Tag: Collaboration

IAP2 Indonesia Berkiprah di APUF-7 Penang

IAP2 Indonesia Berkiprah di APUF-7 Penang

Asia-Pacific Urban Forum (APUF-7) telah berlangsung pada 15-17 Oktober 2019 di Penang, Malaysia. Forum ini merupakan kegiatan terbesar di Asia Pasifik yang mempertemukan para pemangku kepentingan untuk isu perkotaan dan dihadiri oleh para pembuat kebijakan, pemateri yang ahli dibidangnya, pemimpin dari pemerintah nasional & daerah, sektor swasta, komunitas penelitian, dan masyarakat sipil. Diselenggarakan oleh United Nations Economic and Social Commisions for Asia and the Pacific (UNESCAP) dan United Nations Human Settlement Programme (UN-HABITAT), APUF-7 tahun ini mengangkat tema “Future of Asia and Pacific Cities: Transformative Pathways to Achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development”.

Untuk pertama kalinya, IAP2 Indonesia yang diwakili oleh Aldi Muhammad Alizar, selaku Ketua IAP2 Indonesia, ikut serta dalam APUF dan berkontribusi dalam tiga sesi. Sesi pertama “Reclaiming Urban Common Through Social Production“, membahas lebih rinci tentang partisipasi masyarakat kurang mampu di perkotaan dalam mereklamasi kampung mereka sebagai bagian dari wilayah perkotaan dan penguatan hubungan antara mereka dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Sesi kedua mengangkat tema “Meeting the Asian urban Challenges: Where are we in the realization of localizing SDGs” dan “SDG VLR-Lab (Voluntary Local Review for SDGs)” diselenggarakan secara kolaboratif oleh Institute for Global Environmental Strategies (IGES) Japan , IAP2 Indonesia, dan United Cities and Local Government Asia Pacific (UCLG ASPAC). Sesi-sesi ini membahas kemajuan dari implementasi Agenda 2030 dan mekanisme pemantauan SDGs di tingkat lokal.

Dalam kesempatan ini IAP2 Indonesia berbagi pembelajaran dan praktik terbaik dari kemitraan IAP2-UNESCAP untuk memajukan praktik partisipasi publik dan pelibatan pemangku kepentingan dalam Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Banyak upaya dan inisiatif yang telah dilakukan dalam mendukung kemitraan, beberapa di antaranya adalah pengembangan modul pelatihan, bantuan teknis untuk VNR di negara-negara tertentu, dan pengembangan alat penilaian dan perencanaan untuk keterlibatan pemangku kepentingan yang berkualitas.

APUF-7 di Penang, Malaysia, memberikan peluang bagus untuk berbagi inisiatif dan melibatkan lebih banyak organisasi untuk menerapkannya dalam implementasi Agenda 2030 mereka di tingkat nasional dan lokal. Dengan ini, diharapkan kemitraan UNESCAP dan IAP2 akan menjadi lebih kuat dan memiliki dampak yang lebih besar ke depan.

Sumber: https://www.iap2.org/news/477652/IAP2-Indonesia-represented-at-the-Seventh-Asia-Pacific-Urban-Forum-in-Penang.htm

Baca juga seri Kabar Luar Negeri lainnya: Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat Untuk Kota Pintar/Smart City

Optimalisasi Pelayanan Publik dan Pelibatan Masyarakat - IFP2SE

Optimalisasi Pelayanan Publik dengan Pelibatan Masyarakat

Bangkok – IAP2 Indonesia bekerja sama dengan School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia dan The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) menyelenggarakan International Forum on Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs. Berlangsung dari 29 April – 1 Mei 2019, forum ini dilaksanakan di dua tempat, yaitu United Nations Conference Centre (UNCC) dan Ibis Styles Hotel, Bangkok, Thailand.

Di hari pertama (29/04), acara diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara dan dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan Federasi IAP2, SGPP Indonesia dan UNESCAP. Sesi berikutnya mengangkat tema What is Engagement – Mapping the Terrain. Sebagai pembicara pertama adalah Karma Tshiteem, kepala Royal Civil Service Commission Bhutan, yang menyampaikan topik pelayanan publik dan pelibatan masyarakat.

Topik ini penting diangkat di forum karena pelayanan publik berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Adalah penting apabila masyarakat berpartisipasi aktif dalam mempengaruhi kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan mereka sendiri. Sejauh mana pemerintah memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, menjadi fokus presentasi dari Karma.

Pembicara dari Bhutan ini menuturkan, Pemerintah Bhutan menekankan pentingnya tingkat kebahagiaan nasional bruto/gross national happiness. Sejalan dengan hal tersebut, saat ini pelibatan (engagement) pun sudah dilembagakan di Bhutan. Semua hal mengenai proses pembuatan kebijakan yang berkaitan atau mempengaruhi masyarakat harus dikonsultasikan kepada publik

Pengembangan arah kebijakan harus mengacu pada masalah-masalah yang penting bagi masyarakat, terutama dari sisi kesejahteraannya. Melengkapi penjelasannya, Karma menambahkan pelibatan mulai dilembagakan melalui beberapa cara.

Diantaranya, desentralisasi dan prinsip subsidiaritas untuk pemberdayaan masyarakat, tersedianya mekanisme pengaduan keluhan secara online dan sesi pertemuan mingguan dengan pers oleh Perdana Menteri. Selain itu, Bhutan juga mengalami pertumbuhan organisasi masyarakat sipil yang semakin vokal dalam memperjuangkan kepentingan mereka – termasuk juga oleh organisasi akar rumput.

Karma Tshiteem menambahkan poin penting lainnya, yaitu bagaimana kita mengubah pola pikir layanan publik untuk menangani kebutuhan, “…a citizen-centric mindset is critical”. Kemudian selanjutnya, merancang proses dan layanannya harus seperti apa ke depannya untuk dapat mengarah kepada “next generation” untuk layanan publik yang berkualitas.

Tak cukup dengan pelibatan yang dilembagakan, menghadirkan pelayanan publik yang efektif dan efisien juga diperlukan kepemimpinan yang baik pula. Karma Tshiteem berpendapat bahwa perubahan kepemimpinan itu sangat penting, dan kemampuan kepemimpinan didefinisikan dalam kerangka kerja. Beberapa kemampuan yang dimaksud adalah dapat mengarahkan dan harus konsisten dengan nilai-nilai layanan.

Sudah sangat jelas bahwa isu pelayanan publik dan keterlibatan publik adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Pelayanan publik yang baik tentunya tak bisa lepas dari peran serta masyarakat yang memiliki pola pikir dan pola perilaku yang konstruktif.

Kehadiran publik untuk aktif memberikan saran dan kritik terhadap pelayanan yang dirasa masih kurang efektif perlu diberikan ruang tanpa adanya tekanan dan intimidasi dari pihak lain. Tak cukup itu, hasil evaluasi pelayanan juga harus segera ditindaklanjuti agar kinerja pelayanan dapat maksimal.

Bagaimana mungkin menghadirkan pelayanan yang diperuntukan bagi masyarakat umum tetapi mereka tidak ikut serta dalam mengawali proses perencanaan dan implementasi pelayanan tersebut.

Untuk itu, hadirnya forum internasional ini, yang memiliki lingkup khusus yaitu partisipasi publik dan keterlibatan pemangku kepetingan menuju tujuan pembangunan yang berkelanjutan (TPB/SDGs), menjadi sebuah upaya dalam proses peningkatan kapasitas.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Tantangan Memajukan Praktik Partisipasi Publik

Ikuti terus kami di sosial media dan website resmi untuk mendapatkan berita terbaru dari IAP2 Indonesia, dan bersama membangun praktek partisipasi publik di Indonesia.

 

international forum

Kemeriahan Perhelatan IFP2SE for SDGs 2019

Bangkok – Telah berlangsung event “International Forum on Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs”. Dilaksanakan mulai dari 29 April – 1 Mei, 2019. Bertempat di gedung United Nations Conference Centre (UNCC). Diruang Meeting Room A, acara diawali dengan pembukaan oleh MC dan sambutan dari perwakilan pihak IAP2 Federation, SGPP Indonesia dan UNESCAP.

Jajaran perwakilan dari tiap lembaga diantaranya adalah Kylie Cochrane, menjabat sebagai Chair of the International Board IAP2 (International Association for Public Participation). Safendrri Komara Ragamustari, menjabat sebagai Dean of SGPP Indonesia (School of Government and Public Policy – Indonesia). Stefanos Fotiou, menjabat sebagai Director, Environment and Development Division, UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific). 

Setelah mendengarkan sambutan yang mengispirasi dari perwakilan masing-masing lembaga. Acara dilanjutkan kepada sesi pengenalan mengenai apa dan bagaimana partisipasi publik dan keterlibatan pemangku kepentingan. Sesi ini di fasilitatori oleh Catherine Rockandel dari IAP2.

Dimulai dari pengenalan mengenai Public service and public engagement yang disampaikan oleh Karma Tshiteem, pejabat seumur hidup dan saat ini menjabat sebagai Chair of the Royal Civil Service Commission, Bhutan. Dilanjutkan dengan pembahasan Stakeholder engagement for the 2030 Agenda yang disampaikan oleh Katinka Weinberger, menjabat sebagai Chief, Environment and Development Policy Section, Environment and Development Division, UNESCAP.

Selanjutnya adalah dari Therese Bjork yang menjabat sebagai Human Rights Officer, OHCHR, South East Asia Regional Office. Membahas mengenai Participation as a human right.

Setelah kita mengetahui “pemetaan” garis besar dari forum ini, kemudian dilanjutkan dengan sesi “Engagement Space”. Apa itu sesi engagement space? Adalah pemaparan dari presenter/author paper dan poster terbaik. Terpilih berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh komite program.

Salah satu point penilainan paper terpilih datang dari sisi relevansinya dengan enam kategori/theme yaitu building better partnership, making better decisions, responsive governance & social accountability, understanding the practice, advancing public policy, and strengthening the knowledge base. Selain itu juga ada hal lain yang menjadi pertimbangan dalam penentuan penilaian, yang menjadi kualifikasi khusus.

Tentu hal ini menjadi perhatian lebih bagi komite program untuk dapat memilih yang terbaik dari sekian banyak paper yang masuk. Beragam isu yang diangkat, datang dari berbagai wilayah/kawasan, memperkaya variasi isi paper yang mendaftar didalam program call for paper.

Karena diharapkan paper yang terpilih ini dapat menyajikan pembahasan yang relevan dan menjawab tantangan yang dihadapi bagi para pemangku kepentingan lintas batas. Dimana para peserta bukan hanya datang dari kawasan asia pasifik namun juga ada yang dari benua Amerika, dsb.

Menstimulasikan ide-ide, solusi dan pola pikir yang tepat dapat dihadirkan dalam forum ini. Terlebih dengan adanya cita-cita 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang menjadi tantangan saat ini hingga kedepan dalam Agenda 2030. Perlu terus dikembangan dari sisi planning dan technic-nya dalam mewujudkan 17 TPB tersebut disebuah negara.

Maka dari pada itu para pemangku kepentingan ini membutuhkan peningkatan kapasitas pemahaman dan treatment yang tepat guna dalam memudahkan mereka untuk menjalankan misinya.

Untuk itu dengan hadirnya forum internasional ini yang memiliki lingkupan khusus yaitu partisipasi publik dan keterlibatan pemangku kepetingan menuju tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs), menjadi sebuah upaya dalam proses peningkatan kapasitas tersebut.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Tantangan Memajukan Praktik Partisipasi Publik

Ikuti terus kami di sosial media dan website resmi untuk mendapatkan berita terbaru dari IAP2 Indonesia, dan bersama membangun praktek patisipasi publik di Indonesia.

call for poster

Call for Poster – International Forum 2019

International Forum on Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs: Poster Submissions Now Open!

Have you gotten an idea for a poster? We invite you to be part of the International Forum on Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs in Bangkok, Thailand by submitting a poster.

It is an opportunity to publish your current results, research contributions, works-in-progress, interesting projects and case studies, sponsorships or other relevant initiatives that are related to the forum themes. Accepted posters will be exhibited in the event venue, including a designated poster session.

Poster Submissions are now open and will close on April 05, 2019.

Poster submissions are open for people concerned in the issues of Public Participation (P2), Stakeholder Engagement (SE) and Sustainable Development Goals (SDGs) to reach a global audience. Submissions are
also welcome for community groups and community organizations.

Learn more: https://intl-forum.iap2.or.id/call-for-poster/
Contact person: blake.hrubes@un.org (Blake Hrubes)

Partisipasi Publik

Partisipasi Publik Sebagai Tolak Ukur SDGs

Ngobrolin Partisipasi – Dalam edisi Ngobrolin Partisipasi (Ngopas) yang berlangsung pada Jumat, 22 Februari 2019. Dengan mengusung tema “Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs”. Kami mengundang narasumber dari School of Government and Public Policy (SGPP Indonesia) dan United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) untuk berbagi pengalaman dalam mengemban mandat dari masing-masing institusinya.

Bertempat di meeting room vOffice Jakarta, panel diskusi berjalan dengan menarik. Dihadiri juga dari beragam instansi mulai dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), student dari SGPP Indonesia. Ngopas edisi Februari 2019 juga didukung oleh teknologi teleconference dari aplikasi  Zoom, sehingga dapat menjangkau peserta diskusi yang berhalangan untuk hadir secara langsung ditempat.

Terkait menuju 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini perlu adanya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Terlebih masyarakat yang terkena dampak secara langsung terhadap pembangunan nasional maupun lokal. Mereka perlu diberikan hak bersuara/berpendapat, mengemukakan pandangannya dalam proses pengambilan keputusan berlangsung.

Panel diskusi “Ngopas” ini menjadi sebuah momentum saling bersepakat untuk bersama-sama memajukan praktek partisipasi publik di Indonesia.  Mengambil insitif diri sesuai dengan  kapasitas dari masing-masing institusi. Untuk dapat memberikan pemahaman kepada publik dan para pemangku kepentingan agar dapat saling bersinergi. Mewujudkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan baik dan terukur.

Bagaimana dan apa yang perlu dilakukan untuk dapat memajukan SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)?. Salah satunya adalah dengan menjadikan isu partisipasi publik dan stakeholder engagement sebagai sebuah hal yang  harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan.

Memasukannya kedalam proses agenda rencana kerja atau apapun itu namanya. Aldi M. Alizar selaku Chairman IAP2 Indonesia, menambahkan “Kebijakannya di indonesia masih belum solid untuk partisipasi publik, masih bagian dari AMDAL, konsultan publik dan perencanaan pembangunan…”

 

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Dinamika Investasi, Industri dan Perdagangan di Indonesia (2)

 

Maka dari sinilah harapan kedepannya, bahwa ada sebuah kerangka hukum yang lebih kuat dan memayungi beberapa peraturan yang sudah ada, seperti disebutkan sebelumnya, maka proses berdemokrasi akan dapat jauh lebih baik lagi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB).

Untuk saat ini, adanya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), menjadikan aspek partisipasi publik dan stakeholder engagement memiliki peran penting dan sebagai hal yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap pengambilan keputusan.

Kemudian langkah nyata apa yang dapat kita lakukan bersama? Cerita lengkapnya akan kami hadirkan diartikel selanjutnya.

Ikuti kami terus di sosial media untuk mendapatkan berita terbaru dari IAP2 Indonesia. Mari bersama membangun praktek patisipasi publik di Indonesia.

 

 

 

 

global webinar

Global Webinar: P2 Skala Besar untuk Proyek Skala Besar

global webinar

Got a big project? You’ll need some BIG P2!

Apakah Anda memiliki atau berharap memiliki penugasan Partisipasi Publik (P2) yang mencakup wilayah yang luas, atau bahkan seluruh Negara? Inilah kesempatan Anda untuk mempelajari beberapa tips dan teknik dari sejumlah proyek yang memenangkan penghargaan! Pada hari Selasa, 12 Februari (11:00 PST / 14:00 EST), “P2 Skala Besar untuk Proyek Skala Besar” akan menampilkan dua proses yang harus mencakup bidang yang luas — dan memenangkan Project of the Year tahun 2018 dari IAP2 Kanada dan IAP2 USA.

Departemen Kehakiman Federal mengusulkan untuk mereformasi sistem Peradilan Pidana Kanada, setelah melihat tiga statistik yang mengejutkan: tingkat penahanan untuk orang Aborigin di penjara Federal adalah sembilan kali lipat dari populasi umum; 60% orang di dalam penjara masih menunggu untuk diadili; hanya 5% dari kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, dan kurang dari setengahnya menghasilkan vonis “bersalah”.

Baca juga seri Kabar Luar Negeri lainnya: Project of the Year – IAP2 International

 

Dialog Nasional tentang Transformasi Sistem Peradilan Pidana Kanada menjangkau sebanyak mungkin orang, dengan pertanyaan sederhana, “Bagaimana Anda mengubah sistem peradilan pidana kita untuk melayani Kanada dengan lebih baik?” Departemen Kehakiman juga memenangkan penghargaan untuk Kreativitas, Kontribusi dan Inovasi di Lapangan. (Saksikan video Core Values Awards mereka di sini).

Di Amerika Serikat, Williams Energy merencanakan proyek pipa saluran Atlantik Sunrise yang besar untuk dijalankan melalui sepuluh daerah di Pennsylvania bagian Timur, tetapi rute tersebut melewati daerah pertanian keluarga yang telah lama dibangun dan beberapa ekosistem yang rentan. Williams dan Outreach Experts menjangkau kelompok-kelompok tertentu, termasuk aktivis lingkungan, perkumpulan petani, kelompok-kelompok konservasi dan ahli alam (naturalist). Konsultasi ini menghasilkan diantaranya hampir pengalihan rute sepanjang 30 mil dan pembangunan jalur alami yang ramah lingkungan. Williams, Outreach Experts dan the Williams Foundation juga memenangkan Core Values Award dalam kategori Proyek Umum. (Saksikan video Core Values Awards mereka di sini).

Senin, 11 Februari 2019 // Sumber: Global Webinar: Large-Scale P2 for Large-Scale Projects

Dinamika Perdagangan

Dinamika Investasi, Industri dan Perdagangan di Indonesia (2)

Dinamika Perdagangan – Melanjutkan pembahasan pada artikel sebelumnya dimana pada tanggal 15 Januari 2019, bertempat di SGPP Indonesia, kami berkesempatan mengikuti kegiatan kuliah umum yang disampaikan oleh Gita Wirjawan. Membawa tema mengenai Dinamika Investasi, Industri dan Perdagangan: Perdagangan Indonesia dan Bilateral/Regional.

Pada bagian kedua ini kami mengajak anda untuk membahas lebih lanjut lagi mengenai dinamika perdagangan di Indonesia. Perjanjian dagang yang lain ada Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Trans-Pacific Partnership (TPP), dan Transatlantic Free Trade Area (TAFTA).

Dipandang sebagai alternatif untuk TPP, RCEP diusulkan untuk perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan Australia, Cina, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. USA telah menarik diri dari TPP. Sedangkan TAFTA adalah perjanjian perdagangan bebas yang diusulkan, mencakup Amerika Utara dan Eropa, berdasarkan informasi dari www.wikipedia.com, www.postweternworld.com.

Indonesia sendiri masuk kedalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Selain itu  juga Indonesia tergabung dalam Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Sedikit kilasan dari APEC yang didapatkan sumber informasinya dari website www.apec.org.

Forum ekonomi regional APEC ini didirikan pada tahun1989. Tujuannya adalah untuk menciptakan kemakmuran yang lebih besar. Caranya adalah mempromosikan keseimbangan, inklusif, berkelanjutan, inovatif dan aman pertumbuhan. Hal yang kedua adalah dengan mempercepat integrasi ekonomi regional.

Terdapat tiga pilar agenda dari APEC, berdasarkan sumber informasi dari website www.apec.org. Diantaranya adalah liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitas bisnis, kerjasama ekonomi dan teknis. Negara mana saja yang tergabung didalam APEC?

Menurut data terbaru ada dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Papua New Guinea, Vietnam, Jepang, Korea, Taipe, Hong Kong, China, Australia, Selandia Baru, Canada, US, Mexico, Peru, Chile, dan Rusia.

Memang dari informasi di atas terlihat bahwa tidak semua negara Asia Tenggara menjadi anggota dari APEC. Seperti Laos, Timor Leste, dan lainnya.

Dari sisi daya saing infrastruktur negara-negara di Asia Tenggara pada tahun 2018, Indonesia menempati urutan ke 5. Indonesia memperoleh skor 66.83 berdasarkan sumber informasi dari website www.katadata.co.id. Menempati urutan teratas adalah negara Singapura dengan skor 95.7, disusul oleh Malaysia dengan skor 77.89.

Menempati urutan ke 3 adalah Brunei Darussalam dengan skor 71.31, selanjutnya ada negara Thailand dengan skor 69.66.

Dari data tersebut kita sebagai masyarakat Indonesia tentu melihat ini sebagai sebuah tantangan yang harus di jawab oleh Pemerintah kedepannya. Untuk dapat bersaing lebih kuat lagi memajukan Indonesia agar dapat berada diposisi yang lebih tinggi dari tahun 2018.

Pekerjaan ini tentu tidak dapat dipikul sendiri oleh Pemerintah. Untuk itu kolaborasi antara pemangku kepentingan sesuai porsinya dapat mulai digiatkan. Menyadari juga bahwa kekuatan publik/masyarakat dengan jumlah lebih dari 250 juta penduduk Indonesia menjadi sebuah potensi yang luar biasa.

Indonesia berada diurutan ke 4 sebagai jumlah penduduk terbesar di dunia. Diurutan pertama ditempati negara China, disusul oleh India, kemudian Amerika, keempat Indonesia dan kelima Brazil.

Perspektif Indonesia dalam persiapan untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Indonesia membutuhkan stimulus yang ditargetkan dan reformasi struktural yang tepat waktu untuk mendorong pertumbuhan dalam lingkungan global. Seperti memfasilitasi pertumbuhan yang dipimpin investasi dengan menyederhanakan lisensi dan mengatasi tumpang tindihnya regulasi.

Hal lainnya adalah potongan pajak atas revaluasi aset untuk meningkatkan rasio keuangan perusahaan dan mengembangkan kapasitas untuk meningkatkan pendanaan. Kemudian menghadirkan tax amnesty untuk meningkatkan pendapatan fiskal pemerintah. Selanjutnya adalah mempromosikan pinjaman mikro untuk usaha kecil.

Dari sisi reformasi struktural, seperti meningkatkan daya saing segmen non-komoditas. Improve investasi produktif, termasuk infrastruktur dan FDI. Mempertahankan upah kompetitif dan meminimalkan volatilitas mata uang.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya: Dinamika Investasi, Industri dan Perdagangan di Indonesia (1)

Menjadi cita-cita kita semua bahwa Indonesia dapat menjadi pengekspor dan mengurangi impor. Terlebih impor bahan pangan yang sebenarnya dapat kita tumbuhkan ditanah air sendiri, sehingga dapat memberikan pemasukan bagi Negara lebih baik. Dari sinilah kami melihat dinamika investasi dan perdagangan di Indonesia menjadi sebuah isu yang penting untuk ditelaah.

kolaborasi iap2 indonesia

Kolaborasi IAP2 Indonesia bersama UCLG ASPAC dan APEKSI

Kolaborasi IAP2 Indonesia – Untuk dapat menghadapi tantangan pembangunan di masa kini dan ke depan, dibutuhkan fleksibilitas ditambah dengan adanya agenda 17 goals SDGs / 17 Tujuan Pembangunan Nasional (TPB). Dalam upaya mewujudkan 17 Tujuan Pembangunan Nasional (TPB) tersebut diperlukan kolaborasi bersama atau biasa disebut dengan kemitraan multipihak.

Dalam kesempatan kali ini kolaborasi yang dilakukan oleh IAP2 Indonesia bersama dengan UCLG ASPAC dan APEKSI terkait dengan melokalkan SDGs di Indonesia. Kolaborasi baik ini diawali dengan serangkaian diskusi dan partisipasi dalam Pelatihan Diplomasi Kota yang diselenggarakan pada akhir tahun 2018.

Dilanjutkan dengan pertemuan bersama pada hari Jumat, 4 Desember 2019 bertempat di Kantor APEKSI. Ide kolaborasi ini hadir dalam menjawab tantangan mewujudkan 17 TPB di tingkatan pemerintahan daerah (Pemda).

IAP2 Indonesia merupakan asosiasi internasional untuk partisipasi publik yang salah satu programnya adalah menghadirkan berbagai pelatihan partisipasi publik. Seperti kita ketahui IAP2 Indonesia telah melakukan kolaborasi strategis dengan UNESCAP dalam mengadakan pelatihan / Stakeholder Engagement for SDGs. Pelatihan yang dilakukan selama 3 hari tersebut kemudian menjadi pembuka jalan kesempatan kerjasama berikutnya. Dengan pihak lain seperti UCLG ASPAC dan APEKSI.

Salah satu bentuk produk kolaborasi yang akan dilakukan bersama antara IAP2 Indonesia, UCLG ASPAC dan APEKSI adalah menerjemahkan panduan / Multi Stakeholder Partnership (MSP), yang sedang disusun BAPPENAS. Panduan ini nantinya akan digunakan oleh sekretariat nasional SDGs dan para Pemerintah Daerah (Pemda), agar menjadi lebih aplikatif.

Sejalan dengan hal tersebut pemahaman akan Multi Stakeholder Partnership (MSP) perlu dibekali terlebih dahulu secara paripurna dan terstandar dengan mengadakan pelatihan / Stakeholder Engagement for SDGs dalam waktu dekat.

Harapannya adalah dapat meningkatkan kapasitas para perangkat Pemda terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan agar dapat sejalan dengan 17 TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Hal tersebut juga berhubungan dengan penyusunan / Voluntary National Report (VNR) dan pelatihan bagi aparat di beberapa pemerintah daerah nantinya.

Baca juga seri Kabar Dalam Negeri lainnya:  International Gathering in P2 and SE for SDGs

Kolaborasi yang dilakukan ini merupakan bentuk kerja sama yang potensial bagi setiap pihak yang terlibat. Sebagaimana kita ketahui untuk menuju target pencapaian dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) diperlukan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan.

forum stakeholder engagement

International Forum on P2 and SE for SDGs

International Forum on Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs:

Registration and Abstract Submissions Still Open!

international forum

Have you gotten an idea for a presentation or paper? We invite you to be part of the International Forum on Public Participation and Stakeholder Engagement for SDGs in Bangkok, Thailand by submitting an abstract.

Submissions are now open and will close on March 03, 2019.

Abstract submissions are open to all reseachers, academics and professionals working in public participation and stakeholder engagement. Submissions are also welcome for community groups and community organisations.

For more information click here https://intl-forum.iap2.or.id/

Please contact us on intl-forum@iap2.or.id if you have any questions regarding abstract submission.

Contact person:

+62 21 2854 3043 (IAP2 Indonesia Office)

+62 812 1836 7121(Dewi Arilaha)