar 1 % dari sebelumnya yang sudah berada di posisi 5,1%.

Selisih presentase tersebut berarti perubahan signifikan di lapangan. Perubahan tersebut antara lain hilangnya pendapatan di sektor layanan udara sebesar Rp207 miliar, angka impor lndonesia pada Q1 turun sebesar 3,7 %,  perkiraan potensi kehilangan devisa di sektor pariwisata sebesar 50% dari tahun 2019, dan inflasi pada Maret 2020 tercatat sebesar 2,96% (year-on-year). Kemudian berimbas pada sektor ketenagakerjaan karena lebih dari 1,5 juta pekerja dirumahkan (90%) dan di PHK (10%). Sebagai catatan, jumlah tenaga kerja aktif  hingga 11 April 2020 adalah  1,24 juta pekerja sektor formal dan 265 ribu pekerja dari sektor informal. Sebelum perekonomian semakin terpuruk, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk segera memulihkan kondisi yang sudah terdampak Pandemi ini dan tentunya membutuhkan kerja sama banyak pihak karena dampak COVID-19 yang multidimensi.

Terkait dengan hal tersebut, IAP2 Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menjadi narasumber pada FGD Virtual yang diadakan oleh Direktorat Politik Luar Negri dan Kerjasama Pembangunan Internasional 19 Juni 2020 dengan judul “Pemulihan Ekonomi dari Dampak Pandemi Covid-19 dalam Kondisi Normal Baru melalui Kemitraan Multi-Pihak”. Selain Board of Director IAP2 International-Chairperson IAP2 Indonesia, Aldi Muhammad Alizar, narasumber lainnya adalah  Ekonom Senior Universitas Indonesia, Faisal H.Basri, S.E., M.A. serta Walikota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M.  Webinar ini diawali dengan sambutan dari Dr. Ir. Wisnu Utomo, M.Sc selaku Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Bappenas.

Covid-19

Dalam sambutannya, Bapak Wisnu Utomo menjelaskan tiga hal. Pertama, saat ini Bappenas sedang menyusun Kajian Kemitraan Multi-Pihak Untuk Penanganan COVID-19 yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan prinsip kemitraan multi-pihak dalam penanganan Pandemi COVID-19 berikut implikasinya. Kedua, webinar yang akan dilaksanakan ini merupakan webinar bagian kedua dari empat serial webinar terkait Kerjasama Multi Pihak dan Penanganan COVID-19. Ketiga, update terkait kolaborasi yang sedang dilakukan dengan kementrian dan mitra pembangunan, yaitu “International Year of Participation 2022” kerjasama  Bappenas, Kemlu, IAP2 International, dan UNESCAP. Kolaborasi kedua adalah Pengembangan Program “ Satu Kecamatan – Satu Kawasan Industri sebagai Upaya Pemulihan COVID-19 di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara”, kerjasama Bappenas, UNESCAP, IAP2 Indonesia, Kemendesa PDT, Pemprov Malut dan Pemkab Morotai.

Pada webinar ini, IAP2 Indonesia mewakili non-pemerintah dan berbagi beberapa poin terkait tema FDG tersebut. Pertama, peran mitra non-pemerintah pada tanggap darurat lebih fokus mendorong kolaborasi dan partisipasi publik dengan menjembatani berita di lapangan dan aksi yang diperlukan (misalnya aksi dari filantropi) dan forum komunikasi untuk menyebarkan informasi terkait kebutuhan APD (Alat Pelindung Diri) dan relawan non-medis. Sementara pada pemulihan nanti, selain membentuk forum kemitraan multi pihak antara pemerintah dan non-pemerintah dan pemetaan sumber daya yang dimiliki para pihak atau memperkuat kemitraan multi pihak yang sudah terbentuk untuk program TPB , mitra non-pemerintah juga dapat memberikan masukan pada kebijakan dan skema pengawasan terkait program pemulihan COVID-19.

Adapun tantangan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi pandemi melalui kerangka kemitraan multi-pihak terletak pada terbangunnya kesepahaman mengenai dinamika kekuatan antara pemerintah dan non-pemerintah. Secara kasat mata, kekuatan pemerintah dan non-pemerintah pasti berbeda sehingga pembagian tugasnya pun perlu dipahami akan berbeda. Kekuatan pemerintah yang memiliki akses pada anggaran dan dapat membuat kebijakan serta mengambil keputusan terkait pemulihan COVID-19 akan melengkapi kekuatan non-pemerintah yang memiliki kedekatan tersendiri dengan masyarakat. Jika tidak terbangun kesepahaman, akan ada berbagai macam ekspektasi yang tidak sesuai dengan kekuatan masing-masing.

Terkait inovasi, keterlibatan digital antara pemerintah dan non-pemerintah menjadi satu hal yang dibutuhkan selama masa Pandemi ini terutama karena tidak perlu kehadiran fisik dalam berkoordinasi. IAP2 Indonesia menerapkan keterlibatan digital berdasarkan Konsep Partisipasi Digital, yaitu terhubung mudah ke tujuan organisasi, memungkinkan sikap responsif terhadap pemangku kepentingan lain sambil mempertimbangkan kapasitas organisasi.

Beberapa catatan menarik terkait Kerjasama Multi Pihak dalam penanganan COVID yang mengemuka dalam webinar ini adalah sebagai bagian dari ASEAN, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk bekerja sama dengan negara anggota ASEAN lainnya untuk misalnya membuat vaksin dan menghasikan peralatan APD (Alat Pelindung Diri) yang berkualitas. Cara ini juga dapat menjadi strategi memperkuat kerangka kerjasama dalam lingkungan ASEAN sendiri.

Kemudian Kerjasama Multi Pihak dapat mengakselerasi upaya penanganan COVID-19 terutama karena COVID-19 sudah menjadi masalah multidimensi. Penanganan yang buruk berpengaruh pada kepercayaan publik, baik dalam negeri dan masyarakat internasional. Indonesia dapat mengakselerasi penangangan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk melakukan 3T (Testing, Tracing, Treating), lalu didukung dengan komunikasi publik yang efektif agar masyarakat paham akan pentingnya isolasi  (jika sudah memiliki gejala) dan social distancing, sehingga wabah cepat terkendali. Hingga akhirnya muncul efek domino dari terkendalinya wabah ini, yaitu kepercayaan publik dan bergulirnya perekonomian, sentimen pasar positif serta terbitnya travel bubble. **IS

*Tulisan ini disusun berdasarkan webinar dengan judul yang sama pada tanggal 19 Juni 2020.

 

Referensi

  1. https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020?page=all
  2. Kerangka Acuan Keria Focus Group Discussion (FGD) “Pemulihan Ekonomi dari Dampak Pandemi Covid-l9 dalam Kondisi Normal Baru melalui Kemitraan Multi-pihak”
  3. Presentasi IAP2 Indonesia pada FGD “Pemulihan Ekonomi dari Dampak Pandemi Covid-l9 dalam Kondisi Normal Baru melalui Kemitraan Multi-pihak”
  4. Foto: Health vector created by freepik – www.freepik.com